PENGAJUAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENGAJUAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling cepat 1 (satu) tahun semenjak melaksanakan tugas, dan paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. BERKAS PENGAJUAN 1. Surat pengantar dari Ketua Pengadilan, yang dilampiri : a. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil b. fotocopy ijazah yang dijadikan dasar pengankatan Calon Pegawai Negeri Sipil c. fotocopy Surat Tanda Lulus Pra Jabatan d. fotocopy hasil Test Kesehatan e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas f. fotocopy Akta Nikah bagi yang sudah berkeluarga g. fotocopy Akta Kelahiran anak yang menjadi tanggungan h. fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) satu tahun terakhir i. blangko isian Daftar Riwayat Hidup masing-masing rangkap 3 (tiga) dan lampiran yang berupa fotocopy harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 2. Usulan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu 2 (dua) tahun menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

PENGAJUAN PENERBITAN KARTU ASKES A. KARTU ASKES BARU BERKAS PENGAJUAN 1. Mengisi data induk daftar isian registrasi peserta askes, kemudian dilampiri : a. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil c. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir d. fotocopy daftar gaji terakhir e. fotocopy akte nikah f. fotocopy akte kelahiran anak, disertai putusan pengadilan untuk anak angkat g. surat keterangan kuliah untuk anak usia lebih dari 21 tahun h. fotocopy KTP i. pas photo terbaru berwarna ukuran 3X3 masing-masing anggota keluarga, kecuali untuk anak balita

masing-masing dalam rangkap 1 (satu) dan lampiran yang berupa fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 2. Pengajuan penerbitan kartu Askes baru sebaiknya dilakukan secepatnya setelah Calon Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya.

B. PENGGANTIAN KARTU ASKES Apabila kartu Askes hilang, rusak, atau masih dalam bentuk kartu lama dapat diajukan penggantian. BERKAS PENGAJUAN Mengisi data induk daftar isian registrasi peserta askes, kemudian dilampiri : a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kartu yang hilang b. kartu askes rusak / kartu askes lama c. fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil d. fotocopy surat keputusan Pegawai Negeri Sipil e. fotocopy surat keputusan kepangkatan terakhir f. fotocopy daftar gaji terakhir masing-masing dalam rangkap 1 (satu) dan lampiran yang berupa fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

PENGAJUAN PENERBITAN KARTU PEGAWAI BERKAS PENGAJUAN 1. Surat pengantar dari Ketua Pengadilan, yang dilampiri : a. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil b. fotocopy surat keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil c. fotocopy Berita Acara Sumpah Pegawai Negeri Sipil d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas e. pas photo hitam putih ukuran 3X3 masing-masing rangkap 3 (tiga) dan lampiran yang berupa fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 2. Pengajuan

Kartu

Pegawai

diajukan

secepatnya

setelah

surat

keputusan

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil diterima dan yang bersangkutan telah diambil sumpahnya.

PENGAJUAN PENERBITAN KARTU ISTERI / SUAMI BERKAS PENGAJUAN 1. Surat pengantar dari Ketua Pengadilan, yang dilampiri : a. blangko isian laporan perkawinan pertama b. pas photo hitam putih isteri/suami ukuran 3X3 c. fotocopy akta nikah d. fotocopy surat keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil e. fotocopy surat keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil masing-masing rangkap 3 (tiga) dan lampiran yang berupa fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

PENGAJUAN PENERBITAN KARTU TASPEN BERKAS PENGAJUAN 1. Surat pengantar dari Ketua Pengadilan, yang dilampiri : a. fotocopy surat keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil b. fotocopy surat keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil c. fotolegalisir copy Kartu Pegawai d. fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas e. blangko isian model DK dari Taspen f. fotocopy slip gaji terakhir masing-masing rangkap 3 (tiga) dan lampiran yang berupa fotocopy harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 2. Pengajuan Kartu TASPEN sebaiknya diajukan secepatnya setelah mempunyai Kartu Pegawai

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT A. KENAIKAN PANGKAT HAKIM BERKAS PENGAJUAN 1. Surat pengantar dari Ketua Pengadilan, yang dilampiri : a. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil c. fotocopy surat keputusan kepangkatan terakhir d. fotocopy surat keputusan jabatan terakhir

e. fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Hakim bagi Hakim yang tidak menduduki jabatan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan f. fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Ketua / Wakil Ketua bagi Hakim yang menduduki jabatan tersebut g. fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di Pengadilan Negeri dimana usulan kenaikan pangkat dibuat h. Surat Pernyataan Menduduki jabatan terakhir i. fotocopy Kartu Pegawai j. fotocopy surat keputusan konversi Nomor Induk Pegawai k. fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir l. Surat Keterangan tidak menjalani hukuman disiplin m. blangko isian daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup masing-masing rangkap 5 (lima) dan lampiran yang berupa fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 2. Usulan kenaikan pangkat Hakim diajukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya pangkat yang baru (contoh Kenaikan pangkat TMT 1 Oktober, berkas usulan diajukan pada tanggal 1 April).

B. KENAIKAN PANGKAT REGULER PNS BERKAS PENGAJUAN 1. Surat pengantar dari Ketua Pengadilan, yang dilampiri : a. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil b. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil c. fotocopy surat keputusan kepangkatan terakhir d. fotocopy surat keputusan jabatan terakhir bagi Pejabat Struktural, Panitera, dan Jurusita e. fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Struktural dan Panitera f. fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di Pengadilan Negeri dimana usulan kenaikan pangkat dibuat bagi Pejabat Struktural, Panitera, dan Jurusita g. Surat Pernyataan Menduduki jabatan terakhir bagi Pejabat Struktural, Panitera dan Jurusita h. fotocopy Kartu Pegawai i. fotocopy surat keputusan konversi Nomor Induk Pegawai j. fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir k. Surat Keterangan tidak menjalani hukuman disiplin l. blangko isian daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup

m. fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk. I bagi PNS pangkat Pengatur Tk. I (II/d) yang akan naik pangkat Penata Muda (III/a) (PNS pangkat Pengatur Tk. I (II/d) yang telah lulus dan mempunyai ijazah Sarjana (S1) tidak perlu melampikan fotocopy Surat tanda Lulus Ujian Dinas, cukup melampirakan fotocopy ijazahnya sarjananya tersebut) n. fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk. II bagi PNS pangkat Penata Tk. I (III/d) yang akan naik pangkat Penata Muda (IV/a) (PNS pangkat Penata Tk. I (III/d) yang telah lulus dan mempunyai ijazah Pasca Sarjana (S2) tidak perlu melampikan fotocopy Surat tanda Lulus Ujian Dinas, cukup melampirakan fotocopy ijazahnya sarjananya tersebut) masing-masing rangkap 5 (lima) dan lampiran yang berupa fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 2. Usulan kenaikan pangkat Hakim diajukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya pangkat yang baru (contoh Kenaikan pangkat TMT 1 Oktober, berkas usulan diajukan pada tanggal 1 April.

C. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 disebutkan beberapa kriteria untuk kenaikan pangkat pilihan PNS, tetapi disini akan hanya akan disebutkan beberapa yang sering / umum diajukan di Pengadilan. 1. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah : a. SLTP dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c b. SLTA atau Diploma 1 sederajat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I (I/d) ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) c. Akademi atau Diploma 3 sederajat dan masing berpangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b) ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) d. Sarjana (S1) atau sederajat dan masing berpangkat Pengatur Tk. I (II/d) ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) e. Pasca Sarjana (S2) atau sederajat dan masih berpangkat Penata Muda (III/a) ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) f. Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b) ke bawah dapat dinaikkan pangkatnnya menjadi Penata (III/c) Dalam hal ini PNS tersebut harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 2. Kenaikan pangkat pilihan karena menduduki jabatan fungsional atau struktural tertentu 3. Kenaikan pangkat pilihan karena menduduki jabatan fungsional yang

PENGAJUAN PENSIUN A. PENSIUN KARENA TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yaitu :  65 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim  60 tahun bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, dan  56 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan selain tersebut di atas. BERKAS PENGAJUAN 4. Surat pengajuan pensiun dari yang bersangkutan 5. Surat pengantar dari Ketua Pengadilan yang dilampiri : a. blangko isian Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) b. blangko isian Daftar Susunan Keluarga yang dilegalisir camat diamana yang bersangkutan tinggal c. blangko isian Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Pertama ke PT. TASPEN (Persero) d. surat keterangan Penerimaan Uang e. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil f. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil g. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir h. fotocopy surat Keputusan Jabatan terakhir (bagi Hakim, pejabat struktural dan Panitera) i. fotocopy Kartu Pegawai j. fotosopy surat keputusan konversi Nomor Induk Pegawai k. fotocopy surat keputusan gaji pokok terakhir (KGB terakhir); l. fotocopy akta nikah m. fotocopy legalisir Kartu Keluarga dan KTP n. fotocopy legalisir Akte Kelahiran Anak yang menjadi tanggungan setelah pensiun; o. fotocopy legalisir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir p. surat keterangan sedang tidak menjalani hukuman disiplin q. pas photo ukuran 4X6

masing-masing rangkap 5 (lima) dan lampiran yang berupa fotocopy harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 6. Berkas pensiun diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun.

B PENSIUN KARENA MENINGGAL DUNIA (PENSIUN JANDA/DUDA) BERKAS PENGAJUAN 1. Surat pengajuan pensiun dari janda/ duda PNS yang meninggal 2. Surat pengantar dari Ketua Pengadilan yang dilampiri : a. blangko isian Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) b. blangko isian Daftar Susunan Keluarga yang dilegalisir camat diamana yang bersangkutan tinggal c. blangko isian Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Pertama ke PT. TASPEN (Persero) d. surat keterangan Penerimaan Uang e. surat keterangan kematian f. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil g. fotocopy surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil h. fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir i. fotocopy surat Keputusan Jabatan terakhir (bagi Hakim, pejabat struktural dan Panitera) j. fotocopy Kartu Pegawai k. fotosopy surat keputusan konversi Nomor Induk Pegawai l. fotocopy surat keputusan gaji pokok terakhir (KGB terakhir); m. fotocopy akta nikah n. fotocopy legalisir Kartu Keluarga dan KTP o. fotocopy legalisir Akte Kelahiran Anak yang menjadi tanggungan setelah pensiun; p. fotocopy legalisir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir q. surat keterangan sedang tidak menjalani hukuman disiplin r. pas photo janda/duda PNS yang meninggal dunia ukuran 4X6 masing-masing rangkap 5 (lima) dan lampiran yang berupa fotocopy harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 3. Berkas pensiun diajukan secapatnya setelah PNS meninggal dunia.

D. PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan pensiun atas permintaan sendiri dengan syarat sebagai berikut :

 Telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;  Telah berusia 50 tahun;  Memiliki masa kerja minimal 20 tahun Adapun kelengkapan berkas pengajuannya adalah sebagai sama dengan pengajuan pensiun yang memasuki batas usia pensiun;

PENGAJUAN CUTI Cuti Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti diluar Tanggungan Negara.

A. CUTI TAHUNAN 1. Pegawai NegeriSipil yang telah bekerja sekarang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerusberhak atas cuti tahunan 2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dipotong cuti bersama 3. Cuti tahunan tidakdapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. 4. Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti 5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yangberwenang memberikan cuti

B. CUTI BESAR 1. Pegawai NegeriSipil yang telah bekerjasekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan 2. Pegawai NegeriSipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan 3. Untuk mendapatkan cutibesar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan

permintaan

secaratertulis

kepada

pejabat

yang

berwenang

memberikan cuti 4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti 5. Cuti besardapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan ibadah agama

C. CUTI SAKIT 1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit

2. Pegawai NegeriSipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya 3. Pegawai NegeriSipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter 4. Pegawai NegeriSipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) Hari berhak cuti sakit dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti denganmelampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan 5. Cuti sakit tersebut dalam nomor 4 (empat) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun 6. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandung berhak atas cuti sakit untuk palinglama 1 1/2 (satu setengah) bulan 7. Untuk mendapatkan cuti sakit tersebut dalam nomor 6 (enam) Pegawai Negeri Sipil wanita yangbersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yangberwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan

D. CUTI BERSALIN 1. Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhakatas cuti bersalin 2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara 3. Lamanya cuti-cutibersalin tersebut dalam 1 dan 2 adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan 4. Untuk

mendapatkan

cuti

bersalin

Pegawai

Negeri

Sipil

wanita

yang

bersangkutan mengajukan permintaansecara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti 5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yangberwenang memberikan cuti

E. CUTI KARENA ALASAN PENTING Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena : a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia b. salah seorang anggotakeluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu c. melangsungkan perkawinan yang pertama d. dan alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

F. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA a. Kepada Pegawai NegeriSipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapatdiberikan cuti di luar tanggungan Negara b. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan - paling lama3 (tiga) tahun c. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya d. Cuti di luar tanggungan Negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan anak yang ke-empat dan seterusnya. e. Cuti di luar tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara f. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara g. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja