Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas,dan TemuanAudit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi pada LKPD kabupaten/kota Sumatera Barat periode 2010-2013) Rahayu Silfia, Meihendri, Yunilma Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] Abstract This research aims to test the influence of Characteristics, Complexity, and Audit Findings on Local Government Finance Report Disclosure Levels. The Population in this research is on Local Government Finance Report in Province West Sumatera for periode 2010-2013. Sample chosen uses a purposive sampling. The total sample as many as 57 Local Government Finance Report periode 2010-2013. Hypotesis tasted by a multiple regression models. Regression analysis was done using SPSS 16.0. The results showed that a variables such as wealth, legislative and age has significantly effect on Disclosure Level of Local Government Finance Report. While the variables such as degree of dependence, total asset, total SKPD, and Audit Findings has not significantly effect on Disclosure Level of Local Government Finance Report. Keywords :
Charakteristics, Complexity, Audit Findings, Local Governance Finance Report, Disclosure Levels Governance yang baik, maka Pemerintah
Pendahuluan Latar Belakang
Pusat dan Pemerintah Daerah, harus
Akuntansi Sektor Publik dalam
menyampaikan
adanya
laporan
praktiknya banyak dilakukan oleh lembaga
pertanggungjawaban yang berupa Laporan
pemerintah yang mendapat perhatian yang
Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan
lebih
Masyarakat
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang
Akuntantabilitas
berlandaskan PP 71 tahun 2010. Laporan
dan Transparansi kepada publik dari
Keuangan yang dibuat Pemerintah Daerah
lembaga-lembaga bagian sektor publik,
tersebut
yang dapat memberikan adanya tata kelola
Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus
(good governance) yang baik dari urusan
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
sektor publik (Khasanah,2014).
(CaLK). Standar Akuntansi Pemerintah
dari
menginginkan
Upaya mewujudkan
sebelumnya. adanya
yang dan
dilakukan
(SAP)
untuk
meliputi:
pertama
Laporan
kali
Realisasi
diterbitkan
oleh
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
meningkatkan
(KSAP)
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan Good 1
adalah
ditetapkan
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
Pemerintah (SAP) berdasarkan pada PP 71
2005 pada tanggal 13 juni 2005.
tahun 2010. Pengungkapan dalam laporan
Pada
tahun
mengeluarkan
PP
2005 24
keuangan dapat dikelompokkan menjadi
pemerintah
yaitu
dua
Standar
(mandatory
Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas yang mengakui
pengaruh
transaksi
otoriter,
tambahan
laporan
2005 adalah terdapat uraian mengenai
yang mengelola
akuntansi
yang
sepenuhnya
dalam
pengawasan atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, Laporan
laporan keuangan tersebut harus diperiksa
adalah
oleh BPK (Syafitri,2012).
adanya
Karena Fenomena yang terjadi pada saat ini kebanyakan lembaga publik
telah disajikan dalam LKPD dengan
banyak yang masih belum menerapkan
pengungkapan yang seharusnya disajikan
laporan keuangan daerah sesuai dengan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan menurut
belum
pemerintah daerah tersebut Sebagai bentuk
perbandingan antara pengungkapan yang
(CaLK)
daerah
dan sukarela dalam laporan keuangan
diselenggarakan
pengungkapan
dimaksud
pemerintah
mengungkapkan item pengungkapan wajib
dalam
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang
keuangan
masih
(Halim,2012,210). Tingkat
pengguna
menunjukkan bahwa pemerintah daerah
berupa
menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi
bagi
51,56% (Suhardjanto,dkk,2010). Hal ini
unit
anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan
informasi
(Lestiani,2008), 22% (Lesmana, 2010) dan
pelaporan. Entitas akuntansi menurut PP
pemerintahan
merupakan
masih rendah, rata-rata sebesar 35,45%
entitas
adalah
disclosure)
Sukarela
pengungkapan wajib dan sukareka dalam
dibandingkan dengan PP Nomor 24 tahun
2010
Pengungkapan
laporan keuangan. Di Indonesia, tingkat
yang baru dari PP Nomor 71 Tahun 2010
tahun
wajib
item yang wajib diungkapkan sebagai
diterima atau dikeluarkan. Salah satu hal
71
yang
pengungkapan yang disajikan diluar item-
perpindahan hak lepas pada saat kas
Nomor
dan
(voluntary
adanya hak atau kewajiban pada saat
disamping
informasi
merupakan
yang telah ditetapkan sesuai oleh badan
hingga
2010 menuju Basis Akrual yaitu mengakui
akuntansi
disclosure)
Wajib
dikemukakan sesuai dengan peraturan
akhirnya direvisi menjadi PP 71 tahun
entitas
Pengungkapan
pengungkapan
dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan
yaitu,
Standar
Standar
Akuntansi 2
Akuntansi
Pemerintah
berlandaskan PP 71 tahun 2010. Adapun
dalam pengungkapan dapat diwajibkan
tingkat pengungkapan yang digunakan
untuk
dalam penelitian ini yaitu mandatory
tujuan informatif (informative), atau tujuan
disclosure dan voluntary disclosure karena
melayani kebutuhan khusus (differential).
dapat
antara
Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan
pengungkapan wajib dan pengungkapan
Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan
sukarela
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di
membandingkan
dalam
pemerintah
laporan
daerah
keuangan
melindungi
(protective),
yang
Indonesia sudah mulai ada peningkatan
dengan
dari tahun-tahun sebelumnya meskipun
Akuntansi
belum signifikan. Adanya peningkatan
Pemerintahan (SAP) sesuai dengan PP 71
dalam pengungkapan laporan keuangan
tahun 2010. Dalam mengukur tingkat
pemerintah daerah menunjukkan bahwa
pengungkapan,
pemerintah daerah berusaha untuk terus
seharusnya
dengan
tujuan
diungkapkan
berdasarkan
Standar
penelitian
ini
menggunakan sistem scoring yaitu sistem
memperbaiki
pemberian
keuangannya (Syafitri,2012).
skor
pengungkapan
terhadap
yang
butir-butir
diwajibkan
dan
dengan
menyusun
daftar
dapat
butir
audit
Menurut Suwardjono (2006,578) butir
bahwa
Apakah
berpengaruh
Pengungkapan
terhadap
Laporan
Tingkat Keuangan
tersebut
Pemerintah Daerah kabupaten/Kota di
tingkat
Provinsi Sumatera Barat periode 2010-
pengungkapan yang diukur dengan indeks
2013. Penelitian ini bertujuan untuk
pengungkapan (disclosure index) yaitu
mengetahui
pengaruh
karakteristik
pengungkapan
pemerintah
(Kekayaan
Daerah/PAD,
digunakan
pengungkapan
dirumuskan
Karakteristik, kompleksitas dan temuan
pengungkapan (disclosure checklist).
Daftar
laporan
Dari latar belakang tersebut maka
pengungkapan yang sukarela berdasarkan SAP
kualitas
untuk
dilaksanakan
menentukan
yang
nyatanya
dibandingkan
dengan
Tingkat Ketergantungan, Total Aset, dan
pengungkapan yang seharusnya (daftar
Umur
butir pengungkapan). Pengungkapan ini
Kompleksitas Pemerintah (Jumlah SKPD
memiliki
menyajikan
dan Ukuran Legislatif) serta Temuan Audit
informasi yang dipandang perlu untuk
terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan
mencapai tujuan pelaporan keuangan dan
Keuangan
untuk melayani berbagai pihak yang
kabupaten/kota Sumatera Barat periode
mempunyai
2010-2013.
tujuan
yaitu
kepentingan
berbeda-beda, 3
Pemerintah
Daerah)
Pemerintah
dan
Daerah
Landasan Teori dan Pengembangan
tujuan
Hipotesis
menyediakan informasi yang menyangkut
Adapun
Laporan
Penyusunan
dan
(SKPD).
penyajian
laporan
laporan
setelah
LKPD
audit
di
secara
Peraturan
Daerah
merupakan langkah akhir dalam proses
BPK
akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk
(Perda)
pemerintah
laporan daerah
informatif
yang
bermanfaat bagi
Menurut Evans (2003,336) dalam
oleh suatu entitas pelaporan.
pengungkapan
(disclosure)
melalui statemen keuangan utama.
dan transaksi-transaksi yang dilakukan
Suwardjono
ini,
statemen
pemakai selain apa yang dapat dinyatakan
yang terstruktur mengenai posisi keuangan
hal
hal-hal
dianggap penting dan
(SAP)
Laporan Keuangan merupakan laporan
Dalam
Pengungkapan
penjelasan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Pemerintah
penuh
berkaitan dengan cara pembeberan atau
APBD. Sedangkan, menurut Peraturan
Akuntansi
seperangkat
keuangan.
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
Standar
pengungkapan
keuangan. Secara teknis, pengungkapan
disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan
konseptual,
merupakan bagian integral dari pelaporan
(BPK),
oleh
dalam
Menurut Suwardjono (2006,578)
selanjutnya LKPD disampaikan kepada Keuangan
tersebut
(2007,66).
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
Pemeriksa
keuangan
pengambilan keputusan ekonomi, Harahap
keuangan pemerintah daerah diatur oleh
Badan
ialah
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai
konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Daerah
keuangan
posisi keuangan suatu perusahaan yang
nya merupakan hasil dari gabungan atau
Perangkat
laporan
posisi keuangan, kinerja serta perubahan
Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsip
Kerja
dari
tingkat
tingkat
keuangan
(2006,581)
dalam
Pengungkapan
terdapat
pengungkapan Memadai
tiga yaitu:
(adequate
merupakan
disclosure), Pengungkapan Wajar (fair
perbandingan antara pengungkapan yang
disclosure), Pengungkapan Lengkap (full
telah disajikan dalam laporan keuangan
disclosure). Menurut Chariri dan Ghozali
pemerintah daerah dengan pengungkapan
(2007) dalam Khasanah (2014). Dalam
yang seharusnya disajikan dalam catatan
hubungannya
atas laporan keuangan (CALK) menurut
penelitian ini menggunakan teori agensi
Standar
yaitu
Akuntansi
Pemerintah
(SAP)
sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Adapun
dua
dengan
pihak
sektor
yang
publik,
melakukan
kesepakatan atau kontrak, yakni pihak 4
yang
memberikan
disebut
principal
kewenangan
yang
Pengaruh
dan
yang
Tingkat Pengungkapan LKPD
pihak
menerima kewenangan yang disebut agent. Agency
problem
merupakan
membedakan ciri-ciri atau faktor-faktor khusus pada sebuah pemerintah dengan
pihak mendapatkan informasi yang lebih
pemerintah
banyak daripada pihak lainnya (Halim dan
sebagai
Menurut
principal dan para pemilih (masyarakat)
yang
jenis pendapatan yaitu: Pajak daerah, Retribusi
keputusan atau kebijakan yang hanya
tersebut,
dilakukan
upaya
pemerintah
yang
daerah
daerah
harus
Adapun
71
tingkat
dimiliki untuk melakukan pengungkapan
beberapa
tahun
besar
maka semakin besar sumber daya yang
sehingga
kekayaan
meningkatkan
pemerintah daerah berdasarkan peraturan Nomor
semakin
daerah. Semakin besar kekayaan daerah
komponen yang harus disajikan oleh
pemerintah
maka
pengungkapan yang dilakukan pemerintah
adalah
daerah secara transparan dan akuntabel 2014).
pengelolaan
Khasanah (2014), Semakin besar kekayaan
menyajikan laporan keuangan pemerintah
(Khasanah,
Hasil
dan Lain-lain PAD yang sah. Menurut
dan
kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi masalah
daerah,
kekayaan milik daerah yang dipisahkan,
mementingkan pemerintah dan penguasa kepentingan
PAD
Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat
lebih banyak sehingga dapat membuat
mengabaikan
(2012),
berasal dari sumber ekonomi daerah.
menyelengarakan
pelayanan publik memiliki informasi yang
serta
Halim
merupakan semua penerimaan daerah yang
sebagai agent. Pejabat pada pemerintahan pihak
Adapun
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
problem terjadi antara pejabat pemerintah
sebagi
lainnya.
dari :
Pada sektor pemerintahan, agency
diangkat
yang
karakteristik dalam penelitian ini terdiri
Abdullah, 2006).
dan
Pemerintah
merupakan ciri atau faktor yang dapat
informasi asimetri yaitu dimana salah satu
terpilih
terhadap
Karakteristik
adanya
masalah yang muncul ketika adanya
yang
Karakteristik
daerah
tingkat
yang
pengungkapan
dalam laporan keuangannya.
2010
lampiran II yaitu : Laporan Realisasi
H1.a : PAD berpengaruh positif terhadap
Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus
Tingkat Pengungkapan LKPD
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5
Tingkat Ketergantungan Pemerintah
membutuhkan pengungkapan yang lebih
Daerah
baik sehingga diperlukan pengelolaan dan
Pada
penelitian
Hilmi
pemeliharaan
(2010)
semakin
besarnya Dana Alokasi Umum (DAU)
dan
desentralisasi. Menurut penelitian Robbins
menemukan
tingkat
keuangan pemerintah kota. Semakin tinggi
Menurut Mandasari (2009) dalam
akan
Khasanah
semakin besar tingkat pengungkapan yang
(2014),
Umur
Pemerintah
Daerah dapat diartikan sebagai seberapa
dilakukan pemerintah daerah.
lama daerah tersebut telah ada atau baru didirikan. Sehingga pengungkapan yang
H1.b:Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif
tingkat
Umur Pemerintah Daerah (AGE)
terhadap tingkat pengungkapan laporan
maka
terhadap
terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
hubungan yang positif dan signifikan
ketergantungan
signifikan
H1.c : Total Aset berpengaruh positif
ketergantungan pemerintah kota memilki
tingkat
melakukan
pengungkapan.
Khasanah
bahwa
untuk
yang
total asset memilki pengaruh yang positif
pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan
(2014),
daya
variabel size yang diproksikan dengan
kebutuhan
dalam
sumber
Khasanah (2014) menunjukkan bahwa
untuk pemerataan keuangan setiap daerah
(1986)
baik.
yang dilakukan Patrick (2007) dalam
berasal dari APBN yang dialokasikan
Austin
lebih
pengungkapan yang lebih besar. Penelitian
Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang
dan
besar
digunakan
yang dibagi dengan total pendapatan. Dana
membiayai
yang
Semakin besar total asset maka akan
tingkat ketergantungan dinyatakan dengan
untuk
aset
terhadap
dilakukan apabila suatu pemerintah daerah
Tingkat
sudah tua maka dorongan pengungkapan
Pengungkapan LKPD
yang akan dilakukan semakin tinggi Total Aset
karena memiliki informasi yang lebih banyak untuk diungkapkan dari pada
Total Aset atau Total Aktiva membutuhkan
pengungkapan
pemerintah daerah yang masih muda atau
apabila
baru. Semakin lama suatu pemerintah
jumlah aset yang semakin besar sehingga sumber
daya
melakukan
yang
digunakan
pengungkapan
pun
daerah dibentuk maka akan semakin
untuk
berpengalaman dalam menjalankan sistem
akan
administrasinya termasuk pencatatan dan
semakin besar, karena total aset yang besar 6
pelaporan
keuangan
maka
akan
keuangan pemerintah daerah akan semakin
membutuhkan pengungkapan. H1.d:
Umur
tinggi.
Pemerintah
berpengaruh
positif
Daerah
H2.a : Jumlah SKPD berpengaruh positif
terhadap
terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
Tingkat Pengungkapan LKPD Pengaruh
Kompleksitas
Daerah
Ukuran Legislatif
Pemerintah
terhadap
Menurut Khasanah (2014), Ukuran
Tingkat
legislatif
Pengungkapan LKPD
yang
memberikan
pengaruh
terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kompleksitas
dalam
pemerintahan
yaitu dewan perwakilan rakyat daerah
dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat
beragam
karakteristik
faktor
(DPRD) yaitu lembaga perwakilan rakyat
dengan
yang berbeda-beda
daerah
yang
maupun
tidak
yang
bertugas untuk mengawasi pemerintah
mempengaruhi pemerintah baik secara langsung
(provinsi/kabupaten/kota)
daerah dalam mengelola anggaran yang
langsung
ada agar dapat dipergunakan dengan baik,
(Khasanah, 2014).
sehingga
peranan
DPRD
sebagai
pengawas keuangan dapat mengontrol
Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD)
kebijakan keuangan suatu daerah secara SKPD merupakan entitas akuntansi
Ekonomis, Efesien, Efektif, Transparansi
yang wajib melakukan pencatatan atas
dan Akuntabel dapat berjalan dengan baik.
transaksi-transaksi
Penelitian
lingkungan
yang
pemerintah
terjadi
di
Syafitri
(2012)
dan
daerah.Adapun
Yulianingtyas (2011) menemukan bahwa
jumlah SKPD yang semakin banyak maka
jumlah anggota legislatif atau DPRD
informasiyang harus diungkapkan pun
berpengaruh
akan
pengungkapan.
semakin
banyak
dan
upaya
mengurangi kesalahan informasi serta
H2.b:
menunjukkan kinerja yang lebih baik
positif
Ukuran positif
sehingga pemenuhan pengungkapan pada
terhadap
Legislatif
berpengaruh
terhadap
semakin tinggi Syafitri (2012). Selain itu,
Pengaruh
semakin banyak nya jumlah SKPD dala
Tingkat Pengungkapan LKPD
suatu pemerintahan akan mengakibatkan pengungkapan
Tingkat
Pengungkapan LKPD
laporan keuangan pemerintah daerah pun
pemenuhan
tingkat
laporan 7
Temuan
Audit
terhadap
Menurut Rai (2010), Temuan audit
penentuan sampel dilakukan berdasarkan
merupakan hal-hal yang ditemukan oleh
kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti
auditor sebagai hasil perbandingan antara
(Sekaran,2010),
kondisi yang ditemui oleh auditor dengan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
kriteria yang telah ditentukan. Dalam
(LKPD)
pengungkapan,
Sumatera Barat periode 2010-2013 yang
temuan
audit
sering
yaitu
terdiri
Kabupaten/Kota
yaitu
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
audit
harus
menghasilkan temuan negatif. Artinya auditor
harus
menemukan
adanya
penyimpangan
Laporan
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data Laporan
dengan kriteria yang telah ditetapkan adanya
BPK,
tersebut memiliki data yang lengkap.
pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai
berupa
oleh
Provinsi
telah
setiap
audit
:
dijumpai anggapan yang kurang tepat, bahwa
di
di
dari
Keuangan Pemerintah Daerah berupa data
dalam
runtun waktu (time series) selama periode
realisasi dana, laporan keuangan yang
2010-2013. Dalam penelitian ini variabel
tidak sesuai dengan anggaran serta adanya
dependennya yaitu Tingkat Pengungkapan
pelanggaran-pelanggaran lainnya.
LKPD,
Dalam
mengukur
H3 : jumlah temuan audit berpengaruh
pengungkapan
positif terhadap tingkat pengungkapan
menggunakan sistem scoring yaitu sistem
LKPD
pemberian skor dengan membuat daftar
penelitian
ini
checklist pengungkapan yang diwajibkan
Metodologi
berdasarkan SAP. Penggunaan sistem
Penelitian populasi
LKPD,
tingkat
berupa
ini
menggunakan keuangan
dilakukan oleh Lestiani (2008), Hilmi
pemerintah daerah yang ada di provinsi
(2010), Syafitri (2012) dan Khasanah
Sumatera Barat baik kabupaten atau kota,
(2014).
dengan tahun anggaran 2010-2013 dan
pengungkapan
telah
pemerintah
diperiksa
laporan
scoring ini serupa dengan penelitian yang
oleh
BPK.
Jumlah
pemerintah daerah yang ada di sumatera
Dengan
demikian, laporan
daerah
dapat
tingkat keuangan diukur
menggunakan rumus:
barat sebanyak 19 Kabupaten/Kota yang
Jumlah Item yang diungkapkan
terdiri dari 7 Kota dan 12 Kabupaten. Teknik
pengambilan
sampel
DISC =
yang
Total Item yang harus diungkapkan
digunakan dalam penelitian ini yaitu
Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini yaitu karakteristik
berdasarkan purposive sampling, yaitu 8
Pemerintah Daerah yang terdiri dari: Kekayaan Daerah Atau PAD Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang berasal dari pemerintah daerah tersebut sesuai dengan potensi daerah tersebut.
telah
telah
ada.Umur
banyak melakukan pengungkapan dari pada umur pemerintah daerah yang masih baru. AGE =Umur Pemerintah Daerah
=
beradasarkan hari jadi daerah
Jumlah penduduk Adapun
dan
pemerintah daerah yang sudah tua lebih
Total pendapatan Wealth
berdiri
ketergantungan
di
Kompleksitas Pemerintah Daerah yang
gambarkan dengan dana transfer atau yang
terdiri dari : Menurut Khasanah (2014)
lebih dikenal dengan dana alokasi umum
jumlah SKPD menggambarkan jumlah
(DAU), yaitu transfer yang sifatnya umum
urusan yang menjadi prioritas pemerintah
dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah
daerah sebagai upaya untuk mengatasi
Semakin banyaknya jumlah SKPD dalam
adanya
suatu pemerintahan akan mengakibatkan
ketimpangan
ini
dengan
tujuan
dalam
membangun
daerah.
pemerataan kemampuan atau potensi suatu
pemenuhan
daerah dalam keuangan nya.
keuangan pemerintah daerah semakin
pengungkapan
laporan
tinggi.
DAU
SKPD = JUMLAH SKPD
DEPEND = Total Pendapatan
Dalam
penelitian
ini
jumlah
Menurut Khasanah (2014), Total
anggota DPRD akan digunakan sebagai
Aset sering digunakan sebagai proksi
proksi dalam mengukur ukuran legislatif.
untuk variabel ukuran pemerintah daerah
DPRD
karena total aset lebih sering digunakan
perwakilan rakyat yang memiliki fungsi
karena nilai aset lebih stabil.
pengawasan
merupakan
suatu
terutama
lembaga
dalam
hal
pengawasan keuangan daerah. Sehingga
ASSET = Total Aset
diharapkan dengan semakin banyaknya Umur
pemerintah
anggota
daerah
DPRD
akan
semakin
digunakan berdasarkan hari berdirinya
meningkatkan pengawasan yang berujung
daerah tersebut untuk mengukur umur
pada peningkatan pengungkapan laporan
pemerintah
keuangan daerah yang dilakukan oleh
daerah
sehingga
perintah daerah Khasanah (2014).
menggambarkan lamanya daerah tersebut 9
DEPEND =Tingkat ketergantungan pemda
LEG = JUMLAH ANGGOTA DPRD Temuan penyimpangan
audit yang
dapat
berupa
dilakukan
dalam
TA
= Total aset
AGE = umur pemda
penyusunan laporan keuangan pemerintah
SKPD =Jumlah SKPD pemda
daerah. Temuan audit dalam penelitian ini
LEG = Jumlah Anggota legislatif pemda
merujuk kepada penelitian Hilmi (2010)
FIND = Temuan audit pemda
yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit
pemeriksaan
ketidakpatuhan
BPK
Ε
pemerintah
Hasil dan Pembahasan
daerah
terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku
sebagai
proksi
1. Statistik Deskriptif
dalam
Hasil analisis statistik deskriptif
mengukur temuan audit. Find =
statistik
ini
deskriptif
gambaran
atau
pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.
Temuan Audit
Penelitian
Tabel 1 Statistik Deskriptif Penelitian
menggunakan
untuk
deskripsi
memberikan suatu
data.
Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik
yaitu
uji
normalitas,
uji
autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji
multikolinearitas.
= error
atas
Untuk
Ket
N
Min
Maks
Mean
Disc Wealth Depend Ta Age SKPD Leg Find
57 57 57 57 57 57 57 57
2,00 1,48 2,12 5,80 24,00 20,00 1,01 1,95
38,00 9.68 1.00 5,23 52,00 48,00 9,82 5,81
13,2105 4,1784 1,1750 1,4753 35,4211 32,2632 6,6390 3,5557
Std. Deviasi 8,81099 2,52158 1,71463 7,95672 6,87632 9,72024 2,49910 1,12002
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
menguji
2. Hasil Uji Asumsi Klasik
hipotesisi digunakan uji R2, uji F, dan uji t.
a. Hasil Uji Normalitas
Model penelitian yang digunakan adalah
Masing-masing variabel dikatakan
model regresi berganda. Persamaan model
normal apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed)
regresi berganda pada penelitian ini yaitu:
besar dari nilai alpha yaitu 0,05 (Ghozali, DISC = α+β1Wealthit+β2Dependit+β3TAit
2013)
+β4AGEit+β5SKPDit+β6LEGit+β7Findit+e
Tabel 2.a Hasil Uji Normalitas
Keterangan:
Keterngan Variabel
DISC =Pengungkapan dalam LKPD 𝜶0
= nilai koefesien konstan
Pengungkapa n (Disc) PAD
Wealth = kekayaan daerah atau PAD 10
Asym p Sig (2Tailed ) 0,102
Alph a
Kesimpul an
0,05
Normal
0,132
0,05
Normal
(Wealth) Tingkat ketergantung an (Depend) Total Aset (TA) Umur Pemda (Age) SKPD LEG FIND
bahwa pada penelitian ini tidak terjadi 0,435
0,05
Normal
0,135
0,05
Normal
autokorelasi. c. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengujian heteroskedastisitas pada
0,074
0,05
Normal
0,430 0,207 0,071
0,05 0,05 0,05
Normal Normal Normal
penelitian ini menggunakan uji Glejser, dimana nilai signifikan > nilai alpha 0,05 yang
variabel
penelitian
Keterangan
memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) di atas
Sig
WEALTH
0,642
Alph a 0,05
DEPEND
0,954
0,05
Total Aset (TA)
0,104
0,05
Umur Pemda (AGE) SKPD
0,209
0,05
0,425
0,05
Anggota Legislatif (LEG) Temuan Audit (FIND)
0,797
0,05
0,664
0,05
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel terdistribusi normal. b. Hasil Uji Autokorelasi Pengujian
autokorelasi
terjadi
Tabel 2.c Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pada Tabel 2.a terlihat bahwa
masing-masing
tidak
heteroskedastisitas (Ghozali,2013).
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
`
memperlihatkan
pada
penelitian ini menggunakan uji Uji Durbin Watson (DW) variabel dikatakan tidak memiliki autokorelasi jika: -2 < DW < 2 (Anderson, 2001 dalam Sarwono,2013). Tabel 2.b Hasil Uji Autokorelasi
Kesimpula n Tidak terjadi Heterokedas tisitas Tidak terjadi Heterokedas tisitas Tidak terjadi Heterokedas tisitas Tidak terjadi Heterokedas tisitas Tidak terjadi Heterokedas tisitas Tidak terjadi Heterokedas tisitas Tidak terjadi Heterokedas tisitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Pada tabel 2.c dapat dilihat bahwa masing-masing
variabel
independen
menghasilkan nilai signifikan > alpha 0,05, maka dapat disimpulkan semua
Sumber: Hasil olah data SPSS
variabel independen pada penelitian ini
Hasil yang diperoleh pada tabel
tidak terjadi heteroskedastisitas.
2.b, ini terlihat bahwa pada Model 1
d. Hasil Uji Multikolinearitas
menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson
Masing-masing
yang diperoleh adalah sebesar 0,773. Jika
variabel
pada
penelitian ini dikatakan tidak mengalami
-2 < 0,773< 2 sehingga dapat disimpulkan 11
multikolinearitas
apabila
nilai
an
i
Constan ta PAD
20,314
0,018
0,05
-
-1,267
0,003
0,05
Tingkat Keterga ntungan Total Aset Umur Pemda SKPD
1,783
0,062
0,05
H1 Diterima H2 Ditolak
-1,680
0,337
0,05
1.930
0,049
0,05
-0,149
0,410
0,05
LEG
-0,333
0,017
0,05
FIND
3,561
0,393
0,05
tolerance<0,10 dan nilai VIF>10 (Ghozali, 2013) Tabel 2.d Hasil Uji Multikolinearitas Keterangan PAD (WEALTH)
Tolera nce 0,094
VIF 1,106
Tingkat Ketergantung an (DEPEND) Total Aset (TA)
0,373
0,504
1,986
Umur Pemda (AGE)
0,831
1,203
Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Anggota Legislatif (LEG) Temuan Audit (FIND)
0,632
1,583
0,557
0,897
Kesimpul an Tidak Terjadi Multikol Tidak Terjadi Multikol
2,683
Tidak Terjadi Multikol Tidak Terjadi Multikol Tidak Terjadi Multikol
1,796
0,310
F-Stat Sig
4,587 0,001
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPS
Dari tabel 3 secara umum persamaan regresi
Tidak Terjadi Multikol Tidak Terjadi Multikol
1,115
Adj R-square
H3 Ditolak H4 Diterima H5 Ditolak H6 Diterima H7 Ditolak
berganda
berdasarkan
yang
koefisien
dapat
dibuat
regresi
yang
dihasilkan adalah: Disc=20,314+1,267X1+1,783X2+1,680X3+1,9 30X4+0,149X5+0,333X6+3,561X7+e
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Dilihat
dari
masing-masing
tabel
2.d
variabel
4. Pembahasan
bahwa
a. Pengaruh PAD terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
nilai VIF dibawah 10. Sehingga dapat bahwa
seluruh
Pada persamaan koefesien regresi
variabel
menunjukkan bahwa variabel Pendapatan
independen tidak terjadi multikolinearitas.
Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh
3. Hasil Pengujian Hipotesis
signifikan terhadap tingkat pengungkapan
Menurut Ghozali (2013), hipotesis
LKPD.
dapat diterima apabila nilai signifikan
Sig
Alph a
tersebut
membuktikan
yang dilakukan oleh Syafitri (2012).
Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis Koefis ien Regres
Hasil
penelitian ini sesuai dengan penelitian
variabel lebih kecil dari alpha 0,05.
Variab el Peneliti
Pengujian
Hipotesis
independen
memiliki nilai tolerance diatas 0,10 dan
disimpulkan
Hasil
Kesimpu lanHipot esis
12
namun tidak signifikan terhadap tingkat
b. Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap
pengungkapan LKPD. Hasil penelitian
Tingkat Pengungkapan LKPD
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
Pada persamaan koefesien regresi
oleh Hilmi (2010) dan Lesmana (2010).
menunjukkan
bahwa
ketergantungan
variabel
tingkat
f. Pengaruh
tidak
Legislatif
(Depend)
jumlah
Anggota
terhadap
Tingkat
berpengaruh signifikan terhadap tingkat
Pengungkapan LKPD
pengungkapan LKPD. Hasil ini serupa
Pada persamaan koefesien regresi
dengan penelitian yang dilakukan oleh
menunjukkan
Khasanah (2014) dan Lestiani (2008).
jumlah anggota legislatif/DPRD (LEG) memiliki
c. Pengaruh Total Asset terhadap
variabel
Total
Aset
pengaruh
variabel
negatif
tingkat
signifikan
terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
Tingkat Pengungkapan LKPD Pada
bahwa
(TA)
Hasil
penelitian
ini
sesuai
dengan
memiliki pengaruh negatif namun tidak
penelitian yang dilakukan oleh Syafitri
signifikan terhadap tingkat pengungkapan
(2012).
LKPD. Hasil penelitian ini sesuai dengan
g. Pengaruh
Temuan
Audit
penelitian yang dilakukan oleh Syafitri
terhadap Tingkat Pengungkapan
(2012) dan Hilmi (2010).
LKPD
d. Pengaruh
Umur
Dalam
Pemda
variabel
temuan
audit
(FIND) memiliki pengaruh negatif namun
terhadap tingkat pengungkapan
tidak
LKPD
signifikan
terhadap
tingkat
pengungkapan LKPD. Hasil penelitian ini
Variabel umur pemerintah daerah
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
(AGE) memilki pengaruh positif dan
Khasanah (2014).
signifikan terhadap tingkat pengungkapan
Kesimpulan dan Saran
LKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan
Kesimpulan
penelitian yang dilakukan oleh Syafitri
Penelitian
(2012) dan Lesmana (2010).
mendapatkan
e. Pengaruh
jumlah
SKPD
ini
bertujuan
bukti
empiris
untuk pengaruh
karakteristik, kompleksitas dan temuan
berpengaruh terhadap Tingkat
audit
Pengungkapan LKPD
laporan keuangan pemerintah daerah di
Pada persamaan koefesien regresi
Propinsi Sumatera Barat periode 2010-
menunjukkan
bahwa
variabel
terhadap
tingkat
pengungkapan
tingkat
2013, dengan menggunakan sampel 19
jumlah SKPD memiliki pengaruh negatif
Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera 13
Barat. Berdasarkan hasil analisis dan
Daftar Pustaka
pembahasan
Fitri, Sri Adela (2011) Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)
maka
dapat
ditarik
kesimpulan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Umur Pemerintah Daerah (AGE), Jumlah Anggota Legislatif (LEG)
memiliki
pengaruh
signifikan
Ghozali, Imam (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Ketujuh).Semarang : Universitas Diponegoro.
terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan
Tingkat
Ketergantungan
pemerintah daerah (DEPEND), Total Aset
Halim,
(TA), Jumlah SKPD, Temuan Audit (FIND) memilki pengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
A dan Abdullah, S (2006) Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah.Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No.1.
Halim, Abdul (2012). Akuntansi Sektor
Saran
Publik, Jakarta : Salemba Empat.
Berdasarkan hasil dari penelitian
Peneliti dimasa mendatang disarankan
Hilmi, A.Z. 2010.Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.JurnalA SPAK No.17, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Depok.
untuk memperpanjang periode observasi
Ikatan
yang telah dilakukan, terdapat saran-saran yang harus diperhatikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikutnya :
data yang akan digunakan, karena semakin panjang periode observasi tentu akan memperlihatkan siklus perubahan situasi ekonomi
yang
selanjutnya menggunakan
lebih
luas,
disarankan objek
penelitian
Peneliti
Akuntansi Indonesia, (2012). Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Jakarta.
Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2013). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Audit (SA) 540. Jakarta: Salemba Empat.
untuk yang
berbeda, Untuk pemerintahan agar dapat
Khasanah, Nur Lailatul (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah periode 2010-2012).
mengelola arsip data yang ada agar tidak disalahgunakan kembali.
14
Diponegoro Journal Of Accounting, vol. 3, No.3; Hal.3
Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tinngkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. P3M. STIE BANK BPD Jawa Tengah.Vol.6 No.2. ISSN 1411-1479.
Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 20112013.Padang, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Lesmana, S. I. (2010) Karakteristik Pemda Tingkat Pengungkapan Indonesia.Thesis, Ekonomi Universitas Maret. Surakarta.
Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas (2011).Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia).Universitas Sebelas Maret. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol.8 No.1 hlm;1-94.
Pengaruh terhadap Wajib di Fakultas Sebelas
Letiani, A. (2008) Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kab/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
Sumarjo, Henfro.2010. pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kab/Kota di Indonesia). Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Suwardjono (2006). Teori Akuntansi, edisi ketiga, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
Rai, I Gusti Agung (2010), Audit Kinerja Pada Sektor Publik.Jakarta : Salemba Empat
Yulianingtyas, dkk (2011).Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kab/Kota di Indonesia).Jurnal Akuntansi dan Auditing.Volume 8/No.1/November 2011:1-194
Republik Indonesia, 2003.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Syafitri, Febriyani dan Dyah Setyaningrum (2012).Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah.Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 9 No. 2 hlm 154170.
www. Google. Com
Sekaran, Uma, (2011). Research Method for Business, 4th Edition, John Wiley & Sons. Jakarta: Salemba Empat. Suhardjanto, Djoko Lesmana
dan Sigit Indra (2010).Pengaruh 15
