PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2013
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Profesi Sarjana Ekonomi
Oleh: Wimpi Priambudi NIM. 12812141018
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2016
PERSETUJUAN PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2013 SKRIPSI
OLEH: WIMPI PRIAMBUDI 12812141018 Telah disetujui dan disahkan Pada tangga16 Juni 2016
Untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Disetujui Dosen Pembimbing
Abdullah Tama ,M.Si., Ak., CA NIP. 19630624 199001 1 001
11
PENGESAHAN
Skripsi yang berjudul: PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2013
Disusun oleh: WIMPI PRIAMBUDI NIM 12812141018 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal17 Juni 2016 DEWAN PENGUJI Nama RR. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA
Jabatan Ketua Penguji
Tanda Tangan Tanggal , . •-.11111. ......../
Sekretaris Penguji (
M. Djazari, M.Pd.
Penguji Utama
111
I
~.~. ph -1.() "
/....-t.........,,.., v·
.
:YC1~-lolh 7..'1- J.
...(9k-1ol/,
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama
: Wimpi Priambudi
NIM
: 12812141018
Program Studi
: Akuntansi
Fakultas
: Ekonomi
Judul Tugas Akhir
: Poogaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013.
Doogan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-booar karya saya soodiri. Sepanjang poogetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.
Yogyakarta, 27 Mei 2016 Penulis,
Wimpi Priambudi 12812141018 IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO “Keajaiban terjadi bukan karena kamu melakukan berbagai ragam perbuatan baik. oh tidak! keajaiban justru terjadi karena kamu rela dan senang melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut”. (Mother Theresa)
PERSEMBAHAN Karya sederhana ini saya persembahkan kepada: Bapak Wardiman, Ibu Sri Patrustiningsih. Kakakku tersayang Eka Candra Wulandari, dan Kakak Ipar Yoga Opera Nugroho.
v
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2013 Oleh: WIMPI PRIAMBUDI 12812141018
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. (2) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. (3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif. Data penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berasal dari laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2013, diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2013 dengan pengecualian pada Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura dengan jumlah kabupaten dan kota yaitu 108. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r1y) sebesar 0,862; koefisien determinasi (r21y) 0,744; thitung 17,539>ttabel 1,98282. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r2y) sebesar 0,610; koefisien determinasi (r22y) 0,372; thitung 7,920>ttabel 1,98282. (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (R1,2y) sebesar 0,912; koefisien determinasi (R21,2y) 0,832; Fhitung 260,766>Ftabel 3,08. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal
vi
THE IMPACTS OF LOCALLY-GENERATED REVENUE AND GENERAL ALLOCATION GRANT TOWARD CAPITAL EXPENDITURE OF DISTRICTS AND CITIES IN JAVA, IN 2013 Created by: WIMPI PRIAMBUDI 12812141018
ABSTRACT The aims of this research are: (1) to know the impacts of LocallyGenerated Revenue towards capital expenditure of districts and cities in Java, in 2013. (2) To know the impacts of General Allocation Grant towards capital expenditure of districts and cities in Java, in 2013. (3) To know the impacts of both Locally-Generated Revenue and General Allocation Grant altogether towards capital expenditure of districts and cities in Java, in 2013. This is a causal comparative research. Where the data of LocallyGenerated Revenue, General Allocation Grant, and Capital Expenditure were taken from Regional Government Budget realization of districts and cities in Java, in 2013 as retrieved from Directorate-General of Regional Fiscal Balance’s official website. The population in this research covers all districts and cities in Java (2013), with Special Capital Region of Jakarta and Madura Island as exceptions, in which 108 districts and regions were covered. Documentation method was used in this research, with precondition test analysis were conducted through normality test, multicollinearity, and heteroscedasticity test. Also, hypothesis testing in this research used linear regression equation, and multiple linear regressions. From the findings, it shows that: (1) Locally-Generated Revenue has a significant and positive effect in capital expenditure, depicted as 0,862 in coefficient correlation numbers (r1y); and 0,744 in coefficient of determination (r21y); tcounted 17,539>ttable 1,98282. (2) General Allocation Grant has a significant and positive effect in capital expenditure, depicted as 0,610 in coefficient correlation numbers (r2y); 0,372 in coefficient of determination (r22y); tcounted 7,920>ttable 1,98282. (3) Both Locally-Generated Revenue and General Allocation Grant have significant and positive effect altogether towards capital expenditure, as depicted as 0,912 in coefficient correlation numbers (R1,2y); and 0,832 in coefficient of determination (R21,2y); 0,832; Fcounted 260,766>Ftable 3,08. Keywords: Locally-Generated Revenue, General Allocation Grant, Capital Expenditure vii
KATA PENGATAR Puji syukur penulis atas kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat, dan limpahan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyaknya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan FE UNY yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi. 3. Bapak Abdullah Taman M.Si., Ak., Dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi. 4. Bapak Moh. Djazari, M.Pd., Narasumber yang selalu bersedia memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi. 5. Seluruh Jajaran Dosen Jurusan Pendidikan Akuntansi dan Prodi Akuntansi. 6. Teman-teman Akuntansi Kelas A 2012, atas kebersamaan dalam perkuliahan. 7. Pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungannya kepada penulis baik secara material, teknis maupun spiritual, yang tidak bisa disebut satu persatu.
viii
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skrlpsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan krltik dari semua pihak untuk perbaikan skrlpsi ini. Semoga skrlpsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Yogyakarta, 27 Mei 2016 Penulis,
Wimpi Priambudi 12812141018
ix
DAFTAR ISI Halaman LEMBAR JUDUL………………………………………………………... i LEMBAR PERSETUJUAN...……………………………………………. ii LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………… iii PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI…………………………………. iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN………………………………………... v ABSTRAK………………………………………………………………... vi ABSTRACT................................................................................................... vii KATA PENGANTAR...………………………………………………….. viii DAFTAR ISI…...………………………………………………………… x DAFTAR TABEL.……………………………………………………….. xii DAFTAR GAMBAR…………………………………………………….. xiii DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………….. xiv BAB I PENDAHULUAN……………………………………………….. 1 A. Latar Belakang Masalah………………………………………… 1 B. Identifikasi Masalah…………………………………………….. 5 C. Pembatasan Masalah……………………………………………. 5 D. Rumusan Masalah………………………………………………. 6 E. Tujuan Penelitian..………………………………………………. 6 F. Manfaat Penelitian………………………………………………. 7 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS……….. 8 A. Deskripsi Teori…………………………………………………. 8 1. Belanja Modal……………………………………………... 8 a. Pengertian Belanja Modal……………………………… 8 b. Peran Belanja Modal…………………………………… 9 c. Jenis-jenis Belanja Modal………………………………. 10 d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal…….. 14 2. Pendapatan Asli Daerah…………………………………… 15 a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah……………………. 15 b. Sumber Pendapatan Asli Daerah………………………. 16 3. Dana Alokasi Umum………………………………………. 21 a. Pengertian Dana Alokasi Umum……………………… 21 b. Tahapan-tahapan Perhitungan DAU………………….. 23 c. Ketentuan Perhitungan DAU…………………………. 24 B. Penelitian yang Relevan………………………………………... 28 C. Kerangka Berpikir……………………………………………… 30 D. Paradigma Penelitian………………………………………….... 33 E. Hipotesis………………………………………………………... 34 BAB III METODE PENELITIAN………………………………………. 35 A. Desain Penelitian………………………………………………. 35 x
Halaman B. Definisi Operasional Variabel…………………………………. 35 C. Populasi………………………………………………………... 37 D. Teknik Pengumpulan Data…………………………………….. 37 E. Teknik Analisis Data………………………………………….. 38 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………. 43 A. Hasil Penelitian…………………………………………………. 43 1. Data Umum………………………………………………... 43 2. Data Khusus………………………………………………... 45 3. Analisis Data………………………………………………. 50 a. Uji Asumsi Klasik…………………………………….. 50 b. Uji Hipotesis…………………………………………... 54 1) Uji Regresi Linier Sederhana……………………... 54 2) Uji Regresi Linier Berganda…………………….... 58 B. Pembahasan…………………………………………………….. 60 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. 60 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal….. 61 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 63 Umum secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal…………………………………………………......... C. Keterbatasan Penelitian………………………………………… 64 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………. 66 A. Kesimpulan……………………………………………………... 66 B. Saran……………………………………………………………. 67 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….. 68 LAMPIRAN……………………………………………………………… 71
xi
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Komponen dan Jenis Belanja Modal………………………… 2. Formulasi untuk menghitung besarnya proporsi Dana Alokasi Umum untuk provinsi dan kabupaten/kota………… 3. Formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota…………... 4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.. 5. Statistik atas Pengolahan Data……………………………...... 6. Hasil Uji dari One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test………. 7. Matriks Korelasi untuk Uji Multikolonieritas……………....... 8. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Variabel Belanja Modal……………. 9. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Variabel Belanja Modal……………………. 10. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Variabel Belanja Modal…………………...……………………………
xii
12 26 26 46 48 51 52 54 56
58
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Paradigma Penelitian………………………………………… 2. Diagram Heterokedastisitas……………………………….....
xiii
33 53
Daftar Lampiran Halaman Lampiran 1. Hasil Analisis Regresi……………………………….........
xiv
71
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam public service di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran
Sementara
(PPAS)
sebagai
petunjuk
(guidance)
dalam
pengalokasian sumber daya dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan
1
2
konkretisasi dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan
dengan
perencanaan
keuangan
jangka
panjang,
terutama
pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep Multi-Term Expenditure Framework (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (Mardiasmo, 2002:67), oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah
3
daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi
Umum
(DAU)
yang
pengalokasiannya
menekankan
aspek
pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelengaraan urusan
4
pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, insfrastruktur jalan dan jembatan, insfrastruktur irigasi, insfrastruktur air minum dan sanitasi, prasaran pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasaran pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik, oleh sebab
5
itu dalam penelitian DAK tidak digunakan sebagai variabel independen yang
mempengaruhi Belanja Modal. Berdasarkan permasalahan dari berbagai paragraf sebelumnya. Peneliti ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi
Umum
(DAU)
berpengaruh
terhadap
Belanja
Modal
di
kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa pada periode tahun 2013. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka judul skripsi ini yaitu: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013”. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal dalam pendanaan Belanja Modal. 2. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan tidak sesuai dengan tujuannya. C. Pembatasan Masalah Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, tentu diperlukannya pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus, maka pembatasan masalahnya yaitu: 1. Periode penelitian yaitu tahun 2013.
6
2. Penelitian ini berfokus pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura. D. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013? 2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013? 3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013? E. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, maka tujuan penelitian ini yaitu: 1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. 2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. 3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.
7
F. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan hasil dari mencermati kejadian-kejadian yang nyata, lalu dipelajari melalui ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan khususnya dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. 2. Manfaat Praktis a. Untuk Pemerintah Daerah Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu makna bagi pemerintah
daerah
untuk
memaksimalkan
penggunaan
dari
pendapatan daerah untuk Belanja Modal supaya kondisi daerah dapat lebih berkembang dan maju. b.
Untuk Akademisi Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi penulisan karya ilmiah yang terkait dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
A. Deskripsi Teori 1. Belanja Modal a. Pengertian Belanja Modal Pada
Lampiran
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut Abdul Halim (2007:101) “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Menurut Mardiasmo (2002:67) “Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya”. Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk
8
9
memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas public service. b. Peran Belanja Modal Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk
10
anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Dengan 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. c. Jenis-jenis Belanja Modal Mengenai jenis-jenis Belanja modal dikategorikan menjadi 5 bagian, menurut Syaiful (2006): 1) Belanja Modal Tanah Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,
pengosongan,
pengurugan,
perataan,
pematangan
tanah,
pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
11
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran
untuk
perencanaan,
pengawasan
dan
pengelolaan
pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kodisi siap pakai. 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakanuntukpengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 5) Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/
12
pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah. Daftar komponen biaya pada Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1. Komponen dan Jenis Belanja Modal Komponen Biaya yang Dimungkinkan Jenis Belanja Modal di dalam Belanja Modal Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1) Belanja Modal Pembebasan Tanah 2) Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 3) Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4) Belanja Modal Pematangan Tanah 5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6) Belanja Modal Perjualan Pengadaan Tanah 1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 5) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama
13
Jenis Belanja Modal
Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
Gedung dan Bangunan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan 1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin dan Mesin 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 3) Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 5) Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 6) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, 1) Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Irigasi dan Jaringan Jembatan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 5) Belanja Modal Perizinan Jalan dan jembatan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Jalan dan Jembatan 8) Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan 9) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan 10) Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
14
Jenis Belanja Modal
Belanja Lainnya
Modal
Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
dan Jaringan 11) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan 12) Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan 13) Belanja modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan 14) Belanja Modal Honor Perjalanan Irigasi dan Jaringan Fisik 1) Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Fisik Lainnya 3) Belanja Modal sewa Peralatan Fisik Lainnya 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengurusan Fisik Lainnya 5) Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya 6) Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lainlain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
15
lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran. Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelengaraan urusan pemerintahan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD. 2. Pendapatan Asli Daerah a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah
16
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Mardiasmo (2002:132) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Dari berbagai pendapat mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. b. Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 disebutkan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: 1) Pajak Daerah Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-
17
undangan
yang
berlaku,
yang
digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan ganda, seperti halnya pajak pada umumnya yaitu: a) Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) b) Sebagai alat pengukur (regulatory) Jenis pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, sebagai berikut: a) Pajak Provinsi (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. b) Pajak Kota/Kabupaten (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan
18
(6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (7) Pajak Parkir Sistem pengenaan pajak: a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginya dasar pajak (tax base), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya. b) Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda. c) Pajak degresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil. 2) Retribusi Daerah Tidak hanya pajak daerah, retribusi daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam sumbangsihnya terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
19
Pasal 1 Ayat 64). Selanjutnya dalam hal pemungutan iuran retribusi ini menganut asas manfaat (benefit Principles), dengan maksud besarnya pungutan ditentukan berdasar manfaat yang diterima si pengguna yang membayar retribusi dan mendapat manfaat pelayanan dari pemerintah daerah, bilamana semakin efisien pemerintah daerah dalam pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah maka semakin rendah biaya retribusi yang dibebankan. Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan jenis-jenis retribusi yang ada di daerah dibagi atas 3 golongan yaitu: a) Retribusi Jasa Umum Adapun yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum yaitu: (1)
Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(2)
Pelayanan keberihan dan persampahan.
(3)
Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta catatan Sipil.
(4)
Pengujian kapal perikanan.
b) Retribusi Jasa Usaha (1)
Pemakaian kekayaan daerah.
(2)
Pelayanan terminal.
(3)
Pelayanan tempat khusus parkir.
(4)
Tempat rekreasi dan olahraga.
20
c) Retribusi Perizinan Tertentu Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain: (1) Izin peruntukan penggunaan tanah. (2) Izin mendirikan bangunan. (3) Izin trayek. (4) Izin pengambilan hasil hutan. 3) Laba Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan yang lain atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih, jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lainlain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
21
4) Penerimaan lain-lain Pengertian penerimaan lain-lain daerah kabupaten atau kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah kabupaten atau kota di luar pajak, retribusi, dan laba BUMD. Berikut, beberapa contoh penerimaan yang termasuk ke dalam kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota. 3. Dana Alokasi Umum a. Pengertian Dana Alokasi Umum Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat diantaranya berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumbangsih utama dalam pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyekproyek pembangunan menjadi sangat minim. Kendalanya yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah rendahnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dampaknya menyebabkan pemerintah daerah rendah dalam independensi mengelola keuangan daerah meskipun sebagian besar pengeluaran untuk rutin maupun pembangunan tersebut didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU).
22
Menurut Bambang Kesit Prakosa (2004) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan”. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan belanja pada daerah. Transfer dari pemerintah pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk peningkatan pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan wewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dana Alokasi Umum termasuk sebagai transfer tak bersyarat (unconditional grant) atau block grant yang merupakan jenis transfer di tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran
23
manapun. Dana ini digunakan oleh setiap pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 Pasal 15, diterangkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Dana ini penting karena menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum pada daerah dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dana ini timbul karena konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi pada daerah. Dana tersebut juga memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horizontal tingkat daerah, serta pada kesenjangan pemerintahan bersifat vertikal antara pusat maupun
daerah,
demi
terwujudnya
stabilitas
pada
perkonomian di daerah dan negara. b. Tahapan-tahapan Perhitungan DAU Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Perimbangan
keuangan
Berikut
adalah
tahapan-tahapan
perhitungan DAU: 1) Tahapan Akademis Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.
24
2) Tahapan Administratif Dalam tahapan ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan. 3) Tahapan Teknis Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis. 4) Tahapan Politis Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU. c. Ketentuan Perhitungan DAU 1) DAU dialokasikan untuk: a. Provinsi; dan b. kabupaten/kota 2) Jumlah Keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. 3) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
25
4) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen). 5) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam APBN (PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa dasar hukum Dana Alokasi Umum yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
DAU
dialokasikan
untuk
daerah
provinsi
dan
kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnaya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Berikut tabel formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah:
26
Tabel 2. Formulasi untuk menghitung besarnya proporsi Dana Alokasi Umum untuk provinsi dan kabupaten/kota DAU untuk kabupaten Besarnya DAU DAU untuk provinsi dan kota
26% x APBN
10% x 26% x APBN
90% x 26% x APBN
Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tabel 3. Formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota Alokasi DAU untuk suatu daerah = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Celah Fiskal suatu daerah = Selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Alokasi Dasar = Jumlah Alokasi Gaji Pegawai Negeri Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Kebutuhan Fiskal = Hasil perkalian antara Total Belanja Daerah Ratarata dengan penjumlahan dari perkalian masingmasing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kapasitas Fiskal = Hasil penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Total Belanja Daerah Rata-rata
Indeks Jumlah Penduduk Daerah
Indek Luas Wilayah Daerah
27
Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah
Indeks Pembangunan Manusia Daerah
Indeks PDRB per Kapita Daerah
DAU atas dasar Celah Fiskal untuk Suatu Provinsi = Bobot Provinsi X DAU Provinsi
DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu kabupaten/kota = Bobot Kabupaten/Kota X DAU Kabupaten/Kota
DAU suatu provinsi = DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu provinsi + Alokasi Dasar suatu provinsi DAU suatu kabupaten/kota = DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu kabupaten/kota + Alokasi Dasar suatu kabupaten/kota Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
28
B. Penelitian yang Relevan 1. Penelitian oleh Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003) Penelitian yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2003) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. Hasil dari penelitian ini secara terpisah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003) pada variabel terikatnya adalah Belanja Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian penulis variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Kemudian, persamaan penelitian penulis dengan penelitian Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003) yaitu terletak pada variabel bebasnya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Penelitian oleh Saptaningsih Sumarmi (2009) Penelitian yang dilakukan oleh Saptaningsih Sumarmi (2009) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
29
Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Saptaningsih Sumarmi (2009) yaitu menggunakan variabel bebasnya Dana Alokasi Khusus serta fokus variabel terikatnya yaitu pada Alokasi Belanja Modal Daerah, sedangkan fokus dari variabel terikatnya yang digunakan oleh penulis yaitu Belanja Modal. Kemudian, persamaan penelitian penulis dengan penelitian Saptaningsih Sumarmi (2009) yaitu menggunakan variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). 3. Penelitian oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) Penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian
30
Anggaran Belanja Modal. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yaitu penggunaan variabel bebasnya Pertumbuhan Ekonomi, serta fokus variabel terikatnya yaitu pada Anggaran Belanja Modal, sedangkan fokus dari variabel terikatnya yang digunakan oleh penulis yaitu Belanja Modal. Kemudian, persamaan penelitian yang dibuat penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yaitu pada variabel bebasnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). C. Kerangka Berpikir 1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahan serta kebijakan daerah untuk memberi pelayanaan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah, sangat tergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi menjadi potensi daerah yang mampu menciptakan penerimaan daerah dari kegiatan ekonomi tersebut. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat dalam berkegiatan di daerah. Dengan kondisi tersebut dapat meningkatkan ketertarikan investor
31
untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sejalan dengan kondisi tersebut diharapkan dapat memajukan kehidupan di daerah. Pendapatan Asli Daerah digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimalkan mungkin berusaha untuk menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah supaya dapat membiayai dari kegiatan atas fungsi public service untuk masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu menganggarkan Belanja Modal dari belanja daerah untuk menciptakan sarana dan prasarana untuk masyarakat di daerah. Dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. 2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal Pelaksanaan
desentralisasi
menyerahkan
kewenangannya
menimbulkan
konsekuensi
menjadikan
kepada kepada
pemerintah
pemerintah pemerintah
pusat
daerah, daerah
lalu
supaya
memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lalu
32
dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum. Fungsi dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini menyerupai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah Belanja Modal. Meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di banyak daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Umum ini dalam mendanai kebutuhan Belanja Modal. Dengan adanya Dana alokasi umum (DAU) ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal secara signifikan. 3. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kedua sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan atas belanja daerah termasuk Belanja Modal yang dilakukan pada pemerintah daerah dalam rangka memberikan Public Service kepada masyarakat. Dengan demikian peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) cukup penting pada pemerintah daerah saat ini. Pemerintah daerah perlu mengatur belanja daerah dan berfokus pada Belanja Modal demi pembangunan daerah dalam pelaksanaan public
33
service kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi penggunaan dari sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Bila suatu daerah terjadi dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi umum (DAU) secara bersamaan maka diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. D. Paradigma Penelitian Berdasarkan uraian dari kerangka berpikir, maka dapat digambarkan skema hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang ada pada uraian kerangka berpikir, sebagai berikut:
Pendapatan Asli E. Daerah F. G. (X1)
H1 H3
Belanja Modal
Dana Alokasi H. Umum I.
(Y) H2
(X2) Gambar 1. Paradigma Penelitian
Keterangan: X1 = Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). X2 = Variabel Dana Alokasi Umum (DAU). Y = Variabel Dependen, Belanja Modal.
34
= Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara sendiri-sendiri terhadap variabel Belanja Modal. = Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap variabel Belanja Modal.
E. Hipotesis H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. H3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.
BAB III METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus, karena dari pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan dengan didasari permasalahan, lalu penyelesaiannya dilaksanakan melalui langkah yang sesuai dengan kajian metode penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh pemahaman dari jawaban atas permasalahan pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, karena penelitian ini menelusuri tentang sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis
menggunakan
statistik
(Sugiyono,
2011:7).
Penelitian
ini
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. B. Definisi Operasional Variabel 1. Variabel Dependen a.
Belanja Modal Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran dengan maksud untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penghitungan rumusnya yaitu:
35
36
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya. 2. Variabel Independen a.
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dengan sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPB) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), perhitungan rumusnya yaitu: PAD=HPD+RD+PLPD+LPS Keterangan : PAD
= Pendapatan Asli Daerah
HPD
= Hasil Pajak Daerah
RD
= Retribusi Daerah
PLPD
= Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
LPS
= Lain-lain Pendapatan yang Sah
b. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer berbentuk dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
37
pemerintah
daerah
dan
bersumber
dari
pendapatan
APBN.
Pengalokasian DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan tingkat daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi maupun kabupaten/kota dihitung dengan acuan sebagai berikut: DAU= Celah Fiskal + Alokasi Dasar Keterangan : Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal C. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Pada penelitian ini populasinya yaitu seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013 dengan pengecualian pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura, sehingga jumlah populasi yang digunakan berjumlah 108 Kabupaten/Kota dalam penelitian ini. D. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan setiap dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian dokumen tersebut dipelajari dan dilanjutkan dengan proses pencatatan dan penghitungan terhadap data-data yang bersifat relevan pada permasalahan di penelitian ini. Sumber data yang digunakan pada penelitian
38
ini diperoleh dengan cara mengunjungi situs resmi DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan berpatokan pada Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2013. E. Teknik Analisis Data 1. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Imam Ghozali, 2011: 160). Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukan dengan jika nilai signifikansinya < α = 0,05 maka data normal dan jika nilai signifikansinya > α = 0,05 maka data tidak normal. b. Uji Multikolinieritas Menurut Imam Ghozali (2011: 105) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak
39
ortogonal. Kemudian, yang dimaksud dengan variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independennya sama dengan nol. Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar 0,60, dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r < 0,60) (Danang Sunyoto, 2007:89). c. Uji Heteroskedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bilamana varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan bilamana berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antar nilai prediksi variabel independen dengan residualnya. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasikan tidak terdapat heterokedastisitas. 2. Uji Hipotesis a. Uji Regesi Linier Sederhana Menurut Sugiyono (2007:260) analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik
40
hubungan yang bersifat simetris, kausal dan reciprocal, sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen di manipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2007:261). Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut: Y = a + bX Keterangan: Y = Belanja Modal X = PAD atau DAU a = konstanta b = koefisien regresi Uji regresi linier sederhana menggunakan koefisien determinasi (r2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabelvariabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual terhadap variabel dependen,
41
yaitu Belanja Modal digunakan Uji t (t-test), hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada level of significant 5%. b. Uji Regresi Linier Berganda Menurut Sugiyono (2007:275) analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut: Y = α + β1PAD + β2DAU + e Keterangan: Y
= Belanja Modal
α
= Konstanta
β
= Koefisien Regresi
PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum e
= eror Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.
42
Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Imam Ghozali, 2011). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir
semua
informasi
yang
dibutuhkan
untuk
memprediksi variasi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada level of significant 5%.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Data Umum Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Jumlah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa berjumlah 118 Kabupaten dan Kota. Pulau Jawa merupakan pulau dengan letak geografis yang berbatasan dengan Pulau Kalimantan di sebelah utara, Pulau Sumatra di sebelah barat, Pulau Bali di sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Rincian dari jumlah 118 Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa adalah sebagai berikut : Provinsi DKI Jakarta
Provinsi Banten
1. Kab.Administrasi Kepulauan Seribu 2. Kota Administrasi Barat 3. Kota Administrasi Pusat 4. Kota Administrasi Selatan 5. Kota Administrasi Timur 6. Kota Administrasi Utara
7. Kab. Lebak 8. Kab. Pandeglang 9. Kab. Serang 10. Kab. Tangerang 11. Kota Cilegon 12. Kota Tangerang 13. Kota Serang 14. Kota Tangerang Selatan
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
Provinsi DIY Yogyakarta Jakarta 15. Kab. Bantul 16. Kab. Gunung Kidul 17. Kab. Kulon Progo 18. Kab. Sleman 19. Kota Yogyakarta 43
44
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
20. Kab. Bandung 21. Kab. Bekasi 22. Kab. Bogor 23. Kab. Ciamis 24. Kab. Cianjur 25. Kab. Cirebon 26. Kab. Garut 27. Kab. Indramayu 28. Kab. Karawang 29. Kab. Kuningan 30. Kab. Majalengka 31. Kab. Purwakarta 32. Kab. Subang 33. Kab. Sukabumi 34. Kab. Sumedang 35. Kab. Tasikmalaya 36. Kota. Bandung 37. Kota. Bekasi 38. Kota. Bogor 39. Kota. Cirebon 40. Kota. Depok 41. Kota Sukabumi 42. Kota Tasikmalaya 43. Kota Cimahi 44. Kota Banjar 45. Kab. Bandung Barat
46. Kab. Banjarnegara 47. Kab. Banyumas 48. Kab. Batang 49. Kab. Blora 50. Kab. Boyolali 51. Kab. Brebes 52. Kab. Cilacap 53. Kab. Demak 54. Kab. Grobogan 55. Kab. Jepara 56. Kab. Karanganyar 57. Kab. Kebumen 58. Kota Salatiga 59. Kota Semarang 60. Kota Surakarta 61. Kota Tegal 62. Kab. Kendal 63. Kab. Klaten 64. Kab. Kudus 65. Kab. Magelang 66. Kab. Pati 67. Kab. Pekalongan 68. Kab. Pemalang 69. Kab. Purbalingga 70. Kab. Purworejo 71. Kab. Rembang 72. Kab. Semarang 73. Kab. Sragen 74. Kab. Sukoharjo 75. Kab. Tegal 76. Kab. Temanggung 77. Kab. Wonogiri 78. Kab. Wonosobo 79. Kota Magelang 80. Kota Pekalongan
45
Provinsi Jawa Timur
99. Kab. Pamekasan 100. Kab. Pasuruan 101. Kab. Ponorogo 102. Kab. Probolinggo 103. Kab. Sampang 104. Kab. Sidoarjo 105. Kab. Situbondo 106. Kab. Sumenep 107. Kab. Trenggalek 108. Kab. Tuban 109. Kab. Tulungagung 110. Kota Blitar 111. Kota Kediri 112. Kota Madiun 113. Kota Malang 114. Kota Mojokerto 115. Kota Pasuruan 116. Kota Probolinggo 117. Kota Surabaya 118. Kota Batu
81. Kab. Bangkalan 82. Kab. Banyuwangi 83. Kab. Blitar 84. Kab. Bojonegoro 85. Kab. Bondowoso 86. Kab. Gresik 87. Kab. Jember 88. Kab. Jombang 89. Kab. Kediri 90. Kab. Lamongan 91. Kab. Lumajang 92. Kab. Madiun. 93. Kab. Magetan 94. Kab. Malang 95. Kab. Mojokerto 96. Kab. Nganjuk 97. Kab. Ngawi 98. Kab. Pacitan
Data pada penelitian ini (N) sebanyak 108, yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013 dan kecuali pada Kabupaten dan Kota di Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kemudian, Kabupaten dan Kota tersebut yang menyampaikan laporan kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013.
2. Data Khusus Pada penelitian ini terdapat tiga data yaitu tentang Pendapatan Asli Daerah,
Dana
Alokasi
Umum,
dan
Belanja
Modal.
Untuk
mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh.
46
Deskripsi data yang di sajikan meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Data khusus tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013 selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013 No
Kabupaten dan Kota
Pendapatan Asli Daerah
Dana Alokasi Umum
Belanja Modal
1
Kab. Bandung
507.243.684.131
1.730.063.709.000
449.078.124.664
2
Kab. Bekasi
1.154.525.309.151
1.083.590.174.000
1.078.640.000.532
3
Kab. Bogor
1.261.034.564.121
1.887.770.112.500
1.316.781.706.310
4
Kab. Ciamis
117.475.935.245
1.303.907.527.000
391.395.028.710
5.
Kab. Cianjur
266.100.616.612
1.305.617.257.000
309.901.421.702
6.
Kab. Cirebon
250.848.893.157
1.280.797.128.000
323.561.695.993
7.
Kab. Garut
240.631.630.078
1.563.833.157.000
692.368.428.641
8.
Kab. Indramayu
174.713.400.274
1.134.695.113.000
234.540.001.656
9.
Kab. Karawang
660.841.119.615
1.134.530.200.000
571.414.149.617
10.
Kab. Kuningan
112.517.242.678
998.586.961.000
259.869.947.676
11.
Kab. Majalengka
142.505.677.495
995.993.633.000
385.174.996.026
12.
Kab. Purwakarta
173.764.159.823
722.162.721.000
231.762.332.172
13.
Kab. Subang
143.314.398.091
1.032.567.532.000
291.168.432.035
14.
Kab. Sukabumi
273.452.383.011
1.331.012.058.000
392.139.039.436
15.
Kab. Sumedang
189.612.071.920
1.036.263.413.000
253.554.444.160
16.
Kab. Tasikmalaya
70.474.192.115
1.225.934.879.000
488.363.197.158
17.
Kota Bandung
1.442.775.238.323
1.485.941.032.000
1.064.845.440.308
18.
Kota Bekasi
969.741.298.063
1.051.235.707.000
888.422.432.910
19.
Kota Bogor
464.695.880.485
686.520.759.000
224.308.059.020
20.
Kota Cirebon
206.019.069.726
536.884.996.000
169.462.451.965
21.
Kota Depok
581.207.570.936
774.683.814.000
655.386.101.838
22.
Kota Sukabumi
175.539.318.476
449.179.037.000
115.523.193.175
23.
Kota Tasikmalaya
172.883.279.898
657.012.125.000
261.383.222.345
24.
Kota Cimahi
191.599.456.904
489.174.792.000
120.732.964.467
25.
Kota Banjar
70.625.135.392
317.122.023.000
221.351.044.402
26.
Kab. Bandung Barat
187.170.467.143
909.359.898.000
318.589.528.729
27.
Kab. Banjarnegara
98.975.318.350
763.426.566.000
175.918.010.287
28.
Kab. Banyumas
308.349.434.319
1.127.939.938.000
313.188.975.057
29.
Kab. Batang
143.502.571.339
641.663.630.000
148.222.973.774
30.
Kab. Blora
95.192.786.972
753.830.036.000
260.455.399.862
31.
Kab. Boyolali
160.752.449.651
871.685.981.000
249.111.725.695
32.
Kab. Brebes
133.836.336.686
1.098.999.510.000
325.840.766.312
33.
Kab. Cilacap
278.507.545.940
1.197.315.060.000
421.186.662.714
34.
Kab. Demak
138.214.446.133
737.911.647.000
352.309.888.384
35.
Kab. Grobogan
143.586.365.567
906.666.365.000
353.074.204.294
36.
Kab. Jepara
133.778.055.195
814.380.324.000
158.798.848.275
47
No
Kabupaten dan Kota
Pendapatan Asli Daerah
Dana Alokasi Umum
Belanja Modal
37.
Kab. Karanganyar
161.715.929.349
810.216.582.000
`148.478.744.026
38.
Kab. Kebumen
131.481.736.502
1.021.871.180.000
286.958.914.202
39.
Kab. Kendal
136.029.702.522
788.134.078.000
155.398.900.968
40.
Kab. Klaten
115.441.420.053
1.066.318.427.000
186.883.543.096
41.
Kab. Kudus
144.995.092.035
719.406.935.000
132.972.459152
42.
Kab. Magelang
173.253.651.914
899.528.369.000
108.603.624.493
43.
Kab. Pati
169.127.415.979
960.479.326.000
203.474.443.723
44.
Kab. Pekalongan
147.687.255.201
768.500.117.000
184.320.225.104
45.
Kab. Pemalang
136.362.281.618
931.426.998.000
249.976.019799
46.
Kab. Purbalingga
122.858.738.938
719.185.020.000
112.767.369.781
47.
Kab. Purworejo
127.565.801.410
793.904.679.000
180.854.184.775
48.
Kab. Rembang
126.808.083.812
640.273.360.000
135.447.797.344
49.
Kab. Semarang
215.679.554.472
778.604.920.000
227.584.378.658
50.
Kab. Sragen
146.721.552.108
869.155.545.000
141.263.725.821
51.
Kab. Sukoharjo
192.971.720.442
763.462.900.000
209.691.364.140
52.
Kab. Tegal
156.244.859.788
957.576.304.000
215.975.068.911
53.
Kab. Temanggung
102.080.197.094
651.171.674.000
103.805.509.274
54.
Kab. Wonogiri
111.592.606.315
917.476.557.000
192.048.802.286
55.
Kab. Wonosobo
108.729.508.524
665.548.034.000
138.195.097.852
56.
Kota Magelang
107.739.838.961
385.859.241.000
142.588.509.967
57.
Kota Pekalongan
114.252.438.719
384.489.368.000
131.315.591.230
58.
Kota Salatiga
106.100.450.499
358.331.867.000
69.203.906.339
59.
Kota Semarang
925.919.310.506
1.054.002.569.000
591.011.412.262
60.
Kota Surakarta
298.400.846.632
659.647.382.000
244.975.523.723
61.
Kota Tegal
176.377.335.075
370.642.983.000
100.804.466.696
62.
Kab. Bantul
224.197.864.331
854.810.634.000
183.269.840.475
63.
Kab. Gunung Kidul
83.427.447.822
779.069.238.000
156.373.178.937
64.
Kab. Kulon Progo
959.91.512.851
594.978.790.000
123.313.526.117
65.
Kab. Sleman
449.270.304.865
891.589.912.000
206.859.865.136
66.
Kota Yogyakarta
383.052.140.421
597.212.209.000
167.079.742.204
67.
Kab. Banyuwangi
183.235.877.414
115.4495.171.000
404.860.203.009
68.
Kab. Blitar
115.670.863.817
944.297.542.000
330.813.083.801
69.
Kab. Bojonegoro
215.766.157.632
876.021.914.000
315.627.292.681
70.
Kab. Bondowoso
79.559.722.884
752.776.704.000
251.144.647.576
71.
Kab. Gresik
502.767.029.904
804.903.511.000
417.766.098.409
72.
Kab. Jember
308.376.581.786
1.417.603.982.000
478.577.397.312
73.
Kab. Jombang
185.091.678.240
920.097.938.000
216.972.911.919
74.
Kab. Kediri
203.212.445.367
1.056.481.076.000
292.282.260.615
75.
Kab. Lamongan
161.087.916.085
958.344.988.000
240.071.772.482
76.
Kab. Lumajang
112.406.824.133
828.524.528.000
163.055.838.729
77.
Kab. Madiun
83.428.636.445
734.152.390.000
185.514.724.351
78.
Kab. Magetan
87.859.707.871
761.637.391.000
131.065.762.797
79.
Kab. Malang
262.267.260.455
1.439.234.034.000
436.501.502.528
80.
Kab. Mojokerto
219.013.234.739
832.266.682.000
230.226.503.155
81.
Kab. Nganjuk
153.130.115.173
928.265.611.000
239.382.605.915
82.
Kab. Ngawi
85.636.138.389
896.052.870.000
189.236.101.556
83.
Kab. Pacitan
62.988.926.126
647.293.403.000
132.854.725.599
84.
Kab. Pasuruan
278.165.169.903
992.689.474.000
247.247.832.930
85.
Kab. Ponorogo
134.097.320.781
890.922.311.000
110.848.141.315
86.
Kab. Probolinggo
108.513.200.489
848.994.313.000
211.259.728.570
87.
Kab. Sidoarjo
858.433.670.218
1.104.580.340.000
518.682.837.520
88.
Kab. Situbondo
78.043.407.932
692.549.026.000
264.570.994.896
89.
Kab. Trenggalek
77.799.518.146
737.814.627.000
206.760.394.222
48
No
Kabupaten dan Kota
Pendapatan Asli Daerah
Dana Alokasi Umum
Belanja Modal
90.
Kab. Tuban
227.120.525.358
849.399.312.000
267.152.793943
91.
Kab. Tulungagung
174.981.706.538
996.300.694.000
153.095.137.771
92.
Kota Blitar
72.853.545.668
355.673.006.000
107.175.438.263
93.
Kota Kediri
144.562.729.327
562.943.089.000
124.498.555.620
94.
Kota Madiun
96.011.481.200
474.093.362.000
180.111.000.000
95.
Kota Malang
317.772.985.192
746.686.937.000
353.264.833.758
96.
Kota Mojokerto
74.944.029.537
354.452.407.000
67.646.320.365
97.
Kota Pasuruan
66.110.651.059
353.127.853.000
78.111.929.389
98.
Kota Probolinggo
78.355.777.788
414.534.284.000
68.161.679.883
99.
Kota Surabaya
2.791.580.050.710
1.160.025.693.000
1.281.394.616.149
100
Kota Batu
59.544.940.728
374.362.261.000
155.842.580.700
101
Kab. Lebak
136.180.145.486
901.740.477.000
357.008.796.915
102
Kab. Pandeglang
80.584.075.435
988.536.476.000
268.779.412.269
103
Kab. Serang
417.677.400.299
868.652.743.000
382.931.103.844
104
Kab. Tangerang
1.218.576.390.249
1.115.364.627.000
1.131.499.743.316
105
Kota Cilegon
291.943.585.049
461.398.284.000
206.273.890.562
106
Kota Tangerang
815.733.560.156
829.387.856.000
791.843.745.373
107
Kota Serang
65.376.087.425
513.769.007.000
154.020.391.011
108
Kota Tangerang Selatan
728.965.301.483
536.177.454.000
609.465.387.660
Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013, maka nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut: Tabel 5. Statistik atas Pengolahan Data N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
PAD
108
59544940728
2791580050710
277254724762.86
364824015856.134
DAU
108
317122023000
1887770112500
858960737597.22
299627176459.941
108
67646320365
1316781706310
304193715698.80
246311956916.034
Belanja Modal
Valid N 108 (listwise)
S
Sumber: Output SPSS 20, data sekunder yang diolah
49
a.
Belanja Modal Melalui hasil dari tahap pemerosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS Statistics Version 20. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 108. Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 67.646.320.365 yang diperoleh dari Kota
Mojokerto,
dan
nilai
maksimalnya
sebesar
Rp
1.316.781.706.310 yang diperoleh dari Kabupaten Bogor. Nilai mean
304193715698,80
dan
nilai
standar
deviasi
246311956916,034. b.
Pendapatan Asli Daerah Melalui hasil dari tahap pemerosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS Statistics Version 20. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 108. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 59.544.940.728 diperoleh dari
Kota
Batu,
dan
nilai
maksimalnya
sebesar
Rp
2.791.580.050.710 diperoleh dari Kota Surabaya. Nilai mean 277254724762,86, dan nilai standar deviasi 364824015856,134. c.
Dana Alokasi Umum Melalui hasil dari tahap pemerosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS Statistics Version 20. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 108, variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 317.122.023.000 yang
50
diperoleh dari Kota Banjar, dan nilai maksimalnya sebesar Rp 1.887.770.112.500 yang diperoleh dari Kabupaten Bogor. Nilai mean
858960737597,22,
dan
nilai
standar
deviasi
299627176459,941. 3. Analisis Data a. Uji Asumsi Klasik 1) Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Pada penelitian ini, uji normalitasnya menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukan dengan jika signifikansinya kurang dari α = 0,05 maka data tidak normal dan jika signifikansinya lebih dari α = 0,05 maka data normal. Adapun uji normalitas dengan uji one sample kolmogorov-Smirnov sebagai berikut:
51
Tabel 6. Hasil Uji dari One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N
108
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences
Mean
-0,0000559
Std. Deviation
100834298418.48900000
Absolute
0,123
Positive
0,123
Negative
-0,075
Kolmogorov-Smirnov Z
1,279
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,076
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Output SPSS 20, data sekunder yang diolah Hasil uji normalitas ini dapat dilihat pada tabel 6 Nilai Kolmogorov-Smirnov 1,279 dengan probabilitas signifikansi 0,076 lebih dari α = 0,05, berarti data terdistribusi secara normal, dan model regresi ini memenuhi uji normalitas. 2) Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Dikatakan terjadi multikolonieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas
lebih
besar
dari
0,60,
dikatakan
tidak
terjadi
multikolonieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas, lebih kecil atau sama dengan 0,60 (Danang Sunyoto, 2007). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara
52
variabel bebasnya. Adapun hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut: Tabel 7. Matriks Korelasi untuk Uji Multikolonieritas Model
DAU
PAD
DAU
1,000
-0,389
PAD
-0,389
1,000
DAU
0,001
0,000
PAD
0,000
0,001
Correlations
Covariances a. Dependent Variable: Belanja_Modal
Sumber : Output SPSS 20, data sekunder yang diolah Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat korelasi sebesar -0,389. Karena korelasi ini masih di bawah 0,60 atau 60%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius. 3) Uji Heterokedastisitas Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2011). Maka pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini didasari oleh grafik Scatterplot. Berdasarkan
53
pengujian dengan SPSS diperoleh grafik Scatterplot sebagi berikut:
Gambar 2. Diagram Heteroskedastisitas Sumber : Output SPSS 20, data sekunder yang diolah Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai predisi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Imam Ghozali, 2011). Dari gambar 2 di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu
54
Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. b. Uji Hipotesis 1) Uji Regresi Linier Sederhana a) Uji Hipotesis Pertama Melalui bantuan program IBM SPSS Statistiscs Version 20 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut: Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Variabel Belanja Modal Variabel Konstanta Pendapatan Asli Daerah (X1)
Koefisien Regresi (Beta) 142.762.755.823,1 0,582
R
R2
thitung
Keterangan
9,413 0,862
0,744
17,539
Signifikan
Sumber: Output SPSS 20, data sekunder yang diolah Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 8 di atas dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut: Y = 142.762.755.823,1 + 0,582X1 Nilai konstanta sebesar 142.762.755.823,1 hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 142.762.755.823,1 jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,582 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan
55
Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,582 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r1y) sebesar 0,862. Koefisien determinasi (r21y ) sebesar 0,744 yang berarti 74,4% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sisanya 25,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai thitung 17,539 > ttabel 1,98282 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut,
maka
hipotesis
pertama
yang
menyatakan
56
“Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” dapat diterima. b) Uji Hipotesis Kedua Melalui bantuan program IBM SPSS Statistics Version 20 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut: Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Variabel Belanja Modal Variabel Konstanta Dana Alokasi Umum (X2)
Koefisien Regresi (Beta) -126.328.342.848 0,501
R
R2
thitung
Keterangan
-2,195 0,610
0,372
7,920
Signifikan
Sumber: Output SPSS 20, data sekunder yang diolah Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 9 dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut: Y = -126.328.342.848 + 0,501X2 Nilai konstanta sebesar -126.328.342.848, dengn berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 126.328.342.848
jika
Dana Alokasi Umum (DAU) sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,501, menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,501 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.
57
Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r2y) sebesar 0,610. Koefisien determinasi (r22y) sebesar 0,372 yang berarti 37,2% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan sisanya 62,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai thitung 7,920> ttabel 1,98282 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum (DAU) maka Belanja Modal akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” dapat diterima.
58
2) Uji Regresi Linier Berganda Melalui bantuan program IBM SPSS Statistics Version 20 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel sebagai berikut: Tabel 10. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Variabel Belanja Modal Variabel Konstanta Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2)
Koefisien (Beta)
Regresi
R
R2
Fhitung
Keterangan
0,912
0,832
260,766
Signifikan
-61.956.430.528 0,497 0,266
Sumber: Output SPSS 20, data sekunder yang diolah Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 10 di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut: Belanja Modal = -61.956.430.258 + 0,497PAD + 0,266 DAU Persamaan tersebut dapat diartikan: a) Konstanta sebesar -61.956.430.258 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan (X1=0, X2=0), maka Belanja Modal tiap daerah sebesar 61.956.430.258.
59
b) Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 0,497, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,497 atau 49,7%. c) Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah sebesar 0,266, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,266 atau 26,6%. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi (R1,2y) sebesar 0,912, kemudian besarnya koefisien determinasi (R21,2y) adalah 0,832. Perhitungan hasil statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variasi perubahan variabel dependen sebesar 83,2%, sedangkan sisanya sebesar 16,8% (100%-83,2%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi. Hasil pengujian statistik dengan uji F diterangkan melalui Ftabel sebesar 3,08 dan Fhitung sebesar 260,766, maka Fhitung > Ftabel dengan berarti secara simultan seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah
60
dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh positif
dan
signifikan
terhadap
Belanja
Modal”.
Maka
disimpulkan hipotesis ketiga diterima. B. Pembahasan 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013”, terbukti yaitu Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh angka koefisien korelasi (r1y) sebesar 0,862 menunjukkan hasil positif, dan koefisien determinasi (r21y) sebesar 0,744 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 74,4%. Setelah dilakukan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 17,539 dan nilai ttabel sebesar 1,98282, sehingga nilai thitung lebih besar dari ttabel (17,539 > 1,98282) yang berarti pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Saptaningsih
61
Sumarmi (2009) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meningkatkan Belanja Modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di atas, yaitu semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal dapat menjadi besar. Dengan demikian hipotesis satu (H1) diterima. 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013”, terbukti yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh angka koefisien korelasi (r2y) sebesar 0,610 menunjukkan hasil positif, dan koefisien determinasi (r22y) sebesar 0,372 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki kontribusi pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 37,2%. Setelah dilakukan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 7,920 dan nilai ttabel sebesar 1,98282, sehingga nilai thitung lebih besar dari ttabel (7,920 > 1,98282) yang
62
berarti pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kefas Caesar Pradata (2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan
pengeluaran
dalam
rangka
pelaksanaan
desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Transfer ini pengaruhnya cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat di kategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, dijelaskan bahwa
penggunaan
DAU
tersebut
bertujuan
untuk
pemerataan
kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yaitu semakin
63
besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima. 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanam modalnya pada daerah tersebut, lalu pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal oleh pemerintah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang nilainya cukup signifikan. Hampir sama dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan uji statistik F yang menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen yaitu variabel Belanja Modal, membuktikan bahwa secara bersama-sama kedua variabel independen berpengaruh
64
positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien korelasi (R1,2y) sebesar 0,912 menunjukkan hasil positif dan koefisien determinasi (R21,2y) sebesar 0,832 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal sebesar 83,2%. Hasil pengujian statistik uji F berupa nilai Fhitung sebesar 260,766 dan Ftabel sebesar 3,08, sehingga Fhitung lebih besar dari Ftabel (260,766 > 3,08) yang berarti secara bersamasama seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kefas Caesar Pradata (2015) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh postif secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013” diterima. C. Keterbatasan Penelitian 1. Di Pulau Jawa tidak semua daerahnya berbentuk kabupaten atau kota, dan terdapat beberapa kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa tetapi masuk ke dalam salah satu provinsi di Pulau Jawa, sehingga penelitian ini
65
menjadi terbatas dan dilakukan pada daerah yang hanya berbentuk kabupaten atau kota yang berada di Pulau Jawa. 2. Periode yang diambil penelitian ini terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan dalam periode satu tahun yaitu tahun 2013.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r1y) sebesar 0,862 dan koefisien determinasi (r21y) sebesar 0,744. Nilai thitung 17,539 > ttabel 1,98282. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r2y) sebesar 0,610 dan koefisien determinasi (r22y) sebesar 0,372. Nilai thitung 7,920 > ttabel 1,98282. 3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (R1,2y) sebesar 0,912 dan koefisien determinasi (R21,2y) sebesar 0,832. Nilai Fhitung 260,766 > Ftabel 3,08.
66
67
B. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut: 1. Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar berguna dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. 2. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. 3. Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke dalam Belanja Modal agar berguna bagi kepentingan umum daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pada daerah yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di daerah. 4. Kepada peneliti selanjutnya diharapakan dapat menambah cakupan daerah kabupaten atau kota khususnya yang berada di luar Pulau Jawa, supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Allen, Richard & Tommasi, Danniel. (2001). Managing Public Expenditure : A Reference Book for Transition Countries. Paris: OECD. Bambang Kesit Prakosa. (2004). “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY).” Jurnal Akuntansi &Auditing Indonesia, Volume 8 No 2, 101-118. Danang Sunyoto. (2007). Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat : Ringkasan dan Kasus. Yogyakarta : Amara Books. Dini Arwati dan Novita Hadiati. (2013). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat”. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013). Kefas Caesar Pradata. (2015). “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Di Jawa Tengah Tahun 2011-2013”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Kemenkeu DJPK. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316. Pada tanggal 10 Februari 2016 ______________.
“Dana Alokasi Umum : Selayang Pandang”. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/DAU.pdf. Pada tanggal 13 Mei 2016
Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
68
69
Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Undamg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK. 05/ 2007 Tentang Bagan Akun Standar. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK. 05/ 2007 Tentang Bagan Akun Standar. Lembaran Negara Republik Indonesia. Undamg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Undamg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
70
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta. _________. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Saptaningsih Sumarmi. (2009).“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta”. Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Sugiyono. (2007). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: penerbit Alfabeta. _______. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :Penerbit Alfabeta Syaiful. (2006). “Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan”. Diambil dari http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf. Pada tanggal 9 Februari 2016. Syukriy Abdullah dan Abdul Halim. (2003). “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya
LAMPIRAN Hasil Analisis Regresi
71
Rangkuman Data Khusus Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
PAD
108
59544940728
2791580050710
277254724762.86
364824015856.134
DAU
108
317122023000
1887770112500
858960737597.22
299627176459.941
Belanja_Modal
108
67646320365
1316781706310
304193715698.80
246311956916.034
Valid N (listwise)
108
Uji Multikolonieritas Coefficient Correlations Model
a
DAU
PAD
DAU
1.000
-.389
PAD
-.389
1.000
DAU
.001
.000
PAD
.000
.001
Correlations 1 Covariances a. Dependent Variable: Belanja_Modal
Uji Heteroskedastisitas
72
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N
108 Mean
Normal Parameters
-.0000559
a,b
100834298418.489000
Std. Deviation
Most Extreme Differences
00
Absolute
.123
Positive
.123
Negative
-.075
Kolmogorov-Smirnov Z
1.279
Asymp. Sig. (2-tailed)
.076
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Regresi Linier Sederhana (PAD) Model Summary Model
R
1
.862
R Square
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.744
.741
125279124393.850
a. Predictors: (Constant), PAD
Coefficients Model
a
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B (Constant)
Std. Error
Beta
142762755823.088
15167024313.803
9.413
.000
.582
.033
.862 17.539
.000
1 PAD a. Dependent Variable: Belanja_Modal
73
Regresi Linier Sederhana (DAU) Model Summary Model
R
1
.610
R Square
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.372
.366
196153132277.501
a. Predictors: (Constant), DAU
Coefficients Model
a
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B (Constant)
Std. Error
Beta
-126328342848.015 57545524365.708
-2.195
.030
7.920
.000
1 DAU
.501
.063
.610
a. Dependent Variable: Belanja_Modal
Regresi Linier Berganda
Model Summary Model
R
1
.912
R Square
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.832
.829
101790095126.604
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD a
ANOVA Model
1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
5.404E+24
2
2.702E+24
Residual
1.088E+24
105
1.036E+22
Total
6.492E+24
107
a. Dependent Variable: Belanja_Modal b. Predictors: (Constant), DAU, PAD
74
F 260.766
Sig. .000
b
Coefficients Model
a
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B (Constant) 1
Std. Error
-6.196E+10
30101624729
PAD
.497
.029
DAU
.266
.036
a. Dependent Variable: Belanja_Modal
75
Beta -2.058
.042
.737
16.989
.000
.323
7.454
.000
