PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya) SUBHAN HAQIQI NPM. 093403015 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya
[email protected]
ABSTRACT This research aims to know: (1) the influence of the income of advertisement and entertaint taxes simultaneously on regional taxes and (2) the influence of the income of advertisement and entertaint taxes partially on regional taxes . The method used in this research is an analytic descriptive method with a case study approach. The techniques of collecting the data are done through the primer data, namely the data obtained directly from the data source in which this research is conducted at the Income Department of Tasikmalaya and the secondary data, namely the data acquired from literature and books related to the research problem. The tool of analyzing the data is double regression test with the scale of ration measurement. The hypothesis examination uses t-tes for partially and uses f-test for simultaneously The result of this research shows that the income of advertisement and entertaint taxes simulataneously has had an effect significant on regional taxes effect. Influence of the income of advertisement taxes partially had an effect on significant on regional taxes . Influence of the income of entertaint taxes partially had an effect on significant on regional taxes Key words
: the income of advertisement tax, the income of entertaint tax, regional taxes income
PENDAHULUAN Latar Belakang Seiring dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin
1
ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Membahas masalah keuangan suatu daerah setelah diberlakukannya otonomi daerah, pasti tidak akan lepas dari masalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena salah satu kriteria daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik adalah daerah tersebut mampu membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah dengan sumber pembiayaan yang dimiliki, yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah.
Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil perusahaan daerah, dan 4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dapat dipungut oleh daerah seperti tersebut diatas, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan atau sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masingmasing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2 menyebutkan jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari (a) Pajak Hotel
2
(b) Pajak Restoran (c) Pajak Hiburan (d) Pajak Reklame (e) Pajak Penerangan Jalan (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (g) Pajak Parkir. (h) Pajak Air Tanah (i) Pajak Sarang Burung Walet (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan rujukan undang-undang di atas, pajak reklame dan pajak hiburan termasuk ke dalam pajak daerah. Pemerintah harus berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari pungutan pajak reklame dan pajak hiburan secara berkesinambungan. Pada saat ini, kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakatnya memang cenderung konsumtif. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui, mengatur, dan mengurus rumah tangga pemerintahan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemungutan pajak reklame dan pajak hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, setiap aparatur pemerintah terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kelancaran pungutan pajak guna meningkatkan pendapatan daerah.
3
Rumusan Permasalahan Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis mengindentifikasikan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana pengaruh pendapatan pajak reklame dan pajak hiburan secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
2.
Bagaimana pengaruh pendapatan pajak reklame dan pajak hiburan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
Tujuan Penulisan Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi diatas maka tujuan penelitian ini yaitu : 1.
Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak reklame dan pajak hiburan
secara simultan
terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya. 2.
Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak reklame dan pajak hiburan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya.
KAJIAN PUSTAKA Pengertian Pajak Terdapat beberapa pengertian pajak yang diungkapkan oleh beberapa para ahli. Di bawah ini akan penulis kemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai pajak sebagai berikut: Menurut Sugianto, (2005:25) mengatakan bahwa: ” Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapatkan suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.” Menurut Rochmat Soemitro seperti dikutip oleh Waluyo dan Wirawan, (2003 : 5) sebagai berikut:
4
”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal/kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah: 1. Iuran masyarakat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor publik ke sektor pemerintah) yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditimbulkan oleh adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah dengan arti lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak dengan kontraprestasi secara individual. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang apabila pemasukannnya terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment, sehingga tujuan utama
dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Fungsi Pajak Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Brotodiharjo (Mardiasmo, 2006:1), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu: 1.
Fungsi anggaran ( Budgetair ), yaitu sebagai sumber penghimpunan dana melalui kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau pembanguanan.
2.
Fungsi mengatur ( Regulered ), yaitu pajak befungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras, ini diharapkan bisa menekan akan konsumsi terhadap minuman keras.
5
Jenis Pajak Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 1. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi : a.
Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
b.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.
c.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
6
Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah : a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan
tinggi; atau d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. d.
Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
e.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
f.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi
7
penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. 2. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi : a. Pajak Propinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. b. Pajak Kabupaten/Kota 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 7. Pajak Parkir.
Dasar Hukum Pajak Daerah Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
8
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 3. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan, yaitu 13 September 2001. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah.
Pajak Reklame Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
Dasar Pengenaan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, yang dimaksud Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. NSR diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Nilai sewa ini dihitung berdasarkan : a. besarnya biaya pemasangan reklame; b. besarnya biaya pemeliharaan reklame; c. lama pemasangan reklame;
9
d. nilai strategis lokasi; dan e. jenis reklame. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah menetapkan NSR dengan cara ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan nilai sewa ini ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 22 Tahun 2005 Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus : Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Reklame (NJOPR) + Nilai
Strategis
Pemasangan Reklame (NSPR) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.(Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame). Perhitungan NJOPR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator : a.
biaya pembuatan kontruksi;
b.
biaya pemeliharaan;
c.
lama pemasangan;
d.
jenis reklame;
10
e.
luas bidang reklame; dan
f.
ketinggian reklame. Besarnya NJOPR dihitung dengan rumus : NJOPR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame) Menurut Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame
yang dimaksud Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya reklame, dengan indikator : Nilai Fungsi Ruang (NFR) lokasi pemasangan; Nilai Fungsi Jalan (NFJ); dan Nilai Sudut Pandang (NSP). Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSPR = (NFR + NSP + NFJ) x Harga Dasar Nilai Strategis. NSPR = [{Fungsi Ruang = (Bobot x Skor)} + {Fungsi Jalan = (Bobot x Skor)}+{Sudut Pandang = (Bobot x Skor)}] x Harga Dasar Nilai Strategis. Besarnya pajak reklame untuk reklame minuman beralkohol dan rokok ditambah 25% dari nilai sewa reklame (Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003). Perhitungan di atas berlaku hanya untuk satu sisi saja, sementara apabila terdiri dari dua sisi (dapat dilihat dari sebelah depan maupun belakang), maka dikalikan dua. Menurut Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :
11
a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar di mana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya; b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi; dan reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.
Tarif Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten / kota yang bersangkutan.
Perhitungan Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2003 untuk menentukan besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus berikut : Pajak Terutang
= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak
= Nilai Sewa Reklame x Indeks Jalan
Pajak Hiburan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui (Perda No 17 Tahun 2003).
12
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan Menurut Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2003 tentang pajak hiburan, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah bayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.
Tarif Pajak Hiburan Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima peren dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif lebih rendah dari hiburan lainnya. Oleh karena objek pajak hiburan meliputi beberapa jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Misalnya suatu pemerintah daerah kota menetapkan besarnya tarif pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011 untuk setiap jenis hiburan antara lain : 1. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebear 25% (dua puluh lima persen) 2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, permainan ketangkasan, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 3. Khusus unruk hiburan berupa karaoke dikenakan tarif pajak hiburan yag ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
13
Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Perhitungan Pajak Hiburan Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut : Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran untuk Menonton/Menikmati Hiburan.
METODE PENELITIAN Metode Penelitian yang Digunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Mohamad Nazir, 2003:63).
Operasionalisasi Variabel Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis pada besarnya pengaruh yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel-variabel sehubungan dengan judul yang diajukan adalah Pengaruh Besarnya Pendapatan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. maka, yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel Independen (variabel bebas)
14
Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel bebas adalah : -
Pajak Reklame (X1), indikatornya yaitu : a) NSR (NilaiSewaReklame), b) NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame, c) Nilaistrategispemasanganreklame.
-
Pajak Hiburan (X2), indikatornya yaitu : a) Tarif Pajak, b) Dasar
Pengenaan Pajak.
2. Variabel Dependen Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel dependen adalah Penerimaan Pajak Daerah (Y). Yang menjadi indikator dari variabel ini adalah: a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Reklame, d) Pajak Hiburan, e) Pajak Penerangan Jalan, f) Pajak Penganmbilan Bahan Galian Golongan C, dan g) Pajak Parkir. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan operasionalisasi variabel yang diteliti dalam bentuk tabel di bawah ini.
Model atau Paradigma Penelitian Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menghubungkan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang digunakan. (Sugiyono, 2006:36). Dalam hal ini, sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh BesarnyaPendapatan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya ”.
15
Maka paradigma penelitiannya adalah :
X11
Y X2
ε Gambar 1 Paradigma Penelitian Keterangan : X1 = Pendapatan Pajak Reklame X2 = Pendapatan Pajak Hiburan Y
= Penerimaan Pajak Daerah
ε
= Faktor-faktor lain yang tidakditeliti Berdasarkan data yang telah dikumpulkan akan diperoleh dan dianalisis sebagai berikut :
Persamaan Regresi Berganda Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variasi-variasi variabel X terhadap Variabel Y, dengan rumus : Y = a + b1X1 + b2X2
Sedangkan rumus untuk menentukan koefisien a dan b sebagai berikut :
Y a b X b X X Y a X b X b X X X Y a X b X X b X 1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2 1
1
2
2
1
2
2 2 2
(Sugiyono, 2007 : 278)
16
Keterangan : Y = Variabel dependen (pendapatan asli daerah) X1 = Variabel independen (pendapatan pajak reklame) X2 = Variabel independen (pendapatan pajak penerangan jalan) a
= Nilai Y jika X = 0 (harga konstan)
b = Koefisien regresi Dalam proses perhitungan penelitian ini, penulis akan menggunakan program SPSS 16.0.
Koefisien Korelasi Ganda Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel X 1 X2 dengan Y maka dipergunakan perhitungan koefisien korelasi ganda dengn rumus ditulis sebagai berikut :
R YX1X 2
rYX X 2 rYX 2 2rYX1 rYX 2 rX1X 2 1
2
2
1 rX1X 2
Sugiyono, (2007 : 154)
Keterangan : RYX1X2
= korelasi ganda antara X1,X2secara serentak dengan variabel Y
RYX1
= korelasi antara X1dengan Y
RYX2
= korelasi antara x2 dengan y
RX1X2 = korelasi ganda antara X1danX2.
Analisis Koefisien Determinasi Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi yaitu kuadrat nilai korelasi dikalikan 100%. Untuk lebih jelasnya, rumus koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut :
17
Kd = (r2) x 100% Keterangan : Kd = koefisien determinasi. r2 = koefisien korelasi dikuadratkan Untuk mencari pengaruh faktor lain yang mempengaruhi variabel Y maka digunakan rumus koefisien non determinasi sebagai berikut : Knd = 1 – (r)2 x 100% Selanjutnya dilakukan penetapan hipotesis operasional, penetapan tingkat signifikasi, kaidah keputusan, dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut : a. Hipotesis 1)
Secara Simultan
Ha3, ρYX1= ρYX2 ≠ 0
:
Pendapatan pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh signifikan secara simultanterhadap penerimaan pajak daerah
Ho3, ρYX1 = ρYX2 = 0 :
Pendapatan pajak reklame dan pajak hiburan tidak berpengaruhsignifikan secara simultanterhadap penerimaan pajak daerah
2)
Secara Parsial
Ha1 : ρYX1≠ 0
:
Pendapatan pajak reklame berpengaruhsignifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah
Ho1 : ρYX1= 0
:
Pendapatan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah
Ho2, ρYX2 ≠ 0
:Pendapatan pajak hiburan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah
18
Ho2, ρYX2 = 0
:
Pendapatan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah
b. Uji Signifikasi Untuk menguji signifikasi dilakukan dua pengujian yaitu : 1)
Secara parsial menggunakan uji t (Sugiyono, 2007 : 209)
t 2)
r n2 1 r2
Secara simultan menggunakan uji F (Sugiyono, 2007 : 264) Daerah kritis dapat dicari dengan melihat tabel. Nilai tabel dapat dicari pada tabel t yakni nilai t dari α = 0,05 dengan derajat kebebasan df : n-2
c.
Kriteria Pengujian 1) Secara Parsial Ho diterima jika -t1/2α ≤ thitung ≤ t1/2α Ho ditolak jika -t1/2α>thitung atau t1/2α
Ftabel dan diterima Ho jika Fhitung ≤ Ftabel
PEMBAHASAN Besarnya Pendapatan Pajak Reklame di Kota Tasikmalaya Berikut adalah data mengenai target, realisasi dan pencapaian target pendapatan pajak reklame selama 7 Tahun yang didapat penulis dari hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
19
Tabel 4.1 Pencapaian Target & Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014 Dalam Jutaan Rupiah No
Tahun Anggaran
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase (%)
1 2 3 4 5 6 7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
220.000.000,00 278.300.000,00 318.598.000,00 426.179.000,00 1.022.986.000,00 1.573.075.000,00 1.848.189.000,00 5.687.327.000,00 812.475.285,00
238.411.288,00 280.252.339,00 321.841.534,00 623.509.447,00 1.376.387.508,00 1.614.636.017,00 1.849.558.133,00 6.304.596.266,00 900.656.609,00
108,37 100,70 101,02 146,30 134,55 102,64 100,07
Jumlah Rata-rata (Sumber : Dinas Pendapatan, data diolah kembali)
Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui gambaran pertumbuhan realisasi pendapatan pajak reklame dari tahun ke tahun. Berikut disajikan pertumbuhan realisasi pendapatan pajak reklame dari tahun 2004 sampai tahun 2010 pada tabel di bawah ini : Tabel 4.2 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014 Dalam Jutaan Rupiah No
Tahun Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Realisasi (Rp)
238.411.288,00 280.252.339,00 321.841.534,00 623.509.447,00 1.376.387.508,00 1.614.636.017,00 1.849.558.133,00 6.304.596.266,00 900.656.609,00
Persentase Pertumbuhan %
108,37 100,70 101,02 146,30 134,55 102,64 100,07
Jumlah Rata-rata (Sumber : Dinas Pendapatan, data diolah kembali)
Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa realisasi pajak reklame selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sebagian target sudah tercapai, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : a.
Pada tahun 2008, pencapaian target yang ditetapkan dapat tercapai sebesar 108,37%. Realisasi pajak reklame yang diterima sebesar Rp 238.411.288 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 166.179.657,00
20
b.
Pada tahun 2009, pencapaian target mengalami penurunan menjadi 100,70%. Meski begitu, realisasi pajak reklame yang diterima mengalami kenaikan sebesar Rp 41.841.051 dari tahun sebelumnya, dimana realisasinya menjadi Rp 280.252.339.
c.
Pada tahun 2010, pencapaian target kembali mengalami peningkatan meskipun hanya sebesar 0,32% dari pencapaian target tahun 2009, dimana target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan sebesar Rp 318.598.000 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp 321.841.534.
d.
Pada tahun 2011, Pemerintah Kota optimis bahwa target pendapatan pajak reklame dapat terus ditingkatkan, sehingga diharapkan realisasinya pun akan meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan menaikan targetnya menjadi Rp 426.179.000, dan dari target tersebut Pemerintah Daerah mampu melebihi target dengan mencapai realisasi sebesar Rp 623.509.447.
e.
Pada tahun 2012, sebuah angka yang cukup fantastis didapat oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dari pendapatan pajak reklame yakni sebesar Rp.1.376.387.508 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.022.986.000.
f.
Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencapai terget yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.573.075.000.dengan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 1.614.636.017.
g.
Pada tahun 2014, kembali Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan pendapatan yang fantastis yakni sebesar Rp. 1.849.558.133 dari target yag telah ditetapkan yakni sebesar Rp. 1.848.189.000.
21
Besarnya Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Tasikmalaya Berikut adalah data mengenai target, realisasi dan pencapaian target pendapatan pajak hiburan selama 7 Tahun yang didapat penulis dari hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.3 Pencapaian Target & Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014 Dalam Jutaan Rupiah No
Tahun Anggaran
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
163.557.000,00 183.721.000,00 195.526.000,00 146.392.000,00 218.607.000,00 240.467.000,00 465.885.000,00 1.614.155.000,00 230.593.571,00
166.179.657,00 186.558.150,00 195.770.785,00 122.079.109,00 220.202.836,00 207.429.507,00 460.519.280,00 1.558.739.324,00 222.677.046,00
Jumlah Rata-rata (Sumber : Dinas Pendapatan, data diolah kembali)
Persentase (%)
101,60 101,54 100,13 83,39 100,73 86,26 98,85
Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui gambaran pertumbuhan realisasi pendapatan pajak hiburan dari tahun ke tahun. Berikut disajikan pertumbuhan realisasi pendapatan pajak reklame dari tahun 2008 sampai tahun 2014 pada tabel di bawah ini : Tabel 4.4 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014 Dalam Jutaan Rupiah No
Tahun Anggaran
1 2 3 4 5 6 7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Realisasi (Rp)
Jumlah Rata-rata (Sumber : Dinas Pendapatan, data diolah kembali)
166.179.657,00 186.558.150,00 195.770.785,00 122.079.109,00 220.202.836,00 207.429.507,00 460.519.280,00 1.558.739.324,00 222.677.046,00
22
Persentase Pertumbuhan %
101,60 101,54 100,13 83,39 100,73 86,26 98,85
Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa realisasi pajak hiburan selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 masih belum maksimal dlam pencapaian targetnya, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : a. Pada Tahun 2008 target pajak hiburan ditetapkan sebesar Rp. 163.557.000 sedangkan pendapatan sebesar Rp. 166.179.657
sehingga realisasi tercapai sebesar 101,60%.
Tercapainya target tersebut disebabkan karena beberapa perusahaan menyelenggarakan kegiatan promosi melalui penyelenggaraan musik sehingga meningkatkan penerimaan pajak hiburan. b. Pada Tahun 2009 target pajak hiburan ditetapkan sebesar Rp. 183.721.000 sedangkan pendapatan sebesar Rp. 186.558.150sehinga realisasi tercapai sebesar 101,54%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena beberapa perusahaan rokok masih menyelenggarakan kegiatan promosi melalui penyelenggaraan musik sehingga meningkatkan penerimaan pajak hiburan. c. Pada Tahun 2010 target pajak hiburan ditetapkan sebesar Rp. 195.526.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp. 195.770.785 sehingga realisasi tercapai sebesar 100,13%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena mulai berkembangnya sarana hiburan dalam bidang olahraga khususnya futsal dan usaha kebugaran serta tempat karaoke. d. Pada Tahun 2011 target pajak hiburan ditetapkan sebesar Rp. 146.392.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp. 122.079.109 sehingga realisasi tercapai sebesar 83,39%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan pada saat itu pemerintah kota Tasikmalaya tidak menyelenggarakan Tasik Festival yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak hiburan terbesar.
23
e. Pada Tahun 2012 target pajak hiburan ditetapkan sebesar Rp. 218.607.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp. 220.202.836 sehinga realisasi tercapai sebesar 100,73%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena maraknya sarana hiburan dalam bidang olahraga khususnya futsal, selain itu Tasik Festival diselengarakan kembali dan memberikan kontribusi paling tinggi sehingga penerimaan pajak hiburan sesuai terget. f. Pada Tahun 2013 target pajak hiburan ditetapkan sebesarRp. 240.467.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp. 207.429.507 sehingga realisasi tercapai sebesar 86,26%. g. Pada Tahun 2014 target pajak hiburan ditetapkan sebesar Rp. 465.885.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp. 460.519.000 sehingga realisasi tercapai sebesar 98,85%.
Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tasikmalaya Hasil dari penerimaan pajak daerah ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah itu sendiri. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pajak daerah tergantung pada kejelian dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Tabel 4.5 Pencapaian Target & Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014 Dalam Jutaan Rupiah No 1 2 3 4 5 6 7
Tahun Anggaran 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Rata-rata
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
4.049.563.000,00 4.408.194.000,00 4.844.435.000,00 5.500.405.000,00 6.973.364.000,00 9.160.862.000,00 13.017.340.000,00 47.954.163.000,00 6.850.594.714,00
(Sumber : Dinas Pendapatan, data diolah kembali)
24
4.140.303.846,00 4.653.748.175,00 5.173.010.214,00 6.135.283.205,00 8.572.895.585,00 9.583.828.253,00 12.972.424.095,00 51.231.493.373,00 7.318.784.768,00
Persentase (%) 102,24 105,57 106,78 111,54 122,93 104,61 99,65
Untuk mengetahui perkembangan pajak daerah selama 7 tahun terakhir, berdasarkan laporan penerimaan pajak daerah yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.6 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014 Dalam Jutaan Rupiah No. 1 2 3 4 5 6 7
Tahun Anggaran 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Rata-rata
Realisasi (Rp) 4.140.303.846,00 4.663.748.175,00 5.173.010.214,00 6.135.283.205,00 8.572.895.585,00 9.583.828.253,00 12.972.424.095,00 51.231.493.373,00 7.318.784.768,00
Persentase Pertumbuhan (%) 102,24 105,57 106,78 111,54 122,93 104,61 99,65
(Sumber : Dinas Pendapatan, data diolah kembali)
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah selama periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya cenderung sesuai target yang telah ditetapkan , hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Pada Tahun 2008, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4.049.563.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp. 4.140.303.846 sehingga realisasi tercapai sebesar 102,24 %.
2.
Pada Tahun 2009, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4.408.194.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp.4.653.748.175 sehingga realisasi tercapai sebesar 105,57 %.
3.
Pada Tahun 2010, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4.844.435.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp.5.173.010.214 sehingga realisasi tercapai sebesar 106,78 %.
25
4.
Pada Tahun 2011, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 5.500.405.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp.6.135.283.205 sehingga realisasi tercapai sebesar 111,54 %.
5.
Pada Tahun 2012, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp.6.973.364.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp.8.572.895.585 sehingga realisasi tercapai sebesar 122,93 %.
6.
Pada Tahun 2013, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 9.160.862.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp . 9.583.828.253 sehingga realisasi tercapai sebesar 104,61 %.
7.
Pada Tahun 2014, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp.13.017.340.000 sedangkan pendapatan yang dicapai sebesar Rp. 12.972.424.095sehingga realisasi tercapai sebesar 99,65 %.
Pengaruh Besarnya Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan, maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Dalam pengujian hipotesis dilakukan serangkaian langkahlangkah uji statistik yaitu uji regresi ganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi , pengujian hipotesis dan kaidah keputusan secara simultan dan parsial. Dengan pengujian statistik di atas maka dapat diketahui dari penaksiran derajat korelasi pendapatan pajak reklame dan pendapatan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya. Dari data yang di peroleh dari dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kota Tasikmalaya kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS Versi 16.0, maka hasil perhitungan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :
26
a. Uji Regresi Ganda Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan pajak reklame dan pajak hiburan (variable independent) terhadap penerimaan pajak daerah (variable dependent), maka digunakan alat analisis regresi ganda. Diperoleh persamaan regresi : Y = a + b1(X1) + b2(X2) Hasil perhitungan persamaan regresi ganda dengan menggunakan SPSS 16.0 adalah sebagai berikut : a = 2.159.000 b1 = 3.499 b2 = 9.021 Maka persamaan regresi adalah Y = 2.159.000 + 3.499 (X1) + 9.021 (X2) Berdasarkan persamaan regresi di atas maka didapat nilai koefisien a adalah 2.159.000 artinya jika X1 dan X2 nilainya 0, maka Y nilainya 2.308.000. Sementara diperoleh koefisien regresi X1 sebesar 3.499 artinya jika variabel X2 tetap dan X1 mengalami kenaikan 1%, maka nilai Y akan mengalami kenaikan sebesar 3.499.Sementara diperoleh koefisien regresi X2 sebesar 9.021 artinya jika variabel X1 tetap dan X2 mengalami kenaikan 1%, maka nilai Y akan mengalami kenaikan sebesar 9.021. b. Analisis Koefisien Korelasi Untuk mengetahui besarnya derajat korelasi antara pendapatan pajak reklame dan pajak hiburan dengan penerimaan pajak daerah, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16.0, diketahui nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0.993. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara pajak reklame dan pajak hiburan terhadap penerimaan
27
pajak daerahadalah sebesar 0.993.Nilai tersebut berada diantara 0.80-1.000 yang dapat dilihat pada tabel 3.3 dan angka tersebut menunjukkan terjadinya korelasi sangat kuat. c. Analisis Koefisien Determinasi Untuk mengetahui berapa pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah, maka rumus yang digunakan adalah: Kd = r2 x 100%
Pengaruh Besarnya Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan koefisien determinasi untuk nilai r secara parsial yaitu pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya. Dari hasil pengolahan SPSS diketahui koefisien korelasi parsial untuk pajak reklame (
) terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar
0.978 sedangkan diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,956 atau sebesar 95,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh fakor lain yang tidak diteliti, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian gol C, dan pajak parkir. Untuk pengujian signifikansi dilakukan dengan uji t, diperoleh nilai diperoleh nilai
(9.271 2.776)
sebesar 2.776. Karena
sebesar 9.271, sedangkan , atau dengan melihat
nilai Sig sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan terima Ha, berarti pendapatan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil tersebut dikarenakan pendapatan pajak reklame mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya. Dari hasil pengolahan SPSS diketahui koefisien korelasi parsial untuk pajak hiburan (
)
terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0.884, dan diperoleh koefisien determinasi
28
sebesar 0,781 atau sebesar 78,1%. Untuk pengujian signifikansi dilakukan dengan uji t, diperoleh nilai
sebesar 3.788, sedangkan diperoleh nilai
> 2.776)
sebesar 2.776. Karena
(3.788
, atau dengan melihat nilai Sig sebesar 0,019 yang lebih kecil dari 0,05 maka Ho
ditolak dan terima Ha, berarti pendapatan pajak hiburan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil tersebut dikarenakan pendapatan pajak hiburan mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya.
Simpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Besarnya Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2014 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Terdapat pengaruh sugnifikan antara Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak daerah Kota Tasikmalaya. 2. Terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya.
DAFTAR PUSTAKA Asmy Asmuri. 2006. Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakatra: Universitas Islam Indonesia. Mardiasmo. 2002. AkuntansiSektorPemerintahan. Yogyakarta.PenerbitAndi. _________. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Marihot Siahaan. 2005. Pajak Daerah danRetribusi Daerah.Jakarta :Erlangga.
29
Merdiyusna 2008 dengan judul : Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Daerah Kota Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
Pajak
Mohammad. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004. Fatwa Pengarahan Lokasi. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2003. Penyelenggaraan Pajak Reklame. Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003. Pajak Reklame. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2003. Pajak Hiburan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001. Objek, Subjek dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 06 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Walikota Tasikmalaya No 22 Tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Tasikmalaya Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 13 Tahun 2006 tentang pola penyebaran dan titik reklame Peraturan Walikota Tasikmalaya No 16 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 04 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Reklame. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 22 Tahun 2005. Juklak Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame. Santoso Brotodiharjo. 2003. Ilmu Hukum Pajak. Bandung : Refika Aditama. Rendra Putra. 2006. Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung:UniversitasWidyatama.
30
Sugianto. 2006. Pajak dan Retribusi Daerah.Jakarta :CakraBuana. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Bandung : ALFABETA. _______. 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung ALFABETA. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pemerintahan Daerah.Edisi Pertama. Yogyakarta: PT Andi. Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009. Pengganti Undang-undang RI No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004. Perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang RI No. 34 Tahun 2000. Pengganti Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
31
