PENGANTAR WORKSHOP PEMUTAKHIRAN, VALIDASI DAN EVALUASI DATA SIMLUHKP TAHAP I TAHUN 2015
BPPP Banyuwangi, 4 Februari 2015 PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015
(Pasal 9 ayat 1-3)
• UU NO. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
badan penyuluhan pada tingkat pusat Tugas
• menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
• menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;
• melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan; • melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan • melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.
IMPLEMENTASI SISTEM PENYULUHAN (UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)
S A T U
KELEMBAGAAN KETENAGAAN
PEMERINTAH Kelompok Perikanan
PENYELENGGARAAN
K E S A T U A N
SARANA & PRASARANA PEMBIAYAAN PEMBINAAN & PENGAWASAN
Sinkronisasi dan Validasi Data Pokdakan, KUB, Poklahsar, KUGAR dan Pokmaswas
PERAN STRATEGIS SIMLUH KP 1. Data base online sistem penyuluhan KP (kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan serta pengendalian dan pembinaan penyuluhan KP) milik bersama Pusat dan daerah memudahkan akses data secara realtime 2. Bahan perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan KP. SIMLUHKP telah dimanfaatkan oleh pejabat KKP, Bakorluh/dinas KP Provinsi, bapeluh/dinas KP kab/kota dan penyuluh perikanan dan stakeholder KP sebagai salah satu refensi utama data sistem penyuluhan KP 3. Menginformasi capaian kinerja output dan outcome kegiatan penyuluhan secara realtime
TOPOLOGI JARINGAN SIMLUH KP
KERAGAAN PETUGAS SIMLUHKP PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA SERTA UPT KKP NO
1
2 3 4
PETUGAS SIMLUH KP PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA
KEIKUTSERTAAN DALAM JUMLAH BIMTEK/SOSIALISASI (ORG) OLEH PUSAT ATAU PROVINSI (ORG)
PUSAT : Sistem analisis Programmer Admin SIMLUHKP DAERAH : Admin PROVINSI Admin KABUPATEN/KOTA Admin UPT lingkup KKP
33 290 51
Jumlah
372
1 1 1 33 290*) 51
Keterangan : Tahun 2013 : Provinsi Jateng dan Jatim Tahun 2014 : Provinsi Jambi, Jateng, Sulsel, Kalsel dan Gorontalo selenggakan updating dan validasi data bersama petugas SIMLUHKP kab/kota dengan dukungan anggaran APBD Provinsi
PETA SEBARAN PETUGAS OPERATOR SIMLUH KP PROVINSI, KAB/KOTA DAN UPT KKP SUMUT 1 Org 4 Org 1 Org
RIAU 1 Org 5 Org KALBAR 1 Org 13 Org 2 Org
KEPRI 1 Org 2 Org 1 Org
ACEH 1 Org 5 Org 1 Org
GORONTALO 1 Org 3 Org
SULUT 1 Org 15 Org 1 Org
KALTIM 1 Org 5 Org
PABAR 1 Org
BABEL 1 Org 6 Org 1 Org
MALUT 1 Org
SULTENG 1 Org 8 Org KALTENG 1 Org 7 Org
SUMBAR 1 Org 8 Org 2 Org
SULBAR 1 Org 5 Org
SUMSEL 1 Org 12 Org
JAMBI 1 Org 7 Org 3 Org
KALSEL 1 Org 13 Org BENGKULU 1 Org 8 Org
SULTRA 1 Org 4 Org
BALI 1 Org 9 Org 1 Org NTB 1 Org 10 Org
LAMPUNG 1 Org 10 Org 3 Org
BANTEN 1 Org 7 Org 1 Org
MALUKU 1 Org 6 Org 1 Org
PAPUA 1 Org 4 Org
SULSEL 1 Org 13 Org GARA TIMUR
DKI JAKARTA 1 Org 3 Org 5 Org
JABAR 1 Org 23 Org 7 Org
JATENG 1 Org 35 Org 6 Org
DIY 1 Org 5 Org
JATIM 1 Org 24 Org 2 Org
NTT 1 Org 6 Org
Keterangan
Petugas SIMLUH Provinsi (33 Org) Petugas SIMLUH Kab/Kota (290 Org) Petugas SIMLUH UPT KKP (51 Org)
KERAGAAN DATA PENYULUH DAN KELOMPOK PERIKANAN 510 500 490
480
Axis Title
470 460 450 440
430 420 410 400
Penyuluh perikanan
Kelompok perikanan
Total kab/kota
497
497
Jumlah kab/kota yg terdata penyuluh dan kelompok
458
438
Keterangan : (SIMLUHKP, 4 Februari 2015) 1. Jumlah penyuluh perikanan yang terdata : 12.998 orang 2. Jumlah kelompok perikanan yang terdata : 52.779 kelompok
KERAGAAN KELOMPOK PERIKANAN YANG SUDAH TERDATA DALAM SIMLUHKP
Keterangan : SIMLUHKP, 4 Februari 2015 Jumlah kelompok perikanan yang terdata : 52.779 kelompok
HAMBATAN EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM OPERASIONAL SIMLUHKP NO
HAMBATAN
SIMLUHKP
1
EKSTERNAL
1. Belum seluruhnya provinsi mengkoordinasikan pemutakhiran data kepada petugas SIMLUHKP kab/kota 2. Belum seluruh kab/kota mempunyai petugas SIMLUHKP 3. Belum semua data kelompok perikanan terinput dalam SIMLUHKP 4. Belum seluruh petugas SIMLLUHKP mengikuti workshop/bimtek pemutakhiran data SIMLUHKP 5. Kemudahan akses internet setiap daerah bervariasi
2
INTERNAL
1. Dukungan honorarium baru 3 kali setahun untuk petugas SIMLUHKP di 33 provinsi, di 288 kab/kota 2. Dukungan sarana untuk petugas kab/kota belum ada (dimasukan dalam menu Dekon 2015 dan DAK 2015)
HARAPAN DALAM PERTEMUAN WORSKHOP PEMUTAKHIRAN, VALIDASI DAN EVALUASI DATA SIMLUHKP 1. Data kelembagaan penyuluhan pemerintah dan UPT KKP (nomenklatur lembaga, alamat, nama pimpinan) lengkap dan benar 2. Data penyuluh perikanan (profil, data diklat) dari masingmasing kab/kota dan UPT lengkap dan benar 3. Data kelompok perikanan terdata dengan benar 4. Data sarana dan prasarana penyuluhan terdata dengan benar
5. Data materi penyuluhan yang ada terdata dengan lengkap 6. Tersosialisasikan TI untuk mendukung kinerja kepenyuluhan KP (Web, Cyber extension KP, SMSGATEWAY), Skype dan media sosial (Twitter) untuk komunikasi pesan-pesan pembangunan KP.
