PENGUJIAN SUBSTANTIF TERHADAP AKTIVA TETAP

PENGUJIAN SUBSTANTIF TERHADAP AKTIVA TETAP

1. Landasan Teori Aktiva tetap adalah suatu kekayaan perushaan yang memiliki wujud dan memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun, yang diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual. Aktiva tetap digolongkan menjadi Tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, mebel air dll. Perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar: 1. Aktiva tetap mempunyai saldo yang cukup besar dalam neraca, transaksi perubahan relatif sedikit namun umumnya menyangkut jumlah yang besar. 2. Kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan laba rugi. 3. Kesalahan pisah batas transaksi yang besangkutan dengan aktiva lancar mempunyai pengaruh yang besar terhadap perhitungan laba rugi. 4. Aktiva tetap disajikan di neraca berdasarkan harga perolehan dikurang depresiasi akumulasi penyusutan sama dengan nilai buku. Perbedaan pengujian substantif terhadap aktiva lancar dan aktiva tetap: 1. Frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit maka jumlah waktu yang diperlukan untuk pengujian subtsantif terhadap aktiva tetap relatif sedikit bila dibandingkan dengan aktiva lancar. 2. Ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap sedikit pengaruhnya

terhadap

perhitungan

laba

rugi

maka

auditor

tidak

mengarahkan

perhatiannya terhadap masalah ketelitian pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap pada akhir tahun, sedang dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor memusatkn perhatian terhadap aktiva lancar tersebut. 3. Pengujian substantif terhadap aktiva tetap dititik beratkan pada vrifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang di audit. 4. Verifikasi saldo aktiva tetap pada tanggal neraca tidak mendapat perhatian auditor karena aktiva tetap disajikan pada cost-nya bukan nilai pada tanggal neraca seperti halnya dengan aktiva lancar. Pengujian substantif terhadap aktiva tetap pada pertama kalinya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam audit terhadap aktiva tetap pada audit pertama kalinya: a) Apakah laporan keuangan tahun sebelumnya telah di audit oleh auditor independen lain. b) Apakah klien menyelenggarakan aktiva rinci. c) Apakah klien mengarsipkan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi yang bersangkutan dengan perolehannya dan mutasi aktiva tetap s/d saat diaudit yang pertama dilaksanakan.

Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca: 1. Dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan dalam neraca. 2. Aktiva tetap dijaminkan harys dicantumkan dalam laporan keuangan. 3. Jumlah depresiasi akumulasi dan biaya-biaya depresiasi untuk tahun ini harus ditunjukan dalam laporan keuangan. 4. Metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 5. Aktiva tetap harus dipecah kedalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. 6. Aktiva tetap yang telah habis depresiasi atau nilai bukunya namun masih digunakan untuk operasional perusahaan, jika jumlahnya material harus dijelaskan. Tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap: 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang dengan aktiva tetap. 2. Membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan dineraca. 3. Membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan dineraca. 4. Membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Untuk hal tersebut maka auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo aktiva tetap yang dicantumkan didalam neraca dengan aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar dan selanjutnya ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, jurnal umum dan buku pembantu aktiva tetap. Prosedur audit pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap: 1) Prosedur audit awal: Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun aktiva tetap yang akan di uji lebih lanjut : a) Usut saldo aktiva tetap yang tecantum di dalam neraca ke saldo akun aktiva tetap bersangkutan di buku besar. b) Terhitung kembali saldo aktiva tetap di buku besar. c) Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam aktiva tetap serta hitung akumulasi penyusutan aktiva tetap tersebut. d) Usut saldo akun aktiva tetap ke kertas kerja tahun lalu. e) Usut posting pendebetan dan pengkreditan ke dalam jurnal yang bersangkutan. f)

Lakukan rekonsiliasi akun kontrol terhadap aktiva tetap dalam buku besar ke buku pembantu aktiva tetap.

2) Prosedur analitik, antara lain: a. Hitung rasio: a) Tingkat perputaran aktiva tetap. b) Laba bersih dengan aktiva tetap.

c) Aktiva tetap ke modal saham. d) Biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. b. Lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan dari dasarkan pada data masa lalu baik data anggaran maupun data realisasi. 3) Prosedur pengujian terhadap transaksi rinci: a.

Periksa tambahan aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut.

b.

Periksa berkurangnya aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut.

c.

Lakukan pemeriksaan pisah batas (cut off) transaksi aktiva tetap.

d.

Lakukan review terhadap akun biasa maintanance maupun biaya reparasi.

e.

Prosedur pengujian terhadap saldo akun rinci:

f.

Lakukan inspeksi atau peninjauan terjadap aktiva tetap.

g.

Lakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap.

h.

Lakukan penyelidikan dan sesuaikan jika terjadinya perbedaan.

i.

Periksa dokumen yang mendukung pembayaran dan pembelian aktiva tetap setelah tanggal neraca.

j.

Periksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrak yang mendukung penggunaan aktiva tetap tersebut.

k.

Lakukan review terhadap penyusutan aktiva tetap.

4) Prosedur verifikasi penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian aktiva tetap dengan prinsip aktiva yang diterima umum: a. Periksa klasifikasi aktiva tetap di neraca. b. Periksa

pengungkapan

yang

bersangkutan

dengan

aktiva

tetap.

Auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi aktiva tetap yang di cantumkan di neraca dengan catatan akuntansi pendukungnya. Rekonsiliasi ini perlu dilakukan agar auditor memperoleh suatu keyakinan yang memadai bahwa informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya oleh karena itu auditor melakukan 6 prosedur audit sebagai berikut: a) Usut saldo aktiva tetap yang tercantum di neraca. b) Hitung kembali saldo aktiva tetap dibuku besar. c) Usut saldo awal aktiva tetap tahun lalu. d) Lakukan review terhadap mutasi aktiva tetap tersebut e) Usut posting pendebetan dan pengkreditan aktiva tetap. f) Lakukan rekonsiliasi buku pembantu aktiva tetap dengan akun kontrol aktiva tetap.

2. Kasus Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap manajemen aset/pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) TA 2005, 2006 dan 2007 di Slogad, Kodam Jaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro dan Kodam V/Brawijaya di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya yang menghasilkan temuan/kelemahan : 1. Sistem Pengendalian Intern Berdasarkan hasil penilaian secara terbatas terhadap unsur-unsur pengendalian intern yang terdiri dari organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur kerja, pencatatan, pelaporan, personalia dan pengawasan intern, belum berjalan secara taat asas sehingga diketahui beberapa hal yang perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi pelaksanaan manajemen aset di lingkungan TNI AD. 2. Temuan Pemeriksaan a. Penggunaan BMN Hasil pemeriksaan diketahui terdapat penggunaan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu : 1) Penggunaan Rumah Dinas Sebanyak 379 Unit di Lingkungan Kodam III/Siliwangi Sebagai Tempat Usaha Tidak Sesuai Ketentuan Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan pengecekan fisik atas pengelolaan rumah dinas di lingkungan Kodam III/Siliwangi diketahui bahwa terdapat rumah dinas yang disalahgunakan sebagai tempat usaha seperti outlet, wartel, kantor, tempat pencucian mobil, toko dan lain sebagainya. Perubahan fungsi dan bentuk rumah dinas tersebut dilakukan tanpa persetujuan Panglima Kodam II I/Sil iwangi. Hasil pemeriksaan pada tahun 2006 diketahui bahwa jumlah rumah dinas yang digunakan sebagai tempat usaha/bisnis di lingkungan Kodam III/Siliwangi minimal sebanyak 379 unit, yaitu terdiri dari sebanyak 87 unit di wilayah Bandung dan 217 unit di wilayah Cimahi serta 75 unit yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa beberapa rumah dinas yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut telah dikembalikan fungsinya sebagai rumah dinas dan masih terdapat 27 unit rumah dinas yang masih disalahgunakan dan hasil pemanfaatan tersebut digunakan langsung. 2) Penggunaan Tanah di lingkungan TNI AD untuk Pertanian/Kebun Minimal Sebanyak 283 Bidang Seluas 109.567.447,14 m2 Belum Sesuai Dengan Tupoksi TNI AD. Hasil pemeriksaan atas laporan rekapitulasi penggunaan tanah di lingkungan TNI AD periode laporan per 30 Juni 2007, diketahui bahwa penggunaan tanah TNI AD sebanyak 7.337 bidang seluas 1.676.996.259,72 m2 adalah untuk 11 jenis penggunaan, yaitu pembangunan, lapangan tembak, lapangan olahraga, lapangan latihan, lapangan PBB, lapangan terbang, pertanian/kebun, daerah pertahanan, TMP, jalan, dan lain-lain.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat status penggunaan tanah untuk pertanian/kebun sebanyak 283 bidang seluas 109.567.447,14 m2 belum sesuai dengan tupoksi TNI AD. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada kotama di lingkungan TNI AD, pengolahan tanah pertanian/kebun

tersebut

umumnya

diserahkan

kepada

masyarakat

setempat

dengan

pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh komando wilayah terdekat atau yang ditunjuk Panglima Kodam. Dari empat Kotama yang diperiksa, hanya Kodam IV/Diponegoro yang melakukan pengelolaan tanah pertanian/kebun secara terorganisir dalam unit usaha “proyek farming” yang khusus mengawasi penggunaan tanah pertanian/kebun di wilayah Kodam IV/Diponegoro.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE200/MK.2/2003 tanggal 30 September 2003 yang antara lain menyatakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal sewa menyewa, Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang ketentuan-ketentuan pokok perumahan dinas di lingkungan Dephankam, dan Petunjuk Pelaksanaan Kasad No. Juklak/8/VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Pendayagunaan rumah dinas TNI AD dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menyatakan bahwa dalam rangka penggunaan barang milik negara berdasarkan prosedur pengelolaan BMN diperlukan kegiatan untuk menetapkan status penggunaan BMN yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian

negara/lembaga/satuan kerja yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena para penghuni rumah dinas mencari keuntungan pribadi dari rumah dinas TNI AD yang digunakannya sebagai tempat usaha dan penggunaan aset tanah yang belum sesuai dengan ketentuan. b. Pemanfaatan BMN 1) Pemanfaatan Tanah dan Bangunan di Jajaran TNI AD Belum Sesuai Ketentuan dan Hasilnya Digunakan Langsung Minimal Sebesar Rp52.388.21 1.964,00 dan US$452.443,00 Pemeriksaan atas pemanfaatan aset di lingkungan TNI AD berdasarkan informasi yang disajikan Ditziad dan pemeriksaan secara sampel pada empat Kotama di jajaran TNI AD serta hasil pemeriksaan Tim BPK RI selama 2 tahun terakhir di kotama-kotama di jajaran TNI AD diketahui bahwa jumlah aset tanah dan bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak III adalah sebanyak 164 buah pemanfaatan yang terdiri dari pemanfaatan tanah seluas 67.085.240,13 m2 dan bangunan 176.731,25 m2. Pemeriksaan lebih lanjut atas kontrak kerja sama pemanfaatan aset tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah pendapatan Negara yang dihasilkan minimal sebesar Rp53. 135.284.945,00 dan US$452.443,00 (dihitung sejak 1994 s.d. 2007).

Dari sejumlah penerimaan tersebut di atas, sebagian pengelola aset telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp791 .771.480,00. Penyetoran ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 atas 15 buah pemanfaatan aset. Disamping itu, hasil konfirmasi kepada pejabat pengelola dana pada saat pemeriksaan berlangsung diketahui bahwa untuk penerimaan-penerimaan pejabat pengelola dana hasil pemanfaatan sebelumnya tidak dapat ditelusuri penggunaannya karena tidak diadministrasikan secara tertib dan transparan. Bentuk laporan yang dapat disajikan adalah catatan-catatan penerimaan dan pengeluaran pada masa jabatannya yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang utuh baik penerimaan, penyimpanan maupun pengeluarannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 4 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara Bab V Pemanfaatan barang milik/kekayaan negara. Hal tersebut terjadi karena kebijakan pimpinan kotama/balakpus untuk melaksanakan kerja sama pemanfaatan aset tanpa izin Menkeu dan menggunakan langsung hasil pemanfaatan tersebut dan administrasi pengelolaan dan pemanfaatan aset di lingkungan TNI AD belum tertib dan transparan. 2) Pemanfaatan aset tanah TNI AD c.q. Kodiklat TNI AD di Jl. Perwira No. 1 Surabaya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pemanfaatan aset milik/kekayaan negara Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : a) Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 9 Agustus 2006 di lokasi Jl. Perwira Surabaya telah berdiri bangunan rumah dinas Kodam V/Brw dan bangunan “Town Square Surabaya” yang masih dalam proses pembangunan. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui sampai dengan saat pemeriksaan belum ada izin penghapusan dari komando atas tetapi bangunan Sehub II Pusdikhub Kodiklat TNI AD telah dihancurkan. b) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil penel itian/pencelaan bangunan Sehub II Pusdikhub Kodiklat TNI AD yang dimuat dalam Berita Acara No. BA/02/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004 antara lain diketahui bahwa konstanta bangunan yang bisa dimanfaatkan sebesar 4,46%. Hasil konfirmasi dengan pelaksana di lingkungan Zidam V/Brawijaya diketahui bahwa sebelum

dilakukan

relokasi,

bangunan

Sehub

II

Pusdikhub

Kodiklat

TNI

AD

masih

dioperasionalkan sebagai tempat pendidikan. c)

Hasil Pemeriksaan terhadap Berita Acara Serah Terima Kompensasi dalam rangka

kerja sama pengelolaan atas tanah TNI AD c.q. Kodiklat TNI AD di Jl. Perwira Surabaya Nomor BA/01/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 diketahui sebagai aset kompensasi atas relokasi Satdikta Pusdikhub, Kodiklat TNI AD memperoleh kompensasi sebagai berikut :

(1) Tanah di Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung seluas 50.000 m2 senilai Rp5.750.000.000,00; (2) Pembangunan

dan

renovasi

perkantoran

senilai Rp5.000.000.000,00.

Hal tersebut antara lain tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/470/XI/1994 tanggal 22 November 1994 mengenai Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Tukar Menukar (ruilslag) Tanah dan Bangunan TNI AD pada Bab I angka 9 huruf b poin 3) yang menyatakan bahwa harga satuan bangunan lama, diperoleh dengan mengurangi harga bangunan baru dengan faktor susut sesuai ketentuan berlaku dan atau kondisi nyata dari bangunan yang bersangkutan. Harga bangunan lama diperhitungkan paling rendah 20%. Hal ini terjadi karena kelalaian Tim Panitia Pencelaan Relokasi Rumah Dinas TNI AD Kodam V/Brawijaya di Jl. Perwira Surabaya dalam menilai bangunan yang belum sepenuhnya tepat sesuai dengan kondisi nyata dari bangunan yang bersangkutan dan kebijaksanaan pimpinan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tentang penghapusan dan pemanfaatan aset milik negara. 3) Pemanfaatan tanah TNI AD untuk Kampus Unjani Bandung tidak sesuai ketentuan Penelitian terhadap draft perjanjian pinjam pakai Kampus Unjani diketahui bahwa : a) Keseluruhan tanah yang akan dipinjampakaikan untuk kepentingan Kampus Unjani adalah seluas 206.435 m2. Perbandingan luas tanah TNI AD yang berlokasi di Kebon Rumput berdasarkan perjanjian pinjam pakai lama dengan berdasarkan draft perjanjian pinjam pakai baru terdapat selisih kurang seluas 25.000 m2 (208.500 m2-183.500 m2). b) Substansi perjanjian belum secara jelas mengatur bentuk pemanfaatan aset apakah pinjam pakai atau sewa menyewa. Jika dilihat dari jangka waktu perjanjian yang hanya 2 tahun maka kesepakatan ini merupakan bentuk perjanjian pinjam pakai yang harus diperbaharui setiap dua tahun sekali. Namun pada bagian lain terdapat klausul pengenaan sewa dengan tarif sesuai aturan

dalam

Surat

Edaran

Menteri

Keuangan

No.

200/2003.

Secara

operasional

penyelenggaraan pendidikan tinggi Unjani berorientasi pada bisnis (profit oriented) sehingga pengenaan sewa yang diusulkan dalam draft ini sudah tepat. Hal tersebut antara lain tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor ke Kas Negara. Hal tersebut terjadi karena pelaksana kurang memahami ketentuan tentang pemanfaatan aset negara dan adanya itikad tidak baik dari Pimpinan YKEP untuk menghindari kewajiban membayar sewa atas tanah TNI AD yang digunakannya. c. Pengamanan BMN Pengamanan BMN di lingkungan TNI AD belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengamanan Aset Tanah TNI AD Melalui Penyertifikatan Belum Optimal Dari pemeriksaan dan konfirmasi kepada pelaksana di Staf Logistik TNI AD, Direktorat Zeni Angkatan Darat serta jajarannya di Kodam diketahui terdapat tanah sebanyak 27.690 bidang atau seluas 4.867.454.471 m2 belum bersertifikat. 2) Terdapat Tanah TNI AD Minimal Sebanyak 317 Bidang Seluas 212.227.707,54 m2 Dan Bangunan TNI AD Sebanyak 48 Buah Seluas 173.913,61 m2 Dalam Status Sengketa/Bermasalah dengan Pihak Ketiga. 3) Bukti-Bukti Kepemilikan Kendaraan Tidak Ditatausahakan Secara Memadai Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Ditpalad dan Aslog tidak menatausahakan bukti-bukti kepemilikan kendaraan secara memadai. Ditpalad dan Aslog tidak membuat pembukuan khusus untuk mencatat bukti-bukti kepemilikan kendaraan dengan baik dan memadai. Demikian pula dalam penyimpanan bukti-bukti kepemilikan kendaraan juga tidak dilakukan secara baik dan memadai. Dari pemeriksaan secara sampel atas 6.141 unit kendaraan yang didistribusikan ke satkai-satkai selama TA 2005, 2006 dan 2007, bukti kepemilikan yang telah ditatausahakan secara baik oleh Ditpalad hanya sejumlah 504 berkas. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan pasal 32, dan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bab VII Pengamanan

dan

Pemeliharaan

yang

mengatur

bahwa

BMN

yang

digunakan

oleh

Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib diamankan secara administrasi, fisik dan hukum. Hal tersebut terjadi karena pihak TNI AD tidak memiliki cukup dana untuk melakukan penyertifikatan seluruh tanah yang dikuasai oleh Dephan dan TNI c.q. TNI AD, pemagaran dan pemasangan tanda/plang, keterbatasan sumber daya dalam rangka penertiban administrasi kekayaan negara di lingkungan Dephan/TNI, dan pengawasan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan tanah di lingkungan TNI AD kurang optimal, serta Direktur Peralatan Angkatan Darat belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pembina Materiil Peralatan khususnya materiil kendaraan di jajaran TNI AD. d. Penilaian BMN Penilaian BMN belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti aset hasil renovasi/perbaikan yang belum dikapitalisasi dan aset yang dilaporkan tanpa nilai atau dinilai tidak wajar dalam daftar inventaris BMN, dengan rincian temuan sebagai berikut : 1) Belanja Pemeliharaan di Jajaran TNI AD Tahun 2005 dan 2006 Minimal Senilai Rp97.640.950.000,00 Belum Dikapitalisasi Dalam Nilai Barang Milik Negara Pemeriksaan atas kegiatan pemeliharaan peralatan dan bangunan diketahui bahwa nilai pengeluaran untuk pemeliharaan tersebut cukup material dan pengeluaran-pengeluaran tersebut memperpanjang masa manfaat dan kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang

akan datang bagi TNI AD sehingga harus ditambahkan pada nilai aset yang sudah tercatat atau dikapitalisasi. Hasil uji petik atas nilai yang belum dikapitalisasi yaitu : a) Pemeliharaan Alberzi/Alzi dan Mesin Stationer tahun 2006 yang dilakukan di tingkat Pusat (Ditziad) senilai Rp3.083.200.000,00. b) Pemeliharaan/renovasi gedung dan bangunan tahun 2005 dan 2006 senilai Rp94.557.750.000,00. 2) Penilaian Peralatan pada Buku Inventaris TNI AD Belum Dilakukan Secara Wajar Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada TNI AD belum ditetapkan standar penilaian aset terutama dalam hal ini standar penilaian peralatan. Standar mengenai metode penilaian peralatan dan satker yang berwenang melakukan penilaian belum ditetapkan pada TNI AD. Selama ini penilaian peralatan dilakukan oleh satkai atau infolahtadam atas dasar harga perolehan dari pengadaan, sedangkan untuk peralatan yang tidak diketahui nilai pengadaannya dilakukan taksiran harga pasar dan perkiraan penyusutan pada saat penyusunan laporan dan dilakukan update setiap kali disusun laporan berikutnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa peralatan hasil pengadaan TA 2005, 2006 dan 2007 belum dilakukan penilaian karena hasil pengadaan tersebut belum dilakukan pencatatan pada Buku Inventaris Disinfolahtad. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005, Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 paragraf 65 tentang penilaian aset dan PSAP No. 7 Paragraf 50, dan 51 tentang kapitalisasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 38 dinyatakan bahwa penetapan nilai barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal tersebut terjadi karena belum ada mekanisme kapitalisasi untuk pemeliharaan yang menambah nilai aset tetap yang sudah ada dan sistem pencatatan aset peralatan pada TNI AD belum mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) khususnya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). e. Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN Hasil pemeriksaan diketahui terdapat pemindahtanganan aset tanah yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut : 1) Pemindahtanganan Tanah dan Bangunan Melalui Ruilslag di Lingkungan TNI AD Belum Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Berpotensi Menimbulkan Kerugian Negara. Pemeriksaan atas pelaksanaan ruilslag di beberapa Kodam diketahui hal-hal sebagai berikut: a) Pelaksanaan ruilslag mendahului izin prinsip dari Menteri Keuangan Hal ini antara lain terjadi pada aset pengganti di Desa Ketimang Wonoayu Sidoarjo dalam ruilslag Bengpal Paldam V/Brawijaya dan aset pengganti Stadion Lapangan Deffile Brigif 15/Kujang dalam ruilslag daerah latihan Kodam III/Siliwangi di Kab. Maja Jawa Barat. b) Pemanfaatan aset yang dipertukarkan mendahului perintah Kasad

Hal ini antara lain terjadi pada pemanfaatan Mess Korem Jl. Dinoyo No. 5, 7, 9 Surabaya sebagai Hotel Istana Permata Dinoyo dan penyewaan aset tanah eks perumahan Labiomed di Jl. Kemang Jaksel sebagai pusat bisnis. c) Belum ada aturan yang jelas mengenai pengambilalihan dan penilaian ulang proyek ruilslag Dengan kompleksitas pekerjaan yang cukup tinggi terkadang pelaksanaan ruilslag terhenti akibat ketidakmampuan developer melanjutkan pekerjaannya sesuai yang telah diperjanjikan dalam SPTM. Untuk memecahkan permasalahan tersebut developer bekerja sama dengan Pihak III untuk melanjutkan proyek ruilslag. Karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang pengambilalihan proyek ruilslag tersebut, maka pengambilalihan proyek ruilslag oleh developer lain seringkali dilakukan secara terselubung tanpa sepengetahuan pihak TNI AD dan tanpa melalui penilaian (audit) atas prestasi pekerjaan yang sudah/belum diselesaikan, sebagaimana terjadi pada ruilslag 126 Ha tanah TNI AD di Gunungsari Surabaya. d) Perhitungan nilai aset berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Hasil pemeriksaan atas perhitungan nilai aset yang dipertukarkan dalam ruilslag yang dilaksanakan di lingkungan TNI AD menunjukkan hasil bahwa penilaian aset yang di-ruilslag berpotensi menimbulkan kerugian negara karena nilai aset yang dilepas cenderung di mark¬down dan aset yang diterima cenderung di mark-up, antara lain : ruilslag Tanah dan Bangunan TNI AD c.q Kodam Jaya dengan PT Mercu Buana Raya Contractors adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Daan Mogot Jakarta Barat berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp124.464.365.625,00 yaitu mark down aset yang dilepas sebesar Rp106.121.200.000,00 dan mark up aset pengganti sebesar Rp18.343.165.625,00 dan ruilslag Tanah dan Bangunan TNI AD c.q. Kodam III/Siliwangi dengan PT Mandirinusa Grahaperkasa adalah Tanah di Desa Cipining, Curug Bitung, dan Pasir Kecapi Kabupaten Lebak Propinsi Banten berpotensi menimbulkan kerugian negara yaitu tanah yang dilepas di Kecamatan Maja

Kabupaten Lebak

dinilai terlalu rendah

sebesar

Rp1.367.238.000,00 dan harga tanah yang akan diterima di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dinilai terlalu tinggi sebesar Rp20.310.524.800,00. e) Aset disewakan kepada pihak ketiga lainnya sebelum pelaksanaan ruilslag dapat diselesaikan. Penyelesaian ruilslag

tanah dan bangunan Perumahan

Dinas

Labiomed

Ditkesad di Jl Kemang Jakarta Selatan berlarut-larut karena krisis moneter sehingga dalam proses penyelesaian tersebut pihak developer menyewakan aset tersebut kepada pihak lainnya. 2) Pemindahtanganan Tanah Okupasi di Lingkungan Kodam V/Brawijaya Dengan Hasil Penjualan Sebesar Rp28.617.052.500,00 Belum Sesuai Ketentuan. TNI AD c.q. Kodam selaku penguasa teritorial menguasai tanah-tanah yang dimiliki oleh pihak tertentu namun karena alasan tertentu ditinggalkan oleh pemiliknya. Tanah tersebut dicatat dan dikelompokkan dalam status okupasi TNI AD dan diadministrasikan secara terpisah dari daftar IKN TNI AD oleh Kodam. Hal ini dilakukan karena TNI AD/Kodam berpendapat bahwa status

tanah okupasi tersebut bukan milik negara/TNI AD, sehingga dapat dilepas/dikeluarkan atau dihapus dari catatan tanah TNI AD jika pemilik tanah menginginkannya. Uji petik terhadap pelepasan tanah dengan status okupasi TNI AD menunjukkan bahwa pengamanan terhadap tanah okupasi dan proses pelepasan/pengembalian kepada pemilik masih lemah sehingga ditemukan beberapa permasalahan antara lain pelepasan 19 bidang tanah okupasi di lingkungan Kodam V/Brawijaya tidak sesuai ketentuan dan hasil kompensasi sebesar Rp3.924.126.500,00 belum jelas pertanggungjawabannya dan

penggunaan dana

sebesar

Rp1 1.644.969.000,00 yang belum dapat dipertanggungjawabkan. 3) Hibah tanah TNI AD c.q. Kodam V/Brw seluas 8,8 Ha untuk pembangunan jalan tol simpang susun Waru Surabaya Tahun 1998 berindikasi

KKN

dan

merugikan

negara

minimal senilai Rp1 3.344.252.200.00. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas administrasi dan dokumentasi yang diselenggarakan oleh Kodam V/Brawijaya, pengecekan fisik di lapangan serta konfirmasi kepada pelaksana Kodam V/Brawijaya terkait proses hibah tanah Kodam V/Brawijaya untuk keperluan pembangunan jalan tol simpang susun Waru antara lain diketahui bahwa tanah TNI AD c.q. Kodam V/Brawijaya seluas 88.200 m2 tersebut merupakan pemberian dari Pemda Tk I Jawa Timur dengan sertifikat Hak Pakai No. 5/K Tahun 1986 atas nama Kodam V/Brawijaya. Hak Pakai tersebut diberikan selama tanah tersebut dipergunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas Kodam V/Brawijaya (dh. Kodam VIII/Brawijaya). Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur selaku pemberi Hak Pakai memberikan disposisi pada sertifikat Hak Pakai No. 1 (asal pecahan persil) bahwa Hak Pakai yang diberikan kepada Kodam V/Brawijaya tersebut tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik untuk sebagian ataupun seluruhnya kepada siapapun tanpa izin tertulis dari Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur. 4) Pelaksanaan ruilslag di lingkungan TNI AD tidak sesuai ketentuan dan penilaian aset berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp1 68.565.052.025,00 a. Gumurah Pesing Jl. Daan Mogot Jakarta Barat Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 1) Adanya upaya penjualan aset negara secara terselubung kepada pihak III sejak tahun 1978 dengan modus pengajuan ruilslag yang prosedur dan penilaian asetnya cenderung merugikan negara. 2) Kerugian negara yang ditimbulkan atas pelaksanaan ruilslag tersebut minimal sebesar Rp124.464.365.625,00 yaitu mark down aset yang dilepas sebesar Rp106.121.200.000,00 dan mark up aset pengganti sebesar Rp18.343.165.625,00. b. Puslatpur Rindam III/Slw Puslatpur di Desa Cipining, Desa Curug Bitung, dan Desa Pasir Kecapi Kabupaten Lebak, Banten Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan : 1) Komposisi tanah yang akan diterima Kodam III/Slw mengalami perubahan sebagai berikut :

No

Tanah BA Interdep

Sertifikat

Hak Pakai Kondisi Fisik

a

Desa Rancapinang

4.772.310

3.704.360

3.646.390

b

Desa Cibadak

4.186.827

3.880.770

3.744.090

c

Desa Tugu

2.415.910

2.415.910

10.001.040

9.806.390

Jumlah

1.221.744 10.180.881

2) Terdapat kekurangan tanah seluas 374.491 m2 yang terdiri : a) Kekurangan tanah seluas 179.841 m2 yang disebabkan perbedaan pengukuran antara Topdam III/Slw pada tahun 1997 dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten pada bulan Mei 2006. b) Kekurangan tanah seluas 194.650 m2 yang disebabkan adanya tanah pihak lain yang berada dalam tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Dephan/TNI c.q. TNI AD Kodam III/Slw. 3) Penilaian aset yang diruilslag cenderung merugikan

negara,

yaitu: a) Taksiran harga tanah yang dilepas di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dinilai terlalu rendah sebesar Rp1 .367.238.000,00. b) Taksiran harga tanah yang akan diterima di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dinilai terlalu tinggi sebesar Rp20.31 0.524.800,00. c) Asrama Koterm “A” Gudang Kesdam Kodam V/Brawijaya di Jalan Rajawali No. 57 Surabaya Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan ruilslag tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1) Proses penghitungan aset yang akan dipertukarkan cenderung berpotensi merugikan negara, yaitu nilai aset pengganti dinilai terlalu tinggi sebesar Rp1 5.235.988.000,00 2) Pelepasan hak tanah sebelum aset pengganti selesai dibangun dan diserahkan ke TNI AD. Hal ini diketahui dari Akta tentang Pelepasan Hak pada tahun 16 Juni 1997 atas tanah TNI AD di Jl.Rajawali No. 57 Surabaya kepada PT Surya Inti Permata yang diketahui bahwa penyerahan tersebut dilaksanakan sebelum kewajiban Developer untuk menyiapkan aset pengganti selesai 100%. 3) Terdapat aset pengganti yang diperoleh bukan dari Pihak Developer. Hasil pemeriksaan atas daftar inventaris tanah TNI AD di lingkungan Kodam V/Brawijaya TA. 2005 diketahui bahwa terdapat 2 bidang tanah yang dijadikan sebagai aset pengganti oleh Developer merupakan aset-aset yang sumbernya dari pengadaan Kodam V/Brawijaya dan penyerahan Pemda. 4) Terdapat aset pengganti belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Aset pengganti berupa tanah di Desa Sawotratap merupakan hak pakai untuk asrama Koterm “A”. Hak tersebut berlaku selama tanah tersebut digunakan untuk kepentingan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian fisik, tanah tersebut disewakan untuk pertanian/tegalan kepada

masyarakat tanpa ada perjanjian tertulis dan persetujuan dari Menkeu serta hasil sewa tidak disetor ke Kas Negara. d) Tanah TNI AD di Gunungsari Kodam V/Brawijaya, Surabaya Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1)

Proses penunjukan rekanan tidak melalui proses lelang namun berdasarkan

penunjukan yang diusulkan oleh Pangdam V/Brawijaya yang kemudian disetujui oleh Kasad. 2)

Penentuan nilai tanah yang akan dilepas cenderung direndahkan. Pangdam

V/Brawijaya pernah melaporkan kepada Kasad dalam suratnya No. B/172/II/1986 tanggal 19 Pebruari 1986 bahwa harga patokan tanah tegal Gunungsari tertinggi tahun 1985/1986 adalah Rp7.500/m2 sesuai penetapan harga dasar tanah di wilayah Kotamadya Surabaya. 3) Indikasi menurunkan (mark down) nilai aset yang dilepas diperkuat lagi dengan keuntungan tidak wajar yang diperoleh 4 developer awal senilai Rp6.200.292.000,00 dari proses pemindahan hak perjanjian tukar menukar. 4)

Pembagian rumah tipe K-36 sebanyak 736 unit kepada prajurit/PNS berpotensi

merugikan negara karena dana angsuran perumahan yang seharusnya disetor ke Kas Negara dihimpun di Kakudam V/Brawijaya dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp3.240.000,00 X 736 unit = Rp2.384.640.000,00. 5)

Pembagian tanah cadangan pangkalan seluas 65 Ha tidak sesuai ketentuan karena

tanah tersebut merupakan tanah negara yang diperoleh dari proses ruilslag sehingga harus melalui proses pengajuan usulan hibah secara berjenjang hingga Menteri Keuangan. 5) Penyelesaian ruilslag tanah dan bangunan Benglap Paldam V/Brawijaya di Jl. Kasuari Surabaya berlarut-larut dan merugikan negara senilai Rp2.006.21 8.750,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : a.

Terdapat pemanfaatan aset TNI AD (Jl. Kasuari) oleh Pihak III (PT Lamcitra

Nusantara) tanpa melalui prosedur yang benar. Aset TNI AD telah dimanfaatkan oleh PT Lamcitra Nusantara telah melakukan pembongkaran bangunan dan memanfaatkan tanah TNI AD untuk kegiatan bisnis sebelum ada Surat Perintah Kasad tentang Penghapusan barang-barang inventaris TNI AD yang dipertukarkan dan aset-aset yang dipertukarkan diserahterimakan secara resmi. b.

Terdapat kesalahan penghitungan nilai aset tanah yang dilepas sehingga

mengakibatkan

kekurangan

nilai

aset

yang

dilepas

senilai

Rp2.006.218.750,00

(Rp5.987.750.000,00 - Rp3.981 .531.250,00) Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar barang Milik/Kekayaan Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor ke Kas Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan diantaranya

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena sistem pengendalian intern atas pengelolaan BMN di lingkungan TNI AD masih lemah, para pelaksana kegiatan ruilslag tidak memahami ketentuan Tukar Menukar Barang Milik Negara yang telah ditetapkan, adanya kebijakan Pimpinan TNI AD untuk memisahkan pengelolaan aset tanah selain yang telah terdaftar dalam daftar IKN Dephan. f. Penatausahaan BMN Penatausahaan BMN di lingkungan Dephan/TNI belum sepenuhnya dilakukan secara tertib terutama dalam hal pencatatan BMN, dengan rincian temuan sebagai berikut : 1) Penatausahaan Aset Tetap Sebagai Barang Milik Negara di Lingkungan TNI AD Belum Tertib dan Akurat. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan aset tetap di lingkungan TNI AD yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, senjata dan optik, alat topografi, alat perhubungan kesehatan, dan pesawat terbang diketahui hal-hal sebagai berikut: a)

Pembukuan

Sistem penatausahaan BMN yang dilaksanakan melalui dua sistem, menghasilkan dua versi pembukuan yang berbeda pula yaitu buku inventaris yang dikeluarkan oleh Pembina materiil tanah di daerah (tingkat Kodam) dan Buku Inventaris Tanah yang dikeluarkan oleh Disinfolahtad. Hasil pemeriksaan atas buku inventaris dimaksud diperoleh kesimpulan bahwa informasi yang disajikan berbeda secara sign ifikan. b)

Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencocokkan catatan/laporan dengan jumlah fisiknya. Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pelaksana diketahui bahwa kegiatan invetarisasi aset tetap di lingkungan TNI AD minimal selama lima tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan data antara daftar inventaris yang disajikan melalui data IKMN dengan data invetaris pembina materiil. c) Laporan yang disajikan kurang akurat Praktek penatausahaan IKMN di lingkungan TNI AD yang dilaksanakan melalui dua sistem pelaporan tersebut diatas menghasilkan dua versi laporan, yaitu laporan versi manual yang berbentuk laporan kekuatan/rekapitulasi aset tetap dan laporan versi data base komputer yang berbentuk laporan tahunan (LT). 2) Perolehan Tanah Perkebunan Hasil Penguasaan Peperda dan Pelimpahan Departemen Teknis Tidak Dicatat Dalam Daftar Barang Milik Negara. Pemeriksaan terhadap data administrasi tanah secara uji petik pada Kodam IV Diponegoro dan Kodam V/Brawijaya diketahui bahwa perolehan tanah melalui penguasaan dan atau sitaan dari pemilik yang terlibat organisasi terlarang dan/atau berasal dari pelimpahan tanah perkebunan

oleh Pemda atau Departemen Teknis tidak dicatat atau diadministrasikan oleh pembina materiil tanah di daerah dan pusat baik dalam buku inventaris ataupun bentuk laporan lainnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menhan No. Kep/003/M/1/2003, tanggal 31 Januari 2003 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan IKN di Lingkungan Dephan dan TNI. Bab I poin 8, Peraturan Menteri Pertahanan No. PER/13/M/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Sistem Akuntansi dan Tata Cara Pelaporan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN di lingkungan Dephan dan TNI No. 4 tentang Prosedur Akuntansi BMN poin 2 yang menyatakan bahwa transaksi yang dicatat dalam Akuntansi BMN meliputi tiga jenis yaitu perolehan, perubahan dan penghapusan. Hal tersebut terjadi karena belum berjalannya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Dephan/TNI, keterbatasan sumber daya dalam rangka penertiban administrasi kekayaan negara di lingkungan Dephan/TNI, motivasi untuk melaksanakan penertiban aset sangat rendah karena tidak ada ketentuan rewards and punishment yang jelas jika belum melaksanakan administrasi kekayaan negara secara tertib, dan belum ditetapkannya dasar penilaian aset secara memadai dan sistematis atas aset-aset yang dimiliki oleh satuan kerja di lingkungan TNI AD sehingga aset dinilai dengan dasar penilaian yang seadanya dan atau tidak dapat dinilai.

2. Tinjauan Audit

Sehubungan dengan hal tersebut BPK RI menyarankan kepada Menhan/Panglima TNI dan Kasad agar melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pengelolaan BMN di lingkungan Dephan/TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenakan sanksi secara tegas dan transparan terhadap para pihak yang dalam pelaksanaan pengelolaan BMN menyimpang dari prosedur dan ketentuan yang ada.