BAB V EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5.1 Penerapan Good Governance menurut Penilaian Masyarakat Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat. Perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan tradisional adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Pemerintahan nagari dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sangat diharapkan bisa menjadi pemerintahan yang baik, yang menghormati hak-hak tradisional masyarakat, untuk dijadikan sebagai pemegang kedaulatan terhadap kelangsungan kepemerintahan. Tata kepemerintahan yang baik, di mana menempat rakyat sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelaksana program, sangat dibutuhkan dalam memberdayakan masyarakat. Untuk itu penerapan good governance sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 5.1.1
Partisipatif Partisipasi
pengambilan
masyarakat
kebijakan,
mempengaruhi
bilamana
semua
dan
berkonstribusi
masyarakat
nagari
dalam bebas
menyampaikan aspirasinya melalui lembaga-lembaga secara perwakilan maupun langsung. Partisipasi akan muncul dengan adanya kesadaran, kesukarelaan, proses aktif dan dikehendaki oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara umum. Untuk merangsang partisipasi dari masyarakat, maka pemerintah nagari harus mampu menciptakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Agar mereka memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam mendukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan nagari. Bila hal demikian telah ada dalam masyarakat, maka akan mudah diimplementasikan dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dalam menjadikan masyarakat sebagai pusat dan pelaku dalam pembangunan adalah dengan cara memposisi mereka sebagai faktor utama untuk berperan aktif.
72
Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden untuk mengetahui sejauhmana usaha yang telah dilakukan pemerintah nagari untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, dengan pertanyaan “Bagaimana menurut anda upaya yang dilakukan pemerintah nagari Andaleh untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan?”. Hasil jawaban dari pertanyaan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21 Kemampuan Pemerintah Nagari Menggerakan Partisipasi Jawaban
Skor
Frekuensi
Total Skor
Kurang Mampu
1
6
6
Cukup Mampu
3
25
75
Mampu
5
9
45
Rata-rata
3,15
Sumber: Data Olahan Memperhatikan hasil dari pengolahan data di atas, kemampuan pemerintah nagari dalam menggerakan partisipasi masyarakat masih lemah. Dengan skoring 3,15 berarti posisinya cukup Mampu. Ini menunjukan, masyarakat menilai pemerintahan nagari dalam menggerakan partisipasi masyarakat dirasakan belum maksimal, masih ada titik lemah yang dilakukan pemerintahan nagari. Masyarakat sebenarnya berharap lebih dari keadaan sekarang. Harapan tersebut mulai dari proses awal pembuatan keputusan, penetatan program dan adanya konstribusi kesempatan yang mengarah pada pemberdayaan secara individu dan secara kelompok, untuk ikut mengidentifikasi pembentukan model masyarakat sesuai dengan yang diinginkan. Permasalahannya terletak pada kapasitas pemerintah nagari dalam mengakomodasi partisipasi menjadi suatu kekuatan. Maka pemerintahan nagari harus merubah cara kerja dan meningkatkan kinerja perangkat nagari. Partisipasi masyarakat tidak akan muncul bila pemerintah itu sendiri memiliki kinerja yang rendah. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan nagari. Akan memberikan dampak positif, bila diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan serta pembukaan lapangan kerja.
73
Partisipasi masyarakat juga akan menggambarkan seberapa besar tanggungjawab masyarakat terhadap pemerintahan. Bila tingkat partisipasi masyarakat
tinggi
dan
itu
mereka
sumbangkan
untuk
kesuksesan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, berarti kegagalan dalam pelaksanaan program telah dapat diatasi. Dengan demikian pemerintahan nagari ke depan diharapkan mampu: •
Mewadahi potensi masyarakat untuk berpartisipasi.
•
Mendorong agar partisipasi menjadi suatu kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat
•
meningkatkan
kinerja,
agar
kesadaran,
kemauan
dan
kemampuan
masyarakat untuk berpartisipasi tetap terjaga. 5.1.2
Penegakan Aturan Hukum Penegakan aturan atau penegakan hukum yang sering disebut rule of law,
yang perlu mendapat perhatian adalah tegaknya aturan yang dapat menjamin hak-hak masyarakat dan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran secara benar dan adil. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden, dengan pertanyaan “Bagaimana menurut anda penegakan aturan hukum oleh Pemerintahan Nagari dalam menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat?” Hasil dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat pada Tabel 22. Tabel 22 Kemampuan Perangkat Nagari Dalam Penegakan Hukum Jawaban
Skor
Frekuensi
Total Skor
Kurang Mampu
1
2
2
Cukup Mampu
3
15
45
Mampu
5
23
115
Rata-rata
4,05
Sumber: Data Olahan Berdasarkan hasil tersebut di atas, menunjukan penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan nagari Andaleh sudah mendekati Mampu. Ini berarti bahwa pelanggaran-pelanggaraan yang terjadi dalam
masyarakat
telah ditangani secara serius oleh pemerintahan nagari dan kesadaran masyarakat untuk penegakan aturan atau hukum telah mulai tumbuh.
74
Pemerintah nagari adalah komponen yang langsung berhadapan dengan subyek dan obyek hukum, baik hukum negara maupun hukum adat. Penegakan hukum adat selama ini sangat diabaikan, akibatnya masyarakat tumbuh dengan tata nilai yang tidak memiliki dasar budaya yang kuat, sehingga tata nilai yang dibangun menjadi rapuh. Untuk itu ke depan sudah seharusnya bisa diciptakan suasana yang taat hukum,
agar masyarakat bisa saling menghargai, saling
menghormati, taat dan patuh pada nilai-nilai dan norma-norma adat yang didasari agama. Penegakan hukum menjadin penting untuk memelihara hak dan kewajiban masyarakat dan sekaligus untuk memelihara ketertiban dan keadilan dalam berbagai kepentingan yang berbeda. Untuk itu ke depan pemerintah nagari perlu: •
Menjadikan hukum sebagai payung yang melindungi aktivitas masyarakat
•
Menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah
•
Menciptakan masyarakat sadar hukum, agar hak dan kewajiban masyarakat terjamin.
•
Menjadikan hukum sebagai modal dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5.1.3
Transparansi Transparasi menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pelaksanaan roda pemerintahan. Pemerintahan nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan haruslah dapat menciptakan keterbukaan. Terutama yang menyangkut sumber dan pengalokasian atau penggunaan anggaran serta adanya suatu sistem pelaporan yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian hak masyarakat untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai dan kendala yang dihadapi pemerintahan nagari dapat diketahui secara luas. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden untuk mengetahui sejauhmana tingkat transparansi pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan anggaran pemerintahan nagari dan peluang akses masyarakat. Adalah dengan pertanyaan “Bagaimana menurut anda, pengelolaan anggaran nagari dari segi keterbukaannya dengan seluruh unsur di nagari?”. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 23.
75
Tabel 23 Tingkat Transparansi Pemerintah Nagari Jawaban
Skor
Total Skor
Kurang Transparan
1
Frekuensi 16
Cukup Transparan
3
20
60
Transparan
5
4
20
16
Rata-rata
2,4
Sumber: Data Olahan Membaca hasil yang diperoleh dari pengolahan data di atas, menunjukan bahwa pemerintahan nagari dalam menerapkan prinsip transparansi masih jauh dari Transparan. Keadaan semacam ini, berarti penyelenggaraan pemerintahan nagari, adalah : •
Belum
mampu
menerapkan
prinsip
transparansi
dalam
pengelolaan
anggaran. •
Belum ada peluang akses yang diberikan pada masyarakat dan lembagalembaga di tingkat nagari oleh pemerintah nagari. Peluang akses akan ada, apabila ada
salurannya sampai pada masyarakat atau bagi
suatu sistem informasi yang mereka yang membutuhkan.
Tanpa sistem informasi yang baik, antara pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Akan mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu pemerintahan nagari sudah sepantasnya memiliki sistem informasi yang baik, yang memberi peluang masyarakat untuk mengaksesnya. Selama ini yang sering disembunyikan adalah mengenai sumber dan penggunaan anggaran. Masalah ini sering menjadi polemik dan bahkan sampai menjadi konflik antara pemerintah nagari dengan masyarakat. Penggunaan anggaran keuangan yang tidak transparansi, telah memicu ketidakpercayaan masyarakat. Administrasi anggaran atau keuangan tidak dapat diakses oleh masyarakat, ada kesan sengaja ditutup-tutupi. Hal ini telah memperbesar jurang antara pemerintah nagari dengan masyarakat. Transparansi merupakan alat motivasi untuk tumbuhnya peran serta masyarakat. Untuk itu alat ini harus dipergunakan semaksimal mungkin dalam membangun peran serta masyarakat, karena peran serta masyarakat menjadi kunci kesuksesan suatu program. Sistem pemerintahan yang memarjinalkan dan mensubordinasikan peran serta masyarakat, pada hakekatnya mematahkan
76
aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pemerintahan menjadi sangat penting agar sistem yang dibangun menjadi kuat. Dengan demikian ke depan pemerintah nagari seharusnya: •
Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparansi terutama dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja nagari.
•
Membangun sistem informasi yang baik antara wali nagari, perangkat nagari, BPRN dan lembaga-lembaga lain.
•
Menyelenggarakan tertib administrasi keuangan, sesuai standar administrasi keuangan yang baik dan transparan.
•
Tidak menutup-nutupi sumber-sumber pendapatan yang seharusnya masuk dalam APB Nagari dan memungkinkan masyarakat untuk berperanserta mengawasi dan mengaksesnya.
•
Menjadikan penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai pemecahan masalah bukan untuk merangsang timbulnya masalah baru.
5.1.4
Responsif Pemimpin akan mendapat penilaian baik dari warganya apabila dia tanggap
terhadap permasalahan yang sedang dan mungkin akan menimpa warganya. Tanggap berarti siap melayani dengan serius masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan memang sering terjadi dan proses penyelesaiannya sangat rumit dan kompleks, namun demikian setiap permasalahan tidak mungkin dibiarkan begitu saja sampai menuju ke titik jenuh. Permasalahan yang terjadi di Nagari Andaleh belakangan ini adalah gempa bumi yang cukup besar dengan 6,3sr, akibat yang ditimbulkan oleh gempa tersebut adalah banyak penduduk yang rumahnya rusak parah. Respon pemerintah nagari terhadap masalah ini sangat baik, dimana pemerintah nagari dengan cepat mengambil tindakan untuk penyelamatan jiwa masyarakat, Yakni; (1) Memerintahkan warga untuk tidak berada di dalam rumah yang keadaannya sudah parah dan mendirikan tenda-tenda darurat di tempattempat yang lapang dengan tidak terlalu jauh dari rumahnya, (2) Membentuk tim tanggap darurat yang bekerja dan bertanggungjawab kepada wali nagari, (3) Mewajibkan ronda malam untuk keamanan lingkungan, (4) Memerintahkan agar seluruh alat komunikasi diaktifkan, (5) Mengkoordinasikan dengan seluruh unsur yang ada tentang situasi dan termasuk distribusi bantuan yang diberikan pihak
77
luar, (6) Menjadikan kantor wali nagari sebagai posko dan pusat informasi penanggulangan bencana gempa, dan (7) Seluruh aparat dan lembaga yang ada di nagari berada dalam satu komando wali nagari. Langkah yang diambil pemerintah nagari dalam menangani masalah yang ditimbulkan akibat bencana gempa bumi, mendapat penilaian positif dari masyarakat.Hal ini dapat dilihat dari berbagai tanggapan masyarakat yang peneliti lakukan. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden untuk mengetahui sejauhmana tanggapan pemerintahan nagari dalam menangani akibat yang ditimbulkan bencana alam gempa bumi, dengan pertanyaan “Bagaimana menurut anda upaya yang dilakukan pemerintahan nagari dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat bencana alam gempa bumi?”. Hasil jawaban responden, dapat dilihat pada Tabel 24. Tabel 24 Tingkat Responsif Pemerintahan Nagari Skor
Frekuensi
Total Skor
Kurang Responsif
1
5
5
Cukup Responsif
3
11
33
Responsif
5
24
120
Jawaban
Rata-rata
3,95
Sumber: Data Olahan Memperhatikan dari hasil data di atas menunjukan bahwa pemerintah nagari Andaleh telah mendekati responsif. Ini artinya apa yang dilakukan pemerintah nagari sudah hampir memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Daya tanggap pemerintah nagari hendaknya tidak sewaktu keadaan ada bencana saja, namun sebaiknya juga ada dalam keadaan normal. Banyak bidang kehidupan yang harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah nagari, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, sosial, budaya dan bidang-bidang lain. Sudah banyak terjadi permasalahan akibat kekurangtanggapan pemerintah. Seperti kerusakan sarana dan prasarana umum yang tak kunjung diperbaiki, bisa berakibat fatal bagi masyarakat. Jadi ke depan yang diharapkan agar pemerintah nagari memiliki sikap: •
Peduli terhadap alam dan lingkungan yang mungkin dapat menimbulkan masalah baru
•
Berorientasi pada kepentingan, keselamatan dan keamanan masyarakat.
78
•
Tidak membiarkan terjadinya suatu kerusakan baik karena pengaruh alam maupun manusia.
•
Selalu siap dengan tim kerja bila sewaktu-waktu bencana terjadi.
5.1.5
Konsensus Menjembatani dua kepentingan yang berbeda sehingga tercapai suatu
kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertikai adalah kewajiban dari pemerintah. Dalam hal in pemerintahan nagari harus mampu menjadi mediasi dan fasilisator, agar tercipta suatu konsensus atau kesepakatan bersama. Konsensus yang dibangun harus dimulai dengan keinginan semua pihak agar hasil yang didapat bisa dipertanggungjawabkan dan mengikat semua pihak yang terlibat. Penerapan prinsip ini, hendaknya yang lebih mengedepankan adanya unsur musyawarah untuk mencapai mufakat, masing-masing pihak yang bersengketa atau bermasalah diberi hak yang sama untuk mengutarakan kehendak dan alasannya. Pemerintah nagari harus bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat, tanpa ada rasa keberpihakan pada salah satu pihak, namun tetap pada koridor membela kebenaran dan membela yang lemah. Posisi pemerintah nagari sebagai negosiator tidak berarti harus menanggung resiko untuk dimusuhi oleh masing-masing pihak yang bertikai. Berdasarkan pengamatan peneliti, penerapan prinsip ini telah cukup baik dilaksanakan oleh pemerintahan nagari. Telah banyak kasus yang dapat diselesaikan, walaupun ada diantara penyelesaian kasus tersebut yang tidak bersifat final. Bagi kasus yang tidak bersifat final, kasusnya dipersilahkan membanding ke tingkat yang lebih tinggi, yakni pengadilan. Kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat pemerintahan nagari dan akhirnya bermuara pada pengadilan. Sebenarnya ini merupakan suatu kerugian dari segi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Untuk itu fungsi pemerintah nagari haruslah dimaksimalkan agar setiap masalah tidak berakhir di pengadilan. 5.1.6
Kesetaraan Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap
laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Pemerintahan nagari yang baik adalah yang memperlakukan warga secara adil dan setara.
79
Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden untuk mengetahui sejauhmana pemerintahan nagari memberi peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk ikut berkonstribusi dalam pemerintahan nagari, dengan pertanyaan “Bagaimana menurut anda, peluang yang diberikan oleh pemerintahan
nagari
melibatkan
masyarakat
dalam
setiap
proses
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan?”. Hasinya dapat dilihat pada Tabel 25. Tabel 25 Tingkat Penerapan Prinsip Kesetaraan Jawaban
Skor
Frekuensi
Total Skor
Kurang Setara
1
14
14
Cukup Setara
3
14
42
Setara
5
12
60
Rata-rata
2,9
Sumber: Data Olahan Melihat hasil yang diperoleh, sebagaimana dipaparkan dalam tabel di atas nampak bahwa penerapan prinsip kesetaraan oleh pemerintah nagari mendekati cukup setara, berarti masyarakat masih merasakan ada skat yang menghalangi hubungannya dengan pemerintah nagari. Keadaan yang demikian dapat berakibat buruk pada masyarakat dan pada pemerintah nagari. Bagi masyarakat akibatnya adalah terjadinya penghambatan aspirasi, sedangkan bagi pemerintah nagari adalah akan menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Untuk mencapai kondisi yang baik, harus ada upaya pemberian kesempatan
kepada
mengekspresikannya
masyarakat pada
untuk
mengembangkan
pemerintahan nagari.
diri
dan
Tanpa ada pemberian
kesempatan tidak mungkin prinsip kesetaraan akan berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian pemerintahan nagari harus paham bahwa kesetaraan juga mengandung arti bahwa setiap individu sama kedudukannya dengan individu yang lain, sehingga dengan prinsip kesetaraan eksploitasi manusia oleh manusia yang lain akan semakin berkurang. Kesetaraan tersebut akan nampak dalam interaksi antara pemerintahan nagari dengan anak nagari, apabila: •
Kemampuan Pemerintahan Nagari menjalin hubungan dengan seluruh unsur di masyarakat untuk saling bersinergi dan saling menguatkan.
80
•
Pemahaman dan komitmen akan manfaat dan arti pentingnya tanggungjawab bersama dalam pencapaian tujuan. Dengan Kesetaraan akan timbul rasa saling memahami dan akan menumbuhkan komitmen bersama antar individu dalam masyarakat, sehingga tumbuh rasa tanggungjawab bersama untuk mencapai yang dicita-citakan masyarakat.
•
Adanya dukungan sistem kemampuan dan keberanian menanggung resiko bersama serta adanya upaya saling berinisiatif. Dalam hubungan yang setara maka
tanggungjawab
masing-masing
individu
pada
dasarnya
sama,
sehingga untuk menanggung resiko bersama menjadi suatu hal yang mutlak. •
Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai, etika dan moral yang diakui dan di junjungtinggi secara bersama. Kesetaraan tanpa kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai, etika dan moral yang diakui dan di junjungtinggi secara bersama, tidak akan mendatangkan manfaat dan justru akan mendatang malapetaka, dimana seseorang dapat saja menjadikan orang lain sebagai korbannya. Jadi Nilai, Moral dan Etika menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalin kesetaraan.
•
Adanya hubungan yang beorientasi pada pelayanan. Kesetaraan yang dibangun walaupun lebih menekankan pada hubungan antar individu, tidak mengenyampingkan hubungan dengan lembaga atau institusi lain sebagai orientasi pelayanan.
5.1.7
Efektivitas dan Efisiensi Wali Nagari mengelola substansi pekerjaan yang variatif, baik substansi
proses maupun substansi tugasnya. Substansi proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Substansi tugas mencakup manusia, material, anggaran biaya, peralatan kantor dan dimensi fasilitatif lainnya. Dilihat dari kebutuhan masyarakat yang telah banyak berubah, maka kegiatan yang dilakukan pemerintahan nagari harus berdasarkan perencanaan yang tepat dan jelas serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan prosedur kerja yang tepat. Pada era sekarang ini tidak mungkin lagi setiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri, kerumitan dan kesalingtergantungan antar anggota masyarakat baik makro maupun mikro perlu ditata agar menjadi lembaga yang efektif. Institusi pemerintahan yang efektif berkaitan langsung dengan prestasi kerja dari organisasi atau lembaga yang ada di dalamnya. Pemerintahan yang
81
efektif adalah yang dapat melayani kebutuhan masyarakatnya. Kekuatan individu diakui, namun hanya dalam batas-batas sangat khusus. Orang-orang yang duduk dalam pemerintahan nagari harus mengerti makna efektivitas atau efektif dan makna efisiensi atau efisien. Efektif merujuk pada hasil guna dan efisien merujuk pada proses kerja. Efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya aparat dan anggaran masih kurang efektif dan efisien. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi oleh pemerintahan nagari, dengan pertanyaan “Bagaimana menurut anda apakah pemerintahan nagari telah dapat menggunakan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien?”. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 26. Tabel 26 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pemerintah Nagari Jawaban
Skor
Kurang Efektif dan Efisien
1
Frekuensi 17
Cukup Efektif dan Efisien
3
14
42
Efektif dan Efisien
5
9
45
Rata-rata
Total Skor 17
2,6
Sumber: Data Olahan Hasil data yang diperoleh bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, dinilai masih jauh dari efektif dan efisien. Ini berarti masih ada pemborosan dalam bentuk uang atau anggaran dan dalam bentuk tenaga. Tingkat efektivitas dan efisiensi yang mencapai skor 2,6 bukanlah suatu prestasi kerja yang menggembirakan, masih perlu perbaikan-perbaikan yang mendasarkan dalam peningkatan kinerja pemerintah nagari, sehingga tidak terjadi lagi tindak pemborosan. Efektivitas pemerintahan nagari akan tercermin bila ada keseimbangan antara kapasitas perangkat dengan beban tugas harus diemban, bila perangkat nagari berjumlah besar sedangkan beban tugas hanya sedikit atau sebaliknya berarti tidak efektif. Dengan demikian untuk mencapai efektivitas yang maksimal hasil harus ada keseimbangan antara pelaksana dan beban kerja. Penempatan tenaga yang potensial dalam satu unit kerja jangan sampai salah, supaya tidak terjadi penurunan produktivitas.
82
Efisiensi pemerintahan nagari merupakan suatu kebutuhan organisasi, organisasi pemerintahan yang tidak efisien cenderung akan menjadi lemah, terutama dalam penggunaan anggaran dan penggunaan tenaga. Efisiensi perlu dilakukan secara terus menerus supaya sumberdaya yang tersedia tidak cepat habis. Pemerintahan nagari yang efisien adalah yang mampu menggunakan sumberdaya keuangan dan sumberdaya manusia yang relatif sedikit. Mengurangi pemborosan anggaran dan mendayagunakan anggaran semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik Dengan demikian pemerintahan nagari seharusnya: •
Meningkatkan SDM perangkat Nagari agar bisa bekerja secara efektif
•
Mengalokasikan dana harus tepat, tidak boros dan efisien
5.1.8
Akuntabilitas Aktivitas pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari pada
hakekatnya harus dapat dipertanggungjawabkan, karena sesungguh semua yang menjadi urusan pemerintahan nagari adalah amanat. Tugas dan fungsi yang dimiliki
harus
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
moral
dan
secara
administratif. secara moral apa yang telah dan sedang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, masyarakat dan kepada sang Pencipta. Secara administratif adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah nagari harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan badan atau lembaga secara fungsional, dalam bentuk administrasi yang baik. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh pemerintah nagari masih mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan masih banyak kekurangan dan menjadi bahan perdebatan antara Pemerintah Nagari dengan BPRN. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
nagari,
dengan
pertanyaan
“Bagaimana
menurut
anda
pertanggungjawaban wali nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari?. Hasilnya, dapat dilihat pada Tabel 27.
83
Tabel 27 Tingkat Akuntabilitas Pemerintahan Nagari Andaleh Jawaban
Skor
Total Skor
Kurang Akuntabel
1
Frekuensi 20
Cukup Akuntabel
3
12
36
Akuntabel
5
8
40
Rata-rata
20
2,4
Sumber: Data Olahan Berdasarakan hasil yang didapat sesuai data di atas menunjukan bahwa pemerintah nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari masih berada antara kurang akuntabel dengan cukup akuntabel, artinya pemerintah nagari belum dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan skor rata-rata yang hanya mencapai 2,4 berarti masih jauh dari harapan masyarakat. Pertanggungjawaban sering sekali menjadi polemik pada akhir masa jabatan atau kurun waktu tertentu. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh tidak teragendanya dengan baik setiap kegiatan,
yang berakibat pada anggaran
dalam suatu administrasi pemerintahan. Pertanggungjawaban dalam suatu pemerintahan tidak cukup dipertanggungjawab secara lisan, tapi harus dalam bentuk tulisan atau administrasi dan bukti-bukti fisik yang dapat diterima. Kelemahan pemerintah nagari dalam mengadministrasikan anggaran dan agenda kegiatan akan berakibat tidak diterimanya pertanggungjawaban oleh lembaga yang memberi wewenang dan masyarakat. Pertentangan yang terjadi antara pemerintah nagari dengan lembagalembaga dan masyarakat,
kebanyakan adalah karena tidak diterimanya
pertanggungjawaban wali nagari, maka timbullah konflik yang sering mengorban orang lain dan pemborosan anggaran. Sebenarnya pertanggungjawaban akan lancar apabila seluruh tim kerja dalam pemerintahan nagari bisa bekerja dengan baik sesuai tupoksi masing-masing dan mengerjakan apa yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik. Dengan demikian ke depan pemerintahan nagari seharusnya: •
Mengagendakan seluruh kegiatan dengan baik dan benar sesuai dengan tata cara pengadministrasian yang baik
•
Tidak melakukan kegiatan yang diluar perencanaan, bila tidak dalam keadaan darurat
84
•
Selalu memusyawarahkan setiap memulai suatu kegiatan.
•
Melibatkan pihak terkait untuk menilai suatu kegiatan dan bila ditemukan kejanggalan untuk segera dilakukan perbaikan
•
Menghilangkan ego sektoral dalam menangani suatu kegiatan
•
Tidak melecahkan lembaga lain dan kalau bisa diikutsertakan dalam kegiatan
•
Menjadikan kegagalan suatu kegiatan menjadi pelajaran untuk tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
5.1.9
Visi Strategis Visi Strategis dapat juga disebut sebagai patokan yang ingin dicapai di
masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya visi strategis pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas ke depan. Dan juga supaya penyelenggaraan
pemerintahan
yang
baik
(good
governance)
dengan
pembangunan manusia (human development), dapat dirasakan sebagai kebutuhan. Pemerintahan yang memiliki visi atau target yang ingin dicapai dalam waktu tertentu, akan mudah dalam menyusun langkah-langkah untuk pencapaian tujuan. Pemerintah nagari harus mampu dan memiliki kemampuan menelaah ke depan tentang bagaimana peningkatan kinerja untuk dipersembahkan kepada masyarakat dalam upaya mengangkat derajat kehidupan mereka. Seorang pemimpin haruslah visioner, yang mampu membayang apa yang harus dilakukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Visioner tidak berarti berhayal semata, tapi suatu telaahan mendalam dengan perencanaan yang matang. Visi strategis akan mendatangkan manfaat bagi penyelenggara dan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan. Bagi penyelenggara manfaatnya adalah akan membimbing, mengarahkan, memberi patokan sasaran, dan memperjelas apa yang menjadi tujuan serta memudahkan pengevaluasian kegiatan. Bagi masyarakat visi akan mendorong tumbuhnya partisipasi. Pemerintahan nagari untuk bisa menerapkan good governance, syaratnya harus mampu merumuskan visi yang strategis kerangka awal untuk mencapai tujuan. Untuk mendapat visi yang strategis, tidak bisa sendiri-sendiri atau lembaga perlembaga harus ada kesatuan gerak dari setiap stakeholder yang ada. Pemerintah nagari Andaleh, sampai saat ini belum mampu menerjamahkan dan menerapkan visi nagari dengan baik, hal ini disebabkan karena wali nagari belum mampu membangun tim kerja yang baik dan berkinerja yang tinggi.
85
Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden untuk mengetahui apakah pemerintahan nagari telah mampu menerapkan visi strategis pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan
pemerintahan nagari, dengan
pertanyaan “Bagaimana menurut anda penyelenggaraan pemerintahan nagari telah sesuai dengan visi nagari dan misi yang mereka sampai disaat pencalonan?”. Hasilnya, dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel 28 Tingkat Penerapan Visi Strategi Pemerintahan Nagar Andaleh Jawaban
Skor
Kurang Visioner
1
Frekuensi 18
Cukup Visioner
3
16
48
Visioner
5
6
30
Rata-rata
Total Skor 18
2,4
Sumber: Data Olahan Visi dari nagari Andaleh adalah “Menjadi Nagari yang Maju Berlandaskan Filosofi Minangkabau dalam Kontek Negara Kasatuan Republik Indonesia” visi ini memang sangat strategis, karena ingin mewujudkan menjadi nagari yang maju yang didasari filosofi Minangkabau yaitu adat basandi syara’ , syara’ basandi kitabullah
(ABS-SBK). Visi ini dalam implementasinya tentu menyesuaikan
dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ternyata penilaian masyarakat untuk melihat apakah pemerintah nagari telah mampu bekerja sesuai dengan visi nagari, nampaknya belum bisa mencapai hasil yang diinginkan. Skor 2,4 merupakan posisi yang masih kurang visioner. Untuk ke depan diharapkan pemerintah nagari: •
Agar lebih visioner
•
Mampu meningkatkan kapasitas diri
•
Komit pada visi nagari sebagai titik pencapaian tujuan pemerintahan
•
Menjauhi pandangan yang dangkal atau pendek
•
Musyawarah mufakat Kesimpulan
dari
penerapan
prinsip
good
governance
dalam
penyelengaraan pemerintahan nagari adalah masih belum baik. Penerapan prinsip
good
governance
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
nagari
menunjukan hasil yang belum memuaskan. Hasil evaluasi keseluruhan penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 29.
86
Tabel 29
Komulasi Pencapaian Penerapan Prinsip Good Governace oleh Pemerintahan Nagari Andaleh
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Unsur Good Governace
Skor Rata-Rata
Partisipasi Penegakan Hukum Transparansi Resposif Konsensus Kesetaraan Efektivitas dan Efisiensi Akuntabilitas Visi Strategis Total Skor Rata-Rata
3,15 4,05 2,40 3.95 3,00 2.90 2.60 2,40 2,40 2,98
Sumber: Data Olahan Dari data di atas nampak bahwa dengan skor total rata-rata sebesar 2,98, menunjukan belum mencapai cukup baik. Ada lima prinsip good governance yang berada di bawah rata-rata, yaitu transparansi, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Ini berarti bahwa pemahaman perangkat nagari untuk menyelenggaraan tata pemerintahan yang baik masih rendah, maka ke depan masih dibutuhkan peningkatan kapasitas perangkat nagari agar bisa memahami, menerapkan dan mengimplemtasikan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
nagari.
Good
governance memang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agar pemerintahan nagari bisa menjadi pemerintahan yang memiliki: 1. Kemampuan menggerakan dan mengelola partisipasi masyarakat dengan baik. 2. Mampu melakukan penegakan hukum, baik hukum adat maupun hukum Negara. 3. Kemampuan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan transparan. 4. Daya tanggap yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat. 5. Mampu
membangun konsensus bersama dengan masyarakat untuk
kesejahteraan bersama. 6. Sikap yang kooperatif dengan masyarakat dalam pola hubungan yang setara. 7. Program yang jauh dari ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan 8. Kemampuan yang optimal dalam mempertanggungjawabkn setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan benar. 9. Pandangan jauh ke depan untuk memjadikan nagari yang maju.
87
5.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Pemerintahan Nagari Menurut Implementasi Good Governance Pemerintahan nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan setiap tahunnya melakukan kegiatan sebagai bentuk pembinaan kepada masyarakat. Untuk tahun 2006 program yang dilakukan diantaranya adalah
program
pembinaan perekonomian masyarakat nagari, program pembinaan kehidupan masyarakat dan program pembinaan sosial budaya masyarakat. Program dan kegiatan yang ada sesuai dengan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari. APB Nagari ditetapkan setiap tahun, berdasarkan keputusan bersama antara Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) dengan Wali Nagari. Pendekatan bottom-to-top (dari bawah ke atas) dalam menyusun dan melaksanakan program kerja mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Hal ini dicapai karena masyarakat dari awal perencanaan sudah dilibatkan. Walaupun pendekatan ini memakan waktu dan biaya yang cukup banyak dan rumit,
tapi
dalam
pelaksanaan
masyarakat
merasa
bertanggungjawab
menyukseskannya. Kesiapan Perangkat Nagari dalam melaksanakan program sesuai tata pemerintahan yang baik dan aspirasi masyarakat. Siap atau tidaknya perangkat nagari melakukan program dan kegiatan
melalui good governance dalam
penyelenggaraan pemeintahan nagari. Hal ini dapat dilihat melalui evaluasi yang dilakukan di bawah ini: 5.2.1
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Nagari Dimensi pembinaan perekonomian masyarakat mempunyai dimensi yang
luas, sebagai konsep payung yang mencakup pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, pasar dan sebagainya. Namun dalam program pembinaan perekonomian masyarakat penulis
memfokuskan
pada
bidang
pembangunan
pertanian,
yang
diselenggarakan oleh pemerintah nagari. Nagari Andaleh yang memiliki sumberdaya alam yang cukup banyak. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Kenyataan sekarang dari 1340 hektar lahan pertanian non sawah, 740 hektar diantaranya menjadi lahan yang tidak produktif, karena tidak diolah oleh pemiliknya. Lahan ini dulu adalah bekas perkebunan kopi dan pisang, kedua tanaman ini terserang penyakit dan mati. Saat ini bekas lahan tersebut belum
88
memberi nilai tambah ekonomi dan bahkan menimbulkan masalah baru, yaitu menjadi tempat bersarang babi hutan dan kera. Kedua binatang ini menjadi hama pengganggu tanaman petani. Bertolak dari alasan di atas pemerintah nagari merumuskan kebijakan dalam bentuk program pembinaan. Dengan tujuan mengatasi makin meluasnya lahan yang ditelantarkan oleh pemiliknya dan menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan swadaya masyarakat. Pembinaan perekonomian ditujukan kepada pelaku usaha (individu petani), kepala keluarga dan tokoh masyarakat serta perantau. Program bersifaf yang dapat mendorong, menumbuhkan dan memotivasi masyarakat untuk secara bersama-sama mengatasi masalah. Kegiatan yang dilakukan berbentuk sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan ini dipandang efektif, karena dengan sosialisasi diharapkan masyarakat dan pemilik tanah mengetahui dan memahami bahaya yang ditimbulkan dari menelantarkan lahan. dan pelatihan dilakukan
kepada
kelompok
masyarakat,
agar
masyarakat
meningkat
kemampuannya. Pengelolaan sumberdaya yang ada agar tidak menjadi kendala dan sumber konflik memerlukan aturan. Peraturan dimaksud adalah peraturan nagari (Perna) yang dapat mengatur dan mendorong masyarakat untuk berusaha dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Di samping itu bagi pemerintahan nagari untuk menumbuhkembangkan sistem pemerintahan nagari yang mampu meningkatkan usaha perekonomian masyarakat nagari, juga berguna dalam: 1.
Menyusun peraturan nagari yang dapat menggerakan perekonomian masyarakat nagari
2.
Mengelola keuangan nagari yang dapat mengoptimalkan peningkatan perekonomian masyarakat nagari
3.
Menyusun perencanaan pembangunan nagari yang berbasis ekonomi lokal
4.
Melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat lain
5.
Menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku usaha. Program
pembinaan
perekonomian
masyarakat
nagari
yang
diselenggarakan oleh pemerintah nagari Andaleh untuk tahun 2006, yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja (APB) Nagari adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 30.
89
Tabel 30 Program Pembinaan Perekonomian Nagari Program
Tujuan
Sasaran
Pembinaan Perekonomian Nagari
- mengatasi masalah lahan - Keluarga terlantar - Tokoh - Menumbukan semangat Masyarakat gotong royong dan - Perantau swadaya masyarakat Sumber: Data APB Nagari Andaleh, 2006.
Kegiatan - Sosialisasi - Pelatihan kerja kelompok
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam program ini, yakni untuk mengatasi makin meluasnya lahan yang ditelantarkan oleh pemiliknya dan menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan swadaya masyarakat. Kedua unsur ini merupakan sumberdaya utama yang dapat menggerakan pembangunan nagari dalam pemberdayaan masyarakat. Gotong royong diharapkan mampu membangunan potensi bersama yang dimiliki masyarakat dan pemerintah menjadi suatu hal yang bermanfaat. Bila semangat gotong royong sudah terbangun dengan baik, maka swadaya masyarakat akan muncul dengan sendirinya, karena dalam gotong royong semangat kebersamaan dan solidaritas antar sesama anggota komunitas sangat tinggi dan penting.
Pembinaan perekonomian nagari
dilakukan agar potensi yang dimiliki nagari terutama pemanfaatan lahan dan sumberdaya lainnya bisa lebih optimal, berikut target yang hendak dicapai dari program ini, sebagaimana nampak pada Tabel 31. Tabel 31 Target Program Pembinaan Perekonomian Nagari Kegiatan Sosialisasi Pelatihan kerja kelompok Sumber: Data Olahan.
Target Frekuensi Peserta 240 orang 6 kali kegiatan 10 kali 30 kegiatan kelompok
Pencapaian Frekuensi Peserta 3 kali 186 kegiatan orang 4 kali 24 kegiatan kelompok
Berdasarkan hasil yang dicapai atas kegiatan program yang rencanakan sesuai dengan tujuan, maka : 1. Tujuan pertama yaitu untuk mengatasi lahan terlantar. a. Kegiatan sosialisasi, tingkat partisipasi masyarakat dari target 240 orang, hadir dalam sosialisasi sebanyak 186 orang (77,5%). Bila dipakai pengklasifikasian penilaian ≤ 40% = kurang baik, 41% s/d 60% = Cukup baik, 61% s/d 75% = baik
dan ≥ 76% = sangat baik, maka tingkat
90
partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi adalah sangat baik. Namun realisasi di lapangan belum tentu sama besarnya dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, masih ada kendala yang dihadapi petani, yakni : •
Kurangnya tenaga kerja untuk menggarap lahan, karena lahan yang diolah oleh masing-masing petani saat ini sudah mencapai titik maksimal kemampuan mereka, sebab jarang sekali seorang petani di daerah ini yang mampu mengolah lahan di atas 1,5 hektar.
•
Pemilik tanah banyak yang berada di Perantauan
•
Tingginya biaya yang harus dialokasikan untuk penggarap awal
•
Serangan hama babi hutan dan kera
•
Nilai jual hasil pertanian yang sering menunjukan fluktuatif.
Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan, menjadi menarik bagi masyarakat karena mereka sendiri merasakan akibat dari penelantaran lahan oleh pemiliknya. Setelah dilakukan sosialisasi dari 1340 hektar lahan, 400 hektar diantaranya telah diolah secara baik dan intensif, 200 hektar sedang dalam penggarapan dan selebihnya dikarenakan keterbatasan yang ada tersebut diatas, lahan yang ada masih dibiarkan menjadi lahan yang kurang produktif sehingga tidak memberi nalai tambah ekonomi (sumber data BPP Batipuh,2006). b. Kegiatan pelatihan kelompok, tingkat partisipasi anggota kelompok dari target 30 kelompok, realisasi 24 kelompok (80%), berarti tingkat partisipasi kelompok adalah sangat baik. Kegiatan ini menjadi menarik bagi petani yang tergabung dalam masing-masing kelompok pasukuan, karena dari hasil materi yang disampaikan oleh pemateri dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengolah dan mengelola lahan pertanian non sawah. 2. Tujuan kedua, yaitu untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan keswadayaan masyarakat. a. Kegiatan sosialisasi, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat baik dalam mengikuti sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat gotong royong masyarakat. Jiwa kegotongroyongan masyarakat dulu sangat tinggi, tapi karena ada pergeseran nilai, dimana setiap
kegiatan
masyarakat
dinilai
sebagai
proyek
dan
tingkat
91
ketergantungan masyarakat pada pemerintah sangat tinggi, akibatnya seluruh permasalahan kemasyarakatan dan pembangunan dibebankan pada pemerintah. Menyadari kekilafan sistem ini, maka dengan penerapan sistem pemerintahan nagari saat ini, secara beransur-ansur dilakukan penyadaran untuk mengambil kembali jati diri yang hilang. b. Proses penyadaran memerlukan usaha keras dari pemerintahan nagari dan kegiatan ini tidak bisa dilakukan hanya untuk satu atau dua kali kegiatan, perlu sosialisasi terus menerus kepada seluruh lampisan masyarakat, sehingga keswadayaan masyarakat muncul sebagai modal dasar dari pengembangan masyarakat. c. Kegiatan pelatihan kelompok, untuk kegiatan ini sangat efektif karena kegotongroyongan itu bisa muncul karena ada kelompok. Kepada setiap kelompok peserta pelatihan diberikan materi bagaimana perlunya semangat gotong royong. 3. Dari segi Pelaksana atau pemerintahan nagari, untuk kedua kegiatan di atas, untuk kegiatan sosialisasi dari target 8 kali kegiatan, realisasi hanya 3 kali kegiatan atau (37,5%). Sedangkan untuk kegiatan pelatihan kerja kelompok dengan target 10 kali kegiatan, realisasi hanya mencapai 4 kali kegiatan (40%). Jadi kegiatan yang dilakukan tidak lagi efektif dan tenaga pelatih hampir seluruhnya berasal dari luar pemerintahan nagari. Kapasitas
perangkat
nagari
dalam
melakukan
sosialisasi,
untuk
pembinaan perekonomian masyarakat nagari belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh: 1. Kualitas sumberdaya manusia perangkat nagari yang masih rendah, dimana mereka belum ada yang mampu memberikan dan mengelola pelaksanaan sosialisasi dengan baik, kegiatan yang ada dipadatkan. Sehingga kesan yang nampak adalah hanya sebatas melaksanakan apa yang telah menjadi target dalam anggaran, belum lagi berorientasi pada hasil. 2. Penguasaan konsep dan materi yang masih sangat terbatas, perangkat nagari belum memiliki konsep yang jelas dan tegas sebagai materi yang akan diberikan kepada peserta pelatihan, kalaupun mereka memiliki konsep materi, belum ada yang mampu menjelaskan dengan baik kepada peserta pelatihan, sehingga yang terjadi adalah ketergantungan pada pihak luar, dalam hal ini adalah tenaga tekhnis dari instansi pemerintah tingkat atas.
92
3. Belum adanya sistem pelatihan yang memadai untuk peningkatan kapasitas perangkat nagari, pelatihan yang didapat oleh perangkat ini mereka rasakan selama ini belum bersifat operasional, masih bersifat teoritis belaka, sehingga kemampuan diri perangkat sebelum dan sesudah pelatihan hampir tidak berbeda. Disamping itu format pelatihan yang diberikan dari tahun ke tahun sama saja, akibatnya menjadi kurang menarik bagi perangkat nagari. Belum ada pelatihan yang diberikan yang betul-betul mampu mengangkat kemampuan perangkat nagari. Memang diakui pelatihan yang telah diberikan cukup banyak dan berbagai macam materinya, tetapi semua itu kebanyakan hanya berorientasi proyek (proyek selesai urusan habis, soal implementasi hasilnya bukan urusan si pemberi proyek). Berdasarkan evaluasi menurut tujuan dan pelaksana di atas, nampak bahwa belum sinkronnya antara target dengan realisasi. Hal ini dinilai peserta sosialisasi dan peserta pelatihan, bahwa: a. Belum sebandingnya antara partisipasi yang diberikan masyarakat dengan partisipasi pemerintahan nagari. b. Pemadatan kegiatan berarti menyalahi aturan dan tidak taat azas. c. Kurang adanya transparansi terhadap penyelenggaraan kegiatan, terutama menyangkut penggunaan anggaran. d. Pelaksanaan yang demikian kurang dapat diterima, karena tidak efektif, walaupun efisien dari segi pembiayaan. e. Secara hukum hal yang demikian tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pembangunan
yang
dilaksanakan
pemerintah,
tidak
dapat
hanya
mengandalkan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia semata, juga memerlukan faktor lain seperti adanya institusi-institusi, relasi-relasi dan norma-norma yang berbentuk kualitas dan kuantitas dari interaksi sosial dalam masyarakat atau disebut dengan modal sosial. Pada level pemerintahan terendah modal sosial mencukup wilayah ekonomi, sosial dan budaya. Masalahnya sekarang apakah pemerintah nagari Andaleh telah mampu membangun pola pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden untuk mengetahui kemampuan pemerintah nagari dalam mendorong pemanfaatan sumber-sumberdaya yang ada, dengan pertanyaan “Bagaimana menurut anda upaya
yang
dilakukan
pemerintah
nagari
Andaleh
untuk
pemanfaatan
sumberdaya lahan yang ada?”. Hasilnya, dapat dilihat pada Tabel 32.
93
Tabel 32 Kemampuan Perangkat Nagari Mendorong Pemanfaatan Lahan Jawaban
Skor
Frekuensi
Total Skor
Kurang Mampu
1
14
14
Cukup Mampu
3
21
63
Mampu
5
5
25
Rata-rata
2,55
Sumber: Data Olahan Berdasarkan hasil yang didapat sesuai skoring di atas menunjukan kemampuan pemerintah nagari dalam mengakses sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, masih berada pada level antara kurang mampu dengan cukup mampu. Jadi jelas bahwa kemampuan perangkat nagari untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki nagari masih belum cukup maksimal. Namun dalam kondisi sekarang yang rata-rata pencapaian targetnya hanya mencapai 2,55 atau berada di bawah standar. Masih mengharuskan pemerintah nagari, untuk lebih membuka diri dan sekaligus harus jeli memanfaatkan sumbersumber yang ada, agar kapasitas pemerintah nagari menjadi meningkat. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan program pembinaan perekonomian masyarakat, telah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, dimana tingkat partisipasi yang diberikan telah sangat baik secara individu maupun secara berkelompok. Ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan: 1. Perubahan paradigma Pemerintahan untuk mampu mengangkat perekonomian mereka dalam mencapai kesejahteraan hidup. 2. Adanya suatu yang baru, yang lebih aspiratif dan sesuai karakteristik lokal. Dalam pelaksanaannya oleh pemerintah nagari hasil yang nampak masih kurang baik. Dimana kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan rencana awal. Kegiatan lebih banyak yang dipadatkan dan kekurangsiapan perangkat nagari dalam memberikan pelatihan. Pelatihan lebih banyak mengandalkan tenaga dari luar. Ini berarti sumberdaya manusia yang dimiliki masih belum mampu mengelola dan melaksanakan program yang telah dirumuskan. Kendala yang dihadapi adalah: 1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintahan nagari, dimana mereka belum mampu menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tata pemerintahan yang baik.
94
2. Perangkat nagari belum menguasai konsep dan materi untuk pembinaan perekonomian masyarakat yang akan diberikan dalam kegiatan pelatihan kepada kelompok masyarakat 3. Perangkat nagari belum mendapat pelatihan yang memadai dari pemerintah daerah, bagaimana memberikan pelatihan yang baik pada masyarakat 5.2.2
Pembinaan Kehidupan Masyarakat Penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam melakukan pembinaan
kehidupan masyarakat adalah menyangkut agenda sebagai berikut : 1. Perubahan paradigma pemerintahan dari sistem lama ke sistem baru 2. Tata kelola pembangunan nagari 3. Penguatan basis ekonomi masyarakat nagari. Tujuan yang hendak dicapai dalam program ini adalah : 1. Agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui sistem pemerintahan. 2. Menciptakan aparatur pemerintahan nagari yang mampu mengelola pembangunan secara baik dan benar 3. Memperkuat basis ekonomi yang dimiliki masyarakat. Sasaran dari program ini adalah masyarakat nagari secara individu, keluarga baik dalam pengertian adat maupun dalam pengertian pemerintahan serta lembaga-lembaga yang ada di nagari. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan nagari. Program pembinaan kehidupan masyarakat nagari yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari Andaleh untuk tahun 2006, yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja (APB) nagari adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 33. Tabel 33 Program Pembinaan Kehidupan Masyarakat Program Pembinaan Kehidupan Masyarakat
Tujuan
Sasaran
Kegiatan
- Memasyarakatkan Sistem - Individu - Sosialisasi Peme-rintahan Nagari - Perangkat - Pelatihan - Menciptakan aparatur yang nagari Aparatur mampu mengelola - Kelompok Pemerintahpemerintahan, pembangunan Masyara an Nagari dengan baik. kat - Memperkuat basis ekonomi masyarakat Sumber: Data APB Nagari Andaleh, 2006
95
Berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dalam program ini terutama
menyangkut
perubahan
paradigma
pemerintahan,
tatakelola
pembangunan dan penguatan basis ekonomi masyarakat. Ketiga hal ini menjadi patokan utama dalam pencapaian tujuan pembinaan kehidupan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Perubahan paradigma pemerintahan dari sistem lama ke sistem baru yaitu sistem pemerintahan nagari. Sistem pemerintahan nagari yang sempat hilang selama lebih dari dua dasa warsa, saat ini kembali diterapkan di Sumatera Barat, dimana sebelumnya dengan berlakunya UU nomor 5 tahun 1979, diberlakukan sistem pemerintahan desa. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dari struktur, sistem dan budaya. Sistem pemerintahan desa strukturnya lebih mengedepankan hierarkhis pemerintahan, seorang kepala desa adalah bawahan langsung dari camat dan melakukan segala sesuatu harus atas dasar perintah dari atasan. Begitupun ke bawah terhadap perangkat desa dan masyarakat adalah orang-orang yang harus tunduk dan patuh kepada kepala desa. Interaksi yang tejadi antara pejabat pemerintahan desa dengan yang masyarakat adalah interaksi sempit atau interaksi yang didominasi satu pihak dan satu arah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan desa bersifat birokratis yang harus melalui berbagai macam prosedur dan tata hubungan yang tidak setara, ibarat hubungan raja dengan rakyat (rakyat datang menyembang dan raja datang untuk disembah) yang mempunyai banyak tatacara serimonial. Pendekatan pembangunan pada sisitem pemerintahan desa bersifat topto-down (dari atas ke bawah), di mana kelompok elit desa merencanakan program atas nama rakyat. Pendekatan ini telah sering menimbulkan pemborosan anggaran dan kurang diterima oleh masyarakat, karena kurang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kebanyakan dari program dan proyek yang diarahkan ke masyarakat lebih berisifat kemauan sekelompok elit. Sehingga dalam pelaksanaan program dan proyek, masyarakat tidak merasa memiliki atas proyek yang disuguhkan tersebut. Budaya organisasi sistem pemerintahan desa bersifat dimobilisasi, dikomandokan dan cenderung feodal. Setiap kegiatan di desa masyarakat dimobilisasi untuk berpartisipasi. Hal ini tidak hanya terjadi saat pengerjaan proyek pembangunan, tetapi juga pada proses penyaluran aspirasi politik masyarakat. Masyarakat harus berada dalam satu komando kepala desa
96
sebagai penguasa tunggal di desa. Inilah yang terjadi disaat penerapan sistem pemerintahan desa di Nagari Andaleh. Sementara sistem pemerintahan nagari struktur lebih demokratis, bulat air karena pembuluh bulat kata karena mufakat. Rakyat atau masyarakat diberi hak yang begitu luas dalam menentukan siapa pemimpinnya, sehingga mereka yang terpilih merupakan orang yang betul-betul dikehendaki menjadi pemimpin. Penyaluran hak rakyat ini dapat dilakukan secara perwakilan, yaitu para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dan secara langsung pada lembaga yang ada di nagari. Sistem secara perwakilan di daerah ini lebih dikenal dengan sistem Katumanggungan yaitu berjenjang naik bertangga turun, dimana masyarakat terbawah yakni Kemenakan menyampaikan aspirasinya kepada Ninik Mamak, kemudian ninik mamak menyalurkannya kepada Penghulu, penghulu kepada Ampeak Suku, ampeak suku ke Nagari. Untuk secara langsung yang lebih dikenal dengan sistem Parpatih Nan Sabatang, dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dalam pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat yang diadakan oleh para ninik mamak atau oleh pemerintahan nagari. Pola interaksi yang terjadi adalah bersifat resiprokal, yaitu interaksi dua arah
antara
pemerintah
dengan
masyarakat
dan
masyarakat
dengan
pemerintah. Interaksi ini menghendaki adanya keseimbangan antara pemberi aksi dengan si penerima aksi, maka dengan adanya keseimbangan antara aksi dari pemerintah dan reaksi dari masyarakat akan terjadi saling menyesuaikan. Aturan yang dipakai dalam hubungan antara apartur pemerintahan nagari dengan masyarakat tidak banyak atau
sedikit aturan, prosedur untuk
menghadap wali nagari atau perangkat lain tidak banyak, masyarakat boleh menyampaikan keinginannya kepada pemerintah nagari di setiap waktu dan di setiap tempat serta tidak acara serimonial yang harus dilalui atau dilakukan, yang terpenting segala sesuatu dilakukan secara sopan dan disampaikan secara santun. Sistem pendekatan pembangunan bersifat bottom-to-top, rakyat yang merencanakan, rakyat yang melaksanakan dan rakyat yang menilai. Fungsi pemerintahan lebih bersifat memfasilitasi. Pada dasarnya tujuan atau rencana yang dibuat secara bersama dan itu betul-betul merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan, sehingga resiko kegagalan dalam pelaksanaan bisa diminimalisir. Pendekatan yang berasal dari bawah ke atas terkadang memiliki
97
posisi yang lemah dari pengambil kebijakan di tingkat atas, tidak jarang ditemui bahwa kepentingan pengambil kebijakan lebih menonjol dari pada kepentingan rakyat pada lapis bawah. Budaya oraganisasi sistem pemerintahan nagari bersifat komunal, spontan, egaliter dan versi budaya Minangkabau. Segala sesuatu lebih mengedepankan kebersamaan, tidak dimobilisasi dan tidak dikomandokan serta hubungan yang setara antara pemimpin dengan yang dipimpin. Pemimpin sifatnya hanya ditinggikan seranting didahulukan selangkah, jadi pemimpin sangat tergantung pada kehendak dari yang dia pimpin. Inilah yang sedang dan akan diterapkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan nagari. Sistem ini memerlukan sosialisasi pada masyarakat karena mayoritas masyarakat yang ada sekarang banyak yang tidak lagi mengerti dan paham dengan sistem pemerintahan nagari terutama mereka yang lahir sesudah tahun 1970-an. Maka untuk memperkenalkan kembali diperlukan sosialisasi yang intensif dari seluruh unsur pemangku kebijakan dan stakehoder pemerintahan. Agenda kedua yakni tata kelola pemerintahan dan pembangunan nagari, merupakan suatu upaya menjadikan tata kelola pemerintahan yang berakar di masyarakat dan itu diyakini sesuai dan cocok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan nagari diarahkan untuk mengelola pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan dari pemerintahan tingkat atas. Proyek-proyek yang datang dari pemerintah diupayakan untuk disukseskan semaksimal mungkin, tanpa memarjinalkan potensi lokal yang ada. Tata
kelola
pemerintahan
dan
pembangunan,
sering
mengalami
perubahan yang diakibatkan oleh perubahan keputusan politik pemerintah, terutama yang menyangkut standar pelayanan kepada masyarakat. Standar pelayanan yang dibuat pemerintah, biasanya juga dijadikan rujukan dalam operasional pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Dengan sering berubahnya putusan politik pemerintah, membuat pemerintahan terendah tidak memiliki standar pelayanan yang kuat dan dinamis. Pola hubungan masyarakat dan pemerintah perlu ada kemitraan yang sejajar. Kemitraan akan berkembangan dalam masyarakat, bila ada wadah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan agar terdapat tatakelola yang lebih aspiratif. Maka pembinaan kehidupan masyarakat diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
98
Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan juga ditujukan untuk menciptakan suasana aman dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pengelolaan konflik yang ada, dapat diatasi dengan resiko yang sekecil-kecilnya serta konflik-konfilk di masyarakat tidak semakin berkembang. Dengan demikian untuk melakukan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai harapan, memerlukan aparatur yang mampu dan cakap. Untuk menjadikan aparatur mampu dan cakap diperlukan pembekalan tentang tugas dan fungsinya, agar dalam mengiplementasikan tanggungjawab dan wewenangnya aparatur pemerintahan nagari tidak canggung. Bergitu juga dengan agenda ketiga yakni penguatan basis ekonomi masyarakat, dilakukan dengan mendorong pengembangan potensi asli di nagari menjadi produk unggulan. Dengan memiliki produk unggulan diharapkan daya saing masyarakat usaha makin tinggi. Semakin tinggi daya saing yang dimiliki akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam pembinaan kehidupan masyarakat adalah bagaimana supaya masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap pemerintahan nagari. Usaha ini dilakukan oleh pemerintah nagari dapat dilihat pada Tabel 34. Tabel 34 Target Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari Sumber: Data Olahan.
Target
Pencapaian
Frekuensi
Peserta
Frekuensi
Peserta
10 kali
300 orang
6 kali
240 orang
6
12 orang
2
3 orang
Memperhatikan dari hasil yang dicapai untuk pembinaan kehidupan masyarakat sesuai tujuan program, adalah: 1. Tujuan pertama, yaitu untuk memasyarakatkan sistem pemerintahan nagari, dilihat dari tingkat
partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi,
dengan target 300 orang, hadir dalam sosialisasi sebanyak 240 orang (80%). Ini berarti tingkat partisipasi sangat baik. Keadaan semacam ini menjadi pertanda baik dalam penerapan sistem pemerintahan nagari, untuk mengetahuinya secara mendalam sesuai tujuan dasarnya. Harapan untuk memasyarakatkan sistem pemerintahan nagari bagi masyarakat Andaleh
99
mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat dan ini dapat dijadikan modal dasar dalam pengembangan masyarakat ke depan. 2. Tujuan kedua, yaitu untuk menciptakan aparatur pemerintahan nagari yang mampu mengelola pembangunan dengan baik dan benar, dari target 12 orang, realisasi 3 orang (25%). Tingkat pencapaian dari target ini sangat buruk sekali, pada hal dengan adanya penerapan sistem pemerintahan nagari sangat dibutuhkan perangkat nagari yang mampu mengelola tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik dan benar. Disamping itu juga untuk menjadikan perangkat nagari yang mampu melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. 3. Tujuan ketiga, yaitu untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, dilihat dari tingkat
partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dengan
target 300 orang, hadir dalam sosialisasi sebanyak 240 orang (80%). Ini berarti tingkat partisipasi sangat baik. Basis ekonomi masyarakat nagari Andaleh saat ini masih bertumpu pada usaha pertanian lahan basah, dengan hasil produksi utama adalah beras. Lahan sawah disamping ditanami
padi,
juga
ditanami
dengan
tanaman
hortikultura
yang
menghasilkan berbagai jenis sayuran dan tanaman semusim lainnya. Tanaman
ini
sebenarnya,
yang
menjadi
pendukung
utama
untuk
perekonomian keluarga, sedangkan untuk beras rata-rata hanya untuk keperluan konsumsi keluarga saja, jarang penduduk yang menjual padi atau beras. Penggunaan lahan sawah dilakukan secara bergantian yaitu satu kali tanaman padi, satu kali tanaman semusim. Hasil dari pertanian ini menjadi komuditi yang utama yang dilakukan penduduk, pemasarannya dilakukan ke kota-kota terdekat yakni Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. 4. Dari segi Pelaksana, untuk kedua kegiatan di atas, yaitu untuk kegiatan sosialisasi dari target 10 kali kegiatan, realisasi hanya 6 kali kegiatan atau (60%). Sedangkan untuk kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan nagari dengan target 6 kali kegiatan, realisasi hanya mencapai 2 kali kegiatan (33,3%).
Gambaran
kinerja
aparatur
pelaksanaan kegiatan sosialisasi
pemerintahan
nagari
dalam
adalah cukup baik, sedangkan untuk
kegiatan pelatihan masih kurang baik.
100
Berdasarkan uraian di atas, dilihat dari segi tujuan dan realisasi pelaksanaan, nampaknya belum sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui: 1. Partisipasi masyarakat tinggi, sementara partisipasi penyelenggara rendah. 2. Penegakan aturan yang sudah keluar dari rencana 3. Transparansi kurang ada, karena dengan mengurangi kegiatan, seharusnya kelebihan anggaran harus diketahui juga oleh masyarakat kegunaannya. 4. Tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat 5. Terlalu berfikir efisien dan kurang berfikir efektif 6. Kurang akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Sejalan dengan uraian di atas, sebagai masyarakat yang telah berubah, maka masalah pelayanan
menjadi hal yang sangat diperhatikan. Pelayanan
pemerintah kepada masyarakat menjadi tolok ukur yang menentukan sukses tidaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan sekarang adalah sebesar apa kapasitas SDM yang dimiliki Pemerintah nagari Andaleh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 40 orang responden, dengan pertanyaan “Bagaimana menurut anda kemampuan SDM Perangkat Nagari Andaleh dalam memberikan pelayanan yang prima dan penyelenggaraan pemerintahan nagari?” Berdasarkan jawaban dari kuisioner, maka hasil
dari
jawaban responden sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 35. Tabel 35 Kemampuan Memberikan Pelayanan Prima Skor
Frekuensi
Total Skor
Kurang Mampu
1
16
16
Cukup Mampu
3
21
63
Mampu
5
3
15
Jawaban
Rata-rata
2,35
Sumber: Data Olahan Berdasarkan hasil skoring di atas, posisi perangkat nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum cukup mampu. Ini berarti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan nagari masih kurang baik. Jadi masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan pemerintahan nagari belum dirasakan sebagai suatu yang memuaskan.
101
Pelayanan yang diberikan bentuknya bisa bermacam-macam, ada yang berbentuk pelayanan administrasi, pelayanan untuk memperoleh informasi terhadap sesuatu masalah, atau pelayanan penyelesaian suatu perkara atau konflik dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya. Pelayanan yang tak kalah pentingnya
adalah
pelayanan
yang
menyangkut
untuk
peningkatan
kesejahteraan masyarakat untuk mengakses sumber-sumberdaya yang ada. Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa pelaksanaan program pembinaan kehidupan masyarakat telah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, dimana tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat mencapai 80% dari target awal. Sedang dari segi pelaksana, masih belum mencapai hasil yang baik. Rencana awal tidak sesuai dengan realisasi kegiatan. Kendala utama yang dihadapi pemerintahan nagari untuk melakukan pembinaan sesuai dengan uraian di atas adalah: 1. Pemahaman konsep dan materi tentang sistem pemerintahan nagari yang masih kurang, untuk dijadikan patokan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. 2. Pedoman kerja yang tidak permanen dan pendampingan terhadap sistem yang diterapkan tidak ada, yakni sering berubahnya keputusan politik pemerintah tingkat atas, sehingga menyulitkan pemerintahan nagari dalam mengambil rujukan. 3. Belum adanya pola standar pelayanan yang diterapkan secara konsisten 5.2.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Sistem pemerintahan nagari merupakan asset sosial dan budaya
masyarakat Minangkabau yang bercirikan egaliter, mandiri, dan berorientasi ke masyarakat (kerakyatan). Sistem ini
dipandang efektif untuk menciptakan
ketahanan agama dan budaya. Sistem ini juga berkarakteristik demokratis dan aspiratif,
serta
diyakini
dapat
mempercepat
pencapaian
kemandirian,
peranserta, dan kreativitas masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam program ini adalah: 1. Untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai adat dan budaya yang sesuai dengan ajaran agama dan peraturan pemerintah. 2. Menggali potensi dan pelestarian budaya Minangkabau versi Nagari Andaleh.
102
3. Meningkatkan peran
kelembagaan adat, agama
dan sosial dalam
penyelenggaraan pembangunan masyarakat. Sasaran dari program ini adalah masyarakat
secara individu dan
kelompok masyarakat,agar masyarakat lebih memahami nilai-nilai luhur dan norma-norma yang sesuai dengan agama Islam dan Adat Minangkabau. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan program ini adalah pembinaan lembaga keagamaan, pembinaan lembaga adat dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan. Program pembinaan sosial budaya bagi masyarakat menjadi penting artinya untuk mengangkat kembali nilai-nilai dan norma-norma yang didasarkan pada adat dan agama Islam, yang akan memandu kehidupan masyarakat. Masyarakat yang maju adalah masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma-norma agama. Hal ini dapat dicapai bila keinginan dan kebutuhan masyarakat terwadahi dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang disajikan oleh pemerintahan nagari. Program ini dipandang strategis untuk menciptakan kembali masyarakat yang taat asas yang berlandaskan nilai-nilai adat dan agama. Nilai adat dan agama yang tertanam dengan baik dalam diri seseorang akan memperkuat jati diri mereka sebagai orang Minang khususnya. Program
pembinaan
sosial
budaya
masyarakat
nagari
yang
diselenggarakan oleh pemerintah nagari Andaleh untuk tahun 2006, yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja (APB) nagari adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 36. Tabel 36 Program Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Program Pembinaan Sosial Budaya
Tujuan
- Mengembangkan Nilai Adat dan Agama - Menggali Potensi dan Pelestarian Budaya Minangkabau versi Andaleh - Meningkatkan Peran Kelembagaan Sumber: Data APB Nagari Andaleh, 2006
Sasaran
Kegiatan
- Keluarga - Pembinaan - Pasukuan lembaga keagamaan, adat dan Sosial
Nagari merupakan kesatuan adat, kesatuan budaya dan kesatuan ekonomi, yang dikelola secara demokratis dan otonom. Dalam menjaga eksistensi nilai adat, budaya dan potensi ekonomi, agar mampu dikelola secara mandiri. Pemerintah nagari menetapkan kebijakan, program dan kegiatan
103
sesuai dengan spesifik budaya Minangkabau, yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pembinaan Sosial budaya yang ditujukan pada lembaga-lembaga yang ada agar masing-masing lembaga bisa menjadi lebih kuat, lebih eksis untuk tumbuh dan berkembang sesuai nilai adat, agama dan budaya. Lembaga ini tidak lagi bersifat statis, tapi lebih bersifat dinamis dan fungsional yang dapat berfungsi sesuai kebutuhan masyarakat. Pembinaan terhadap lembaga keagamaan yang terdiri dari: 2 buah masjid, 5 buah majelis Taqlim, 5 buah Taman Pendidkan Al Qur’an (TPA), dan 9 buah surau/mushalla. Jadi ada 21 lembaga keagamaan. Pembinaan kelembagaan adat yang berjumlah 30 lembaga, yang terdiri dari suku Koto terdapat 10 lembaga, suku Sikumbang terdapat 7 lembaga, suku Melayu terdapat 7 lembaga dan suku Jambak Pisang terdapat 6 lembaga. Pembinaan kelembagaan sosial lainnya dengan target 15 lembaga. Pelaksanaan program pembinaan sosial budaya yang merupakan tugas pokok dari pemerintahan nagari. Pembinaan sosial budaya masyarakat menjadi sangat penting dikarenakan bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembangan dalam masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam program ini, dapat dilihat pada Tabel 37. Tabel 37 Target Pembinaan Sosial budaya Masyarakat Kegiatan
Target
Capaian
1. Pembinaan Lembaga Keagamaan
21 lembaga
12 lembaga
2. Pembinaan Lembaga Adat
30 lembaga
18 lembaga
3. Pembinaan Lembaga Sosial
15 lembaga
9 lembaga
Sumber: Data Olahan. Melihat hasil yang dicapai, sebagaimana nampak pada tabel di atas menunjukan belum adanya yang tuntas dari masing-masing program kegiatan pembinaan. Berdasarkan tujuan, yaitu untuk mengembangkan nilai adat dan agama, menggali potensi dan pelestarian budaya yang hidup dan berkembang serta meningkatkan peran kelambagaan 1. Berdasarkan hasil pembinaan yang dapat dijangkau oleh pemerintah nagari untuk pembinaan lembaga keagamaan, target adalah
21 lembaga,
terealisasi sebanyak 12 lembaga (57%). Ini berati masih banyak lembaga di
104
tingkat nagari yang belum dapat dibina. Dan ini menunjukan kapasitas pemerintahan nagari dalam melakukan pembinaan lembaga keagamaan baru mencapai peringkat cukup baik. 2. Pembinaan kelembagaan adat yang berjumlah 30 lembaga tersebut, yang dapat dilakukan pembinaan sejumlah 18 lembaga (60%), pembinaan terhadap lembaga ini sama keadaannya dengan kelembagaan keagamaan, yang berarti masih banyak lembaga adat yang belum terjamah dari program yang dilakukan pemerintahan nagari. Bila dikategorikan maka capaiannya cukup baik. 3. Pembinaan kelembagaan sosial lainnya dengan target 15 lembaga, realisasi pembinaan sebanyak
9 lembaga (60%), ini berarti pembinaan untuk
lembaga ini adalah cukup baik. Kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah nagari dalam program ini adalah: 1. Penguasaan konsep dan materi mengenai aspek-espek sosial dan budaya Minangkabau
oleh perangkat nagari
yang
masih
lemah,
sehingga
pembinaan kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. 2. Hubungan dengan kelembagaan yang belum semuanya harmonis, terutama dilembagaan pemerintahan nagari sendiri, yaitu dengan BPRN. Sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi tidak efektif dan kurang lancar. 3. Ego sektoral kelembagaan yang masih tinggi. Hal menyulitkan bagi pemerintahan nagari untuk masuk ke dalamnya, terutama pada lembaga adat. Duduk yang tidak sama rendah, tegak yang tidak sama tinggi menjadi alasan untuk menolak program dari pemerintahan nagari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pembinaan sosial budaya masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga kegiatan yang dilakukan kurang efektif dan kurang akuntabel. Penyebabnya adalah penguasaan konsep dan materi mengenai aspek sosial dan budaya oleh perangkat nagari yang masih lemah dan hubungan dengan lembaga lain yang semuanya harmonis serta ego sektorl yang masih tinggi.
5.3
Ikhtisar
Penerapan prinsip good governance dalam penyelengaraan pemerintahan nagari adalah masih belum baik. Penerapannya menunjukan hasil yang belum maksimal. Hasil evaluasi keseluruhan penerapan good governance dalam
105
penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ada lima prinsip good governance yang kuang baik pencapaian hasilnya, yaitu transparansi, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Hal
di
atas
berarti
bahwa
pemahaman
perangkat
nagari
untuk
menyelenggaraan tata pemerintahan yang baik masih rendah, maka ke depan masih dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat nagari agar bisa memahami, menerapkan dan mengimplemtasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Good governance memang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebab dengan good governance kepercayaan dari masyarakat akan bisa diperoleh. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintahan Nagari Andaleh tahun 2006/2007. Ada tiga kegiatan pokok, yaitu: 1. Program Pembinaan Perekonomian Masyarakat Nagari. Tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi makin meluasnya lahan yang ditelantarkan oleh pemiliknya dan untuk menumbuhkembangkan kembali semangat gotong royong masyarakat. Sasarannya adalah pemilik tanah secara individu, keluarga dan kelompok masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan pelatihan. Hasil pelaksanaan program pembinaan perekonomian masyarakat, telah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, dimana tingkat partisipasi yang diberikan telah sangat baik secara individu maupun secara berkelompok. Ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan suatu perubahan paradigma pemerintahan dan adanya suatu yang baru, yang lebih aspiratif dan sesuai karakteristik lokal. Namun dari segi pelaksana, dalam hal ini adalah pemerintahan nagari hasil masih kurang baik, dimana kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana awal, lebih bersifat dipadatkan dan kekurangsiapan perangkat nagari dalam memberikan pelatihan. Kegiatan lebih banyak mengandalkan pada tenaga dari luar. Ini berarti sumberdaya manusia yang dimiliki masih belum
mampu
mengelola
dan
melaksanakan
program
yang
telah
dirumuskan. Kendala yang dihadapi adalah : a. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintahan nagari, dimana mereka belum mampu menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tata pemerintahan yang baik.
106
b. Perangkat nagari belum menguasai konsep dan materi untuk pembinaan perekonomian masyarakat yang akan diberikan dalam kegiatan pelatihan kepada kelompok masyarakat c. Perangkat nagari belum mendapat pelatihan yang memadai dari pemerintah daerah, bagaimana memberikan pelatihan yang baik pada masyarakat. 2. Program Pembinaan Kehidupan Masyarakat. Tujuan dari program ini adalah: 1) untuk mengenalkan sistem pemerintahan nagari agar masyarakat mengetahui dan mamahami dengan pasti tentang spesifik dari sistem ini, 2) menciptakan
aparatur
pemerintahan
nagari
yang
mampu
mengelola
pembangunan secara baik dan benar, 3) memperkuat basis ekonomi yang dimiliki masyarakat. Sasarannya adalah individu, keluarga, perangkat nagari dan kelompok masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan bagi perangkat nagari. hasil pelaksanaan program pembinaan kehidupan masyarakat telah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, dimana tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat mencapai 80 % dari target awal. Sedang dari segi pelaksana, menunjukan hasil yang belum memuaskan dengan tingkat pencapaian
dari masing-
masing tujuan menunjukan kurang baik. kendala yang dihadapi adalah : a. Pemahaman konsep dan materi tentang sistem pemerintahan nagari yang masih kurang. b. Pedoman kerja yang tidak permanen dan pendamping terhadap sistem yang terapkan tidak ada. c. Belum adanya pola standar pelayanan yang diterapkan secara konsisten 3. Program Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat. Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkembangkan nilai adat dan kehidupan
masyarakat,
menggali
potensi
dan
agama dalam
pelestarian
budaya
Minangkabau dan meningkatkan peran kelembagaan adat, agama dan sosial dalam pelaksanaan sistem pemerintahan nagari. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat secara individu dan kelompok masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi pada lembaga adat, agama dan sosial. Hasil yang diperoleh setelah adanya evaluasi menunjukan program ini berjalan cukup baik. Kendala dari kegiatan ini adalah : a. Hubungan antar kelembagaan yang belum semuanya harmonis b. Ego sektoral kelembagaan yang masih tinggi.
