PENGATURAN HUKUM KEMITRAAN WARALABA DENGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) BERBASIS ASAS EFISIENSI BERKEADILAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN
Arief Wisnu Wardhana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail:
[email protected] Abstract Government efforts to join Micro and Small Enterprises (MSEs) and franchise face various problems, among others, because both have a very different philosophical background and on the other side of the law partnership that is precisely contrary to the spirit of community economy as stated in article 33 of the Constitution NRI 1945 (4) which is based on the principle of fair efficiency. This study seeks to answer the problems of partnership between MSEs and franchise-based principles of justice.The type of this research is "paradigmatic hermeneutic" using normative or dogmatic approach to the law as the main approach. Based on the research it could be conclude that: The meaning of the principle of fair efficiency was the creation of investing justice, fairness sought, and justice compete. All three have a very important value in giving directions and guidelines for the construction of partnerships are built and will be developed by MSEs and franchises. The ideal partnership arrangement is legal construction partnership arrangements based on the principles of fair efficiency as mandated by the 1945 Constitution, Article 33 paragraph (4) to uphold the values of justice, solidarity, balance, transparency, and the principle of mutual benefit. Key
words:
Fair Efficiency, MSEs EconomicDemocrasy
Franchising,
Partnership,
Abstrak Upaya pemerintah untuk memitrakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan waralaba menghadapi berbagai persoalan antara lain karena keduanya memiliki latar belakang filosofis yang sangat berbeda dan di sisi yang lain aturan hukum kemitraan yang ada justru bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (4) yang berbasis asas efisiensi berkeadilan. Penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan kemitraan antara UMK dan
waralaba yang berbasis asas berkeadilan.Jenis penelitian hukum ini adalah “paradigmatik hermeneutik” dengan menggunakan pendekatan normatif atau dogmatik hukum sebagai pendekatan utamanya. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan: Makna asas efisiensi berkeadilan adalah penciptaan keadilan berinvestasi, keadilan berusaha, dan keadilan bersaing. Ketiganya memiliki nilai yang sangat penting dalam memberikan arah dan pedoman konstruksi kemitraan yang dibangun dan akan dikembangkan oleh pelaku UMK dan waralaba. Pengaturan kemitraan yang ideal adalah pengaturan kemitraan yang konstruksi hukumnya berlandaskan asas efisiensi berkeadilan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 33 ayat (4) dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kebersamaan, keseimbangan, keterbukaan, kemanfaatan dan prinsip saling menguntungkan. Kata kunci : Efisiensi berkeadilan, UMK, Waralaba, Kemitraan, Ekonomi Kerakyatan Pendahuluan
Fungsi
Pemerintah mengambil didasarkan
dalam
kebijakan
ekonomi
pada
pokok
konstitusi
adalah
untuk
membatasi
kekuasaan
pemerintahan
negara
konstitusi.
sedemikian rupa dengan tujuan
Sebagaimana diketahui sifat pokok
agar penyelenggaraan kekuasaan
konstitusi negara adalah fleksibel
pemerintahan negara tidak bersifat
(luwes) dan rigid (kaku). Konstitusi
sewenang-wenang, sehingga hak-
dikatakan
apabila
hak warga negara terlindungi atau
memungkinkan
terjamin. Gagasan ini selanjutnya
fleksibel
konstitusi
perubahan sewaktu-waktu sesuai
dinamakan konstitusionalisme.1
dengan perkembangan masyarakat.
Undang-Undang
Konstitusi dikatakan kaku apabila
memiliki
konstitusi
diubah
dalam
undangan, oleh karena itu setiap
itu
sulit
kapanpun
kecuali
melalui
amandemen.
Dalam
pengertian
konstitusi pengaturan
dimaksud, hubungan
maka waralaba
kedudukan
Dasar
peraturan
tertinggi perundang-
perundangan
yang
berada
dibawahnya
tidak
boleh
bertentangan
dengan
UUD
dan
dengan UMK mesti tunduk kepada 1
kaidah yang ada dalam konstitusi.
Kaelan, M.S.. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma, 2008, hlm 45
peraturan perundangan yang lebih
peraturan
tinggi dan sebaliknya apabila ada
dan/atau
peraturan perundangan yang tidak
haruslah
sesuai
yang tumbuh dalam ke-lima sila
dengan
perundangan harus
UUD
yang
dicabut
peraturan
lebih
atau
tinggi
perundang-undangan peraturan
lainnya
mengandung
nilai-nilai
Pancasila.
disesuaikan
Kemitraan
dengan
secara
filosofis
dengan hirarkhi. Undang-Undang
waralaba
Dasar juga dipergunakan sebagai
didasarkan sila kelima “Keadilan
dasar dalam penyusunan peraturan
sosial
perundangan
Indonesia”
yang
ada
di
bawahnya.
yang
UMK
bagi
seluruh
langsung
rakyat
berkenaan
dengan kesejahteraan rakyat dan
Pengertian di atas UUD 1945
ekonomi
kerakyatan.
Hal
ini
merupakan hukum tertinggi yang
menunjukkan
harus dipatuhi dan dijalankan oleh
hendak
Pemerintah. Pancasila sebagai asas
sosial
normatif filosofis menjiwai dan
Indonesia‟. Ini merupakan pokok
melandasi
pikiran
UUD
1945,
sekaligus
bahwa
“Negara
mewujudkan
keadilan
bagi
seluruh
„keadilan
rakyat
sosial‟
yang
sebagai norma dasar dan tertinggi
didasarkan pada kesadaran bahwa
dalam Negara. Pancasila sebagai
manusia Indonesia mempunyai hak
norma dasar negara atau pokok
dan kewajiban yang sama untuk
kaidah negara yang fundamental
menciptakan keadilan sosial dalam
tidak dapat diamandemen (diubah)
kehidupan
oleh
MPR.
merupakan pokok pikiran kedua
Pancasila yang tercantum dalam
dari Pokok - Pokok Pikiran yang
Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-
terkandung dalam Pembukaan UUD
empat,
1945.2
siapapun
termasuk
merupakan
filosofis. Landasan
landasan
konstitusional
masyarakat.
Penelitian
Ini
mengenai
harus menjadi sumber dari segala
kemitraan UMK dengan waralaba
sumber
didasarkan pada Pasal 33 ayat (4)
Implikasi sumber
hukum
yang
sumber hukum
tertinggi.
dari
segala
adalah
setiap
2
Ibid
UUD 1945, dimana
ditentukan
bahwa:
Usaha Mikro
dan Kecil (UMK)
sebagai ekonomi kerakyatan.
“Perekonomian
nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi
Metode Penelitian
dengan
Penelitian
prinsip kebersamaan, efisiensi
merupakan
berkeadilan,
berkelanjutan,
Paradikmatik
berwawasan
lingkungan,
kemandirian,
serta
menjaga kemajuan
dengan
keseimbangan dan
kesatuan
ekonomi nasional”. “….efisiensi
berkeadilan,
…”
makna
tujuan
ini
dipandang
sebagai
penelitian
ini, hukum
Hermeneutik
terutama didasarkan atas bahanbahan hukum bersifat normatifpreskriptif,
yang
dilengkapi
didukung
dengan
dan fakta
kemasyarakatan bersifat empiris-
Pasal 33 ayat (4) terdapat, dan
hukum
asas
deskriptif. Pembahasan
pesan
Dalam rangka mewujudkan
dijadikan
keadilan sosial, salah satu jabaran
sumber hukum kebijakan ekonomi
diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD
Pemerintah. Dalam konteks ini,
1945.
lembaga
waralaba
perekonomian
nasional
dengan UMK juga harus dijalankan
kesejahteraan
sosial
berdasarkan
efisiensi berkeadilan. Makna dan
konstitusional
yang
kemitraan prinsip
efisiensi
berkeadilan.
arti
Perumusan Masalah Permasalahan
Salah
satu
penerapan
asas
prinsip dan adalah efisiensi
berkeadilan
dimaksud
adalah
pelaksanaan
perekonomian kesejahteraan
dan
dalam
pencapaian
penelitian ini adalah bagaimana
didasarkan
upaya hukum penataan waralaba
berkeadilan. Wujud dari efisiensi
sebagai pola kemitraan berbasis
berkeadilan
asas efisiensi berkeadilan terhadap
mewujudkan iklim usaha yang adil,
pada
sosial
efisiensi
ini
kondusif dan berdaya saing.
adalah
Kemitraan
UMK
dengan
menguntungkan
pengusaha
waralaba yang ada saat ini masih
besar.
didasarkan
Seharusnya kemitraan yang
pada
Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
dibangun
tentang Kemitraan dan Peraturan
sebagaimana
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
tentang
2008 tentang UMK Pasal 2 yang
Waralaba.
Kedua
adalah
kemitraan
dinyatakan
Peraturan Pemerintah ini masih
menyatakan
menggunakan
Undang-Undang
efisiensi berkeadilan dan Pasal 26
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
tentang pola kemitraan. Dengan
Kecil sebagai dasarnya (Konsideran
uraian di atas maka kemitraan
pada bagian Mengingat), padahal
antara UMK dan Pengusaa Besar
Undang-Undang ini pada saat ini
pada
sudah
dinyatakan
mencerminkan pasal 2 Undang-
tidak berlaku lagi, sebagaimana
Undang Nomor 20 Tahun 2008.
dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-
Dengan
Undang Nomor
kerakyatan yang berbasis efisiensi
dicabut
dan
20 Tahun 2008
UMK
dalam
saat
kata
berasaskan
ini
belum
lain,
ekonomi
tentang Usaha Mikro, Kecil dan
berkeadilan
belum
Menengah
terimplementasikan
secara
(UMK).
Dengan
latar
belakang tersebut maka;
normatif.
1. Ketentuan kemitraan belum sepenuhnya
mencerminkan
Padahal
seharusnya
Prinsip efisiensi berkeadilan yang seyogyanya menjadi roh dan motor
hubungan yang berkeadilan
penggerak bekerjanya
antara
yang dibangun. Dalam pengertian
pengusaha
besar
dengan UMK
ini
2. Ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal
8
Peraturan
kemitraan
adalah
kemitraan
yang
dibangun
kemitraan
yang
mengedepankan
asas
Pemerintah Nomor 42 Tahun
keseimbangan
2007 masih mencerminkan
kesempatan yang sama
prinsip
pengusaha besar dan UMK.
kapitalis
yang
dan
keadilan, pemberian antara
Praktik
yang
berlangsung
sebagai perangkat hukum untuk
dewasa ini, UMK sebagai Franchise
memberikan perlindungan hukum
belum mendapatkan posisi yang
bagi UMK tidak berjalan efektif.
seimbang dengan franchisor. Bukti
Sebagai
signifikan dapat dilihat sehari-hari
kecurangan
dewasa
waralaba Carrefour.
ini,
di
satu
sisi
pertumbuhan waralaba yang sangat
contoh terhadap
Dengan
pesat, menguasai pasar baik itu di
Pancasila
perkotaan maupun di pedesaan,
UUD
pada sisi lain UMK tidak mendapat
memperoleh
manfaat maksimal. Dengan kata
norma
lain,
Karenanya
sistem
waralaba
dalam
munculnya praktik
dicantumkannya
di
dalam
1945,
pembukaan
maka
Pancasila
kedudukan
dasar
sebagai
hukum Tata
positif. kehidupan
hubungan UMK sebagai Franchise
bernegara tidak hanya bertopang
dengan
dua
pada asas-asas sosial, ekonomi,
posisi yang lebih berpihak kepada
politik saja tetapi juga penyatuan
franchisor.
dengan keseluruhan asas melekat
franchisor
seperti
Artinya
UMK
masih
tersisih, tidak mampu bersaing dan
padanya,
perpaduan
tidak terlindungi. Dalam konteks
kultural,
religius
itu
kenegaraan
dapat
kerakyatan
dikatakan yang
ekonomi diharapkan
Perkembangan belakangan
waralaba
ini tampak berbau
dan
yang
asas
unsurnya
terdapat dalam Pancasila.
tumbuh pesat dalam kemitraan waralaba masih jauh dari harapan.
asas-asas
Pancasila
sebagai
pokok
kaidah negara yang fundamental mempunyai
kedudukan tertinggi
dan merupakan sumber dari segala
monopoli meski telah ada Undang-
sumber
hukum.
Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan
keadilan
sosial
mencakup
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
sosial,
ekonomi
dan
2008
maupun
berjalan
Nomor
5
Larangan Persaingan
Tahun Praktik Usaha
Undang-Undang 1999
tentang
Monopoli Tidak
dan Sehat
Jadi,
terpadu
diimplementasikan
asas politik
yang
harus
oleh
setiap
penyelenggara
negara
tingkat
maupun
pusat
rumusan
baik
di
daerah.
Rumusan
keadilan
sosial
sendiri,
yang
hakikat
merupakan asas sosial, ekonomi
kedudukan
dan politik dalam Pancasila secara
berbeda
formal dapat disimpulkan sebagai
pasalnya.
berikut:
Pembukaan UUD 1945 yang
a. Rumusan Pancasila sebagai Dasar
Negara
Indonesia yang
Republik
adalah
seperti
tercantum
dalam
Pembukaan
UUD
1945
alinea IV.
hukumnya dengan
pasalKarena
intinya
adalah
adalah
tidak
Pancasila tergantung
pada Batang Tubuh UUD 1945,
bahkan
sebagai
sumbernya. d. Pancasila dengan demikian
b. Pembukaan
UUD
berdasarkan
1945,
pengertian
dapat
disimpulkan
mempunyai hakikat, sifat,
ilmiah. merupakan Pokok
kedudukan
Kaidah
sebagai
Negara
yang
dan
fungsi
Pokok
Kaidah
Fundamental dan terhadap
Negara yang fundamental,
tertib
Indonesia
yang menjelmakan dirinya
macam
sebagai dasar kelangsungan
hukum
mempunyai
dua
kedudukan yaitu: 1) Sebagai
dasar
hidup tertib
hukum Indonesia tertinggi.
Indonesia
berkedudukan
yang
Agustus 1945. e. Pancasila
UUD
Republik
diproklamirkan tanggal 17
2) Sebagai tertib hukum c. Pembukaan
Negara
1945 dan
Pembukaan dengan
sebagai UUD
inti 1945,
demikian
berfungsi, selain sebagai
mempunyai
Mukadimah dari UUD 1945
yang kuat, tetap dan tidak
dalam kesatuan yang tidak
dapat diubah dan terlekat
dapat
pada kelangsungan hidup
dipisahkan,
berkedudukan suatu
yang
juga sebagai
bereksistensi
kedudukan
Negara
Republik
Indonesia.
3
berkeadilan
yang
dapat
mewujudkan Keadilan Sosial Bagi
Kelima hal penting di atas,
Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan
perlu diperhatikan dan menjadi
demikian,
pokok bahasan adalah huruf b,
berkeadilan
dimana terdapat dua hal penting
mutlak
dalam
peraturan
Pembukaan
UUD
1945,
asas
efisiensi
merupakan bagi
faktor
terbentuknya
perundangan
di
pertama sebagai sumber mutlak
Indonesia. Faktor mutlak di sini
untuk tertib hukum di Indonesia.
karena efisiensi berkadilan sebagai
Pengertian
jiwa
sumber
mutlak
ini
dari
keadilan
sosial
mengadung pengertian setiap sila
seluruh
dalam Pancasila menjadi sumber
karenanya ini merupakan faktor
hukum yang harus dipatuhi dan
konstitusional filosofis.
menjiwai. Asas
rakyat
bagi
Kedua efisiensi
berkeadilan
Indonesia
Indonesia,
tertib
adalah
hukum
tertib
hukum
sangat terkait dengan sila kelima,
tertinggi. Tertib hukum tertinggi
“Keadilan
Seluruh
adalah sumber hukum tertinggi.
Rakyat Indonesia”, merupakan asas
Sila Keadilan sosial bagi seluruh
ekonomi yang berkeadilan sosial.
rakyat
Tanpa
sumber tertib hukum tertinggi di
Sosial
adanya
beradilan
ekonomi
yang
Seluruh
Rakyat
Pengertian ini mengandung arah
dapat
dan pemikiran bahwa regulasi dan
tercapai. Untuk mewujudkan hal
kebijakan pemerintah baik pusat
tersebut
tubuh
maupun daerah di bidang sosial
diatur pada Pasal 33 ayat (4) UUD
dan ekonomi harus berdasar dan
1945. Salah satu perintah Pasal 33
menjiwai
ayat (4) ini adalah asas efisiensi
seluruh rakyat Indonesia, tanpa hal
Indonesia
3
tidak dalam
mungkin batang
http://Hukum online.com/2012/01/pokok-pokok-pikiranyang-terkandung.html diakses tanggal 15 April 2013
sosial
merupakan
Keadilan
Bagi
bidang
Indonesia
maka
Sosial
sosial
Bagi
dan
keadilan
ekonomi.
sosial
bagi
ini maka regulasi atau kebijakan tersebut
sangat
bertentangan
dengan UUD 1945. Implikasinya
adalah
regulasi
atau
kebijakan
tersebut harus dibatalkan. Asas
efisiensi
yang
menjadi
tujuan
tetapi
kemakmuran orang banyak.
berkadilan
Pancasila menurut bentuk
sebagai asas sosial dan ekonomi
dan
yang
mewujudkan
hukum dan sumber hukum tertinggi
keadilan sosial dan ekonomi harus
yang selanjutnya dapat dikaitkan
menjadi
dengan bentuk dan sifat Keadilan
bertujuan
sumber
penyelenggara membuat
bagi
negara
kebijakan
untuk
di
sifatnya
sosial
bagi
merupakan
seluruh
dasar
rakyat
bidang
Indonesia. Bentuk keadilan sosial
sosial dan ekonomi sebagaimana
berarti negara harus memberikan
Pasal 2 huruf d Undang-Undang
hak sosial dan ekonomi yang sama
Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMK
untuk
menyatakan
memperoleh kesejahteraan hidup.
UMK
berasaskan
efisiensi berkeadilan. Kebijakan dengan
semua
orang
dalam
Hak sosial dan ekonomi sangat
kemitraan
waralaba
terkait
dengan
human
security
boleh
yang menurut Dewi Fortuna Anwar
terlepas dari pemikiran pokok di
mengenai kebutuhan dasar yang
atas. Asas efisiensi berkeadilan
terjabar dalam human security.
harus
hukum
Dewi Fortuna Anwar berpendapat,
melakukan
“Human security and human rights
kemitraan sebagai implikasi pokok
are two sides of the same coin.
dari implementasi asas efisiensi
Human
berkeadilan,
grouped
menjadi
tertinggi
di
sumber
dalam
karenanya
implementasi sebagai
tidak
UMK
keadilan
landasan
sosial
konstitusional
filosofis dijabarkan dalam keadilan berinvestasi,
keadilan
berusaha
dan keadilan bersaing. Tiga bentuk keadilan
ini
keadilan
sosial
sangat
menjiwai
sehingga
bukan
kemakmuran orang per oranglah
rights into
are
generally
four
major
categories, namely civil, political, social and economic rights.4 Human security merupakan jaminan hak-hak asasi 4
manusia
Dewi Furtuna Anwar, Human Security: An Intratable Problem in Asia, dalam Muthiah Algappa (ed), Asian Security Order: Instrumental and Normantive Features, Stanford: Stanford University Press, 2003, hlm. 537
seperti hak sosial dan ekonomi
kelima adalah “Keadilan sosial bagi
yang harus diperoleh sama oleh
seluruh
setiap
Sebaliknya
bukan
termasuk di Indonesia. Keadilan
kesejahteraan
untuk
sosial sebagai bentuk jaminan hak-
orang. Keadilan sosial merupakan
hak asasi manusia yang mendasar
implementasi sifat hak ekonomi
dan
dan sosial untuk seluruh rakyat
orang
di
suatu
penegakan
negara
hukum
(a
guarantee of fundamental human rights,
and
law
enforcement)5
rakyat
Indonesia.
Indonesia” jaminan orang
Jaminan
ini
per
juga
bersifat mutlak, jadi tidak boleh
Jaminan hak ekonomi dan sosial
ada
yang menjadi sifat dasar dalam
mengurangi hak ekonomi dan sosial
penegakan hukum keadilan sosial.
yang terkandung dalam keadilan
Jaminan ini harus diberikan bagi
sosial tersebut.
setiap
rakyat
Indonesia
tambahan
yang
bisa
untuk
menjamin kesejahteraan rakyat.
Makna dan Tujuan Asas Efisiensi
Jaminan hak ekonomi dan sosial
Berkeadilan Menurut Peraturan
rakyat tersebut dirumuskan dalam
Perundang-undangan
efisiensi berkeadilan.
Pokok
Rumusan
efisiensi
pikiran
Pembukaan
UUD
berkeadilan dalam Pasal 33 ayat
menempatkan
(4)
“Keadilan
UUD
1945
merupakan
1945 sila
sosial
dalam
bagi
yang kelima, seluruh
pengewejantahan dari jaminan hak
rakyat Indonesia” sebagai sumber
ekonomi dan sosial yang harus
hukum
diperoleh rakyat sebagai bentuk
pengewejantahan hak ekonomi dan
jaminan
sosial dari keadilan sosial sebagai
kesejahteraan
rakyat
tertinggi
untuk
dan
bukan untuk orang perorang tetapi
wujud
mencapai
untuk seluruh rakyat Indonesia.
kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Karena itu ditegaskan dalam sila
Indonesia. Pemahaman tentang makna
5
Roland Paris, “Human Security:Paradigm Shift or Hot Air”, International Security, 26 (2), 2001, hlm. 91
efisiensi
berkeadilan
Undang-Undang
belum
dalam banyak
dibahas.
Efisiensi
merupakan
berkeadilan
dasar
dalam
sisi diketahui regulasi kemitraan antara
UMK
dengan
waralaba
pembentukan Undang-Undang yang
belumlah
merupakan
efisiensi berkeadilan sebagai dasar
implementasi
hak
menempatkan untuk
asas
ekonomi dan sosial yang bertujuan
hukum
membentuk
untuk mencapai keadilan sosial
kemitraan UMK dan menengah dan
bagi seluruh rakyat Indonesia.
regulasi
berkenaan
dengan
Para perumus amandemen
waralaba juga tidak menjadikan
ke-empat UUD 1945 menempatkan
efisiensi berkeadilan sebagai dasar
efisiensi berkeadilan dalam Pasal
hukumnya.
Oleh
33 ayat (4) pada Bab XV tentang
regulasi
berkenaan
“perekonomian
nasional
dan
kemitraan
dan
kesejahteraan
sosial”.
Asas
menjadikan efisiensi berkeadilan
yang
sebagai
dasar
bagi
tersebut
berimplikasi
efisiensi
berkeadilan
merupakan
dasar
karena
kedua dengan
waralaba hukumnya,
tidak hal
kemitraan
pembentukan perundang-undangan
yang diharapkan tidak berjalan
di
dan
sebagaimana diharapkan atau tidak
ini
tercapai. Atau dengan kata lain,
Undang-Undang
kurang dapat mewujudkan iklim
Nomor 25 Tahun 2007 tentang
usaha yang adil, kondusif dan
Penanaman modal dan Undang-
berdaya saing.
bidang
ekonomi
perdagangan,
dalam
terbentuknya
hal
Undang Nomor 20 Tahun 2008
Dalam rangka mewujudkan
tentang UMKM adalah hal yang
landasan
sudah
dilakukan
ekonomi dan sosial dalam setiap
sebagai perwujudan pelaksanaan
regulasi di bidang ekonomi dan
amanat UUD 1945.
sosial
seharusnya
Kemitraan waralaba
filosofis
diperlukan
hak
perubahan
UMK
dengan
mendasar di dalam bidang regulasi
merupakan
bagian
ekonomi
kebijaksanaan bertujuan
juridis
pemerintah
agar
UMK
dan
sosial
khususnya
yang
berkenaan dengan kemitraan UMK
dapat
dengan waralaba yang tepat sesuai
berkembang dan maju. Pada satu
dengan asas efisiensi berkeadilan.
Tujuan Asas Efisiensi Berkeadilan Pada usaha waralaba, faktor
Indonesia
bagi
waralaba
Kerpentingan
asing. nasional
hukum investasi menjadi acuan
dimaksudkan di sini adalah bahwa
penting untuk menentukan berhasil
investasi
atau tidak suatu waralaba dalam
tunduk dengan asas dan tujuan
bermitra dengan UMK. Kesempatan
investasi. Salah
berinvestasi berdasarkan Pasal 4
tujuan investasi adalah “efisiensi
ayat (2) huruf a Undng-Undang
berkeadilan”6
Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan,
dan tujuan efisiensi berkeadilan
“Memberi perlakuan sama bagi
adalah
penanam modal dalam negeri dan
kondusif dan berdaya saing.
penanam
modal
asing
memperhatikan
dengan
kepentingan
nasional”
waralaba
asing
harus
satu asas dan
Inti dasar maksud
iklim
usaha
yang
Kekuatan
adil,
ekonomi
terbanyak adalah kelompok UMK. Artinya, kehadiran waralaba modal
Pesan
terkandung
dalam
asing
di
Indonesia
perlu
ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a
mempertimbangkan
di
UMK. Dengan demikian waralaba
atas
menegaskan
bahwa
Indonesia tidak diskriminatif dalam
beroperasi
memperlakukan
menciptakan
negeri
investor
maupun
menandaskan yang
asing
berasal Indonesia
Hal
dari
di
Indonesia
iklim
usaha
adil,
kondusif dan berdaya saing, bila
waralaba
tercapai maka akan lahir apa yang
Indonesia
dinamakan
dengan
berkadilan.
Salah
investor tetap
di
ini
bahwa
beroperasi
dalam
kelompok
asing.
menerima
investasi satu
cara
investasi
berkeadilan
adalah
kehadiran waralaba. Namun yang
kemitraan
antara
dengan
perlu
waralaba secara menguntungkan
diperhatikan
bahwa
kehadiran waralaba adalah harus memperhatikan
UMK
(mutual partnership)
kepentingan
nasional Indonesia. Apa
yang
tersirat
pada
pengertian kepentingan nasional
6
Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Pada
praktiknya
hukum
Pertama,
investasi dari sejumlah perundang-
sebagai
undangan
pembangunan model
untuk
mencapai
kesejahteraan
sosial
Pemerintah Indonesia justru tidak
sering
mengalami
mengarah kepada ketentuan Pasal
pertentangan, pro dan kontra dari
3 huruf f dan Pasal 4 ayat huruf a
berbagai
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
pembangunan ekonomi kadangkala
2007. Fakta hukum itu terbukti
dilakukan untuk mencapai sebuah
dengan lahir Peraturan Pemerintah
kesejahteraan rakyat, akan tetapi
Nomor 42 Tahun 2007 khususnya
pembangunan
Pasal
sebagai
3
yang
dan
dibuat
Pasal
8
oleh
pada
sebuah
aspeknya.
acapkali
salah
praktiknya UMK tidak bisa bermitra
munculnya
dengan waralaba asing.
pembangunan
satu
kemiskinan
proses Bahwa
dianggap sumber karena acapkali
Investasi kerakyatan adalah
menimbulkan korban. Pada titik
sesuai dengan petunjuk mengenai
krusial inilah maka kajian hukum
Demokrasi Ekonomi dan masalah
dan pembangunan menjadi sangat
Keadilan Sosial lebih rinci dapat
relevan mengingat bahwa kajian
terbaca dalam GBHN antara lain :
ini diperlukan untuk menganalisis
"Keseluruhan semangat, arah, dan
sekaligus menelaah permasalahan
gerak pembangunan dilaksanakan
pembangunan
sebagai pengembangan semua sila
Hukum menjadi hal yang sangat
Pancasila secara serasi dan sebagai
utama ketika tuntutan keadilan
kesatuan yang utuh, yang meliputi
atas
: " Oleh karena itu, inti dasar dari
dipertanyakan oleh rakyat. Hukum
investasi
harus menjadi tulang punggung
kerakyatan
adalah
dari
hasil-hasil
sisi
pembangunan
keadilan sosial yang ingin dicapai.
dalam
Pencapaian
dilakukan di negeri ini.7
ini
sangat
terkait
hukum.
pembangunan
yang
dengan kajian terhadap hukum dan pembangunan ekonomi sekurangkurangnya beberapa hal:
disebabkan
oleh
7
Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development, Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia”, Pidato Ilmiah pada Dies Natalies Universitas Indonesia ke-56, 2006.
Masalah ketidakadilan pada
statement. Every decision,
pembangunan yang dilaksanakan
too is substantive product
pada masa orde baru menjadi
of the legal system, as is
salah satu penyebab kegagalan
every doctrine announced in
pembangunan
court,
orde
memunculkan Indonesia.
baru
yang
reformasi
di
Pada harus
mampu
menciptakan
keadilan,
dimana
pengadilan-pengadilan
enacted
by
legislature, or adopted by agency government”9
dasarnya
pembangunan
or
Dalam investasi
kaitan
dengan
berkeadilan,
peran
harus
perundang-undangan adalah sangat
berperan dapat bertindak secara
penting dimana Indonesia harus
adil terhadap sengketa-sengketa
mampu
yang diajukan oleh masyarakat8
peraturan
Kedua,
substansi
hukum,
Friedman menyatakan: ”the
second
mampu
menciptakan perundangan mendorong
peningkatan type
of
sebuah
ekonomi.
yang
terciptanya pembangunan
Munculnya
Undang-
component can be called
Undang Nomor 25 Tahun 2007
substantive.
tentang Penanaman Modal. Dengan
These
are
actual product of the legal
asasnya
system-what the judges, for
diharapkan mampu menciptakan
example: actually say and
iklim berinvestasi yang kondusif
do.
bagi
Substance
naturally, proposition
includes,
enough, referred
those to
“efisiensi
pemodal
untuk
asing
bersedia
modalnya
di
berkeadilan”
khususnya
menanamkan
Indonesia
inilah
legal rules; realistically, it
merupakan wujud dari investasi
is also includes rules which
berkadilan.
are not written down, those
Praktik investasi diharuskan
regulaties of behavior that
baik usaha mikro, kecil, menengah
could be reduces to general
9
Friedman, Lawrence M, Introduction to American Law, WW Norton and Company, New York, 1984., hlm. 87 8
Ibid
maupun
besar
tunduk
pada
untuk mencapai konstruksi hukum
ketentuan Nomor 25 Tahun 2007
investasi yang diterapkan dapat
dan
memberikan iklim usaha yang adil,
Undang-Undang
Nomor
20
Tahun 2008 Salah satu bentuk asas
kondusif
yang diterapkan terkait dengan
Keadilan
praktik
menjadi
investasi
adalah
asas
dan
berdaya
investasi kebutuhan
asing. tersebut
bagi
suatu
efisiensi berkeadilan. Jika tidak,
negara seperti Indonesia ini yang
hal tersebut bertentangan dengan
hidup
ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD
masyarakat global yang terbuka
1945.
dan Prinsip dasar tertuang dalam
berada
di
transparan.
melakukan
tengah-tengah Karena
investasi
yang
dimaksud
Pasal 33 ayat (4) di atas menjadi
bukan saja investor dalam negeri
dasar
peraturan
saja, tetapi juga investor asing
Indonesia
yang
untuk
semua
perudang-undangan yang
di
berhubungan
dengan
memang
perlakuan
harus
diberikan
sesuai
tipe
perkonomian nasional. Maksud dan
karakteristik usaha dan
tujuan efisiensi berkadilan adalah
modal
“investasi berkeadilan” Sebab inti
ditamankan.
dasar dari perekonomian adalah investasi,
oleh
investasinya
karena
dahulu
itu harus
usaha
dan berapa
yang
ingin
Pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah, baik tingkat
provinsi
maupun
menunjukkan rasa keadilan dan
kabupaten/kota terkesan lamban
bersamaan. Setelah hal maksud
mengantisipasi
tercapai selanjutnya tujuan ada
waralaba.
efisiensi
waralaba asing berkembang dari
berkeadilan
kesempatan merupakan
dan
berinvestasi peregerakan
modal
Setelah
perkotaan barulah
perkembangan
sampai
keberadaan di
pemerintah
pedasaan berupaya
dari satu tempat ke tempat lain
membuat aturan untuk melakukan
atau satu negara ke negara lain.
tindakan,
Keadilan
investasi
merupakan langkah awal investasi
pembatasan
misalnya jumlah
melakukan gerai
yang
dimiliki waralaba. Satu hal yang
paling kurang berpihak kepada asas
Kementrian Usaha Mikro, Kecil dan
efisiensi
Menengah yakni:
berkeadilan
adalah
ternyata Peraturan Pemerintah No. 42
Tahun
2007
diperbaiki
tidak
dan
tidak
1. Usaha
Kecil
pernah
integral
pernah
merupakan
sebagai
dunia
bagian
usaha
kegiatan
yang
ekonomi
disesuaikan dengan asas efisiensi
rakyat mempunyai kedudukan,
berkeadilan.
potensi dan peran yang strategis
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 berdasar UndangUndang
Nomor
tentang
usaha
9
Tahun kecil.
untuk
mewujudkan
struktur
perekonomian nasional
1995
2. Demokrasi ekonomi.
Dalam
Undang-Undang
Nomor
9
konsideran huruf c Undang-Undang
Tahun 1995 telah dicabut dan
Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha
dinyatakan tidak berlaku dengan
kecil berbunyi,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
“dalam Pembangunan Nasional,
2008. Perubahan ini hendaknya
Usaha
diikuti dengan perubahan pada
Kecil
integral
sebagai
dunia
usaha
bagian yang
Peraturan
Pemerintah
No.
42
merupakan kegiatan ekonomi
Tahun 2007. Hal tersebut adalah
rakyat mempunyai kedudukan,
sesuai dengan asas hukum apabila
potensi
dan
yang
ada undang-undang baru, maka
strategis
untuk
mewujudkan
undang-undang lama sudah tidak
peran
struktur perekonomian nasional yang
makin
berdasarkan
berlaku lagi.
seimbang
Berdasarkan uraian di atas
demokrasi
bahwa nilai demokrasi ekonomi
ekonomi”
yang
Tersirat dalam konsideran
berujung
berkeadilan
dan
pada
efisiensi
pada
akhirnya
ini terdapat dua hal penting yang
mencapai
perlu
Pemerintah,
Artinya setiap orang memiliki hak
Kementerian
untuk berinvestasi dalam jumlah
Perdagangan dan Ekonomi Kreatif,
dan porsi menurut aturan yang
diperhatikan
khususnya
telah
investasi
ditetapkan.
berkadilan.
Dengan
demikian,
persyaratan
ekspansi
2. Mengembangkan
waralaba asing yang beroperasi di
industrialisasi
Indonesia dapat dibatasi, sehingga
terarah, baik industri yang
UMK bisa berkembang tetapi tidak
beroreintasi ekspor maupun
terlindasi
pasar dalam negeri.
dengan
ekspansi
waralaba di Indonesia. Pelaksanaan berkeadilan
yang
3. Meningkatkan investasi
sebagai
bentuk
prasyarat untuk tujuan efisiensi berkeadilan dibutuhkan konsepsi ekonomi kerakyatan yang harus diiimplementasikan
dalam
kemitraan UMK terhadap waralaba. Maka dasar atau fondasi yang harus
produk
lebih
kualitas barang-barang
ekspor agar makin banyak memenuhi eco labeling. 4. Mengembangkan produktivitas terus menerus. 5. Penurunan
tingkat
inflasi
dan tingkat bunga modal. 6. Memperbaiki
kondisi
yang
ada di setiap regulasi berkenaan
lebih
dengan
masuknya investasi asing.
UMK
dengan
warabala
adalah efisiensi berkeadilan.
7. Mengurangi
Pertimbangan penting bagi para perumus ekonomi kerakyatan untuk
mencapai
berkeadilan.
investasi
Pertimbangan
menarik
yang
Pertimbangan kedua dalam mencapai efisiensi
ekonomi
kerakyatan,
berkadilan
mencapai
pasar bebas sebagai berikut:
sebagai berikut:
penyakit
hambatan-
hambatan infrastruktur.10
harus diperhatikan adalah doktrin 1. Menyembuhkan
bagi
investasi
untuk berkadilan
a. Transparansi
ekonomi biaya tinggi yang
b. Non-diskriminasi
antar
masih melekat hingga saat
sumber ekonomi
ini, baik akibat birokrasi
c. Perlakuan nasional
yang lamban dan korup yang
d. Rangsangan investasi
terjadi dalam pelaksanaan
e. Persyaratan kinerja
investasi. 10
Santosa Sembiring, Opcit, hlm. 45
f. Penyelesaian sengketa
UMK dengan waralaba dari sudut
g. Penghindaran
hukum
pajak
berganda
investasi
adalah
persyaratan yang diberikan oleh
h. Perilaku investor
waralaba.
i. Penghapusan
merupakan
rintangan
modal asing
waralaba
j. Penyelesaian
Unsur
persyaratan
perilaku yang
investor
harus
dipenuhi.
sengekta
Jika tidak, selanjutnya tidak akan
Penanaman Modal Asing
ada rangsangan bagi para investor
melalui
untuk menginvestasikan dana di
lembaga
arbitrase11
bidang usaha waralaba. Hal ini
Dua pertimbangan di atas
menyangkut
kelangsungan
hidup
sudah cukup jelas khususnya bagi
usaha waralaba itu sendiri. Dalam
penyelenggara
kaitannya
negara.
mengarahkan
Untuk investasi
dengan
berkeadilan, apakah UMK harus
berkeadilan, Pemerintah Indonesia
terlebih
menfokuskan
pada
persyaratan
pertimbangan
hukum
namun
hal
yang
sepuluh di
atas,
pokok
terpenting
adalah
hukum
berkenaan
dan
pertimbangan dengan
rangsangan investasi dan perilaku investor. Kedua hal ini merupakan aspek
kritis
diperhatikan investasi
yang terkait
harus
memenuhi
seperti
apa
dalam
waralaba
tersebut,
sebaliknya,
usaha
yang usaha
ataukah
waralaba
itu
sendiri yang harus tunduk dalam asas efisiensi berkeadilan. Hubungan hukum investasi khususnya investasi berkeadilan. Terlihat
untuk
efisiensi
menuju efisiensi berkeadilan.
dahulu
dipersyaratkan
dengan
berkeadilan
investasi
sekali,
dikesampingkan.
bahwa
asas
berkeadilan Pengesampingan
Dua aspek kritis di atas
ini terlihat dengan jelas dalam
sering menjadi penghambat dalam
substansi Pasal 3 dan Pasal 8
implementasi kemitraan
Peraturan Pemerintah Nomor 42
antara
Tahun 2007 yang tidak sama sekali 11
Ibid., hlm. 5
memperhatikan unsur kepentingan
UMK. Justru sebaliknya, melakukan
kesejahteraan rakyat dan keadilan.
investasi dalam waralaba harus
Untuk
memenuhi persyaratan hanya bisa
berkeadilan di Indonesia, perlu
dipenuhi
dilihat
oleh
menengah
pengusaha
dan
merupakan
kelas
besar.
bentuk
persoalan
mengetahui yang
Pemerintah
berikut ini:
adanya
1. Peranan
investasi hal
penting
vital
negara
(pemerintah) pokok
sebenarnya,
Indonesia
beberapa
Ini
ketidakadilan berinvestasi. Untuk
tercapai
harus
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, negara yang
memainkan sangat
peranan
penting
berpijak penuh pada ketentuan
sistem
ekonomi
Pasal 33 ayat
dengan
menerapkan
(4)
UUD 1945,
dalam
kerakyatan efisiensi
kemitraan UMK dengan waralaba
berkeadilan
sehingga usaha waralaba menganut
tercapainya
investasi berkeadilan. Tujuan akhir
berkeadilan.
mewujudkan iklim usaha yang adil,
tidak hanya terbatas sebagai
kondusif dan berdaya asing tidak
pengatur
hanya tingkat perkotaan bahkan
perekonomian,
pada tingkat pedesaan. Segenap
pemerintah membuat sejumlah
pilar
ekonomi
regulasi
mengimplementasikan
ekonomi
undangan
kerakyatan sehingga
yang
sebenarnya
dengan
tujuan investasi
Peranan jalannya
dan
negara roda tetapi
perundangan-
bersifat
erkonomi
yakni Undang-Undang Nomor 25
setiap
orang
saling
Tahun 2007 dan Undang-Undang
dan
bukan
saling
Nomor
membantu mematikan.
20 Tahun 2008 dan
turunannya. Tujuannya adalah
Namun demikian, hal itu
untuk
menjamin
investasi
adalah hanya sebatas cita-cita dan
berkeadilan. Artinya tidak satu
rumusan yang dibuat ahli hukum
usaha
ekonomi baik di dalam negeri
pasar
maupun
memberikan kesempatan yang
luar
menghendaki
negeri
yang
tercapainya
sama
saja
yang
tetapi kepada
menguasai
juga usaha
harus lainnya
seperti UMK untuk juga tumbuh
didasarkan
dan
pertumbuhan,
berkembang
kemakmuran senantiasa
lebih
agar
atas
pemerataan,
dan
stabilitas,
masyarakat
melainkan
diutamakan
partisipasi, dan keberlanjutan.
daripada
kemakmuran
seorang,
dan
agar
orang tampuk
atas
3. Mekanisme
keadilan,
alokasi
perencanaan
melalui
pemerintah,
produksi tidak jatuh ke tangan
mekanisme
pasar,
dan
orang
kerjasama
(kooperasi)
dan
seorang,
memungkinkan
yang
ditindasnya
kemitraan (partnership)
rakyat banyak oleh segelintir
Mekanisme alokasi dalam sistem
orang yang berkuasa
ekonomi
2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan,
partisipasi,
dan
keberlanjutan. Tidak bahwa
jika
mengabaikan bersifat
dipahami
hidup
atas mekanisme pasar. Tetapi
cenderung
mekanisme pasar bukan satu-
sistem tidak dalam
hajat
ekonomi
pasar.
kerakyatan
menguasai
orang banyak, tetap di dasarkan
efisiensi
anti
dalam
yang penting bagi negara dan
dikatakan
sistem
kerakyatan
kecuali
untuk cabang-cabang produksi yang
benar
kerakyatan,
dan
satunya.
Selain
melalui
Efisiensi
mekanisme pasar, alokasi juga
ekonomi
didorong
untuk
melalui
mekanisme
hanya perspektif
diselenggaran usaha
bersama (koperasi). Mekanisme
jangka pendek dan berdimensi
pasar
keuangan, melainkan dipahami
kemitraan
secara komprehensif dalam arti
seperti dua sisi dari sekeping
memperhatikan
mata uang yang sama dalam
kualitatif
baik
dan
keuangan
dan
maupun
aspek
aspek
kuantitatif, non-keuangan, kelestarian
lingkungan.
Politik
kerakyatan
memang
ekonomi tidak
dan
mekanisme
koperasi dapat
serta
diibaratkan
alokasi
sistem
ekonomi kerakyatan. 4. Pemerataan penguasaan faktor produksi.
Amanat penjelasan Pasal 33 UUD
Pemerintah
1945,
kabupaten/kota tidak akan perlu
dan
penyelenggaraan koperasi
ekonomi
pasar
dalam
sistem
kerakyatan
harus
provinsi
melahirkan
maupun
peraturan
dan/atau
provinsi peraturan
dilakukan dengan terus menerus
kabupaten/Kota
melakukan
penataan
membatasi ekspansi usaha warabala
kelembagaan, yaitu dengan cara
untuk tidak mematikan UMK yang
memeratakan penguasaan modal
sebelumnya sudah berkembang.
atau
faktor-faktor
yang
inti
produksi
Efisiensi berkeadilan tidak
kepada segenap lapisan anggota
mungkin akan dapat tercapai, jika
masyarakat. Proses sistematis
tidak dibangun
untuk
baik antara UMK dengan warabala.
mendemokratisasikan
penguasaan produksi kedaulatan
atau
kemitraan
yang
faktor-faktor
Salah satu syarat pokok untuk
peningkatan
dipenuhi
ekonomi
rakyat
dibutuhkan
reformasi
kemitraan UMK dengan waralaba.
inilah yang menjadi substansi
Reformasi
sistem ekonomi kerakyatan.
pencapaian efisiensi berkeadilan
Empat hal di atas harus
yang
kemitraan
bertujuan
diimplementasikan
dalam
diimplementasikan secara terpadu
bentuk investasi berkeadilan. Oleh
dan
karena
terarah,
khususnya
peran
itu,
hukum
investasi
pemerintah vital sebagai regulator
didasarkan pada Undang-Undang
ekonomi kerakyatan yang sudah
Nomor 25 Tahun 2007 tentang
tidak boleh lagi membuat ataupun
investasi
melahirkan
pendukung dalam proses kemitraan
satu
perundang-undangan
peraturan dapat
kemitraan
UMK
Namun faktor pendukung itu hanya
khususnya dengan waralaba. Bila
bersifat teoritis hukum saja dengan
hal ini, diimplementasikan dengan
asas efisiensi berkeadilan.
baik
oleh
Pemerintah
Pusat,
UMK
Tetapi
khususnya Kementrian Perdagangan
efisiensi
dan
pernah
Ekonomi
Kreatif,
maka
dengan
faktor
yang
menghambat
antara
merupakan
pada
berkeadilan
waralaba.
hakekatnya, itu
tidak
diimplementasikan
oleh
Pemerintah Indonesia. Walaupun
seharusnya keberadaan Peraturan
Pemerintah
sudah
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007
Peraturan
ditinjau secara keseluruhan dan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007,
bukan ditinjau dari pasal ke pasal.
tentang waralaba
Peninjauan
Indonesia
mengeluarkan
tetapi
dasar
kembali
Pemerintah
hukum Peraturan Pemerintah ini
Nomor 42 Tahun 2007 ini menjadi
sama sekali tidak menggunakan
penting, agar penerapan hukum
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
sesuai dengan ekonomi kerakyatan
2007 tentang investasi. Pahadal
dengan efisiensi berkadilan. Kalau
bidang usaha waralaba merupakan
tidak, maka kemitraan tersebut
bentuk investasi, karena waralaba
tidak akan tercapai sebagaimana
adalah
yang diharapkan khususnya untuk
investasi
menerapkan
maka
harus
Undang-Undang
mencapai keadilan berinvestasi.
Nomor 25 Tahun 2007. Karena memang semua dasar hukum dalam
Makna dan Tujuan Asas Efisiensi
Peraturan Pemerintah Nomor 42
Berkeadilan
Tahun
Hukum
2007
didasarkan
pada
KUHPerdata, dan Undang-Undang Penyaluran
Perusahaan
(Bedrijfs
1934
Reglementerings
Dalam hukum
Menurut prinsip
dasar
Dokrin
dasar
ilmu
ekonomi,
efisiensi
dapat
dijelaskan
Ordonantie 1934, Staatblads 1938
tataran
mikro
maupun
Nomor
ekonomi.
86);
Kedua
aturan
ini
memiliki sifat kapitalis. Dengan
Dalam
dan dari
makro
tataran
mikro
ekonomi, efisiensi adalah prinsip
demikian,
jika
ekonomi “dengan biaya tertentu
diterapkan
dalam
ekonomi
dapat dicapai hasil maksimal. Bila
kerakyatan
berkenaan
efisiensi
kondisi
berkeadilan
hal
justru
disebut
menjadi
faktor
tersebut
penghambat
ini
tercapai,
sebagai kondisi optima”
atau efisiensi dapat pula dikatakan
terhadap upaya kemitraan antara
sebagai
prinsip
UMK. Oleh karena itu, agar tidak
“dimana
dengan
menjadi
penghambat
sudah
maka
ekonomi hasil
tertentu
dapat
dicapai
minimal”.
dengan
biaya
12
hanya
orang
seorang
tetapi orang banyak.
Selanjutnya Sri-Edi Swasono menguraikan dimensi
macam-macam efisiensi
ekonomi
meliputi: (1) efisiensi statis (mampu
tidak
memproduksi
produk
meliputi/
Bahkan,
mencakup
luas ataupun berkeadilan
negara.
Efisiensi
berkaitan
dengan
liputan/cakupan
lebih
perorang.
Efisiensi
secara
dapat
menjamin
distribusional
(2)
efisiensi
(mampu
melayani
luas
daripada kegiatan ekonomi orang
nasional sesuai preferensi sosial optimal);
masyarakat
sosial
harus bahwa
kepentingan
masyarakat
struktur permintaan efektif yang
diabaikan
bahkan
mencerminkan
kerjasama sinergis antar anggota
distribusi
pendapatan adil);
yang (3)
ada
efisiensi
dan
dinamis
memberikan
dampak
kepada
ekspansi optimal untuk memenuhi
kaitan
tuntutan
ekonomi
prinsip
efisiensi
ekonomi
dimana
efisiensi
dan
kemajuan
masadepan).
Ketiganya
membentukkan “efisiensi
suatu
sosial”
penentuan social
(4) (melalui
indefference
curve yang rumit). efisiensi seperti dikemukakan atas efisiensi
di
ditransformasi
menjadi
sosial yang
liputannya
keseluruhan. ini,
sudah
tidak
bisa
benefit Dalam
maka
bila sekelompok
dikenal
berkeadilan, sosial
dicapai
masyarakat lagi
menjadi
lebih baik tanpa mengakibatkan orang lain lebih buruk.13 khusus,
Dalam tataran makro, maka
melalui
masyarakat, orang perorang akan
(efisiensi yang dikaitkan dengan transformasi
tidak
akar
sejarah
Secara efisiensi
berkeadilan merupakan istilah SriEdi Swasono untuk mengangkat pasal 33 ayat (4)
hasil
amandemen UUD Dalam
1945.
penjelasannya
12
Lihat, Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas (Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), hlm.13
13
Sri-Edi Swasono, Naskah Ajar, No 36 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 13 Juni 2011)
disebutkan bahwa naskah asli yang
ekonomi nasional
diajukan
Indonesia.
badan
hanyalah dikhawatirkan
pekerja
MPR
“efisiensi”
yang
hukum Ekonomi Pancasila adalah
dapat
Pasal 33 UUD 1945 yang dilatar
olehnya
melumpuhkan
ayat
(1,
2,
3)
belakangi oleh
Landasan
jiwa
Pasal 33 UUD 1945. Alasan penting
UUD
terhadap
didukung/dilengkapi
hal
tersebut
karena
perkataan “efisiensi” saja dapat
1945
hanya
kepada pandangan “untung ekonomi.
Kata tersebut
merupakan
eksistensi
ekonomi
rugi”
kerakyatan
diri
sebagai
oleh
bahwa
prinsip-prinsip
efisiensi
diimbangi
dengan
keadilan,
terbingkai
dalam
sehingga satu
berkeadilan.15
dinamisasi
berkeadilan adalah asas
efisiensi
Asas
berkeadilan yang dilakukan oleh
pengelolaan sumber
Sri-Edi
harus
Swasono, dinamisasi
individu
ditransformasi
dua
kelompok
dua
nafas
sebagai kata majemuk efisiensi
efisiensi sosial yang merupakan dari
pasal-
Asshiddiqie menyebutkan
konsep
jati
dan
pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34.
diartikan sebagai efisiensi ekonomi yang berorientasi
pembukaan
efisiensi daya yang
mencapai
menjadi
akses
masyakat
ekonomis
dengan
dalam
pemerataan harga
yang
dan terjangkau,
serta
(kelompok kaya versus kelompok
bertitik
tolak
pada
nilai-nilai
miskin).14
moral
dan etika.16
Efisiensi
Ekonomi
Pancasila
pada
dasarnya adalah suatu solusi moral dan
politik
untuk
efisiensi
sama
sosial, yang
dengan diartikan
dekonstruksi
ekonomi
penindasan
menuju
rekonstruksi
14
berkeadilan
kolonial sistem
Lihat Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme (Jakarta; Yayasan Hatta, 2010); lihat juga Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan (Jakarta: UNJ Press, 2005).
15
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Buku Kompas, 2010). 16 Misalnya terlihat dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang menjelaskan asas efisiensi berkeadilan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.
dengan bagaimana ekonomi bisa
efisiensi
berkeadilan
dalam
dikelola dengan baik dan tepat
ekonomi
berangkat
dari
guna,
persaudaraan
sehingga
dapat
memberikan kesejahteraan kemakmuran Dalam
untuk filosofis
dan
dan
yang
kemudian
semua.17
dalam
salah
efisiensi
ekonomi
hanya berupa modal finansial dan
normatif: apa
modal manusia (human capital),
yang
baik
tetapi juga bentuk-bentuk modal
yang
harus
lainnya
dihindari
ilmu-ilmu
sosial,
yaitu
modal
sosial
(nilai-nilaikeutamaan),
konsep dasar
kerakyatan.18
membawa
diketemukandalam
dikembangkan
satu
berkeadilan, katagori modal bukan
yang
kebersamaan
implikasi
Ini
dari
dan
aspek
buruk,
apa
dilakukan
bukan
atau
semata-mata
dilihat dari aspek efisiensi. Lebih
dalam
lagi
Sri-Edi
modal kultural (kreativitas dan
Swasono
menafsirkan rumusan
estetika),
Muhammad
Hatta
33
1945 ”perekonomian
modal
intelektual
(teknologi dan informasi) modal
serta
spiritual (keyakinan dan
semangat).
UUD
sistem
ekonomi
disebut
juga
kerakyatan
sebagai
pemberdayaan masyarakat
upaya maksimal
banyak
dengan
bukan
hanya
koperasi,
sebagai
konsep
badan
usaha
juga
meliputi
Milik
Negara
dan
Badan Usaha Milik Swasta yang
Lebih tegas Hatta dan bahwa
kekeluargaan”
tetapi
BadanUsaha ketiganya
menyebutkan
asas
dengan memaknai perekonomian
berpegang pada asas produktifitas. Swasono
pasal
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
Efisiensi berkeadilan dalam
dalam
berdasar
harus usaha asas
bersama
disusun yang
kekeluargaan.
Perkataan “disusun” berarti tidak 17
Anwar Abbas dan Mukhaer Pakkana, Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqasyid al Syari'ah (Jakarta: Buku Kompas, 2010); lihat juga Harsya W Bachtiar, Menuju Indonesia yang Demokratis, Adil dan Pluralis (Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, 2002).
18
Mohammad Hatta, Pengembangan Usaha Kecil: Salah Satu Aspek Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Idayu, 1979). Lihat juga, Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas.
dibiarkan tersusun sesuai dengan kehendak dan selera pasar merupakan orang-orang
selera
yang
kelompok
kaya penentu wujud
Untuk upaya
mencapai
kemitraan
dengan pengusaha
asing
nasional.
diperlukan
upaya
cerminan
doktrin
Indonesia
yang
UMK
waralaba
dikuasai
pola-produksi dan pola konsumsi Usaha bersama
antara
usaha
(kebanyakan
tujuan
kemitraan
oleh
dan
besar)
reformasi UMK
di
merupakan
bidang
dengan
kebangsaan
waralaba. Menurut penulis, upaya
mengutamakan
reformasi dapat dilakukan dengan
rasa bersama, bergotong royong
dua cara:
saling
tidak
1. Upaya mendorong Pemerintah
mengutamakan
egoisme pribadi
Untuk Memperbaiki Peraturan
(self-interest),
mengemban
Pemerintah Yang Tidak sesuai
menolong,
solidaritas
antar
mengetengahkan yang
dalam
sesama mutualisme
bahasa
disebut
agama
ke-jemaah-an.
Sedangkan
“asas
kekeluargaan”adalah antara
sesama
saudara,
dengan Undang-Undang. Langkah
pertama
memperbaiki
pengaturan
kemitraan antara UMK dengan waralaba
adalah
budaya
Pemerintah
sebagai
Peraturan
mengemukakan
untuk
khusus
untuk
mendorong membuat
Pemerintah
mengatur
yang
kemitraan
pentingnya the brotherhood of
antara UMK dengan waralaba
men atau ke-ukhuwahan,
wujud
sehingga
peaceful-
investasi
dari
idealisme
coexistence antar seluruh
umat
sesama yang
dan
bhineka
namun tunggal-ika itu.19
berdasarkan
dapat
tercapai berkadilan efisiensi
berkeadilan untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Kehadiran Peraturan
19
Sri-Edi Swasono,”Keabadian Koperasi dan Kooperativisme”, dalam media Suara Pembaharuan, Senin, 11 Juli 2011
Pemerintah
yang
baru dapat memberikan arah kemitraan antara UMK dengan
waralaba
dapat
tercapai.
mudah Pencapaian
memberikan
koreksi
peraturan
antara UMK dengan waralaba yang
saling
menguntungkan.
antara
Upaya ini adalah sebagai upaya
perundangan
untuk memperbaiki kerancuhan
berkenaan dengan perlindungan
pengaturan
hukum UMK dengan waralaba.
waralaba,
Perlindungan
untuk menciptakan hubungan
hukum
sangat
UMK dan
dengan selanjutnya
penting karena dalam praktik
kemitraan
sekarang terdapat kerancuhan
menguntungkan
khususnya
partnership). Bentuk nyata dari
mengenai UMK
yang
mengatur
kemitraan
dengan
kelihatannya
antara
waralaba
upaya
yang
saling (mutual
hubungan
saling
yang
menguntungkan ini adalah UMK
kencenderungan
dapat menjadi supplier usaha
regulasi berpihak kepada usaha
waralaba
sehingga
waralaba.
Hal
terbukti
hubungan
saling
ketentuan
Pasal
dan
Hubungan
ini
ini 3
8
tercipta
bergantung.
yang
memang
Peraturan Pemerintah Nomor
harus
42
yang
menerus dengan tujuan fondasi
kedudukan
ekonomi Indonesia bisa kuat
Tahun
2007
memperlemah waralaba
beroperasi
di
dikembangkan
dan menciptakan pertumbuhan
perkotaan maupun di pedesaan,
ekonomi
sehingga
diharapkan.
mengganggu
terus
sebagaimana
kelangsungan hidup UMK yang
2. Upaya
Pengajuan
Pengujian
sudah ada di perkotaan dan
Materi
Terhadap
Peraturan
pedesaan tersebut.
Pemerintah Nomor 44 Tahun
Dorongan Pemerintah Indonesia
1997 dan Peraturan Pemerintah
mengeluarkan
Nomor 42 Tahun 2007
Peraturan
Pemerintah tentang kemitraan
Upaya pengujian dua Peraturan
UMK dengan waralaba maka
ini diuji dengan asas efisiensi
diharapkan memberikan ruang
berkeadilan
gerak sama dan saling bermitra
Undang Nomor 25 Tahun 2007
dalam
Undang-
tentang investasi dan Undang-
mempertimbangkan
Undang Nomor 20 Tahun 2008
ekonomi
tentang usaha mikro, kecil dan
berkembang di satu wilayah
menengah.
atau
didasarkan
Pengujian karena
kedua
yang
kekuatan
sudah
pedesaan.
dan
Kekuatan
ekonomi dimaksud itu adalah
Peraturan Pemerintah apakah
UMK.
Peraturan Pemerintah Nomor
rapuh, kurang mampu bersaing
44
karena
Tahun
kemitraan
1997
tentang
dan
Kekuatan
UMK
ditunjang
sangat dengan
Peraturan
manajemen yang kurang tepat
Pemerintah Nomor 42 Tahun
serta sumber pembiayaan yang
2007 tentang warabala tidak
kurang.
Masuknya
satupun pasal yang membahas
waralaba
ke
berkenaan
pedesaan
efisiensi
usaha
wilayah justru
atau kurang
berkeadilan. Padahal efisiensi
menguntungkan bagi UMK.
berkeadilan sudah jelas-jelas
Dengan diundangkan Undang-
diatur dalam ketentuan Pasal 3
Undang Nomor 25 Tahun 2007.
huruf f Undang-Undang Nomor
Secara hukum setelah tanggal
25 Tahun 2007 tentang investasi
26 April 2007 dapat dinyatakan
dan Pasal 2 huruf d Undang-
bahwa
Pemerintah
Undang Nomor 20 Tahun 2008
wajib
secara
tentang usaha mikro, kecil dan
Undang-Undang
menengah.
Tahun
Kedua
2007
hukum Nomor sebagai
25 dasar
Pemerintah
bersifat
ekonomi
Peraturan Pemerintah tentang
kurang
ekonomi, termasuk di dalam
berusaha
Peraturan Pemerintah Nomor
kerakyatan
karena
memberikan
ruang
dalam
dan
Peraturan
tidak
hukum
Indonesia
Penerbitan
kepada UMK untuk bergerak,
42 Tahun 2007.
justru sebaliknya memberikan
Peraturan Pemerintah Nomor
ruang lebih besar kepada usaha
42
warabala
hukum sebagai berikut:
ekspansi
untuk tanpa
melakukan harus
Tahun
2007
berdasarkan
1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
2. Kitab
dengan
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 42
Perdata
Tahun 2007. Penjelasan di atas
Hukum (Burgelijke
Wetboek,
berdasarkan
Pasal
7
ayat
(2)
Staatblads 1847 Nomor
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
23);
2004
3. Undang-Undang Penyaluran
tentang
Peraturan
Pembentukan
Peundang-Undangan
Perusahaan
sebagaimana diubah dengan Pasal
(Bedrijfs
7 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1934
Reglementerings
12
Ordonantie
1934,
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Staatblads 1938 Nomor
Perundang-Undangan sudah cacat
86);
hukum sejak tanggal ditetapkan.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1995
tentang
Pengertian cacat hukum di sini karena tidak satupun pasal
Usaha Kecil (Lembaran
dalam
Negara
Nomor
Republik
Indonesia Nomor
Tahun
74,
Lembaran Republik Pada
sisi tanggal
42
Tahun
Pemerintah 2007
yang
menunjukkan substansi atau sifat
Tambahan
efisiensi berkeadilan. Selanjutnya
Negara Indonesia
lain,
Peraturan
1995
Nomor 3611); bahwa
dibandingkan
Peraturan
ditetapkan
ini
bertentangan dengan asas efisiensi berkeadilan
diketahui
Pemerintah
menunjukkan
sehingga sifat
berkeadilan
tidak investasi
sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 42
ditunjukkan Pasal 3 dan Pasal 8
Tahun 2007 pada 23 Juli 2007.
Peraturan Pemerintah Nomor 42
Berdasarkan
Tahun 2007.
tanggal
penetapan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Prinsip efisiensi berkeadilan
2007 pada 26 April 2007. Dengan
yang
kurang
demikian, ditetapkan lebih dahulu
Pemerintah
disadari ketika
oleh
menyusun
Peraturan Pemerintah Nomor 42
Artinya
sudah
Tahun
asas
karena
Peraturan
2007,
walaupun
berlaku,
Pemerintah
efisiensi
berkeadilan
sudah
Nomor
dinyatakan
secara
dalam
bertentangan dengan Pasal 33 ayat
Amandemen Ke-Empat Pasal 33
(4) UUD 1945 dan Undang-Undang
UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus
Nomor 25 Tahun 2007.
tegas
2002 dengan menambahkan dua
42
tidak Tahun
2007
Pada sisi lain sebagai dasar
ayat yakni ayat (4) dan (5) pada
hukum
Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007
perekonomian
ke
nasional
diselenggarakan
berdasar
pengujian
Mahkamah
Peraturan
Agung.
Hak
uji
atas
material oleh Mahkamah Agung
demokrasi ekonomi dengan prinsip
diatur dalam Pasal 30 Undang-
kebersamaan,
Undang Nomor 14 Tahun 1985
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun
dengan
2009 tentang Perubahan Kedua
kemandirian,
serta
sebagaimana
diubah
menjaga keseimbangan kemajuan
Atas
dan kesatuan ekonomi nasional.
Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Ketentuan lebih lanjut mengenai
Agung yang menyatakan:
pelaksanaan pasal ini diatur dalam
1) Mahkamah Agung mempunyai
undang-undang.
Undang-Undang
dengan
wewenang
Pokok
permasalahan
materiil
Nomor
menguji hanya
14
secara terhadap
penting yang perlu dicermati di
peraturan perundang-undangan
sini adalah bahwa sampai kini
di bawah ini undang-undang
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2007
tentang
masih
tetap
berlaku,
2) Mahkamah
Agung
berwenang
waralaba
menyatakan tidak sah semua
pahadal
peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 42
dari tingkat yang lebih rendah
Tahun
daripada undang-undang atas
2007
tentang
waralaba
menurut tata urutan perundangundangan
sudah
cacat
hukum.
alasan
bertentangan
dengan
peraturan
perundangundangan
Mahkamah Agung mengambil
yang lebih tinggi. 3) Putusan tidak
putusan
tentang
pernyataan
sahnya
dapat
diambil
dengan
lebih
berhubungan
kasasi.
suatu
perundang-
undangan dari tingkat yang
tersebut
pemeriksaan
tingkat
peraturan
peraturan
perundang-undangan
bahwa
rendah
daripada
undang-undang
dalam
bertentangan
Pencabutan
dengan
peraturan
perundang-
peraturan perundang-undangan
undangan yang lebih tinggi
yang
dan Mahkamah Agung secara
dinyatakan
tidak
sah
tersebut, dilakukan segera oleh
tegas
instansi yang bersangkutan.
peraturan
Penjelasan
Pasal
31
sebagai
tersebut
Sampai
Ayat (1) :
ditulis
ini
bahwa tidak
berlaku untuk umum.
berikut: Pasal
menyatakan
belum
penelitian ada
pihak
ini yang
mengatur
hak
mengajukan hak uji materiil atas
menguji
materiil
ke
Peraturan Pemerintah Nomor 44
Mahkamah
Agung
menguji
berhak
Tahun
1997
dan
Peraturan
mengenai
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007,
rendah
maka secara de facto maupun de
peraturan
lebih
daripada
Undang-Undang
jure
kedudukan
dua
peraturan
mengenai sah atau tidaknya
pemerintah tersebut masih tetap
suatu
berlaku dan menjadi dasar dalam
peraturan
atau
bertentangan tidaknya suatu
kemitraan
perraturan
dengan
waralaba. Tetapi kemitraan yang
perundang-
dibangun adalah kemitraan yang
peraturan
antara
UMK
dengan
undangan yang lebih tinggi.
bersifat pseudo partnership. Sifat
Ayat (2)
pseudo
partnership
kemitraan
bersifat
Apabila
Mahkamah
Agung
adalah
fatamorgana
menggunakan hak menguji
belaka. Kemitraan hanya terlihat
berdasarkan pasal ini, maka
di kulit saja, bukan seperti yang
diharapkan
dalam
efisiensi
pedesaan,
tanpa
harus
berkeadilan yang menjurus kepada
mempertimbangkan lebih dahulu
investasi berkeadilan.
apakah
Pada sisi lain, bila ditelaah lebih
lanjut,
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1995 Sebagaimana
sebelumnya
di
wilayah
dan/atau pedesaan itu sudah ada UMK
yang
telah
berkembang
sebelumnya.
diketahui bersama bahwa Undang-
Dua tindakan pilihan di atas,
Undang Nomor 9 Tahun 1995 telah
maka pencapaian kemitraan saling
dirubah
menguntungkan
dengan
Undang-Undang
antara
Nomor 20 Tahun 2008. Karena
dengan
adanya perubahan dasar hukum ini
Pemerintah
selanjutnya
mempertimbangkan
asas
lex
posteriori
waralaba
UMK
sebaliknya
Indonesia
harus kembali
derogat legi priori adalah asas
Peraturan Pemerintah Nomor 42
hukum yang menyatakan peraturan
Tahun 2007 yang telah usang dan
atau undang-undang yang terbaru
bersifat
mengesampingkan peraturan atau
Pemerintah
kapitalis.
Tetapi
Indonesia
sudah
lama.242
waktunya berdasarkan asas salus
Peraturan
populi supreme lex (kepentingan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007
orang banyak yang didahulukan)
seharusnya sudah diubah seiring
mengganti Peraturan Pemerintah
dengan
yang
Nomor 42 Tahun 2007 dengan
harus dibangun dalam UMK dengan
aturan baru yang mengandung asas
waralaba.
waralaba
efisiensi berkeadilan sebagaimana
khususnya usaha yang menyentuh
tercantum dalam Undang-Undang
hajat hidup orang banyak seperti
Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-
kebutuhan
Undang Nomor 20 Tahun 2008.
undang-undang Dengan
yang
demikian
upaya Kini
kemitraan usaha
pokok
rakyat
sudah
dikuasai oleh waralaba sampai di
Selanjutnya
tingkat
Peraturan
wilayah
dan/atau
segera
membuat
Pemerintah
yang
memberikan perlindungan hukum 242
http://hukum on line.com/2010/10/asas-lex-superior-derogatlegi.htmldiakses tanggal 4 April 2013
bagi
UMK
kemitraan
serta
menciptakan
usaha
saling
menguntungkan
antara
UMK
dengan waralaba.
berkeadilan yang menjadi dasar utama kemitraan; TAP MPR No. XVI pasal 5 yaitu UMK sebagai pilar
Penutup
utama enonomi nasional yang perlu
Makna berkeadilan keadilan
asas
efisiensi
adalah
penciptaan
berinvestasi,
keadilan
dikembangkan;
UU
yang
mengatur
kemitraan;
Ketiganya
DAG/PER/2/2013
nilai
yang
20
Tahun 2008 tentang UMKM pasal 26
berusaha, dan keadilan bersaing. memiliki
Nomor
mengenai
Permendag
07/Mtentang
sangat penting dalam memberikan
Pengembangan Kemitraan Dalam
arah
Waralaba
dan
pedoman
konstruksi
Untuk
Jenis
kemitraan yang dibangun dan akan
Makanan dan Minuman.
dikembangkan oleh pelaku UMK
Sedangkan
Usaha faktor
dan waralaba. Sedangkan relevansi
penghambat kemitraan UMK dan
makna efisiensi berkeadilan dalam
waralaba
upaya kemitraan antara UMK dan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
waralaba adalah menjadi dasar
tentang
untuk
kemitraan
konsiderannya sudah tidak sesuai
yang
lagi yaitu UU No. 5 Tahun 1995;
pembentukan
yang
lebih
adil
mengutamakan
kesetaraan,
keseimbang, menguntungkan. kemitraan
adalah
Peraturan
Kemitraan
Pasal 3,4, 5,
yang
6 dan 8 Peraturan
saling
Pemerintah No. 42 Tahun 2007;
Terbentuknya
Pasal 29 ayat(3) UU No.20 Tahun
antara
UMK
dan
2008
tentang
waralaba akan lebih memperkuat
Undang
ekonomi
1934
kerakyatan
yang
UMKM;
Penyaluran
(Bedrijfs
Undang-
Perusahaan
Reglementerings
manfaatnya dapat dirasakan oleh
Ordonantie 1934, Staatblads 1938
pelaku usaha dan masyarakat.
Nomor 86) yang sudah tidak sesuai
Faktor kemitraan
hukum
UMK
dan
pendukung Waralaba
adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (4) yang
memuat
asas
efisiensi
lagi
dengan
kondisi
dan
perkembangan perekonomian dan perdagangan.
Pengaturan kemitraan yang ideal adalah pengaturan kemitraan yang
konstruksi
berlandaskan
hukumnya
asas
berkeadilan
efisiensi sebagaimana
diamanatkan UUD 1945 pasal 33 ayat (4) dengan menjunjung tinggi nilai
keadilan,
keseimbangan,
kebersamaan,
Juwana, Hikmahanto, 2006, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development, Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia”, Pidato Ilmiah pada Dies Natalies Universitas Indonesia ke-56.
keterbukaan,
kemanfaatan dan prinsip saling menguntungkan. Daftar Pustaka Anwar
Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Buku Kompa)
Abbas dan Mukhaer Pakkana, 2002, Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqasyid al Syari'ah (Jakarta: Buku Kompas, 2010); lihat juga Harsya W Bachtiar, Menuju Indonesia yang Demokratis, Adil dan Pluralis (Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa.
Dewi Furtuna Anwar, 2003, Human Security: An Intratable Problem in Asia, dalam Muthiah Algappa (ed), Asian Security Order: Instrumental and Normantive Features, Stanford: Stanford University Press. Friedman, Lawrence M, 1984, Introduction to American Law, WW Norton and Company, New York.
Kaelan, M.S..2008, Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma. Mohammad Hatta,1979, Pengembangan Usaha Kecil: Salah Satu Aspek Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Idayu), Lihat juga, Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas. Roland Paris, 2001, “Human Security:Paradigm Shift or Hot Air”, International Security, 26 (2). Sri-Edi
Swasono,”Keabadian Koperasi dan Kooperativisme”, dalam media Suara Pembaharuan, Senin, 11 Juli 2011
__________, 2005, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme (Jakarta; Yayasan Hatta, 2010); lihat juga Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan (Jakarta: UNJ Press)
__________, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme. Lihat juga Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi dan Kooperasi I (Jakarta: Balai Pustaka, 1950, cet.4); Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ke Ekonomi danBank II (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1951, cet. 2). ___________, 2011, Naskah Ajar, No 36 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 13 Juni 2011)
Kerakyatan UGM, Pengajar FKT-UGM Yogyakarta Penjelasan pasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang menjelaskan asas efisiensi berkeadilan adalah asasdalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
___________, 2010, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas (Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi PancasilaUGM, 2010), hlm.13
http://Hukum online.com/2012/01/pokok -pokok-pikiran-yangterkandung.html diakses tanggal 15 April 2013
San Afri Awang, Artikel, Konsep Ekonomi Kerakyatan Dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan, Kepala Kepala Pusat Studi Ekonomi
http://hukum on line.com/2010/10/asaslex-superior-derogatlegi.htmldiakses tanggal 4 April 2013
