PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA

Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia

PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA Agus Salim Harahap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta [email protected]

Abstract Corporate Social Responsibility (CSR) or environmental responsibility is in fact the responsibility of every legal person, including corporations. In the event of environmental damage in the operations of the company, then it will go to the jurisdiction. The development of CSR in Indonesia and has been widely implemented five years. CSR applied to activities that touch the social aspects, education, skills training and economic aspects. Settings CSR in Indonesia is expressly provided for in Law no. 25 of 2007 on Investment, Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies, and Law no. 23 of 1997 on Environmental Management. Writing method used is the juridical normative, while the techniques of collecting data obtained from the research literature Keywords: Regulating, Corporate Social Responsibility, Indonesia

2. Bagaimanakah pengaturan Corporate Social

Pendahuluan Banyaknya kasus-kasus pencemaran dan

Responsibility (CSR) di Indonesia ?

perusakan lingkungan hidup akibat proses pem-

Tujuan dari penulisan ini untuk memperoleh

bangunan yang merupakan kerugian bagi lapisan

data dan informasi yang berkaitan dengan Corpo-

masyarakat terutama masyarakat rentan yang ka-

rate Social Responsibility (CSR) dalam suatu Per-

dang-kadang memang kurang memahami bahwa

seroan Terbatas, yakni:

hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan se-

1. untuk mengetahui bagaimana perkembangan

hat dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, da-

gagasan tentang Corporate Social Responsibility

lam kasus-kasus lingkungan sebenarnya telah terjadi

(CSR) di Indonesia

pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini

2. untuk mengetahui bagaimana pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia.

kurang disadari oleh masyarakat. Bebagai masalah lingkungan dan sosial

Penulisan artikel ini menggunakan metode

juga, yakni kasus pencemaran udara, air, tanah,

penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penulisan

pembakaran hutan, masalah pemberdayaan masya-

yang melakukan studi kepustakaan. Studi kepus-

rakat, dan lingkungan, sehingga diperlukan penga-

takaan adalah suatu bentuk penelitian yang hanya

turan dan dasar hukum yang jelas bagi perusahaan

bersumber kepada data sekunder atau data yang

dalam

telah ada. (Seorjono, 1986)

melaksanakan Corporate Social Respon-

sibility (CSR). Bertitik tolak dari latar belakang di atas di atas, maka durumuskan beberapa masalah, yakni

Pembahasan Corporate Social Responsibility (CSR) me-

sebagai berikut:

rupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan un-

1. Bagaimanakah perkembangan Corporate Social

tuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai

Responsibility (CSR) di Indonesia ?

salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja jangka panjang. Perusahaan memiliki kewa-

Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 3, Agustus 2010

182


jiban untuk melaksanakan praktik bisnis yang baik,

union dan aktivis sosial menyerukan perlunya suatu

benar, adil serta taat pada hukum yang berlaku.

“New International Economic Order” yang akan

Peran perusahaan dalam masyarakat saat ini telah mulai ditingkatkan, yakni dengan peningkatan

mengatur lebih ketat aktivitas korporasi transnasional.

kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan

Pada tahun 1980-an terdapat usaha-usaha

masalah sosial. CSR sendiri lahir dari desakan ma-

yang terarah dalam mengartikulasikan mengenai

syarakat atas perilaku perusahan yang mengabaikan

Corporate Responsibility. Tahun 1987, Persatuan

tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan

Bangsa-Bangsa (United Nations) melalui World

dan eksploitasi sumber daya alam.

Commission on Environment and Development

Upaya CSR dimaksudkan untuk mendorong

(WECD) menerbitkan laporan yang berjudul Our

dunia usaha agar lebih etis dalam menjalankan ke-

Common Future. Laporan itu berisi isu-isu ling-

giatan perusahaannya agar tidak memiliki pengaruh

kungan sebagai agenda politik yang bertujuan untuk

dan dampak buruk pada masyarakat dan ling-

mendorong pengambilan kebijakan pembangunan

kungan.

yang lebih berpihak pada isu-isu lingkungan. Ini Tanggung jawab sosial dan lingkungan kor-

merupakan dasar kerja sama multilateral dalam

porasi atau CSR telah menjadi pemikiran para pem-

melaksanakan pembangunan berkelanjutan atau sus-

buat kebijakan sejak lama. Tetapi munculnya pemi-

tainable development.

kiran mengenai CSR modern berawal pada tahun

Pada tahun 1992 telah dilaksanakan Earth

1950an dimana terdapat literatur-literatur awal yang

Summit dengan tema utama mengenai Lingkungan

membahas CSR sebagai Social Responsibility. Pe-

dan Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro

ngaruh korporasi belum terjadi sehingga kata Cor-

yang dihadiri oleh 172 negara. Pertemuan tersebut

porate belum terdapat dalam istilah ini.

menekankan

Pada dekade selanjutnya, telah banyak usaha formalisasi mengenai definisi CSR. Pada masa ini kata Corporate telah dicantumkan dari istilah

pentingnya

eco-efficiency

sebagai

prinsip utama berbisnis dan menjalankan pemerintahan. Sementara di Indonesia,

kegiatan CSR

Social Responsibility menjadi Corporate Social

mulanya masih rendah. Pelaksanaan CSR selama ini

Responsibility.

merupakan sebuah kegiatan sukarela dari korporasi.

Keith Davis seorang akademisi CSR telah

Kegiatan CSR bukanlah prioritas utama bagi kor-

menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara

porasi di Indonesia. Namun, seiring dengan waktu,

tanggung jawab sosial dengan korporasi. Keith me-

penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat

nyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha

baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain kera-

dan kedudukan sosial yang mereka miliki adalah sa-

gaman kegiatan dan pengelolaannya semakin ber-

ma (social responsibilities of businessmen need to

variasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya

be commensurate with their social power) melalui

semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001

“Iron Law of Responsibility”.

menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia men-

Embrio CSR lahir ketika di tahun 1960-

capai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5

1976 negara-negara berkembang bersama western

juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelan-

183



jakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh

batkan; melaksanakan kegiatan atau mengimple-

media massa. Meskipun dana ini masih sangat kecil

mentasikan program; hingga memonitor dan meng-

jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika

evaluasi kegiatan. (Edi, 2006:11)

Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, per-

Apabila dilihat dari pendekatannya, Com-

kembangan CSR di Indonesia cukup menggem-

munity Development merupakan satu bentuk CSR

birakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyum-

yang lebih banyak didorong oleh motivasi pada

bangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640

masyarakat yang diwarnai oleh motivasi filantropis.

juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Se-

Dalam dunia perusahaan pertambangan, Community

bagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana

Development merupakan perwujudan dari konsep

CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dollar

tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah. (Edi, 2006)

Terdapat tiga tahap yang memotivasi perusahaan melaksanakan CSR, yakni :

Sebagai bagian dari penerapan CSR, ba-

1. Tahap pertama adalah corporate charity, yakni

nyak perusahaan yang saat ini menerapkan program

dengan dorongan amal berdasarkan motivasi ke-

Community Development. Program ini bertujuan

agamaan.

untuk mengembangkan masyarakat di sekitar peru-

2. Tahap kedua adalah corporate philantrophy,

sahaan. Community Development merupakan lang-

yakni dengan dorongan kemanusiaan yang bia-

kah pro aktif perusahaan dan kemampuan peru-

sanya bersumber dari norma dan etika universal

sahaan untuk merespon kebutuhan masyarakat di

untuk menolong sesama dan memperjuangkan

sekitar perusahaan dan mengelola program yang da-

pemerataan sosial.

pat mengembangkan masyarakat.

3. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu

Tujuan utama dari Community Development

motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan

bukan sekedar membantu masyarakat sekitar, me-

sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

lainkan membantu masyarakat agar memiliki ke-

(Edi, 2006)

mampuan masyarakat untuk berkembang dan tidak bergantung pada perusahaan.

Erma Witoelar selaku Duta Besar Millenium

Program Community Development dilaku-

Development Goals (MDGs) menegaskan bahwa

kan melalui program-program pelatihan masyarakat,

kontribusi korporat dalam pembangunan dan pe-

pemberian modal usaha, perluasan akses terhadap

ngembangan Indonesia tidak hanya ditentukan lewat

pelayanan sosial, peningkatan kemandirian dan pro-

kegiatan bisnis, tetapi juga pada berapa kontri-

gram pemberdayaan masyarakat lainnya.

businya terhadap lingkungan sekitar.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat di-

Merujuk pada Saidi dan Abidin, terdapat

lakukan melalui beberapa tahapan mulai dari me-

empat model atau pola CSR yang umumnya diterap-

nentukan populasi atau kelompok sasaran; me-

kan oleh perusahaan di Indonesia, yakni (Edi, 2006):

rancang program kegiatan dan cara-cara pelak-

1. Keterlibatan langsung

sanaannya; menentukan sumber pendanaan; menen-

Perusahaan menjalankan program CSR secara

tukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dili-

langsung dengan menyelenggarakan sendiri ke-


184


giatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke

berorientasi pada pemberian hibah perusahaan

masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan

yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak

tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugas-

konsorsium atau lembaga semacam itu yang

kan salah satu pejabat seniornya, seperti corpo-

dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang

rate secretary atau public affair manager atau

mendukungnya secara pro aktif mencari mitra

menjadi bagian dari tugas pejabat public rela-

kerjasama dari kalangan lembaga operasional

tion.

dan kemudian mengembangkan program yang

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusa-

disepakati bersama.

haan Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di ba-

Kesadaran tentang pentingnya Corporate

wah perusahaan atau groupnya. Model ini me-

Social Responsibility menjadi tren di kalangan kor-

rupakan adopsi dari model yang lazim dite-

porasi baik di tingkat global maupun tingkat nasio-

rapkan di perusahaan-perusahaan di negara ma-

nal. Hal ini sesuai dengan meningkatnya kepedulian

ju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana

korporasi terhadap masalah-masalah ekonomi, so-

awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat

sial, budaya dan lingkungan di sekitarnya, dengan

digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-

3. Bermitra dengan pihak lain

prinsip hak asasi manusia (HAM).

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui

Dari sisi urgensinya, formalisiasi CSR me-

kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi

mang mendesak karena kian meluasnya eskalasi

non-pemerintah, instansi pemerintah, univer-

kemiskinan dan degradasi lingkungan. Meski dalam

sitas atau media massa, baik dalam mengelola

empat tahun terakhir sebagian besar perusahaan

dana maupun dalam melaksanakan kegiatan so-

membukukan kenaikan laba dan setoran pajak yang

sialnya. Beberapa lembaga sosial/organisasi

signifikan, namun kemiskinan dan kerusakan ling-

non-pemerintahan yang bekerja sama dengan

kungan justru semakin parah.

perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain

CSR bertujuan untuk meningkatkan kapasi-

adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan

tas dan kualitas hidup masyarakat yang berada di

Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet

sekitar perusahaan. Hal tersebut untuk menghindari

Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu

ketergantungan masyarakat pada perusahaan. Kua-

Pengetahuan Indonesia/LIPI), Depdiknas, Dep-

litas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar

kes, Depsos; universitas (UI, ITB, IPB); media

masyarakat yang berada di sekitar perusahaan dapat

massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

mandiri dalam kehidupan mereka.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu kon-

185

Namun, sudah banyak perusahaan, yang

sorsium

menjalankan CSR sebelum ada hukum yang meng-

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota

atur–melalui program pengembangan komunitas,

atau mendukung suatu lembaga sosial yang di-

perbaikan infrastruktur dan pendidikan, serta pro-

dirikan untuk tujuan sosial tertentu. Diban-

gram lingkungan. Di banyak negara, CSR yang di-

dingkan dengan model lainnya, pola ini lebih

kenal pertama kali pada awal abad ke-20 ini sudah



sangat lazim. Separuh perusahaan di Amerika dan

harus berdasarkan pada faktor sosial dan lingku-

beberapa negara Eropa sudah menjalankan CSR.

ngan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal

Pengaturan CSR Di Indonesia Hukum merupakan seperangkat aturan

atau charity semata. CSR mengharuskan suatu peru-

yang dibuat oleh manusia yang saling berhubungan

sahaan dalam mengambil keputusan harus dengan

dalam suatu masyarakat untuk mengatur tingkah

serius memperhitungkan akibat terhadap stakehol-

laku manusia dan melindungi kepentingan manusia

der (pemangku kepentingan) termasuk juga lingku-

dalam masyarakat agar anggota-anggota masyarakat

ngan hidup.

tidak saling merugikan. Pelaksanaan fungsi hukum

Perkembangan CSR di manca negara sudah

tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan ma-

sangat populer. Hal ini terlihat dari konsep CSR

syarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan ke-

yang terus mengalami perkembangan. Sedangkan

seimbangan dalam masyarakat.

pelaksanaan CSR di Indonesia pada saat ini lebih

Mochtar Kusumaatmadja mencatat bahwa

populer sebagai tindakan sukarela dari perusahaan.

hukum sebagai sarana pembangunan bisa berfungsi

Sehingga pelaksanaan CSR sangat tergantung dari

sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan

komitmen dan norma etika perusahaan terhadap

dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah

kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya.

yang dikehendaki oleh pembangunan atau pem-

Perhatian para pembuat kebijakan terhadap

baruan. Dalam konteks perusahaan, berarti hukum

CSR menunjukkan telah adanya kesadaran bahwa

berperan penting tidak hanya terhadap pemegang

terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari ke-

saham, tapi juga mengatur berbagai pihak dalam ke-

giatan operasional perusahaan. Dampak buruk ter-

giatan korporasi agar berjalan sesuai dengan koridor

sebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa

keadilan sosial, selain untuk menjamin bahwa peru-

sehingga tidak membahayakan kemaslahatan ma-

bahan itu terjadi secara teratur.

syarakat sekaligus tetap ramah terhadap iklim usaha.

Sebagian besar perusahaan yang memiliki kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam

CSR dalam Undang-Undang Penanaman

menjalankan kegiatan operasional perusahaannya

Modal

dengan menggunakan izin perusahaan yang berben-

Kewajiban CSR diawali dengan terben-

tuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT).

tuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten-

Perseroan Terbatas sebagai sebuah subyek hukum

tang Penamaman Modal. Undang-Undang ini disah-

tetap memiliki hak dan kewajiban yang diberikan

kan pada tanggal 26 April 2007. Kewajiban CSR

oleh undang-undang.

terdapat pada Pasal 15 dan Pasal 34 undang-undang

CSR berhubungan erat dengan pembangu-

tersebut.

nan berkelanjutan atau sustainable development, se-

Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa :

hingga perusahaan dalam melaksanakan segala akti-

“Setiap penanam modal berkewajiban:

vitas perusahaannya harus mendasarkan keputu-

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang

sannya tidak hanya pada faktor ekonomi tetapi juga

baik;


186


b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

menuhi kewajiban sebagaimana dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman

a. peringatan tertulis;

modal dan menyampaikannya kepada Badan

b. pembatasan kegiatan usaha;

Koordinasi Penanaman Modal;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

penanaman modal; atau d. pencabutan kegaitan usaha dan/atau fasilitas

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

penanaman modal. (2) Sanksi administratif sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga

Dalam Pasal 15 huruf b undang-undang ini, Pemerintah mewajibkan perusahaan penanam mo-

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dal baik perusahaan penanaman modal asing mau-

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha

pun perusahaan penanaman modal dalam negeri un-

atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi

tuk melaksanakan CSR.

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-

Definisi dari CSR yang dimaksudkan oleh

undang-undangan.

undang-undang ini tertuang dalam Penjelasan Pasal 15 huruf b, yakni:

Sesuai ketentuan dalam undang-undang ini,

“Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”

bagi perusahaan, terutama perusahaan modal asing yang tidak melaksanakan kewajiban CSR, akan diberikan sanksi sesuai Pasal 34 di atas. Tetapi sayangnya tidak dijelaskan mengenai bentuk pelanggaran terhadap CSR tersebut. Pasal

Sesuai definisi tersebut, maka kewajiban

tersebut hanya menyebutkan bahwa perusahaan

CSR melekat pada setiap perusahaan penanam mo-

akan diberikan sanksi apabila tidak memenuhi ke-

dal yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

wajiban CSR.

Pada Undang-Undang Penanaman Modal tidak menyatakan mengenai perusahaan yang bergerak di bi-

CSR dalam Undang-Undang Perseroan Ter-

dang tertentu untuk wajib melaksanakan CSR.

batas

Selain mewajibkan CSR bagi tiap perusa-

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

haan penanaman modal, undang-undang ini juga

atau CSR merupakan salah satu hal yang diwajibkan

menyebutkan mengenai sanksi terhadap pelang-

oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40

garan kewajiban CSR tersebut. Hal ini tertera dalam

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya

Pasal 34 yang menyatakan bahwa :

disebut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagai-

Terbatas). Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal

mana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak me-

16 Agustus 2007 lalu. Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa:

187



(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya

Dalam penjelasan dari Pasal 74 ayat (1)

di bidang dan atau berkaitan dengan sumber

dijelaskan bahwa kewajiban CSR ini bertujuan un-

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab

tuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi,

sosial dan lingkungan.

seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, nor-

(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai-

ma dan budaya masyarakat setempat.

mana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban

Yang dimaksudkan dengan perseroan yang

perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya

daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya

dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

kewajaran.

Yang dimaksudkan dengan perseoran yang

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan de-

sebagimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi

ngan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-

mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya

undangan.

alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

fungsi dan kemampuan sumber daya alam. Pada penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah melalui Pasal 74 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ingin

adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

memperkuat dimensi sosial perusahaan. Hal ini di-

Pada undang-undang ini, tidak menyatakan

picu dengan banyaknya persoalan atau konflik yang

mengenai sanksi dari tidak dipenuhinya kewajiban

terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di se-

CSR. Dalam Pasal 74 hanya menyebutkan bahwa

kitar perusahaan tersebut.

sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan

Dalam Bab V Pasal 74 UU No. 40 Tahun

yang berlaku.

2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan, perse-

CSR pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang

roan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

Perseroan Terbatas dibatasi hanya pada perusahaan

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingku-

berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

ngan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan terse-

Untuk menjalankan kewajiban CSR, perusa-

but merupakan kewajiban perseroan yang kemudian

haan harus menganggarkan kegiatan tanggung ja-

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya per-

wab sosial dan lingkungan tersebut dan menghi-

seroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

tungnya sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan

Kegiatan CSR harus dimuat dalam laporan tahunan

dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-un-

perusahaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan

dangan yang berlaku.

tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka peruLex Jurnalica Volume 7 Nomor 3, Agustus 2010

188


sahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi se-

maran dan perusakan lingkungan hidup akibat pro-

suai dengan ketentuan peraturan perundang-unda-

ses pembangunan yang merupakan kerugian bagi la-

ngan.

pisan masyarakat terutama masyarakat rentan yang kadang-kadang memang kurang memahami bahwa

CSR dalam Undang-Undang Lingkungan

hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan

Hidup

sehat dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, daCSR yang selama ini diperbincangkan di

lam kasus-kasus lingkungan sebenarnya telah terjadi

Indonesia berkaitan erat dengan kondisi lingkungan

pelanggaran hak asasi maunisa yang selama ini ku-

hidup di negara kita. Buruknya penanganan kondisi

rang disadari oleh masyarakat.

lingkungan menunjukkan rendahnya tanggung ja-

Karena itu, memahami CSR tidak hanya ha-

wab tidak hanya dari perusahaan, tetapi juga dari

rus dimengerti oleh perusahaan, tetapi juga harus di-

masyarakat.

mengerti oleh masyarakat. CSR menuntut perusaha-

Hak atas lingkungan hidup merupakan salah

an agar meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup

satu hak asasi manusia yang diakui oleh PBB (Per-

masyarakat sekitarnya serta lebih bertanggung ja-

serikatan Bangsa-Bangsa). Sebenarnya hak ini telah

wab terhadap lingkungan. Apabila kita melihat pada

diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

UU No. 23 Tahun 1997 tentang tentang Pengelolaan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV

Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap orang

jo. Pasal 33 ayat (3), yang saat ini disamakan seba-

memiliki hak untuk berperan dalam pengelolaan

gai hak atas lingkungan dan pembangunan berke-

lingkungan hidup serta harus memelihara lingku-

lanjutan, khusus untuk hak atas sumber daya eko-

ngan hidup. Sehingga peran serta masyarakat dalam

nomi, sementara itu Undang-Undang Nomor 4 Ta-

mendukung CSR sangat diperlukan demi terwujud-

hun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan

nya lingkungan hidup yang baik.

Lingkungan Hidup (UUPLH) juga telah mengatur

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang ten-

secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan kemudian

tang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga tetap

tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

ditegaskan mengenai kewajiban bagi pihak melaku-

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingku-

kan usaha untuk memberikan informasi yang benar

ngan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun

dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hi-

Sehingga makna dari CSR dapat tercermin pula me-

dup). Dalam kenyataannya, meskipun hak atas ling-

lalui ketentuan ini. Ketentuan ini tercantum dalam

kungan hidup sudah dituangkan dalam suatu pera-

Pasal 6 ayat (2) dalam UU No. 23 Tahun 1997 ten-

turan dan adanya kebijaksanaan pemerintah menge-

tang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

nai pembangunan berwawasan lingkungan belum

Tidak hanya mengenai lingkungan hidup,

merupakan jaminan bahwa hak tersebut sudah be-

undang-undang ini juga mempertegas kewajiban

nar-benar terlindungi. Yang dimaksud dengan hak

CSR mengenai pemberdayaan masyarakat. Sehingga

adalah kepentingan seseorang atau sekelompok

perusahaan berkewajiban meningkatkan kapasitas

orang yang dilindungi oleh undang-undang. Ter-

dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Hal ini

bukti dengan masih banyaknya kasus-kasus pence-

tercantum dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 23 Tahun

189



1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hi-

dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

dup. Berikut pasal-pasal dalam Undang-Undang No.

Lingkungan Hidup.

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kegiatan CSR, yakni :

Daftar Pustaka

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 6 (1) dan (2),

CSR,

dan Pasal 7 (1) dan (2).

“Sekilas

Sejarah

dan

Konsep”,

http://

donhangga.com/csr-sekilas-sejarah-dan-kon sep/2007/11/28/ diakses pada tanggal 28

Kesimpulan

November 2007.

CSR merupakan bagian dari bentuk komit-

Lako,

“Cost-benefit

Andreas,

dan

urgensi

men jangka panjang sebuah perusahaan terhadap

formalisasi CSR”, Bisnis Indonesia, Kamis

perbaikan kualitas hidup lingkungannya baik inter-

19 Juli 2007.

nal (pemegang saham dan karyawan) maupun eksternalnya (sosial dan lingkungan).

Soekanto, Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”, Cet. 3, UI Pres, Jakarta, 1986.

Wacana CSR di Indonesia dan telah banyak

Suharto, Edi, “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan

dilaksanakan lima tahun belakangan ini. Implemen-

ComDev”, disampaikan pada workshop

tasinya pun beragam dan terutama dilaksanakan

tentang Corporate Social Responsibility

oleh industri ekstraktif (minyak, gas dan pertam-

(CSR),

bangan lainnya). CSR diaplikasikan pada kegiatan-

(LSP)-STKS Bandung, 29 November 2006.

kegiatan yang menyentuh aspek-aspek sosial, pen-

Tunggal,

Lembaga

Amin

Widjaja,

Studi

Pembangunan

“Corporate

Social

didikan, pelatihan keterampilan dan aspek ekonomi.

Responsibility (CSR)”, Harvarindo, Jakarta,

Hal-hal tersebut akan sangat membantu masyarakat

2008.

yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan agar dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup mereka.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan, maka hal tersebut akan masuk ke wilayah hukum. Pengaturan CSR di Indonesia secara tegas diatur dalam

Perseroan Terbatas Winarni, Fajar, “Hak Atas Lingkungan Hidup”, Mimbar Hukum UGM, Yogyakarta, 2008. “Cemas Karena CSR”, Majalah Tempo, Edisi 13 Agustus 2007. Tanggung

Jawab

Sosial

Perusahaan,

http://

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/ 0120

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

06/11/0901.html


190

PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA

Recommend Documents