PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH. Oni Ardiansyah

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 4 (2014)

1

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH Oni Ardiansyah [email protected] Nur Handayani ABSTRACT The purpose of this research is to find out and to prove empirically the influence of Local Own Source Revenue (PAD) and General Allocation Funds (DAU) to the direct expenditure and indirect expenditure allocation at Mojokerto regency/city from 2011 to 2013. The research method is quantitative research method with secondary collection technique. The object of the research is realization report document of Local Government Budget (APBD) of Mojokerto regency/city which has been obtained from Directorate General of Local Government Fiscal Balance website in the internet from 2011 to 2013. Based on the result of F-test gains the adequate result of regression model since the whole Local Own Source Revenue variable and General Allocation Fund can explain to the direct expenditure and indirect expenditure allocation at Mojokerto regency/city. The result of t-test at indirect expenditure allocation shows the opposite result. While the determination coefficient value (R2) which has been showed by Adjusted R2 gains result 0.932 or 93,2% shows that Local Own Source Revenue and General Allocation Fund can explain Direct Expenditure Fund variable 93%. While the influence of the Local Own Source Revenue and General Allocation Fund to the Indirect Expenditure Allocation from correlation coefficient (R) is 0.995 or 99.5%. Keywords:

Local Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Direct Expenditure Allocation (ABL), and Indirect Expenditure Allocation (ABTL)

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009). Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini


2

terlatak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelalola sumbersumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (publick service) dan memajukan perekonomian daerah. Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/ Kota/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Mojokerto”. Berdasarkan uraian latar belakang permasalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja langsung, (2) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja tidak langsung, (3) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja langsung, (4) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja tidak langsung TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Tinjauan Teoritis Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).


3

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaran pemerintahan (Arif, 2002). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya. Alokasi Anggaran Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002). Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007). Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007). Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.


4

Kerangka Pemikiran PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal

Pendapatan Asli Daerah

H1 H3

H2

Dana Alokasi Umum

Alokasi Belanja Langsung

H4

Alokasi Belanja Tidak Langsung

Gambar 1 Model Kerangka Pemikiran Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten/ Kota Mojokerto Perumusan Hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009). H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung, karena belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja tidak tersangka. Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari PAD mengalami pertambahan karena alokasi belanja tidak langsung cenderung digunakan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tiap tahun terjadi kenaikan gaji pegawai, dibanding untuk pengalokasian belanja tidak langsung lainnya . Dengan adanya kenaikan belanja pegawai mengorbankan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL).


5

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007). Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Puspita Sari, 2009). Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/ Kota/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009). H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL) . Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/ Kota/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota/Kota dan Pemerintah Desa, belanja tidak tersangka. Setiap tahun terjadi peningkatan belanja tidak langsung disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terlalu segnifikan, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji pegawai tersebut. Namun didorong kewajiban untuk mengalokasikan belanja hibah sebagai komponen belanja tidak langsung. Sehingga DAU memiliki pengaruh terhadap belanja tidak langsung. H4 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL). METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Populasi (Objek) Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Secara umum, penelitian kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sugiono, 2003). Penelitian kuantitatif terdiri dari: 1. Metode Deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku salam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.


2.

3.

4.

6

Metode Komparatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variable ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada manipulasi dari peneliti. Penelitian dilakukan secara alami, dengan mengumpulkan data dengan suatu instrument. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan variable yang diteliti. Metode Korelasi adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti. Penelitian dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta tersebut berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Metode Survei adalah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan, menurut Gay & Diehl (1992) “metode penelitian survei merupakan metode yang digunakan sebagai kategori umum penelitian yang menggunakan kuesioner dan wawancara”, sedangkan menurut Bailey (1982) “metode penelitian survei merupakan satu metode penelitian yang teknik pengambilan datanya dilakukan melalui pertanyaan tertulis atau lisan.

Teknik Pengambilan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota Mojokerto. Penulis dalam penelitian mengambil seluruh populasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut: a. Kabupaten/ Kota Mojokerto menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 hingga 2013. b. Kabupaten/ Kota/kota mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU dan alokasi belanja daerah pada Laporan Realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini. Kabupaten/ Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tahun 2011 hingga 2013 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Mojokerto. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011-2013 dengan data penelitian sebanyak 2 daerah, dimana jumlah tersebut diperoleh dengan rumus: N = Jumlah Daerah X Periode Penelitian N = 2 X 3 tahun N=6 Teknik Pengumpulan Data Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil satu populasi yaitu Kabupaten/ Kota Mojokerto. Jenis dan Sumber Data Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/ Kota Mojokerto yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet. Dari laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2007). Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran


7

biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Halim, 2007). Belanja Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/ Kota Mojokerto dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Pendapatan Asli Daerah Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/ Kota Mojokerto dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresiyaitu dengan analisis Least Squares (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana dalam penelitian ini, dua komponen dari pendapatan daerah yaitu PAD, dan DAU sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja daerah yang diukur dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini pengujian/analisis datanya menggunakan uji non parametrik, karena sampel yang digunakan kurang dari 30. Adapun Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengujian non parametrik akan dijelaskan di bawah ini: Statistik Deskriptif deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan alokasi belanja daerah Model Regresi Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu PAD dan DAU terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa alokasi belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 16.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiono, 2003). Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

Y1= α+ b1 X 1 + b2X2 + e1 dan


8

Y2= α+ b1 X1 + b2X2 + e2 dimana : Y1 = Belanja Langsung Y2 = Belanja Tidak Langsung X1 = PAD X2 = DAU β1 β2 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X Uji Hipotesis Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2006). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENDUDUK Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk di kota Mojokerto yaitu sejumlah 112.547 jiwa dengan luas wilayah 1.646,5 Ha sehingga kepadatan penduduknya 69 jiwa-Ha. Dari data kependudukan di atas maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa. Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto Dalam menjalankan pemerintahannya, kabupaten Mojokerto mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur Dan Bermartabat”. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 5( lima ) tahun kedepan sebagai Berikut : 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan ; 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM; 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional,dan adil dalam melayani masyarakat; 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan; 5. Mewujudkan ketahan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila; 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat;

Pembahasan Deskripsi Objek Penelitian


9

Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Mojokerto. Pemerintah Kabupaten/Kota Mojokerto yang menjadi objek dalam penelitian adalah 1 Kabupaten dan 1 Kota Mojokerto, sebagai berikut: Tabel 1 Responden Pemerintahan Kabupaten/Kota Mojokerto No. Kabupaten/Kota 1. Kab. Mojokerto 2. Kota Mojokerto Sumber: Realisasi APBD Tahun 2011-2013 Kab/Kota Mojokerto www.djpk.depkeu.go.id Data pada penelitian ini (n) sebanyak 6, data didapatkan dari laporan realisasi APBD Tahun 2011 hingga 2013 yang seluruhnya menyampaikan laporan kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 hingga 2013, yang mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU dan alokasi belanja daerah. Setelah dilakukan screening data, yang digunakan dalam sampel dapat dilihat pada tabel 2 dibawah. Tabel 2 Prosedur Penentuan Sampel Prosedur Penentuan Sampel Jumlah 1. Laporan Realisasi APBD 2011-2013 pada Kab/ Kota 6 Mojokerto Total sampel yang dapat digunakan 6 Sumber: Realisasi APBD Tahun 2011-2013 Kab/Kota Mojokerto www.djpk.depkeu.go.id Statistik Deskriptif Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota Mojokerto Tahun 2011-2013, maka statistik deskriptif yaitu minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut: Tabel 3 Prosedur Penentuan Sampel PAD DAU BL BTL Valid N (listwise

N 6 6 6 6 6

Descriptive Statistic Minimum Maximum 34633 190236 365655 832267 246761 587029 179584 739960

Mean 86606.50 515705.17 367060.83 454260.67

Std.Deviation 56694.882 239129.417 132199.274 262222.911

Sumber: Data Th. 2011 – 2013 diolah, (Lampiran 2:1) Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 34.633.000.000 Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah terendah diperoleh oleh kota Mojokerto pada tahun 2011 (Lampiran 2:1) Oleh karena itu Kota Mojokerto masih sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerahnya, sehingga Kota Mojokerto harus meningkatkan PAD dengan menggali terus sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi.


10

2. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp 190.236.000. 000. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi diperoleh dari Kab. Mojokerto pada tahun 2013 (Lampiran 2:1) Oleh karena itu dengan tingginya PAD Kab. Mojokerto memiliki kemandirian otonomi daerah lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Kota Mojokerto. 3. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 86.605.050.000. (Lampiran 2:1) 4. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 56.694.882.000, lebih kecil dari mean Rp 86.605.050.000, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung tidak ada perubahan peningkatan/ normal. (Lampiran 2:1) Dana Alokasi Umum 1. Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp 265.655.000.000. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum terendah diperoleh Kota Mojokerto di tahun 2011. Ini membuktikan Kota Mojokerto dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah. (Lampiran 2:1) 2. Dana Alokasi Umum memiliki nilai maksimum sebesar Rp 832.267.000.000. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum tertinggi diperoleh Kab. Mojokerto di tahun 2013. Ini membuktikan Kabupaten Mojokerto masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat. (Lampiran 2:1) 3. Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 515. 705.170.000. (Lampiran 2:1) 4. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 239.129.417. 000 lebih kecil dari mean Rp 515. 705.170.000 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung ada perubahan peningkatan. (Lampiran 2:1) Belanja Langsung 1. Belanja langsung daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 246.761.000.000. Hasil penelitian menunjukkan belanja langsung terendah diperoleh pada Kota Mojokerto pada tahun 2011. Ini membuktikan Kota Mojokerto dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas/ sempit dan jumlah penduduknya cukup banyak dibandingkan dengan Kab. Mojokerto dapat membiayai belanja langsung daerahnya dengan dana sebesar Rp 246.761.000.000. (Lampiran 2:1) 2. Belanja langsung memiliki nilai maximum sebesar Rp 587.029.000.000. Hasil penelitian menunjukkan belanja langsung tertinggi diperoleh Kab. Mojokerto pada tahun 2013. Ini membuktikan Kab. Mojokerto dalam mengalokasikan sebagian besar biayanya untuk belanja langsung kegiatan pembangunan daerah. (Lampiran 2:1) 3. Belanja langsung memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 367.060.830.000. (Lampiran 2:1) 4. Belanja langsung memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 132.199.274.000 lebih kecil dari mean sebesar Rp 367.060.830.000. menunjukkan bahwa distribusi data cenderung ada perubahan peningkatan. (Lampiran 2:1) Belanja Tidak Langsung 1. Belanja tidak langsung memiliki nilai minimum sebesar Rp 179.584.000.000. Hasil penelitian menunjukkan belanja tidak langsung terendah diperoleh dari kota Mojokerto pada tahun 2011. Ini membuktikan Kota Mojokerto dalam mengalokasikan belanja daerahnya hanya sebagian kecil untuk belanja tidak langsung dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja langsung, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan daerah tersebut. (Lampiran 2:1)


11

2. Belanja tidak langsung memiliki nilai maksimum sebesar Rp 739.960.000.000. Hasil penelitian menunjukkan belanja tidak langsung tertinggi diperoleh dari Kab. Mojokerto pada tahun 2013. Ini membuktikan bahwa Kab. Mojokerto mengalokasikan belanja daerah sebagian besar anggaran hanya untuk belanja tidak langsung. Hal ini mengindikasikan kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan, seharusnya lebih besar untuk membiayai belanja langsung. (Lampiran 2:1) 3. Belanja tidak langsung memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 454.260.670.000. (Lampiran 2:1) 4. Belanja tidak langsung memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 262.222. 911.000 lebih kecil dari mean sebesar Rp 454.260.670.000 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal. (Lampiran 2:1) Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 1. Alokasi Belanja Langsung Tujuan digunakan persamaan regresi linier berganda adalah untuk melakukan pendugaan atau taksiran variasi nilai suatu variabel terikat yang disebabkan oleh variasi nilai suatu variabel bebas. Dengan demikian dalam penelitian ini, fungsi dari persamaan regresi liner berganda adalah untuk melakukan pendugaan terhadap variabel terikat, apabila terjadi perubahan pada variabel bebas yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mempengaruhi Alokasi Belanja Langsung (ABL). Dalam mengolah data untuk menyusun model regresi tersebut digunakan SPSS 21,00 For Windows. Hasil perhitungan dengan menggunakan program tersebut disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 4 Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Regresi (β) Konstanta 150752.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1,860 Dana Alokasi Umum (DAU) 0,107 a. Dependent Variable : belanja Langsung (BL) Sumber: Data Th. 2011 – 2013 diolah, (Lampiran 2:2) Dari tabel diatas, maka prediksi Alokasi Belanja Langsung (ABL) dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: ABL = 150752,3 + 1,860 PAD + 0,107 DAU Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa koefisien dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bertanda positif sehingga variabel – variable tersebut mempunyai pengaruh searah dengan variabel terikat. Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa : a. Konstanta Regresi Besarnya nilai konstanta adalah 150752,3. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel bebas yang terdiri atas perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) = 0, maka besarnya variabel terikat yaitu Alokasi Belanja Langsung (ABL) sebesar 150752,3. b. Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (b1) Besarnya koefisien b1 adalah 1,860 yang berarti menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Alokasi Belanja Langsung (ABL) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanda positif menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) searah terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL) yaitu jika variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar satu satuan maka Alokasi Belanja Langsung (ABL) akan naik sebesar b1 yaitu 1,860 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan


12

c. Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum (DAU) (b2)

2.

Besarnya koefisien b2 adalah 0,107 yang berarti menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Alokasi Belanja Langsung (ABL) dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Tanda positif menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) searah terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL) yaitu jika variabel Dana Alokasi Umum (DAU) naik sebesar satu satuan maka Alokasi Belanja Langsung (ABL) akan naik sebesar b2 yaitu 0,107 dengan asumsi variabel yang lainya konstan. Alokasi Belanja Tidak Langsung Tujuan digunakan persamaan regresi linier berganda adalah untuk melakukan pendugaan atau taksiran variasi nilai suatu variabel terikat yang disebabkan oleh variasi nilai suatu variabel bebas. Dengan demikian dalam penelitian ini, fungsi dari persamaan regresi liner berganda adalah untuk melakukan pendugaan terhadap variabel terikat, apabila terjadi perubahan pada variabel bebas yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mempengaruhi Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL). Dalam mengolah data untuk menyusun model regresi tersebut digunakan SPSS 21,00 For Windows. Hasil perhitungan dengan menggunakan program tersebut disajikan pada tabel 14 berikut ini : Tabel 5 Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Regresi (β) Konstanta 136542.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD) -1,745 Dana Alokasi Umum (DAU) 1,443 a. Dependent Variable : Belanja Tidak Langsung (BTL) Sumber: Data Th. 2011 – 2013 diolah, (Lampiran 2:4) Dari tabel diatas, maka prediksi Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: ABTL = 136542.7 - 1,745 PAD + 1,443 DAU Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa koefisien dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bertanda positif sehingga variabel – variabel tersebut mempunyai pengaruh searah dengan variabel terikat. Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa : a. Konstanta Regresi Besarnya nilai konstanta adalah 136542.7. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel bebas yang terdiri atas perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) = 0, maka besarnya variabel terikat yaitu Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) sebesar 136542.7. b. Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (b1) Besarnya koefisien b1 adalah -1,745 yang berarti menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan) antara Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanda negatif menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berlawanan terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) yaitu jika variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar satu satuan maka Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) akan tetap atau turun sebesar b1 yaitu -1,745 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

c. Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum (DAU) (b2)


13

Besarnya koefisien b2 adalah 1,443 yang berarti menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Tanda positif menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) searah terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) yaitu jika variabel Dana Alokasi Umum (DAU) naik sebesar satu satuan maka Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) akan naik sebesar b2 yaitu 1,443 dengan asumsi variabel yang lainya konstan. Uji Hipotesis 1. Analisis Koefisien Determinasi Alokasi Belanja Langsung Koefisien korelasi (R) merupakan cerminan tingkat hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Rentang nilai adalah 0 dan 1, dengan kriteria sebagai berikut : a. Jika R = 1 atau mendekati 1, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sangat kuat atau positif atau searah. b. Jika R = -1 atau mendekati -1, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sangat kuat namun arahnya negatif atau berbalik arah. c. Jika R = 0 atau mendekati 0, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sangat lemah atau bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali. Sedangkan koefisien determinasi (R2) yang berasal dari hasil pengkuadratan koefisien korelasi (R) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Penggunaan koefisien determinasi mempunyai kelemahan yang bisa terhadap jumlah variabel independent yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, digunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi model yang baik karena Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Hasil uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6 berikut : Tabel 6 Koefisien Determinasi R RSquare Std. Error of the Estimate Adjusted RSquare a 0.979 0.959 34542.844 0.932 a. Predictors (Constant) PAD, DAU b. Dependent Variable : BL Sumber: Data Th. 2011 – 2013 diolah, (Lampiran 2:1) Berdasarkan pada tabel 6 diatas, dapat diketahui pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL) dari koefisien korelasi (R) yaitu sebesar 0,979 atau 98% ini menunjukkan hubungan atau keeratan antara variabel bebas dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL) secara simultan adalah kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) yang ditunjukkan oleh Adjusted R2 sebesar 0,932 atau 93% menunjukkan bahwa dari total variasi dependen dapat dijelaskan oleh model yang disajikan. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mampu menjelaskan variabel Alokasi Belanja Langsung (ABL) sebesar 93% sedangkan sisanya 7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada variabel-variabel bebas lain di luar variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL). 2. Analisis Koefisien Determinasi Alokasi Belanja Tidak Langsung Hasil uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 7 berikut :


R 0.995a a. b.

14

Tabel 7 Koefisien Determinasi RSquare Std. Error of the Estimate Adjusted RSquare 0.990 33567.881 0.984 Predictors (Constant) PAD, DAU Dependent Variable : BTL

Sumber: Data Th. 2011 – 2013 diolah, (Lampiran 2:3) Berdasarkan pada tabel 7 diatas, dapat diketahui pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) dari koefisien korelasi (R) yaitu sebesar 0,995 atau 99.5% ini menunjukkan hubungan atau keeratan antara variabel bebas dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) secara simultan adalah sangat kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) yang ditunjukkan oleh Adjusted R2 pada tabel 4.15 sebesar 0,984 atau 98% menunjukkan bahwa dari total variasi dependen dapat dijelaskan oleh model yang disajikan. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mampu menjelaskan variabel Alokasi Belanja Langsung (ABL) sebesar 98% sedangkan sisanya 2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada variabelvariabel bebas lain di luar variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL). 3. Uji F Alokasi Belanja Langsung (ABL) Uji F Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen layak untuk diuji pengaruhnya yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 21.00 diperoleh hasil seperti di bawah ini: Tabel 8 Hasil Perhitungan Uji F Model Sum of Mean Square F Sig. Squares df Regressio 8.380 4.190 35.117 .008a n 2 Residual 3.580 1.193 3 Total 8.738 5 a. Predictors (Constant) PAD, DAU b. Dependent Variable : BL Sumber: Data Th. 2011 – 2013 diolah, (Lampiran 2:1) Adapun kriteria pengujian secara simultan dengan tingkat signifikan (a) = 5%, sebagai berikut : a. Dengan cara melihat nilai signifikan dari print out komputer, jika probabilitas > (α) 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL). b. Dengan cara melihat nilai signifikan dari print out komputer, jika probabilitas < (α) 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL).


15

Dari hasil output perhitungan program SPSS versi 15.00 diperoleh nilai Fhitung = sebesar 35,117 dengan tingkat signifikan sebesar 0,008, sehingga secara simultan variabel bebas yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL) karena nilai sign 0,008 < (a) 0,05. 4. Uji F Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 21.00 diperoleh hasil seperti di bawah ini: Tabel 9 Hasil Perhitungan Uji F Model Sum of Mean Square F Sig. Squares df Regressio 3.404 1.720 151.057 .001a n 2 Residual 3.380 1.127 3 Total 3.438 5 a. Predictors (Constant) PAD, DAU b. Dependent Variable : BTL Sumber: Data Th. 2011 – 2013 diolah, (Lampiran 2:3) Dari hasil output perhitungan program SPSS versi 21.00 diperoleh nilai Fhitung = sebesar 151,057 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001, sehingga secara simultan variabel bebas yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) layak diuji pengaruhnya terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) karena nilai sign 0,001 < (a) 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) disebut sangat baik, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat memberikan harapan. Dengan demikian, pencapaian penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memerlukan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan dan apa yang diberikan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang didapat merupakan perbandingan dari layanan yang diharapkan. Hipotesis Uji Parsial Uji signifikansi parameter individual atau uji parsial adalah untuk menguji apakah suatu variabel bebas (independent) berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). (Suharyadi & Purwanto, 2004:123). Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 21,00 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada tabel 10 berikut ini : 1.

Uji Parsial (t) Alokasi Belanja Langsung (ABL) Tabel 10 Hasil Uji t (Parsial) Variabel thitung Sig. Pendapatan Asli Daerah 2.823 ,050 (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 0.693 ,538

Keterangan Signifikan Tdk Signifikan

a. Dependent Variable : Belanja Langsung Sumber: Data Th. 2011 – 2013 diolah, (Lampiran 2:2)

a.

Uji parsial pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL).


16

Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,050 sama dengan dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat terbukti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009), yang menyatakan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari pada belanja langsung. b. Uji parsial pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABL). Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL) maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Alokasi Umum sebesar 0,538 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari dkk, (2009), yang menemukan bahwa secara parsial DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 2. Uji Parsial (t) Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) Tabel 11 Hasil Uji t (Parsial) Variabel thitung Sig. Keterangan Pendapatan Asli Daerah -2.725 ,072 Tdk (PAD) Signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) 9.581 ,002 Signifikan a. Dependent Variable : Belanja Tidak Langsung Sumber: Data Th. 2011 – 2013 diolah, (Lampiran 2:4) a. Uji parsial pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Hasil pengujian statistik menunjukkan thitung sebesar -2.725 dengan tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,72 lebih besarl dengan tingkat signifikan 0,05 sehingga tidak terbukti bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009), yang menyatakan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari pada belanja tidak langsung. b. Uji parsial pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL). Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL) maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Alokasi Umum sebesar 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat terbukti bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja tidak langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vidi (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mebiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya


17

penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada pembahasan bab sebelumnya dengan menggunakan Program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 21,0, maka dapat disimpulkan antara lain : 1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. 2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah, merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dimana Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya

5.2 Saran 1. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun extensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin. 2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih. Dan mengambil sampel selain kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. 3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenisjenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi. DAFTAR PUSTAKA Bastian, I. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit. Salemba 4: Jakarta. Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang. Ghozali, I. dan A. Sabeni. 1997. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.


18

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta. Nurul, A. 2008. Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Kudus. Pratiwi, N. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota/Kota di Indonesia. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta. Rahmawati. dan Nur. I. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Diponegoro: Semarang Sari, P. N. dan Y. Idhar. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. Sugiono.(2003). Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: Alfabeta. Sukriy dan Abdullah, H. (c), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah:Studi Kasus Kabupaten/ Kota/Kota Di Jawa dan Bali, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003. Universitas Sumatera Utara, Medan. Sekaran, Uman, Research Method for Business : A skill Building Approach, 7thEdition, New York: John Wiley and Sons, 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. ___________. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ___________. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ___________. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH. Oni Ardiansyah

Recommend Documents