Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
14 Pages
ISSN 2302-0253 pp. 1- 14
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, MASA KERJA DAN JABATAN TERHADAP PEMAHAMAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH ACEH) Cut Yunina Eriva1, Islahuddin2, Darwanis2 1)
Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: The purpose of this research is knowing influence, educational level, training, working period, and official to the understanding of the local financial statement in Aceh. The research about 84 people consisting of 42 budget users ( SKPA ) and 42 PPK of department in Aceh government. The method used was logistic regression analysis. The result showed training impact on understanding of Aceh government financial statement while the rate of education, working time, and official has no influence against to understanding the government financial report Aceh. To research and researcher recommend to conduct research in a questionnaire items similar to fix this work by involving all respondents technically relating to the regional financial reporting. Keywords: The level of education, training, working time, official and the understanding of the local financial statement Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan, masa kerja dan jabatan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah di Pemerintah Aceh. Populasi penelitian sebanyak 84 orang yang terdiri dari 42 Pengguna Anggaran (SKPA) dan 42 PPK dari badan, dinas dan kantor yang ada di Pemerintah Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logisitik. Hasil penelitian ini menunjukkan pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah Pemerintah Aceh, sedangkan tingkat pendidikan, masa kerja dan jabatan tidak mempunyai pengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah Pemerintah Aceh. Pada penelitian selanjutnya peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian serupa dengan memperbaiki item-item didalam kuesioner ini dengan melibatkan seluruh responden yang pekerjaannya secara teknis berhubungan terhadap proses pelaporan keuangan daerah. Kata Kunci: Tingkat pendidikan, pelatihan, masa kerja, jabatan dan pemahaman laporan keuangan daerah
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
PENDAHULUAN
Pemerintah
dalam
Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di
menjadi
daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas
kewenangannya di daerah, berdasarkan azas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, hal ini
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
tahun 2008 tentang tentang Dekonsentrasi dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tugas Pembantuan, dimana penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagian urusan pemerintah yang menjadi
melaksanakan
1-
Indonesia urusan
yang
Volume 1, No.2, Februari 2013
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kewenangan
kementerian
dan
lembaga.
pertanggungjawaban hanyalah tanggung jawab
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
bendahara saja. Padahal dalam Permendagri No
No 59 Tahun 2007 disebutkan, bahwa untuk
13 Tahun 2006 yang diperbaharui Permendagri
tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana
No 21 Tahun 2011 pembagian tugas tersebut
yang dikelola oleh provinsi atau kabupaten/
sudah diatur dengan jelas.
kota diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah
yang
dipertanggungjawabkan
oleh
Hasil temuan BPK terhadap Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh
kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur
tahun
dan bupati/walikota yang meliputi neraca
kelemahan
daerah,
diselenggarakan oleh Kuasa BUD pada masing-
laporan perhitungan
APBD,
nota
perhitungan APBD dan laporan arus kas.
2009
menggambarkan berupa
beberapa
pencatatan
yang
masing SKPA masih belum tertib
yaitu
Terkait dengan hal tersebut maka setiap
penutupan BKU belum dilakukan secara tepat
pengelola keuangan harus memiliki pemahaman
waktu dan masih terdapat selisih antara BKU
yang baik mengenai laporan keuangan sehingga
dengan rekening koran.
laporan yang dipublikasikan dapat disajikan
adalah
secara wajar terbebas dari salah saji yang
belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi
material sehingga tidak menyesatkan pembaca
sehingga kurangnya pemahaman mengenai tata
dan pengguna laporan. Tanpa pemahaman
cara rekonsiliasi bank dan belum
laporan keuangan yang baik mengakibatkan
menyajikan laporan keuangan yang lengkap
laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat
(BPK : 2010).
kurangnya
Kelemahan lainnya
personel
yang
berlatar
dapat
kesalahan material dalam penyajian angka,
Penelitian ini merujuk kepada penelitian
tidak sesuai dengan pelaporan dan tidak tepat
sebelumnya yang dilakukan Almanidar (2010)
waktu
sehingga
yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat
berdampak buruk bagi pengguna laporan dan
pemahaman aparatur dilingkup SKPD terhadap
pihak penyaji laporan itu sendiri (Mahmudi
proses penyusunan laporan keuangan secara
2010:9).
keseluruhan masih rendah.
dalam
penyampaiannya
Zetra (2008) mengungkapkan bahwa
Hasil penelitian yang dilakukan Arfan
pemahaman sebahagian pejabat penatausahaan
dan Faisal (2009) menunjukkan bahwa masa
keuangan
kerja, pendidikan berpengaruh terhadap tingkat
SKPD
terhadap
mekanisme
pengelolaan keuangan masih sangat kurang.
pemahaman
Misalnya banyak bendahara penerimaan pada
prinsip-prinsip good governance di pemerintah
SKPD
Kota Banda Aceh, sedangkan jabatan tidak
yang
terlambat
menyampaikan
aparatur
berpengaruh
lain pengguna anggaran belum tanda tangan.
aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip
Selain itu, pimpinan kegiatan atau pimpinan
good governance di pemerintah Kota Banda
SKPD
Aceh. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa
urusan
tingkat
tentang
pertanggungjawaban yang disebabkan antara
beranggapan
terhadap
pemerintah
pemahaman
Volume 1, No.2, Februari 2013
-2
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala terjadi
ketidakkonsistenan
dengan
hasil
terhadap peraturan-peraturan yang ada.
penelitian Bappenas (2002) yang membuktikan bahwa jabatan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman
aparatur
pemerintah
Masa Kerja
tentang
Menurut Nitisemito (1996) senioritas atau sering disebut dengan istilah “Lenght of service”
prinsip-prinsip good governance.
atau masa kerja adalah lamanya seorang KAJIAN KEPUSTAKAAN
karyawan menyumbangkan tenaganya pada
Pendidikan
perusahaan tertentu. Sejauh mana tenaga kerja
Menurut Achmad (1982:4), “Pendidikan
dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam
itu merupakan kegiatan proses belajar mengajar
bekerja tergantung dari kemampuan, kecakapan
yang sistem pendidikannya senantiasa berbeda
dan
dan berubah-ubah, dari masyarakat yang satu
melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
ketrampilan
tertentu
agar
dapat
kepada masyarakat yang lain”. Pendapat lain tentang pengertian pendidikan dikemukakan
Jabatan
oleh Sahertian (2000:1) adalah usaha sadar
Jabatan (occupation) ialah pekerjaan
yang sengaja dirancangkan untuk mencapai
yang telah melembaga dalam suatu instansi,
tujuan yang telah ditetapkan.
perusahaan atau telah membudaya dalam masyarakat. Jabatan juga mencakup tanggung jawab
Pelatihan Nitisemito (1996:86) menyatakan bahwa pemberian
pelatihan
ditujukan
agar
para
dan
wewenang.
Tanggung
ialah
yang
(responsibility) keharusan
pemegang
hal
jabatan
jawab menjadi
sedangkan
karyawan dapat menguasai pekerjaan yang
wewenang (authority) ialah hak pemegang
menjadi
sehingga
jabatan untuk menerima, menuntut kepatuhan,
terwujudlah efisiensi dan efiktifitas dalam
mengajukan pendapat, pengambilan keputusan
pelaksanaan tugasnya.
akhir
Menurut Hariandja (2007:169), pelatihan lebih
mengenai suatu hal tertentu (Tulus,1996:24)
tanggung
jawabnya
dan
memerintahkan
pelaksanaannya
ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Terdapat beberapa alasan mengapa pelatihan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan
harus dilakukan atau menjadi bagian yang
keuangan
sangat
informasi
penting
dari
kegiatan
Manajemen
disusun yang
untuk
relevan
menyediakan
mengenai
posisi
Sumber Daya Manusia, diantaranya: pegawai
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
yang belum memahami secara benar bagaimana
oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
melakukan
pelaporan.
lingkungan
pekerjaan, kerja
adanya
dan
perubahan
tenaga
kerja,
meningkatnya daya saing dan penyesuaian 3-
Volume 1, No.2, Februari 2013
Laporan
keuangan
terutama
digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi
yang
dimanfaatkan
untuk
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala melaksanakan
kegiatan
pemerintahan,
menilai
operasional
kondisi
keuangan,
Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu
Secara garis besar tujuan penyajian
entitas pelaporan, dan membantu menentukan
laporan keuangan bagi pemerintah daerah
ketaatannya terhadap peraturan perundang-
adalah (Mahmudi, 2010:4-5):
undangan.
1. Untuk
Mahmudi (2010:64) menyatakan banyak
memberikan
informasi
yang
bermanfaat dalam pembuatan keputusan
pihak yang menjadi pemangku kepentingan
ekonomi, sosial dan politik;
pemerintah daerah bukan orang yang berlatar
2. Untuk alat akuntabilitas publik;
belakang pendidikan akuntansi, padahal mereka
3. Untuk
memberikan
yang
mengevaluasi
kinerja
berkepentingan terhadap laporan keuangan
digunakan
pemerintah. Untuk bisa memahami laporan
manajerial dan organisasi.
keuangan secara lebih komprehensif, perlu
Tujuan
dalam
informasi
pelaporan
keuangan
dalam
diketahui proses pelaporan, logika akuntansi
kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
dan memahami elemen laporan keuangan yang
adalah untuk menyajikan
terdiri
Realisasi
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK),
akuntabilitas dan membuat keputusan baik
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
keputusan ekonomi, sosial maupun politik
dari:
Neraca,
Menyadari
Laporan
tidak
semua
pemangku
kepentingan dan pembaca laporan keuangan dapat
memahami
dan
yang
dengan: (a)
menginterpretasikan
menyediakan
informasi
mengenai
kecukupan penerimaan periode berjalan
laporan keuangan maka diperlukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan
informasi
untuk membiayai seluruh pengeluaran; (b)
menyediakan
informasi
mengenai
dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara
kesesuaian cara memperoleh sumber daya
memahami
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran
menafsirkan
laporan
keuangan,
angka-angka
bagaimana
dalam
laporan
yang
keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan,
dan
bagaimana
informasi
keuangan
keputusan.
yang
ditetapkan
dan
peraturan
perundang-undangan;
menggunakan
(c) menyediakan informasi mengenai jumlah
pengambilan
sumber daya ekonomi yang digunakan
alat
dalam kegiatan entitas pelaporan serta
untuk
merupakan
untuk
menghasilkan laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk
hasil-hasil yang telah dicapai; (d)
menyediakan
informasi
mengenai
menganalisis laporan keuangan adalah analisis
bagaimana entitas pelaporan mendanai
rasio keuangan. (Mahmudi 2010:9)
seluruh
kegiatannya
dan
mencukupi
kebutuhan kasnya; (e) menyediakan informasi mengenai posisi Volume 1, No.2, Februari 2013
-4
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala keuangan dan kondisi entitas pelaporan
catatan atas laporan keuangan (Permendagri
berkaitan
Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232).
dengan
penerimaannya,
sumber-sumber
baik
jangka
pendek
maupun jangka panjang, termasuk yang
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
berasal
Pemerintah Daerah
dari
pungutan
pajak
dan
pinjaman; (f)
Pemerintah daerah harus terus
menyediakan perubahan
informasi
posisi
mengenai
keuangan
berupaya
memperbaiki
kualitas
dan laporan
entitas
keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan
pelaporan, apakah mengalami kenaikan
pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila
atau penurunan, sebagai akibat kegiatan
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat
yang dilakukan selama periode pelaporan.
dipahami. Relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat
Siklus Akuntansi Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu
bagi
para
pengguna
untuk
pengambilan
suatu kesatuan yang terdiri dari atas subsistem-
keputusan. Andal (Reliability) artinya informasi
subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling
yang disajikan dalam laporan keuangan harus
berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu.
dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan
Suatu
mengandung
sistem
menjadi
mengolah
output
input
manipulasi.
Dapat
dibandingkan (comparability) artinya laporan
akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam
keuangan dapat digunakan sebagai pembanding
bentuk dokumen atau formulir. Outputnya
kinerja masa lalu atau pembanding kinerja
adalah
proses
organisasi lain yang sejenis. Dapat dipahami
akuntansi, terdapat beberapa catatan yang
(understandability). artinya laporan keuangan
dibuat, yaitu jurnal, buku besar (BB) dan buku
harus
pembantu (BP) (Halim, 2007:52).
sederhana dan mudah dipahami oleh pihak-
Sistem
keuangan.
Input
unsur
sistem
laporan
(keluaran).
(masukan)
Dalam
Akuntansi Keuangan Daerah
memiliki contoh input berupa bukti memorial,
memberikan
informasi
yang
jelas,
pihak pengguna laporan keuangan. (Mahmudi, 2010-11):
surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana. Proses Sistem Akuntansi Keuangan
Kerangka Pemikiran
Daerah dilakukan dengan menggunakan catatan
Hubungan
seperti
Pemahaman Laporan Keuangan Daerah
buku
jurnal
umum,
buku
jurnal
penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas,
Tingkat
Reformasi
Pendidikan
akuntansi
dan
dipemerintahan
buku besar dan buku besar pembantu. Output
daerah dimulai dengan terbitnya Kepmendagri
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berupa
29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
laporan
Pertanggungjawaban
keuangan
yang
meliputi
laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan 5-
Volume 1, No.2, Februari 2013
dan
Pengawasan
Keuangan Daerah. Munculnya Kepmendagri 29
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tahun 2002 tersebut, pemerintah daerah mulai
governance. Hal ini bermakna bahwa jika
disibukkan dengan upaya untuk menerapkan
pendidikan aparatur pemerintah semakin tinggi
akuntansi sebagaimana yang diarahkan dalam
maka nilai variabel tingkat pemahaman aparatur
kepmendagri tersebut.
pemerintah
Menurut
Sukirman
(2009),
secara
terhadap
prinsip-prinsip
good
governance akan meningkat pula.
hitungan kasar kebutuhan tenaga akuntansi di
Selanjutnya hasil penelitian Almanidar
pemerintah daerah seluruh Indonesia adalah
(2010) di Pemkab Pidie menunjukkan bahwa
sekitar 25.000 orang. Kenyataannya, tenaga
tenaga yang berlatar belakang ilmu akuntansi
yang berlatar belakang akuntansi masih sangat
hanya 1 orang dari 23 SKPD, dimana hal
minim. Sangat penting untuk menempatkan
tersebut menjadi salah satu faktor tidak
SDM yang potensial dan bertanggungjawab,
selesainya laporan keuangan SKPD. Akibatnya
serta menempatkan SDM dengan kompetensi
proses penyusunan laporan keuangan menjadi
yang memadai baik secara teknis maupun
terhambat
administrasi
aparatur yang terlibat dalam pengelolaan dan
dalam
bidang
pengelolaan
keuangan daerah.
karena
penatausahaan
Menurut Nazier (2009), menghadapi
kurangnya
keuangan
pemahaman
terhadap
proses
penyusunan laporan keuangan.
berbagai kualitas laporan keuangan, tenaga
Dari pendapat di atas bisa diartikan
akuntan yang handal sangat dibutuhkan pada
bahwa
tingkat
pendidikan
sangat
sektor publik baik sebagai pelaksana kebijakan
mempengaruhi aparatur terhadap pemahaman
maupun sebagai penentu kebijakan. Sayangnya
laporan keuangan daerah.
hasil penelitian BPK menunjukkan adanya masalah SDM Pemerintah Pusat dan Daerah.
Hubungan Masa Kerja dengan Pemahaman
Hasil kuesioner oleh BPK menunjukkan bahwa
Laporan Keuangan Daerah
mayoritas yaitu sebesar 76,77% unit pengelola
Nitisemito (1996) menyatakan bahwa
keuangan Negara diisi oleh pegawai yang tidak
masa kerja merupakan hasil penyerapan dari
memiliki latar belakang akuntansi.
berbagai aktivitas manusia, sehingga mampu
Nazier (2009),
juga mengungkapkan
menumbuhkan
keterampilan
yang
muncul
bahwa kelemahan pemahaman akan akuntansi
secara otomatis dalam tindakan yang dilakukan
sektor publik diperparah dengan rendahnya
karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.
dorongan
Masa
untuk
belajar
kesalahan penempatan staf
lebih
jauh
dan
dengan latar
belakang pendidikan yang tidak sesuai.
kerja
seseorang
dengan
pengalaman kerjanya. Purnamasari
Hasil penelitian Arfan dan Faisal (2009)
berkaitan
bahwa
seorang
(2005) karyawan
menyimpulkan yang
memiliki
menunjukkan adanya pengaruh pendidikan
pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki
terhadap
keunggulan dalam beberapa hal diantaranya; 1).
pemerintah
tingkat tentang
pemahaman prinsip-prinsip
aparatur good
Mendeteksi
kesalahan,
2).
Memahami
Volume 1, No.2, Februari 2013
-6
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kesalahan dan 3). Mencari penyebab timbulnya
yang terlatih untuk melakukan pencatatan data-
kesalahan.
data keuangan. (Word Bank, 2007).
Hasil penelitian Almanidar (2010) di
Merupakan suatu hambatan besar dalam
Pemkab Pidie bahwa masa kerja jabatan PA dan
meraih kinerja yang baik jika pegawai tidak
PPK masih rendah. Masa kerja jabatan PPK
memiliki
menggambarkan masa kerja jabatan yang
memadai dan belum memahami secara benar
sesungguhnya sebagai PPK, sehingga masa
pekerjaannya.
kerja tersebut merupakan salah satu faktor yang
tersebut perlu diadakannya pelatihan.
kualifikasi/keterampilan
Untuk
yang
mengatasi hambatan
mempengaruhi tingkat pemahaman mereka atas
Penelitian Almanidar (2010) di Pemkab
penyusunan laporan keuangan. Di Pemkab
Pidie menunjukkan hasil bahwa pendidikan dan
Pidie terjadi turnover posisi pejabat cukup
pelatihan
tinggi dimana jumlah pejabat (PA dan PPK)
berpengaruh terhadap pemahaman aparatur atas
yang mempunyai masa kerja jabatan dibawah 1
proses
tahun sebanyak 27 orang dari total 47 orang
Umumnya hal tersebut terjadi karena diklat
pejabat (58% pejabat). Pejabat yang sudah
yang diikuti kurang menyentuh substansi serta
mendapatkan pelatihan (diklat) yang cukup
waktu diklat yang terlalu singkat.
mengenai pelaporan keuangan dipindahkan
(diklat)
yang
penyusunan
Penelitian
diikuti
laporan
kurang
keuangan.
Nasaruddin
(2008)
pelatihan
berdampak
kebagian lain yang tidak berhubungan dengan
menunjukkan
diklat yang diikuti tersebut dan kemudian
kepada informasi yang dihasilkan oleh SDM
ditempatkan orang baru yang tentu saja masih
akuntansi yaitu menyajikan informasi akuntansi
mentah
yang
pemahamannya
akan
proses
penyusunan Laporan Keuangan sehingga harus
bahwa
berkualitas
sejalan
dengan
tujuan
perusahaan.
dimulai dari awal lagi. Keadaan tersebut yang menjadi
salah
satu
penyebab
kurangnya
pemahaman pejabat terutama PPK terhadap
Hubungan Jabatan dengan Pemahaman Laporan Keuangan Daerah
proses penyusunan laporan keuangan.
Jabatan (occupation) ialah pekerjaan
Dari hasil penelitian tersebut di atas
yang telah melembaga dalam suatu instansi,
membuktikan bahwa masa kerja berpengaruh
perusahaan atau telah membudaya dalam
terhadap tingkat pemahaman aparatur tentang
masyarakat. Jabatan juga mencakup tanggung
laporan keuangan daerah.
jawab
Hubungan Pelatihan dengan Pemahaman
(responsibility)
Laporan Keuangan Daerah
keharusan
dan
wewenang.
Tanggung
ialah
yang
pemegang
hal
jabatan
jawab menjadi
sedangkan
Akuntansi dan pelaporan merupakan
wewenang (authority) ialah hak pemegang
komponen yang tidak dapat dihindarkan pada
jabatan untuk menerima, menuntut kepatuhan
pengelolaan keuangan. Bidang ini memerlukan
dalam hal tertentu, mengambil keputusan akhir
prosedur yang tertata dengan baik dan pegawai
dan
7-
Volume 1, No.2, Februari 2013
memerintahkan
pelaksanaannya,
serta
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mengajukan pendapat mengenai sesuatu hal
dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah
tertentu. (Tulus, 1996:24)
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pejabat PA dan PPK mempunyai tugas, tanggung
jawab
menyiapkan,
dan
wewenang
menyusun
Hipotesis
keuangan
Berdasarkan kerangka pemikiran yang
daerah dimana untuk menghasilkan laporan
telah dikemukakan, hipotesis penelitian ini
tersebut diperlukan proses dan tahapan yang
dapat dirumuskan sebagai berikut:
harus
H1: Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh
dilalui
laporan
untuk
menurut
sistem
akuntansi
pemerintah daerah. Untuk itu mereka harus
terhadap
memiliki kompetensi, keahlian dan kemampuan
Keuangan Daerah Pemerintah Aceh.
yang
memadai
dalam
melaksanakan
Pemahaman
Laporan
H2: Pelatihan mempunyai pengaruh terhadap
pekerjaannya.
Pemahaman Laporan Keuangan Daerah
Kompetensi jabatan SDM aparatur (PNS)
Pemerintah Aceh.
adalah kemampuan dan karakteristik yang
H3: Masa Kerja mempunyai pengaruh terhadap
dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan,
Pemahaman Laporan Keuangan Daerah
keterampilan,
Pemerintah Aceh.
sikap
dan
perilaku,
yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya
H4:
(Mustopadidjaja, 2002). Dengan
adanya
Jabatan mempunyai pengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah
kompetensi
akan
Pemerintah Aceh.
menciptakan aparatur yang memiliki semangat untuk
selalu
bertindak
efisien,
rasional,
transparan, akuntabel dan profesional.
METODE PENELITIAN Populasi Penelitian
Hasil penelitian Almanidar di Pemkab
Penelitian ini merupakan penelitian sensus
Pidie (2010) diperoleh data dari 23 SKPD
yaitu dengan populasi yang berasal dari seluruh
hanya 7 SKPD yang mampu menyelesaikan
entitas yang menjadi subjek penelitian. Total
Laporan Keuangan. Alasan tidak menyusun
responden adalah 84 orang
laporan keuangan dikarenakan mereka masih
Pengguna Anggaran (SKPA) dan 42 PPK dari
belum mengerti dalam proses penyusunan
badan, dinas dan kantor yang ada di Pemerintah
laporan keuangan.
Aceh.
terdiri dari 42
Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan
bahwa
mempersiapkan
PA
PPK
harus
Operasionalisasi Variabel
untuk
mempunyai
Variabel penelitian ini terdiri dari variabel
dan
kemampuan
independen yaitu pendidikan (X1), Masa Kerja
berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang
(X2), Pelatihan (X3) dan Jabatan (X4) dan
diembannya. Tanpa adanya kualifikasi dan
variabel dependen yaitu Pemahaman Laporan
persyaratan tersebut, mustahil PA dan PPK
Keuangan Daerah (Y). Berikut ini dijelaskan
kompetensi,
diri
dan
keahlian
Volume 1, No.2, Februari 2013
-8
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala definisi menurut masing-masing variabel yaitu: a. Pendidikan (X1) adalah usaha sadar
dikemukakan
kegiatan bimbingan, pengajaran dan
Skala yang digunakan menggunakan
latihan-latihan bagi peranannya dimasa
skala interval (interval scale)
Indikator atau
Notoatmodjo
(2003).
e. Pemahaman Laporan Keuangan (Y)
elemen data dan alat ukur yang
Untuk
digunakan dalam pendidikan, peneliti
keuangan secara lebih komprehensif,
ambil
perlu diketahui proses pelaporan, logika
dari
penelitian
(Almanidar,
2010).
sebelumnya Skala
yang
bisa
akuntansi
memahami
dan
memahami
laporan
elemen
digunakan menggunakan skala interval
laporan keuangan yang terdiri dari:
(interval scale)
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran
b. Masa Kerja (X2) adalah lamanya seorang
karyawan
menyumbangkan
(LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan
atas
Laporan
Keuangan
tenaganya pada perusahaan tertentu.
(CaLK). Sedangkan untuk memahami
Indikator atau elemen data dan alat
dan
ukur yang digunakan dalam masa kerja,
Keuangan
peneliti
penelitian
keuangan.. Indikator atau elemen data
sebelumnya (Almanidar, 2010). Skala
dan alat ukur yang digunakan dalam
yang digunakan menggunakan skala
pemahaman laporan keuangan, peneliti
interval (interval scale)
ambil dari pendapat yang dikemukakan
ambil
Pelatihan ditekankan kemampuan
(X3)
dari
.
Pelatihan
pada untuk
lebih
peningkatan
menginterpretasikan perlu
analisis
Laporan laporan
Mahmudi (2010). Skala menggunakan Dummy.
melakukan
pekerjaan yang spesifik. Indikator atau
Metode Analisis
elemen data dan alat ukur yang
Suatu penelitian yang dapat dipercaya
digunakan dalam pelatihan, peneliti
sangat ditentukan oleh alat pengukuran yang
ambil dari pendapat yang dikemukakan
digunakan untuk variabel yang diteliti. Oleh
Tulus (1996). Skala yang digunakan
karena itu untuk mengukur handal atau tidaknya
menggunakan skala interval (interval
kuesioner digunakan analisis reliabilitas dan
scale)
validitas.
d. Jabatan (X4) adalah kedudukan yang
9-
peneliti ambil dari pendapat yang
untuk menyiapkan peserta didik melalui
yang akan datang.
c.
ukur yang digunakan dalam jabatan,
1. Uji Reliabilitas
menunjukkan tugas, tanggung jawab,
Reliabilitas mengandung pengertian bahwa
wewenang dan hak seseorang karyawan
suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk
dalam rangka susunan satuan organisasi.
digunakan sebagai alat pengumpul data.
Indikator atau elemen data dan alat
Salah satu teknik yang digunakan untuk
Volume 1, No.2, Februari 2013
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mengukur konsistensi ini yaitu melalui Cronbach’s
Alpha
(α)
yang
dapat
Pengujian Validitas
menafsirkan korelasi antara skala yang
Pengujian validitas data dalam penelitian
dibuat dengan skala variabel yang ada.
ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan
Instrument dalam penelitian ini dikatakan
menggunakan Uji Pearson product-moment
reliable
coefficient of correlation dengan bantuan SPSS
apabila
memiliki
koefisien
keandalan atau alpha lebih besar dari 0,5. 2. Uji
validitas
dengan
dilakukan pengujian validitas terdapat 3 item
mengkorelasikan masing-masing item untuk
pernyataan yang tidak valid dari seluruh seluruh
setiap
item pernyataan yaitu sebanyak 21. Besarnya
variable
dilakukan
16.0. Berdasarkan output komputer setelah
dengan
menggunakan
pearson product-moment coefficient melalui
nilai koefesien korelasi yaitu 0,266.
program SPSS. Persamaan model empiris yang digunakan
Pengujian Reliabilitas
untuk meneliti pengaruh X1,X2,X3 dan X4
Uji reliabilitas memperlihatkan tingkat
terhadap Y dengan menggunakan analisis
pendidikan memiliki cronbach alpha 0,565,
regresi logistik.
pelatihan dengan cronbach alpha 0,879, masa
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3+ β4 X4
kerja dengan cronbach alpha 0,676 dan jabatan
Keterangan:
dengan
Y = 1; Paham Laporan Keuangan Daerah
keseluruhan tingkat kehandalan telah memenuhi
= 0;Tidak Paham Laporan Keuangan Daerah X1
= Pendidikan
X2
= Pelatihan
X3
= Masa Kerja
X4
= Jabatan
β1, β2, β3, β4 = koefisien X1, X2, X3, X4 e
= error
cronbach
alpha
0,607.
Secara
persyaratan.
Model Regresi Logistik yang Terbentuk Hasil persamaan regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y = -1.743 + 0.102 X1 + 0.282 X2 – 0.195 X3 0.157 X4 + e
HASIL PEMBAHASAN Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian ini menggunakan variabel
Hasil menunjukkan
uji
koefisien bahwa
regresi variabel
logistik tingkat
dependen bersifat dikotomi (paham terhadap
pendidikan menunjukkan koefisien regresi β1
laporan keuangan daerah dan tidak paham
sebesar 0,102 dengan tingkat signifikansi
terhadap laporan keuangan daerah), maka
sebesar 0,530 lebih besar dari 0,05 artinya
pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan
variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh
menggunakan uji regresi logistik. Tahapan
pada pemahaman laporan keuangan daerah.
dalam pengujian ini dapat dijelaskan sebagai
Variabel
berikut:
regresi β2 sebesar 0,282 dengan tingkat
pelatihan
menunjukkan
Volume 1, No.2, Februari 2013
koefisien
- 10
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05,
lebih bertujuan tuntutan persyaratan yang harus
ini artinya variabel pelatihan berpengaruh pada
dipenuhi oleh PNS untuk naik ke jenjang eselon
pemahaman laporan keuangan daerah. Variabel
tertentu
masa kerja menunjukkan koefisien regresi β3
pengembangan pengetahuan dan keterampilan
sebesar -0,195 dengan tingkat signifikansi
seorang aparat.
sebesar 0,326 lebih besar dari 0,05 artinya
dengan
pemahaman
dilakukan
Kemudian
variabel
keuangan jabatan
daerah.
bukan
dasar
Hasil penelitian ini tidak
variabel masa kerja tidak berpengaruh pada laporan
dan
hasil
penelitian
oleh
tuntutan
konsisten
terdahulu
Nasaruddin
(2008)
yang yang
menunjukkan
menyebutkan bahwa pendidikan berpengaruh
koefisien regresi β4 sebesar -0,157 dengan
terhadap penyajian informasi akuntansi. Hasil
tingkat signifikansi sebesar 0,506 lebih besar
penelitian ini juga tidak mendukung penelitian
dari 0,05, artinya variabel jabatan tidak
yang dilakukan oleh Almanidar (2010) yang
berpengaruh
menyebutkan bahwa minimnya tenaga kerja
pada
pemahaman
laporan
keuangan daerah.
yang berlatar belakang akuntansi merupakan faktor tidak
Pengaruh
Tingkat Pendidikan
terhadap
selesainya
laporan
keuangan
SKPD. Akibatnya proses penyusunan laporan keuangan menjadi terhambat karena kurangnya
Pemahaman Laporan Keuangan Daerah Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
pemahaman aparatur yang terlibat dalam
bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh
pengelolaan
dan
penatausahaan
keuangan
secara signifikan terhadap pemahaman laporan
terhadap proses penyusunan laporan keuangan.
keuangan daerah. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua aparatur
Pengaruh Pelatihan terhadap Pemahaman
yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih
Laporan Keuangan Daerah
tinggi
paham
dan
bisa
menyelesaikan
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
permasalahan dalam laporan keuangan daerah.
bahwa
Ilmu yang dimiliki tidak diterapkan dalam
pemahaman laporan keuangan daerah. Hal ini
teknis pelaksanaan laporan keuangan, karena
menunjukkan bahwa semakin banyak pelatihan
biasanya
tingkat
yang diikuti tenaga kerja sesuai dengan bidang
pendidikan yang lebih tinggi akan menduduki
pekerjaanya maka akan semakin terampil dan
jabatan
berkualitas tenaga kerja tersebut.
aparatur
yang
tanggungjawab
yang
tinggi
memiliki
pula
pekerjaannya
sehingga
hanya
pelatihan
berpengaruh
terhadap
pada
Manfaat dilakukannya pelatihan agar
pengesahan hasil, namun tidak terlibat langsung
dapat mencetak tenaga kerja yang terampil,
dalam penyelesaian laporan keuangan daerah.
berkualitas dan berkompeten dalam bidang
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sally &
pekerjaannya.
Derajat (2004: 287), yang menyatakan bahwa
Hasil penelitian ini konsisten dengan
pendidikan yang diikuti oleh aparat birokrasi
hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin
11 -
Volume 1, No.2, Februari 2013
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (2008) yang menyimpulkan bahwa terdapat
PA dan PPK masih rendah. Di Pemkab Pidie
hubungan positif antara pelatihan dengan
terjadi turnover posisi pejabat cukup tinggi
kualitas penyajian informasi akuntansi.
dimana jumlah pejabat (PA dan PPK) yang
Namun penelitian ini sedikit berbeda
mempunyai masa kerja jabatan dibawah 1 tahun
dengan penelitian Almanidar (2010) di Pemkab
sebanyak 27 orang dari total 47 orang pejabat
Pidie, yang menunjukkan hasil bahwa diklat
(58% pejabat).
yang diikuti kurang berpengaruh terhadap pemahaman aparatur atas proses penyusunan
Pengaruh Jabatan terhadap Pemahaman
laporan keuangan. Umumnya hal tersebut
Laporan Keuangan Daerah
terjadi karena diklat yang diikuti kurang
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
menyentuh substansi serta waktu diklat yang
bahwa jabatan tidak berpengaruh terhadap
terlalu singkat.
pemahaman laporan keuangan daerah. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tidak selamanya
Pengaruh Masa Kerja terhadap Pemahaman
jabatan
yang
tinggi
dapat
diikuti
oleh
Laporan Keuangan Daerah
pemahaman terhadap bidang pekerjaannya. Hal
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
ini disebabkan karena aparatur yang memiliki
bahwa tidak terdapat hubungan antara masa
jabatan yang tinggi biasanya telah menjadi
kerja dengan pemahaman laporan keuangan.
atasan,
Hal tersebut merupakan gambaran bahwa tidak
mengesahkan
selamanya aparatur yang telah lama bekerja
bawahannya. Hal tersebut menyebabkan atasan
lebih menguasai laporan keuangan daerah. Ini
tidak terlalu memahami pekerjaan bawahan
disebabkan oleh tingkat kejenuhan aparatur
yang
tersebut. Bahkan aparatur yang baru bekerja
tanggungjawabnya.
pada suatu bidang bisa lebih menguasai dan memahami
laporan
keuangan
sehingga
tanggungjawabnya
hasil
seharusnya
yang
juga
diterima
hanya oleh
merupakan
Hasil penelitian ini konsisten dengan
disebabkan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
beberapa faktor pendukung seperti pendidikan
penelitian Arfan dan Faisal (2009). Hasil
terakhir yang dimiliki dan pengalaman kerja
penelitian mereka menunjukkan bahwa jabatan
pada bidang yang sama sebelumnya.
tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman
Hasil penelitian ini tidak
konsisten
aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip
dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfan
good governance. Namun penelitian ini sedikit
dan Faisal (2009) yang menyebutkan bahwa
berbeda dengan penelitian Almanidar (2010), di
masa kerja memiliki pengaruh terhadap Tingkat
Pemkab Pidie diperoleh data dari 23 SKPD
Pemahaman
Tentang
hanya 7 SKPD yang mampu menyelesaikan
Prinsip-prisnsip Good Governance. Selanjutnya
Laporan Keuangan. Alasan tidak menyusun
dalam penelitian Almanidar (2010) di Pemkab
laporan keuangan dikarenakan mereka masih
Aparatur
Pemerintah
Pidie menjelaskan bahwa masa kerja jabatan Volume 1, No.2, Februari 2013
- 12
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala belum mengerti dalam proses penyusunan
diberlakukan di pemerintahan.
laporan keuangan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Tingkat Pendidikan, masa kerja dan jabatan tidak berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Aceh. Sedangkan pelatihan mempunyai pengaruh terhadap
Pemahaman
Laporan
Keuangan
Daerah Pemerintah Aceh.
Saran Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bagi SKPA pada Pemerintah Aceh diberikannya pelatihan dan pendidikan bagi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih memahami proses akuntansi dan pembukuan, yang merupakan dasar dalam melaksanakan pelaporan keuangan yang baik sebagai bagian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain
Pemerintah
itu
Aceh
mensyaratkan yang
terlibat
apartur dalam
pengelolaan keuangan daerah telah mengikuti sertifikasi Akuntansi Pemerintahan. Peneliti
selanjutnya
disarankan
memperbaiki item-item pernyataan didalam kuesioner
ini
terutama
item
pernyataan
pemahaman terhadap laporan keuangan daerah lebih secara teknis. Memperbanyak responden penelitian dengan melibatkan seluruh pegawai yang secara teknis terlibat dalam proses pengelolaan
laporan
keuangan
daerah.
Melakukan penelitian serupa dengan menambah variabel lain pada saat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 telah 13 -
Volume 1, No.2, Februari 2013
DAFTAR KEPUSTAKAAN Almanidar, E., 2010. Pemahaman Aparatur Terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Tesis. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Achmad, N., 1982. Pendidikan dan Masyarakat. Yogyakarta: CV. Bina Usaha. Arfan & Faisal, 2009. Pengaruh Masa Kerja, Jabatan dan Jenjang Pendidikan Terhadap Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Tentang Prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol.2:1-14. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2010. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2009 di Banda Aceh Nomor: 12.A/LHP/XVIII.BAC/06/ 2010 tanggal 18 Juni 2010. Bappenas. 2002. Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-prinsip Tata pemerintah Yang Baik. Tim Kajian Sekretariat Pengembangan Public Good GovernanceBappenas. Halim, A., 2002. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hariandja, T. E. M., 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta: PT Grasindo. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Panduan bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Mustopadidjaja. 2002. Paradigma-paradigma Pembangunan. Lembaga Administrasi Negara. Nasaruddin, F., 2008. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Jurnal Ichsan Gorontalo Vol.3:1411-1420. Nazier, D. M., 2009. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan. Seminar Nasional, tanggal 22 Juli 2009 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nitisemito, A. S., 1996. Manajemen Personalia: Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gholia Indonesia. Peraturan Pemerintah. 2011. Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Permendagri 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Purnamasari, D. I., 2005. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Hubungan Partisipasi dengan Efektifitas Sistem Informasi. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan.Vol 5:32- 41. Sally, R. Marisa & Widhyharto S.D. 2004. Pengembangan Pegawai untuk Birokrasi Yang Good Governance Dalam Ambar Teguh Sulistiyani (Ed.), Memahami Good
Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia Yogyakarta: Gava Media. Sukirman, D., 2009. Terbatasnya Kompetensi SDM Salah Satu Penyebab Buruknya Pengelolaan Keuangan Daerah. Warta Pengawasan Vol. XVI No.1. Tulus, Moh. Agus. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. World Bank. 2007. Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh, mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh. www.worldbank.or.id. Zetra, A., 2009. Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. www.bpk.go.id/web/files/2009/07/270609aidinil-zetra.pdf.
Volume 1, No.2, Februari 2013
- 14
