PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA (STUDI KASUS KABUPATEN TOBA SAMOSIR) SKRIPSI DIAJUKAN OLEH VALENTINA SIAGIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA (STUDI KASUS KABUPATEN TOBA SAMOSIR)

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH

VALENTINA SIAGIAN 050501081 EKONOMI PEMBANGUNAN

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2009 Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

ABSTRACT The research analyzes the reletion beetwen the Developing Regional Percapita allocation in Toba Samosir Residence.The object is exhibite how far of the effect Developing Regional to growth PDRB percapita allocation Toba Samosir Residence. The research use deskrif analyzes teori by interpretation and to analyzes the data use computer Program SPSS 16.0 for windows evaluation version,and to know the economics basis in Toba Samosir Residence use the Location Quotient Teori. The result shows that there is effects of Developing Regional to growth PDRB percapita.Develop percapita can increase welfare.

Key word : Developing regional,PDRB percapita.

Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis hubungan antara pemekaran wilayah dengan Pertumbuhan PDRB perkapita dengan studi kasus Kabupaten Toba Samosir.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan PDRB perkapita di Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menginterpretasikan data,dan untuk mengolah data dengan menggunakan program komputer SPSS i6.0 for windows Evaluation version.Dan untuk melihat basis ekonomi di Kabupaten Toba Samosir digunakan Teori Location Quotient. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan PDRB perkapita.Peningkatan PDRB perkapita Tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: pemekaran wilayah,PDRB perkapita.


DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2.Perumusan Masalah ............................................................................ 6 1.3 Hipotesis ............................................................................................ 7 1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................... 7

BAB II URAIAN TEORITIS 2.1.Pemekaran Wilayah ............................................................................

9

2.2.Manfaat Pemekaran Wilayah............................................................... 12 2.3.Pengertian Pembangunan Ekonomi ..................................................... 14 2.4.Pembangunan Ekonomi Daerah........................................................... 17 2.5.Pertumbuhan Ekonomi ........................................................................ 21 2.6.PDRB Perkapita .................................................................................. 34 2.7.Pendapatan Regional dan Analisis LQ ................................................. 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.Ruang Lingkup Penelitian ................................................................... 36 3.2.Lokasi Penelitian ................................................................................. 36 3.3.Jenis dan Sumber Data ........................................................................ 36 3.4.Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 37 3.5.Metode Analisis .................................................................................. 37 3.6.Defenisi Operasional ........................................................................... 40


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.Deskripsi Kabupaten Toba Samosir Sebelum Pemekaran .......................... 4.1.1.Kondisi Geografis ............................................................................... 4.1.2.Kondisi Alam Dan Topografi .............................................................. 4.1.3.Kondisi Demografis ............................................................................ 4.1.4.Potensi Wilayah .................................................................................. 4.2.Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ........................................................ 4.3.Sejarah Pemekaran Wilayah ...................................................................... 4.4.Analisis dan Pembahasan .......................................................................... 4.4.1.Identifikasi Lapangan Usaha Basis ekonomi ........................................ 4.4.2.Perkembangan PDRB Perkapita KabupatenTapanuli Utara,Toba Samosir,Samosir .............................................................................. 4.4.3.Perbedaan PDRB perkapita Kab.Toba Samosir Sebelum dan Sesudah Pemekaran ..........................................................................................

41 41 42 43 45 48 56 61 61 67 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.Kesimpulan ............................................................................................... 72 5.2.Saran......................................................................................................... 72 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

No

Judul Tabel

Halaman

Tabel 4.1

Luas Kabupaten Toba Samosir

42

4.2

Luas Wilayah ,Jumlah penduduk dan Kepadatan

44

Penduduk tahun 2006 4.3

Data Komoditi Perkebunan Toba Samosir

46

4.4

Kecamatan,Desa,Kelurahan Kab.Toba Samosir setelah

58

pemekaran 4.5

Luas Per Kecamatan Kab.Tobasa dan Kab.Samosir

60

4.6

Nilai LQ Kab Tobasa dan Kab Taput

63

4.7

Nilai LQ Kab Tobasa dan Kab Samosir

65

4.8

PDRB Perkapita

68

4.9

Hasil Uji Paired t-test

70


BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG Sejak diberlakukannya

UU No.5 tahun 1974,pembangunan Indonesia

dituntut untuk memperhatikan istilah desentralisasi,yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut prakarsa sendiri,berdasarkan aspirasi sesuai dengan undang-undang. Namun masih ditemukan banyak kelemahan yang terjadi di dalam umdang-undang ini yaitu tidak secara tegas mengatur sampai seberapa jauh tingkat otonomi yang dimiliki daerah atau

yang diberikan pusat

ke

daerah.Undang-undang ini hanya mencantumkan prinsip saja “pelaksanaan otonomi yang bersifat nyata dan bertanggung jawab.”Sampai seberapa jauh nyatanya dan batas-batas tanggung jawab seperti apa tidak ditegaskan.Hal ini mengakibatkan pembangunan tetap berjalan secara sentralistis yang tetap ditandai dengan peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pusat,dan pemerintah di tingkat daerah praktis sekedar perpanjangan tangan dari pusat. Sejalan dengan pembangunan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan kondisi yang ada pembangunan Indonesia mengalami kesenjangan kesejahteraan itu, ditengah arus globalisasi yang membuat batas-batas Negara semakin tipis,mobilitas faktor produksi semakin

tinggi,arus

informasi

yang

tidak

terbendung,menurut

sistem

pemerintahan yang sentralistik harus diganti mengingat daerah di Indonesia Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

memiliki

keunikan

sendiri,baik

dari

demografi

maupun

potensi

ekonominya.Melihat inilah maka pemerintah menetapkan UU No. 22 tahun 1999 dalam memberi acuan dasar yang cukup tegas bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri. Dalam acuan dasar tersebut setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya.Dalam Negara majemuk seperti Indonesia,satu ukuran belum tentu cocok untuk semua daerah.Dalam proses ini komunitas-komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masingmasing pemerintah kabupaten/kota,termasuk DPR

untuk menjamin proses

desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab dimana mereka sebagai salah satu stakeholder yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah (Widjaja,2004:2). Perjalanan

desentralisasi inipun terus mengalami perkembangan

diberbagai daerah

dan dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kelemahan

terkhusus dari segi undang-undang yang mengaturnya sehingga dimunculkan beberapa undang-undang seperti dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang hubungan keuangan pusat-daerah.Kedua undang-undang ini semakin memberikan kemudahan dalam melihat pencapaian pengelolaan daerah dimana pemerintah daerah.Hal ini yang berekaitan erat dengan kemandirian pelaksanaan pemerintah daerah kebijakan

fiscal

daerah,termasuk

pengelolaan

keuangan

daerah

adalah dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ,ada tiga kriteria harus dipenuhi dalam rencana dan usul pemekaran daerah yakni syarat Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

administratif, teknis dan kewilayahan. Secara administratif pemekaran antara lain ialah persetujuan dari DPRD, Bupati/Walikota dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, sementara syarat teknis antara lain ialah kemampuan ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Sedangkan persyaratan kewilayahan antara lain adalah 4 (empat) kecamatan untuk

pembentukan kabupaten/kota,

dan

minimal 5

(lima)

kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahaan. Berdasarkan ketentuan tersebut nyatalah bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah dan membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa.Dengan kata lain ,bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilkasanakn dengan azas dekonsentrasi.Lebih terperinci tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah : 1. Mempercepat laju pertumbuhan pembangunan 2. Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 3. Upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat . 4. Mempertinggi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. 6. Terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa.


Namun

seperti diketahui

bahwa

meskipun

sudah

ada

otonomi

daerah,pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari program regional,tetapi berasal dari program pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh Departemen teknis.Artinya program pembangunan daerah tersebut merupakan kombinasi dari asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.Dengan cara demikian diharapkan disparitas kemajuan akibat pembangunan antar daerah dapat dikurangi.Keadaan seperti ini merupakan suatu ciri negara sedang berkembang,yaitu masih tingginya peranan pemerintah pusat dalam memperoleh dan menyalurkan dana kepada daerah (Majidi.1991;4) Dalam kenyataan pelaksanaan pembangunan sektoral di daerah sering menimbulkan masalah.Hal ini disebabkan proyek pembangunan sektoral tersebut tidak sesuai dengan keinginan(aspirasi) daerah seiring perencanaan pembanugnan sektoral lebih bersifat top-down. Pemekaran wilayah berakibat langsung terhadap terjadinya pembatasan wilayah

dengan

luasan

yang

lebih

kecil,

persebaran penduduk

lebih

konsentrasi,keuangan (PAD),dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.Hal ini merupakan konsekuensi,karena walaupun diadakan pemekaran wilayah namun potensi wilayah yang bersifat alamiah dan sarana prasarana wilayah yang sudah terbangun tidak akan dapat dibagi.Demikian juga distribusi penduduk dan aktivitasnya yang sudah tersebar dengan keadaan saat ini juga sangat sulit diubah. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi,struktur ekonomi,dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar daerah dan antar sektor.pertumbuhan ekonomi merupakan Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati semua lapisan masyarakat

Menurut pandangan ekonomi klasik (Adam smith )pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk,jumlah stok barang modal,luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.Menurut Boediono(2001) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.Proses pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis yang berarti berkembang terus-menerus. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.PDRB merupakan keseluruhan nilai tambah yang dasar pengukurannya timbul akibat adanya aktivitas ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah.Data PDRB menngambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.PDRB perkapita merupakan hasil dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk,dengan kata lain pembentukan PDRB perkapita dapat dilihat dari meningkatnya nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang ada dalam wilayah tersebut.Penelitian ini terfokus pada pemekaran wilayah kanupaten/kota. Berdasarkan uraian di atas,penulis mencoba menganalisis sejauh mana pelaksanaan pemekaran wilayah di Sumatera Utara terhadap peningkatan Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

pertumbuhan PDRB perkapita.Untuk itu penulis mengambil judul “Pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan PDRB perkapita (studi kasus Kabupaten Toba Samosir) .

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas,maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Apakah pemekaran kabupaten akan menyebabkan perubahan aktivitas basis ekonomi Kabupaten Toba Samosir? 2. Bagaimana

pengaruh

pemekaran

wilayah

terhadap

pertumbuhan(peningkatan) PDRB perkapita di Kabupaten Toba Samosir? 3. Apakah ada perbedaan PDRB perkapita sebelum dan sesudah pemekaran wilayah?

1.3.HIPOTESIS

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan aktivitas basis ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

2. Dengan adanya pemekaran wilayah

pertumbuhan PBRD perkapita di

Kabupaten Toba Samosir mengalami peningkatan. 3. Dengan adanya pemekaran wilayah ,terdapat perbedaan PDRB perkapita sebelum dan sesudah pemekaran. 1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui perubahan aktivitas basis ekonomi di kabupaten Toba Samosir. 2. Untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan (peningkatan) PDRB perkapita di Kabupaten Toba Samosir. 3. Untuk melihat perbedaan PDRB perkapita sebelum dan sesudah Pemekaran wilayah.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan atau kajian untuk melakukan penelitian selanjutnya atau sebagai bahan perbandingan bagi pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. 2. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi USU,terutama

bagi

mahasiswa departemen

pembangunan Ekonomi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

3. Untuk memperkaya wawasan ilmiah dan non ilmiah penulis dalam displin ilmu yang penulis tekuni serta mengaplikasikannya secara konseptual dan tekstual dan masukan bagi penelitian lain.


BAB II URAIAN TEORITIS 2.1.Pemekaran Wilayah Pemekaran wilayah dapat diartikan sebagai upaya mendirikan bagian wilayah

tertentu

melalui

peningkatan

kedudukan ,baik

status

maupun

perannanya dalam administrasi pemerintahan Negara,sehingga masing-masing bagian wilayah tersebut menjadi daerah otonomi lainnya. Dengan pengertian tersebut,

pemekaran

wilayah

berarti

juga

pemberian

tanggung

jawab

pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya masing-masing daerah akan berkembang dalam suatu ikatan Negara dan laju pembangunan pada semua wilayah akan semakin seimbang dan serasi (Santoso,2001). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintahan di daerah, suatu daerah otonom bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sendiri. Besar kecilnya tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator seperti aspek kuantitatif yang mencakup jumlah penduduk,wilayah bawahan,luas wilayah dan kelengkapan wilayah, sedangkan dari aspek kualitatif mencakup kondisi geografis , potensi wilayah dan sumber pendapatan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tersebut menyatakan dengan jelas adanya desentralisasi, artinya diberikan kewenagan dan tanggung jawab kepada badan dan organisasi di daerah untuk melaksanakan pembangunan yang

diwujudkan

menyelenggarakan

dengan

pemberian

program-program

otonom

regional.

kepada

Dengan

daerah

otonomi

untuk tersebut


berarti seluruh pertanggungan pengelolaan dan pembiayaan program-program dilakukan oleh pemerintah dan daerah . Konsep baru tentang otonomi daerah dituangkan dalam Undangundang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004, menyebutkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat

setempat

menurut prakarsa

sendiri

berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Jaweng (2001) , beberapa alasan dilakukannya perbaikan (revisi) terhadap Undang-undang N0 32 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ke dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 adalah:; •

Alasan formal,

yakni adanya mandat

yang diberikan oleh MPR

melalui Tap No.IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan

Otonomi

Daerah.Inti

dari ketetapan

majelis

ini

adalah rekomendasi perlunya perintisan awal untuk mulai melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap perlunya UU

Pemerintahan

Daerah yang berlaku. Diharapkan revisi itu nantinya bisa menciptakan kesesuaian dengan maksud bunyi pasal 18 UUD 1945 dan termasuk merencanakan soal pemberian

otonomi

bertingkat

terhadap

propinsi,kabupaten/kota,desa/marga/nagari dan lain sebagainya. •

Alasan

ketidaklengkapan

materi

pengaturan

sehingga

menjadi

potensial problem dalam pelaksanaanya. Undang-undang yang lahir di bawah derasnya tekanan politik yang dialami pemerintahan pada Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

tahun 1999,kenyataannya mengabaikan sejumlah muatan dasar yang mestinya dicakup di dalamnya,atau mengaturnya secara tidak jelas dan

tidak

utuh

sehingga

menyebabkan

kerancuan

makna

tafsirannya.Salah satu bukti ketidaklengkapan ini, dan pengaturan atas sebagiannya juga rancu, adalah menyangkut kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan status propinsi sebagai wilayah administratif(selain sebagai daerah otonom terbatas ). •

Alasan inkonsistensi. Dalam hal ini,sejumlah pasal dalam Undangundang No.22 Tahun 1999 menunjukkan bahwa antara maksud dan prinsip dasar otonomi dengan terjemahannya dalam rupa pasal-pasal tersebut malah terjadi ketidaksesuaian (asimetris). Ketidaklengkapan dan inkonsistensi semacam itu membawa implikasi yang serius sepanjang perjalanan otonomi daerah sekarang ini, yang menimbulkan efek berlebihan dan kontraproduktif dari maksud awalnya. Hal tersebut paling nampak dalam kelahiran ribuan peraturan daerah (perda) yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

Dalam aspek keuangan, suatu daerah otonom harus mampu dan mempunyai rencana penerimaan dan pengeluaran daerah. Daerah otonom yang

mandiri

lebih

mengutamakan

sumber-sumber

penerimaan

dari

Pendapatan Asli Daerah yang kemudian diperkuat oleh pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sangat tergantung kepada kemampuan

aparat

pemerintah

daerah

dalam

menggali

sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Majidi,1991). Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

2.2. Manfaat Pemekaran Wilayah Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, terdapat tiga unsur yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembangunan dan sangat penting

diperhatikan,

baik

dalam

perencanaan

maupun

pelaksanaan

pembangunan. Ketiga unsur tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara satu sama lain dan secara bersama-sama mempengaruhi pembangunan. Unsur-unsur tersebut adalah : (a) Daerah, dalam arti tanah, baik yang produktif maupun tidak produktif beserta penggunaanya. Dalam pengertian ini terkait dengan kondisi lokasi (letak),luas dan batas yang merupakan kondisi goegrafis setempat, (b) penduduk, yang meliputi jumlah,pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian, (c) tata kehidupan, meliputi: pola tata pergaulan warga (Bintarto,1983). Selanjutnya oleh Bintarto (1983) dijelaskan bahwa ketiga unsur tersebut

merupakan

mewujudkan

faktor

dasar

pembangunan.. Dalam

yang

masih

pengertian

harus

bahwa

dikelola

untuk

pembangunan

itu

sendiri ditentukan oleh usaha manusia dan tata geografi. Nilai-nilai

sosial yang merupakan cara hidup masyarakat, dapat

sebagai penghambat dan pendukung pembangunan. Oleh sebab itu, rencana dan pelaksanaan pembangunan harus diselaraskan dengan kondisi sosial masyarakat.sebagai contoh, bagi masyarakat yang masih didominasi sistem ekonomi jasa yang tradisional, akan sulit menerima sistem perekonomian modern yang berhubungan dengan uang (misalnya perkreditan), walaupun Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

diketahui

perekonomian

modern

tersebut

sangat

berperan menunjang

kemajuan masyarakat. Salah satu penghambat dalam hal ini adalah hubungan kekerabatan yang sangat erat yang dapat menghalangi proses pengawasan terhadap penyelewengan. Peran serta penduduk dalam pembangunan dipengaruhi oleh sikap atau penilaiannya sendiri terhadap pembangunan, dan bukan oleh nilai-nilai atau norma-norma yang hidup melembaga didalam masyarakat. Nilai-nilai bersifat abstrak dan memberikan pengarahan yang normatif, sehingga tidak dapat

(sangat sulit)

berubah,

sedangkan sikap

manusia

lebih

realistis,

sehingga mudah berubah (Pearson dalam Soedjito,1987). Juga dijelaskan bahwa sikap merupakan fungsi dari kepentingan, sedangkan kepentingan ditentukan oleh situasi lingkungan. Sebagaimana untuk

pada umumnya, semua

meningkatkan kesejahteraan.

melaksanakan

pembangunan yang

Melihat harus

orang akan berkepentingan hubungan

berorientasi

demikian, bagi

untuk

peningkatan

kesejahteraan penduduk. Artinya, masyarakat perlu disadarkan bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan adalah demi kesejahteraan masyarakat, dengan

demikian

masyarakat

akan

berkepentingan

dan

selanjutnya

dicerminkan dalam sikap mendukung pembangunan. Kepentingan masyarakat pedesaan harus bersifat langsung dan nyata. Dalam hal ini harus bersifat langsung dan nyata, menyentuh aspek-aspek perekonomian masyarakat yang pada umumnya tergolong lemah (warpani , 1984). Bagi masyarakat pedesaan, adakalanya kesadaran akan pentingnya pembangunan harus diperkenalkan dari luar. Penyadaran tersebut dapat Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

dilakukan melalui pemberian informasi ataupun tekanan-tekanan seperti tekanan

ekonomi

maupun

politik.

Dengan demikian

masyarakat

akan

merasakan pembangunan sebagai kepentingannya sendiri sehingga mau melaksanakan

pembangunan

dengan

sukarela

tanpa

merasa

terpaksa.

Kemudian agar perubahan-perubahan dirasakan tidak melanggar/menyalahi norma-norma yang hidup dan dipelihara oleh masyarakat,perlu kiranya agar perubahan tersebut didasari suatu prinsip idiologis.Idiologis tersebut akan menjadikan alasan

pembenar

(justification)

terhadap perubahan

yang

direncanakan (Parson dalam Soedjito,1987) Prinsip idiologis tersebut hidup dalam masyarakat dan pada umumnya sebagai motto hidup masyarakat dan bernegara. Bagi masyarakat

Indonesia,

Prinsip idiologis

tersebut

adalah

Pancasila.

2.3.PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI Pembangunan ekonomi adalah suatu cara untuk memajukan dan memeberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang merupakan usaha untuk menghilangkan suatu mata rantai dari lingkungan kemiskinan yang dihadapi masyarakat

berkembang,sedangkan dalam UUD 1945

dikatakan

bahwa

bangsa Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa , individu dan seluruh

tumpah

darah

Indonesia

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah sewajarnya Indonesia melakukan pembangunan yang telah tercermin dalam GBHN yang berisikan tujuan

pembanguan.Hasil

dari

pembangunan

itu

sendiri

yaitu

untuk

mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

dan spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat yang bersuasana perikehidupan yang

aman,

damai,serta

dal;m

lingkungan pergaulan

dunia

yang

merdeka,bersahabat,tertib, dan damai. Banyak terdapat defenisi tentang pembangunan ekonomi,baiknya kita tinjaau tentang pengertian pembangunan ekonomi yang diartikan sebagai proises yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat mengalami peningkatan dalam jangka panjang.Dari defenisi ini mengandung tiga unsur yaitu: 1. Suatu proses didalamnya

yang

berarti

perubahan

yang terus menerus yang

telah mengandung unsur-unsur kekuatan

sendiri

untuk

investasi . 2. Usaha peningkatan pendapatan perkapita. 3. Berlangsung dalam jamgka waktu yang lama. Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan

dari

timbulnya

perbaikan

dalam

kesejahteraan

ekonomi

masyarakat.Namun masalah pembangunan merupakan suatu jalinan eksistensi dari

masyarakat

sosial

dan

ekonomi,

oleh

karena

itu

kebijakan

pembangunan ekonomi yang dilaksanakan perlu mempertimbangkan faktorfaktor yang bersifat non ekonomi yaitu untuk melengkapi analisis yang ditinjau dari sudut ekonomi. Dalam

memberikan

defenisi

pembangunan

ekonomi

para

ahli

ekonomi dan perencana ekonomi mengalami suatu evolusi dalam pemikiran Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

mereka sehingga lahirlah suatu pengertian pembangunan yang baru yang dikemukakan dalam buku Todaro (Todaro 1996) dalam bukunya Economic For Development World And Intoduction to Principles Problem And Policres For Development,yang mengatakan pembanguan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan

besar

dalam stuktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa, lembaga nasional termasuk pula percepatan pra

ekonomi

pengurangan dan

pemberantasan

kemiskinan yang absolut. Pengertian pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan yang mencakup dimensi

yang

luas,terpadu

dan

mencakup

sebagai

aspek

kehidupan,oleh sebab itu pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan

sebagai

pembangunan,

konsep

yang

statis dalam

perlu juga dibedakan pembangunan

memahami ekonomi

ekonomi (Economic

Development) dan pertumbuhan ekonomi(economic growth). Dalam pembangunan ekonomi terkandung arti adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat atau GDP, Dimana kenaikan dibarengi

oleh

perombakan dan modernisasi serta memperhatikan aspek

pemerataan pendapatan (Income Inquirey)sedangkan pertumbuhan ekonomi diikutkan

sebagai

kenaikan

GDP (Gross

Domestic

Product)

tanpa

memandang kenaikan itu lebih besar atau lebihkecil daripendapatan penduduk dan tanpa memandang pembahasan struktur ekonomi. Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembanguan .Pada tingkat perubahan mungkin saja pembangunan ekonomi selalu dibarengi

dengan


pertumbuhan

ekonomi

atau

sebaliknya. Sehubungan

dengan

itu,istilah

pertumbuhan ekonomi yang biasa terdapat di negara maju, dimana struktur ekonominya yang sudah terindustri yang tidak mengalami perubahan struktural lagi,

sedangkan

berkembang

pembangunan

yang

dan kemajuan ekonomi

mengalami proses

perubahan

di

negara-negara

struktural

dari

keterbelakangan ke arah kemajuan dan modernisasi.

2.4.PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Sebelum

kita

membahas tentang

pembangunan

ekonomi

daerah,

terlebih dahulu dibahas tentang pengertian daerah/regional.Pengertian regional dipandang dari sudut tinjauan ekonomi adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administrasi tertentuseperti Propinsi,Kabupaten,Kecamatan dan sebagainya.Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrassi suatu

Negara.daerah

daalam

pengertian seperti

ini, dinamakan daerah

perencanaan aatau daerah administrasi.Lebih lanjut dikatakan pembangunan daerah merupakan suatu kegunaan pembangunan ,baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan Rumah Tangga (RT) daerah meliputi berbagai

sumber

Pendapatan dan Belanja masyarakat.

Kegunaan

pembiayaan

baik yang

berasal

yang

dariAnggaran

Daerah (APBD) dan yang berasal dari luar pembangunan

ekonomi

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah termasuk BUMN,BUMD adalah berasal dari masyarakat lainnya. Dari

uraian

ini

kita

menggunakan

sumber-sumber

pembiayaan

masyarakat, sehingga pembangunan di daerah dapt dibagi dalam 3 kelompok yaitu : Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

1. Pembangunan dari pemerintah

daerah

yaitu

pembangunan yang

dibiayai dari PAD (Pendapatan Asli Daerah),perencanaan,prioritas proyek,dann kebijaksanaan dilaksanakan oleh daerah . 2. Pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat tetapi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, misalnya proyek yang dibelanjai oleh daerah. 3. Pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang pelaksanaannya oleh pemerintah pusat tetapi alokasinya berada di daerah pembangunan yang merupakan kewaajiban pemerintah daerah yang dibiayai dari sumber APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).APBD menggambarkan kemampuan daerah memobilisasi potensi keuangannya. Adapun penerimaan dari sumber daerah adalah cukup besar maka berarti pula mengurangi ketergantungan daerah yang bersangkutan kepada pusat;. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu.Masalah pokok dalam pembangunan daaerah adalah terletak pada

penekanan

terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada

kekhsan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya menusia (SDM),kelembagaan,dan sumber daya fisik maupun local .Orientasi ini mengarahkan

pada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah tersebut

dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses mencakup pembentukan inisiatif yang baru,pembangunan industri alternatif,perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik,identifikasi pasar baru,alih ilmu pengetahuan dan pengembngan-pengembangan perubahan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daera.Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut,pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah,oleh karena itu,pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan perekonomian daerah. Dalam hal pembangunan daerah pemerintah daerah mengambil beberapa peranan sebagai berikut : 1. ENTERPRENEUR Dalam hal ini pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis,pemerintah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMN),aset pemerintah daerah harus dapat

dikelola dengan baik,sehingga

ekonomis dan menguntungkan. 2. KOORDINATOR Dalam hal ini berfungsi untuk menetapkan atau menghasilkan strategi bagi pembangunan daerahnya,perluasan dari peranan ini,dalam pembangunan ekonomi melibatkan kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan informasi

tentang

pembangunan

masyarakat.Dalam

peranannya

sebagai


koordinator

pemerintah

daerah

bisa

juga

melibatkan

lembaga-lembaga

pemerintahan lainnya,dunia usaha,dan masyarakat dalam penyusunan sasaransasaran ekonomi,rencana-rencana dan strategi-strategi.Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan bermanfaat kepada masyarkatnya. 3. FASILITATOR Pemerintah daerah dapat mempercepat pembanguan melalui perbaikan lingkungan cattitudinal (prilaku atau budaya masyarkat) di daerah.Hal ini akan mempercepat pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah(zoning yang lebih baik) 4. STIMULAN Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut.Stimulasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pembuatan brosur-brosur penembangan kawasan industri,pembuatan outlet untuk produk industri kecil,dan membantu industri kecil untuk melakukan pameran.

2.5.PERTUMBUHAN EKONOMI 1.Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Simon Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya,kemampuan ini tumbuh sesuai Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

dengan kemajuan teknologi,dan penyesuaian kelembagaan,dan ideologis yang diperlukannya.Defenisi ini mempunyai 3 komponen : pertama,pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang ,kedua teknologi maju merupakan faktor dalam perumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada

penduduk;ketiga,penggunaan

teknologi

secara

luas

dan

efisien

memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Secara umum pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatf (quantitative change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total market value) daari barang akhir dan jasa (finalgoods and service) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanyasatu tahun). Dalam defenisi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat bahwa terdapat perspektif waktu jangka panjang suatu perekonmian dikatakan mengalami pertumbuahan apabila dalam suatu waktu yang cukup lama (10,20,50 tahun atau bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita,tentu saja dalam waktu tersebut bisa terjadi kemerosotan output perkapita,karena gagal panen misalnya,tetapi apabila dalam waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan menaik bagi output perkapita saja tidak cukup,tetapi kenaikan outtputharus bersumber dari proses intern perekonomian Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

tersebut.Dengan kata lain proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan dalam periode selanjutnya.

2.Metode Perhitungan PDRB

1. Metode Langsung Dengan pendekatan produksi (production approach) produk nasional atau produk domestic bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sector dalam perekonomian .Dengan demikian ,GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah merupakan penjumlahan dari harga masing masing barang dan jasa dikalikan dengan jumlah atau kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan .Hal ini secara matematis dapat dinyataakan sebagai berikut:

Y=

∑

PtQ1

t =1

Dimana Y = Produk Nasional atau Produk Domestik Bruto (GNP atau GDP) P = Harga barang unit ke-1 hingga unit ke-n Q = Jumlah barang dari jenis ke-1 hingga ke-n


Dengan perkataan lain GNP atau GDP diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah (value add) yang dihasilkan oleh berbagai sektor yang dihasilkan perekonomian.Dalam hal ini sektor GNP atau GDP merupakan penjumlahan dari nilai

GNP

merupakan

penjumlahan

dari

nilai

tambah

dari

sektor

pertanian,ditambah nilai tambah dari sektor pertambangan,ditambah dari nilai tambah sektor manufaktur dan seterusnya .

2. Pendekatan Pendapatan Pendekatan pendapatan (income approach) adalah suatu pendekatan dimana pendapatn nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang produksi.Dalam

hubungan

ini

memberi konstribusi pendapatan

nasional

terhadap proses adalah

merupakan

penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan : a) Kompensasi untuk pekerja (compensation for employess),yang terdiri dari upah(wages) dan gaji(salaries) ditambah factor rent terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial,dan ini merupakan komponen terbesar dalam pendapatan nasional. b) Keuntungan

perusahaan

(corporate

profit),yang

merupakan

kompensasi kepada pemilik perusahaan dimana sebagian yang daripadanya

digunakan

untuk

membayar

pajak

keuntungan

perusahaan (corporate profit takes),sebagian lagi dibagikan kepada pemegang saham (stockholder) sebagai deviden dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan. Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

c) Pendapatan usaha perorangan (proprictors profit),yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari self employeed person,misalnyapetani,selfemployeed professional,dan lain-lain. d) Pendapatan

sewa

(rentailncome

of

person),yang

merupakan

kompensasi untuk pemilik tanah,rental business dan residential properties.Termasuk di dalam pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis real estate;pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah non form yang dihuni sendiri oleh pemiliknya, dan royalitas yang diterima oleh orang dari hak paten,hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam. e) Bunga netto (net interest),terdiri atas bunga yang dibayar oleh perusahaan dikurangi bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri.Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan konsumen tidak termasuk didalamnya.

Secara

matematis

pendapatan

nasional

berdasarkan

pendekatan

pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

NI = Yw+Yr+Ynr+Ynd


Dimana : Yw menunjukkan pendapatan dari upah ,gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak,Yr adalah pendapatan dari bunga,Ynr dan Ynd adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak. 3. Pendekatan Pengeluaran Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan dimana produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (final demand) atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian ,diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain,produk nasional atau produk domestik bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C),permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I),pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa(G),dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M).

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y = C + I + G + (X-M)


Dimana :

Y = Pendapatan Nasional (GNP atau GDP) C = Nilai pasar pengeluaran pemerintah untuk barabg-barang dan jasa-jasa (pemerintah Pusat, daaerah tingkat I dan II) X = Nilai pasar peneluaran atas barang-baarang dan jasa-jasa yang diekspor M = Nilai pasar pengeluaran atas barang-barang dan jasa-jasa yang diimpor

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) Adapun yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga (personal consumption expenditure) adalah total dari nilai pasar barang-barang dan jasa-jasa yang dibeli oleh rumah tangga institusi nirlaba (non profit institution) dan nilai dari barang dan jasa yang diterima oleh mereka sebagai pendapatan. b. Pengeluaran investasi Adapun pengeluaran investasi atau pembentukan modal domestik bruto (gross private domestic investment) adalah total nilai pasar dari pembelian bangunan-bangunan yang baru dihasilkan dan peralatan tahan lama milik produsen,ditambah nilai perubahan didalam volume persediaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan.Dengan kata lain,pe,bentukan modal domestic bruto tersebut mencakup produksi dari seluruh barang-barang investasi seperti untuk mengganti mesin-mesin,peralatan-peralatan (equipment),dan bangunan-bangunan


yang baru dibangun pada tahun yang bersangkutan,ditambah setiap tambahan netto (net addition) terhadap stok modal perekonomian. c. Pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (government purcashe of goods and services) Mencakup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah,baik pusat maupun daerah (Dati I dan II)dan sejenisnya meliputi pengeluaran pemerintah untuk menambah perangkat keras (haardware) militer untuk kepentingan

pertahanan

Negara,pengeluaran

untuk

membiayai

gaji

pegawai,perbaikan jalan,pendidikan,dan lain-lain. d. Pengeluaran Ekspor Netto Pengeluaran ekspor netto (net ekspor) adalah nilai pasar ekspor barangbarang daan jasa-jasa.

II. Metode TIdak Langsung Menghitung

nilai

tambah

suatu

kelompok

ekonomi

dengan

mengalokasikan nilai tambah ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonommmi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. 3. PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan Pendapatan regional suatu propinsi dapat dipakai untuk mengukur kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.kenaikan itu dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu: •

Kenaikan pendapatan yang benar-benar dapat menaikkan daya beli masyarakat (kenaikan riil).


•

Kenaikan

pendapatan

yang

disebabkan

oleh

karena

inflasi,kenaikaan pendapatan yang disertai kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli masyarakat dan kenaikan semacam ini merupakan kenaaikan pendapatan yang tidak riil.Oleh karena itu berdasarkan kenyataan di atas untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor inflasi harus dieleminir. Pendapatan regional dengan faktor inflasi (factor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku,sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan. 4. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 2 macam factor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. •

Faktor ekonomi Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utma

mempengaruhi

pertumbuhan,jatuh

atau

bangunnya

perekonomian

adalah

konsekuensi dari perubahan yang terjadi dalam faktor produksi tersebut. 1. Sumber Daya Alam Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah.Tanah sebagai mana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan ,mineral, iklim,sumber lautan,dan sebagainya.


Dalam dan bagi pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting,suatu negara yang kekurangan sumber daya alam tak akan dapat membangun dengan cepat sebagaimana dikatakan Lewis,”Dengan hal-hal lain yang sama,orang dapat mempergunakan lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya.” 2. Akumulasi Modal Faktor ekonomi terpenting kedua dalam pertumbuhan adalah akumulasi modal.Modal berarti persediaan

faktor produksi yang secara fisik dapat

direproduksi.Apabila stok modal dalam batas waktu tertentu ,hal ini dapta disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.Dalam ungkapan Nurksee,makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak,akan tetapi mengarahkan sebagian besar daripadanya untuk pembuatan barang modal,alatalat,mesin-mesin,pabrik dan peralatan-peralatannya.Dalam hal ini pembentukan modal berarti investasi dalam bentuk barang modal yang dapat menaikkan stok modal,output nasional dan pendapatan nasional. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahapan yang saling berkaitan .(a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya;(b)keberadaan lembaga keuangan dan menyalurkan ke jalur yang dikehendaki;(c) menggunakan tabungan untuk investasi barang modal.

3. Organisasi


Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan.Organisasi berkaitan dengan penggunaanfaktor produksi dalam kegiatan ekonomi bersifat melengkapi modal,buruh,dan membantu meningkatkan produktivitasnya. 4. Kemajuan Teknologi Perubahan teknologi dianggap sebagai sektor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi.Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru.Perubahan teknologi telah menaikkaan produktivitas buruh,modal,dan sektor produksi lainnya. 5. Pembagian kerja dan Skala Produksi Spesialisasi

dan

pembagian

kerja

menimbulkan

peningkatan

produktivitas.Keduanya membawa perekonomian ke arah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

•

Faktor non ekonomi Faktor non ekonomi dalam kenyataan pada umumnya sektor non ekonomi

mempengaruhi keberadaan faktor non ekonomi yang dibicarakan di atas yaitu : 1. Faktor social Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,pendidikan

dan

kebudayaan

barat

membawa

kearah

penalaran(reasoning) dan skeptisme.Ia menanamkan semangat yang menghasilkan

berbagai

penemuan

baru

juga

merubah

cara

pandang,harapan,sruktur,dan nilai-nilai sosial. 2. Faktor Manusia Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. 3. Faktor Politik Dan Administratif Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern.pertumbuhan ekonomi negara-negara maju merupakan hasil dari stabilitas politik dan administrasi yang kokoh.

5. Teori-teori tentang Pertumbuhan Ekonomi Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefenisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menetukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang,dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono,1999).

1. Teori Klasik Ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna dan hanya ekonomi persaingan sempurna maka seluruh sumber ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal atau full employment.Para ahli ekonomi klasik menyatakan bahwa full employment

itu hanya dapat

dicapai apabila

perekonomian bebas dari campur tangan pemerintah dan sepenuhnya diserahkan menurut mekanisme pasar. Semua kaum klasik memandang bahwa penumpukan modal sebagai kunci kemajuan,karena itu mereka menekankan betapa penting arti tabungan dalam jumlah besar,selain itu mereka juga berpendapat bahwa keuntungan merangsang


investasi .Semakin besar keuntungan merangsang investasi,semakin besar keuntungan,semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. 2. Teori Ricardian David Ricardo mengungkapkan pandanganya mengenai pembangunan ekonomi dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation.David mengungkapkan bahwa faktor yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi adalah buruh,pemupukan modal,perdagangan luar negeri.Seperti ahli ekonomi modern,teori

Ricardo

tabungan,tabungan

lebih

menyetujui

pemupukan

dibentuk

melalui

dapat

modal

melalui

penghematan

pengeluaran,memprodukssi lebih banyak dan dengan meningkatkan keuntungan serta mengurangi harga barang. 3. Teori Harodd-Domar Model pertumbuhan Harodd-Domar dibangun berdasarkan pengalaman negara maju.Harodd dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi,khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki oleh investasi.Pertama.Ia menciptakan pendapatan dan Kedua ia memperbesar kapasitas produksi perekonomiandengan cara meningkatkan stok modal.karena itu selama investasi netto tetap berjalan,pendapatan nyata dan output akan senantiasa tambah besar. Harodd-Domar menekankan

tentang

(Suryana 2001) mengembangkan analisa Keynes yang perlunya

penanaman

modal

dalam

menciptaakan

pertumbuhan ekonomi.Setiap usaha harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

2.6. PDRB PERKAPITA PDRB perkapita adalah jumlah seluruh nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh berbagai sektor yang melakukan kegiatan usahanya disuatu tempat tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi yang dipakai.Yang dimasukkan dengan nilai tambah adalah nilai produktif (output) dikurangi dengan biaya antara (input).PDRB perkapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari keseluruhan proses produksi sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB perkapita suatu wilayah baru dapat dikatakan sebagai pendapatan perkapita apabila seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) dari seluruh kegiatan sektor ekonomi di daerah benar-benar seluruhnya dinikmati oleh masyarakat wilayah tersebut,atau dengan kata lain bahwa seluruh nilai tanbah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sector-sektor ekonomi di suatu wilayah yang dibawa ke luar dari wilayah tersebut sama besarnya dengan nilai tambah bruto sektor ekonomi di wilayah lain yang dibawa masuk penduduk wilayah tersebut ke dalam wilayahnya. Dalam menentukan PDRB perkapita,dimana nilai tambah bruto setiap sektor ekonomi yang dinikmati oleh penduduk daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk,jika pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan sedemikian rupa maka PDRB perkapita dapat ditingkatkan.

2.7.Pendapatan Regional dan Analisis Location Quotient Konsep basis ekonomi untuk mengetahui suatu sektor pembangunan ekonomi wilayah dan kegiatan basis,yang dapat melayani pasar daerah itu sendiri Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

maupun pasar luar daerah.Dalam mengukur suatu sektor menjadi basis dilakukan dengan Location Quotient (LQ).Perbandingan relatif kemampuan suatu sektor dalam wilayah yang ingin dianalisis. Location Quotient mempunyai kelebihan dan kekurangan ,adapun kelebihan LQ memiliki konsep yang sederhana,mudah diterapkan,sedangkan kelemahannya adalah penambahan unit lokasi harus disesuaikan dengan penentuan kegiatan basis dan non basis,model ini kurang bisa diandalkan jika wilayahnya lebih luas.


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah sistematik atau prosedur yang akan dilakukan dalam pemgumpulan data atau informasi empiris, guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Adapun metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1.RUANG LINGKUP PENELITIAN Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar dampak pemekaran wilayah terhadap peningkatan PDRB perkapita dan juga untuk mengetahui aktivitas basis ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah serta melihat perbedaan PDRB perkapita sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. 3.2. LOKASI PENELITIAN Untuk memperoleh data ini,penulis melakukan penelitian di kabupaten Toba Samosir. 3.3. JENIS DAN SUMBER DATA Jenis data yang digunakan adalah data sekunder,yaitu data yang diperoleh dari instansi yang memiliki data yang diperlukan maupun dari hasil penelitian.

Adapun data-data tersebut meliputi :


1. Data PDRB Kabupaten Tapanuli Utara,.data PDRB Kabupaten Toba Samosir, data PDRB Kabupaten Samosir yakni dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2007.. 2. Data sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber Pengumpulan data sekunder ini adalah : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Toba Samosir. 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. 3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba Samosir.

3.4.TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terdapat publikasi data yang diperlukan,penelitian juga dilakukan dengan menelaah berbagai bahan kepustakaan berupa tulisantulisan ilmiah,jurnal,laporan-laporan penelitian ilmiah yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

3.5.METODE ANALISIS Data yang sudah terkumpul terlebih dahulu ditabulasi,kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan sebagai berikut : •

Untuk tujuan pertama yaitu untuk mengetahui perubahan aktivitas basis ekonomi di Kabupaten Toba Samosir,dianalissi dengan menghitung


Location

Qoutient

PDRB,baik sebelum

(LQ),untuk

setiap

lapangan

usaha

komponen

pemekaran maupun sesudah pemekaran.Dengan

demikian dapat terlihat pengaruh pemekaran wilayah terhadap perubahan lapangan usaha basis.

Rumus yang digunakan adalah :

LQn =

(ei / e ) (E i / E )

Keterangan :

LQn

= Nilai LQ untuk sektor i (pertanian s/d jasa-jasa) di Kabupaten Toba

Samosir. ei

= PDRB masing-masing sektor di Kabupaten Toba Samosir

e

= PDRB seluruh sektor di Kabupaten Toba Samosir

Ei

= PDRB masing-masing sektor di Sumatera Utara

E

= PDRB seluruh sektor di Sumatera Utara

Kriteria pengujian

LQ > 1 ; berarti merupakan lapangan usaha basis LQ < 1 ; berarti tidak merupakan lapangan usaha basis LQ = 1 ; berarti hanya dapat memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan. Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

Selanjutnya perkembangan lapangan usaha dapat diramalkan berdasarkan analisis trend terhadap nilai-nilai LQ untuk setiap lapangan usaha,baik pada keadaan sebelum dan sesudah pemekaran.

•

Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk melihat pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan (peningkatan) PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir sebelum dan sesudah pemekaran, dengan menggunakan analisa deskriptif yakni menggambarkan keadaan yang ada berdasarkan data yang tersedia.

•

Untuk tujuan yang ketiga,melihat perbedaan PDRB perkapita sebelum dan sesudah pemekaran dianalisis dengan menggunakan analisis compare means uji t-statistik (Paired sample T-Test) merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua veriabel dalam satu grup.Artinya,analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau dua sampel berpasangan.Dengan bantuan komputer melalui program SPSS 16.0 for Windows Evaluation Version. Prosedur (Paired sample T-Test) digunakan untuk menguji bahwa tidak ada perbedaan antara dua variabel.Data boleh terdiri dari dua pengukuran dengan subjek yang sama atau pengukuran dengan beberapa subjek. Prosedur uji ini akan menghasilkan : •

Statistik deskriptif untuk masing-masing menguji variabel.

•

Pearson korelasi antara masing-masing pasangan dan arti korelasinya.


•

Suatu interval kepercayaan untuk rata-rata perbedaan (95% atau suatu nilai tertentu yang ditetapkan).

Kriteria Pengambilan Keputusan :

Terima Ho jika

:

-ttabel ≤ thitung ≤ ttabel

Tolak Ho jika

:

thitung > ttabel

atau thitung <-ttabel

3.6.DEFENISI OPERASIONAL

1. Pemekaran wilayah adalah penggabungan beberapa wilayah yang bersanding atau daerah otonom yamgdimekarkan menjadi dua atau lebih dan membentuk pemerintahan baru

yang sama dengan daerah yang

ditinggalkannya. 2. Lapangan usaha basis adalah lapangan usaha yang mengakibatkan aliran masuk uang ke dalam suatu wilayah.Dalam penelitian ini diidentifikasikan berdasarkan analisa Location Quatient. 3. PDRB perkapita adalah nilai PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan dibagi jumlah penduduk.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Deskripsi Kabupaten Toba Samosir sebelum pemekaran 4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Toba Samosir terletak dibagian tengah provinsi sumatera utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara,memeliki daerah yang cukup strategis dimana hamper seluruh daerah kabupaten ini dilalui oleh lintas provinsi di Sumatera Utara.Kabupaten Toba Samosir berada pada ketinggian 300500 meter di atas permukaan laut.

Secara geografis daerah ini terletak si antara 10 20 ’- 2 0 4’ LU dan 98 0 10’-

99 0 38’ BT,dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

: Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun

Sebelah Timur

: Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu

Sebalah Selatan

: Kabupaten Tapanuli Utara

Sebelah Barat

: Kabupaten Dairi


4.1.2 Kondisi Alam Dan Topografi

Luas

Kabupaten

Toba

Samosir

keseluruhannya

adalah

4543,45

km 2 (termasuk Danau Toba seluas 1102,60 km 2 ),sehingga luas daratan 3.440,85 km 2 Perincian mengenai luas wilayah dapat dilihat dalam table berikut : Tabel 4.1 Luas Kabupaten Toba Samosir per Kecamatan

No

Kecamatan

Luas wilayah 2

(km )

Persentase

terhadap

luas total (%)

1

Harian

606,01

17,61

2

Sianjur mula-mula

140,24

3,36

3

Balige

115,50

3,36

4

Laguboti

73,90

2,15

5

Habinsaran

920,85

26,76

6

Silaen

88,10

2,56

7

Porsea

466,25

14,42

8

Lumban Julu

327,20

9,51

9

Onan Runggu

87,86

2,55

10

Onan Runggu Timur

59,14

1,72

11

Palipi

155,80

4,53

12

Pangururan

171,80

5,76

13

Simanindo

198,20

5,76

Jumlah

3440,85

100,00

Sumber : BPS Tobasa,2007


Kabupaten Toba Samosir terletak di garis khatulistiwa, kabupaten ini memiliki iklim Tropis yaitu tropis basah dengan suhu berkisar 17C-29C dan rata-rata kelembaban udara 85,04 persen. Kabupaten Toba Samosir mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan curah hujan tertinggi 285 mm yang terjadi Di Bulan Desember . Kabupaten Toba Samosir keseluruhannya terletak di jajaran Bukit Barisan memiliki

topografi

dan

kontur

tanah

yang

beragam

yaitu

datar,berombak,bergelombang,dan terjal. Struktur tanah labil dan berada pada wilayah genpa tektonik dan vulkanik.

4.1.3 kondisi demografis

Menurut hasil pencacahan sensus penduduk tahun 1990,penduduk Toba Samosir berjumlah 289.933 jiwa.Dan berdasarkan angka registrasi penduduk,tahun 2006 mencapai 300.469 jiwa,dengan perincian jumlah laki-laki 146.317 jiwa dan perempuan 154.152 jiwa. Pertumbuhan penduduk dengan luas wilayah mencapai 87,32 jiwa per km 2 Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini :


Tabel 4.2 Luas Wilayah,Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2006

No

Kecamatan

Luas wilayah 2

(km )

Runah

Penduduk

tangga

(jiwa)

Kepadatan 2

(km )

1

Harian

606,01

2252

11407

18,2

2

Sianjur mula-mula

140,24

2056

10064

71,76

3

Balige

115,50

8045

41004

363,67

4

Laguboti

73,90

3910

19153

259,17

5

Habinsaran

920,85

6286

30443

33,06

6

Silaen

88,10

4134

19728

223,93

7

Porsea

466,25

7615

35476

71,49

8

Lumban Julu

327,20

6079

27578

84,28

9

Onan Runggu

87,86

3047

17939

204,18

10

Onan Runggu Timur

59,14

2654

13991

236,57

11

Palipi

155,80

4450

22678

145,56

12

Pangururan

171,80

6661

33238

193,47

13

Simanindo

198,20

4095

20316

102,50

Jumlah

3440,85

61284

304015

88,35


Berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut,penduduk Toba Samosir memeluk adama Kristen Protestan yaitu sebesar 71,72% selebihnya adalah agama Kristen Katolik 24,29% dan Islam sebanyak 2,39 %.


4.1.4 Potensi Wilayah

Sektor pertanian merupakan leading sektor dalam struktur perekonomian, merupakan sektor andalan Toba Sanosir yang memberi sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB. Sestor pertanian di banding sektor lain merupakan sektor yang paling banayak menyerap tenaga kerja. Wilayah Toba Samosir ini sangat potensial untuk di kembangkan di bidang pertanian, perkebunan,dan peternakan melalui program intensifikasi dapat di lakukan dengan cara memanfaatkan lahan-lahan yang kosong yang belum di gunakan selama ini, tercat pada tahun 1999 seluas 42871,5m. Komoditas yang di hasilkan berupa tanaman pangan yaitu jagung, padi, bawang merah, cabai, kedelai. Subsektor perkebuan juga sangat potensial di kembangkan di Toba Samosir.hal ini ditunjukkan dengan peningkatan produksi perkebunan terhadap PDB rata-rat 14,23%.Komoditas yang dapat dikembangkan di daerah ini adalah kopi,karet,kemenyan,kelapa sawit,the,kemiri,kulit manis,dan jahe.Produksi perkebunan tertinggi dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit dan kulit manis yang rata-rata sebesar 75,44% dan 57,55% setiap tahunnya.Berikut perkebunan di Kabupaten Toba Samosir:


Tabel 4.3 Data Komoditi Perkebunan Toba Samosir

No

Komoditi

Luas

Potensi Lahan

(Ha) 1

Kelapa

775

Kec.Habinsaran

2765

Kec.Balige,Laguboti,Habinsaran,Silaen,Po

sawit 2

Kopi

ersea,Lumban

Julu,Onan

Runggu,Palipi,Pangururan,Simanindo 3

Kulit manis

1089

Semua Kecamatan di Toba Samosir

4

Teh

1600

Kec.Habimsaran

5

Kemenyan

1561

Kec.Balige,Laguboti,Habinsaran,Silaen,Por sea,Lumban Julu

6

Jahe

548

Kec,Balige,Laguboti,Habinsaran,Porsea,Lu mban Julu,OnanRunggu

7

Karet

664

Kec.Habinsaran,Porsea,Silaen


Selain sektor pertanian,sektor pariwisata juga merupakan potensi yang cukup besar bagi Kabupaten Toba Samosir,Yang apabila dikembangkan akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat secara langsung.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya daerah yang dapat dikelola menjadi objek wisata Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

di Toba Samosir.Potensi objek wisata ini berupa alam untuk tempat rekreasi sebanyak 41 daerah,objek wisata yang mengandung sejarah dan budaya

40

daerah dan objek lainnya ada sekitar 11 daerah.Sektor pariwisata ini akan semakin prospektif,karena di Sumatera Utara sendiri yang menjadi tujuan utama wisatawan adalah Danau Toba yang sebagian besar terletak di Kabupaten Toba Samosir.

Sektor industri di Toba Samosir pun memiliki peluang yang cukup potensial untuk dikembangkan.Industri diarahkan pada pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia secara optimal dalam rangka mendapatkan nilai tambah

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.Kabupaten

Toba

Samosir

mempunyai Sumber Daya Alam yang cukup potensial diolah menjadi barang industri seperti sektor peertanian tanaman pangan,kehutanan,pertambangan yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan industri. Industri yang menonjol di Kabupaten Toba Samosir adalah industri kecil sandang dan kulit,industri penyulingan minyak,ukiran kayu,perbengkelan,dan pengelasan.Namun terdapat juga industri menenga/besar yang dapat dihrapkan swbagai penggerak ekonomi yaitu PT PULP yang terletak di kecamatan Porsea,dan PT Inalum yang menghasilkan aluminium dan penghasil energi listrik.Kehadiran

industri

ini

menjadi

penggerak

perekonomian

dimana

penyerapan tenaga kerja sedikit tidaknya dapat diatasi.

Dan potensi daerahlyang belum digali masih dimiliki oleh Kabupaten ini seperti halnya sektor pertambangan seperti barang galian golongan C,dan barang


galian lainnya.Semua potensi ini membutuhkan penggalian yang optimal dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

4.2.PEMERINTAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR 4.2.1.Kedudukan dan Fungsi Perangkat Daerah 1. Bupati Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten yang dalam menjalankan tugas dan kewenangan selalu bertanggungjawab kepada DPRD. 2. Sektertaris Daerah •

Sekretaris Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang dalm

melaksanakn

tugas

pokok

penyelenggaraan

pemerintah,pelaksana pembangunan dan Pembina masyarakat serta Pembina administrasi,organisasi dan tata kerja serta pelayanan teknis pada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal. •

Melaksanakan koordinasi staf terhadap segala kebutuhan yang dilakukan oleh perangkat daerah/wilayah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah.

•

Pembinaan penyelenggaraan pemerintah dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data ,memasukkan program,dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

•

Pembinaan penyelenggaraan pemerintah dalam arti mengumpulkan dan menganalisi data,memasukkan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan pembangunnan dan perekonomian.


•

Pembinaan penyelenggaraan pemerintah dalam arti mengumpulkan dan menganalisi data,memasukkan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan dan pembinaan masyarakat.

•

Pembinaan organisasi,administrasi dan tatalaksana serta pelayan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

•

Koordinasi

perumusan

peraturan

perundang-undangan

dan

pembinaan hukum. •

Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

3. Asisten Tata Praja •

Bertugas melakukan pembinaan,penyelenggaraan pemerintahan dan mengkoordinasi perumusan Undang-undang.

•

Merumuskan bahan kebijakan,penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan.

•

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah.

•

Merumuskan bahan-bahan kebijakan dan perumusan peraturan perundang-undangan

4 . Asisten Administrasi Pembangunan •

Mempunyai tugas melaksanakan penyususnan pedoman dan petugas teknis,pembinaan pelaksanaan pembangunan,perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

•

Pembinaan pembangunan daerah,pembangunan antar daerah dan antar seksi,pemberian bantuan dan pelayanan masyarakat.


•

Pembinaan

di

bidang

pengembangan

produksi,pertumbuhan

industri,pertambangan,pariwisata,koperasi,perusahaan,perbankan daerah dan transportasi. •

Pemberian

bantuan

dan

pelayan

dibidang

kesejahteraan

masyarakat,ketenagakerjaan dan transportasi. • 5

Pembinaan di bidang keagamaan,pendidikan,dan kebudayaan.

Asisten Administrasi •

Mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

membina

tata

laksana,kepegawaian,keuangan,perlengkapan,hubungan masyarakat,ketatausahaan,kearsipan dan rumah tangga. •

Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan kepegawaian serta tata usaha kepegawaian.

•

Mengkoordinasi penyusunan program anggaran dan pengelola administrasi keuangan.

•

Melaksanakan koordinasi penusunan pedoman anggaran dan petunjuk pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

•

Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

•

Melaksanakan hubungan rumah tangga, tata usaha dan kearsipan protokol dan perlengkapan.

6

Bagian Tata Pemerintahan •

Bertugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaaan pemerintahan umum,ketertiban umum dan perangkat daerah serta pemerintahan desa.


•

Penyuunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik desa.

•

Memberi pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat wilayah/daerah.

•

Penyusunan program dan petunjuk teknios pembinaan dan pemeliharaan ketertiban umum.

•

Penyusun

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

penyelenggaraan pembangunan desa dan kelurahan. •

Penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan sumber pendapatan daerah.

7

Bagian Hukum •

Bertugas

melaksanakan

koordinasi

perumusan

peraturan

perundang-undangan,telaah hokum dan memberikan bantuan hukum,mempublikasikan dan mendokumentasikan produk. •

Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksaan tugas.

•

Menelaah dan mengevaluasi pelaksaan peraturan perudangundangan dan menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah.

•

Menghimpun peraturan perundang-undangan,melakukan publikasi produk hukum dan melaksanakn dokumentasi hukum..

8

Bagian Perekonomian


•

Bertugas malaksanakn dan mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan di bidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi serta perkembangan lingkungan hidup.

•

Bertugas melaksanakn dan mengkoordinasi penyusun pedoman dan

petunjuk

teknis

pembinaan

di

bidang

pertumbuhan

industri,pertambangan dan energi serta kepariwisataan. •

Bertugas melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan pedoman dan

petunjuk

teknis

pembinaan

di

bidang

perkoperasian,perkreditan,dan permodalan. •

Bertugas melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perusahaan dan perbankan daerah.

•

Bertugas melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang transportasi dan komunikasi.

•

Bertugas melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang lingkungan hidup.

9 Bagian Penyusunan Program •

Bertugas melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasai pembangunan.

•

Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan daerah.


•

Melakukan

pengendalian

administrasi

yang

dibiayai

oleh

APBD,bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya. •

Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan dari daerah tingkat I,pemerintah pusat dan bantuan pihak ketiga.

•

Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

10 Bagian Sosial •

Bertugas melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial.

•

Mengumpulkan bahan penyusun dan petunjuk teknis dibidang pelayanan dan bantuan sosial.

•

Mengumpulkan bahan penyusun dan petunjuk teknis dibidang kesejahteraan.

•

Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan bahan penyusun perjalanan dibidang pendidikan ,agama,dan sosial budaya.

•

Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan bahan penyusun perjalanan dibidang pendidikan generasi muda,olahraga dan peranan wanita serta ketenagakerjaan.

11.

Bagian Kepegawaian •

Bertugas

melaksanakan

kepegawaian,penyusunan pengembangan

pengelolaan

program

kepegawaian

serta

dan

administrasi petunjuk

teknis

melaksanakan

mutasi


kepegawaian serta melaksanakan mutasi kepegawaian dan tata usaha pegawai. •

Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

•

Mengumpulkan bahan pelaksanaan ujian dinas dan pemberian penghargaan tanda jasa.

•

Penyusun

program

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

dan

pengembangan karir pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai. • 12

Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha pegawai. Bagian Keuangan

•

Bertugas melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan program perubahan dan permintaan APBD serta pembinaan administrasi keuangan.

•

Mengumpulkan bahan dan penyusunan dan pembaharuan dan perrhitungan APBD.

•

Mengelola administrasi daerah.

•

Menguji kebenaran penangguhan dan penerbitan surat pemerintah (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta pembinaan perbendaharaan.

•

Mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan.

13 Bagian Organisasi


•

Bertugas melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan pedoman dan

petunjuk

teknis

pembinaan

kelembagaan,ketatalaksanaan,pendayagunaan

aparatur

negara,pengolah data dan mengelola pers. •

Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan.

•

Mengumpulkan bahan penyusun dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja,metode kerja dan prosedur kerja.

•

Sistem pengumpulan,pengolahan dan penyusunan data.

•

Pendayagunaan

aparatur

Negara

serta

mengelola

dan

mengembangkan perpustakaan. 14

Bagian Hubungan Masyarakat •

Bertugas

melaksanakan

pembinaan

kemasyarakatan

guna

memperjelas kebjikan pimpinan pemerintah daerah. •

Mengumpulkan bahan penyusun dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

•

Melaksanakan masyarakat

hubungan

umum

dan

antar

pemerintah

organisasi

daerah

kemasyarakatan

dengan untuk

memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah. •

Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan penertiban.

15 Bagian Umum


•

Bertugas

melaksanakan

kearsipan.,urusan

rumah

urusan

tangga

tatausaha,pembinaan

,perlengkapan

perjalanan,dan

protokol. •

Melakukan urusan tata usaha pimpinan.

•

Melakukan pembinaan kearsipan.

•

Melakukan urusan rumah tangga.

•

Melakukan Urusan perlengkapan.

•

Melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas.

4.3.Sejarah Pemekaran Kabupaten Toba Samosir

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.129 tahun 2000 tentang pembentukan dan pemekaran wilayah,penghapusan dan penggabungan daerah pasal 10 bagian e menyebutkan terselenggaranya Otonomi Daerah di kabupaten

Yang

akan

dibentuk,minimal

telah

terdiri

dari

3

(tiga)

kecamatan.Adapun kriteria yang dipertimbangkan adalah adanya kemampuan ekonomi,potensi ekonomi,sosial budaya,sosial politik,jumlah penduduk.

Mengacu pada peraturan ini dan dengan didukung adanya kriteria tersebut,maka Kabupaten Tapanuli Utara mengalami pemekaran.Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi,daerah kabupaten,daerah kota menjadi lebih dari satu daerah.Hasil pemekaran ini adalah Tapanuli Utara sendiri,dengan ibukota Tarutung dan Kabupaten yang baru Toba Samosirdiresmikan pada tanggal 1 maret 1999 dengan UU No.12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II mandailing Natal di Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Kabupaten Toba Samosir dibentuk dengan ibu kota Balige,memiliki 13 kecanatan,281 desa dan 19 kelurahan seperti pada tabel : Tabel 4.4 Kecamatan,Desa,Kelurahan Kabupaten Toba Samosir setelah pemekaran

No

Kecamatan

Desa

Kelurahan

1

Harian

13

2

Sianjur Mula-mula

11

3

Balige

33

6

4

Laguboti

19

1

5

Habinsaran

12

1

6

Silaen

20

1

7

Porsea

46

3

8

Lumban Julu

40

1

9

Onan Runggu

22

2

10

Onan Runggu Timur

11

Palipi

17

12

Pangururan

33

3

13

Simanindo

15

1

Jumlah

181

19


Perjalanan Kabupaten Toba Samosir dari Tahun 1999 teerus mengalami perkembangan yang cukup berarti,namun dirasa perlu untuk memekarkan Kabupaten Toba Samosir,dikarenakan adanya beberapa daerah khususnya daerah Pulau

Samosir

yang

kurang

dapat

mengikuti

pembangunan

darerah

lainnya,sehingga diharapkan dengan adanya pemerintahan yang lebih intens memperhatikan

maka

daerah

tersebut

dapat

dipercepat


pembangunannya.Masyarakat dan pemerintah daerah Toba Samosir memandang sama akan kondisi ini,sehingga DPRD mengeluarkan surat No.4 tahun 2002 mengajukan pembentukan Kabupaten Samosir,keputusan ini dikeluarkan tepatnya tanggal 20 Juni 2002.Hal ini disambut baik oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di Pulau Samosir.

Berawal dari surat keputusan DPRD tahun 2002 ini,maka muncullah berbagai argumen dan surat keputusan lain yang mendukung pembentukan Kabupaten Samosir sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir antara lain :

1. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No.1101/Pem/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang pemekaran Toba Samosir dan diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara. 2. Surat Keputusan Bupati Samosir No.135/1187/Pem/2002 tanggal 3 Juli 2002 tentang pengajuan pemekaran Toba Samosir perihal lampiran aspirasi masyarakat. 3. Usulan diakomodir dengan keluarnya UU No.36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir,tepatnya tanggal 18 Desember 2003.

Dengan keluarnya UU No 36 tahun 2003 ini maka resmilah Kabupaten Toba Samosir menjadi dua daerah tingkat II yaitu Kabupaten Toba Samosir sendiri dan Kabupaten baru yaitu Kabupaten Samosir yang didominasi daerah


Pulau Samosir dengan 9 kecamatan,199 desa dan 13 kelurahan dengan ibukota Pangururan.

Kabupaten Toba Samosir sebagai kabupaten induk menjadi 14 kecamatan dimana beberapa desa dibentuk menjadi kecamatan baru.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel: Tabel 4.5 Luas Per Kecamatan Kabupaten Toba Samosir Dan Kabupaten Samosir No

Kabupaten

Toba

Kecamatan

Samosir

No

Kabupaten Samosir Kecamatan

2

Luas (km )

Luas 2

(km ) 1

Balige

91,05

1

Harian

581,50

2

Tampahan

24,45

2

Sianjur Mula-mula

140,24

3

Laguboti

73,90

3

Nainggolan

87,86

4

Habinsaran

417,84

4

Onan Runggu

59,14

5

Borbor

167,51

5

Palipi

129,55

6

Nassau

335,50

6

Pangururan

84,65

7

Silaen

62,90

7

Ronggur NIi Huta

87,15

8

Sigumpar

25,20

8

Simanindo

198,20

9

Porsea

87,10

9

Sitiotio

50,76

10

Pintu Pohan Meranti

386,95

11

Siantar Narumonda

22,20

12

Lumban Julu

145,40

13

Uluan

109,00

14

Ajibata

72,80

Jumlah

2021,8

1444,05

Sumber : BPS Sumut,2007


Pemekaran kabupaten Toba Samosir ini membuat kabupaten baru terbentuk dan mengharuskan masing-masing kabupaten belajar mandiri dalam mencapai pembangunan yang merata ,walau tidak dapat dipungkiri bahwa kabupaten induk akan mengalami penyempitan wilayah otonom dan kehilangan beberapa potensi yang terdapat di daerah yang dimekarkan menjadi kabupaten baru.Hal

ini

juga

dialami

oleh

Kabupaten

Toba

Samosir

setelah

pemekaran,dimana Samosir yang menjadi andalan pemasukan penerimaan lewat sektor pariwisata,harus memaksimalkan penerimaan di sektor lainnya.Dan Kabupaten Samosir juga harus berjuang keras mengelola daerahnya,yang selama ini belum dikelola dengan baik atau dapat dikatakan tertinggal.

4.4.Analisis dan Pembahasan

4.4.1. Identifikasi Lapangan Usaha Atau Sektor Basis Ekonomi Penentuan jenis lapangan usaha dalam penelitian ini didasarkan pada penggolongan sektor-sektor perekonomian dalam menyusun produk domestik regional bruto (PDRB),dimana terdapat sembilan jenis lapangan usaha komponen PDRB yaitu (1) pertanian,(2) pertambangan dan penggalian,(3) industri pengolahan,(4)listrik,gas,danairbersih,(5)bangunan,(6)perdagangan,hotel,restoran, (7)

pengangkutan

dan

komunikasi,(8)

keuangan,persewaan

dan

jasa

perusahaan,(9) jasa-jasa. Dalam penelitian ini,untuk mengidentifikasi suatu lapangan usaha sebagai basis,didasarkan kepada location quotient (LQ),dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut : Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

Jika LQ > 1 , lapangan usaha tersebut adalah sector basis JIka LQ < 1 ,lapangan usaha tersubut bukan sektor basis Jika LQ = 1 ,lapangan usaha hanya dapat mencukupi kebutuhan wilayah I Itu sendiri (subsisten).

Dalam hal utama yang menjadikan suatu lapangan usaha menjadi basis atau bukan basis adalah : (1) peranan lapangan usaha yang bersangkutan dalam penciptaan PDRB wilayah(proporsi sumbangan lapangan usaha di dalam PDRB) dan (2) perbandingan antara kontribusi/peranan lapangan usaha yang sama terhadap PDRB wilayah yang lebih besar.Jika yang

digunakan sebagai

pembanding adalah PDRB kabupaten Tapanuli Utara sebelum pemekaran (berarti gabungan Toba Samosir dengan Tapanuli Utara),hasil perhitungan LQ untuk setiap lapangan usaha,dapat dilihat pada Tabel 4.6.


Tabel 4.6. Nilai LQ wilayah Toba Samosir dan Tapanuli Utara

No

Lapangan

Usaha

LQ Tapanuli

LQ Utara

Toba Samosir

1

Pertanian

2,4

1,7

2

Pertambangan

0,08

0,3

3

Industri Pengolahan

0,08

1,25

4

Listrik,Gas dan Air

0,875

1,25

5

Bangunan

1

0,67

6

Perdagangan,Hotel dan Restoran

0,72

0,5

7

Pengangkutan dan komunikasi

0,4

0,3

8

Bank dan Lembaga Keuangan

0,67

0,5

9

Jasa-jasa

1,4

0,8

Sumber : Diolah Dari data sekunder,2007

Berdasarkan nilai LQ pada tabel di atas,ternyata bahwa sebelum dilaksanakan pemekaran wilayah,basis perekonomian kedua kabupaten ada perbedaan.Sebagian besar lapangan usaha merupakan basis untuk Kabupaten Tapanuli Utara,seperti : (1) pertanian,(9) Jasa-jasa,serta satu lapangan usaha subsisten,yaitu lapangan usaha (5) bangunan.Sedangkan untuk wilayah Toba Samosir ,ada tiga lapangan usaha yang merupakan basis,dimana salah satu diantaranya juga merupakan lapangan basis di kabupaten Tapanuli Utara yakni (1) pertanian,kemudian dua lapangan usaha basis lainnya adalah (3) industri pengolahan dan (4) Listrik,Gas dan Air. Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya untuk kedua wilayah Tapanuli Utara dan Toba Samosir setelah dimekarkan ,masih mempunyai lapangan usaha basis yang sama yakni (1) pertanian,Akan tetapi juga terdapat perbedaan lapangan usaha basis yang mencolok antara Tapanuli Utara dan Toba Samosir,hal ini disebabkan daerah Tapanuli Utara yang dikemarkan yakni daerah Toba Samosir merupakan wilayah yang mempunyai potensi dalam bidang industri yakni karena adanya industri-industri besar di Toba Samosir seperti : INALUM,BEIJING ALUMINIUM dan lain lain,kemudian Toba Samosir juga memliki potensi yang besar dalam listrik,gas,dan air ,dikarenakan di Toba Samosir terdapat PLTA SIGURA-GURA yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Toba Samosir. Kemudian kita akan melihat bagaimana perbandingan lapangan usaha basis Kabupaten Toba Samosir setelah dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Samosir,Hasil perhitungan LQ untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 4.7.


Tabel 4.7. Nilai LQ wilayah Toba Samosir dan Samosir No

Lapangan

Usaha

LQ Toba

LQ

Samosir Samosir

1

Pertanian

1,7

2,9

2

Pertambangan

0,3

0,03

3

Industri Pengolahan

1,25

0,04

4

Listrik,Gas dan Air

1,25

0,125

5

Bangunan

0,67

0,05

6

Perdagangan,Hotel dan Restoran

0,5

0,5

7

Pengangkutan dan komunikasi

0,3

0,1

8

Bank dan Lembaga Keuangan

0,5

0,3

9

Jasa-jasa

0,8

2,2

Sumber : Diolah Dari data sekunder,2007

Berdasarkan nilai LQ pada tabel di atas,ternyata bahwa sebelum dilaksanakan pemekaran wilayah,basis perekonomian kedua kabupaten ada perbedaan.Sebagian besar lapangan usaha merupakan basis untuk Kabupaten Toba Samosir,seperti : (1) pertanian,(3)Industri Pengolahan ,(4)Listrik,Gas,dan Air Bersih.Sedangkan untuk wilayah Samosir ,ada dua lapangan usaha yang merupakan basis,dimana salah satu diantaranya juga merupakan lapangan basis di kabupaten Toba Samosir yakni (1) pertanian,kemudian

lapangan usaha basis

lainnya adalah (9) Jasa-jasa. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya untuk kedua wilayah Tapanuli Utara dan Toba Samosir setelah dimekarkan ,masih mempunyai lapangan usaha Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

basis yang sama yakni (1) pertanian,Akan tetapi juga terdapat perbedaan lapangan usaha basis yang mencolok antara Toba Samosir dan Samosir,bagian wilayah yang menjadi Toba Samosir setelah dimekarkan,berperan sangat penting bagi perkembangan lapangan usaha basis tersebut.Disebut demikian,karena wilayah Toba

Samosir

hasil

pemekaran

tersebut

merupakan

wilayah

pengekspor,sedangkan bagian wilayah yang menjadi Samosir merupakan pengimpor. Keadaan tersebut dapat terjadi disebabkan karena di bagian wilayah Toba Samosir tersebut,sebagian besar sumber daya potensial yang berhubungan dengan lapangan usaha basis tersebut sudah produktif.Untuk bagian wilayah Samosir terdapat dua kemungkinan,yaitu potensi sumber daya tidak dijumpai atau belum produktif,Terjadinya keadaan demikian tersebut,karena ketersediaan potensi sumber daya bersifat terikat lokasi(location bounded).Tidak mudah memindahkan atau menciptakan sumber daya di suatu wilayah.Oleh sebab itu dalam perencanaan pengembangan wilayah diperlukan strategi pengembangan yang mempertimbangkan ketersediaan sumber data,baik sumber daya alam,sumber daya manusia ataupun sumber daya yang sesuai diterapkan buatan manusia (man made resources) .Termasuk teknologi yang sesuai diterapkan di wilayah yang bersangkutan.


4.4.2. PERKEMBANGAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN TAPANULI UTARA,TOBA SAMOSIR,DAN SAMOSIR. PDRB perkapita adalah jumlah seluruh nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh berbagai sektor yang melakukan kegiatan usahanya disuatu tempat tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi yang dipakai.Yang dimasukkan dengan nilai tambah adalah nilai produktif (output) dikurangi dengan biaya antara (input).PDRB perkapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari keseluruhan proses produksi sector-sektor ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB perkapita suatu wilayah baru dapat dikatakan sebagai pendapatan perkapita apabila seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) dari seluruh kegiatan sector ekonomi di daerah benar-benar seluruhnya dinikmati oleh masyarakatwilayah tersebut,atau dengan kata lain bahwa seluruh nilai tanbah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang dibawa ke luar dari wilayah tersebut sama besarnya dengan nilai tambah bruto sector ekonomi di wilayah lain yang dibawa masuk penduduk wilayah tersebut ke dalam wilayahnya. Dalam menentukan PDRB perkapita,dimana nilai tambah bruto setiap sektor ekonomi yang dinikmati oleh penduduk daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk,jika pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan sedemikian rupa maka PDRB perkapita dapat ditingkatkan.Untuk melihat perkembangan PDRB perkapita sebelum dan sesudah pemekaran dapt dilihat dalam tabel berikut :


Tabel 4.8. PDRB PERKAPITA No

Tahu

PDRB PERKAPITA

LAJU

n

PERTUMBUHAN(%) T.U

T.S

S.S

T.U

T.S

S.S

1

2000

3.836.523

4.754.970

4.744.290

3,62

24,3

-

2

2001

4.330.712

5.212.960

4.930.800

12,0

9,6

3,9

3

2002

4.980.471

5.843.290

5.899.710

15,0

12,1

19,6

4

2003

5.886.523

12.057.030

7.284.370

18,2

106,3

23,5

5

2004

6.772.923

11.104.910

7.798.830

15,0

-7,9

7,1

6

2005

8.261.923

11.947.360

8.433.170

22

7,6

8,1

7

2006

9.430.734

12.311.680

9.156.950

14,1

3,0

8,6

8

2007

10.348813

14.268.540

9.812.570

9,7

15,9

7,1

13,7

21,36

11,13

Rata-rata Laju pertumbuhan PDRB perkapita

Sumber: diolah dari data sekunder,2007

Keterangan : TU = Tapanuli Utara TS = Toba Samosir SS = Samosir Berdasarkan hasil perhitungan PDRB seri baru,PDRB perkapita penduduk Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2000 sebesar Rp 4.754.970.selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat menjadi

Rp 5.212.960 pada tahun

2001,dan pada tahun 2002 sebesar Rp 5.843.290.Jika dilihat angka PDRB perkapita tahun 2000 ke tahun 2002,adalah angka PDRB perkapita dengan kondisi belum beroperasinya kembali industri pulp yang ada di Porsea.Apabila dibandingkan PDRB perkapita tahun 2003 yaitu setelah beroperasinya industri


pulp tersebut,ternyata mampu meningkatkan PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir hingga 106,3 persen dengan PDRB perkapita Rp 12.057.030. Demikian halnya dengan penurunan output industri pulp ini pada tahun 2004,juga mempengaruhi penurunan PDRB perkapita menjadi Rp 11.104.910 pada tahun 2004,pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi Rp 11.947.360,dan pada tahun 2006 kembali meningkat menjadi Rp 12.311.680,demikian juga pada tahun 2007 PDRB perkapita meningkat menjadi Rp 14.268.540.kondisi ini menegaskan kembali,bahwa keberadaan industri pulp ini memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perekonomian baik terhadap stuktur,laju pertumbuhan ekonomi maupun terhadap PDRB perkapita penduduk Kabupaten Toba Samosir,berdasarkan uraian tersebut dapat kita lihat bahwa setelah pemekaran wilayah PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir Mengalami peningkatan. Jika dibandingkan angka rata-rata laju pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Toba Samosir dengan

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai daerah

induk,dan dengan Samosir sebagai daerah hasil pemekaran,Kabupaten Toba Samosir memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB perkapita yang lebih besar bila dibandingkan dengan kedua kabupaten tersebut yakni sebesar 21,36 %,jadi meskipun Kabupaten Toba Samosir merupakan hasil pemekaran dan telah dimekarkan kembali masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir. Apabila kita melihat angka PDRB perkapita ini,sepertinya kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Toba Samosir sudah semakin jauh meningkat khususnya sejak tahun 2003.Namun perlu dicermati bahwa PDRB perkapita merupakan angka pendapatan penduduk secara kasar,yang didapat dengan Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

membagi jumlah nilai tambah yang dihasilkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.Pada hal nilai tambah yang dihasilkan belum tentu semuanya diterima oleh pekerja (masyarakat). Berdasarkan studi yang dilakukan pada tahun 2003,sebagian besar (61,87 persen) nilai tambah yang tercipta berupa surplus usaha diterima oleh pengusaha (enterpreneurship) yang disimpan atau ditanam diperusahaan dalam bentuk laba yang ditahan.Sedangkan yang diterima (dibawa pulang)oleh pekerja hanya sebesar 28,81 persen,dan yang lain berupa penyusutan (7,30 persen) dan pajak tak langsung sebesar (2,02).

4.4.3.Perbedaan PDRB perkapita Toba Samosir sebelum dan sesudah pemekaran Hasil uji statistik menggunakan Paired t-test sampel berpasangan untuk melihat perbedaan PDRB perkapita

Kabupaten Toba Samosir sebelum dan

sesudah pemekaran wilayah,Adapun hasil uji tersebut adalah : Tabel 4.9 Hasil Uji Paired T-test

Uji Perbedaan

thitung

-6,128

ttabel

2,447

Sig.(2 tailed)

0,000

correlation

0,787

(T-Test)

Sumber: diolah dari data sekunder,2007 •

Nilai sig(2 tailed) sebesar 0,000 pada uji Paired t-test

menunjukkan

bahwa pendapatan masyarakat berbeda (meningkat) antara sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Valentina Siagian : Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pdrb Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Toba Samosir), 2009. USU Repository © 2009

•

Nilai correlation sebesar 0,787 lebih besar dari 0,5 menunjukkan pendapatan

sebelum

pemekaran

menunjukkan

perbedaan

atau

peningkatan yang sangat bermakna dibandingkan dengan setelah pemekaran.

•

Kriteria Pengambilan Keputusan :

Terima Ho jika

:

-ttabel ≤ thitung ≤ ttabel

Tolak Ho jika

:

thitung > ttabel

Hasil uji menunjukkan thitung < t

tabel

atau thitung <-ttabel

(-6,128 < 2,447), maka Ho diterima artinya rata-

rata PDRB perkapita sebelum pemekaran tidak berbeda signifikan dengan rata-rata PDRB perkapita sesudah pemekaran dengan tingkat kepercayaan 95%.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. KESIMPULAN Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya,penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan PDRB perkapita dengan studi kasus Kabupaten Toba Samosir ,Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut : 1. Pemekaran wilayah Kabupaten Toba Samosir memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB perkapita . 2. Pemekaran wilayah Kabupaten Toba Samosir memberikan pengaruh terhadap lapangan basis ekonomi Kabupaten Toba Samosir. 3. Adanya peningkatan PDRB perkapita sesudah pemekaran. 4. Pemekaran wilayah tidak selamanya menyebabkan terjadinya perbedaan (peningkatan) PDRB perkapita sebelum dan sesudah pemekaran .

5.2.SARAN Sebagai penutup penulisan skripsi ini,penulis memberikan saran kepada semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini , 1. Agar pemerintah pemanfaatan

Kabupaten Toba Samosir lebih mengoptimalkan

sektor-sektor

ekonomi

dalam

rangka

meningkatkan

pendapatan perkapita. 2. Sebagai kabupaten yang masih baru ,hendaknya antara pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam membangun Kabupaten Toba Samosir.


3. Agar Pemerintah Kabupaten Toba Samosir lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.


DAFTAR PUSTAKA Boediono.2001.Teori Pertumbuhan Ekonomi.Yogyakarta : BPFE Hamid,Edi Suandi.2004.Memperkokoh Otonomi Daerah.Yogyakarta : UII Press Jhinghan,M.L.Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan .Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1994 Kuncoro,Mudrajat.2004.Otonomi dan Pembangunan Daerah.Jakarta:Erlangga. Moleong,J Lexy.2004.Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung : PT Remaja Rusdakarya. Siagian,Faisal.1995.Kepemimpinan dan Politik Kewarganegaraan Menuju Abad XXI.Jakarta : AIPI. Sirojuzilam.2007.Beberapa Aspek Ekonomi Regional.Medan: USU press Sjahrir.1995.Analisis Ekonomi Indonesia.Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama. Sukirno,Sadono.1995.Ekonomi Pembangunan.Jakarta : LPFE UI. Todaro,Michael P.1998.Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.Jakarta : Erlangga. Undang-undang Otonomi Daerah.2006.Jakarta : Sinar Grafika. Widjaya,H,A,W.Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi.Jakarta : PT Raja Grafindo. ……………(berbagai tahun terbit).Sumatera Utara Dalam Angka.Medan ……………(berbagai tahun terbit).Toba Samosir Dalam Angka.Medan ……………(berbagai tahun terbit).Tapanuli Utara Dalam Angka.Medan ……………(berbagai tahun terbit).Samosir Dalam Angka.Medan


PDRB PERKAPITA KABUPATEN TOBA SAMOSIR SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN PDRB PERKAPITA SEBELUM PDRB PERKAPITA SESUDAH (Rp) (Rp) 1.375.445 4.754.970 1.599.360 5.212.960 1.809.553 5.843.290 2.033.166 12.057.030 2.300.609 11.104.910 3.149.701 11.947.360 3.825.778 12.311.680



PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA (STUDI KASUS KABUPATEN TOBA SAMOSIR) SKRIPSI DIAJUKAN OLEH VALENTINA SIAGIAN

Recommend Documents