PENGARUH PRINSIP KEADILAN DAN STRUKTUR TARIF PAJAK TERHADAP KEIKUTSERTAAN PROGRAM AMNESTI PAJAK

Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

PENGARUH PRINSIP KEADILAN DAN STRUKTUR TARIF PAJAK TERHADAP KEIKUTSERTAAN PROGRAM AMNESTI PAJAK Sri Asih [email protected] Yuli Chomsatu [email protected] Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. 0271-714751 ABSTRACT This research aimed to examine the effect fairness principles and tax rate structure on tax amnesty program participation. The benefits of this research is expected to provide an understanding and increase the participation of the individual tax payer in a tax amnesty program. In this study, samples included 50 individual tax payer who consults on tax amnesty in a tax consultant firm in Surakarta. Sampling technique in this research using Convenience Sampling. The method of data collection using survey method with of a questionnaire. The method of analysis used this research multiple regression. The finding of this research simultaneously show that effect between variables fairness principles and tax rates structure on the tax amnesty program participation. The finding of this research Partial show that variables fairness principles does not effect the tax amnesty program participation. While the tax rate structure variables effect the tax amnesty program participation. Keyword: Tax Amnesty, Fairness principle,Tax rate structure ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan keikutsertaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam program amnesti pajak. Sampel penelitian berjumlah 50 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkonsultasi tentang amnesti pajak di salah satu kantor konsultan pajak di Surakarta. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode Convenience Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan bantuan kuisioner. Teknik analisa data menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian data secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antar variabel prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel prinsip keadilan tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Sedangkan variabel struktur tarif pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Kata kunci : Amnesti pajak, Prinsip keadilan, Struktur tarif pajak PENDAHULUAN Kondisi perekonomian global yang kurang stabil membawa dampak yang cukup signifikan terhadap laju perekonomian Indonesia sehingga mengakibatkan defisit neraca perdagangan dan APBN, peningkatan jumlah kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat ISBN : 978‐979‐1230‐36‐0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 338



diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, baik dilakukan dengan cara tax avoidance maupun tax evasion. Salah satu program pemerintah adalah diluncurkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau amnesti pajak dan diikuti dengan peraturan Menteri Keuangan 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. Pada dasarnya pengampunan pajak dilakukan melalui dua cara, yaitu deklarasi dan repatriasi. Wajib Pajak yang selama ini tidak melaporkan hartanya dapat mendeklarasikan harta tersebut dan membayar uang tebusannya, dan bagi Wajib Pajak yang memiliki harta di luar negeri harus merepatriasi harta tersebut dengan cara mengalihkannya ke Indonesia melalui sejumlah instrumen investasi tertentu. Uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan. Dasar pengenaan uang tebusan adalah nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dimana harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Program ini dapat diikuti oleh seluruh Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak UMKM dan yang belum menjadi Wajib Pajak sampai dengan 31 Maret 2017. Saat ini, sosialisasi amnesti pajak terus dilakukan baik oleh instansi pajak, perbankan maupun instansi lainnya. Seiring dengan gencarnya sosialisasi amnesti pajak, masih banyak persepsi masyarakat yang menuai pro dan kontra. Banyak isu yang berkembang mengenai kebijakan ini. Masih banyak masyarakat yang bingung, sebenarnya ikut amnesti pajak atau tidak. Bagi yang mendukung program ini, mereka beranggapan rasa aman dari rasa dikejarkejar petugas pajak atas dosa masa lalu dan pencatatan dapat dimulai dari angka-angka baru yang bersih dari praktik penggelapan pajak. Sedangkan bagi yang tidak mendukung, mereka yang menggelapkan pajak justru memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus yang dirasakan tidak adil bagi mereka yang membayar pajak secara benar dan jujur. Keadaan ini dapat mendorong pembayar pajak yang jujur, akan melakukan praktek penggelapan pajak, karena mereka berpikir pemerintah pada suatu saat tentu akan memberikan fasilitas pengampunan pajak lagi. Prinsip keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan keikutsertaan program amnesti pajak. Dalam prinsip Social Justice pengertiannya sama dengan prinsip equality Adam Smith. Menurut Adam Smith, equality mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenai pajak yang sama. Diterangkan oleh Fritz Neumark, keadilan sosial dalam sistem perpajakan harus memperhatikan pertama, Universality Principle artinya setiap orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut diberi beban pajak yang sama. Dan bahwa pembebasan-pembebasan dari setiap Wajib Pajak harus meliputi ISBN : 978‐979‐1230‐36‐0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 339



semua bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat. Kedua, The Equality principle artinya orang-orang atau badan dalam posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak yang sama pula. Ketiga, The Ability to pay principle artinya Jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama. Keempat, The principle of redisrtribution artinya Prinsip ini menghendaki bahwa distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas. Struktur tarif pajak berkaitan dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Seperti yang telah diatur dalam undang-undang, tarif uang tebusan dibagi berdasarkan beberapa kategori dengan sistem berjenjang, menyesuaikan dengan tiga periode (kuartal) penerapan amnesti pajak hingga 31 Maret 2017. Untuk Wajib Pajak yang mendeklarasikan sekaligus merepatriasi asetnya, dikenakan tarif uang tebusan sebesar 2 persen untuk kuartal I (hingga 30 September 2016), 3 persen untuk kuartal II (hingga 31 Desember 2016), dan 5 persen untuk kuartal III (hingga 31 Maret 2017). Sementara untuk Wajib Pajak yang hanya mengungkap jumlah hartanya (deklarasi) tanpa disertai repatriasi, maka tarif uang tebusannya menjadi lebih besar, yakni 4 persen untuk kuartal I, 6 persen untuk kuartal II, dan 10 persen untuk kuartal III. Khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 miliar dikenakan tarif uang tebusan yang lebih ringan. Untuk Wajib Pajak yang nilai hartanya sampai dengan Rp 10 miliar dikenakan tarif 0,5 persen, sedangkkan yang hartanya lebih dari Rp 10 miliar dikenakan tarif 2 persen. Tarif dalam amnesti pajak lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak pada umumnya. Diharapkan dengan tarif yang rendah keikutsertaan program amnesti pajak semakin meningkat. Keikutsertaan adalah suatu tindakan ikut serta. Keikutsertaan program amnesti pajak berarti suatu tindakan ikut serta dalam program amnesti pajak. Keikutsertaan harus diiringi dengan kecukupan financial untuk membayar uang tebusan. Melaporkan harta yang belum diungkap, disertai membuat surat pernyataan Harta. Pada dasarnya keikutsertaan program amnesti pajak akan membantu penerimaan negara, mendorong reformasi perpajakan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan amnesti pajak lebih banyak terfokus pada penelitian kualitatif. Penelitian (Alm 1998) yang berjudul “Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty”. Hasil penelitian lebih kepada pengampunan pajak secara global. Dilanjutkan penelitian (Nar 2015) dengan judul penelitian “The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty” dan penelitian (Aqbonika 2015), lebih berfokus pada amnesti pajak di negara Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak amnesti pajak telah belakukan di tempat-tempat seperti Pakistan, India, Spanyol dan sejumlah negara lain, tax amnesty dapat diterapkan di Nigeria, namun untuk pemberian amnesti pajak untuk menjadi sukses Tax amnesty harus sedemikian rupa sehingga para penghindar yang akan datang ke depan akan dijamin kerahasiaan. Penelitian dari Indonesia terkait amnesti pajak yakni penelitian (Santoso and Setiawan 2009) dan penelitian (Ragimun 2013). Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya dilakukan hanya dengan sebatas metode kualitaitif deskriptif. Pada penelitian ini dengan melakukan penelitian kuantitatif menggunakan data primer berupa kuisioner sehingga memberikan data yang lebih valid serta penelitian ini tergolong masih sangat baru. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin ISBN : 978‐979‐1230‐36‐0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 340



membuktikan pengaruh prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkonsultasi di salah satu kantor konsultan pajak di Surakarta. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantifikasikan yang diolah dengan metode statistika. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di salah satu kantor konsultan pajak di Surakarta yang berkonsultasi meminta penjelasan dan gambaran atas diberlakukannya undang-undang amnesti pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Convenience Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dengan pertimbangan setelah Wajib Pajak Orang Pribadi diberi arahan mengenai amnesti pajak. Sampel yang baik minimal 30 responden (Sugiyono 2015). Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50. Kuisioner yang dibagikan sejumlah 55 untuk mengantisipasi kemungkinan kuisioner rusak. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk meneliti. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuisioner yang diberikan langsung kepada responden. Kuisioner berisi 10 pertanyaan yang mewakili dimensi keadilan pajak, dengan menggunakan skala likert dengan jawaban 3 setuju, jawaban 2 netral, dan jawaban 1 tidak setuju. Pengambilan kuisioner dilakukan pada tanggal setelah diberlakukannya program amnesti pajak yaitu tanggal 25 Juli 2016 – 10 Agustus 2016 di kantor konsultan Pajak (Harimurti tax consultant) di Surakarta. Hipotesis Penelitian Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Secara ringkas hipotesis dalam penelitian ini adalah : Hipotesis 1 : Prinsip keadilan berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hipotesis 2 : Struktur tarif pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Variabel Penelitian Variabel Independen Keadilan Umum (X1) Variabel keadilan umum mengacu pada teori prinsip keadilan Fritz Neumark dalam (Irianto 2013). Terdiri dari 4 pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert. Struktur Tarif Pajak (X2) Variabel struktur tarif pajak mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Terdiri dari 3 pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert. Variabel Dependen (Y) Keikutsertaan Program Amnesti Pajak Variabel keikutsertaan program amnesti pajak mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Terdiri dari 3 pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert.

ISBN : 978‐979‐1230‐36‐0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 341



Metode Analisisis Data Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang berkaitan dengan karakteristik variabel penelitian utama. Uji Kualitas Data (Uji Instrumen) Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2013).Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi pearson. Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi (Priyatno 2009). Uji Reliabilitas artinya instrumen yang mampu mengungkap data yang bisa dipercaya (Arikunto 2013). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s Alpha > 0,06 (Ghozali 2011). Uji Asumsi Klasik Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2011). Untuk mendeteksi normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov - Smirnov. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali 2011). Model regresi yang baik jika korelasi antar sesama variabel tidak ada korelasi. Pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2011). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot. Uji F dan Uji t Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yaitu jika F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima sedangkan F hitung > F tabel, maka H0 ditolak (Priyatno 2009). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Kriteria pengujian yaitu jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima sedangkan jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak (Priyatno 2009). Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan maka digunakan analisis regresi linear berganda. (Hair et. al. 1998 dalam Berutu dan Harto 2012) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Persamaan yang digunakan sebagai berikut: Y = a + β1X1+β2X2 + e Keterangan : Y = Keikutsertaan Program Amnesti Pajak a = Konstanta β1,β2 = Koefisien Regresi X1 = Prinsip Keadilan = Struktur Tarif Pajak X2 e = Error ISBN : 978‐979‐1230‐36‐0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 342



Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi (R2) dinyatakan dalam presentase. Nilai koefisien korelasi (R2) ini berkisar 0 < R2 < 1. HASIL & PEMBAHASAN Deskripsi Umum Data Penelitian Dari 55 kuisioner yang dibagikan yang rusak atau tidak lengkap sebanyak 5 buah. Sehingga Jumlah sampel yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 50 buah. Analisis Statistik Deskriptif Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah responden (N) adalah 50. Variabel independen prinsip keadilan memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 12, nilai mean 9,46 dan standar deviasi 1,992. Struktur tarif pajak memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 9, nilai mean 7,42 dan standar deviasi 1,808. Sedangkan pada variabel dependen keikutsertaan program amnesti pajak memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 9, nilai mean 7,64 dan standar deviasi 1,481. Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mean Std. Deviation Prinsip Keadilan 50 5 12 9.46 1.992 Struktur Tarif Pajak 50 3 9 7.42 1.808 Keikutsertaan Program amnesti 50 4 9 7.64 1.481 pajak Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Uji Kualitas Data (Uji Instrumen) Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan uji korelasi pearson. Nilai r hitung diperoleh dari Pearson Correlation, sedangkan nilai r tabel 0.279 diperoleh dari Tabel Product Moment Correlation (a = 0,05 dan N = 50). Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel.

Variabel Prinsip Keadilan

Item pertanyaan 1 2 3 4

Tabel 2. Hasil Uji Validitas R tabel R hitung

Sig

Keterangan

0.279 0.279 0.279 0.279

0.693 0.586 0.725 0.706

0.000 0.000 0.000 0.000

Valid Valid Valid Valid

Struktur tarif pajak

1 2 3

0.279 0.279 0.279

0.794 0.790 0.855

0.000 0.000 0.000

Valid Valid Valid

Keikutsertaan

1

0.279

0.570

0.000

Valid




Program amnesti pajak

2 3

0.279 0.279

0.806 0.888

0.000 0.000

Valid Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha pada variabel keadilan umum, struktur tarif pajak dan keikutsertaan dalam program amnesti pajak lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuisioner semua variabel ini reliabel. Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Prinsip Keadilan Struktur Tarif Pajak Keikutsertaan Program amnesti pajak Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Cronbach’s Alpha 0.611 0.744 0.626

N of items

Keterangan

4 3 3

Reliabel Reliabel Reliabel

Uji Asumsi Klasik Berdasarkan tabel 4 menunjukkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,954 dan nilai Asymptotic Significance sebesar 0,323. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan data residual terdistribusi secara normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi pada model memenuhi asumsi normalitas. Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Variabel Kolmogorov-Smirnov Z Res_1 0.954 Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Signifikansi 0.323

Keterangan Normal

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa keempat variabel independen tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga empat variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi mengenai keikutsertaan progam amnesti pajak. Jadi, data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinearitas. Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance Prinsip Keadilan .992 Struktur Tarif Pajak .992 Sumber: Data primer yang diolah, 2016

VIF 1.008 1.008

Keterangan Bebas Multikolinearitas Bebas Multikolinearitas

Tabel 6 uji autokorelasi menunjukkan Durbin-Watson sebesar 1,794. Nilai DW yang berada pada daerah dU < dW < 4-dU dapat disimpulkan model regresi terbebas dari problem ISBN : 978‐979‐1230‐36‐0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 344



autokorelasi dan layak digunakan. Hasil pengujian dalam penelitian ini, nilai Durbin-Watson harus berada diantara 1,628 (dU) dan 2,372 (4-dU), sehingga dapat disimpulkan model regresi terbebas dari problem autokorelasi dan layak digunakan. Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Nilai DW 1.794

dL 1.462

dU 1.628

4-dU 2.372

4-dL 2.538

Keterangan Bebas Autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Berdasarkan gambar 1 uji heteroskedastisitas memperlihatkan grafik-grafik scatterplot dari variabel dependen yaitu keikutsertaan program amnesti pajak. Grafik scatterplot tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti model penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot Sumber: Data primer yang diolah, 2016 Hasil Uji F dan Uji t Pengujian secara simultan atau uji F, berdasarkan tabel 7 menunjukkan nilai F hitung > F tabel (5,498 > 3,195) dengan tingkat singnifikansi < 0,05 (0,007 < 0,05), maka H0 ditolak, sehingga prinsip keadilan dan struktur tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen sudah tepat untuk mengukur variabel dependennya sehingga model regresi sudah cocok. Tabel 7. Hasil Uji F Model Sum of Square df 2 20.386 Regression 47 87.134 Residual 49 107.520 Total Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Mean Square 10.193 1.854

F 5.498

Signifikansi .007

Pengujian secara parsial dilakukan uji t dengan tingkat signifikannnya 0,05. Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai t hitung untuk variabel prinsip keadilan sebesar 1,545. Nilai t tabel diperoleh sebesar 2,012. Nilai –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel (-2,012 ≤ 1,545 ≤ 2,012) dan signifikansi > 0,05 ( 0,129 > 0,05), sehingga H0 diterima, yaitu prinsip keadilan tidak




berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hal ini berarti Hipotesis 1 ditolak. Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu nilai t hitung untuk variabel struktur tarif pajak sebesar 3.060. Nilai t hitung > t tabel ( 3,060 > 2,012) dan signifikansi < 0,05 (0,004 < 0,05), sehingga H0 ditolak yaitu struktur tarif pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hal ini berarti Hipotesis 2 diterima. Tabel 8. Hasil Uji t Variabel B 3.755 Konstanta .152 Prinsip Keadilan .330 Struktur Tarif Pajak Sumber: Data primer yang diolah, 2016

thit Sig 2.904 .006 1.545 .129 3.060 .004

Keterangan Tidak Berpengaruh Berpengaruh

Hasil pengujian koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 9 diperoleh nilai R2 sebesar 0.190 yang berarti variasi keikutsertaan program amnesti pajak hanya mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 19%. Sisanya sebesar 81% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1

R .435a

R Square .190

Adjusted R Square .155

Std. Error of the Estimate 1.36158

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 PEMBAHASAN Pengaruh Prinsip Keadilan terhadap Keikutsertaan Program Amnesti Pajak Prinsip keadilan berhubungan dengan persepsi dan perasaan seorang WP OP, apakah mereka merasa sistem pajak dalam program amnesti pajak sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak menyimpang. Distribusi beban pajak yang berhubungan dengan beban pajak yang dibebankan WP OP dengan tingkat penghasilan yang ada. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan prinsip keadilan tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hal ini menunjukkan bahwa WP OP tidak memperdulikan apakah pajak yang dibayarkan pajak sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang berlaku yang mengikat terkait amnesti pajak. Pengaruh Struktur Tarif Pajak terhadap Keikutsertaan Program Amnesti Pajak Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan program amnesti pajak dipengaruhi oleh struktur tarif pajak yang dibebankan kepada masing-masing WP OP, yaitu tarifnya rendah, menggunakan sistem berjenjang, WP OP merasa ikut serta jika tarif pajak dibebankan sesuai dengan tingkat penghasilan masing-masing yang dapat meningkatkan keikutsertaan program amnesti pajak. Jika tarif yang dibebankan rendah otomatis Wajib Pajak akan bersegera ikut dalam program amnesti pajak.




SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Pro dan kontra mewarnai kebijakan amnesti pajak. Masih banyak masyarakat yang bingung, sebenarnya perlu ikut amnesti pajak atau tidak. Amensti pajak sendiri bukan merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak baik secara simultan maupun parsial. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkonsultasi tentang amnesti pajak di salah satu kantor konsultan pajak di Surakarta. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode Convenience Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pembagian kuisioner. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara variabel prinsip keadilan, struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel prinsip keadilan tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Sedangkan variabel struktur tarif pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Saran Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas jenis variabel independen yang relevan lainnya selain dari prinsip keadilan dan struktur tarif pajak, misalnya kepentingan pribadi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat menambah jumlah responden, serta lokasi penelitian sehingga dapat membantu mensosialisasikan program amnesti pajak tidak hanya satu wilayah saja, tetapi diseluruh provinsi di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA ------- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. diakses dari www.ortag.org. 18 Juli 2016. Alm, James.1998."Tax Policy Analysis: The Introduction Of The Russian Tax Amnesty." International Studies Program Working Paper 98-6 Georgia State University. Aqbonika, A. A. Josephine.2015. "Tax Amnesty For Delinquent Taxpayers : A Cliché In Nigeria." (Global Journal of Politics and Law Research pp 105-120) Vol.3. No.3 . Arikunto, Suharsimi.2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Berutu, Dian Anggraeni, and Puji Harto.2012. "Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)." Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 2 : 1-10. Ghozali, Imam.2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro. Irianto, dkk, Edi Slamet.2013. Pajak Kepemimpinan & Masa Depan Lintas Generasi. Semarang: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Nar, Mehmet.2015. "The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty." International Journal of Economics and Financial Issues 5.2 ISSN 2146-4138: 580-589. Priyatno, Dwi. 2009.5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta: Andi. Ragimun. 2013."Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia." Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI. ISBN : 978‐979‐1230‐36‐0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 347

PENGARUH PRINSIP KEADILAN DAN STRUKTUR TARIF PAJAK TERHADAP KEIKUTSERTAAN PROGRAM AMNESTI PAJAK

Recommend Documents