PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI

Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Perspektif Keadilan Sosial Yusri

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI (April, 2014), pp. 103-127.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI LEGAL PROTECTION ON MICRO, SMALL AND MEDIUM IN THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC JUSTICE Oleh: Yusri *) ABSTRACT This research aims to explore the concept of protection on micro, small and medium based on economic justice approach of John Rawls and constitutional protection of such enterprises. It is explored through John Rawls justice and the wealth management. This is descriptive qualitative research. The research applies juridical normative. The data are then analysed through qualitatively. The protection on the businesses is not implemented well. The Act on the Small and Medium Enterprise and the Qanun No. 10, 2004 is not effective in its efforts to realize the opportunity of the enterprises. Affirmative actions based on the distributive justice of John Rowls have not been implemented well by the government either in legal products or protection operational policies and the empowerment of the enterprises. Keywords: Legal Protection, Economic Justice.

PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal ini karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan kerja dari berbagai sektor usaha. Sektor-sektor usaha UMKM sangat bervariatif, mulai industri, jasa, sektor informal dan sektor usaha pertanian dan perkebunan. Diantara sektor usaha tersebut sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja. UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat. Saat krisis moneter di Indonesia tahun 1997/1998, banyak usaha besar yang terpaksa gulung tikar. Namun UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi Indonesia. UMKM dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Tahun 1999 berdasarkan data Biro Pusat Statistik tercatat 38,9 juta UMKM dengan rincian: sektor pertanian

*)

Yusri, S.H., M.H., Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh. ISSN: 0854-5499

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI (April, 2014).


berjumlah 22,5 juta (57,9 %), sektor industri pengolahan 6,9 juta, sektor perdagangan, rumah makan, perhotelan(6,9 %) 9,5 juta (24 %) selebihnya bergerak dibidang lain. Setelah lebih satu dekade pertumbuhan UMKM di Indonesia terus meningkat. Kehadiran usaha kecil ditengahtengah globalisasi dunia ternyata dapat menampung relatif banyak tenaga kerja.1 Data terbaru jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM

adalah sebesar 55, 21 juta unit dan dapat menyerap 101, 7 juta tenaga kerja.

Dari

jumlah angkatan kerja 2011 sebanyak 117 juta, yang bekerja di UMKM 109, 7 dan yang bekerja di UMKM sebanyak 8 Juta. Fakta di atas memperlihatkan peran UMKM sangat strategis, terutama dalam rangka menampung jumlah tenaga kerja dan secara perlahan dapat mengurangi angka pengangguran. Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi berdampak buruk dan menyulitkan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Romli Atmasasmita menyatakan ekses negatif dari kapitalisme ini tampak dari kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap pebisnis kecil lokal dan menengah, baik dalam level domestik maupun pada level transaksi bisnis internasional.2 Di samping itu UMKM sulit mendapatkan kesempatan yang sama terutama dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang

diperoleh di lembaga keuangan (perbankan).

Sebaliknya usaha-usaha besar secara bebas dapat menguasai sumber-sumber ekonomi publik dan akibatnya mengurangi kesempatan usaha kecil dan menengah3. Demikian pula disektor keuangan dalam proses deregulasi dan berbagai bidang investasi, pola yang sangat liberal diberlakukan sehingga menutup akses masyarakat banyak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi4 Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan UMKM dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Hal ini karena peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan 1

Yusri, Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha di Indonesia, Jurnal Mon Mata Edisi Juni 1998, Lemlit Unsyiah, 1998 hlm. 32 2 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Penerbit Genta Publising, Yogyakarta, 2012. 3 Didik J. Rachbini, “Ekonomi Pasar Sosial : Pilihan Ketiga (Pengalaman Ekonomi Jerman Barat)”, dalam Relevansi Pasar Sosial bagi Indonesia, Penerbit Cides, Jakarta, 1995. 4

104

Ibid.



pemerataan kesempatan berusahan cukup besar. Di samping itu juga UMKM juga dapat menyerap lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan juga sebagai penyumbang ekonomi nasional melalui penerimaan pajak, retribusi dan bentuk penerimaan lainnya. UMKM juga dinilai sebagai ujung tombak industri nasional. Dari realita di atas ternyata UMKM mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran,

serta

fokus usaha yang multi bisnis.

Kesempatan berusaha bagi UMKM akhir-akhir ini semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM diambil alih oleh usaha besar. Usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu kehilir, sehingga usaha kecil sulit berkembang

dan sering menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya.

Sementara UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat belum cukup efektif dalam memelihara agar persaingan sehat tetap berjalan. Pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, berdasarkan asas desentralisasi.

Salah satu

tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan perundangan-undangan menyangkut dengan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berbagai peraturan pelaksananya seperti PP No. 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 20 Tahun 2008. juga telah membentuk

struktur

Di samping aspek regulasi pemerintah RI

berupa lembaga yang tugas dan fungsinya

membina dan

mengembangkan UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dapat membentuk Dinas/Badan Koperasi dan UMKM yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Persoalan paling mendasar dari perekonomian nasional pada saat ini adalah lemahnya basis ekonomi rakyat. Fakta ini bisa dianggap berbahaya bagi kelangsungan perkembangan ekonomi 105



nasional di masa mendatang 5 , termasuk juga di Provinsi Aceh yang tingkat pertumbuhan ekonominya dibawah standar nasional. Salah satu permasalahan pembangunan yang diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017 adalah rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh, dan sektor UMKM belum berkembang dengan baik. Akibatnya angka pengangguran terbuka di Aceh per Februari 2012 mencapai 7,87% dan persentasi penduduk miskin posisi Maret 2012 sebesar 19,46% memperlihatkan kemiskinan 6 masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini sangat ironis apabila dibandingkan kuncuran anggaran APBA yang setiap tahun meningkat secara signifikan, namun peningkatan tersebut tidak membawa pengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan di Aceh. Menurut data statistik angka kemiskinan di Aceh berkisar 20,98 % dari jumlah penduduk Aceh. Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, maka Gubernur Aceh periode 2012-2017 Dr. Zaini Abdullah, telah mencanangkan startegi pembangunan ekonomi dengan menitikberatkan pada pembangunan UMKM sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Aceh dalam RPJM 2012-2017.

Namun sangat disayangkan bahwa kebijakan

pembagunan ekonomi yang dituangkan dalam RPJM 2012-2017 yang juga merupakan janji politik pada masa kampanye tahun lalu belum tampak nyata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2013. Kebijakan penganggaran belum memihak kepada UMKM dan sektor publik, akan tetapi APBA banyak terserap untuk biaya rutin dan belanja pegawai. Anggaran belanja sebesar Rp 1,621 trilIun, diatas dana alokasi umum yang diterima yaitu Rp 1,092 trilIun 7. Direktur UKM Center Unsyiah DR. Iskandar Madjid, SE menyatakan bahwa usaha bisnis UKM di wilayah Aceh masih sulit berkembang, lantaran program Pemerintah Aceh mendukung pengembagan usaha kecil.

masih kurang

Lebih lanjut dikatakan “jumlah anggaran yang

dialokasikan oleh Pemerintah Aceh untuk pengembangan UKM di Aceh tidak mencapai 1 % dari APBA 2013 yang total nilainya mencapai Rp 11,784 Trilyun8. Sepertinya Pemerintah Aceh belum 5

Didik J. Rachbini, Op.Cit, hlm. 25 Dalam Berita Resmi Statistik Aceh No. 030/07/12/ Th.VI, 2 Juli 2012. 7 Serambi Indonesia, tanggal 20 Februari 2013 8 www.tempo.com 6

106



memiliki keinginan kuat (political will) untuk memberdayakan ekonomi rakyat. 9 Berdasarkan fakta dan data bahwa sebenarnya UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional, namun pemerintah lebih banyak memberi kontribusi dan perhatian penuh kepada usaha besar, sementara UMKM dibiarkan hidup seadanya. Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar kegiatan ekonomi dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Pemerintah/Pemerintah Daerah tidak mengambil langkah dan kebijakan melalui pranata politik dan hukum, yang secara khusus dimaksudkan untuk membantu memperbaiki keadaan ekonomi kecil yang secara objektif tidak beruntung akibat mekanisme pasar yang tidak sempurna sehingga distribusi ekonomi tidak berjalan secara adil dan seimbang. Sistem pasar bebas yang didasarkan pada mekanisme pasar justru menguntungkan pihak yang memiliki modal yang kuat, sehingga pelaku usaha kecil akan tersingkirkan dari pasar. Akhirnya pelaku usaha kecil tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah: (1) Bagaimanakah konsep perlindungan UMKM berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi John Rawls? (2) Apakah yang menjadi landasan konstitusional perlindungan dan pemberdayaan UMKM dalam upaya menciptakan kesempatan berusaha ?

METODE PENELITIAN Penulisan ini bersifat diskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif yang dimaksudkan untuk mengkaji kaedah hukumnya sendiri (perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data diperoleh dari sumber hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

9

www.bisnissumatera.com

107



Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen yang diperoleh dari sejumlah literatur. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hukum bertujuan antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik lemah secara sosial, politik maupun ekonomi. Perlindungan hukum dalam tulisan ini difokuskan pada aspek ekonomi, khususnya menyangkut dengan keberadaan usaha kecil dalam menghadapi persaingan bebas. Dari aspek filsafat hukum tujuan dari perlindungan kepada usaha kecil adalah dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi, melalui pemerataan kesempatan berusaha. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling esensial. Menurut anggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Makna ini tercapai menurut Theo Huijber dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama itu. 10 Peraturan yang mengatur kehidupan bersama sangat luas dimensinya. Ada sekumpulan peraturan mengatur kehidupan sosial, politik dan juga ekonomi, yang satu sama lain saling terkait. Peraturan-peraturan di bidang ekonomi pada saat dibentuk sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, yang tidak semua didasarkan atas prinsip keadilan. Namun dalam prakteknya lebih cenderung untuk mewujudkan pada aspek kepastian, bahkan terkadang mengorbankan prinsip keadilan. Untuk membahas konsep dan hakikat keadilan dalam bidang ekonomi, maka dikaji beberapa pemikiran ahli filsafat hukum, yaitu keadilan ekonomi berdasarkan perspektif Aristatoles, Adam Smith dan John Rawls.

1) Keadilan Berdasarkan Perspektif Aristatoles Aristatoles merupakan murid Plato yang paling terkenal di zamannya. Dia hidup di Zaman Rumawi pada tahun 384 s/d 322 sebelum masehi. Banyak karyanya yang monumental di bidang 108



filsafat digunakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Karya-karyanya dituangkan dalam berbagai buku Antara lain; Logika, Phisika, Metafisika, Etika dan Politika.

Diantara

karyanya yang memiliki kontribusi yang besar bagi filsafat hukum menurut pandangan W. Friedmann adalah formulasinya terhadap masalah Keadilan11. Menurut Aristatoles ada 4 macam Keadilan, Antara lain: (1) Keadilan Legal, (2) Keadilan Komutatif, (3) Keadilan Distributif dan (4) Keadilan korektif. Dalam keadilan legal, individu atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian setiap masyarakat diperlakukan sama di hadapan hukum.

Pada keadilan komulatif

ditegaskan bahwa setiap orang akan

mendapatkan hak secara sama dan merata tanpa melihat pada jasanya. Sementara itu pada keadilan distributif penekannanya pada kontribusi seseorang dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Dalam keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan 12 Di samping itu Aristotoles juga membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam, keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan menurut hukum memperoleh kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum, dan keadilan alam diperoleh dari sifat dasar manusia yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu13 Konsep keadilan distributif Aristatoles oleh Filsuf John Rawls dijadikan sebagai dasar untuk mengkritik sistem ekonomi pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. John Rawls membagi keadilan berdasarkan prinsip kebebasan yang sama (equality principle), prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip kesempatan yang sama (principle of fair equality of opportunity). John Rawls seorang filsuf yang dalam bukunya The theory of Justice secara keras mengkritik sistem ekonomi pasar bebas. Menurut Rawls sistem ekonomi pasar bebas menimbulkan bahkan

10 11

Theo Heijber, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. IV, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 274. W. Fiedmann, Teori dan Filsafat Hukum, terjemahan; Muhammad Arifin, Raja Grafindo, Cet. II, 1993, hlm

10. 12 13

A.Sony Keraf, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 142. W. Friedmann, Op.cit, hlm. 11.

109



memperbesar ketimpangan ekonomi antara yang kaya “baca usaha besar” dengan yang miskin “usaha kecil”. Pasar bebas menurut Rawls tidak berhasil menjamin suatu pemerataan ekonomi yang adil, karena itu menurut Rawls pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan. Sistem pasar bebas membuka peluang bagi yang kuat memakan yang lemah “(Monopoli)”, yang kaya semakin kaya “(konglomerat)”.14 Ketimpangan dalam masyarakat menurut Rawls terjadi akibat dari adanya kompetisi terbuka. Menurut Rawls “ Social and economic inequalities are to be aranged so that they are both (a) to the greatest benefit of the least advantaged and (b) attached to be offices and position open to all under conditions of fair equality of opportunity. Berdasarkan jalan pikiran Rawls, Sidarta, menyatakan ketidakmampuan seseorang untuk bersaing dalam memperebutkan kesempatan (berusaha) hidup lebih baik, boleh jadi disebabkan oleh adanya unfairness dalam masyarakat. Jadi selalu ada kemungkinan seseorang miskin (baca kecil) bukan karena ia malas bekerja melainkan tidak diberi peluang (“kesempatan”) untuk memperbaiki nasib. Lembaga perbankan menutup diri bagi mereka karena tidak dapat menunjukkan koleteral yang cukup. 15 Kesempatan untuk berkembang ke arah lebih baik inilah yang harus dijamin oleh setiap sistem hukum.

Sistem sosial menurut Rawls harus diatur sehingga pada akhirnya,

berdasarkan peluang dan kebebasan yang sama bagi semua. Sistem sosial ini bekerja sedemikian rupa untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Atas dasar ini Rawls mengajukan prinsip perbedaan (Difference Principle). Hukum yang berfungsi sebagai alat perekayasa sosial diharapkan dapat mengubah keadaan yang lebih baik terhadap kelompok yang kurang beruntung (baca usaha kecil). Untuk mencapai keadilan dalam jangka panjang dapat saja untuk sementara waktu dibuka kemungkinan diterapkan

14

15

Sonny Keraf, 1998, hlm. 153-155.

Sidarta, “Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., Peneribit Refika Aditama, Cet. II, Jakarta, 2011, hlm. 117

110



perlakuan berbeda terhadap orang per orang (tindakan afirmatif termasuk dalam kontek ini). Sistem hukum dimungkinkan untuk menolerir hal ini, karena perbedaan perlakuan (pengecualian) di dalam hukum juga merupakan suatu yang inheren.16 Asas kesamaan perlakuan menuntut agar suatu kasus yang sama diperlakukan sama dan kasus yang berbeda diperlakukan berbeda (Treat like cases alike and different cases differently. Untuk mencapai keadilan dalam jangka panjang dapat saja untuk sementara waktu dibuka kemungkinan diterapkan perlakuan berbeda terhadap orang per orang (tindakan afirmatif termasuk dalam konteks ini). Sistem hukum dimungkinkan untuk menolerir hal ini, karena perbedaan perlakuan (pengecualian) di dalam hukum juga merupakan suatu yang inheren.17 Menurut John Rawls dalam Sonny Keraf, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung. 18 John Rawls juga ingin mencairkan ketimpangan sosial dan ekonomi akibat persaingan bebas yang berdampak buruk bagi Usaha Kecil. Untuk itu Rawls menyatakan pengaturan harus dilakukan dalam kerangka pranata politik dan legal yang mengatur peristiwa-peristiwa ekonomi dan menjaga keadilan sosial. Lebih lanjut Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan, dua prinsip keadilan yaitu; pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang, dan kedua; mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik (reciprocal benefit) bagi setiap orang, baik bagi mereka yang bertasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

19

Sejalan dengan pemikiran John Rawls, Jeremy Bentham filsuf yang beraliran utilitarian menekankan pada fungsi melindungi dari hukum untuk mewujudkan persamaan, kesempatan yang

16

Shidarta. ibid Ibid, hlm. 118 18 Sonny Keraf, Op.Cit, 1996, hlm. 204. 19 Ahmad Zainal Fanany, Op. Cit. 17

111



sama dalam berusaha melalui peraturan perundang-undangan, karena dengan UU dapat melakukan perubahan-perubahan untuk mewujudkan persamaan itu. Dalam pandangan Bentham Negara dapat mencegah penumpukan kekayaan oleh sedikit orang yang hidup mewah dengan mengorbankan orang banyak. Dengan menunpuknya kekayaan pada sedikit orang menimbulkan ketidakadilan dalam pandangan Rawls. Untuk itu negara harus mengambil tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi hal itu. Pemerintahan diadakan untuk menjamin orang bahwa ia dapat menikmati hak alami dan hak-hak yang tak tertulisnya. Fungsi hukum yang paling utama adalah melindungi dan menjaga keseimbangan dari pelbagai kepentingan20 . Tujuan utama dalam menjalankan bisnis adalah untuk mencari keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut pelaku bisnis harus bersaing dengan pelaku bisnis lainnya. Persaingan bisnis cendrung tidak sehat berdampak pada ketidakadilan distribusi pendapatan. Hal ini akibat adanya ketimpangan dalam persaingan bisnis. Untuk mencegah dan mengatasi pesaingan bisnis yang tidak sehat yang dapat merugikan usaha kecil dan konsumen, maka pemerintah perlu ikut campur mengatur agar persaingan bisnis berjalan secara fair. Oleh karenanya, menurut Erman Rajagukguk standar moral dalam bisnis harus dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang diberi sanksi. Di sinilah letaknya campur tangan negara dalam persaingan bebas dan kebebasan berkontrak, untuk melindungi pihak yang lemah. Oleh karena itu hukum juga sepanjang sejarah bersumber pada dan mengandung nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini menjadi penting pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Curang.21 Di semua negara termasuk Amerika Serikat sendiri yang menganut paham liberalisme ekonomi telah memiliki UU Antimonopoli, sebagaimana yang tertuang dalam Sherman Act 1914,

20

W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 115-118. 21

Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial,” hlm. 10.

112



Claiton Act dan peraturan lainnya. Di Indonesia peraturan yang mengatur persaingan bisnis adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konsideran UU tersebut tujuan dari larangan praktek monopoli diantaranya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga ikut berpartisipasi di dalam proses produksi dan distribusi barang/jasa.

2) Landasan Konstitusional Perlindungan Terhadap Usaha Kecil Indonesia sebagai negara hukum melaksanakan tanggungjawab terhadap

pembangunan

ekonomi sesuai aturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab di bidang pembangunan ekonomi tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Pusat semata, namun juga menjadi tanggung jawab daerah sesuai kewenangan yang melakat padanya berdasarkan prinsip desentralisaasi 22. Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat). Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD 1945. Konsep negara hukum ini ada yang mempersamakan dengan konsep rule of law di negara yang menganut paham anglo saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris23 Konsep Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD 194524, yang bukan hanya dalam arti formal saja, melainkan juga dalam artian material yaitu sebagai suatu Negara Kesejahteraan (Welfare State) atau “Negara Kemakmuran”. 25 Terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun material yang merata berdasarkan Pancasila merupakan tujuan pokok yang ingin dicapai bangsa Indonesia26. Hal ini terlihat dari penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya, yang di

22

Istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sering diartikan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah, dalam Husni Jalil, Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan UndangUndang No. 11 Tahun 2006, Jurnal Kanun Edisi Agustus 2010, Penerbit Fakultas Hukum Unsyiah, 2010 hlm. 208. 23 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Penerbit Alumni Bandung, 2004, hlm. 113-113. 24 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Penerbit Alumni, Cet. ke-1, Bandung, 1985, hlm.11; lihat juga Padmo Wahjono, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, Penerbit CV. Rajawali, Cet. Ke-2, Jakarta, 1983, hlm.2. 25 E. Utrecht., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Cet. ke-4, Bandung, 1960, hlm.21-22 26 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1987 hlm. 67

113



Indonesia telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, yakni menggunakan tolok ukur pandangan Bangsa Indonesia. Tujuan terbentuknya negara tidak hanya untuk memelihara ketertiban dan keamanan, sebagaimana konsep Negara penjaga malam (nachtwakersstaat) akan tetapi Negara dituntut untuk turut serta secara aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Negara tidak dapat lagi berpangku tangan dengan alasan tidak dapat mencampuri urusan masyarakat. Di abad kesembilanbelas, penolakan terhadap campur tangan Negara sangat kuat didukung dengan semboyan liberal

“laissez faire, laissez aller atau pasar bebas. Semboyan ini dikemukan oleh

Adam Smith yang memandang bahwa prinsip pasar bebas ini sesuai dengan pelaksanaan keadilan 27 Menurut paham liberal ini dengan menyerahkan segalanya kepada aktivitas dan hak-hak individu, maka kesejahteraan umum akan tercapai 28 .

Negara tidak perlu campur tangan dalam urusan

ekonomi. Dalam kondisi tanpa campur tangan Negara akan tercapai suatu efisiensi maksimal, karena masyarakat didorong oleh tangan tidak terlihat mungkin mencapai hasil yang paling memuaskan.29

(invisible hand) untuk bekerja sekeras

Konsep laissez faire, laissez aller ternyata

hanya menguntungkan kelompok masyarakat yang kuat saja, sementara masyarakat yang lemah akses ekonominya akan terus tertindas. Oleh karena itu konsep aliran liberalis ini tidak sesuai dengan nilai dan ideologi Negara Republik Indonesia. Paham individualisme dan liberalisme sejak awal dengan tegas ditentang oleh para founding father. Paham liberalisme yang menganut asas perorangan berbeda dengan paham kebersamaan (mutualism) sebagaimana dikehendaki konstitusi Indonesia, bahwa berlakunya asas bersama, sesuai dengan bunyi Pasal 33 UUD 1945. Ideologi ekonomi Indonesia menghendaki berlakunya paham kebersamaan yang berasas kekeluargaan, yang tentu saja berseberangan dengan ideologi berdasar individualisme dan liberalisme. 30 27

A. Sony Keraf, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah; Penerbit Kanisius, 1996 hlm.141. Satjipto Raharjo, Negara Hukum yang membahagiakan Rakyatnya, Genta Publising, Mataram, 2009. 29 Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 28

2002. 30

Elli Ruslina, Dasar Perkonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Total Media, Jakarta, 240-241.

114



Pada tahun 1955 Mr. Wilopo sebagaimana dikutip oleh Mubyarto, menyatakan bahwa ciri pokok ekonomi Indonesia adalah “antiliberalisme”31 Ekonomi anti liberal harus berdasarkan pads asas kekeluargaan. Artinya kegiatan ekonomi tidak lagi bermotif pada keuntungan perseorangan semata, melainkan pada motif untuk melayani kepentingan masyarakat. Namun demikian hak-hak perseorangan masih tetap diakui, tetapi berfungsi sosial32, dan dihormati oleh masyarakat. Konsep fungsi sosial bermakna bahwa kepentingan umum

lebih didahului dari kepentingan pribadi,

meskipun hak-hak individual tetap diakui dan dilindungi Negara. Dalam konsep Negara hukum kesejahteraan, bahwa Negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik33. Konsep Negara kesejahteraan lahir sebagai reaksi atas kegagalan konsep Negara klasik yang sering disebut sebagai Legal State atau Negara penjaga malam. Konsepsi Negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep Negara hukum dan Negara kesejahteraan34. Sementara Jimly Assidiqqie menyatakan dalam konsep Negara kesejahteraan Negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, 35 sebagaimana halnya kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sering mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Negara kesejahteraan merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran 36 Paham Negara hukum

kesejahteraan

berlandaskan pada konsep Negara hukum

lahir pada abad ke 20.

Tugas Negara yang

kesejahteraan adalah melindungi,

dan memajukan

kesejahteraan umum bagi setiap warganya. Hal ini sejalan dengan amanat para pendiri negara (the

31

Mubyarto, op.cit Ibid 33 Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Setara, Semarang, 32

2011. 34

Ibid Jimly Assiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1994. 36 Op.cit. 35

115



founding father) Indonesia, yang pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 antara lain berbunyi sebagai berikut: “....membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka...”

Konsekuensi sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala aktifitas pemerintah dan rakyatnya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara haruslah sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam kontek luas, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum dan tidak mendasarkan kepada kemauan manusianya atau "the governance not by man but by law”.37 Dalam negara yang berdasarkan atas hukum, maka hukum ditempatkan sebagai acuan tertinggi (supremasi hukum) dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya. Berdasarkan tujuan Negara RI sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa konsep Negara RI adalah menganut konsep Negara kesejahteraan. Menurut teori Negara sejahtera, Negara ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap warganya berdasarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Wujud dari tanggung jawab negara adalah melakukan berbagai intervensi di bidang ekonomi, terutama dalam mewujudkan pemerataan berusaha dan melindungi usaha kecil dari berbagai bentuk praktek persaingan bisnis yang sehat (unfair competition). Intervensi Negara dapat dilakukan dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan UMKM . Selain dalam pembukaan UUD 1945, Pasal 33 UUD 1945 juga merupakan implementasi dari konsep Negara sejahtera. Pasal 33 terdiri dari 5 ayat, dengan tekanan pada ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

37

Sudikno Mertokusurno, Upaya Meningkatkan Supremasi Hukum, dalam Majalah Justitia Et Pax, Fak. Hukum Univ. Atmadjaya, Yogyakarta, Edisi Mei – Juni 2000 Thn.XX No.19, hlm. 2.

116



Diantara sekian banyak tugas Negara yang terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah menciptakan kondisi kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi pemerataan pendapatan yang adil bagi seluruh rakyatnya.38 Tugas ini tidak dapat diserahkan atau dibiarkan tumbuh secara mandiri di dalam pasar bebas, sebab pasar bebas secara langsung tidak menyediakan sistem pembagian pendapatan yang merata dan adil.39 Selanjutnya ada hal yang juga perlu diperhatikan dalam masalah pengaturan perlidungan UMKM yaitu mengenai prinsip hukum yang berkaitan dengan pemerataan berusaha berdasarkan konsep keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945. Pasal 33 ayat 4 Amandemen keempat UUD 45 secara tegas memasukan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan perekonomian nasional. Oleh karena penting prinsip tersebut, maka kajian tulisan ini akan menggunakan konsep hukum pembangunan “Applied Theory” untuk meninjau sejauhmana prinsip atau konsep pembangunan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM yang diimplementasikan dalam peraturan perundangan-undangan dibidang ekonomi. Konsep hukum pembangunan ini modifikasi dan diadaptasi oleh Mochtar Kusumaatmadja dari teori Roscoe Pound “Law as a tool of social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan “Teori Hukum Pembangunan”.40 Ada 2 (dua) hal yang melatar belakangi kemunculan teori hukum itu. Pertama, adanya anggapan bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan pemikiran tentang hukum dalam dasawarsa terakhir ini. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup dalam fungsinya yang tradisionil yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan berfungsi lebih daripada itu yakni dapat berperan sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan”. Lebih lanjut dikatakan: “

hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya 38 39

40

Gunarto Suhardi, Op.Cit. hlm. 19 Ibid. HR. 0tje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Armico, Bandung, 1987, hlm.17.

117



keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.” Pernyataan di atas menunjukkan ada 2 (dua) hal yang menjadi inti dari teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni: a) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; b) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan masyarakat yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja 41 hukum merupakan keseluruhan azas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Kehadiran hukum dalam masyarakat salah satunya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan organisasi dalam masyarakat. Kepentingan itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan benturan-benturan sekecil-kecilnya. Dalam masyarakat hukum fungsi perencanaan dan penanggulangan itu dilakukan dengan memanfaatkan hukum karena:42 a) Hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalaman manusia dalam mengatur hakikat hidupnya; b) Hakikat pengadaan dan keberadaan hukum dalam suatu masyarakat terutama untuk mengatur kehidupan masyarakat;

41 42

118

Lili Rasjidi & IB Wiyasa, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993. Ibid.



c) Fungsi mengatur telah didukung oleh potensi dasar yang terkandung dalam hukum, yang melampaui fungsi mengatur yaitu berfungsi juga sebagai pemberi kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel tetapi juga prediktif dan antisipatif; d) Dalam isu pembangunan global, hukum dipercaya sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan. Teori Hukum Pembangunan ini kemudian juga digunakan untuk langkah pembaharuan hukum di Indonesia dalam bidang hukum keperdataan dalam arti luas, mencakup bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan perbankan ternyata belum memenuhi cita keadilan sosial bangsa Indonesia 43 . Teori hukum pembangunan juga berorientasi pada upaya memelihara harmonisasi antara kebutuhan hukum dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Konsep teori hukum pembangunan banyak dimanfaatkan oleh pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan menyangkut dengan pembangunan ekonomi nasional, termasuk didalamnya perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Peranan pemerintah sangatlah strategis dalam menentukan arah dan kebijakan bagi pemerataan pendapatan yang adil, khususnya UMKM melalui serangkaian kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut dapat ditempuh melalui tugas Negara sebagai legistator dan fasilitator yang dilegitimasi melalui berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai peraturan daerah atau Qanun. Politik Hukum pemerintah menyangkut dengan UMKM sebelum reformasi telah tertuang dalam GBHN 1993 yang dengan tegas menyatakan bahwa UMKM perlu diberi kemudahan, baik dalam aspek permodalan, perizinan, pemasaran dan peningkatan kemitraan usaha. Untuk tujuan tersebut Pemerintah bersama DPR RI telah menerbitkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Namun keberadaan UU No. 9 Tahun 1995 belum banyak membawa perubahan terhadap

perlindungan dan permberdayaan UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang

43

Romli Atmasasmita, Op.cit. hlm. 62.

119



semakin ketat, sehingga akhirnya Undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 2008. Dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan: a). bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi., b) bahwa masyarakat sesuai dengan amanat Ketetapan MPR XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Kecil, Mikro, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berkembang dan berkeadilan; c) bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sementara sebelum UU No. 20 Tahun 2008 ini diberlakukan, Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan UU No. 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang dalam konsiderannya juga menekankan tentang filosofi pentingnya pemberdayaan ekonomi kecil sebagai bagian intergral pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan berusaha dalam rangka terciptanya masyarakat adil dan makmur. Undang-undang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM adalah : 120



a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Salah satu kesulitan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya manajemen usaha dan sulitnya mendapatkan permodalan. Umumnya UMKM juga mengalami kesulitan dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi ekonomi. Untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai permodalan UU No. 20 Tahun 2008 telah menetapkan beberapa langkah dan strategi yang dirumuskan dalam pasal 8, yang berbunyi: a) memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan d) membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan system konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah. Urusan perlindungan dan pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, melainkan juga menjadi urusan pemerintah daerah berdasarkan konsep desentralisasi. Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan tegas menyebutkan bahwa pengembangan koperasi, usaha mikro, menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Hal yang sama juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang 121



dalam pasal 16 huruf i menyebutkan” urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud Pasal 14 (3) adalah memberi fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota. Demikian juga Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 17 huruf i memiliki kewenangan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil melalui kebijakan pemberian fasilitasi untuk pengembangan usahanya. Selanjutnya ada hal yang juga perlu diperhatikan dalam masalah pengaturan perlidungan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu mengenai prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Konsep hukum pembangunan dan elaborasinya pada awalnya bukanlah dimaksudkan oleh penggagasnya sebagai sebuah “teori”, melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “Law as a tool of social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan “Teori Hukum Pembangunan”.44 Ada 2 (dua) hal yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum itu. Pertama, adanya anggapan bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan pemikiran tentang hukum dalam dasawarsa terakhir ini. Hukum tidak hanya berperan

untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban semata,

sebagaimana halnya konsep Negara penjaga malam. Akan tetapi hukum juga harus berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan berfungsi lebih daripada sekedar itu, yakni dapat sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:45 “hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.

44 45

hlm.13.

122

0tje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Armico, Bandung, 1987, hlm.17. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1995,



Konsep hukum pembangunan dalam rezim orde baru dijadikan sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang dikenal dengan konsep Trilogi Pembangunan; yaitu 1) Stabilitas nasional; 2) pertumbuhan ekonomi dan 3) pemerataan pendapatan. Ada 2 (dua) konsep yang menjadi inti dari teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, yakni: a) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; b) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan masyarakat yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja 46 hukum merupakan keseluruhan azas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Kehadiran hukum dalam masyarakat salah satunya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan organisasi dalam masyarakat. Kepentingan itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa

sehingga

dapat

meminimalkan

benturan-benturan

sekecil-kecilnya.

Pengintegrasian

kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Dalam isu pembangunan global, hukum dipercaya sebagai sarana perubahan sosial atau sarana. Selanjutnya ada hal yang juga perlu diperhatikan dalam masalah pengaturan perlidungan usaha kecil, mikro dan menengah yang akan mampu menjadi penopang kegiatan perekonomian nasional, sehingga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan perlindungan hukum bagi UMKM juga dimaksudkan sebagai wujud tanggung jawab Negara dalam upaya mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyatnya. Mengenai konsep hukum yang berkaitan dengan UMKM termasuk dalam lingkup pembangunan ekonomi yang perlu mendapat pengaturan secara rinci dalam pelaksanaan urusan

46

Lili Rasjidi & IB Wiyasa, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.

123



masing-masing satuan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di tingkat dearah. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan bidang pemberdayaan UMKM, khususnya di Aceh. Di Provinsi Aceh, upaya perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil dan koperasi telah diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Sentra Usaha Kecil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eddy Purnama, dilihat dari perkembangan aturan yang lebih tinggi yaitu Qanun ini telah ketinggalan dan sudah tidak sesuai lagi. Lebih lanjut dalam kesimpulannya dikatakan upaya untuk melakukan penciptaan iklim usaha di Aceh dalam rangka otonomi khusus melalui pengundangan produk hukum daerah maupun pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil.47

KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, perlindungan hukum terhadap usaha kecil masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. UU UMKM dan Qanun No. 10 Tahun 2004 belum cukup efektif dalam upaya mewujudkan kesempatan berusaha bagi usaha kecil. Tindakan afirmatif atas dasar Prinsip keadilan distributif John Rawls belum sepenuhnya diterapkan pemerintah baik dalam produk hukum maupun kebijakan operasional perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil. Kedua, sistem ekonomi pasar bebas menurut John Ralws justru menimbulkan bahkan memperbesar jurang ketimpangan ekonomi antara usaha besar dengan Usaha Kecil . Pasar bebas sebagaimana digagas oleh Adam Smith tidak menjamin pemerataan ekonomi yang adil. Sementara demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial

47

dapat di fungsikan untuk

Eddy Purnama, Identifikasi Qanun Aceh Dalam Upaya Menumbuhkan Iklim Usaha Menuju Demokrasi Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun1995, dalam Jurnal Kanun No. 51 Tahun XII Agustus 2010, Penerbit Fakultas Hukum Unsyiah, 2010, hlm. 285.

124



mengubah dan memihak (afirmatif action) kepada usaha kecil agar lebih berdaya dan tetap eksis dalam menjalankan usahanya bersama dengan usaha besar. Ketiga, Pasal 33 UUD 1945 amandemen merupakan landasan konstitusional yang mengatur urusan perekonomian bangsa dengan melibatkan berbagai komponen pelaku usaha. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, “termasuk juga keseimbangan dan kesempatan yang sama antara usaha kecil dan usaha besar dalam berusaha”.

DAFTAR PUSTAKA A.Sony Keraf, 1998, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta. ________, 1996, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, Kanisius, Yogyakarta. Didik J. Rachbini, 1995, “Ekonomi Pasar Sosial : Pilihan Ketiga (Pengalaman Ekonomi Jerman Barat)”, dalam Relevansi Pasar Sosial bagi Indonesia, Penerbit Cides, Jakarta. E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran, Bandung. Eddy Purnama, 2010, Identifikasi Qanun Aceh Dalam Upaya Menumbuhkan Iklim Usaha Menuju Demokrasi Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun1995, Jurnal Kanun No. 51 Tahun XII Agustus. Elli Ruslina, Dasar Perkonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Total Media. Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. HR. 0tje Salman, 1987, Ikhtisar Filsafat Hukum, Armico, Bandung.

125



Husni Jalil, 2010, Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Jurnal Kanun Edisi Agustus 2010, Penerbit Fakultas Hukum Unsyiah. Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Penerbit Alumni, Bandung. Jimly Assiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Jakarta. Lili Rasjidi & IB Wiyasa, 1993, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung. Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2011, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Setara, Semarang. Padmo Wahjono, 1983, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta. Mochtar Kusumaatmadja, 1995, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung. Mubyarto, 1987, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, Penerbit LP3ES, Jakarta. Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Penerbit Genta Publising, Yogyakarta. Satjipto Raharjo, 2009,

Negara Hukum yang membahagiakan Rakyatnya,

Genta Publising,

Yogyakarta. Shidarta, 2011 “Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., Peneribit Refika Aditama, Bandung. Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung. Sudikno Mertokusurno, 2000, Upaya Meningkatkan Supremasi Hukum, Majalah Justitia Et Pax, Edisi Mei – Juni 2000 Thn.XX No.19. Theo Heijber, 1998, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. IV, Kanisius, Yogyakarta. 126



Yusri, 1998, Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha di Indonesia, Jurnal Mon Mata Edisi Juni 1998. W. Fiedmann, 1993, Teori dan Filsafat Hukum, terjemahan; Muhammad Arifin, Raja Grafindo, Jakarta.

127

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI

Recommend Documents