Pengembangan Wilayah. BAB IV -tos. RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun

PengembanganWilayah Permasalahan: Perbedaan kapasitas dan

potensi

antar

wilayah

telah

menyebabkan perbedaan laju perkembangan dan kemajuan antar wilayah. Di sisi lain perbedaan karakteristik antar wilayah yang meliputi kondisi geografis, agroekclogi, sosial, ekonomi, demografis, kondisi infrastruktur, dan kondisi alamiah lainnya menyebabkan perbedaan permasalahan dan kebutuhan pembangunan antar wilayah. Dalam rangka mewujudkan penrerataan pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunanbagi seluruh masyarakatdan seluruh wilayah tentu saja diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menjembatani disparitas kesejahteraandan kemajuan antar wiiayah. Salah satu upaya dalam rangka menjembatani disparitas antar wilayah adalah dengan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan sosial termasuk infrastruktur secara inerata dan memadai terutama di wi Iayah-wilayahperdesaanyang masih relatif tertinggal. Ketersediaan dan peningkatanfasilitas pelayanansosial dan infrastruktur diharapkan akan mendorong berbagaiaktivitas sosial dan ekonomi sehinggaakan meningkatkan akselerasi pembangunan

wilayah. Masih adanya

kesulitan akses ke beberapa wilayah akibat rendahnya kualitas infrastruktur jalan harus mendapat perhatian sesuai dengan skala prioritas dan kemampuananggaran. Upaya lain dalam rangka menjembatai disparitas antar wilayah sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdayapembangunanadalah melalui sinergi pembangunanantar wilayah maupun antar bidang, antar program dan antar kegiatan. Pelaksanaanberbagaikegiatanpembangunanyang dilaksanakansecara bersinergi akan semakin mendorongakselerasipembangunanwilayah serta semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan

RPJM Kabupaten PurbalinggaTahun 2005- 2010

BABIV -tOS

sumberdaya pembangunan karena manfaat dan dampak yang ditimbulkannya akan saling menunjang. Permasalahanutama yang dihadapi dalam pengembangan wilayah adalah belum optimalnya sinergi pembangunan antar wilayah, antar bidang, antar program, maupun antar kegiatan. Sasaran : Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wilayah adalah

terciptanya

sinergi

pembangunan antar

wilayah

dan

berkembangnyawilayah-wilayah tertinggal. Kebijakan: Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, akan ditempuh kebijakan mengeinbangkan sinergi pembangunan antar wilayah, antar bidang, antar program dan antar kegiatan. d. PengendalianPemanfaatanSumberdaya Lahan dan Ruang Permasalahan: Lahan dan ruang merupakan sumberdayaalam yang terbatas ketersediaannya. Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah menyebabkan desakan yang semakin kuat terhadap potensi sumberdaya lahan dan ruang. Peningkatan penggunaan lahan dan ruang untuk berbagai fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta pembangunan

berbagai

infrastruktur

menyebabkan

semakin

berkurangnya potensi lahan dan ruang dari waktu ke waktu. sementara lahan menjadi sumberdaya yang fital bagi kegiatan produksi pertanian yang merdpakan sumber bahan kebutuhan hidup pokok

manusia. Hal

tersebut mengharuskan adanya efisiensi

pemanfaatanlahan dan ruang terutama bagi pembangunanfisik. oleh karena itu

penggunaan lahan dan ruang. harus diperhitungkan

.sedemikian rupa sehinggamenjadi efisien serta tidak mengakibatkan

RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 -2010

BABIv -106

kerugian bagi berbagai kepentingan kehidupan manusia, baik dari aspek lingkungan hidup, aspek sosial maupun aspek fisik, serta tidak menimbulkan implikasi negatif lainnya dari aspek hukum, administrasi pemerintahan, politis dan sebagainya. Tata ruang merupakan wujud stnrktrnal dari pola pemanfaatan nnng, baik direncanakan maupun tidak. Sedangkan penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

Dengan

mendasarkan pada

pengertian-pengertian di atas dan menyikapi adanya perubahanperubahan paradigma dan kebijaksanaan pembangunan makro, maka tata ruang perlu dijadikan pedoman dalam mempercepatpembangunan ekonomi

daerah dan pendayagunaan sumberdaya alam

agar

pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan. Pennasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatansumber daya lahan dan ruang adalah masih belum sesuainyapemanfaatanruang dan lahan dengan prinsipprinsip pemanfaatanruang yang ideal Sasaran : Dengan permasalahan seperti tersebut di atas, maka sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemanfaatan sumberdaya nrang dan lahan secaratepat dan terkendali. Kebijakan: Untuk mencapai sasaftm tersebut di atas, kebijakan yang akan ditempuh adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatanruang yang ideal e. Pengelolarn dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Permasalahan: Lingkungan hidup akan sangat menentukan kualitas kehidupan manusia.

Kondisi lingkungan hidup yang sehat akan memberikan

RPJM Kabupaten Purbalinga Tahun 2005 -2010

BABIV-rOZ

kenyamanansekaligusmampu mendukungkehidupanmanusia dengan baik. Sebaliknya kondisi lingkungan hidup yang kurang sehat atau rusak akan memberi pengaruh buruk dan menjadikan kehidupan manusia menjadi tidak nyaman.

Bahkan tanpa didukung dengan

kondisi lingkungan yang memadai kemungkinan pada suatu saat manusia tidak akan dapat lagi menyelenggarakankehidupannya. Meskipun pada saat ini kondisi lingkungan hidup masih.mampu mendukung kehidupan manusia tetapi disadari bahwa kualitas lingkungan hidup terus mengalami penunman yang antara lain ditandai dengan gejala meningkatnya pemanasan global, terjadinya bencana alam yang silih berganti- seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, pergeseranpola musim, meningkatnya permukaan air laut, menurunnya kekayaan plasma nutfah, berkembangnya berbagai jenis penyakit baik yang menyerang manusia maupun tanaman serta hewan, dan sebagainya.

Agar kualitas lingkungan hidup tidak terus

mengalami penunrnan dan mampu mendukung kehidupan manusia, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguhsecarasistematis dan berkelanjutan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang melibatkan semuafihak baik pemerintah,swasta,LSM, organisas kemasyarakatan,dan masyarakatsecaraumum. Penyebab

utama

kerusakan

lingkungan

hidup

yang

mengakibatkan penunrnan fungsinya adalah eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan dan tanpa diikuti dengan upaya rehabilitasi secara memadai.

Di samping membutuhkan nilai investasi yang

sangat besar yang mungkin melampaui nilai yang.diambil dari hasil eksploitasi sumberdaya alam yang telah dilakukkan manusia, bagaimanapun upaya rehabilitasi tidak akan mampu mengembalikan kondisi dan fungsi lingkungan hidup sebagaimanasediakala. Oleh karena itu upaya yang paling tepat dalam rangka pelestarian fungsi

RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2010

BAB IV -108

lingkungan hidup adalah melalui pemeliharaan serta pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Hal itu akan

memungkinkan dilaksanakanseczuaefektif apabila seluruh komponen masyarakat dan pemerintah telah memiliki kesadaran tentang arti penting pelestarian fungsi lingkungan hidup. mengembalikan kondisi

lingkungan hidup

Sedangkan untuk

yang telah terlanjur

mengalami kerusakan perlu dilakukan upaya rehabilitasi Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan lingkungan hidup adalah : l) Relatif kurangnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan peransertamasyarakat terhadappelestarian fungsi lingkngan hidup. 2) Belum optimalnya upaya pengendalian dan pencegahankerusakan lingkungan hidup. 3) Kecenderunganpenurunankualitas dan fungsi lingkungan hidup. 4) Relatif kurangnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingktrngan hidup. Sasaran : Sasaran yang hendak dicapai melalui upaya pengelolaan dan pelestarianfungsi lingkungan hidup adalah : l) Terwujudnya

peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan

kesadaran masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan

hidup. 2) Terpeliharanya kualitaslingkungan hidup. 3) Terpeliharanya lingkungan hidup dan dan terwujudnya pemulihan lingkungnan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi dan pencemaran. 4) Tersedianya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

RPJM Kabupaten Purbalingga Tahwr 2005 -2010

BAB IV -tOq

Kebijakan: Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah : l) Meningkatkan

pengetahuan,

pemahaman,

dan

kesadaran

masyarakatterhadap pelestarian fungsi lingkkungan hiduo. 2) Mengembangkan upaya pengendalian dan pencegahan perusakan lingkungan hidup. 3) Mengembangkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup. 4) Menyediakandan mengembangkandata dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. C. Agenda Meningkatkan Kemandirian Daerah Dominasi negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan minimalisasi peran masyarakat dalam pengaturan dan pelaksanaan kehidupan sosial dan politik termasuk dalam penyelenggaraanpembangunan terbukti telah mengakibatkanlemahnya daya dan kemampuanmasyarakat.Kurangnya kesempatan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan negara menyebabkan kemungkinan bias setiap kebijakan negara menjadi semakin besar, di mana kebijakan yang ditempuh negaratidak sesuaidan tidak menyelesaikanrealita permasalahan yang dihadapi masyarakat. Svdangkan dengan penempatan masyarakat sebagaiobyek setiap kebijakan negaramenyebabkanmasyarakat menjadi tidak pernatr mendapat kesempatan untuk belajar menemukenali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta mencari jalan mengatasi kebutuhan dan permasalahannya. Kurangnya peran dan kemandirian masyar4kat menyebabkan rapuhnya landasan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga hasil pembanggnan

RPJNfKabupatea Purbalinga Tahun 2005- 2010

BABIV-110

yang nampak di permukaantidak didukung oleh landasanyang kokoh. Hal ini menyebabkan rentannya kondisi kehidupan masyarakat terhadap berbagai goncangan. Krisis ekonomi tahun 1997 yang menyebabkan goncangan pada sisi kehidupan ekonomi

ternyarta langsung berdampak besar dan luas

terhadap sisi-sisi kehidupan lainnya. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan negara menyebabkan tidak selamanya mampu mengatasi segala kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ketidakberdayaan masyarakat dan keterbatasan kemampuan negara dalam mengatasi permasalatrarr dan pemenuhan kebtrtuhan masyarakat telah mengakibatkan lambatnya laju peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang antara lain ditandai dengan masih cukup besarnyajumlah keluarga miskin. Bertambahnya kewenangan dan trigg*g

jawab pemerintah daerah

dalam era otonomi di tengah terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah menyebabkan meningkatnya beban belanja pemerintah daerah melampaui kemampuan finansial yang dimilikinya.

Dalam kondisi yang

dernikian, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik darr pelaksanaan tanggrrng jawab pemerintah dalam rangka peningkatan rualitas pelayanan publik

dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat

dapat

diwujudkan, maka peranserta dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahanpembangunanmenjadi dirasakan semakin urgen. Oleh karena itu misi yang akan dilaksanakan terkait dengan Agenda Meningkatan Kemandirian Masyarakat

Masyarakat dan

adalah

Kemitraan

:

dalam

Mengembangkan Proses

Pemberdayaan

Pembangunan

dengan

Mengimplementasikan Paradigma Masyarakat Membangun. 1. Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan dalam Proses Pembangunan dengan Mengimplementasikan Paradigma Masyarakat Membangun Paradigma pembangunan yang menempatkan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi menjadi orientasi'utama dan menempatkan pembangunan sosial budaya menjadi subordinat serta

RPJM Kabupaten PurbalinggaTahun 2005 -2010

menempatkan

BABIV -rrr

masyarakat

dalam

posisi

sebagai obyek,

telah

menyebabkan

ketidakberdayaan masyarakat dan apatisme masyarakat terhadap proses pembangunan.Pembangunanmenjadi sebuah ideologi yang harus dianut oleh setiap warga bangs4 meskipun pembangunan telah tidak berpihak dan tidak mendatangkan manfaat bagi sebagian rakyat. Ketika pembangunan telatr semakin jauh dari realita kehidupan rakyat, dan ketika permasalahan demi permasalahan sosiar budaya, ekonomi, politik, dan hukum terus membelit dan terakumulasi tanpa ditemukan jalan pemecahannya" maka apatisme rakyat menjadi semakin membesar. Bersamaan dengan itu, gejolak moneter dan terus melemahnya kemampuan fiskal negara telatr mengakibatkan krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang semakin menyengsarakanrakyat. Rerbagai kekeliruan pada masa lalu yang berujung pada krisis multidimensi membuka kesadaran kita akan perlunya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat menjadi semakin tahu tentang kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya, tahu bagaimana mengatasi permasalahanya itu, mampu mengakses berbagai informasi dan sumberdaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya, mengetahui hak-haknya di

depan hukum,

serta

mengetahui hak-hak politiknya sehinggamampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dengan kata lain dengan semakin berdayanyamsyarakat, maka masyarakatmenjadi semakin mandiri, tidak senantiasatergantungkepadaintervensipemerintah. Ketidakberdayaanrakyat di bidang sosial budaya,ekonomi, politik, dan hukum telah menyebabkan pemerintah menjadi fihak yang dituntut mengatasikrisis dan permasalahanpembangunanyang semakin membesar dengan perim minimal rakyat. Dalam situasi krisis seperti itu, bersamaan

RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2005_ 2010

BAB IV -112

dengan digulirkannya otonomi daerah, beban dan tanggungiawab pemerintah daerah semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kewenangan yang diembannya. Kemampuan keuangan pemerintah daerah yang relatif kecil dan sebagian besar masih menggantungkan transfer dari pemerintah pusat, sangat tidak seimbang dengan kebutuhan belanja yang harus ditanggungnya. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah di tengah semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan belanja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pubiik

dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat mengharuskan adanya peranserta masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan semakin berdayanya masyarakat, maka akan dapat membanfu

pemerintah

dalam

mengatasi

berbagai

pembangunan sehingga semakin meringankan

permasalahan

beban pemerintah.

Pemerintah bukan menjadi satu-satunya fihak yang harus mencari dan menganalisis untuk kemudian mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, karena masyarakat yang mestinya lebih tahu akan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapinya, sedang pemerintah berperan sebagai fasilitator bagi proses transformasi sosial. Masyarakat yang berdaya akan semakin dapat didorong dan mampu berprakarsa, berperanserta, dan berswadaya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat

akan

mampu

menjadi

mitra

pemerintah

sehingga

pembangunan bukan hanya menjadi milik pemerintah dan dilaksanakan oleh

pemerintah.

Paradigma pembangunan yang

menempatkan

pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi menjadi orientasi utama serta menempatkan masyarakat sebagai obyek

sudah seharusnya

ditinggalkan dan dirubah menjadi paradigmamasyarakatmembangun. Mengingat keterbatasan yang ada pada pemerintah maupun masyarakat, maka perlu dikembangkan berbagai inovasi dan kreativitas untuk dapat mendayagunakan potensi sumberdaya lokal dalam rangka

RPJtr{Kabupaten PurbalinggaTahun 2005 - 2010

B,\B IV.113

mengatasi berbagai permasalahandan kebutuhan masyarakat antara lain dengan pengembangandan pemanfaatanteknologi tepat yang mampu direkayasadan diaplikasikan oleh masyarakatsendiri. Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka prioritas yang akan dilaksanakan dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan,pemasyarakatan,serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. a. PemberdayaanMasyarakat Permasalahan Proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek dan menitikberatkan pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi serta mensubordinatkan pembangunan sosial budaya telah mengakibatkan apatisme dan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Akibat lebih lanjut kondisi yang demikian adalah adanya ketidakberdayaan masyarakat yang antara lain ditunjukkan dengan ketidakmamprJannya menemukenali permasalahan dan kebutuhannya, serta ketidakmampuannya mengakses berbagai informasi

dan

sumberdaya dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Ketidakberdayaan masyarakat juga telah menyebabkankurangnyaprakarsa,peranserta,dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Ketidakberdayaanmasyarakattelah menyebabkanbesarnyajumlah penduduk miskin dan penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. Kemiskinan

antara lain

disebabkan karena adanya kelompok

masyarakat yang termarginalisasisecarasosial, ekonomi, dan politik sehingga tidak mempunyai kesempatanuntuk mempengaruhi berbagai kebijakan

negara dan mengakses berbagai sumberdaya baik

sumberdaya sosial maupun sumberdaya ekonomi untuk meningkatkan

RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 -20'10

BAB IV -114

kualitas dan kapasitas pribadinya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perempuan merupakan bagian terbesar dari kelompok masyarakat yang tidak

berdaya.

Kaum perempuan yang secara kultural

ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap kaum laki-laki telalt menyebabkan tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan.

Peran

kaum perempu.lll di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebaginya sangat rendah dibanding kaum laki-laki. Konstruksi sosial yang menganggapkaum perempuanlemah, tidak marnpu dalam semua hal, dan hanya berperan sebagai pengunrs rumahtangga telah menyebabkannya tidak diberi kesempatan yang sama dalam keluarga untuk mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan serla mengakses berbagai informasi dan sumberdayalainnya. Ketidakberdayiurnmasyarakatdi bidang ekonomi dan sosial juga telah menyebabkan kurangnya pemahaman dan perhatian terhadap berbagai aspek kebutuhan hidup keluarga di luar kebutuhan hidup pokok. Rendahnya kemampuan ekonomi dan kualitas pribadi telah menyebabkan

keluarga yang miskin hanya mencurahkan waktu,

tenaga, dan pikirannya bagi pemenuhan kebutuhan hidup pokok yang belum tentu tercukupi secaramemadai.Hal ini seringkali meyebabkan kurangnya perhatian atau bahkan terabaikannya hak-hak anggota keluargayang lemah yaitu anak dan perempuan. Berdasarkan uraian tersebut di masyarakat

terutama

meliputi

atas, upaya pemberdayaan

aspek

pemberdayaan. sosial,

pemberdayaanekonomi, dan pemberdayaandi bidang kelembagaan sosial termasuk pelibatan masyarakatdalam proses perencanaandan pelaksanaanpembangunan.

RPJM Kabupaten Purbdingga Tahun 2005 -2010

BAB I\T -115

Permasalahanmendasaryang hendak diatasi melalui pembangunan pemberdayaan mursyarakatadalah adanya keterbatasan kemampuan aksessebagaianmasyarakatterhadapsumberdayasosial dan ekonomi, serta kurangnya prakarsa, peransert4 dan lemahnya peran lembaga kemasyarakatandalam pembangunan. Sasaran: Sasaranyang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah meningkatnya kemampuan akses masyarakat kurang mampu, perempuan dan anak-anak terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi serta meningkatnya peranserta dan prakarsa niasyarakat dalam pembangunan. Kebijakan: Kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencapai sasarantersebut di atasadalahmengembangkanupayapemberdayaanmasyarakat. b. Pengembangan Pemasyarakatan Pengetahuan dan Teknologi

dan

pemanfaatan

llmu

Permasalahan: Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (TechnoEconomy Paradigm), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatankualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigmaini adalahterjadinya prosestransisi perekonomian dunia yang semula berbasiskanpada sumber daya (Resource Based Economy\ menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). pada KBB

kekuatan bangsa

diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikanmodal, lahan dan energi untuk peningkatandaya saing.

RPJNfKabupaten Purbalinga Tahun 2005 - 2010

B.\B I\' -116

Budaya

bangsa/masyarakat secara

umum

masih

belum

mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. Pola pikir masyarakatpada saatini belum berkembangke arah yang lebih suka mencipta daripadasekedar memakai, lebih suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi yang ada. Lemahnya daya saing bangsa khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga dan kemampuan Ilmu

pengetahuan dan

Teknologi ditunjukkan oleh belum berkembangnya dan relatif kurangnnya pemanfaatan llmu Pengetahuan dan Teknologi. Hal ini mengakibatkan kurang efisiensinya dan rendahnya produktivitas, serta minimnya produk unggulan dan andalan Kabupaten purbalingga menguasaipasaranlokal maupun regional, sehinggaterkesanproduksi /produktifi tasnya stagnan. Peningkatan prakarsa, peranserta,dan swadaya masyarakat dalam pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan masyarakat dan kemampuan finansial

pemerintah serta

keterbatasan potensi

sumberdaya yang ada, menghendaki adanya berbagai inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan upaya terobosan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahandan kebutuhan masyarakat. untuk dapat

mendayagunakan potensi

ketersediannya

pemenuhan

bagi

permasalahan yang

dihadapi

sumberdaya yang kebutuhan

dan

terbatas mengatasi

masyarakat antara lain

dengan

memanfaatkan ilmu pengetahuandan teknologi terutama teknologi tepat yang dapat direkayasadan diaplikasikan oleh masyarakatdengan memanfaatkan potensi yang ada. Permasalahanyang dihadapi dalam hal

ini

adalah belum

berkembangnya dan relatif

kurangnya

pemanfaatanilmu pengetahuandan teknologi.

RPJM Kabupaten Pwbalingga Tahun 2005 - 201A

BABIV -ttZ

Sasaran:

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengembangan, pemasyarakatan,dan pemanfaatanilmu pengetahuandan teknologi. Kebijakan: Adapun kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasarantersebut di atas adalatr mengembangkandan memasyarakatkan ilmu pengetahuandan teknologi.


BABIV -118

V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah PertgelolaanPendapatan Daerah Semakin luasnya kewenangan daerah dalam era otonomi mengandung konsekuensi batrwa beban dan tanggung jawab pemerintah daerah menjadi semakin berat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteruurn masyarakatserta peningkatan kualitas pelayananpublik. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala dalam pelaksanaanotonominya antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan baik yang bersifat potensial berupa sumberdayaalam dan sumberdayaekonomi lainnya maupun yang bersifat riil yang berupa sumberdaya finansial. Terbatasnya potensi keuangan daerah menyebabkan ketergantungandaerah terhadap transfer fiskal dari Pemerintah Pusat menjadi sangatbesar.

Proporsi PendapatanAsli

Daerah (PAD) dalam struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada saat ini relatif kecil yaitu sekitar l0 persen. Di samping relatif rendahnya porsi PAD dalam struktur APBD

Kabupaten, ternyata porsi belanja

pembangunan (belanja langsung) juga jauh lebih kecil dibanding dengan belanja rutin (belanja tidak langsung). Mengacu pada Undang-undang Nomor 33 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintatr Daerah. sumber PendapatanDaerah KabupatenPurbalinggaadalahsebagaiberikut : 1. PendapatanAsli Daerah (PAD) : a. Pajak Daerah. b. Retribusi Daerah. c.

Hasil PerusahaanMilik Daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain PendapatanDaerahyang sah.

RPJM Kabupaten PurbalinggaTahun 2005 - 2010

BAB V-ttg

2. Dana Perimbangan: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. b. Dana Alokasi Umum (DAU). c.

Dana Alokasi Khusus (DAK).

d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangandari Propinsi 1) Bagi Hasil Pajak Propinsi : a) Pajak KendaraanBermotor. b) Pajak Balik Nama KendaraanBermotor. c)

Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor.

d) Pajak PengarnbilanPemanfaatanAir Bawah Tanah. e) Pajak pengambilandan PemanfaatanAir permukaan. D

Bagi Hasil Retribusi Kelebihan Muatan.

2) Bantuan Keuangan dari Propinsi : a) Bantuan Keuangan Untuk PembangunanKabupaten. b) SumbanganPihak Ketiga PembelianKayu. 3. Lain-lain Pendapatanyang Sah.

Meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnyajumlah penduduk dan berkembangnyastandar kehidupan masyarakat menyebabkan terus meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah. Peningkatan beban belanja pemerintah daerah ini apabila tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah akan

semakin

menurunkan kualitas pelayanan publik. Disisi lain Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi andalan sumber penerimaan daerah pada tahun-tahun mendatang dimungkinkan tidak akan mengalami peningkatan yang berarti mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara khususnya penerimaan dalam negeri akibat kondisi perekonomianyang belum sepenuhnyamembaik serta beban hutang Negara yang cukup besar.


BAB V -tZO

Bertambahnya kebutuhan belanja pemerintah daerah dari waktu ke waktu, terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Daerah, dan adanya ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal

dari Pemerintah Pusat

menuntut adanya upaya trntuk meningkatkan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan penerima{m PAD

dilakukan

melalui

intensifikasi

dan ekstensifikasi.

Intensifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sumber-sumber PAD yang suCahad4 sedang ekstensifikasi merupak* upuyu untuk mendapatkan sumber PAD yang baru. produktif

Agar tidak bersifat konfia

bagi perekonomian rakyat, maka upaya intensifikasi maupun

ekstensifikasi tersebui sejauh mungkin dilakukan tanpa membebani rakyat atau berakibat pada ekonomi biaya tinggi. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat penerimaan PAD adalah intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sangat ditentukan oleh daya pungut institusi yang berkompeten dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah serta dukungan perangkat hukum yang mendasari pemungutan pajak dan retribusi daerah. Daya pungut institusi

yang

berkompeten sangat berkaitan dengankualitas sumberdayamanusia pemungut serta sistem dan mekanisme pemungutan yang terkait dengan struktur dan tata kerja institusi. Sedang dukungan perangkat hukum terutama terkait dengan jumlah dan jenis pungutan, obyek dan subyek pungutan, serta besarnya tarip pajak dan retribusi. Upaya intensifikasi melalui peningkatan

intensitas

pemungutan pajak dan retribusi daerahnyaantara lain melalui : 1. Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia yang

terkait

dengan

pemungutan pajak dan retribusi daerah. 2. Pembenahan terhadap sistem dan mekanisme pemungutan antara lain melalui penataankelembagaan. 3. Pembenahanterhadap perangkat hukum yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.


BAB V -121

Pembenahan terhadap perangkat hukum yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi antara lain melalui revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah. Ketentuan yang termuat dalam Perda baik yang berkaitan dengan subyek dan obyek pajak atau retribusi maupun yang berkaitan dengan tarif dalam waktu tertentu juga perlu direvisi.

Besaran tarif pajak dan retribusi idealnya terus dilakukan penyesuaianseiring denganlaju inflasi. lJpaya ekstensifikasi penerimaan pAD dilakukan melalui penggalian sumber-sumber PAD yang baru, antara lain melalui penerbitan perda bagi beberapa potensi pajak dan retribusi yang belum ada landasan hukum pemungutannya. Meskipun demikian, penerbitan perda baru tentang pajak dan retribusi daerah harus diperhitungkansedemikianrupa agar tidak terlalu membebani dan menghambat perekonomian rakyat karena akan bersifat kontraproduktif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka upaya ekstensifikasi terutama akan dilakukan melalui penggalian penerimaan pAD yang tidak

langsung membebani

masyarakat antara lain

melalui

pengembanganpoiensi obyek wisata. sumber penerimaanpAD yang lain adalah laba Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaandaelah lainnya. Dalam rangka peningkatan penerimaan PAD akan terus dilakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD agar semakin sehat, efisien, dan produktif.

Di samping itu, beberapaunit pelaksana Teknis (upr)

Dinas

YanBpotensial menghasilkan PAD juga harus terus ditingkatkan kinerjanya antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana sena pembinaansumberdayamanusiapengelolanya. Di samping optimalisasi pendayagunruulpotensi pAD, upaya yang paling tepat dalam rangka meningkatkan penerimaan pAD adalah melalui pembangunan ekonomi dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramatr tenaga kerja dan berbasis perekonomian rakyat. Berkembangnya

RPJMKabupaten Purbalingga Tahun 2005 -2CirA

B,\B Y -tZZ

perekonomian masyarakat dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat yang notabene merupakan subyek pajak dan retribusi dengan sendirinya akan meningkatkan potensi penerimaanPAD akibat meningkatnya kemampuan membayar (ability to pay) segala pungutan yang dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah. Penerimaan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 5 (lima) tatrun mendatang diproyeksikan mengalami peningkatan sekilar 5 (lima) p€rsen .sampai dengan 10 persen per tahun. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberPAD serta adanya kemungkinan kenaikan transfer fiskal dari Pemerintah Pusat baik yang berupa block grant maupun yang berupaspecific grant meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu sigificant.'

B. Arah PengelolaanBelanja Daerah Penerimaan daerah pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan tidak mengalami peningkatan yang terlalu signi/icanl nnengingatterbatasnya potensi daerah, sementara transfer fiskal dari Pemerintah Pusai diperkirakan tidak mengalami peningkatanyang nyata karenakondisi perekonomiannegara yang belum sepenuhnya pulih.

Melihat kenyataan yang demikian, maka

dalam kebijakan belanja sudah seharusnyamemperhatikan efektivitas dan efisiensi dengan denganmelakukanpemilihan dan seleksi yang ketat terhadap progftlm dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas yang tajam berdasarkan urgensi, kemanfaatan, serta keterkaitan dengan kegiatan, progrurm,maupun dengan bidang lainnya dengan mengedepankanbidang dan progftrm serta kegiatan pembangunan prioritas yang punya dampak relatif besar bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Prioritas pertama belanja daeratradalatruntuk belanja pegawai (gaji), kemudian disusul belanja barang dan jasa dalam rangka operasionalisasipemerintahan karena berputarnya roda pemerintahan merupakan prasyarat bagi eksistensi negara dan bagi terlaksananyaberbagai kegiatanpembangunan.


BAB V -tZ:,

Pengelolaan anggaranyang efektif dan efisienjuga perlu dibarengi dengantransparansidan akuntabilitasdalam pengelolaananggarandengan mengefektifkanfungsi pengawasansertaupaya penghematansehinggadana yang terbatas dapat dimanfaatklan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Adanya

pengawasanyang baik dengan sendirinya akan dapat menekan sekecil mungkinterjadinyapemborosandankebocorananggaftm Kebijakan Umum Anggaran SesuaiUndang-undang Nomor 32 Tatrun2004tentangPemerintahan Daeratr, undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuanganantara PemerintahPusat dan PemerintahDaerah, serta UndangUndang Nomor

17 Tatrun 2003 tentang Keuangan Negar4 Anggaran

Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangandaeratryang setiaptahunditetapkandenganperaturanDaerahyang terdiri dari unsur pendapatan,pembiayaan dan belanja.

Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tatrun 2000 tentang pengelolaan dan PertanggungiawabanKeuangan Daerah, APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja (activity base), yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakanupaya pencapaiankinerja yang mencakupkeluaran, hasil, manfaatdan dampakdari masukan(tnput) yang tersedia.Denganpendekatan kinerja ini, maka perencan&manggarandidasarkanpadaprestasikerja yang akan dicapai. APBD yang disusunsetiaptahun dan ditetapkandenganperda tersebutdisusundenganberpedomanpadaRencanaKerja pemerintahDaerah (RKPD) yang pada hakekatrya merupakandokumenperencanaantahunan yang memuat rancangankerangkaekonomi daerah,prioritas pembangunan daerahsertarancangankerja danpendanailurya.

RPJM Kabupateo PurbalinggaTahun 2005 - Z0l0

BAB V -124

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD

merupakan

penjabaranlebih lanjut dari RencanapembangunanJangkaMenengah (RPJM) Daerah.

Dengan demikian ada benang merah antara setiap kegiatan yang

dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran, tujuan, serta visi yang telah dibangun. Dengan sistem anggaranyang berbasis kinerja dan dengan adanya benang merah antara setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumen perencaftnn jangka menengah yang telah ditetapkan, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan diharapkan akan secara nyata mendukung tercapainya sasaran yang kemudian secara kumulatip akan memungkinkan tercapinya tujuan dan pada akhirnya diharapkan akan dapat diwujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan sistem penganggaran yang seperti ini diharapkan pengguniurl anggafan akan menjadi semakin efisien dan efektif. Belanja Kabupaten purbalingga dibiayai dengan menggunakan anggaran pendapatan yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah (pAD), -Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. pendapatan Asli Daeratr terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba perusahaan Daerah (BUMD) dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,sertalainJain PAD yang sah. Dana perimbanganterdiri dari Bagi Milik

Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan pajak, Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Darur.at. Lain-lain penerimaanyang sah terdiri dari Penerimaan dari Pemerintah, dari Pemerintah Propinsi, penerimaan dari Kabupatenlkota lainnya dan penerimaan lain-lainnya. Belaqia Daerah disediakan unhrk membiayai kegiatan-kegiatan penyelenggafturrl pemerintahan, pelayanan publik, serta membiayai, berbagai kegiatan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun-tahun sebelumnya komponen belanja yang terbesar adalah untuk membiayai belanja pegawai. Sedangkan dari sisi penerimaan, selama ini dana perimbangan khususnya DAU sangat dominan dalam struktur keuangan Kabupaten purbalingga dengan proporsi sebesar 77

RPJM Kabupaten PurbalinggaTahun 2005 -2010

BAB V -rZS

persen sedang proporsi PAD hanya sekitar 10 persen. Hal tersebut menunjukkan ketergantungiur Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap transfer dana dari PemerintahPusatmasih sangattinggi. Adanya ketidakseimbangan proporsi antara belanja pegawai dengan belanja barang, jasa dan belanja pemeliharaan serta antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan menunjukkan bahwa di satu sisi kebutuhan belanja Pemerintah Daeratr utuk belanja pegawai sangatbesar, sementarapenerimaan Pemerintah Daerah relatif kecil. Di sisi lain, kebutuhan belanja Pemerintah Daerah dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderunganuntuk terus naik seiring dengan bertambahnya kegiatan dan tuntutan kebutuhan pelayanan publik. Sementara itu, transfer fiscal dari Pemerintah Pusat untuk beberapa tahun mendatang dimungkinkan tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti mengingat keterbatasan kernampuan keuangan Pemerintah Pusat khususnya dari penerimaan dalam negeri dalam kondisi perekonomian nasional yang masih belum sepenuhnyamembaik serta besamya beban hutang negara. Di samping itu alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula pasti yang dihitung berdasarkan variabel-variabel tertentu sehingga proporsi penerimaan dimungkinkan tidak banyak mengalami perubahan. Sedangkan transfer yang bersifat specific grant baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi yang berupa DAK,

Bantuan pembangunan untuk

Kabupaten/ Kota dari Pemerintah Propinsi (2p.0.A), subsidi kepada Kabupaten/I(ota dari Pemerintah propinsi (IN-GUB),

maupun program-

program lainnya tidaklah terlalu besar dibandingkan dengan besarnya kebutuhan pembangunan daerah, di samping itu juga tidak adanya kepastian untuk mendapatkannya. Adanya keterbatasanpenerimaan daerah dan masih tingginya tingkat ketergantungan pada transfer dana dari Pusat, maka kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan anggaran adalah dengan melalcukan pemilihan dan seleksi

RPJM Kabupateo Purbalingga Tahun 2005 -2010

BAB V -tZo

yang ketat terhadapkegiatan yang akan dilaksanakandenganmendasarkan pada urgensi, kemanfaatan, dampak, serta keterkaitan dengan kegiatan, program, maupun dengan bidang lainnya. Dengan demikian pemanfaatan sumberdayapembangunanyang berupadanaakan menjadi semakainefektif dan efisien. PengelolaanAnggaran yang efektif dan efisien juga perlu dibarengidengantransparansidan akuntabilitasdalam pengelolaananggaran denganmengefektifkanfungsi pengawasan sertaupayapenghematansehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatklansecara.maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintatran serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatdankeberlanjutanpembangunan.

RPJMKabupatenPubalinga Tahun 2M5 -2010

BAB V-127

VI. ARAH

KEBIJAKAN

UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

A- PermasalahanPokok Sebagaimanifestasidari aspirasidan tujuan yang ingin diwujudkan, pembangunandimaksudkanuntuk mewujudkanperubahansecarastuktural melalui upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Tujuan akhir. dari pembangturan adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatyang bukan hanya mencakupaspek-aspeklahiriah tetapi juga mencakup aspek-aspeknon fisik dan batiniah, serta harmoni kehidupan sosial. Indikator peningkatankualitas hidup dan kesejahteraanantara lain adalah: 1. Terpenuhinyakebutuhanpangan,papan, dan sandang,da1 pelayanan kesehatan. 2. Meningkatnyakapasitasdasarmelalui pendidikanyangberkualitas. 3. Meningkatrryadayabeli masyarakat. 4. Meningkatnya harmoni kehidupan dalam masyarakatmaupun dalam kehidupan berbangsa dan bemegara yang tercermin dalam bentuk kesetiakawanansosial, penghormatanterhadap hak asasi manusia, dalam kehidupanmasyarakat toleransi, kasih sayang dan kebersamaan serta terpenuhinyakebutuhanyang bersifat batiniah seperti pembinaan moral keagamaan"kebebasanberibadah,keamanandan ketenteraman, kebebasanekpresidanaktualisasidiri dan sebagainya. 5. Meningkatnyaapresiasiterhadapsenibudaya, Besarnya kompleksitas.permasalatranpembangunanserta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejalrteraan sebagai suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan menyebabkanupaya pembangunanmenjadi suatu prosesyang harus terus berlanjut dan tidak pemah berakhir.

RPJM Kabupatea hrrbalioga Tahm 2W5 - 2Ol0

Prosespembangunandi Kabupaten

BAB \rI-128

Purbalingga yang berlangsungselama ini, selain telah menghasilkan kemajuanjuga masihmenyisakanberbagaipermasalahan, baik permasalahan yang mendasarmaupun permasalahanyang berkembangdewasaini akibat dinamika dan perubahan lingkungan eksternal maupun internal yang menyebabkan perubahan standar indikator keberhasilan pembangunan maupun meningkatnya

kompleksitas permasalahan dan kebutuhan

pembangunan. Berbagai permasalahanmendasaryang menuntut perhatian khusus dalam membangunke depan,antaralain adalah: (l) masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;(2) masih relatif rendahnyakualitas manusia yang antara lain terlihat dari relatif rendahnyatingkat pendidikan dan rendahnyakualitas penyelenggaraan pendidikan,menunrnnya apresiasidan internalisasi nilai-nilai budaya yang luhur, masih relatif rendahnyaderajat kesehatandan statusgizi masyarakat, sertamasihrelatif rendahnyadayabeli masyarakatakibat rendahnyatingkat pendapatanperkapita riil masyarakat; (3) masih tingginya kesenjanganantar wilayah terutama antara wilayah perdesaandenganperkotaanmaupunantarkelompokmasyarakatbaik terkait dengan kualitas hidup masyarakat, tingkat pendapatan,maupun akses terhadapsumberdayasosial dan ekonomi; dan (4) masih relatif kurangnya penyediaaninfrastruktur penunjangbagi aktivitas sosialekonomi masyarakat secarameratadi seluruhwilayah. Untuk

dapat mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Purbalinggayaitu Purbalinggayang maju, mandiri, berdayasaing,sejatrtera, dan berkhlak mulia, maka berbagaipermasalahanmendasartersebut harus dapat diselesaikanbersamaandenganberbagaiupaya pembangunansosialbudaya termasuk pembangunandi bidang-bidanglainnya seperti hukum, pemerintahan,politik, keamanandan ketertiban,dan sebagainya.Secaralebih rinci, permasalahan dan tantangan pembangunanyang dihadapi oleh KabupatenPurbalinggadalam5 (lima) tahun adalahsebagaiberikut :

RPJM lGbup"1s1pllgalirgga

Tahun 2005 - 2010

BAB VI -129

1. Kemiskinandan Pengangguran Permasalahankesejahteraanmasih mewarnai sebagian besar masyarakatyang antara lain ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi dan multikompleks. Dalam persp".ktif sosial, kemiskinan bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi berkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia meliputi aspek sosial, buday4 hukum, politik, dan sebagainya,yang oleh karena itu tidak dapat hanya didekati dari sisi ekonomi. Sedang dalam perspeltif ekonomi,masalahkemiskinanbukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentaan dan kerawanananorang atau masyarakatuntuk menjadi miskin. Dari aspek penyebab yang bersifat struktural, masalah kemiskinan antara lain menyangkut kegagalandalam pemenuhanhak dasar masyarakatserta adanyaperbedaanperlakuanseseoftrngataukelompokmasyarakatdalam menjalani kehidupan secara bermartabat dan perbedaan untuk mendapatkankesempatanyang samauntuk berperanserta dalam berbagai bidangkehidupan. Kemiskina"rakanmenyebabkankurangnyakemampuanmengakses berbagai sumberdayadan

kemampuanmengaksesberbagai

sumberdayabaik sumberdayaekonomi maupunsumberdayasosial,akan menyebabkankemiskinan. Dengan kata lain keluarga yang miskin potensialuntuk melahirkanketurunanyangmiskin pula akibatrendahnya kualitas dan kapasitas manusia yang diturunkan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan mata rantai yang tidak terputus. Untuk dapat memutusrantai kemiskinan maka diperlukan intervensi dari luar guna memberikankekuatan kepadakeluargamiskin untuk dapat keluar dari kemiskinannya atau setidaknya tidak 'mewariskan' kemiskinannya tersebutkepadaketurunannya. Salahsatufihak yang mestinyamemiliki kompetensi dan kewajiban untuk mengatasipermasalahankemiskinan yang multi komplek ini adalahPemerintah.


BAB VI-130

Melihat kompleksitaspermasalahan kemiskinan,makauntuk dapat menanggulangipermasalahan kemiskinantidak mungkin dilaksanakan secara intstant dan parsial. Pengalamanpada masa yang lalu telah membuktikanbatrwaupayapenanggulangan kemiskinanyang dilakukan secaraparsial, hanya dari satu aspek saja yaitu aspek ekonomi serta bersifat kariAtif dan tidak berkelanjutan,ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimanadiharapkan. Upayapenanggulangan kemiskinanakan efektif apabila dilakukan

secara sistematis, komprehensif, dan

berkelanjutan. Artinya, penanggulangan kemiskinanharus dilaksanakan melalui tahapanyang direncanakan,mencakupseluruhaspekpenyebab dan implikasiny4 meliputi berbagai bidang secarabersinergi, serta dilaksanakansecaraterusmenerus. Dari aspek sosial, penanggulangan kemiskinanmeliputi berbagai upayadalamrangkamenberdayakanmanusiaagarmemiliki kesempatan dan kemainpuan untuk

berperansertadan mempengaruhiberbagai

kebijakan berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan dan menanggulangi permasalahanyang dihadapi,sertaupayameningkatkan kapasitas dan kualitas individu penduduk miskin agar memiliki untuk mengaksesberbagai sumberdayayang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya.

Untuk itu,

dibutuhkan berbagai kebijakan pembangunandi bidang-bidangsosial yang peka kemiskinan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan,pemberdayaanmasyarakat,kesejahteraansosial, politik, hukum,moral agama,dan sebagainya. Dari aspek ekonomi, untuk dapat menanggulangikemiskinan diperlukankebijakanpembangunanekonomiyangpekakemiskinanyaitu pembangunanekonomi yang memberi ruang bagi partisipasi seluruh rakyat termasuk kaum miskin dalam proses produksi. Kebijakan pembangunanekonomi tidak boleh hanya diarahkan dalam rangka

RPJM Kabupaten pq$alingga Tahuo 2005 - 2010

BAB YI -131

memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan nilainilai sosial dan budaya, memperhatikanaspek pemberdayaansosial dan ekonomi terutama bagi kaum miskin, pengembangandan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembanganinvestasi yang memperluas

kesempatan kerja

dan

berdampak

luas

terhadap

perekonomian daerah. Permasalatran kemiskinan menjadi urgen untuk ditanggulangi karena di samping potensial untuk menimbulkan efek bola salju, besarnya _iumlahpenduduk miskin akan menyebabkanrendahnya aktivitas ekonomi yang berakibat pada lambannya laju perekonomian sehingga peluang untuk menanggulangikemiskinanjuga menjadi semakin sempit. Apabila permasalahankemiskinan telah dapat ditanggulangi maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar permasalahan pembangunan telah dapat diatasi. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diharapkan akan meningliatkan swadaya, prakarsa dan peranserta masyarakat dalam pembangrnan yang pada akhirnya akan mengurangi beban pemerintah serta akan dapat meningkatkan akselerasi pembangunandi segalabidang. Jika dilihat dari tingkat pendapatanmasyarakat, berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir menunjukan penurunan, baik dari segi jumlah maupun proporsinya. Pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga tercatat sebanyak 255.531 jiwa {33,29 persen), sedangpada tahun 2003 menurunmenjadi 173.100jiwa atau sekitar 20,13 persen dari total penduduk Kabupaten Purbalingga. Adapun proporsi penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 sebesar 21,93 persen.

R$M Kabupaten PurbalinggaTahun 2005 -2010

B.\B VI.132

Sementaraitu, meningkatnyajumlah angkatankerja dari tahun ke tahun, menuntut tersedianyakesempatankerja dan kesempatanberusaha yang memadai seimbang dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari tahun ke tahun ternyata masih belum sepenuhnya mampu untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja baru guna mengatasipengangguran. Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerj4 pembangunan

ekonomi

di

samping

harus

mampu

maka- upaya mendorong

perhrmbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga harus ramah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ramah tenaga kerja berarti akan semakin membuka dan memperluaskesempatankerja dan kesempatanberusaha. Berta^ryrbah luasnya kesempatankerja dan kesempatanberusaha dengan sendirinya akan memperluas kesempatanuntuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat.

Dengan meningkatnya kesempatan memperoleh

pendapatan, maka akan meningkatkan kemampuan daya heli yang berarti _iuga akan meningkatkan konsumsi masyarakat. meningkatnya konsumsi altivitas

produksi,

Sedang dengan

masyarakat secara berantai akan mendorong

yang berarti akan meningkatkan kesempatan

memperoleh pendapatankarena aktivitas produksi secara otomatis akan membutuhkan berbagai faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa

perfumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan sendirinya akan meningkatkan pemerataanpendapatan. Tingginya angka pengangguran di samping disebabkan karena kurangnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha juga dapat disebabkan karena rendahnya kualitas sDM tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan atau karena

kurangnya relevansi antara

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki

RPJM Kabupaten Purbdingga Tahun 2005- 2010

pencari kerja dengan

BAB VI -133

kebutuhan pasar tenaga kerja. oleh karena itu, tantangan berat kedepan dalam rangka menanggulangi permasalahanpengangguran di samping harus mampu memperluas kesempatankerja dan kesempatanberusaha secaramemadai,juga harus dibarengi denganupaya peningkatankualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. 2. Relatif Rendahnya Kualitas Manusia Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam krisis multi dimensi sekarang ini

bisa dikatakan merupakan akumulasi dari berbagai

permasalahan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan sebagainya yang tidak pernah terselesikan maupun sebagai dampak dari kebijakan

pembangunan nasional yang lebih

diorientasikan pada

pertumbuhan ekonomi.

Berkembangnya perilaku tindak kekerasan

termasuk

angka

meningkatnya

kriminalitas

dalam

masyarakat,

berkembangnya semangat hedonisme dan materialisme, menurunya toleransi,

kesetiakawanan

sosial,

kebersamaan, dan

semangat

gotongroyong, menunmnya sikap sopan santun dan budi pekerti pada anak-anak dan remaja" meningkatnya konsumsi minuman keras dan narkoba,

dan sebaginya; semwmya menunjukkan telah terjadinya

penunrnan kualitas manusia. Hal tersebut mencerminkan bahwa telah terjadi peluruhan nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi penuntun norna-nonna dan etika sosial dalam pergaulanmasyarakatdan kelumga serta dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk birokrasi dan sebagainya. salah satu sebab terjadinya peluruhan nilai-nilai luhur dalam segala bidang kehidupan adalah karena kurangnya internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, sedangdi sisi lain telah terjadi penetrasinilai-nilai budaya dari luar serta berkembangnya pembangunan

semangat yang

materialisme

diorientasikan

pada

sebagai

dampak

pertumbuhan

dari

ekonomi.

Sementara itu, pembangunan bidang sosial budaya dalam rangka


BAB VI -134

menanamkan dan mengembangkannilai-nilai luhur untuk membangun karakter bangsakurang mendapatkanperhatian. Pendidikan merupakan salah satu media persemaian nilai-nilai luhur budaya bangs4 karena melalui pendidikan akan dapat dilakukan intemalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa. oleh karena itu, pendidikan semestinyabukan sekadarmelahirkan lulusan yang pandai ataumengusai berbagai cabang ilmu pengetahuandan teknologi tetapi akan melahirkan generai muda sebagai kader bangsa yang memiliki jati diri, berbudi pekerti luhur, toleran, demokratis, cinta tanatr air dan bangs4 serta cerdas dan pandai. Dalam kenyataannyapenyelenggaraanpendidikan selamaini le.bih menenkankan pada aspek kognitif

yaitu untuk mgningkatkan

kecerdasan dan penguasaan berbagai pengetahuan atau bahkan hanya sekadaruntuk meningkatkan angkajenjang pendidikan masyarakat. Internalisari ,ritui-nitai luhur juga harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam kehidupan pemerintahan dan lembagalembaga sosial, politik; Pengembanganseni

ekonomi, dan sebagainya.

budaya terutama yang sesuai dengan nilai-nilai

budaya bangsa merupakan salah satu media dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Pada tataran formal, upaya pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga masih harus terus ditingkatkan.

Meskipun belum

mencerminkan kondisi riil kualitas manusia, salah satu ukuran yang umum digunakan untuk menilai kondisi pembangunanmanusia di suatu negara atau daerah adalah Human Development Index (HDD atau Indek PembangunanManusia 0PM) yang meliputi tiga komponenpenting yaitu tingkat kesehatan (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang diukur dari paritas daya beli.

RPJM KabuEaten PurbalinggaTahun 2005 - 2010

BAB VI -135

Pada empat tahun terakhir IPM Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan. Tahun 2000 IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 64,9 atau berada pada peringkat ke-33 diantara 35 kabupaten&otayang ada di Propinsi

Jawa Tengah. Pada tahun 2A01, IpM Kabupaten

Purbalingga menempati peringkat ke-22 dengan skor 65,61; tahun 2002 menempati peringkat ke 19 dengan skor 67,02; dan pada tahun 2003 skor meningkat menjadi 67,! dan menempati periiigkat ke-16 di antara 35 kabupatenlkota di Propinsi Jawa Tengah. Pada tataran nasional, secara menyeluruh kualitas manusia lndonesia tergolong

masih relatif

rendah. Berdasarkan Human

Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. secara rinci, angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapar,hidup saat lahir Fbesar 66,6 tahun, angka melek aksarapenduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka patisipasi kasar jenjang pendidikan dasarsampaidenganpendidikan tingsi sebesar65 persen,dan PendapatanDomestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkanparitas daya beli (purchasing pawer parity) sebesarus$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempatiurutan ke-l l l dari 177 negara. 3. Kesenjangan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sesuai

dengan paradigma pembangunan manusia

yang

menempatkan manusia sebagaisubyek sekaligus sebagaitujuan akhir dari pembangunan, serta demi penyelengg

mewujudkan prinsip

keadilan' dalam

pemerintahan dan pembangunan, maka hasil dan

manfaat dari upaya pembangunan semestinya dapat dinikmati

oleh

seluruh masyarakat melampaui batas-bataswilayah domisili, komunitas sosial, dan strata sosial. Adanya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat yang menyebabkan kesenjangan tingkat kesejahteraan dan

RPJM Kabupaten Pwbalingga Tahun 2005 -2010

BAB \rI -136

kualitas hidup masyarakat akibat perbedaan kemampuan akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi merupakan tantangan yang berat dalam pembangunan

ekonomi,

bersamaan

dengan

tantangan

untuk

meningkatkan pendapatan per kapita melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dalam

rangka mewujudkan pemerataan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat, di samping harus diupayakan peningkatkan dan pemerataan pendapatan demi meningkatkan daya beli, masyarakat juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi melalui penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di seluruh wilayah termasuk penyediaan berbagai infrastruktur penunjang.

Semua hambatan yang dapat memperkecil

kesempatanuntuk memperoleh aksestersebut harus dikurangi sedemikian rupa. sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berperan dalam pembangunan dan dapat mendapatkanmanfaat dari upaya pembangun:in untuk meningkatkan kualitas hidupnya. B. PrioritasPembangunan Sejalan dengan berbagai permasalahan yang ada dan akan ditradapi dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagaimanadiuraikan pada b4gian depan, maka prioritas pembangunanKabupaten Purbalingga tahun 2005-2010 meliputi

bidang-bidang pendidikan, agama dan kebudayaan, kesehatan,

ekonomi, serta pembangunanperdesaan. 1. Pembangurian Pendidikan, Agama, drin Kebudayaan Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam krisis multidimensi pada saat ini

sesungguhnya bukan semata-mata bersumber dari

permasalatranekonomi, melainkan justru lebih disebabkanoleh dampak dari pembangunan ekonomi dan karena kegagalan pembangunan di bidang sosial-budaya. Pembangunanyang lebih diorientasikan pada

- 2010 RPJM Kabupaten Putbalingga Tahun 20{J.5

BAB \II -137

pembangunan ekonomi, melalui berbagai kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada tataran nasional telah menyebabkanmobilitas yang tinggi dalam bidang ekonomi pada sebagiankecil masyarakat,tetapi kurang memberikan hasil

yang memadai pada sebagaian besar

masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan pendapatan yang tajam dalam masyarakat yang dengan sendirinya

menyebabkan

kesenjangan dalam akses terhadap berbagai sumberdaya dan tingkat kesejahteraan. Tingginya mobilitas ekonomi dan aksesterhadap sumberdayapada sekelompok masyarakat bersamaan dengan derasnya penetrasi budaya asing telah menyebabkan perubahan gaya hidup pada kelompok masyarakat tersebut yang penuh diwarnai berbagai atribut simbol masyarakat kosmopolit yang dianggap lebih modem dan superior. Bersamaan dengan itu, berkembangnya teknologi informasi, industri hiburan, mode, dan penguasaan kaum kapitalis pada berbagai sektor kehidupan manusia telah merangsang setiap orang trntuk mendapatkan berbagai kesenangan hidup.

Hal seperti ini menyebabkan semakin

berkembangnya semangat hedonisme yang pada akJrimya berdampak pada berkernbangnya mentalitas menerabas,menurunnya kesetiakawanan sosial dan meningkatnya individualisme, meningkatnya pelanggaran hukum termasuk peningkatan kriminalitas, dan sebagainya. sementara itq lematrnya perhatian terhadap pembangunan bidang kebudayaan telah menyebabkan melematrnya penghargaandan penyerapan nilai-nilai luhur dalam masyarakat terutama pada kalangan anak dan remaj4 serta melemahnya apresiasi terhadap seni dan budaya sebagai pilar pernbangunan karakter bangsa. Berbagai akumulasi permasalahansosial dan ekonomi, termasuk potitik dan hukum yang berlangsung lama telah memberi andil yang besar dalam krisis multidimensi sekarangini.


BAB VI -138

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pada masa yang akan datang,pembangunanbidang-bidangsosial dan budaya sudah seharusnya mendapattempat sebagaisalah satu prioritas pembangunan. Salah satu caru yang tepat dalam rangka intemalisasi nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan masyarakat adalah melalui pendidikan pada lembaga pendidikan.formal di samping juga melalui pendidikan informal dalam keluarga serta melalui keteladanan dalam pergaulan masyarakat dan keteladananpara pemimpin baik formal maupun non formal. Tujuan umum pendidikan adalah meliputi aspek kognitif berupa kemampuan

akademik

dan

kemampuan

berfikir

(kemampuan

memecahkan masalah). Selain itu, tujuan pendidikan juga mencakup pengembangan aspek pribadi dan sosial yang memungkinkan orang bekerja dan hidup dalam kelompok secarakreatif, berinisiatif, empati, dan memiliki keterampilan interpersonalyang memadai sebagaibekal hidup di masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan pendidikan merupakan pilar penting yang akan sangat menentukan keberhasilan pembangunansecarakeseluruhan Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pada saat ini terutama disebabkan karena rendahnya kemampuan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan akibat rendalrnya kemampuan ekonomi, tingginya biaya pendidikan, serta relatif kurang terseCianya fasilitas pelayanan pendidikan secararneratadan memadai di seluruh wilayah. Oleh karena ifir, tantangan yang harus diatasi dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat pada s{urt rni dan masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan

kesempatan memperoleh

pendidikan

bagi

seluruh

masyarakat. Adanya disparitas kesempatanmemperoleh pendidikan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuanoserta antara penduduk di perkotaan dan perdesaanmerupakan

RPJM Kabupaten PurbalinggaTahun 2005- 2010

BAB VI -139

tantangan tersendiri yang harus mendapatkan perhatian.

Upaya yang

harus dilakukan pemerintah untuk dapatmengatasi permasalahantersebut antara lain melalui pemberian subsidi, serta peningkatan penyediaan pftrsarana, sarana, dan tenaga pendidik secaramerata dan dengan kualitas yang memadai di seluruh wilayah, serta adanya kebijakan khusus yang memungkinkan kelompok masyarakatyang secarakultural atau struktural termarjinalkan dalam bidang pendidikan dapat memperoleh akses untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Permasalahanlain di bidang pendidikan adalah relatif rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Kualitas

penyelenggar,uul

pendidikan di samping ditentukan oleh tersedianya prasarana. saran4 dan tenaga pendidik denganjumlah dan kualitas yang memadai sesuai standar yang ditentukan, juga terkait dengan kurikulum dan metoda pembelajaran yang dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan penyelenggarsanpendidikan, maka

penyelenggaraan pendidikan

meningkatnya kerr.ampuan kognitif

bukan

hanya

yang dilihat

diukur

dari

dari kemampuan

penguasaan akademik tetapi lebih dari itu adalah bagaimana agar dapat mengembangkanaspek pribadi dan sosial pada anak didik sehinggaakan menghasilkan manusia yang rumpu bekerja dan hidup dalam masyarakat secarakreatif, berinisiatif, sertapeka dan memiliki empati. Unhlk dapat mengatasi prmasalahan pembangunan di bidang pendidikan

yang begitu besar dan kompleks di samping dibutuhkan

investasi pemerintah yang sangat besar juga

dibutuhkan strategi

pelaksanaanpembangunanyang tepat, komprehensif, dan berkelanj'utan. 2. PembangunanKesehatan Sebagaimana bidang pendidikan, seiring

dengan perubatmn

paradigma pembangunan manusia, pembangunan bidang kesehatanjuga semestinya menjadi prioritas karena sangat berpengaruh terhadap

RPJM Kabupaten Pubalingga Tahun 2005 -2010

BAB VI -1,+0

peningkatan kualitas pembangunan.

Dalam

manusia sebagai tduan perspektif

sebenamya dari

penanggulangan kemiskinan,

pembangunan kesehatan bersama dengan

pembangunan bidang

pendidikan akan meningkatkan kapasitas dasar manusia. Meningkatnya kesehatanakan meningkatkan produktivitas kerja penduduk yang berarti meningkatnya pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan atau meningkatnya daya beli dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuann;'a dalam memenuhi kebuttrhan hidupnya. Keberhasilan pembangunan kesehatan juga akan berpengaruh tcrhadap pembangunan bidang pendidikan karena hanya orang yang sehat yang akan dapat mengikuti prosesbelajar denganbaik. Meskipun upaya pembangunankesehatantelah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, tetapi upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus terus dilakukan agar hasil yang telah dicapai terus dapat dipertaha-nkan dan beberapa sisi yang masih menunjukan kelemahan dapar lebih ditingkatkan. pembangunan kesehatan pada saat ini diiradapkan pada

beberapa permasalahan yang

perlu mendapat perhatian terutama pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan.Harus diakui bahwa pada saat ini jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih belum mencukupi, prasarana pelayanan dan fasilitas rawat inap masih kurang dan belum menjangkau seluruh wilayah secaramemadai, kuantitas dan kualitas sasarana berupa peralatan pelayanan kesehatan termasuk mobil ambulance juga masih relatif kurang. oleh..karena itu, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, maka kebutuhan prasaran4 sarana dan dan tenaga kesehatan hanrs terus diupayakan pemenuhan dan peningkatan kualitasnya termasuk pembangunan poliklinik Kesehatan Desa (Polindes).

RPJM Kabupaten PutbalinggaTahun 2005 -2010

BAB \T-141

Permasalahan lain yang sangat penting karena akan sangat menentukan dan menjadi salah satu indikator derajat kesehatan masyarakatadalah masalah kecukupan gizi. Masih munculnya kejadian kurang gizi dan gizi buruk terutama pada anak-anak dari tahun ke tahun menjadi keprihatinan, dan oleh karena itu harus diberi perhatian khusus. Upaya peningkatan kualitas manusia akan sulit diwujudkan apabila masalah kekurangan gizi pada anak belum dapat diatasi. Di samping faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap gizi, hal tersebut terutama disebabkan karena masih rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang menyebabkan kekurangmampuan untuk memenuhi kebuttrhan gizi atau bahkan kebutuhan pangan secara berkecukupanpada sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, intervensi pemerintah secara sistematis dalam mengatasi masalah kurang gizi ini mutlak diperlukan baik dalam bentuk bantuan langsung maupun melalui berbagai upaya dalam rangka pencegahandan penanggulangannya. Ir{eskipun telah ditangani, kasus kejadian gizi buruk lang akiit bagaimanapun akan memberi pengaruh buruk terhadap tumbuhkembang anak pada masa selanjubrya. Oleh karena itu, harus ada upaya intensif dan sistematis dalam rarigka menghindari dan mengurangi terjadinya kasus kurang gizi dan gizi buruk. Dalam rangka itu, peranan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) harus terus didorong dan ditingkatkan melalui upaya revitalisasi. meningkatkan masyarakat.

Salah satu kunci untuk dapat mampertahankan dan peran

Posyandu adalah

adanya

kader

kesehatan

Oleh karena ittU pembinaan dalam rangka peningkatan

kualitas bagi kader kesehatan sangat diperlukan termasuk pemberian motivasi dan dukungan sarana yang dibutuhkan.

Hal'yang tidak kalah

pentingnya dalam rangka optimalisasi dan revitalisasi peran Posyandu adalah adanya peftnan aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, maupun tingkat des4 serta masyarakat umum termasuk berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Dharma Wanit4 dan sebagainya.

RPJIvfKabupaten PurbalinggaTahun 2005 -2010

BAB VI.142

Permasalahanlain di bidang kesehatanyang terus muncul dari waktu ke waktu antaralain adalahkeracunandan wabahpenyakitmenular . sepertimalaria,dan sebagainya.Dalam hal ini pun perankaderkesehatan dan Posyandusangatpentingdalam rangkadeteksidini dan penyuluhan, di sampingberbagaiupaya sistematisyang dilakukan oleh pemerintah dalamrangkapencegahan danpenanggulangannya. yang terkait denganperilaku hidup bersih dan sehat Permasalahan juga merupakanpermasalahan yang masihperlu untuk terusditingkatkan karena kebersihandan kesehatanlingkungan akan sangatberpengaruh terhadapkesehatanmasyarakat.Masih relatif relatif rendahnyacakupan air bersih,cakupansaluranpembuanganair limbah (SPAL), dan cakupan jambankeluargaharusterusdiupayakanpeningkatannya. 3. PembangunanEkonomi Tujuan akhir pembangunanadalahpeningkatankualitas hidup dan kesejahteraanmasyarakat. Indikator peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraanmasyarakatantara lain adalah terpenuhinya kebutuhan dasaryang berupasandang,pangandan papffi, peningkatankapasitas dasa'-manusia melalui peningkatanderajat kesehatandan pendidikan, serta-terpenuhinyakebutuhanyang bersifat batiniah seperti pembinaan moral keagamaan, kebebasan beribadah, ketenteraman, kebebasan ekspresi dan aktualisasi diri, dan sebagainya.Untuk dapat mencapai tujuan akhir tersebut, maka peningkatankemampuanekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatandan daya beli masyarakat mutlak diperlukan. Meningkatnyadayabeli masyarakatdengansendirinyaakan meningkatkankemampuannyauntuk mengaksesberbagai sumberdaya untuk memenuhikebutuhanhidupnyabaik sumberdayaekonomimaupun sumberdayasosial.

RPJM Kabupaten Purbalinga Tahua 2005 -2010

BAB VI -143

Sejalandenganhal'tersebutdi atas,untuk dapatmencapaitujuan dari pembangunanyaitu peningkatan kesejahteraanseluruh lapisan masyarakat secara luas, maka hasil pembangunanekonomi berupa peningkatanpendapatanper kapita harus sejalan dengan pemerataan pendapatan.Peningkatanpertumbuhanekonomiyang berarti peningkatan Produk Domestik RegionalBruto (PDRB) memang akan meningkatkan PDRB perkapita yang dengan sendirinya juga akan meningkatkan pendapatanperkapitasecaraagregat.Tetapi peningkatanpendapatanper peningkatanpendapatan kapitasecaraagregatbelumtentumencerminkan perkapitasecarariil. Pertumbuhanekonomi merupakanindikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang mencerminkan peningkatan kemampuanproduksi riil masyarakatdan dinamika perekonomiansuatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan prasyarat bagi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Meningkatnya

pendapatanper kapita masyarakatdengansendirinyaakan meningkatkan daya beli masyarakatyang akan berpengaruhterhadap peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan atau setidaknya mempertahankantingkat kesejahteraanmasyarakatsejalan dengan laju pertumbuhanpendudukdan laju inflasi. Meskipun demikian, pengalamanpada masa lalu mengajarkan bahwa semangat untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkaneksploitasi yang berlebihanterhadap sumberdayaalam tanpa memperhatikankepentinganpelestarianfungsi lingkwrgan hidup dan mengorbankanberbagai nilai kearifan lokal dalam masyarakat termasukeksploitasi atas buruh yang semestinyadi samping memiliki hak-haknormatif juga memiliki kedudukanyang samadi depanhukum danpemerintahan.


BAB VI -1,14

Pembangunan ekonomi

yang

hanya

berorientasi pada

pertumbuhan,potensialmenumbuhkankesenjanganpendapatandi mana yang sangattinggi sekelompokkecil masyarakat memperolehpendapatan dan kelompok besaryang lain justru beradadalam kemiskinan. Adanya kesenjangan pendapatan yang tajam, bersamaan dengan derasnya penetrasibudaya asing akan menyebabkanperbedaangaya hidup dan konsumsi sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial, memunculkan mentalitas menerabas, semangat hedonisme, dan sebagainyayang semuanyatidak menguntungkanbagi pembangunan karakterbangsa. Pembangunan ekonomiyang hanyaberorientasipertumbuhanjuga akan mendorongberkembangnyaindustri yang padat modal dan tidak berbasispada potensi sumberdayalokal sehinggakwang berarti dalam mengurangipenganggurandan kurang memberikanefek multiplier bagi perekonomianrakyat. Di samping itu, berkembangnyaindustri yang bersifatfootloose menyebabkan tumbuhnyaperekonomianyangrapuh. Relatif rendahnyapendaptanper kapita dan relatif lambatnyalaju pertumbuhanekonomi Kabupaten Purbalingg1 sangat erat kaitannya denganstruktur ekonomiKabupatenPurbalinggayang masih didominasi oleh sektor pimer (pertanian),di mana pertumbuhansektor pertanian lebih lambat dibanding sektor sekunder dan tersier padahal sektor pertanian memiliki proporsi paling besar dalam PDRB Kabupaten Purbalingga Dari data statistik terlihat bahwakontribusi terbesarPDRB berasaldari sektor pertanian yaitu sebesar30,98 persen,kemudianbaru diikiuti dengansektor indusni pengolahanmenyumbang11,57persen, perdagangan,hotel dan restoranmenyumbang17,81 persen.Adapun lapanganusahajasayang mendukung22,8 persentotal PDRB didominasi oleh jasa pemerintahan.Sedangkansumbanganlapanganusahakeuangan dan persewaan,listrik, gasdan air minum, bangunansertapertambangan danpenggalianrata-ratadi bawah3 persen.

RPJIvIKabupatea PurbalinggaTahun 2005 -2010

BAB VI -145

Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian antara lain disebabkan karena tingkat efisiensi sektor pertanianrelatif lebih rendah di banding sektor sekunderdan tersier, di mana proporsi angkatankerja yang bekerja di sektor pertanian lebih besardibanding proporsi kontribusinya terhadap PDRB. Jumlah penduduk KabupatenPurbalinggayang beke{a di sektor pertanian sebanyak 146.870jiwa atau sebesar37,69 o%,sedangkontribusi sektor ini terhadap PDRB hanya sebesar30,98 persen. Pgmbangunan ekonomi disamping diorientasikan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita dan pemerataan pendapatan masyarakat semestinyajuga harus memperhatikan kepentingan jangka panjang bagi generasimendatang.Untuk itu, pembangunanekonornijr.rga lrarus diorientasikan dalam rangka mewujudkan sustainable economic grov'th

(pertumbuhan

ekonomi

yang

berkelanjutan).

Artinya

pembangunan ekonomi bukan hanya untuk mengejar perlumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek tetapi pertumbuliaii ekoiir;:ni yang dihasitkan dari upaya pembangunan harus

terus be:kelanjutan

sehinggatidak mewariskan masalahdi kemudian hari. Untuti mervujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. maka

pembangunan ekonomi harus memperhatikan 2 (dua) aspek

penting yaitu : pertama, pembangunanekonomi harus memperhatikan kepentinganpelestarianfungsi lingkungan hidup. Pembangunanekonomi tanpa memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, meskipun bisa jadi akan meningkatkanpendapatanperkapita masyarakat, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar melampaui

kewrtungan

atau manfaat

yang

diperoleh.

Kedua,

pembangunan ekonomi tidak hanya berbasis pada potensi sumberdaya alam. Terus meningkatnya populasi penduduk dari waktu ke waktu telah menyebabkan terjadinya desakan terhadap sumberdaya alam dan

RPJIr{KafrupatenPurbalinggal'ahun 2005- 2010

BAB VI -146

lingkungan hidup di mana hal iersebut telah mengakibatkan terus menurunnyapotensi sumberdayaalam dan merosotnyafungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, ekonomi yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya alam apalagi yang tidak terbarukan, pada suatu saat akan tidak dapat lagi mendorong pertumbuhan ekonomi. 4.

PembangunanPerdesaan Ketimpangan tingkat kesejahteraan,di samping disebabkan karena faktor struktural, juga disebabkankarena faktor alamiah seperti kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Suatu kenyataan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk lebih rendah dibanding masyarakat perkotaan. Kurangnya berbagai fasilitas, prasarana,dan saranapenunjang aktivitas sosial dan ekonomi di perdesaan merupakan salah satu sebab relatif rendahnya aktivitas ekonomi di perdesaan yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya peredaran uang di wilayah perdesaan yang berarti juga rendahnya tingkat pendapatan masyarakat perdesaan. Infrastruktur perhubungan merupakan prasarana penunjang utama bagi perkembangan wilayah perdesaan di samping prasarana kelistrikan, irigasi_ dan pengaliraru serta telekomunikasi.

Masih adanya kesulitan

akses terhadap beberapa wilayah di perdesaan mau tidak mau harus segeradiatasi dengan jalan pembangunan atau peningkatan jalan menuju wilayah-wilayah tersebut. Demikian juga berbagai kebutuhan pmsarana sosial ekonomi lainnya di perdesaanharus mendapatkan perhatian khusus dalam

rangka

memacu

pertumbuhan

wilayah

dan

peningkatan

kesejahteraanmasyarakat perdesaan. Kurangnya ketersediaan prasarana ekonomi di perdesaan telah menyebabkan kurangnya aktivitas ekonomi pada sektor sekunder dan tersier. Aktivitas ekonomi perdesaanpadaumumnya terfokus pada sektor

RPJN{KabupatenPurbalinggaTahun 2005- 2010

BAB VI -147

pertanian dengan tingkat produksi, produktivitas, dan kualitas produk yang relatif rendah

serta nilai tambah yang relatif kecil, sehingga

ekonomi perdesaanpada umumnya relatif stagnan. Stagnasi ekonomi ditambah dengan kurang tersedianya prasarana dan sarana pendukung aktivitas sosial ekonomi di perdesaan telah menyebabkan semakin lemahnya kemampuan akses masyarakat perdesaan terhadap berbagai sumberdayabaik sumberdayasosial maupun sumberdayaekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Hal yang

demikian ini menyebabkan semakin tertinggalnya kualitas manusia penduduk perdesaan.Oleh karenaitu, di sampingdiperlukan peningkatan penyediaan berbagai kebutuhan prasarana sosial dan ekonomi di perdesaan,juga dibutuhkan berbagai upaya dalam rangka mendorong peningkatan kualitas manusia perdesaan antara lain melalui kemudahan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bersamaan dengan itu, juga dibutuirkan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka memberikan dukungan bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan atau

memberikan

advokasi

bagi

kelompok

masyarakat karena

kerentanannyaseperti kaum perempuan.Jananak-anak. Berbagai upaya pemberdayaanmasyarakatjuga dimaksudkan dalam rangka meningkatkan prakars4 peranserta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan sehingga akan meringankan beban pemerintah dalam pembangunan khususnya dalam penyediaan berbagai pft$arana yang dibutuhkan mengingat keterbatasankemampuan pemerintah. Di

samping

berbagai upaya fasilitasi

dan

pemberdayaan

masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, juga dibutuhkan upaya nyata dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup pokok keluarga miskin yang tidak dapat ditunda pemenuhannya agar dapat melangsungkan kehidupannya secara layak dan bermartabat. hidup pokok

Pemenuhan kebutuhan

terutama pangan dan papan bagi keluarga miskin juga

RPJII Kabupaten PurbalinggaTahun 2005 -2010

BAB VI.148

dimaksudkan agar keruarga miskin tidak menurunkan generasi yang lemah sehinggaakan terus mewariskankemiskinannya. Dukungan

Program-program

pembangunan

Lainnya

Secara

Sinergis / Terpadu Permasalahanpembangunan m-erupakanpennasalahan yang

multi kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan yang oreh karena itu tidak dapat diatasi melalui pembangunan satu bidang atau sektor maupun progftrm, melainkan harus diduktrng oleh berbagai bidang, progftlm' dan kegiatan pembangunan secara simultan dan bersinergi. Di samping it," adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama yang berupa dana mengharuskan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaanpembangunan disamping diperlukan adanya ketepatan alokasi investasi pembangunan juga harus dihindari adanya overlapping.

duprikasi,

atau bahkan kontradiksi

dalam pelaksanaan kebijakan, proganr, atau kegiatan pembangunan dalam satu bidang maupun antar bidang pembangunan. sebaliknya dibutuhkan adariya keterpaduan dan sinergi antar kebijakan, program, dan kegiatan mauprm antar bidang pembangunan.

RPJM KabupatenPurbalinggaTahun 2005_2010

BAB VI -149

WI. PROGRAM PEMBANGT]NANDAERAH

Berdasarkanstrategidan arah kebijakanumum pembangunanKabupaten Purbalinggayang merupakanpenjabaranVisi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sertasetelahmenyerapberbagaiaspirasidan masukandari berbagaiunsur yan! meliputi tokoh masyarakat,organisasikemasyarakatan, lembagaswadaya maslarakat, organisasi profesi, kalangan dunia usaha" partai politik, unsur legislatil unsurbirokrasi pemerintatran, dan komponenmasyarakatlainny4 maka telah ditetapkan progmm-progftm pembangunanyang akan dilaksanakan PemerintahkabupatenPurbalinggapadatahun 2006 sampaidengantahun 2010. Program-program pembangunan )'ang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakanuntuk dapat mencapai sasaranjangka pendek dan tujuan jangka menengahyang bersifat sekloral sehinggasecarakumulatif selama5 (lima) tahun ke depanakan dapat diwujudkanVisi KabupatenPurbalinggaSesuai Cengan kedudukan Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) sebagai panduan dan rujukan dalam pelaksanaanpembangunan Kabupaten Purbalingga selama kunrn waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka program-prCIgram pembangunanyang telah ditetapkanharus dirujuk oleh setiap SatuanKerja PerangkatDaerah (SKPD) dalam penyusunanRencanaStrategis SatuanKerja PerangkatDaerah(RENSTRASKPD) untuk dijabarkanlebih lanjut dalambentukkegiatan-kegratan tahunan.SesuaidenganVisi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpili[

program-programpembangunanyang telatr disusun

dikelompokkan dalam prioritas-prioritas pembangunan yang merupakan penjabaranmisi; di mana seluruh misi dikelompokkandalam 3 (tiga) agenda pokok pembangunanyaitu : (1) Agenda Mewujudkan Tata Pemerintahanyang Baik; (2) Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat; dan (3) AgendaMeningkatkanKemandirianMasyarakat.

RPJM lGbupaten PurbalinggaTahun 2005 - 2010

BAB VII - 150

Agenda Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Efisien, Efektif' Bersih dan Demokratis Dengan Mengutamakan Pelayanan Kepada Masyarakat Prioritas pembangunanyang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya misi ini adalah Reformasi Penyelenggara{ul Pemerintahan. .

Adapun progmm pembangunanyang akan dilaksanakan adalatr :

' n'

u. Penataan

dan

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

dan

KetatalaksanaanPemerintahandi.Daerah. b. Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan di daerah. c. PengawasanPemerintahandan Pembangunan. d. Pembinaan dan PeningkatanKualitas Sumberdaya Manusia Aparatur. e. Penyediaan dan Peningkatan Mutu Prasarana, Sarana" dan Sistem PelayananUmum. f.

Fasilitasi Pers dan PembinaanKehumasan.

g. PeningkatanKualitas PelayananInformasi Publik.

Meningkatkan Sumber-sumberPendanaan dan Ketepatan Alokasi Investasi Pembangunan Melalui Penciptaan lklim yang Kondusif Usahadan PenciptaanLapangan Kerja untuk Pengembangan Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan

unhrk

mewujudkan peningkatkansumber-sumberpendanaandan ketepatan adalah: alokasiinvestasipembangunan a. Meningkatkan Pendapatan Daerah, yang dilaksanakan melalui progftrm-prognm: Daerah. l). IntensifikasidanEkstensifikasiPendapatan 2). Pembinaandan PengembanganBadan Usaha dan Unit Usaha Produktif Milik PemerintahDaerah. b. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerahmelalui ProgramPembinaanPengelolaanKeuanganDaerah.

RPJM Kabupaten Pubalinga Tahun 2005 - 2010

BAB VII - 151

c. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan yang dilaksanakanmelaluiprogftrm-program: Umum Pembangunan 1). Perencanaan Daerah. Pembangunan 2). Pengendalian Daerah. 3). KerjasamaantarDaerah. 4). Penyediaandan Penyempurnaan Data dan Informasi Pemerintahan " ,r'

danPembangunan. 5). PenelitiandanPengembangan. d. Optimalisasi PendayagunaarlPotensi Sumberdaya Lokal yang dilaksanakanmelalui program-progiam : l). PromosidanPemasaran PotensidaerahsertaFasilitasiInvestasi. 2). EksplorasidanPendayagunaan PotensiSumberdayaEkonomi. e. PeningkatanPelayananPerizinanyang dilaksanakanmelalui Program PeningkatanPelayananPerizinandan Investasi.

3. Memantapkan Paham KebangsaanDan Mendorong Berkembangnya Kehidupan Beragama Guna Mewujudkan Rasa Aman dan Ketentraman Masyarakat yang akan dilaksanakan untr:k mendorong Prioritaspembangunan terwujudnya pemantapan paham

kebangsaan dan

mendcrong

berkembangnyakehidupanberagamaguna mewujudkan rasa aman dan ketentramanmasyarakatadalah: a. Peningkatan SemangatKebangsaan dan KesetiakawananSosial, dilaksanakanmelalui program-program: l). PembinaanWawasanKebangsaan. 2). PembinaanOrganisasiMassadan Organisasipolitik. b. PengembanganKehidupan Politik yang Sehat, Demokratis, dan Dinamis, yang dilaksanakanmelalui Program PembinaanKehidupan SosialPolitik Masvarakat.

RPJM Kabupaten Pubalingga Tahun 2005 - 2010

BAB VIi - 152

c. PeningkatanPerandan Fungsi LembagaPolitik, yang dilaksanakan melaluiProgramFasilitasiLembagaPolitik d. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakatdilaksanakanmelalui program-program: l). PeningkatanKeamanan,Ketertiban,dan PerlindunganMasyarakat. 2). Pembinaan danPelayanan Hukum.

. "

3). Penyusunan dan Pembaharutut Produk-produkHukum Daerah.

t

B. AgendaMeningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat 1. Melakukan Pemulihan (Recovery)Terhadap Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Khususnya Pangan dan Papan, selagi Masyarakat Masih MerasakanDampak Krisis Ekonomi Prioritaspembangunanyang akan dilaksanakan untuk mendorong pemulihan (recovery) terhadap kecukupan kebutuhan pokok manusia, adalahPemenuhanKebutuhanHidup Pokok Khususnyapangandan papan bagi KeluargaMiskin yangakandilaksanakanmelalui program-progr:rm: a. FasilitssiPenyediaanPanganbagi KeluargaMiskin. b. FasilitasiPenyediaandan Pemugaranrumahbagi KeluargaMiskin. 2. Meningkatknn KecerdasanDan Kualitas SumberdayaManusia yang Beriman dan Bertaqwa Kehadhirat Allah swr, serta Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dalam pembangunan yang Berkelanjutan Prioritaspembangunanyang akan dilaksanakanunttrk mendorong peningkatankecerdasandan kualitas sDM yang beriman dan bertaqwa KehadhiratAllah SWT, sertameningkatkanderajatkesehatanmasyarakat, adalatr: a. PeningkatanAksesMasyarakatterhadapPendidikan yang Berkualitas, dilaksanakanmelalui program-program: l). PeningkatanKesempatanMemperolehpendidikan bagi Keluarga KurangMampu.

RPJM Kabupaten Purbdingga Tahun 2005 - Z0t0

BAB VII - 153

2). Penyediaan,Pemerataan,dan PeningkatanKualitas Prasaranadan SaranaPendidikan. Tenaga Profesionalisme dan Peningkatan Pemerataarr, 3). Penyediaan, Kependidikan. Pendidikan. 4). PembinaanManajemenPenyelenggaraan 5). PeningkatanPrestasiSiswa.

. " l

6). PendidikanBudi Pekerti dan InternalisasiSemangatKebangsaan danNilai-nilai Luhur BudayaBangsa. PendidikanMasyarakat. 7). Pengembangan PendidikanKejuruaan. 8). Pengembangan PendidikanKeterampilanPadaSekolahUmum. 9). Pengembangan b. PembinaanGenerasiMuda dan Olahrag4 yang dilaksanakanmelalui ProgramPembinaanGenerasiMuda dan Olahraga. c. PengembanganSeni dan Budaya yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Kepribadian Bangsa serta Pelestarian Warisan BrrdaS'a, yang dan PembinaanSenidan dilaksanakanmelalui programPengambangan BudayasertaFelesatarianCagarBudaya. d. PeningkatanKeimanandan Ketaqwaanserta KerukunanHidup Inter dan Antar Urnat Beragama,yang dilaksanakan melalui Program PembinaanKehidupanBeragama. e. PeningkatanAkses MasyarakatterhadapPelayananKesehatanyang Berkualitas,dilaksanakanmelalui program-program: dan PeningkatanKualitas Prasaranadan l). Penyediaan,Pemerataan, SaranaPelayananKesehatan. Pemerataan, danPeningkatanProfesionalismeTenaga 2). Penyediaano Kesehatan. FungsiManajemenKesehatan. 3). Pemantapan Penyakit. danPemberantasan 4). Pencegahan


BAB \rII - 154

5). PeningkatanKualitas KesehatanLingkungan. 6). Pengembangan dan PemasyarakatanTanaman Obat Keluarga (Toga). 7). PengawasanObat dan Makanan. 8), PelayananKesehatanlbu, Anak, Remaja,dan Usila. 9). PelayananKesehatanPerorangan. 10). Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan

k

l l). PerbaikanGizi Masyarakat. f.

Peningkatan Kualitas

Keluarga, dilaksanakan melalui

program-

program: l).

Peningkatan Prasaranadan SaranaKeluarga Berencana.

2). PeningkatanKepesertaanKeluarga Berencana. 3). PemberdayaanKeluarga. g. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dilaksanakan melalui program-progam : 1). PembinaanKesejahteraanSosial dan Rehabilitasi Sosial. 2). PenanggulanganBencana. dengan Perekonomian Rakyat Pertumbuhan 3. Meningkatkan Mendorong Secara Sungguh-Sungguh Simpul-Simpul Ekonomi Ralcyat Utamanya Pertanian, Kerajinan, Industri, Perdagangan dan Jasa, Lembaga Keuangan, serta Pariwisata yang Didukung dengan Infrastruktur ytng Memadai Prioritas pembangunanyang akan dilaksanakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat, adalah : a. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Per Kapita serta Perluasar '

Kesempatan Kerja, dilaksanakan melalui program-program : l). Peninglatan Produksi, Produktivitas, dan

Kualitas

Produk

Pertanian.

RPJM Kabupaten PurbalinggaTahun 2OO5- 2070

BAB VII.

155

KomoditasUnggulanPertanian. 2). Pengembangan PenyuluhanPertanian. Tatalaksana 3). Penyempumaan 4). Peningkatan Profesionalisme SDM Pertanian. 5). Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian. 6). Penumbuhandan PengembanganUsaha Mikro, Kecil, dan " 'r

danKoperasi. MenengahIndustri,Perdagangan, 7). PeningkatanProduksi dan ProduktivitasUsahaMikro, Kecil, dan danKoperasi. MenengahIndustri,Perdagangan, 8). PembinaanKelembagaandan PeningkatanKualitas SDM Usaha danKoperasi. Mikro, Kecil, danMenengahIndusrti,Perdagangan, 9). PeningkatanKuantitas,KontinuitasSupply, dan Kualitas Produk Industri Kecil danMenengah. l0).PeningkatanPembinaandan PengawasanPasca Panen Produk Pertanian. Pemasaran danKemitraanUsahaPertanian. 11).Pembinaan 12). PembinaanPemasarandan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan danKoperasi. Menegahlndustri, Perdagangan, InformasiUsaha. 13). Pengenobangan PrasaranaPerdagangan. 14). PemngliatandanFengembangan l5). PeningkatanTertib UsatradanPerlindunganKonsumen. 16). FasilitasidanPerluasanAkses TerhadapSumberPermodalanbagi EkonomiRakyat. Usatra-usaha 17). Pembinaan,Pengembangan, dan PeningkatanKapasitasLembagalembagaKeuangan. MasyarakatPariwisata. I 8). Pemberdayaan 19). Pengembangan dan

Peningkatan Prasarana dan

Sarana

Kepariwisataan. Pariwisata. 20). PromosidanPemasaran

RPJM Kabupaten Pubalingga Tahun 2005 - 2010

BAB VII - 156

2l). Pembinaan,PeningkatanKeterampilan,dan Penempatantenaga Kerja. 22). PeningkatanPerlindunganTenaga Kerja dan Pengembangan HubunganIndustrial. b. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, dilaksanakan melalui .

program: Sistem Distribusi 1). Pengawasan,Pembinaan,dan Pengembangan Pangan. BahanPangan. 2). Penganekaragaman c. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Perhubungan" dilaksnakanmelalui progftrm-program: 1). Pembangunan,Peningkatan,Rehabilitasi,dan PemeliharaanJalan danJembatan. 2). Pengembangan dan PeningkatanManajemenLalulintas. 3). Pengembangandan PeningkatanFasrlitas Lalulintas dan Moda Transportasi. TelekomunikasiDaerah. 4). PembinaandanFasilitasiPeugembangan d. Pemanfaatandan PelestarianPotensi SumberdavaAir. dilaksanakan : melalui progrurm-prcgram 1.1.Pembangunan, Rehabiliasi, dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaIrigasi. Air. 2). ProgramPengelolaandan KonservasiSumberCaya e. Penyediaandan PemenuhanKebutuhanEnergi, dilaksanakanmelalui program-progftlm: l). FasilitasiPerluasanJangkauanPelayanandanJaringanListrik. EnergiAlternatif. 2). Pengembangan


BAB VII - 157

4. Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang Sehat dan Menarik untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial Budaya Melalui Gerakan Masyarakat Prioritas

pembangunan yang

akan

untuk

dilaksanakan

mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaanyang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya,adalah: :, d. Penataan Kawasan Perkotaan Sesuai dengan Prinsip Pembangunan .;

yang

Berkelanjutan

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Pembangunan,Peningkatan,dan PemeliharaanPrasaranadan Sarana PelayananSosial dan Ekonomi sertaPrasaranaDasar Perkotaan. b. Penyediaan Fasilitas

Permukiman dan

Penataan Lingkungan

Permukiman,di laksanakanmelalui program-program : 1). Penyediaandan PeningkatanFasilitas Permukiman serta Penataan Lingkungan Permukiman. 2). Fasilitasi dan Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam PenyediaanRumah Murah/Teri angkau. c. PcngembanganWilayah, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Keterpaduan Pembangunanantar Wilayah. d. Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Lahan

dan

Ruang,

dilaksanakanmelaui program-progam : 1). Perencanaan,Pengelolaan,dan PengendalianPemanfaatanRuang. 2). Catur Tertib Pertanahan. e. Pengelolaandan PelestarianFungsi Lingkungan Hidup, dilaksanakan melalui program-progftrm : 1). Program

Peningkatan Kesadaran Hukum

dan

Peranserta

Masyarakat dalam Pengelolaandan PelestarianFungsi Lingkungan Hidup. 2). Program Pengendalian Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

RPJN{KabupatenPudralinggaTahun 2005 -2010

RAB vII - 15I]

3). ProgramKonservasidan RehabilitasiL,ingkunganHidup. 4). Program Penyusunan dan Pengemtrangan Data dan Informasi SumberdayaAlam dan Lingkungan Hidup.

C. Agenda Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Agenda Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dilaksanakanmelalui Misi

Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat

Dan Kemitraan

Dalam Proses Pembangunan Dengan Mengimplemintasikan Paradigma Masyarakat Membangun. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk menciorong pemberdayaanmasyarakatdan kemitraandalam prosespembangunan,aciaiah: 1. PemberdayaanMasyarakat,dilaksanakanmelalui program-program : a. PemberdayaanEkonomi dan Sosial Masyarakat. b. PemberdayaanKelembagaanMasyarakat. c. PemberdayaanPerempuandan FerlindunganAnak. 2. PengembanganPemasyarakatandan PemaitfaatanIlmu Pengetahuanda.n Teknologi, dilaksanakanmelalui program-program: a. Fasilitasi Pengembanganllmu Pengetahuandan Teknologi. b. PengembanganTeknologi Tepat.

RPJNI Kabupatcn Purbalingga

'I'ahtrl

2005 - 2010

I]..\B VII - l5e

WII.

PENUTUP

RencanaPembangunan JangkaMenengah(RPJM) KabupatenPurbalingga Tahun 2005-2010 merupakanpanduanbagi seluruh penyelenggarapemerintahan dan masyarakatserta stakeholderslainnya dalam penyelenggaraanpembangunan selamakurun waktu 5 (lima) tahunke depan. Dokumenperencanaan.pembangunan jangka menengah ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah 'penyelenggaraanpembangunanyang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimanakondisi masyarakatdan wilayah KabupatenPurbalingga pada masa mendatang. Oleh karenaitu, dalam penyusunandokumen perencanaanini telah melibatkan berbagai fihak antara lain Pemerintah Daerah, akademisi, tokoh masyaraka! LSM, OrganisasiKemasyarakatan,wakil dari kelompok-kelompok HarapanPemerintahDaerah,RPJM KabupatenPurbalingga usah4 dan sebagainya. Tahun2005-2010ini bukanhanyamenjadidokumenpemerintahdaerahtetapi betulbetul menjadi milik seluruh masyarakatKabupatenPurbalinggasehinggadalam implementasinyaakan mendapatkandukungan dan peransertaseluruh masyarakat Di tengah keterbatasan potensi sumberdaya dan satakeholders lainnya. pembangunanyang dimiliki PemerintahDaerah,terutama sumberdayafinansial, maka keterlibatan dan peranserta seluruh masyarakat dan fihak-fihak lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efeisiensi pendayagunffm sumberdaya pembangunandan semakin mendorongterwujudnya visi pembangunanKabupaten Purbalingga yaitu "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakatyang Sejahteradan BerakhlakMulia". Sebagai penjabaranVisi dan Misi Kabupaten Purbalingga yang telah dikomunikasikan secara politik oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada seluruh masyarakatPurbalinggadalam prosesPernilihan Kepala Daerah, RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2010 ini disusun dengan maksud agar aluruh kegiatan pembangunanyang akan dilaksanakanselama kurun waktu lima tahun ke depan memiliki benangmerah dan mendukung terlaksananyaMisi dan terwujudnya Visi tersebut. Oleh karena itu, dokumen perencanaanini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunanRencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Keda PeranglcatDabrah(Renstradan Renja SKPD) sertadalam penyusunanRencanaKerja PemerintahDaerah(RKPD). Pembangunan merupakan proses perubahan sosial dalam rangka meningkatkankualitashidup dan kesejahteraan masyarakat.Oleh karenaitu, proses pembangunanharus terus berlanjut secaraberkesinambungan dari waktu ke waktu.


BAB \4II- 160

SebagaipenjabaranVisi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, RPJM ini berlaku sampai dengantanggal 27 Juli 2010 bersamaandenganberakhirnyamasajabatan Bupati dan Wakil Bupati. SedangkanRPJM periode selanjutnyabaru akan dapat disusun setelahdilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015setelah melalui prosesPemilihanKepalaDaerah.Untuk menjaminterusberlanjutnyaproses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan sesuaiketentuanperaturanperundangundanganyang berlaku,maka RPJM KabupatenPurbalinggaTahun 2005-2010ini juga berlaku sebagaidokumen perencanaimKabupatenPurbalingga selama kurun waktu setelah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga peqiode2005-2010sampaidengantersusunnyaRPJM KabupatenPurbalinggatahun 2010-2015. Besarnya kompleksitas permasalahandan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasanpotensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki. maka berbagaistrategi dan inovasi yang dilakukan PemerintahDaerah dalam membangunKabupatenPurbalinggaakan kurang berartitanpadukungandan peranserta berbagai fihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat dunia usah4 kalangan perguruan tinggi, lembaga swasta dan pemerintah,LSI\4 serta lembaga-lembaga donor baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional$ngat diharapkan.

Diundangkandi Purbalingga padatanggall8 Oktober2005 SekretarisDaerahKabupaten Purbalingga ttd Drs. SUBENO.MM PembinaUtama Madya NIP.010 106492

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal26Oktober2005 BUPATI PURBALINGGA ttd TRryONO BUDI SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2OO5NOMOR 49

tMAM WAHYU-pr.SH.M.Si. PEMBINA NlP.500091o47

Pengembangan Wilayah. BAB IV -tos. RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun

Recommend Documents