PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OLEH P2K3 UNTUK MEMINIMALKAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA BETON MEDAN TAHUN 2008

1

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OLEH P2K3 UNTUK MEMINIMALKAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA BETON MEDAN TAHUN 2008 SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh

RAHIMAH AZMI D NIM 021000012

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

2 ABSTRACT IMPLEMENTATION OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS AND HEALTH BY OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COMMITTEE TO MINIMIZE WORKPLACE ACCIDENTS IN THE COMPANY WIJAYA KARYA BETON CONCRETE PRODUCTS FACTORY TOWN MEDAN YEAR 2008 This research aims to known about the application of the image management system of safety and health work to minimize workplace accidents in the company Wijaya Karya Beton years 1999-2008 based on the mannual implementation of the system management safety and health PERMENAKER NO.05/MEN/1996 attachment 1, with the type of descriptive research . Research is done with describe the document safety management systems and health in 1999-2008. sample is 16 person Occupational Safety and Health Committee staff in the company Wijaya Karya Beton From the results of the research is that the company has started building the commitment and the policy of safety and health is based on the hazard identification and risk assessment, and also the implementation of safety management systems and work with good health since 1999, as well as measurement and evaluation and re-review by management. In the year 2008 Company Wijaya Karya Beton has implemented 97% criteria of safety management system and health. To improve the implementation of safety management systems and health in order to provide maximum results, disseminating information about the required system management safety and health to all labor and supervision carried out by the management to the implementation of the management system of safety and health work in the company.

Keywords : Safety Management Systems and Health, Occupational Safety and Health Committee

Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

3

ABSTRAK PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OLEH P2K3 UNTUK MEMINIMALKAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA BETON MEDAN TAHUN 2008 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan SMK3 dalam upaya meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya Beton tahun 1999 – 2008 berdasarkan Pedoman Penerapan SMK3 Lampiran 1 PERMENAKER No. 05/MEN/1996, dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dokumen SMK3 sejak tahun 1999 – 2008. Sampel adalah 16 orang petugas P2K3 di PT Wijaya Karya Beton Medan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perusahaan telah mulai membangun komitmen dan kebijakan K3 yang berdasarkan pada identifikasi bahaya dan penilaian resiko, serta melakukan penerapan SMK3 dengan baik sejak tahun 1999, begitu juga dengan pengukuran dan evaluasi serta tinjauan ulang oleh pihak manajemen. Tahun ini PT WIKA BETON menerapkan 97 % kriteria audit SMK3. Untuk meningkatkan pelaksanaan SMK3 agar memberikan hasil maksimal perlu sosialisasi berbagai informasi tentang SMK3 pada seluruh tenaga kerja dan dilakukan pengawasan oleh pihak manajemen atas pelaksanaan SMK3 di perusahaan.

Kata Kunci

: SMK3, P2K3.


4

RIWAYAT HIDUP

Nama

: Rahimah Azmi Dalimunthe

Tempat / Tanggal Lahir

: Medan / 11 Maret 1985

Agama

: Islam

Status Perkawinan

: Belum Kawin

Alamat

: Jl. Damar Laut V No. 175 Perumnas Bagelen, Tebing Tinggi.

Riwayat Pendidikan

:

1. 1990 – 1996 : SD Negeri No. 166322 Tebing Tinggi, lulus tahun 1996 2. 1996 – 1999 : SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, lulus tahun 1999 3. 1999 – 2002 : SMU Negeri 1 Tebing Tinggi, lulus tahun 2002 4. 2002 – 2009 : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara


5

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang luar biasa dan begitu melimpah sehingga skripsi ini dengan judul “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008”. Selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara sampai kepada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan do’a, dorongan, bantuan, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada: 1. Ibu dr. Ria Masniari Lubis, M.Si, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Dra. Lina Tarigan, Apt, M.S sebagai Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II serta Dosen Penguji I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


6 3. Bapak dr. Muhammad Makmur Sinaga, M.S. sebagai Dosen Pembimbing I dan juga Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak sumbangan pikiran dalam proses membimbing dan memberikan arahan selama proses penulisan skripsi ini.

4. Ibu dr. Halinda Sari Lubis, M.KKK. sebagai Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 5. Ibu Ir. Kalsum, M.Kes sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis. 6. Seluruh Dosen dan staf pegawai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan. 7. Bapak Manajer PT Wijaya Karya Beton Sumatera Utara dan Bapak Kepala Seksi Teknik dan Mutu yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan research pada PT Wijaya Karya Beton Sumatera Utara 8. Bapak Muharyanto, Bapak Muchtar, Bapak Saidi serta Seluruh staf dan pegawai PT Wijaya Karya Beton Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama melakukan research dan memberikan data-data yang sangat penulis butuhkan. 9. Teristimewa orang tua tercinta Abdul Rohim Dalimunthe, S.P & Fathimah Tanjung, S.PdI yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, dukungan dan semangat kepada penulis baik secara moril dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

7 10. Kepada Nenek dan Abo serta Adik-Adik yang sangat penulis sayangi, Lia Sabrina Dalimuthe, S.E, Solly Amri Dalimunthe, Mhd. Akbar Dalimunthe, Rina Khairani Dalimunthe, Fahmi, Fikri, yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 11. Kepada Mas Budi Aswin, yang telah memberikan waktu, semangat, dukungan baik moril dan materil dan kasihnya selalu penulis rasakan hingga kini. 12. Kepada sahabat tersayang, Nita dan Tia yang selalu ada dalam suka ataupun duka. 13. Teman-teman stambuk ’02, Indah, Ira, Lince dan lainnya serta adik dan kakak stambuk yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penyajiannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan,

Januari 2009

Penulis


8

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ......................................................................................... ................

i

RIWAYAT HIDUP............................................................................................. ii

KATA PENGANTAR......................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................. vi DAFTAR TABEL ..........................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………….. xi BAB I

PENDAHULUAN............................................................................

1

1.1 Latar Belakang ...................................................................................

1

1.2 Perumusan Masalah ...........................................................................

8

1.3 Tujuan Penelitian ...............................................................................

8

1.3.1 Tujuan Umum ......................................................................

8

1.3.2 Tujuan Khusus .....................................................................

8

1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………... 10


9 2.1 Pengertian dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja .................. 10 2.1.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja ...................... 10 2.1.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ............................ 10 2.2 Kecelakaan Kerja ............................................................................... 11 2.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 ) ....... 13 2.3.1 Pelaksanaan Audit SMK3 ..................................................... 16 2.3.2 Pertimbangan Ditetapkannya PERMENAKER No. 05/ MEN/ 1996 ..................................................................................... 18 2.3.3 Manfaat Penerapan SMK3 .................................................... 18 2.3.4 Faktor Penghambat dan Keberhasilan SMK3 ........................ 19 2.3.5 Pedoman Penerapan SMK3 (Lampiran I PERMENAKER No. 05/ MEN/ 1996)............................................................. 20 2.4 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ) ............. 33 2.4.1 Pengertian dan Tujuan P2K3 ................................................ 33 2.4.2 Dasar Hukum Pembentukan, Keanggotaan dan Mekanisme Kerja P2K3 .......................................................................... 34 2.4.3 Pembentukan dan Keanggotaan P2K3 ................................. 35 2.4.4 P2K3 Sebagai Organisasi K3 ................................................ 36 2.5 Kerangka Konsep ............................................................................... 37 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN…………………………………. 38

3.1 Jenis Penelitian .................................................................................. 38 Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

10 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................................. 38 3.2.1 Lokasi Penelitian .................................................................. 38 3.2.2 Waktu Penelitian .................................................................. 38 3.3 Populasi dan Sampel .......................................................................... 38 3.4 Metode Pengumpulan Data ................................................................ 39 3.5 Pengolahan dan Analisa Data ............................................................. 39 3.6 Defenisi Operasional .......................................................................... 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN……………………………………………. 41

4.1 Gambaran Umum PT. Wijaya Karya Beton........................................ 41 4.1.1 Jumlah Tenaga Kerja ............................................................ 42 4.1.2 Hasil dan Proses Produksi .................................................... 43 4.1.3 Waktu Kerja ......................................................................... 45 4.1.4 Struktur Organisasi ............................................................... 46 4.1.5 Trend Kecelakaan Kerja PT WIKA BETON SUMUT .......... 48 4.2 Gambaran Penerapan SMK3 di PT Wijaya Karya Beton Sumatera Utara.................................................................................................. 48 4.2.1 Komitmen dan Kebijakan ..................................................... 51 4.2.2 Perencanaan ......................................................................... 54 4.2.3 Penerapan ............................................................................. 56 4.2.4 Pengukuran dan Evaluasi...................................................... 68 Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

11 4.2.5 Tinjauan Ulang ..................................................................... 77 4.3 Gambaran Hasil Penelitian dengan Kuesioner di PT WIKA BETON SUMUT .......................................................................................................... 78 4.3.1 Umur .................................................................................... 78 4.3.2 Tingkat Pendidikan .............................................................. 79 4.3.3 Masa kerja ............................................................................ 79 4.3.4 Pelaksanaan SMK3 Menurut responden ............................... 79 BAB V

PEMBAHASAN…………………………………………………… 81

5.1 Penerapan SMK3 di PT WIKA BETON SUMUT .............................. 81 5.2 Hasil Penelitian dengan kuesioner ...................................................... 91 5.2.1 Pelaksanaan SMK3 .............................................................. 91 5.2.2 Pelaksanaan Komitmen dan Kebijakan K3 ........................... 91 5.2.3 Pelaksanaan Perencanaan SMK3 .......................................... 92 5.2.4 Pelaksanaan Penerapan SMK3 ............................................. 93 5.2.5 Pelaksanaan Pengukuran dan evaluasi .................................. 93 5.2.6 Pelaksanaan Tinjauan Ulang ................................................. 94 BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………. 97

6.1 Kesimpulan........................................................................................ 97 6.2 Saran.................................................................................................. 99 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

12

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1

Trend Kecelakaan Kerja PPB SUMUT Tahun 1999 – 2008......

Tabel 4.2

Analisa Kesehatan Tahun 2008, Persentase Penyakit Akibat Kerja ........................................................................................

Tabel 4.3

74

Contoh Rencana Tindakan Perbaikan (RTP) PPB SUMUT Tahun 2008 .............................................................................

Tabel 4.5

70

Hasil Perolehan Audit SMK3 PT. WIKA BETON PPB SUMUT ...................................................................................

Tabel 4.4

48

75

Hasil Pemeriksaan Audiometri Tenaga Kerja di PT WIKA BETON SUMUT Tahun 2008 ..................................................

76


13 Tabel 4.6

Distribusi Responden Berdasarkan Umur di PT WIKA BETON SUMUT Tahun 2008 ................................................................

Tabel 4.7

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di PT WIKA BETON SUMUT Tahun 2008 .......................................

Tabel 4.8

79

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja di PT WIKA BETON SUMUT Tahun 2008 ..................................................

Tabel 4.9

78

79

Distribusi Responden Berdasarkan Pelaksanaan Perencanaan di PT WIKA BETON SUMUT Tahun 2008 .............................

80

Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Pelaksanaan Tinjauan Ulang di PT WIKA BETON SUMUT tahun 2008 ....................

80

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Wijaya Karya Beton ............................

47

Gambar 4.2 Struktur Organisasi P2K3 PT. Wijaya Karya Beton Sumatera Utara ........................................................................................

49

Gambar 4.3 Jalur Komunikasi dan Tindakan Bila Terjadi Kebakaran di PT WIKA BETON.........................................................................

67

Gambar 4.4 Prosedur Penanganan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi ..................

72

Gambar 4.5 Grafik Pencapaian Nilai Audit SMK3 PT WIKA BETON Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

14 SUMUT 1999-2008..................................................................

74

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional dewasa ini berjalan seiring dengan perkembangan industri yang pesat dan mandiri dalam rangka mewujudkan era industrialisasi yang ditandai dengan mekanisme, elektrifikasi, dan modernisasi. Dengan demikian maka terjadi peningkatan penggunaan mesin-mesin, pesawatpesawat, instalasi-instalasi modern dan berteknologi tinggi serta bahan berbahaya. Hal Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

15 tersebut disamping memberikan kemudahan proses produksi dapat pula menambah jumlah dan ragam bahaya di tempat kerja. Selain itu akan terjadi pula lingkungan kerja yang kurang memenuhi syarat, proses dan sifat pekerjaan yang berbahaya, serta peningkatan intensitas kerja operasional tenaga kerja. Masalah tersebut akan sangat mempengaruhi dan mendorong peningkatan jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja. (Depnaker RI, 1991) Di dalam

pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-

ketentuan pokok mengenai tenaga kerja disebutkan bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. (Zulmiar Yanri, 2005) Sejalan dengan Undang-Undang tersebut diatas, sejak januari 1970 telah berlaku UU No. 1/ 1970 tentang keselamatan kerja yang mengamanatkan agar setiap tenaga kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya, setiap sumber produksi dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien serta terhindar dari peledakan, kerusakan proses produksi, kebakaran, penyakit akibat kerja yang pada gilirannya dapat tercipta tenaga kerja yang sehat, produktif serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh. (Zulmiar Yanri, 2005) Untuk dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi yang tinggi, sangat tergantung kepada sistem manajemen yang diterapkan dan kualitas pekerja yang Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

16 digunakan. Kualitas pekerja mempunyai korelasi yang erat dengan kecelakaan kerja sedangkan kecelakaan kerja erat kaitannya dengan produktifitas. Data dari International Labour Organization ( ILO, 2000 ) menunjukkan bahwa setiap tahun diperkirakan paling sedikit terjadi 1,1 juta kematian karena penyakit atau kecelakaan akibat kerja. Dari angka tersebut 300.000 kematian merupakan akibat 250 juta kecelakaan yang terjadi dalam industri di seluruh dunia. (www.perdoki.or.id ) Berdasarkan data kecelakaan kerja PT. Jamsostek, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 103.804 kasus. Tahun 2003 sebanyak 105.846 kasus. Tahun 2004 sebanyak 95.418 kasus. Tahun 2005 terjadi 99.023 kasus, Tahun 2006 terjadi 95.624 kasus sedangkan tahun 2007 terjadi 81.852 kasus kecelakaan kerja. ( www.jamsostek.co.id ) Berdasarkan data PT Jamsostek wilayah I, jumlah kasus kecelakaan kerja di Sumatera Utara tahun 2006 adalah 11.414 kasus, 132 orang diantaranya meninggal dunia. Pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 9.349 kasus, dimana 116 orang meninggal dunia. Sedangkan pada tahun 2008 sampai bulan Juni terjadi 4.551 kasus kecelakaan kerja, 66 diantaranya meninggal dunia. Kepala kantor wilayah I PT. Jamsostek juga mengungkapkan bahwa setiap harinya di sumatera utara terjadi 39 kasus kecelakaan kerja dimana 5 orang diantaranya meninggal dunia. (Laporan tahunan PT. Jamsostek Wilayah I tahun 2006, 2007, 2008) Keseluruhan data diatas menempatkan Indonesia ke posisi 26 dari 27 negara dalam hal keselamatan kerja dan jauh tertinggal dari Negara asia tenggara lainnya, Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

17 dimana yang menempati urutan pertama adalah Singapura, disusul Malaysia, Thailand dan Filipina. (www.ronawajah.wordpress.com) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 ) mendapat perhatian yang sangat penting dewasa ini karena masih tingginya angka kecelakaan kerja. SMK3 bertujuan menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. (Sastro Hadiwiryo, 2002) Pengelolaan K3 dalam pendekatan modern mulai lebih maju dengan diperhatikan dan diikutkannya K3 sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Hal ini mulai disadari karena dari data kecelakaan yang terjadi juga mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Dengan memperhatikan banyaknya resiko yang diperoleh perusahaan maka mulailah diterapkan manajemen resiko yang telah menerapkan pola preventif terhadap kecelakaan yang akan terjadi. Manajemen resiko menuntut tidak hanya keterlibatan pihak manajemen tetapi juga komitmen manajemen dan seluruh pihak yang terkait. (Rudiyanto, 2003) ILO ( International Labour Organization ) menilai penerapan SMK3 di Indonesia kurang memuaskan, dipaparkan bahwa dari sekitar 15.043 perusahaan skala besar, hanya sekitar 317 perusahaan (2,1 %) yang menerapkan SMK3. Itu berarti meskipun Indonesia


18 sudah menerapkannya, tetapi masih perlu memperbaiki penerapan SMK3 itu. (Junita, 2005) Dari hasil penelitian Junita (2005) diperoleh bahwa secara umum persepsi tenaga kerja terhadap SMK3 kurang baik oleh sebab itu perlu dilaksanakan sosialisasi untuk menginformasikan berbagai hal tentang K3, serta perlu dibuat pelatihan tentang SMK3 secara kontiniu dan harus dipastikan bahwa tenaga kerja dapat mengerti dengan baik materi pelatihan tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya sangat diperlukan pengawasan dan pemantauan pihak manajemen perusahaan dalam pelaksanaan SMK3 di tempat kerja. Subroto (2002) dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa umumnya penerapan SMK3 secara optimal dilakukan oleh perusahaan saat akan di audit saja dan setelah di audit penerapan SMK3 mengalami kemunduran yang cukup berarti, bahkan rekomendasi upaya perbaikan yang disarankan tim audit diabaikan. Ia juga mengungkapkan bahwa dengan penerapan SMK3 yang lebih baik maka produktifitas yang diperoleh perusahaan akan lebih baik pula, sebaliknya penerapan SMK3 yang buruk maka akan terjadi penurunan produktifitas. Penerapan K3 diperusahaan sesungguhnya merupakan suatu kebutuhan, baik dalam rangka pertimbangan ekonomi ( efisiensi dan safety ), maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah dalam rangka perdagangan bebas ( Free Trade Barrier) yang menuntut kepedulian terhadap sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sertifikasi produk dan sistem manajemen K3. bahkan kini, pengelolaan K3 Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

19 dengan penerapan SMK3 sudah menjadi prasyarat dalam ISO (International Organization Standardization) 9000:2000 dan CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditiation Agency) Social Accountability. (Rudiyanto 2003) Soeripto (1998) mengatakan bahwa kenyataan dilapangan masih banyak pimpinan perusahaan yang melupakan tanggung jawabnya dengan tidak memasukkan K3 kedalam fungsi manajemen. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan bahwa penerapan K3 diperusahaan merupakan pengeluaran kedua ( investasi kedua ) yang tidak memberikan keuntungan secara langsung atau merupakan suatu kerugian belaka. Tanpa disadari dengan tidak menerapkan SMK3 justru dapat memberikan kerugian yang besar baik bagi perusahaan tenaga kerja beserta keluarga dan masyarakat sekitar perusahaan. Mengingat tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 87 UU tersebut mewajibkan setiap perusahaan menerapkan SMK3 sebagai bagian dari Manajemen perusahaan, dan bagi yang tidak menerapkannya akan diberikan sanksi. Selain itu, telah dikeluarkan pula PERMENAKER No. 05/ MEN/ 1996 tentang pedoman penerapan SMK3 dan parameter audit SMK3. PT. Wijaya Karya Beton adalah perusahaan yang meproduksi beton pracetak seperti tiang listrik beton, tiang telepon beton, tiang pancang beton, bantalan jalan rel, bridge girders, PC-U girders, sheet piles yang digunakan dalam proses konstruksi jembatan, gedung, jalan raya serta berbagai infrastruktur lainnya. Perusahaan ini mempekerjakan 299 orang pekerja, dimana 119 orang diantaranya pekerja tetap dan 180 Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

20 orang pekerja harian. Pekerja harian ini bekerja sesuai permintaan barang dan dibawahi oleh mandor harian. Urusan yang menyangkut upah dan jaminan kesehatan serta keselamatan diurus secara terpisah oleh mandor harian. Perusahaan ini termasuk kedalam perusahaan besar dengan tingkat resiko tinggi. Ini terlihat dari proses produksinya yang banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi sehingga menimbulkan potensi bahaya yang cukup banyak. Misalnya saja penggunaan hoyce crane untuk pengangkutan tulangan, produk, atau cetakan produk. Posisi hoyce crane yang berada diatas kepala berpotensi untuk putus dan menimpa pekerja. Begitu pula dengan penggunaan mesin baching untuk pembuatan adukan beton. Operator yang menangani mesin ini bisa terkena cipratan mortar atau tubuh terputar mixer beton. Belum lagi pada proses pengecoran beton yang menimbulkan kebisingan sampai 97 dBA. Juga penggunaan mesin spinning untuk memadatkan beton yang berputar dengan kecepatan putaran 1800 rpm, ditambah lagi dengan penggunaan mesin boiler untukmenghasilkan uap dan genset dengan kapasitas besar. Semua ini menyebabkan PT Wijaya Karya Beton wajib menerapkan SMK3. Tahun 1999 PT Wijaya Karya Beton mulai menerapkan SMK3, dan telah 4 kali melakukan audit SMK3 eksternal, yaitu tahun 1999, 2002, 2005 dan 2008. Dari 4 audit SMK3 yang dilakukan oleh badan audit Sucofindo ini, PT Wijaya Karya mendapat 4 kali sertifikat dan bendera emas. Selain audit SMK3 eksternal, PT Wijaya Karya Beton juga melakukan audit internal setiap 6 bulan sekali bersamaan dengan audit mutu internal (ISO 9001:2000). Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

21 Dari hasil survei awal dan wawancara dengan salah seorang anggota P2K3 di PT. Wijaya Karya Beton diketahui bahwa selama periode penerapan SMK3 di perusahaan ini terjadi kecelakaan kerja pada tahun 1999 sebanyak 12 kasus, tahun 2000 sebanyak 11 kasus, tahun 2001 terjadi 9 kasus, tahun 2002 terjadi 9 kasus, tahun 2003 terjadi 7 kasus, tahun 2004 terjadi 4 kasus, tahun 2005 terjadi 2 kasus, tahun 2006 terjadi 4 kasus, tahun 2007 terjadi 3 kasus dan tahun 2008 sampai bulan Oktober belum terjadi satupun kasus kecelakaan kerja. Jenis kecelakaan kerja yang terjadi sejak tahun 1999 s/d 2007 umumnya adalah kecelakaan kerja ringan yaitu kecelakaan yang menyebabkan luka dan memerlukan perawatan medis sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan tidak lebih dari 1 (satu) hari. Dari data diatas diketahui bahwa angka kecelakaan kerja dari tahun 1999 s/d 2007 rata-rata melebihi sasaran keselamatan dan kesehatan kerja PT Wijaya Karya Beton Sumatera Utara, dimana jumlah kecelakaan kerja ringan yang ditargetkan per pabrik produk beton dalam setahun tidak lebih dari 2 kali kejadian dengan jam kerja hilang sebanyak-banyaknya 16 jam kerja/orang. Namun untuk tahun 2008, belum terjadi satupun kasus dan diharapkan dapat memperoleh Zero Accident. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana gambaran penerapan SMK3 secara umum sejak awal penerapannya di tahun 1999 sampai tahun 2008 sebagai upaya untuk meminimalkan kecelakaan kerja di PT Wijaya Karya Beton Medan.


22

1. 2 Perumusan Masalah Belum diketahuinya bagaimana gambaran penerapan SMK3.yang telah dilakukan di PT Wijaya Karya Beton Medan. 1. 3 Tujuan Penelitian 1. 3. 1 Tujuan Umum Untuk mengetahui gambaran penerapan SMK3 dalam upaya meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya Beton tahun 1999 – 2008.

1.3.2 Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui komitmen dan kebijakan pihak manajemen terhadap SMK3 di PT Wijaya Karya Beton tahun 1999 – 2008. 2. Untuk mengetahui perencanaan SMK3 di PT Wijaya Karya Beton tahun 1999 – 2008. 3. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan program SMK3 di PT Wijaya Karya Beton tahun 1999 – 2008. 4. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengukuran dan evaluasi program SMK3 di PT. Wijaya Karya Beton tahun 1999 – 2008 5. Untuk mengetahui tinjauan ulang terhadap program SMK3 yang telah dilakukan di PT Wijaya Karya Beton tahun 1999 – 2008.


23

1. 4 Manfaat Penelitian 1. Hasil penelitian dapat menjadi masukan kepada pihak pengambil keputusan perusahaan dalam meningkatkan derajat K3 di perusahaan. 2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya di bidang SMK3 3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan.


24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pengertian dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. 1. 1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Secara filosofis, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan pada anusia pada umumnya beserta hasil karya dan budayanya menuju asyarakat adil dan makmur. Ditinjau dari segi keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2. 1. 2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Hakikat dan tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) yaitu bahwa faktor K3 berpengaruh langsung terhadap efektifitas kerja pada tenaga kerja dan juga berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari suatu perusahaan industri, sehingga dengan demikian mempengaruhi tingkat pencapaian produktifitasnya. Karena pada dasarnya tujuan K3 adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

25 sehingga upaya pencapaian produktifitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan industri dapat lebih terjamin. Upaya peningkatan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan pencegahan kecelakaan karena pencegahan kecelakaan merupakan program utama keselamatan kerja di suatu perusahaan. Adapun tujuan dari keselamatan kerja adalah : 1. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional 2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja 3. Sumber produksi terpakai secara aman dan efisien. 2. 2 Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh setiap tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dengan kerugian tidak hanya korban jiwa dan materi bagi pekerja dan pengusaha tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara keseluruhan dan merusak lingkungan yang pada akhirnya berdampak langsung dengan masyarakat sekitar. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan atau disengaja atau direncanakan atau diinginkan yang berkaitan dengan hubungan kerja yakni sebagai akibat pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan yang termasuk dalam perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas. Kecelakaan kerja umumnya diakibatkan oleh berbagai faktor ( penyebab ). Teori tentang penyebab terjadinya kecelakaan kerja antara lain : Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

26 1. Teori Kebetulan Murni ( Pure Chance Theory ) Kecelakaan terjadi atas kehendak Tuhan sehingga tidak ada pola yang jelas dala rangkaian peristiwanya, karena itu kecelakaan kerja terjadi secara kebetulan saja. 2. Teori Kecenderungan Belaka ( Accident Prone Theory ) Pada pekerja tertentu lebih sering tertimpa kecelakaan karena sifat-sifat pribadinya yang memang cenderung untuk mengalami kecelakaan. 3. Teori Tiga Faktor Utama ( Three Main Factors Theory ) Penyebab kecelakaan adalah faktor peralatan, lingkungan dan manusia pekerja itu sendiri. 4. Teori Dua Faktor Utama ( Two Main Factors Theory ) Kecelakaan disebabkan oleh kondisi berbahaya ( Unsafe Conditions ) dan tindakan atau perbuatan berbahaya ( Unsafe Actions ). 5. Teori Faktor Manusia ( Human Factor Theory ) Menekankan bahwa pada akhirnya semua kecelakaan kerja, baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh kesalahan manusia. (M. Sukaelan, 2003) Dari kelima teori diatas, teori dua faktor utama yang dikemukakan oleh H.W. Heinrich tahun 1920 hingga sekarang masih dianut dan diterapkan oleh para ahli keselamatan kerja. Kondisi yang tidak aman ( Unsafe Condition ) adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sedangkan tindakan yang tidak aman ( Unsafe Action) adalah


27 suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Sekitar awal tahun 1970, dikemukan teori lain yang menyatakan bahwa sebab utama kecelakaan adalah ketimpangan pada sistem manajemen , sedangkan tindakan atau perbuatan maupun keadaan yang tidak aman hanya merupakan gejala atau fenomena saja. Oleh sebab itu dikemukakanlah konsep “Loss Control Management” dan manajemen resiko maka dimulailah pembentukan cikal bakal serta inti dari SMK3.

2. 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 ) Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, pengukuran dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada. Sistem Manajemen adalah kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan

untuk

mencapai

tujuan

yang

telah

ditetapkan

(http://safety4abipraya.files.wordpress.com) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/ MEN/ 1996 pasal 1 menyebutkan bahwa SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

28 Tujuan dan sasaran SMK3 adalah menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat yang aman, efisien dan produktif. (pasal 2) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3. (PERMENAKER NO. 05/ MEN/ 1996 pasal 3) Pengelolaan SMK3 ini memiliki pola “Total Loss Control” (Loss Control Management) yaitu suatu kebijakan untuk menghindarkan kerugian bagi perusahaan, properti, personil di perusahaan dan lingkungan melalui penerapan SMK3 yang mengintegrasikan sumber daya manusia, material, peralatan, proses, bahan, fasilitas dan lingkungan dengan pola penerapan prinsip manajemen yaitu Planning, Do, Check, dan Improvement ( PDCI ). ( Rudiyanto, 2003 ) Dalam penerapan SMK3 perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ( pasal 4 ayat 1 ) : 1. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3. 2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan SMK3.


29 3. Menerapkan kebijakan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3. 4. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. 5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3

secara

berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3. Langkah-langkah dalam mengembangkan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Peraturan PerUndang-Undangan dan Standar Sebelum implementasi harus diidentifikasi semua peraturan perUndang-

Undangan dan standar K3 yang berlaku dalam perusahaan yang bersangkutan. Sebaiknya dibentuk tim untuk mendokumentasikan peraturan perUndang-Undangan dan standar dibidang K3. Dari hasil identifikasi ini kemudian disusun Peraturan K3 perusahaan dan Pedoman pelaksanaan K3. Praktek pada banyak perusahaan, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dicetak dalam bentuk buku saku yang selalu dibawa oleh tenaga kerja, agar setiap pekerja memahami peraturan tersebut harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja. 2. Menetapkan Kebijakan K3 Perusahaan yaitu pernyataan mengenai komitmen dari organisasi untuk melaksanakan K3 yang menegaskan keterikatan perusahaan terhadap pelaksanaan K3 dengan melaksanakan Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

30 semua ketentuan K3 yang berlaku sesuai dengan operasi perusahaan, melindungi keselamatan dan kesehatan semua pekerja termasuk kontraktor dan stacholder lainnya seperti pelanggan dan pemasok. 3. Mengorganisasikan Untuk melaksanakan kebijakan K3 secara efektif dengan peran serta semua tingkatan manajemen dan pekerja. Bagaiana Top Manajemen menempatkan organisasi K3 diperusahaan serta dukungan yang diberikan merupakan pencerminan dari komitmen terhadap K3.

4. Merencanakan SMK3 Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan Sistem Mana-jemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. 5. Penerapan SMK3 Perusahaan harus menyediakan personil yang memiliki kualifikasi, sarana yang memadai sesuai sistem Manajemen K3 yang diterapkan dengan membuat prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan. 6. Mengukur dan memantau hasil pelaksanaan, dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu.


31 Ada dua macam ukuran yang dapat digunakan yaitu ukuran yang bersifat reaktif yang didasarkan pada kejadian kecelakaan dan ukuran yang bersifat proaktif, karena didasarkan kepada upaya dari keseluruhan sistem. 7. Melakukan audit dan meninjau ulang secara menyeluruh. 2. 3. 1. Pelaksanaan Audit SMK3 Dengan melaksanakan Audit K3, manajemen dapat memeriksa sejauh mana organisasi telah melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama, mendeteksi berbagai kelemahan yang masih ada, yang mungkin terletak pada perumusan komitmen dan kebijakan K3, atau pada pengorganisasian, atau pada perencanaan dan pelaksanaannya. (http://safety4abipraya.files.wordpress.com)


Untuk pembuktian penerapan SMK3, perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang di tunjuk oleh menteri (PERMENAKER No. 05/ MEN/ 1996 pasal 5 ayat 1). Audit SMK3 meliputi 12 elemen sebagai berikut : 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 2. Strategi Pendokumentasian 3. Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak 4. Pengendalian Dokumen 5. Pembelian 6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 7. Standar Pemantauan 8. Pelaporan dan Perbaikan Keuangan 9. Pengelolaan Material dan Pemindahannya 10. Pengumpulan dan Penggunaan Data 11. Pemeriksaan Sistem Manajemen 12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan. Kriteria penilaian hasil audit dalam suatu perusahaan sesuai dengan PERMENAKER No. 5 tahun 1996 tentang penentuan penilaian hasil audit Sistem Manajemen K3 adalah sebagai berikut : 1. Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 kriteria. 2. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 kriteria.

33

3. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 kriteria. Keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja diukur sebagai berikut : 1. Pencapaian penerapan 0 – 59 % pelanggaran peraturan perundangan dikenai tindakan hukum. 2. Pencapaian penerapan 60 – 84 % diberikan sertifikat dan bendera perak. 3. Pencapaian penerapan 85 – 100 % diberikan sertifikat dan bendera emas. 2. 3. 2. Pertimbangan Ditetapkannya PERMENAKER No. 05/ MEN/ 1996 Pertimbangan ditetapkannya PERMENAKER No. 05/ MEN/ 1996 adalah : 1. Bahwa terjadinya kecelakaan kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil oleh faktor teknis. 2. Bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan SMK3. 3. Bahwa dengan penerapan SMK3 dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan. 2. 3. 3. Manfaat Penerapan SMK3 SMK3 bukan hanya tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar atau dunia internasional saja tetapi juga tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya. Selain itu, penerapan SMK3 juga mempunyai banyak manfaat bagi industri antara lain : Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

34

a) Manfaat Langsung 1. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. 2. Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. 3. Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. b) Manfaat Tidak Langsung 1. Meningkatkan image market terhadap perusahaan. 2. Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. 3. Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik sehingga membuat umur alat semakin lama. (www.kompas.com) 2. 3. 4. Faktor Penghambat dan Keberhasilan SMK3 PT. Sucofindo (Persero) dalam Seminar Nasional K3 di Medan tahun 2005 mengungkapkan beberapa faktor penghambat dan faktor keberhasilan penerapan SMK3. Faktor-faktor penghambat SMK3 antara lain : 1. Belum adanya persyaratan dari konsumen mengenai pembuktian penerapan SMK3. 2. Dampak krisis ekonomi. 3. Tidak terdapatnya konsekuensi bagi perusahaan yang menunda dan menolak pelaksanaan audit SMK3.


35

4. Kekurangsiapan perusahaan dikarenakan ketidaktahuan perusahaan untuk menerapkan SMK3. 5. Biaya audit yang dianggap memberatkan perusahaan. 6. Frame koordinasi pelaksanaan audit dengan Departemen Teknis lain belum terwujud. Faktor-faktor keberhasilan penerapan SMK3 antara lain : 1. Telah diterapkannya beberapa sistem manajemen yang mendukung penerapan SMK3. 2. Tingginya komitmen K3 dari manajemen puncak atau perusahaan induknya. 3. Melakukan studi banding. 4. Adanya tenaga ahli di bidang K3. 5. Adanya departemen atau bagian yang khusus menangani K3. 6. Telah diperolehnya penghargaan di bidang K3 dari institusi asing. 7. Telah dimilikinya Safety Committee yang berperan aktif dalam pelaksanaan K3. 8. Terdapatnya tuntutan dari pihak konsumen kepada perusahaan untuk menerapkan SMK3 yang tersertifikasi. 9. Terpacunya suatu perusahaan dalam sektornya karena perusahaan lain telah berhasil menerapkan SMK3. 10. Adanya upaya pembinaan mengenai SMK3 baik dari asosiasi profesi ataupun dari pembina kawasan perusahaan.


36

2. 3. 5. Pedoman Penerapan SMK3 (Lampiran I PERMENAKER No. 05/ MEN/ 1996) 1. Komitmen dan Kebijakan a) Kepemimpinan dan Komitmen Pengurus harus menunjukan kepimpinan dan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Pengusaha dan pengurus perusahaan harus menunjukan komitmen terhadap keselamatan kerja yang diwujudkan dalam : 1. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan. 2. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana yang lain yang diperlukan di bidang K3. 3. Menetapkan personal yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3. 4. Perencanaan K3 yang terkoordinasi. 5. Malakukan penilaian kerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukan komitmen terhadap K3 sehingga penerapan Sistem Manajemen K3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. b) Tinjauan Awal K3 Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

37

Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan saat ini dilakukan dengan : 1. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedoman ini. 2. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kaitan perusahaan. 3. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Membandingkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik. 5. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya

yang berkaitan dengan

keselamatan dan kesehatan kerja. 6. Menilai efisiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan. c) Kebijakan K3 Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan K3 kerja bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja K3. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

38

2. Perencanaan Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sesuai persyaratan perUndangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3 a) Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dari kegiatan, produk barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K3. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya. b) Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja. c) Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3 harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, Ahlli K3, P2K3 dan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

39

d) Indikator Kinerja Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan K3, perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK3. e) Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung. Penerapan awal Sistem Manajemen K3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan serta menetapkan tujuan serta sasarannya dengan jelas, yang dapat dicapai dengan : a) Menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan. b) Menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran SMK3. 3.

Penerapan Dalam mencapai tujuan K3 perusahaan harus menunjuk personal yang

mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan. a) Jaminan Kemampuan 1. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana Dalam penerapan SMK3 yang efektif perlu dipertimbangkan : a) Menyediakan sumber daya yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan.


40

b) Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan. c) Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif. d) Membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli. e) Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif. 2. Integrasi K3 Perusahaan dapat mengintegrasikan Sistem Manajemen K3 ke dalam sistem manajemen perusahaan yang ada. Dalam hal pengintegrasian tersebut terdapat pertentangan dengan tujuan dan prioritas perusahaan , maka : a) Tujuan dan prioritas Sistem Manajemen K3 harus diutamakan. b) Penyatuan Sistem Manajemen K3 dengan Sistem Manajemen Perusahaan dilakukan secara selaras dan seimbang. 3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Perusahaan harus : a) Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, tenaga kerja, kontraktor, subkontraktor dan pengunjung.


41

b) Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3. c) Dapat memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya. Tanggung jawab pengurus terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah: a) Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan. b) Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga yang dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3. 4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Pengurus harus menunjukan komitmennya terhadap K3 melalui konsultasi dan dengan melibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3 , sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. Tenaga kerja harus memahami serta mendukung tujuan dan sasaran SMK3, dan perlu disadarkan terhadap bahaya fisik, kimia, ergonomik, radiasi, bilogis dan pskologis yang mungkin dapat menciderai dan melukai tenaga kerja pada


42

saat bekerja serta harus memahami sumber bahaya tersebut sehingga dapat mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden. 5. Pelatihan dan Kompetensi Kerja Penerapan dan pengembangan SMK3 yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan pelatihan dari setiap tenaga kerja di perusahaan. Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Prosedur untuk melakukan identifikasi standar kompetensi kerja dan penerapannya melalui program pelatihan harus tersedia. Setelah penilaian kemampuan gambaran kompetensi kerja yang dibutuhkan dilaksanakan, program pelatihan harus dikembangkan sesuai dengan hasil penilaiannya. Prosedur pendokumentasian pelatihan yang telah dilaksanakan dan dievaluasi efektivitasnya harus ditetapkan. Kompetensi kerja harus diintegrasikan kedalam rangkaian kegiatan perusahaan mulai dari penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja tenaga kerja serta pelatihan. b) Kegiatan Pendukung 1. Komunikasi Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerapan SMK3. Penyediaan informasi yang sesuai bagi tenaga kerja terbaru dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan. 2. Pelaporan Prosedur pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus ditetapkan untuk menjamin bahwa SMK3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

43

3. Pendokumentasian Pendokumentasian merupakan unsur utama setiap sistem manajemen dan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan harus dengan jelas menentukan jenis dokumen dan pengendaliannya yang efektif. Pendokumentasian SMK3 mendukung kesadaran tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan K3 dan evaluasi terhadap sistem dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila unsur Sistem Manajemen K3 terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan secara menyeluruh, maka pendokumentasian SMK3 harus diintegrasikan dalam keseluruhan dokumen yang ada. 4. Pengendalian Dokumen Perusahaan harus menjamin bahwa : a) Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan. b) Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi. c) Dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personel yang berwenang. d) Dokumen versi terbaru harus tersedia ditempat kerja yang dianggap perlu. e) Seluruh dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan. f) Dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami. 5. Pencatatan dan Manajemen Informasi. Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjang kesesuaian penerapan SMK3. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

44

c) Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko 1. Identifikasi Sumber Bahaya Identifikasi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan : (a) Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya. (b) Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi. 2. Penilaian Risiko Penilaian risiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. 3. Tindakan Pengendalian Perusahaan harus merencanakan manajemen dan pengendalian kegiatankegiatan, produk dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan standar bagi tempat kerja, perancangan pabrik dan bahan, prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa. Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode : a) Pengendalian Teknis/Rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higiene dan sanitasi. b) Pendidikan dan Pelatihan. c) Pembangunan Kesadaran dan Motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif, penghargaan dan motivasi diri Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

45

d) Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi e) Penegakan Hukum 4. Perancangan (Desain) dan Rekayasa Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan. Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 5. Pengendalian Admnistratif Personel harus dilatih agar memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. Prosedur harus ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan. 6. Tinjauan Ulang Kontrak Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3 yang ditentukan. 7. Pembelian Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3 Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harusmenjelaskan kepada semua pihak


46

yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya. 9. Prosedur Menghadapi Insiden Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden perusahaan harus memiliki prosedur yang meliputi : a) Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik. b) Proses perawatan lanjutan. 10. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma. 4. Pengukuran dan Evaluasi Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau

dan

mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen K3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. a) Inspeksi dan Pengujian Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan secara umum meliputi yaitu: Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

47

1) Personel yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup. 2) Catatan inspeksi, pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait. 3) Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3. 4) Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil inspeksi, pengujian dan pemantauan. 5) Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insiden. 6) Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. b) Audit Sistem Manajemen K3 Audit SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit harus dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang di dapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. c) Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

48

Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit dan tinjauan ulang SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif. d) Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjauan ulang SMK3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Ruang lingkup tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan ulang Sistem Manajamen K3 meliputi : a) Evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja b) Tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja c) Hasil temuan audit Sistem Manajemen K3 d) Evaluasi efektifitas penerapan Sistem Manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah Sistem Manjamen K3 sesuai dengan : (1) Perubahan peraturan perUndangan (2) Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. (3) Perubahan produk dan kegiatan perusahaan. (4) Perubahan struktur organisasi perusahaan. (5) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

49

(6) Pengalaman yang didapat dari insiden keselamatan dan kesehatan kerja (7) Pelaporan (8) Umpan balik khususnya dari tenaga kerja.

2. 4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ) 2. 4. 1. Pengertian dan Tujuan P2K3 Pelaksanaan dan penerapan SMK3 di perusahaan juga tidak terlepas dari peran serta P2K3. P2K3 merupakan suatu badan yang dibentuk perusahaan sebagai organisasi fungsional yang mengembangkan kerja sama antara pengusaha dan manajemen di satu pihak, dengan tenaga kerja atau karyawan di lain pihak dalam melaksanakan kwajiban bersama untuk meningkatkan keselamatan kerja, pencegahan kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja di perusahaan. Dengan demikian perusahaan mempunyai suatu panitia yang selain dapat memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pengusaha/ pengawas tempat kerja yang bersangkutan tentang masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja,juga sebagai sarana yang efektif untuk mempercepat pembinaan programprogram K3 kepada para karyawan serta sebaliknya untuk meneruskan keluhankeluhan yang dialami karyawan tentang kekurangan perlindungan K3 di perusahaan. P2K3 dibentuk di perusahaan dengan tujuan untuk menjamin kelancaran program produksi secara aman, efisien serta berhasil dengan baik dan menjamin tercegahnya kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dengan segala konsekuensinya. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

50

2. 4. 2. Dasar Hukum Pembentukan, Keanggotaan dan Mekanisme Kerja P2K3 Adapun perundang-undangan yang mendasari terlaksananya P2K3 di perusahaan adalah : 1. UU No. 1 Tahun 1970, Pasal 10 Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk P2K3 guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi aktif dari pengusaha / pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melakukan tugas dan kewajiban bersama dibidang

K3 dalam rangka melancarkan usaha

berproduksi. 2. KEPMENAKER No. 155/ MEN/ 1984 tentang P2K3 dan DK3N / DK3W. 3. KEPMENAKER No. 04/ MEN/ 1987 tentang P2K3 serta tata cara penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. 4. PERMENAKER No. 02/ MEN/ 1970 tentang penetapan pembentukan P2K3 di tempat kerja. 2. 4. 3. Pembentukan dan Keanggotaan P2K3 Ada dua hal yang menjadi syarat pembentukan P2K3 di perusahaan yaitu : 1. Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha / pengurus wajib membentuk P2K3 a) Tenaga kerja ≥ 50 orang b) Tenaga kerja < 50 orang dengan tingkat bahaya tinggi. c) Kelompok tempat kerja ( sentra industri kecil ), dimana tenaga kerja , 50 orang untuk anggota kelompok tempat kerja / perusahaan. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

51

2. P2K3 disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk Langkah yang harus ditempuh dalam pembentukan P2K3 adalah : 1. Tahap persiapan Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan antara lain adanya kebijakan K3 yang dituang secara tertulis, inventarisasi calon anggota, konsultasi ke Kandepnaker setempat. Disamping itu pemerintah juga perlu melakukan inventarisasi perusahaan agar yang sudah memenuhi ketentuan dapat membentuk P2K3. 2. Tahap pelaksanaan 3. Pada tahap ini perusahaan sendiri akan membentuk P2K3 dan melaporkannya ke Kandepnaker setempat. Selanjutnya pemerintah akan menerbitkan SK Pengesahan P2K3 dan melaksanakan pelantikan.

P2K3 merupakan suatu badan dimana keanggotaannya menurut UU memiliki syarat antara lain : 1. Susunan P2K3 dimulai dari ketua, (wakil ketua), sekretaris dan anggota 2. Jumlah anggota untuk tenaga kerja ≥ 100 orang adalah sedikitnya 12 orang, 6 orang mewakili pengusaha / pengurus dan 6 orang mewakili tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang berjumlah 50 – 100 orang maka jumlah anggota paling sedikit 6 orang dengan perincian 3 orang mewakili pengusaha dan 3 0rang mewakili pekerja. Untuk Tenaga kerja berjumlah kurang dari 50 orang


52

maka jumlah anggota juga sedikitnya 6 orang terdiri dari 3 oeang perwakilan pengusaha / pengurus dan 3 orang dari pekerja. 2. 4. 4. P2K3 Sebagai Organisasi K3 Berdasarkan Keputusan Menteri No. 125/ MEN/ 1982 tentang Pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, telah dibentuk DK3N yang merupakan organisasi tripartit yang terdiri dari wakil pemerintah, wakil serikat pekerja, dan wakil pengusaha. Dari Dewan K3 Nasional ini akan diperoleh masukan-masukan yang akan menjadi pedoman pemerintah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan tentang norma-norma K3 yang harus dipenuhi dan dipedomani. Di tingkat propinsi, Dewan K3 ini dinamakan DK3W (Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah) yang susunan pengurusnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Kanwil Departemen Tenaga Kerja setempat. Di tingkat perusahaan dibentuklah P2K3 sebagai organisasi K3 yang berada di bawah DK3W. P2K3 ini merupakan badan bipartit yang mengandung unsur pengusaha dan tenaga kerja. P2K3 terdiri dari sekurang-kurangnya ketua, sekretaris dan anggota P2K3. Ketua P2K3 memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan P2K3. Sekretaris P2K3 memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas sekretariat dan melaksanakan keputusan P2K3. Anggota P2K3 mengikuti rapat serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan P2K3. Ketua P2K3 sebaiknya adalah manajemen tertinggi di suatu tempat kerja atau setidaknya manajemen yang paling dekat dengan pimpinan puncak, sedangkan Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

53

sekretaris P2K3 adalah seorang tenaga profesional K3, yaitu Manajer K3, atau Ahli K3.

2. 5. Kerangka Konsep SMK3

Organisasi P2K3



Komitmen dan Kebijakan



Perencanaan



Penerapan



Pengukuran dan Evaluasi



Tinjauan Ulang

Dari kerangka konsep diatas, Penulis akan melakukan penelitian terhadap Sistem Manajemen K3 secara khusus yang dilihat dari aspek Komitmen dan Kebijakan, Perencanaan, Penerapan, Penyuluhan, Evaluasi dan Tinjauan Ulang sejak awal diterapkan yaitu tahun 1999 sampai dengan 2008 yang dilakukan oleh P2K3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3. 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu menerangkan SMK3 yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya Beton Medan tahun 1999 – 2008 dengan desain penelitian cross sectional yaitu penelitian yang mengamati subjek dengan pendekatan suatu saat. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

54

3. 2. Lokasi dan Waktu Penelitian 3. 2. 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di

PT. Wijaya Karya Beton Medan dengan

pertimbangan : 1. PT. Wijaya Karya Beton Medan telah melaksanakan dan menerapkan SMK3 selama lebih kurang 9 tahun . 2. Adanya dukungan dari perusahaan untuk melakukan penelitian ini. 3. Belum pernah dilakukan penelitian tentang SMK3 di PT. Wijaya Karya Beton kota Medan. 3. 2. 2 Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2008 – selesai 3. 3. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang dalam penerapan SMK3 di perusahaan yaitu P2K3, sehingga yang menjadi sampel adalah seluruh populasi yaitu seluruh anggota P2K3 yang berjumlah 16 orang. 3. 4. Metode Pengumpulan Data 1. Data Primer Data

primer

diperoleh

melalui

observasi

dan

wawancara

dengan

menggunakan kuesioner terstruktur kepada Petugas P2K3 PT Wijaya Karya Beton yang dibuat berdasarkan Lampiran I PERMENAKER No. 05/MEN/1996 tentang Pedoman Penerapan SMK3. Lembar observasi penelitian ini terdiri atas 47 pertanyaan dari 5 kategori dimana penerapan SMK3 dikategorikan baik bila terdapat Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

55

> 75 % pertanyaan yang jawabannya “ya”, dikategorikan sedang bila 40% - 75% dari seluruh pertanyaan yang jawabannya “ya”, dan dikategorikan buruk bila , 40 % pertanyaan yang dijawab “ya”. 2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari PT. Wijaya Karya Beton bagian Teknik dan Mutu yang meliputi profil perusahaan, jumlah tenaga kerja, struktur organisasi P2K3, proses dan hasil produksi perusahaan, laporan kecelakaan kerja tahun 1999 – 2008, dokumen SMK3 tahun 1999 s/d 2008. 3. 5. Pengolahan dan Analisa Data Data yang telah dikumpulkan, diolah dengan komputer dengan menggunakan program SPSS versi 10. Data univariate dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data sekunder disajikan secara narasi dan dianalisa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. 6. Defenisi Operasional 1. SMK3 adalah : suatu sistem K3 di perusahaan yang melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja untuk mengurangi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di PT Wijaya Karya Beton. 2. Komitmen / kebijakan K3 adalah : tekad, keinginan dan pernyataan tertulis pengusaha atau pengurus dalam pelaksanaan K3 di PT Wijaya Karya Beton. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

56

3. Perencanaan K3 adalah : suatu perencanaan guna mencapai keberhasilan penerapan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur di PT Wijaya Karya Beton. 4. Penerapan K3 adalah : pelaksanaan K3 di perusahaan yang meliputi jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di PT Wijaya Karya Beton. 5. Pengukuran dan evaluasi K3 adalah :sistem pengukuran, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SMK3 di PT Wijaya Karya Beton. 6. Tinjauan ulang K3 adalah : suatu tinjauan kembali dari pelaksanaan K3 untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan di PT Wijaya Karya Beton. 7. P2K3 adalah : Organisasi K3 yang terdiri dari pihak pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas di bidang K3 di PT Wijaya Karya Beton.

BAB IV HASIL PENELITIAN 4. 1 Gambaran Umum PT. Wijaya Karya Beton PT. Wijaya Karya (WIKA) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang konstruksi beton, perdagangan dan industri. PT Wijaya Karya pada mulanya didirikan oleh perusahaan Belanda pada tanggal 11 Maret 1960 dengan nama Vis & Co. Sejak diberlakukannya nasionalisasi bagi Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

57

perusahaan-perusahaan asing di Indonesia maka Vis & Co berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) dengan nama Wijaya Karya. Pada tahun 1967, PN Wijaya Karya mulai melakukan diversifikasi usaha yang diawali dengan usaha perdagangan dan jasa konstruksi. Usaha perdagangan meliputi perdagangan material dan peralatan industri konstruksi seperti material-material peralatan listrik, jaringan transmisi dan sebagainya. Memasuki tahun 1970, langkahlangkah diversifikasi usaha lebih dikembangkan lagi dengan pembuatan-pembuatan komponen bangunan beton pracetak, metal work dan peralatan kelistrikan. Dari pengembangan usaha ini, PN Wijaya Karya sudah termasuk dalam jajaran kontraktor besar di Indonesia yang mampu mengerjakan berbagai konstruksi. Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah tentang swastanisasi maka status Wijaya Karya berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 20 Desember 1972. Memasuki tahun 1980, PT WIKA mengembangkan industri beton pracetak. Industri ini tumbuh dengan pesat dan saat ini PT. WIKA juga dikenal sebagai produsen tiang listrik dan tiang pancang beton sentrifugal terbesar di Indonesia dengan pabrik-pabrik yang tersebar di beberapa kota besar yaitu di Sumatera Utara, Lampung, Bogor, Majalengka, Boyolali, Pasuruan, dan Makasar. Pada tanggal 30 Maret 1989, didirikan PT WIKA Divisi Produk Beton Sumatera Utara di Padang Sidempuan, berdasarkan akte pendirian No. SK. 01.01/04.136/1990, dengan kontrak penyelesaian 32.000 batang tiang listrik beton


58

dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Sumatera Utara yang dipasang untuk daerah Tapanuli tahun 1987. Untuk pengembangan wilayah pemasaran di Sumatera Utara dan Aceh, maka pabrik kemudian dipindahkan ke jalan Medan-Binjai Km 15,5 Desa Sei Mayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. PT. WIKA Sumatera Utara mempunyai luas lahan 48.309 m2. Pada tanggal 11 Maret 1997, PT WIKA Sumatera Utara tidak berbentuk divisi lagi, tetapi sudah berdiri sendiri, dimana sudah memiliki manajer pabrik sendiri. Divisi Produk Beton Sumatera Utara berubah menjadi PT Wijaya Karya Beton Sumatera Utara, Medan. 4. 1. 1 Jumlah Tenaga Kerja PT WIKA BETON mempekerjakan 299 orang pekerja yang semuanya lakilaki dan dibagi atas 119 orang pekerja tetap dan 180 orang pekerja harian. Seluruh pekerja harian diatur oleh seorang mandor harian termasuk urusan pengupahan dan jaminan keselamatan dan kesehatan.Pekerja tetap terbagi atas 112 orang pegawai trampil yang dipekerjakan di semua seksi pabrik dan 7 orang tim manajemen yang terdiri dari 1 orang manajer pabrik, 5 orang kepala seksi dan 1 orang asisten kepala seksi. Pada unit produksi terdapat 5 plant yaitu : 1. Plant I memproduksi tiang pancang dengan pekerja 22 orang tiap shift. 2. Plant II memproduksi tiang pancang dan tiang listrik dengan pekerja 22 orang tiap shift. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

59

3. Plant III memproduksi Bantalan Jalan Rel (BJR) dengan pekerja 22 orang tiap shift. 4. Plant IV memproduksi CCSP, sheet piles dan I girders dengan pekerja 25 orang tiap shift. 5. Plant V memproduksi Tiang pancang segi tiga dan U girders dengan pekerja 18 orang tiap shift. 4. 1. 2 Hasil dan Proses Produksi PT WIKA BETON saat ini menghasilkan produk komponen beton pra cetak yaitu tiang pancang bulat dan tiang pancang segi tiga (60 – 70 batang / hari), bantalan jalan rel (500 batang / hari), CCSP (Corrugated Concret Sheet Piles) untuk tahanan tanah tepi pantai (20 buah / hari), I Girders untuk jembatan laying (3 balok / hari), U girders untuk jembatan(3-4 balok / hari), sheet piles (20 buah / hari), dan tiang listrik (60 buah / hari). Pada prinsipnya proses produksi seluruh produk beton sama yaitu : 1. Persiapan Tulangan Pada proses ini dipersiapkan rangka produk yang terdiri dari plat sambung, PC- wire dan kawat spiral. Pekerjaan ini dilakukan di work shop.

2. Pembuatan Adukan Beton


60

Proses ini menggunakan mesin baching dengan komposisi :pasir, batu split (batu pecah), semen, air, obat beton (aditif). Bahan-bahan ini diaduk sampai padu dengan takaran tertentu. 3. Perakitan Tulangan ke Cetakan Rangka produk yang telah selesai dirakit kedalam cetakan beton 4. Pengecoran Beton Bahan-bahan yang telah selesai diaduk dimesin baching didistribusikan ke dalam cetakan dengan menggunakan hopper. 5. Penutupan Cetakan Setelah di Cor dengan hopper, cetakan ditutup dan dikunci dengan alat impacktool yang menggunakan tenaga angin yang dihasilkan kompresor 6. Diberi Gaya Tegangan Pemberian gaya tegangan dengan menggunakan mesin stressing dengan gaya tegangan 60 – 700 Kg/cm2 tergantung diameternya. 7. Pemutaran Cetakan Pemutaran cetakan ini bertujuan untuk memadatkan beton. Cetakan yang telah diberi gaya tegangan, diputar di mesin spinning dengan kecepatan putaran mencapai 1800 rpm. Pada proses ini dibagi 3 tahap yaitu: 1) Tahap I : Pendistribusian Adukan yang tidak rata dicetakan diharapkan akan merata karena di “slam” (pengaturan kekentalan beton). 2) Tahap II : Pembentukan Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

61

Kecepatan spinning pada tahap ini 500 rpm. Bertujuan untuk membentuk beton sesuai cetakan. 3) Tahap III : Pemadatan Kecepatan spinning ditambah guna memadatkan beton. Proses ini dilakukan selama 15 menit. 8. Penguapan Cetakan berisi beton dimasukkan ke dalam bak uap lalu ditutup selama 3,5 jam dengan suhu 70 – 80 0C. Proses ini bertujuan untuk mempercepat matangnya beton. Uap dihasilkan oleh boiler. 9. Pengeluaran Produk dari Cetakan Sebelum cetakan dibuka dilakukan detension (pengendoran gaya tegangan) untuk mempermudah membuka produk. Kemudian produk dirapikan dan diberi tanda. 10. Penumpukan Produk di Stock yard Disini produk jadi ditumpuk dilapangan terbuka dan dirawat dengan menyiramkan air, untuk kemudian diantar ke pelanggan (delivery). 4. 1. 3. Waktu Kerja Waktu kerja di PT WIKA BETON terdiri dari dua shift kerja yaitu: 1. Shift I : 08.00 – 17.00. dimana 8 jam kerja dan 1 jam istirahat. 2. Shift II : 20.00 – 04.00, dimana 8 jam kerja dan 1 jam istirahat.


62

4. 1. 4. Struktur Organisasi Untuk mengelola bidang usahanya, PT WIKA BETON membaginya dalam bentuk Pabrik Produk Beton (PPB) dan Wilayah Penjualan (WP), keduanya disebut Pelaksana Pengelolaan Usaha (PPU). PT. Wijaya Karya Beton Sumatera Utara (PPB Sumatera Utara) dipimpin oleh manajer pabrik yang terdiri dari seksi-seksi : 1. Seksi Teknik dan Mutu 2. Seksi Perencanaan dan Evalusi Produk (PEP) 3. Seksi Keuangan dan Personalia 4. Seksi Peralatan 5. Seksi Produksi Adapun struktur organisasi PT WIKA BETON adalah sebagai berikut :


63

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Wijaya Karya Beton. STRUKTUR ORGANISASI PT. WIKA BETON

Manajer Pabrik

Seksi Produksi Seksi Teknik dan Mutu • Kepala Seksi • Staff

• Kepala Seksi • Asst. Kasi • Kepala Shift

Seksi Perenc. & Eval. Prod • •

Kepala Seksi Staff

Seksi Peralatan • •

Kepala Seksi Staff

Seksi Keuangan & Personalia • •

Kepala Seksi Staff

Sumber : PT. Wijaya Karya Beton Sumatera Utara


64

4. 1. 5. Trend Kecelakaan Kerja PT WIKA BETON SUMUT Tabel 4.1 Trend Kecelakaan Kerja PPB SUMUT Tahun 1999 – 2008 No

Tahun

Kecelakaan Kerja per Bulan jan feb mar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2 1

1 3

2 1

1

apr

mei

1

3

1 2 1 1

4

jun jul

aug sep oct nov dec

1 3 2 5

Total

2

3 1

1 1 2

2

1 2

1 1

1

1 1

1 1

1

2 1

12 11 9 9 7 4 2 4 3 0

Jenis Kecelakaan yang terjadi dari tahun 1999 s/d 2008 yaitu kecelakaan ringan, adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka dan memerlukan perawatan medis, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan tidak lebih dari 1 hari.

4. 2. Gambaran Penerapan SMK3 di PT Wijaya Karya Beton Sumatera Utara Pada tahun 1998 , seluruh pimpinan dan jajaran PT Wijaya Karya sepakat untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 di seluruh unit kerja khususnya pabrik produk beton maupun proses distribusi dan pemasangan produk oleh wilayah penjualan.disamping sistem manajemen mutu. Pada tahun 1999, dibentuklah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan operasional dan pengendalian keseluruhan SMK3 yang ada di perusahaan. Adapun struktur organisasi P2K3 berdasarkan SK direksi No.SK.01.01./WB-A./15/5/99 tanggal 1 Mei 1999 adalah sebagai berikut :


65

Gambar 4.2 Struktur Organisasi P2K3 PT. Wijaya Karya Beton Sumatera Utara Ketua Ir. A. Raya Syirwani (MPPB) Sekretaris Sumarsono. ST (Kasi Teknik & Mutu) Analisa Teknis • Suheryanto, S.T (Kasi Peralatan) • Akhmad Mukharom (Kasi Produksi)

Inspeksi • Sumarsono, ST • Saidi • Muharyanto (Unit Teknik dan Mutu)

Anggota • Dwi Wanto, ST (Kasi P&E Produk) • R. Dedy T.W.E, SE (Kasi Keuangan&Personalia) • Sutikno (Produksi) • Basaruddin (Produksi) • Helfanuddin (P&E Produk) • Perdamean Srg (Peralatan) • Subrojo Dasin (Peralatan) • Prawoto (Peralatan) • Rahmad. R (Keuangan &Personalia) • Ngadiran (Produksi)

Dari gambar diatas terlihat jelas bahwa pengurus P2K3 merupakan perwakilan dari seluruh unit kerja sekaligus pihak manajemen yang ada di PT WIKA BETON SUMUT. Adapun fungsi utama P2K3 di tingkat PPU adalah : 1. Menghimpun dan mengolah data di tempat kerja. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

66

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan kepada setiap karyawan dan tenaga kerja : • Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3, termasuk bahaya kebakaran, peledakan serta cara penanggulangannya. • Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. • Alat pelindung diri yang sesuai dengan tenaga kerja yang bersangkutan • Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya. 3. Melaksanakan tanggung jawab dan wewenang K3 •

Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja

•

Melakukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik

•

Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3

•

Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan

•

Mengembangkan penyuluhan dan penelitian dibidang keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi

•

Melakukan pemantauan terhadap gizi kerja dan makanan tenaga kerja

•

Memeriksa kelengkapan K3

•

Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja

4. Menghentikan proses pekerjaan yang sedang berlangsung bila ternyata persyaratan K3 belum terpenuhi dan atau terdapat kondisi yang membahayakan K3 dan mengizinkan dimulainya kembali proses produksi bila telah memenuhi persyaratan.


67

5. Menbuat laporan kegiatan penerapan SMK3 kepada unit kerja lain baik internal maupun eksternal. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan P2K3 ditentukan sasaran yang ingin dicapai dengan membuat perencanaan dan program kerja yang terarah dan bersifat kontiniu seperti pendidikan dan pelatihan, sidang-sidang, pengawasan, melakukan evaluasi dan analisa kecelakaan. 4. 2. 1 Komitmen dan Kebijakan Ditahun 1999, perusahaan sudah mulai membangun komitmen K3 dengan melibatkan seluruh karyawan, staf serta pihak manajemen. Komitmen manajemen juga sudah cukup tinggi dengan telah disusunnya kebijakan K3 mulai dari tingkat koorporasi sampai dengan anak perusahaan. Ditahun 1999 ini juga sudah dibentuk P2K3 namun belum memiliki Ahli K3 tapi sudah mengirimkan sekretaris P2K3 untuk mengikuti pelatihan menjadi Ahli K3. Pada tahun 2000 dilakukan revisi yang menambahkan satu poin baru pada dokumen Sasaran K3 sehingga menjadi : SASARAN K3 PT WIJAYA KARYA BETON 1. Jumlah Kecelakaan Kerja Berat yang berakibat meninggalnya karyawan per pabrik produk beton dalam setahun adalah 0 (nol) kejadian. 2. Jumlah Kecelakaan Kerja Sedang per pabrik produk beton dalam setahun tidak lebih dari 1 (satu) kali kejadian dengan jam kerja yang hilang sebanyakbanyaknya 56 jam kerja orang (man-hours) Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

68

3. Jumlah Kecelakaan Kerja Ringan per pabrik produk beton dalam setahun tidak lebih dari 2 (dua) kali kejadian dengan jam kerja hilang sebanyakbanyaknya 16 jam kerja orang (man-hours). 4. Jumlah Penyakit Akibat Kerja dalam setahun tidak lebih dari 1 % per pabrik. 5. Tingkat Resiko yang dapat menimbulkan Penyakit Akibat Kerja tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku. Ditahun 2002 kembali dilakukan revisi yaitu penambahan dan perubahan pada dokumen Kebijakan K3 PT. Wijaya Karya Beton menjadi : KEBIJAKAN K3 PT. WIJAYA KARYA BETON PT Wijaya Karya Beton mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan dalam Melaksanakan setiap Tahapan Operasi Perusahaan Sesuai dengan Prinsip-Prinsip K3. Pada tahun 2006 terdapat revisi pada visi dan misi perusahaan serta kebijakan strategis perusahaan menjadi : VISI PT. WIJAYA KARYA BETON 2010 “Menjadi perusahaan terbaik dalam industri beton pracetak” MISI PT WIJAYA KARYA BETON •

Memimpin pasar beton pracetak di Indonesia

•

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dengan kesesuaian mutu, ketepatan waktu dan harga bersaing.


69 •

Menerapkan sistem manajemen dan teknologi yang dapat memacu peningkatan efisiensi, konsistensi mutu, keselamatan dan kesehatan kerja yang berwawasan lingkungan.

•

Tumbuh

dan

berkembang

bersama

mitra

kerja

secara

sehat

dan

berkesinambungan. •

Mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai. KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

1. Perusahaan tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan pemegang saham

berdasarkan

asas-asas

transparansi,

keadilan,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban dan kemandirian. 2. Perusahaan mengutamakan pemenuhan persyaratan dan kepuasan pelanggan dengan selalu meningkatkan mutu atas setiap hasil kerjanya. 3. Kerja sama dengan mitra kerja dilakukan dengan cara yang sehat dan saling menguntungkan. 4. Profesionalisme menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. 5. Perusahaan

mengutamakan

keselamatan

dan

kesehatan

kerja

serta

pertimbangan dampak lingkungan dalam setiap kegiatan operasi. Untuk

merealisasikan tujuan tersebut,

perusahaan

merumuskan dan

menetapkan kebijakan K3 yang berlaku di seluruh unit kerja PT. WIKA BETON. Kebijakan K3 tersebut diatas dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, tamu, sub kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan cara yang tepat sesuai dengan situasi Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

70

kerja di lokasi masing-masing. PT Wijaya Karya Sumut meletakkan tulisan berisi visi dan misi perusahaan, kebijakan dan sasaran K3 di dinding-dinding kantor setiap unit, ruang tamu, serta di lokasi pabrik yang ditempel di papan pengumuman dengan tujuan mengkomunikasikannya pada semua pihak. Kebijakan K3 juga akan ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan usaha dan lingkungan kerja atau bila diperlukan. Dalam proses perumusan dan evaluasinya perusahaan melibatkan wakil tenaga kerja. Tanggung jawab keseluruhan proses produksi dan distribusi yang aman dan sehat beserta hasil-hasilnya berada pada direktur utama yang menetapkan kebijakan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin proses produksi dan distribusi serta proses-proses kerja lainnya telah sesuai dengan persyaratan K3, selain itu juga mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah K3 secara proaktif. Otonomi yang cukup juga diberikan kepada manajer PPU masing-masing daerah sesuai dengan jalur dan kerangka kerja perusahaan guna memenuhi persyaratan K3. 4. 2. 2 Perencanaan. Pada tahun 1999 PT WIKA BETON SUMUT sudah mulai membuat rencana strategis K3 yang diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja. Perusahaan juga sudah membuat manual SMK3 yang telah mencakup keseluruhan prosedur K3 di tempat kerja. Di tahun ini perusahaan juga sudah mempunyai prosedur terdokumentasi yang mempertimbangkan identifikasi bahaya dan penilaian resiko pada tahap melakukan perencanaan atau perencanaan ulang. Pada


71

pelaksanaanya, kegiatan perencanaan dan perencanaan ulang hanya terbatas pada perancangan ulang dan modifikasi produk. Prosedur K3 serta instruksi kerja K3 yang dibuat dengan mempertimbangkan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko telah mengalami beberapa kali revisi yaitu : 1. Mei 2002, tentang penggabungan nomor dokumen dan perubahan pembuat dokumen. 2. Oktober 2004, tentang penambahan tujuan, ruang lingkup, ketentuan umum dan tanggung jawab serta perubahan nomor dokumen. 3. Desember 2006, tentang penambahan identifikasi bahaya pada proses pemindahan tulangan tiang pancang dan sheet piles dari workshop tulangan ke jalur produksi. Dikarenakan dokumen instruksi kerja dan prosedur kerja bersifat sangat rahasia, maka tidak diperoleh gambaran asli dari kedua dokumen tersebut, namun dari sejarah perubahan yang diperoleh dapat diketahui bahwa dalam perencanaannya telah mempertimbangkan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko pada proses produksi. Perusahaan sudah memiliki prosedur untuk memahami, mengidentifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan K3. Sekretaris P2K3 aktif dalam mengidentifikasi, menginventarisasi dan memahami peraturan perundangan, persyaratan serta informasi yang berkaitan dengan K3. Sebagai sarana penyebarluasan kepada tenaga kerja lain biasanya digunakan papan pengumuman Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

72

yang secara rutin diperbaharui, biasanya 2 minggu sekali, namun dalam pelaksanaannya tidak seperti itu. Lamanya perbaharuan papan pengumuman bisa mencapai 2 sampai 3 bulan. Papan pengumuman diletakkan di 8 lokasi pabrik, yakni 1 buah didalam kantor, 1 buah didalam kantin, 3 di lokasi jalur / plant, 1 buah di stock yard 2 buah di workshop. 4. 2. 3 Penerapan a. Jaminan Kemampuan 1. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Sejak tahun 1998, sistem perekrutan karyawan telah dilakukan melalui mekanisme yang meliputi pemenuhan persyaratan fisik, tes tertulis, interview, dan persyaratan kesehatan yang diperiksa oleh klinik. Mulai tahun 1999, sistem pengembangan keterampilan dan kemampuan karyawan telah dilaksanakan dengan baik. Ini terlihat dari dokumen yang telah dibuat dengan nomor WB-SMK3-PM-009 berjudul Tahap-Tahap Pengelolaan SMK3 tentang pelatihan K3. Strategi pelatihan karyawan di PT WIKA BETON adalah sebagai berikut: 1. Analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan K3 dilaksanakan sesuai prosedur. 2. Rencana pelatihan K3 disusun untuk semua tingkatan dalam perusahaan : •

Tingkat perusahaan oleh Biro Sumber Daya Manusia dengan mendapat masukan dari Bagian Sistem Manajemen Mutu.


73 •

Tingkat Pelaksana Pengelola Usaha dikoordinasikan oleh seksi keuangan dan personalia PPU.

3. Pelatihan disesuaikan dengan tingkat kemampuan, keahlian dan kepentingannya. 4. Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai. 5. Semua catatan hasil pelatihan didokumentasikan dan disimpan. 6. Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk perbaikan dan peningkatan pelatihan selanjutnya. 7. Program pelatihan ditinjau ulang secara berkala agar senantiasa relevan dan efektif. Pelatihan bagi Tim Manajemen ( Manajer Biro/Manajer PPU, Kepala seksi dan pejabat setingkat) diberikan agar dapat berperan dalam program K3 perusahaan dan memahami kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Tim Manajemen mendapat pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. PT WIKA BETON memiliki prosedur yang mengharuskan semua tenaga kerja baik yang lama, baru ataupun baru pindah mendapatkan penjelasan tentang kebijakan K3 dan pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Pelatihan dapat diselenggarakan kembali bila terjadi perubahan metode dan sarana kerja dan bila diperlukan dapat diberikan pelatihan penyegaran untuk semua tenaga kerja secara berkala.


74

Program pelatihan K3 untuk karyawan / pekerja di PPB, WP dan kantor pusat PT Wijaya Karya Beton sekurang- kurangnya adalah : 1. Pelatihan Dasar K3 2. Pelatihan SMK3 sesuai PERMENAKER No. 5/MEN/1996 3. Pelatihan Teknis K3 (Pelatihan Instruksi Kerja, Pelatihan P3K, dsb) dan Penangan Situasi Kerja (Pelatihan Keadaan Darurat, dsb yang sesuai dengan kebutuhan). Pelatihan kerja dan pelatihan K3 juga dilakukan oleh Kepala Seksi di masingmasing tempat kerja. Setiap hari Senin pagi, Kepala Seksi memberi peringatan tentang instruksi kerja dan K3 selama setengah jam. Setiap tahun PT WIKA BETON mempunyai Program Pelatihan Instruksi Kerja Dan Instruksi Kerja K3 yang di adakan di ruang rapat khusus oleh Ahli K3 eksternal maupun internal. Kegiatan ini dilakukan per seksi selama 1 – 2 jam. Pengunjung terutama mitra kerja juga diberikan pengenalan dan penjelasan Kebijakan Dan Prosedur K3 secara umum dan bila melakukan peninjauan atau terlibat dalam proses produksi di pabrik wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Pelatihan Keahlian Khusus diberikan kepada pekerja yang memiliki tugas khusus atau pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi sehingga memiliki lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Integrasi K3


75

Pada awal penerapan SMK3 di PT Wijaya Karya Beton (1999-2002), Sistem Manajemen K3 merupakan Sistem Manajemen utama yang diimplementasikan PT WIKA BETON dan terpisah dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000. Sejak tangga1 1 Juli 2002, uraian penerapan SMK3 diintegrasikan dengan prosedur mutu sebagai satu kesatuan dengan Sistem Manajemen Mutu.(Dok. WB-SMK3-PM-0002) 3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap K3 bertumpu pada manajemen tertinggi yaitu Direktur Utama. Manajer PPB dan WP diberikan otonomi yang cukup untuk mengatur PPU masing-masing secara efektif guna memenuhi persyaratan K3. Tanggung jawab dan tanggung gugat ini terdokumentasi dengan jelas pada dokumen berjudul “implementasi SMK3 di PT Wijaya Karya Beton” dan belum pernah di revisi. Pengurus hanya mengkomunikasikan tentang tanggung jawab dan tanggung gugat K3 ini pada saaat pelatihan dan tidak meletakkannya di papan pengumuman. Perusahaan juga hanya menjelaskan tentang hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen kepada Pengurus P2k3, Kontraktor, Sub Kontraktor, dan Pengunjung yang meminta saja dan tidak kepada seluruh tanaga kerja. b. Kegiatan Pendukung 1. Komunikasi dan Informasi Pada tahun 1999 – 2005, Rapat P2K3 dilakukan 3 bulan sekali, sejak tahun 2006 sampai sekarang rapat P2K3 diadakan sebulan sekali dan penyebarannya dilakukan kepada seluruh karyawan melalui media komunikasi internal seperti papan Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

76

pengumuman. Penyampaian laporan tentang penerapan SMK3 kepada Dinas Tenaga Kerja dilakukan 3 bulan sekali. Penyebarluasan informasi K3 dilakukan melalui pemasangan poster-poster, rambu-rambu peringatan K3 namun pelaksanaannya belum dilakukan secara teratur. 2. Pelaporan Secara umum telah diterapkan sistem pelaporan sebagi berikut : a. Pelaporan keadaan darurat Laporkan pada Petugas Keadaan Darurat → Petugas P2K3 → Manager Pabrik Produk Beton.

b. Pelaporan Insiden Laporkan pada Petugas Keadaan Darurat → Petugas P2K3 → Manager Pabrik Produk Beton. c. Pelaporan kecelakaan kerja Perusahaan melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi dan melakukan penyelidikan yang dituangkan pada catatan kejadian kecelakaan. d. Pelaporan masalah Saat terjadi penyimpangan K3 pada produk dan proses maka yang berlaku adalah prosedur monitor dan evaluasi ketidaksesuaian nomor WB-SMM-PM-005. Pelaporan juga dilakukan kepada Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dengan laporan tiga bulanan P2K3. 3. Pendokumentasian Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

77

Pada tahun 1999 – 2002, Sistem Manajemen K3 terpisah dari Sistem Manajemen Mutu sehingga pendokumentasiannyapun dipisahkan. SMK3 di dokumentasikan dalam 3 bagian yaitu: a. Pedoman K3 : dokumen yang berisi kebijakan K3 perusahaan, sasaran K3 dan ringkasan dari prosedur-prosedur yang disusun agar sasaran K3 dapat dicapai. b. Prosedur K3 : Berisi semua prosedur terdokumentasi yang sesuai dengan pernyataan kebijakan yang ada dalam pedoman K3. c. Dokumen Pendukung K3 : adalah dokumen operasional yang mendukung terlaksananya proses-proses K3 seperti yang diatur dalam prosedur K3 termasuk didalamnya instruksi kerja K3, formulir-formulir, gambar-gambar teknik dan sebagainya. Saat ini Sistem Manajemen K3 PT. WIKA BETON secara keseluruhan didokumentasikan dalam pedoman SMK3 yang disusun secara rinci. Uraian penerapan SMK3 diintegrasikan dengan prosedur mutu sebagai satu kesatuan dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000, sedangkan penerapan SMK3 secara praktis di lapangan, proyek maupun Pabrik Produk Beton disusun dalam instruksi kerja K3. Dokumen-dokumen tersebut disusun dan dikategorikan dalam 3 tingkat sebagai berikut : Tingkat I

:

Pedoman SMK3 yang merupakan garis besar ketentuan SMK3

Tingkat II : Prosedur SMK3 yang diuraikan dan melekat dalam dokumen prosedur mutu ISO 9001:2000.


78

Tingkat III :

Instruksi kerja pelaksanaan SMK3 di tempat kerja serta dokumen rujukan seperti peraturan-peraturan K3 yang harus dijalankan oleh tenaga kerja atau unit kerja.

Semua dokumen diatas baik asli maupun salinannya disimpan dan dipelihara oleh Pusat Pengendali Dokumen (PPD) di tingkatnya, yang penggunaanya harus dikendalikan oleh Fungsi Mutu di tingkat masing-masing atau unit lain yang ditunjuk. 4. Pengendalian Dokumen Pengendalian dokumen diatur secara sistematis sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen yang mengatur : a. Perubahan dan pembuatan amandemen melalui proses pemeriksaan dan pengesahan/persetujuan. b. Bentuk perubahan kecil dilakukan dengan menambah lembaran perbaikan dan memberi tanda tidak berlaku “sudah diamandemen” pada lembaran yang diperbaiki. c. Bentuk perubahan yang besar disebut revisi dimana seluruh dokumen diganti dengan yang baru. d. Kalimat atau kata-kata yang baru diperbaiki dicetak dengan huruf miring dan tebal. e. Seluruh dokumen yang berlaku tercantum pada Daftar Induk Dokumen yang menjelaskan status dokumen, pembuat, tanggal penerbitan atau amandemen/revisi dan pihak-pihak penerima distribusi.


79

f. Semua dokumen termasuk K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal penerbitan/revisi/amandemen. g. Penerimaan distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut. h. Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis. i.

Dokumen K3 yang sudah tidak berlaku ditarik untuk dimusnahkan atau disimpan sebagai dokumen pasif. Distribusi dokumen berjalan dengan baik tetapi sampai kini masih ada

dokumen yang ditarik belum di “cap”. c. Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko. PT WIKA BETON telah melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko untuk proses produksi tiang pacang, BJR dan produk lainnya. Sejak awal penerapan hingga saat ini terus dilakukan perbaikan dalam hal identifikasi bahaya dan sering menjadi temuan dalam audit SMK3 internal maupun eksternal. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dan peningkatan sarana produksi, fasilitas kerja dan bahan baku produksi sehingga potensi bahaya yang ada ikut berkembang. Proses identifikasi ini dilakukan oleh petugas yang berpengalaman dan berkompeten dibidangnya. Selain itu banyak mendapat masukan dari pekerja, pihak luar yang diajak kerja sama untuk mengidentifikasi seperti hyperkes dan dari temuan audit. Adapun contoh formulir identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko untuk tiang pancang terlampir.

1. Perancangan (Desain) dan Rekayasa. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

80

Sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, maka fungsi teknik di tingkat kantor pusat yaitu Manajer Teknik dan fungsi teknik di tingkat PPU yaitu Kepala Seksi Teknik dan Mutu berhak dan berkewajiban untuk melakukan tinjauan aspek-aspek K3 pada desain. Aspek-aspek K3 yang perlu ditinjau dan diverifikasi pada desain bangunan, sarana produksi dan gambar kerja adalah : a. Keamanan konstruksi bangunan / sarana produksi dan konstruksi penunjang atau pembantu. b. Keamanan konstruksi bangunan / sarana produksi sementara dan prasarana untuk pelaksanaan c. Keamanan dan kehandalan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran termasuk akses untuk evakuasi / pengungsian. d. Keamanan dan kehandalan sistem bangunan / sarana produksi, sistem mekanikal dan elektrikal yang harus dipasang dan penanggulangan keselamatan orang bila terjadi kerusakan dan atau kebakaran, termasuk sistem evakuasinya. e. Kesesuaian persyaratan bahan konstruksi, metode konstruksi dan tenaga kerja dengan persyaratan dan peraturan desain yang berlaku. f. Keamanan pengguanaan bangunan, cara pengoperasian sarana dan proses produksi. g. Semua perubahan dan modifikasi desain yang berpengaruh terhadap K3 harus ditandai, direkam dan diverifikasi untuk disetujui.


81

Aspek aspek K3 yang perlu ditinjau dan diverifikasi pada desain produk adalah : a. Kehandalan produksi produk, keamanan bahan dan kesesuaian persyaratan. b. Keamanan penggunaan produk dan pengoperasian proses produksinya. c. Pengujian terhadap ketahanan dan kekuatan produk. d. Keamanan dan kehandalan sistem produksi terhadap K3 e. Semua perubahan dan modifikasi desain yang berpengaruh terhadap K3 harus ditandai, direkam dan diverifikasi untuk disetujui oleh yang berkompeten. 2. Tinjauan Ulang Kontrak Semua kontrak, pesanan, dan perjanjian jual beli dengan pelanggan, sebelum disepakati harus dilakukan peninjauan dari aspek-aspek K3. sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, maka fungsi yang berhak melakukan tinjaulan kontrak aspek K3 adalah penanggung jawab fungsi teknik, fungsi perencanaan dan evaluasi produk, fungsi pengadaan dan fungsi mutu. Rincian tanggung jawab tercantum pada uraian jabatan masing-masing. Aspek-aspek K3 pada kontrak yang perlu ditinjau a. Identifikasi potensi bahaya dan resiko yang mungkin terjadi pada proses produksi atau tempat kerja. b. Pemenuhan persyaratan K3 pada bahan baku dan produk jadi, penyimpanan produk di stock yard, proses pemakaian bahan-bahan produksi, pemeliharaan bahan dan produk jadi, proses transportasi penyerahan produk, dan proses pemasangan instalasi (bila tercantum dalam kontrak). Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

82

Hasil tinjauan ulang kontrak dari aspek K3 dan aspek-aspek lain direkam dan dipelihara sesuai Prosedur Pengendalian Rekaman. 3. Pembelian dan Pengadaan Barang Sejak tahun 1999 PT WIKA BETON telah memiliki prosedur pembelian yang terdokumentasi yang menyangkut pembelian dan prosedur verifikasi untuk barang yang di beli serta telah memuat informasi yang berkaitan dengan kaidahkaidah K3. hal ini terus dilanjutkan dan dikembangkan sampai kini. Dalam pembelian telah diperhatikan informasi yang relevan dengan K3 yaitu kelengkapan MSDS (Material Safety Data Sheet)/LDKB pada bahan kimia dan bahan berbahaya yang digunakan yaitu : Admixture, cat /minyak cat (thinner), dan water softener, solar, gas elpiji dan gas O2. MSDS/ LDKB tersebut diinformasikan kepada semua pihak yang akan menggunakannya dengan cara penempelan pada papan pengumuman, sedangkan dokumen asli disimpan oleh sekretaris P2K3. Barang dan jasa yang telah dibeli harus diperiksa kembali dengan spesifikasi kontrak pembelian sebelum dipergunakan. Untuk barang dan jasa tersebut berlaku ketentuan : •

Sebelum digunakan harus lebih dulu diidentifikasi potensi bahaya dan nilai resikonya. Hasil pemeriksaan ini direkam pada Lembar Inspeksi Material

•

Produk yang dipasok harus dapat diidentifikasi dengan jelas jumlah, volume dan statusnya.


83

Perusahaan juga telah melakukan penilaian terhadap pemasok dan kontraktor yaitu penyediaan tenaga kerja harian dari mandor, telah dimasukkan pada kontrak kerja antara manajer dan mandor. 4. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat, Bencana dan Insiden. Prosedur menghadapi keadaan darurat ditetapkan sejak tahun 1999 dimana saat itu mengatur tata cara menghadapi darurat kebakaran, kecelakaan, dan peledakan. Lalu mulai tahun 2005 sampai kini jenis-jenis keadaan darurat di PT WIKA BETON terdiri dari : a. Kebakaran / Peledakan b. Gempa Bumi c. Huru Hara d. Banjir / Saluran Limbah Meluap Penanganan Keadaan Darurat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan ditugaskan secara resmi disebut Petugas Keadaan Darurat (PKD) yang memiliki kemampuan dalam bidang penanganan keadaan darurat. Di areal jalur / plant diletakkan arah evakuasi bila terjadi keadaan darurat. Selain itu alat pemadam kebakaran diletakkan di daerah dengan resiko tinggi terjadi kebakaran seperti pada ruang boiler dan ruang genset, terdapat dua tangki besar biofuel dan solar. Alat pemadam kebakaran yang disediakan disana adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berkapasitas 6 Kg. Simulasi penerapan keadaan darurat diadakan satu tahun sekali, biasanya dilakukan di pertengahan tahun. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

84

Setiap terjadi keadaan darurat harus dilakukan penyelidikan oleh petugas atau ahli K3. Laporan penyelidikan tersebut di sampaikan kepada P2K3 PPB dan P2K3 Pusat berikut rekomendasi pemulihan dan tindak lanjutnya. Bila ada pertanyaan dari masyarakat atau wartawan wewenang untuk menjawab diberikan kepada Unit Keuangan dan Personalia. Berikut adalah contoh jalur komunikasi dan tindakan bila terjadi peristiwa kebakaran : Gambar 4.3

Jalur Komunikasi dan Tindakan Bila Terjadi Kebakaran di PT WIKA BETON Ketua P2K3

KEBAKARAN

Koordinator

Penghubung

Security

Pemadam Kebakaran

Regu Evakuasi

Regu Medis

Dokter

4. 2. 4. Pengukuran dan Evaluasi

Daerah 1. Pengukuran dan PemantauanAman/evakuasi Sejak tahun 1999, diketahui bahwa PT WIKA BETON telah melakukan

pemantauan lingkungan kerja bekerja sama dengan lembaga Hyperkes. Selain itu telah dilakukan juga pemantauan pemantauan psikologis dengan menggunakan form Laporan Keluhan Karyawan dan hasil dari pemantauan tersebut dibahas dalam rapat P2K3 dan telah ditindaklanjuti dengan menerapkan hierarki pengendalian. Namun Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

85

ditahun itu belum dilakukan pemantauan dan pengukuran belum meliputi faktor biologis dan kimia. Mulai tahun 2002 pemantauan lingkungan kerja dilakukan secara reguler setiap tahun dan dari hasil pengukuran yang didapat kemudian ditindak lanjuti. Ditahun 2005, pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Hyperkes tiap 3 tahun sekali meliputi pengukuran kebisingan, penerangan, aspek kimiawi. Pengukuran kesehatan karyawan dilakukan oleh klinik setiap 2 tahun. Hingga kini masih dilakukan pemantauan lingkungan kerja oleh P2K3. Adapun hasil pengukuran yang diperoleh mengenai kondisi tempat kerja di PT Wijaya Karya Beton (hasil pengukuran tahun 2008) adalah : 1. Faktor Fisik •

Kebisingan : Rata-rata kebisingan di plant I – V adalah 97 dBA selama proses produksi. Pengendalian yang dilakukan adalah menyediakan APD ear plug dan mengharuskan pekerja menggunakannya. Namun pada prakteknya masih banyak pekerja yang tidak menggunakannya dengan alasan ketidaknyamanan.

•

Debu : Kadar debu di kelima plant adalah, plant 0,838 mg/m3 (Plant 1-3) dan 0,546 mg/m3 (plant 4-5).

2. Faktor Kimia •

NH3 : Rata-rata kadarnya di tempat kerja adalah 0,90840 mg/m3

•

CO : Rata-rata kadarnya di tempat kerja adalah 0,00704 mg/m3

•

H2S : Rata-rata kadarnya di tempat kerja adalah 0,00001 mg/m3

•

NO2 : Rata-rata kadarnya di tempat kerja adalah 0,00117 mg/m3


86 •

SO2 : Rata-rata kadarnya di tempat kerja adalah 0,02060 mg/m3

3. Faktor ergonomi Saat ini telah dilakukan analisa faktor ergonomi disemua bidang dan tempat kerja. Berikut adalah salah satu bentuk analisa ergonomi meja dan kursi pada petugas pengelasan tulangan : ANALISA ERGONOMI MEJA DAN KURSI PETUGAS PENGELASAN TULANGAN

Tempat Kerja

: Workshop produksi di PPB Sumatera Utara

Tujuan

: Pembuatan cincin tulangan produk tiang pancang

Jam Kerja

: 8 jam efektif

Alat Kerja

: Mesin las dan kawat las

Fasilitas Kerja

: Meja kerja dan kursi kerja

APD

: - Helm - Kap las

- Sepatu safety

- Sarung tangan

- Apron

- Masker

Kondisi saat ini

: Kursi kerja dan meja kerja tingginya 20 cm

Analisa Ergonomi

: - Sewaktu bekerja badan membungkuk sehingga tulang punggung dikawatirkan bengkok. -

Kondisi kaki terlalu menekuk sehingga otot kaki tidak sempurna

-

Pandangan terlalu kebawah mengakibatkan tulang leher menekuk.

-

Kenyamanan bekerja di pembuatan cincin tulangan tiang pancang kurang.

Tindak Lanjut

:Dibuatkan sarana pekerjaan yang sesuai dengan sisi ergonomi yaitu meja kerja dan kursi kerja yang disesuaikan dengan postur rata-rata petugas pengelasan.


87

Medan, 10 Maret 2008 Mengetahui

Diperiksa

Dibuat

Manajer Pabrik

Sekretaris P2K3

Inspektor

Adapun hasil dari pemantauan kesehatan karyawan tahun 2008 diperoleh : Tabel 4.2 Analisa Kesehatan Tahun 2008, Persentase Penyakit Akibat Kerja N Penyakit Akibat Kerja Tempat Jumlah o PAK Karyawan 1 2 3 4 5

Pendengaran Terganggu Kulit gatal-gatal Mata teradiasi sinar komputer Mata teradiasi sinar kawat las Gangguan pada paru/ saluran pernapasan Total

Plant III Gudang -

1 1 0 0 0 2

299 299 299 299 299 299

% 0.335 % 0.335 % 0.000 % 0.000 % 0.000 % 0.670 %

Untuk pemantauan kesehatan karyawan, Perusahaan bekerja sama dengan sebuah klinik swasta, namun sampai kini perusahaan belum memiliki salinan yang menyatakan bahwa klinik yang melakukan pemeriksaan kesehatan telah mendapatkan pengukuhan sebagai dokter pekerja.

2. Inspeksi K3 Sejak awal penerapan SMK3, PT WIKA BETON talah memiliki prosedur inspeksi K3 dengan petugas inspektor yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan di bidang K3 baik internal maupun eksternal. Inspektor K3 yang bertugas saat ini juga telah beberapa kali melakukan studi banding K3 ke perusahaan yang memiliki penerapan SMK3 yang baik seperti ke Pabrik Produk Beton daerah lain atau pabrik lain yang direkomendasikan. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

88

Pelaksanaan inspeksi K3 menggunakan checklist yang dilakukan seminggu sekali dan waktunya tidak ditentukan. Untuk kategori bahaya “A” dilakukan secara random setiap hari selama proses produksi berlangsung. Inspeksi K3 juga dapat dilakukan langsung oleh tim manajemen Pabrik Produk Beton. Hasil temuan inspeksi K3 kemudian ditindaklanjuti dan dimonitor dengan baik. Apabila hasil inspeksi K3 menunjukkan adanya penyimpangan / pelanggaran, inspektor K3 berwenang secara langsung mengambil tindakan perbaikan. Untuk melakukan inspeksi K3, diberlakukan standart berikut : a. Pemeriksaan bahaya •

Kondisi tempat kerja dan cara kerja diinspeksi secara teratur dan berkala.

•

Inspeksi dilakukan oleh petugas / inspektor K3.

•

Inspeksi mendapat masukan dan saran dari petugas di tempat kerja.

•

Inspeksi dilakukan dengan menggunakan checklist yang sesuai untuk tempat kerja.

•

Laporan inspeksi K3 disampaikan kepada sekretaris P2K3 dan unit lain sesuai kebutuhan.

b. Peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian •

Semua alat inspeksi, pengukuran, dan pengujian dilakukan identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan yang sesuai dengan prosedur.

•

Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas yang berkompeten. Adapun prosedur penanganan tindak lanjut hasil inspeksi adalah sebagai

berikut : Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

89

Gambar 4.4 Prosedur Penanganan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Inspeksi

Temuan Inspeksi

Tindak Lanjut Langsung

Ya

Verifikasi

Ya

Tidak Tidak Safety Meeting

Tindak Lanjut Safety Meeting Tidak Verifikasi Ya

3. Audit SMK3

Stop/ Close

Sejak tahun 1999 perusahaan telah melakukan audit SMK3 internal dengan baik. Sepanjang tahun 1999 – 2004 audit internal dilakukan sekali dalam setahun. Mulai tahun 2005 sampai saat ini, audit internal dilakukan tiap 6 bulan dan dilakukan terpisah dengan audit internal lainnya, namun sejak tahun 2002 audit internal ini dilakukan secara bersamaan dengan Audit Mutu Internal (AMI) dan audit peralatan.


90

Audit internal ini dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta efektifitasnya. Pelaksana audit ini harus berkompeten dan telah mengikuti pelatihan audit mutu internal dan audit SMK3 internal. Semua temuan ditinjau dan dimonitor untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan dan pencegahan pada saat rapat tinjauan SMK3 atau rapat P2K3 Audit eksternal SMK3 dilaksanakan oleh badan audit Sucofindo setiap 3 tahun sekali. Sampai saat ini telah dilakukan 4 kali audit eksternal dengan hasil sebagai berikut: 1. Tahun 1999 (20-22 September 1999) : memenuhi 95 % dari kriteria audit SMK3 dengan 7 kriteria audit minor. 2. Tahun 2002 (10-12 Juli 2002) : telah memenuhi 96 % kriteria audit SMK3 dengan 6 kriteria audit minor. 3. Tahun 2005 (22-24 Juni 2005) : memenuhi 94 % kriteria audit SMK3 dan perlu diadakan perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap 10 kriteria minor. 4. Tahun 2008 (7-9 Juli 2008) : memenuhi 97 % kriteria audit SMK3 dengan 6 kriteria audit minor.

Berikut ini adalah tabel jumlah audit SMK3 tahun 1999 s/d 2008 : Tabel 4.3 Hasil Perolehan Audit SMK3 PT. WIKA BETON PPB SUMUT Kateg ori Temu an

Hasil

1999 AK 3-I

Dia gn o ass SM K3

A. Suc of

74. 00

91. 00

95. 00

20 00 AK 3-I

20 01 AK 3-I

2002 AK 3-I

Dia gn o ass SM K3

A. Su cof

94. 97

91. 57

76. 00

96. 00

96. 00

20 03 AK 3-I

20 04 AK 3-I

2005

2006

2007

2008

AK 3-I

AK 3-I

Dia gn o ass SM K3

A. Su cof

AK 3-I

AK 3-I

AK 3-I

AK 3-I

AK 3-I

AK 3-I

Dia gno ass SM K3

A. Su cof

92. 77

90. 40

93. 98

90. 96

89. 16

94. 00

93. 40

92. 17

85. 15

93. 70

90. 26

90. 00

93. 80

96. 92


91

Keterangan tabel : AK3-I

: Audit K3 Internal yang dilakukan oleh PT WIKA BETON.

Diagno Ass SMK3

: Diagnosis Assesment SMK3, lebih diprioritaskan kepada dokumentasi SMK3.

A. Sucof

: Audit eksternal SMK3 yang dilakukan oleh Sucofindo

Gambar 4.5 Grafik Pencapaian Nilai Audit SMK3 PT WIKA BETON SUMUT 1999-2008

Pencapaian Nilai Audit SMK3 PPB SUMUT 120 100

95

91 80

96

94.97 91.57

96

92.77 90.4 93.98 90.96 89.16 94

93.4 92.17 85.15

93.896.92

93.7 90.26 90

76

74

60 40 20

1999

2000 2001

2002

2003 2004

2005

2006

2007

2008

Keterangan gambar : AK3-I Diagno Ass SMK3

: Audit K3 Internal yang dilakukan oleh PT WIKA BETON. :Diagnosis Assesment SMK3, lebih diprioritaskan kepada dokumentasi SMK3.

A. Sucof

: Audit eksternal SMK3 yang dilakukan oleh Sucofindo.


Audit Sucof

Diagno Ass SMK3

A.K3-I

A.K3-I

A.K3-I

A.K3-I

A.K3-I

A.K3-I

Audit Sucof

Diagno Ass SMK3

A.K3-I

A.K3-I

A.K3-I

A.K3-I

Audit Sucof

Diagno Ass SMK3

A.K3-I

A.K3-I

A.K3-I

Audit Sucof

Diagno Ass SMK3

A.K3-I

0

92

Dari gambar dan tabel diatas diketahui bahwa pencapaian nilai audit yang diperoleh oleh PT WIKA BETON SUMUT menunjukkan angka yang baik. Pada tahun 2008, nilai pencapaian audit tertinggi yang diperoleh PT WIKA BETON SUMUT yaitu 96,92% yang dilakukan oleh badan audit Sucofindo, sedangkan terendah adalah tahun 1999 yaitu 74 % dan dilakukan oleh internal PT WIKA BETON sendiri. Adapun hasil dari temuan minor audit SMK3 baik internal atau eksternal ditindak lanjuti dalam bentuk RTP (Rencana Tindakan Perbaikan). Dibawah ini adalah contoh bentuk RTP (rencana Tindakan Perbaikan) yang dibuat untuk tahun 2008. Tabel 4.4 Contoh Rencana Tindakan Perbaikan (RTP) PPB SUMUT Tahun 2008. N o 1

2

temuan

Analisa Permasalahan

Terjadi gangguan pendengaran • Nama pekerja : Tugino • Bekerja di bag.tulangan jalur III • Jenis produk adalah Bantalan Jalan Rel (BJR) • Menggunakan mesin spinning (mesin getar) untuk memadatkan beton. • Besar kebisingan di daerah kerja adalah 110 dBA sementara NABnya 85 dBA. • APD yang diwajibkan diantaranya adalah ear plug Terjadi gatal-gatal dikulit dibagian muka dan pergelangan tangan. • Nama pekerja : Amiruddin • Bekerja di bagian gudang • Jenis pekerjaan yang

Kurang pemakaian plug

Tindak Lanjut

Oleh

Tgl

mematuhi • Diperiksakan secara P2K3 20/7/ APD ear 08 intensif ke dokter THT • Ditindak lanjuti hasil pemeriksaan dari dokter THT • Agar lebih mematuhi penggunaan APD ear plug

• Kurang mematuhi • Diperiksakan secara P2K3 20/07 /08 pemakaian APD intensif ke dokter 11/08 yang diwajibkan spesialis kulit dan /08 kelamin • Kurang menjaga kebersihan tubuh • Ditindak lanjuti 18/08 dan kulit. hasil diagnosa


93

•

dilakukan adalah memasak minyak cetak yaitu campuran antara minyak sawit dan minyak solar. APD yang digunakan adalah : helm, sepatu, sarung tangan dan masker.

dokter spesialis kulit tersebut. • Menjaga kebersihan tubuh dan kulit • Mematuhi pemakaian APD yang diwajibkan.

/08

Rencana Tindakan Perbaikan dibuat sebagai program tahunan namun terus dievaluasi dan ditinjau ulang setiap rapat P2K3 yaitu sebulan sekali. Adapun hasil pemeriksaan Audiometri di PT. WIKA BETON SUMUT adalah : Tabel 4.5 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil Pemeriksaan Audiometri Tenaga Kerja di PT WIKA BETON SUMUT Tahun 2008

Nama

Rahmadi Alex Samzaidi Karjono Hafisol Yandi Dudi Junaedi Irwan Tugino Dufan Oberto Sayutomo Rumadi

Bagian

Produksi TM Operator Produksi Produksi Produksi Produksi Peralatan Operator Operator

Usia L/P

38/L 36/L 39/L 32/L 39/L 41/L 37/L 23/L 40/L 40/L

Masa Kerja (Thn ) 9 15 9 18 9 18 15 2 12 15

50 0 20 20 20 15 15 15 10 20 15 30

Telinga Kanan (Hz) 1.0 2.0 4.0 8.0 00 00 00 00 10 15 15 15 15 15 10 10 10 15 25 10 20 20 10 10 15 15 25 15 15 20 25 15 10 5 5 5 25 25 25 20 15 15 30 20 15 15 25 25

50 0 20 20 10 20 10 15 10 30 20 35

Telinga Kiri (Hz) 1.0 2.00 4.0 00 0 00 10 15 25 10 15 20 15 15 20 10 20 25 20 15 10 20 20 25 10 5 5 20 20 25 20 15 45 20 30 35

Diag nosa 8.0 00 20 10 15 20 10 20 5 20 20 50

Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa dari 10 tenaga kerja yang melakukan pemeriksaan Audiometri dengan alat Audiometer terdapat seorang pekerja yang mengalami masalah turunnya pendengaran (T), yaitu pada gelombang suara 2000 Hz, 4000 Hz, dan 8000 Hz. 4. 2. 5 Tinjauan Ulang


N N N N N N T N N N

94

PT WIKA BETON SUMUT melakukan tinjauan ulang SMK3 sejak awal penerapan, namun mulai terdokumentasi secara baik sejak tahun 2002. Tinjauan ulang SMK3 dilakukan secara berkala yaitu 1 kali setahun bersamaan dengan Rapat Tinjauan Manajemen. Ketua, sekretaris dan anggota yang mewakili pekerja wajib menghadiri rapat tinjauan atau rapat P2K3 tersebut sesuai dengan level organisasinya. Agenda rapat tinjauan SMK3 di tingkat PPB yang dibahas secara spesifik meliputi : 1. Pelaksanaan penjelasan atau peringatan pentingnya K3 secara rutin. 2. Hasil inspeksi berkala di PPB mencakup : •

Penggunaan APD oleh pekerja

•

Pemasangan

konstruksi

pengaman

sementara

serta

rambu-rambu

peringatan bahaya pada tempat-tempat yang seharusnya. •

Pemasangan perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

•

Ketersediaan kotak P3K, sanitasi yang sehat, dsb.

•

Ketersediaan rambu-rambu K3 dan tanda-tanda peringatan bahaya pada tempat yang seharusnya.

3. Jumlah dan jenis penyimpangan terhadap peraturan. 4. Tingkat terjadinya kecelakaan dan kecenderungan / trendnya. 5. Saran dan rekomendasi perbaikan SMK3 bila diperlukan. Agenda tinjauan ulang SMK3 di tingkat pusat membahas hasil pelaksanaan SMK3 di seluruh PPU, yang secara garis besar meliputi : Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

95

1. Pemahaman terhadap kebijakan K3 2. Hasil pelaksanaan dan inspeksi K3 secara umum. 3. Hasil audit internal / eksternal SMK3. 4. Tingkat terjadinya kecelakaan dan usaha-usaha pencegahan. 5. Rekomendasi perbaikan SMK3 bila dipandang perlu. Kinerja penerapan SMK3 akan dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan.

4.3 Gambaran Hasil Penelitian dengan Kuesioner di PT WIKA BETON SUMUT 4.3.1. Umur Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Umur di PT WIKA BETON SUMUT Tahun 2008 No 1 2 3 4 5

Kelompok Umur (tahun) 36 – 37 38 – 39 40 – 41 42 – 43 44 – 45 Jumlah

Frekuensi 2 6 4 2 2 16

Persentase (%) 12.5 37.5 25 12.5 12.5 100

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa responden terbanyak berada pada kelompok umur 38 – 39 tahun yaitu 6 orang (37.5 %), sedangkan kelompok umur 42 – 43, 44 – 45 dan 36 – 37 sama jumlahnya yaitu masing-masing 2 orang (12.5 %).

4.3.2 Tingkat Pendidikan


96

Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di PT WIKA BETON SUMUT Tahun 2008 No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 1 SMP 2 12.5 2 SMU 7 43.8 3 S1 5 31.3 4 S2 2 12.5 Jumlah 16 100 Dari tabel 4.6 diatas diketahui bahwa sebagian besar responden tingkat pendidikannya SMU yaitu 7 orang (43,8 %), sedangkan tamatan SMP dan S2 sama jumlahnya yaitu masing-masing 2 orang (12,5 %). 4.3.3 Masa Kerja Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja di PT WIKA BETON SUMUT Tahun 2008 No Masa Kerja (tahun) Frekuensi Persentase (%) 1 10 – 11 2 12.5 2 12 – 13 1 6.3 3 14 – 15 2 12.5 4 16 – 17 7 43.8 5 18 – 19 4 25 Jumlah 16 100 Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mempunyai masa kerja 16-17 tahun yaitu sebanyak 7 orang (43.8 %), sedangkan yang memiliki masa kerja 12-13 tahun hanya 1 orang (6,3 %). 4.3.4 Pelaksanaan SMK3 Menurut Responden Pelaksanaan SMK3 menurut seluruh responden (100%) berada pada kategori baik. Begitu pula untuk pelaksanaan komitmen dan kebijakan tentang K3, penerapan SMK3, pengukuran dan evaluasi SMK3 juga dinyatakan baik oleh seluruh responden. Namun untuk pelaksanaan perencanaan SMK3 dan tinjauan ulang SMK3, terdapat perbedaan pendapat antara responden sebagai berikut : Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

97

Tabel 4.9

Distribusi Responden Berdasarkan Pelaksanaan Perencanaan di PT WIKA BETON SUMUT tahun 2008 Kategori Pelaksanaan Jumlah Perencanaan K3 Frekuensi Persentase (%) Baik Sedang Jumlah

12 4 16

75 25 100

Dari tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa 12 orang (75 %) responden menyatakan bahwa pelaksanaan perencanaan K3 berada pada kategori baik, sedangkan 4 orang (25 %) menyatakan perencanaan K3 sedang. Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Pelaksanaan Tinjauan Ulang di PT WIKA BETON SUMUT tahun 2008. Kategori Pelaksanaan Jumlah Tinjauan Ulang SMK3 Frekuensi Persentase (%) Baik Sedang Jumlah

13 3 16

81.3 18.8 100

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, diketahui bahwa 13 orang (81.3 %) responden menyatakan pelaksanaan tinjauan ulang SMK3 baik sedangkan 3 orang (18.8 %) menyatakan pelaksanaan tinjauan ulang SMK3 dikategorikan sedang.

BAB V PEMBAHASAN Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

98

5. 1 Penerapan SMK3 di PT WIKA BETON SUMUT Sesuai dengan PERMENAKER No. 05/MEN/1996 pasal 3 point 1 tentang perusahaan yang wajib menerapkan SMK3 dan Lampiran IV PERMENAKER No. 05/MEN/1996 tentang kriteria audit SMK3 yang harus diterapkan oleh perusahaan, maka PT WIKA BETON SUMUT telah termasuk kepada perusahaan besar dengan tingkat resiko tinggi dan harus menerapkan 166 kriteria. Penerapan SMK3 di PT WIKA BETON sudah cukup baik karena Pedoman Penerapan SMK3 yang terdapat dalam Lampiran I PERMENAKER No. 05/MEN/1996 hampir seluruhnya diterapkan oleh PT WIKA BETON SUMUT. Ini juga terlihat dari hasil evaluasi dan audit SMK3 yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang menunjukkan nilai yang baik setiap tahun. Hasil audit terakhir yang dilakukan oleh badan audit independent Sucofindo menunjukkan angka 97 % dan sesuai dengan Lampiran IV PERMENAKER No. 05/MEN/1996, PT WIKA BETON mengenai ketentuan penilaian hasil audit SMK3, maka PT WIKA BETON mendapatkan sertifikat dan bendera emas. Adapun enam kriteria yang masih dijumpai pada PT WIKA BETON SUMUT berdasarkan hasil audit Sucofindo 2008 adalah : 1. Penggunaan gelas bersama oleh karyawan yang terjadi di kantor dan di bagian produksi. Menurut Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan serta penerangan dalam tempat kerja Pasal 8 point 1 yang menyatakan bahwa dapur, kamar makan dan alat-alat makan dan minum Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

99

harus selalu bersih dan rapi dan point 6 yang menyatakan alat-alat makan setelah dipakai harus dibersihkan dengan sabun dan air panas lalu dikeringkan. Pemakaian

gelas

bersama

oleh

karyawan

dapat

mempermudah

penyebaran penyakit antar karyawan. Perusahaan harus menyediakan gelas sesuai dengan jumlah karyawan agar karyawan memiliki gelas masing-masing. Setelah itu perlu adanya pengawasan dan pemantauan penggunaan gelas dan mensosialisasikan peraturan tersebut. Masalah ini merupakan masalah kebiasaan karyawan yang biasanya sulit diubah, dengan peringatan dan motivasi secara terus menerus, karyawan pasti akan memiliki kesadaran tentang pola hidup bersih dan sehat yang diterapkan setiap hari. 2. Evaluasi setiap sesi pelatihan telah dilaksanakan mencakup evaluasi peserta dan penyelenggara pelatihan. Evaluasi program pelatihan belum dilaksanakan secara keseluruhan yang mencakup anggaran biaya dan realisasinya. Sesuai dengan PERMENAKER No. 05/MEN/1996 Lampiran 1 point 3.1.5 tentang pelatihan dan kompetensi kerja menyatakan bahwa prosedur pendokumentasian pelatihan yang telah dilaksanakan dan dievaluasi efektifitasnya harus diterapkan. Oleh sebab itu evaluasi yang dilakukan harus secara menyeluruh, bukan hanya mengevaluasi peserta dan penyelenggara saja.


100

Evaluasi terhadap biaya dan realisasinya sangat perlu dilakukan agar pelatihan yang akan dilakukan selanjutnya dapat lebih efektif dan efisien bukan hanya dari segi peningkatan kompetensi kerja saja tapi juga efektif dari segi biaya. 3. Kecelakaan kerja yang terjadi pada tanggal 12 November 2007 belum dilaporkan ke Depnaker paling lambat 2 hari. Sesuai dengan PERMENAKER No. 03/MEN/1978 bahwa pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja selambat-lambatnya 2 hari setelah terjadinya kecelakaan. Seharusnya

pengurus

P2K3

telah

mengetahui

dan

memahami

PERMENAKER No. 03/MEN/1978 ini. Keterlambatan pelaporan dapat terjadi karena pengurus menganggap kecelakaan yang terjadi hanya kecelakaan ringan dan tidak terlalu mendesak untuk dilaporkan. Tumpang tindihnya pekerjaan di P2K3 juga memungkinkan terjadinya keterlambatan ini, selain itu PT WIKA BETON tidak termasuk peserta Jaminan Kecelakaan Kerja PT Jamsostek sehingga kewajiban untuk melaporkan kasus kecelakaan kerja ke Depnaker sering terlupakan. Sebaiknya perusahaan menunjuk seorang petugas yang khusus menangani pelaporan kecelakaan kerja atau keadaan darurat dan insiden lainnya baik kedalam manajemen PT WIKA BETON atau ke pihak luar dan memantau pelaksanaannya.


101

4. Perusahaan

telah

melakukan

pemeriksaan

kesehatan

karyawan,

namun

perusahaan atau dokter yang diberi tugas untuk pemeriksaan kesehatan belum memberikan analisa atas hasil pemeriksaan kesehatan untuk indikasi adanya penyakit akibat kerja. Contohnya pada hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan seorang dari pegawai di bagian spinning mengalami masalah pendengaran. Berdasarkan PERMENAKER No. 02/MEN/180 Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya setahun sekali yang meliputi kesehatan fisik lengkap. Dalam hal ditemukan kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan kesehatan pada tenaga kerja pada pemeriksaan berkala, pengurus wajib melaksanakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan

tersebut

dan

sebab-sebabnya

untuk

menjamin

terselenggaranya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Analisa terhadap hasil pemeriksaan adalah salah satu bentuk tindak lanjut dari penemuan gangguan kesehatan, sehingga dari hasil analisa tersebut dapat dilakukan tindak lanjut berikutnya untuk mengatasi sumber masalah seperti tinjauan ulang tempat kerja, keefektifan APD atau lainnya. Perusahaan telah melakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan audiometri yang dilakukan pada orang-orang yang berpotensi tinggi terkena dampak lingkungan kerja yang bising, yaitu tenaga kerja yang bekerja disekitar mesin spinning yang merupakan sumber kebisingan.


102

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah dibuat Rencana Tindakan Perbaikan dan tenaga kerja yang bersangkutan dipindahkan ke bagian lain yang tidak bising seperti di workshop. Untuk mengindikasikan apakah gangguan tersebut disebabkan karena pekerjaan atau tidak, tenaga kerja tersebut diperiksa satu tahun mendatang, bila gangguan tersebut masih terjadi setelah tenaga kerja dipindah maka dapat diindikasikan bahwa gangguan tersebut diakibatkan karena pekerjaan, namun bila ternyata tenaga kerja tersebut membaik maka kemungkinan gangguan tersebut hanya bersifat sementara dan masalah terselesaikan. Berdasarkan formulir identifikasi bahaya dan pengendalian resiko yang telah dilakukan oleh P2K3, masalah pendengaran terganggu akibat mesin spinning telah diidentifikasi sebelumnya. Tekinik pengendalian resiko yang dilakuka adalah melalui APD yaitu menggunakan helm, sarung tangan, sepatu kerja dan ear plug untuk mengurangi bahaya kebisingan sehingga masalah ini dapat dikategorikan kedalam bahaya rendah dan dapat dikendalikan dengan prosedur rutin. Pemakaian APD secara konsisten dan benar dapat mengendalikan potensi bahaya kebisingan. Untuk itu perusahaan khususnya P2K3 harus dapat memberikan pengertian dan kesadaran kepada tenaga kerja utuk selalu mengenakan APD ditempat kerjanya, selain itu pelu pengawasan ketat dari perusahaan dalam hal pemakaian APD ini.


103

Perusahaan juga memperhatikan dan menganjurkan tenaga kerja untuk menjaga kebersihan tubuh dan kulit, dengan begitu derajat kesehatan tenaga kerja dapat senantiasa terjaga. 5. pada ruang boiler dan genset terdapat 2 tangki besar biofuel dan solar, tetapi alat pemadam kebakaran yang tersedia hanya APAR (Alat Pemadam Api Ringan) berkapasitas 6 Kg. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Bab III pasal 3 point I.b tentang syarat-syarat keselamatan kerja; mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Biofuel dan solar merupakan cairan yang mudah terbakar dan mengingat besarnya tangki penyimpanan biofuel dan solar di daerah genset dan boiler ini, APAR dengan kapasitas 6 Kg dirasa kurang dengan jumlah bahan bakar yang ada. Seharusnya paling tidak disediakan Alat Pemadam Api Beroda (APAB) dengan kapasitas 50-80 Kg. 6. Perusahaan belum memiliki salinan yang menunjukkan bahwa klinik yang melakukan pemeriksaan kesehatan telah mendapatkan pengukuhan sebagai dokter pemeriksa / pekerja. Sebagaimana diatur pada PERMENAKER No. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan

Kesehatan

Tenaga

Kerja

dalam

Menyelenggarakan

Keselamatan Kerja pasal 1 point d yang menyatakan bahwa dokter adalah dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan PERMENAKER No. 01/MEN/1976, yang menyatakan Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

104

bahwa dokter perusahaan adalah dokter yang telah mendapat pelatihan dari Hygiene Perusahaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Hyperkes). Dalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus, PT WIKA BETON bekerja sama dengan sebuah klinik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menunjukkan perhatian terhadap kondisi kesehatan para karyawan, namun sampai saat ini PT WIKA BETON tidak memiliki salinan yang menegaskan bahwa dokter yang memeriksa telah mendapat pengukuhan sebagai dokter perusahaan. Dalam dokumen SMK3 yang berjudul Implementasi SMK3 di PT WIKA BETON bagian tinjauan ulang kontrak disebutkan bahwa semua kontrak, pesanan dan perjanjian jual beli sebelum disepakati harus dilakukan peninjauan dari aspek aspek K3. Salah satu aspek yang ditinjau adalah pemenuhan persyaratan K3. Perusahaan harus memastikan status klinik tersebut apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Dan bila ternyata klinik tersebut belum mendapat pengukuhan sebagai dokter pemeriksa, perusahaan dapat melakukan tinjauan ulang kontrak dengan klinik itu.

Hal-lain yang berkenaan dengan pelaksanaan SMK3 berdasarkan hasil pengamatan adalah : 1. Perusahaan sudah mempunyai prosedur untuk memahami, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

105

lainnya. Namun pada prakteknya, pengkomunikasian melalui papan pengumuman tidak berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya dilakukan perbaharuan tiap 2 minggu sekali tapi sampai 2 atau 3 bulan isi papan pengumuman tidak berganti. Menurut PERMENAKER No. 05/MEN/1996 Lampiran I point 2.2 menyatakan bahwa pengurus harus menjelaskan peraturan perundangundangan dan persyaratan K3 lainnya kepada setiap tenaga kerja. Petugas P2K3 yang ditunjuk untuk menangani distribusi informasi melalui papan pengumuman harus lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga tenaga kerja dapat mengetahui dan mengerti kebijakan K3 perusahaan serta peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya. Menurut ums (2001) kendala yang dirasakan oleh petugas P2K3 dalam melaksanakan tugasnya adalah padatnya jadwal kerja, selain itu terdapat ketumpang tindihan tugas di P2K3. Tugas sebagai P2K3 hanya dilakukan oleh sebagian orang yang telah ahli dalam bidang K3 sedangkan sebagian lainnya tidak memiliki tugas apapun selain menghadiri rapat P2K3. Hal ini terjadi juga di PT WIKA BETON SUMUT. Tidak semua pengurus P2K3 melaksanakan tugas dalam P2K3, walaupun seluruh anggota P2K3 telah mendapatkan pelatihan K3 dan SMK3 namun pelaksanaan tugas hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Dari hasil wawancara terhadap pengurus P2K3 ada yang mengakui tidak mempunyai tugas apapun selain


106

menghadiri rapat tapi ada pula yang bertugas sebagai inspektor K3, Pembuat RTP sekaligus pengisi papan pengumuman. 2. Kondisi tempat kerja PT WIKA BETON SUMUT : Faktor fisik : Kebisingan Rata-rata plant I – V adalah 97 dBA, dengan kebisingan tertinggi di plant III mencapai 110 dBA. Nilai ini berada diatas Nilai Ambang Batas (NAB) yang diperbolehkan berdasarkan TLV (Treshold Limit Value) menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE-01/Menaker/1997 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP51/MEN/1999 yaitu 85 dBA. Untuk mngantisipasinya dipergunakan APD ear plug. Ear plug dapat menurunkan kebisingan 15 dBA sehingga untuk rata-rata kebisingan yang terjadi di lima plant dapat dikendalikan. Untuk kebisingan di plant III, ear plug belum mampu mengendalikannya sampai dibawah NAB karena dengan penggunaan ear plug tersebut kebisingan yang tertangkap telinga masih 95 dBA. Kemungkinan besar inilah penyebab dari ditemukannya kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) di plant III. Untuk plant III perusahaan sebaiknya menggunakan APD ear muff yang mampu menurunkan kebisingan 30 dBA. Debu, kadar debu di plat 1-3 adalah 0.838 mg/m3 dan di plant 4-5 adalah 0.546 mg/m3. Berdasarkan TLV (Treshold Limit Value) menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE-01/Menaker/1997 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-51/MEN/1999, kadar debu


107 yang diperbolehkan adalah 10 mg/m3. Kadar debu di PT WIKA BETON SUMUT berada dibawah NAB. Faktor kimia : Berdasarkan TLV (Treshold Limit Value) menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE-01/Menaker/1997 dan Keputusan Menteri Tenaga

Kerja No. KEP-51/MEN/1999, kadar gas yang

diperbolehkan adalah NH3 = 17.0 mg/m3, CO = 29.0 mg/m3, H2S = 11.0 mg/m3, NO2 = 5.6 mg/m3, SO2 = 5.2 mg/m3. sementara kadar gas tersebut di tempat kerja PT WIKA BETON SUMUT adalah : NH3 = 0.90840 mg/m3, CO = 0.00704 mg/m3, H2S = 0.00001 mg/m3, NO2 = 0.00117 mg/m3, SO2 = 0.02060 mg/m3. Kadar gas yang terdapat di tempat kerja PT WIKA BETON berada dibawah Nilai Ambang Batas (NAB). 3. Hubungan pelaporan tanggung jawab dan tanggung gugat hanya dijelaskan pada pengurus P2K3 dan pihak lain yang berkepentingan namun tidak dijelaskan pada seluruh tenaga kerja. Berdasarkan PERMENAKER No. 05/MEN/1996 Lampiran I point 3.1.3, perusahaan harus menetukan, menunjukkan mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat K3, wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan kesemua tingkatan manajemen, tenaga kerja, kontraktor, sub kontraktor dan pengunjung. Perusahaan

seharusnya

memberikan

penjelasan

tentang

hubungan

pelaporan kepada seluruh tenaga kerja agar tenaga kerja mengetahui dan Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

108

memahami sistem pelaporan tanggung jawab dan tanggung gugat di perusahaan. Pengetahuan tentang tanggung jawab dan tanggung gugat perusahaan pada pekerja dapat memicu peningkatan kesadaran tenaga kerja sehingga tercipta tempat kerja dan kondisi kerja yang sehat dan produktif. 5.2 5.2.1

Hasil Penelitian dengan kuesioner Pelaksanaan SMK3 Dari hasil penelitian diperoleh bahwa secara umum pelaksanaan SMK3 di PT

WIKA BETON dikategorikan baik. Sesuai dengan modul manual P2K3 yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja, fungsi P2K3 adalah menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja, sehingga sudah sepantasnya pengurus P2K3 perusahaan mengerti dan memahami bagaimana pelaksanaan SMK3 di perusahaannya. Untuk memperoleh pelaksanaan dan penerapan SMK3 yang maksimal dibutuhkan kerja sama dan peran serta semua pihak baik itu manajemen, pengurus P2K3 maupun tenaga kerja. PT WIKA BETON SUMUT telah memperlihatkan kerja sama yang cukup baik. Pelaksanaan SMK3 yang baik inilah yang mungkin menjadi penyebab turunnya angka kecelakaan kerja di perusahaan hingga sampai pada angka 0 (nol) tahun 2008.

5.2.2 Pelaksanaan Komitmen dan Kebijakan K3 Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

109

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan komitmen dan kebijakan tim manajemen terhadap K3 baik. Menurut Bennet Silalahi (1985) Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tidak akan berarti jika pimpinan utama perusahaan tidak menetapkan kebijakannya yang konsisten dan berlaku diseluruh perusahaan. Berdasarkan hasil kuesioner, masih ada responden yang menjawab tidak tahu tentang penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Untuk itu perusahaan perlu menjelaskan tentang penilaian kinerja dan tindak lanjut K3 kepada seluruh anggota P2K3 khusunya dan seluruh tenaga kerja pada umumnya. 5.2.3 Pelaksanaan Perencanaan SMK3 Dari hasil penelitian diketahui bahwa 12 orang responden (75 %) menyatakan bahwa perencanaan yang dilakukan perusahaan dikategorikan baik, sedangkan ada 4 orang responden (25 %) yang hanya mengkatagorikan sedang untuk perencanaan. Hal ini terjadi karena keempat responden tersebut banyak yang tidak mengetahui secara rinci tentang perencanaan. Rata-rata mereka menjawab tidak tahu karena masalah perencanaan , penetapan sasaran dan kebijakan K3 dilakukan di tingkat pusat dan yang ikut merumuskannya adalah P2K3 tingkat pusat. Menurut Permenaker No.05/MEN/1996 Lampiran 1 perusahaan harus menjelaskan tentang perencanaan , tujuan dan sasaran serta kebijakan K3 perusahaan kepada seluruh tenaga kerja khususnya anggota P2K3 karena menurut Dokumen K3 PT WIKA BETON SUMUT P2K3 berfungsi sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan operasional dan pengendalian keseluruhan SMK3 di perusahaan. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

110

Anggota P2K3 merupakan perwakilan dari seluruh tenaga kerja di perusahaan. Sudah semestinya mereka mengetahui secara menyeluruh mengenai SMK3 di perusahaan. Distribusi informasi tersebut dapat dilakukan lewat pelatihanpelatihan tentang SMK3. Menurut Ishak (2003), pengetahuan dan keterampilan dibidang K3 yang tinggi dapat membangun persepsi karyawan di bidang K3 menjadi lebih baik. Jika persepsi di bidang K3 sudah baik, maka akan berpengaruh kepada sikap dan tindakan dalam menangani K3 menjadi lebih bail pula. Hal ini juga sangat bergantung kepada daya serap responden dalam menerima dan memahami informasi K3 yang diberikan kepadanya. 5.2.4 Pelaksanaan Penerapan SMK3 Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden (100 %) menyatakan bahwa pelaksanaan penerapan SMK3 dikategorikan baik. Menurut PERMENAKER No. 05/MEN/1996 Lampiran I disebutkan bahwa dalam mencapai mencapai penerapan SMK3 yang baik perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan. PT WIKA BETON telah menempatkan personel yang mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan seperti Ahli K3 dan Operator-operator mesin yang bersertifikat. Perusahaan juga telah mengintegrasikan Sistem Manajemen K3 dengan Sistem Manajemen Mutu. Perusahaan juga telah memiliki prosedur pendokumentasian dan pengendalian dokumen. Perusahaan hanya perlu memantau pelaksanaannya dilapangan sehingga benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

111

5.2.5 Pelaksanaan Pengukuran dan evaluasi Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden (100 %) menyatakan bahwa pelaksanaan pengukuran dan evaluasi SMK3 dikategorikan baik. Pelaksanaan inspeksi K3 di perusahaan berjalan dengan baik, Setiap hari inspeksi untuk proses kerja atau sarana kerja yang memiliki potensi bahaya “A” dilakukan secara random dan seminggu sekali di inspeksi secara keseluruhan. Audit SMK3 internal juga telah dilaksanakan secara konsiten, bahkan telah menunjukkan peningkatan, yaitu di tahun 1999 – 2004 hanya dilakukan sekali setahun menjadi 2 kali setahun mulai tahun 2005 sampai sekarang. Pelaksanaan audit dan inspeksi yang konsisten ini kemungkinan adalah penyebab baiknya hasil pencapaian perusahaan di audit eksternal sejak awal sampai sekarang. ini telah sesuai dengan PERMENAKER No.05/MEN/1996 Lampiran1 point 4 tentang pengukuran dan evaluasi. 5.2.6 Pelaksanaan Tinjauan Ulang Dari hasil penelitian diketahui bahwa 13 responden (81.25 %) menyatakan pelaksanaan tinjauan ulang SMK3 baik, dan ada 3 responden (18.75 %) yang menyatakan pelaksanaan tinjauan ulang dikategorikan sedang. Ketiga orang yang menyatakan bahwa pelaksanaan tinjauan ulang SMK3 dikategorikan sedang dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang proses pelaksanaan tinjauan ulang SMK3, padahal tinjauan ulang selalu dilakukan dalam rapat P2K3. berdasarkan hasil wawancara dengan mereka diketahui bahwa 2 diantara 3 orang


112

responden ini sering tidak menghadiri rapat P2K3, sehingga mereka tidak paham tentang tindak lanjut yang telah dilakukan. Berdasarkan dokumen SMK3 PT WIKA BETON SUMUT disebutkan bahwa ketua, sekretaris dan anggota P2K3 wajib menghadiri rapat tinjauan ulang SMK3 dan rapat-rapat P2K3 lainnya dan bila berhalangan harus digantikan oleh pekerja lain yang satu unit. Lagi-lagi ditemukan ketidaksesuaian prosedur yang ada dengan kenyataan dilapangan. Anggota-anggota P2K3 lain sering tidak mengetahui tugasnya dalam P2K3.

Secara garis besar, penerapan SMK3 di PT WIKA BETON SUMUT telah tampak baik. Hal ini diawali dengan pembangunan komitmen K3 bersama-sama antara karyawan, pengurus, dan pihak manajemen perusahaan. Perusahaan telah melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko proses produksi dan bahan baku. Perusahaan juga telah memiliki sistem dokumentasi SMK3 dan telah melakukan audit SMK3 internal dan eksternal. Perusahaan juga telah melakukan tinjauan ulang manajemen untuk menjamin kesinambungan, kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3. Faktor keberhasilan penerapan SMK3 di perusahaan ini antara lain telah diterapkannya beberapa sistem manajemen lain yang mendukung penerapan SMK3, adanya P2K3 yang menangani penerapan SMK3, adanya tenaga ahli di bidang K3 dan tingginya komitmen dari manajemen puncak. Jika dilihat dari angka kecelakaan kerja, penerapan SMK3 di PT WIKA BETON dapat dikatakan sukses karena sejak awal penerapan sampai kini telah terjadi Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

113

penurunan yang nyata pada kasus kecelakaan kerja, sampai mencapai angka 0 ditahun 2008 ini. Kekurangdisiplinan anggota P2K3 dalam melaksanakan prosedur K3 bisa menjadi penghambat penerapan SMK3, selain itu pekerja yang tidak mematuhi APD khususnya ear plug dapat meningkatkan angka Penyakit Akibat Kerja di perusahaan. Untuk itu, pihak perusahaan perlu melakukan sosialisasi tentang SMK3 dan penerapan SMK3 ke tenaga kerja khususnya tenaga kerja produksi. Jika pengusaha dan tenaga kerja mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan SMK# maka penerapan SMK3 dapat dilakukan secara optimal dan kecelakaan kerja dapat terus di minimalkan. Menurut pendapat Soedirman (1998) yang dikutip oleh Subroto (2002) bahwa secara ideal, bila penerapan SMK3 benar-benar dilakukan dengan baik secara berkelanjutan tidak hanya memberikan kenyamanan dan ketenangan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya, tetapi akan dapat menciptakan sumber daya yang handal dan akan berdampak pada meningkatnya hasil produksi. Jika keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terjamin, maka tenaga kerja tidak akan ogah-ogahan dalam bekerja bahkan akan lebih bersemangat dan menghasilkan kerja yang optimal.


114

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 KESIMPULAN Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komitmen dan Kebijakan •

Tahun 1999 perusahaan sudah mulai membangun komitmen K3 dengan melibatkan seluruh karyawan, staf serta pihak manajemen.

•

Tahun 2000 dilakukan revisi terhadap Sasaran K3, 20002 revisi terhadap Kebijakan K3, 2006 revisi terhadap Visi dan misi perusahaan 2010 dan Kebijakan Strategis Perusahaan.

•

Komitmen dan kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, tamu, kontraktor, pelanggan, pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait.

2. Perencanaan •

Tahun 1999 PT WIKA BETON SUMUT sudah membuat rencana strategis K3, manual SMK3.

•

saat ini perusahaan sudah mempunyai prosedur terdokumentasi yang mempertimbangkan identifikasi bahaya dan penilaian resiko pada tahap melakukan perencanaan atau perencanaan ulang.


115 •

Perusahaan sudah memiliki prosedur untuk memahami, mengidentifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan K3.

3. Penerapan •

Perusahaan memiliki prosedur yang mengharuskan semua tenaga kerja baik yang lama, baru ataupun baru pindah mendapatkan penjelasan tentang kebijakan K3 dan pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

•

PT WIKA BETON telah melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko untuk proses produksi tiang pacang, BJR dan produk lainnya.

•

Prosedur menghadapi keadaan darurat ditetapkan sejak tahun 1999 dimana saat itu mengatur tata cara menghadapi darurat kebakaran, kecelakaan, dan peledakan.

4. Pengukuran dan Evaluasi •

Tahun 1999, perusahaan telah melakukan pemantauan lingkungan kerja bekerja sama dengan lembaga Hyperkes. Hasil dari pemantauan tersebut dibahas dalam rapat P2K3 dan telah ditindaklanjuti.

•

Sejak tahun 1999 SMK3, PT WIKA BETON talah memiliki prosedur inspeksi K3 dengan petugas inspektor yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan di bidang K3 baik internal maupun eksternal.


116 •

Tahun 1999 – 2004 audit internal dilakukan sekali dalam setahun. Mulai tahun 2005 sampai saat ini, audit internal dilakukan tiap 6 bulan dan dilakukan secara bersamaan dengan Audit Mutu Internal (AMI) dan audit peralatan.

•

Tahun 2008 PT WIKA BETON telah memenuhi 97 % kriteria audit SMK3 dengan 6 kriteria audit minor.

5. Tinjauan Ulang •

Perusahaan melakukan tinjauan ulang SMK3 sejak awal penerapan, namun mulai terdokumentasi secara baik sejak tahun 2002 dan dilakukan secara berkala yaitu 1 kali setahun

6.2

SARAN

1. Perusahaan harus menyediakan gelas sesuai dengan jumlah karyawan dan perlu adanya pengawasan dan pemantauan penggunaan gelas. Dengan peringatan dan motivasi secara terus menerus, karyawan pasti akan memiliki kesadaran tentang pola hidup bersih dan sehat yang diterapkan setiap hari. 2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap biaya dan realisasinya agar pelatihan yang akan dilakukan selanjutnya dapat lebih efektif dan efisien. 3. Sebaiknya perusahaan dapat mendeskripsikan dengan jelas tugas dan fungsi masing-masing anggota P2K3 serta meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran pengurus pada rapat-rapat yang diadakan sehingga pelaksanaan SMK3 oleh P2K3 dapat lebih efektif.


117

4. Perlunya tinjauan kembali tentang fasilitas pemadam kebakaran yang ada dan menggantinya bila memungkinkan. 5. Perusahaan sebaiknya memastikan status klinik tersebut apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, dan bila ternyata belum memenuhi syarat, perusahaan dapat melakukan tinjauan ulang kontrak dengan klinik itu. 6. Perusahaan sebaiknya menggunakan APD ear muff untuk plant III yang mampu menurunkan kebisingan hingga 30 dBA. 7. Perusahaan sebaiknya memberikan penjelasan tentang hubungan pelaporan, penilaian kinerja dan tindak lanjut K3 kepada seluruh anggota P2K3 khusunya dan seluruh tenaga kerja pada umumnya. 8. perusahaan sebaiknya memberikan pengertian dan kesadaran kepada tenaga kerja utuk selalu mengenakan APD ditempat kerjanya, selain itu pelu pengawasan ketat dari perusahaan dalam hal pemakaian APD ini. 9. Perusahaan sebaiknya menjaga kesinambungan pelaksanaan SMK3 yang telah ada diperusahaan sehingga senantiasa diperoleh tempat kerja yang aman, sehat dan produktifitas dapat ditingkatkan.


118

DAFTAR PUSTAKA Andika, R. Peranan Manajemen dalam Pengendalian Bahaya Kerja, 03 Mei 2008. http://safety4abipraya.files.wordpress.com/2008/03/perananmanajemen-dalam-pengendalian-bahaya-kerja-2007-2010.pdf Anonim.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 07 September 2007, http://ronawajah.wordpress.com/2007/09/07/keselamatan-dan-kesehatankerja/viewarticle&sid=7.html

Anonim. 2008 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disertai dengan Peraturan PerUndangan yang terkait, Nuansa Aulia, Bandung. Ariwibowo, Dede. Presiden: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia Rendah, 13 Januari 2003. http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/01/13/brk.2003011301.id.html Damayanti, Ninin. Satgas K3 Wajib bagi Perusahaan, 17 Januari 2008, http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/01/17/brk.20080117115637.id.html Departemen Tenaga Kerja RI, 1991. Modul Umum Pembinaan Operasional P2K3, Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Jakarta. Jamsostek, PT. Realisasi Pembayaran JKK,JHT,JKM, Periode 2003-2007, 30 Februari 2008, http://www.jamsostek.co.id/content_file/anual_07.pdf Rahimah Azmi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008. USU Repository © 2009

119

-----------,Perincian Pembayaran Jaminan Akibat Kecelakaan KerjaKantor Cabang PT. Jamsostek (PERSERO) Se Wilayah I, Laporan Tahunan PT Jamsostek Wilayah I Medan, Tahun 2006, 2007, 2008. Kuswoyo. Standar Keselamatan Kerja Indonesia, 29 http://www.kompas.com/utama/news/0404/29/022403.htm

April

2004.

Muljono, EL. 1997. Peraturan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Harvarindo, Jakarta. Marpaung, Junita. 2005. Persepsi Tenaga Kerja Tentang SMK3 dan Pedoman Penerapan SMK3 di PT Inalum Kuala Tanjung Tahun 2005. Skripsi FKM USU. Medan PK, Suma’mur. Rendahnya Pelayanan Kesehatan Kerja, 24 Juni 2008. http://www.perdoki.or.id/prg/pageo.php/utk=24&nom=1.html Rudiyanto, 2003. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Audit SMK3. Prosiding Seminar Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Yogyakarta, 20 September 2003 Sastrohadiwiryo, S. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, PT Bumi Aksara, Jakarta. Soeripto, 1998. Manajemen K3 dan Penerapannya. Majalah Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Volume XXXI, No.3 Juli-September 1998. Subroto, Edi. 2002. Studi Komperatif Penerapan SMK3 terhadap Kecelakaan Kerja dan Produktifitas pada Pabrik Kelapa Sawit di Sumatera Utara Tahun 2002. Karya Akhir Profesional, Program Pasca Sarjana USU Medan. Sukaelan, M. 2003. Kecelakaan Kerja. Prosiding Seminar Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Yogyakarta, 20 September 2003. Ums Laurenta. 2001. Pelaksanaan Organisasi P2K3 dalam upaya K3 di PT Goodyear Sumatera Plantations Dolok Merangir Tahun 2001. Skripsi FKM USU Medan. Yanri, Zulmiar, Dkk. 2005. Himpunan Perundang-Undangan Kesehatan Kerja. Lembaga ASEAN OSHNET Indonesia, Jakarta.


120

KUESIONER PENELITIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OLEH P2K3 UNTUK MEMINIMALKAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA BETON MEDAN TAHUN 2008 I. DATA UMUM RESPONDEN Nama : Umur : ……… tahun Pendidikan terakhir : a. SMP b. SMU c. Diploma d. S1 e. S2 Masa Kerja : ……… tahun Jabatan di perusahaan : ………. Jabatan di P2K3 : ………. II. PELAKSANAAN SMK3 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara membuat check list (√) pada jawaban yang paling sesuai menurut anda. Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk apapun. No

Pertanyaan

A 1

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN K3 Apakah manajemen perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3? Apakah perusahaan menempatkan organisasi K3 di posisi yang dapat menentukan ?

2

Ya

Tdk

Tdk Tau

Ket


121

3

4 5 6 7 8

B 9

10

11

12 13

14

15

C 16

17

Apakah perusahaan menyediakan anggaran, tenaga kerja berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3 ? Apakah perusahaan menetapkan personil yang jelas dalam penanganan K3 ? Apakah perencanaan K3 terkoordinasi ? Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3 ? Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis tentang K3 ? Apakah kebijakan K3 itu dilkomunikasikan dengan tenaga kerja ? PERENCANAAN Apakah perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko pada kegiatan yang akan dilakukan ? Apakah pengurus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja ? Apakah penetapan tujuan dan sasaran K3 dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, ahli K3, P2K3 dan pihak lain yang terkait ? Apakah tujuan dan sasaran K3 yang ditetapkan perusahaan ditinjau secara teratur ? Apakah perusahaan menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 dan informasi keberhasilan SMK3 ? Apakah penetapan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen yang bersangkutan ? Apakah ditetapkan sasaran dan jangka waktu pencapaian tujuan dan sasaran SMK3 ? PENERAPAN Apakah perusahaan menyediakan sumber daya manusia, sarana dan dana yang memadai sesuai dengan SMK3 yang akan diterapkan ? Apakah dilakukan identifikasi kompetensi kerja di setiap tingkat manajemen perusahaan dan menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan ?


122

18 19 20

21 22

23

24

25

26

27 28

29 30 31

32

33

Apakah perusahaan membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif ? Apakah dibuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli ? Apakah perusahaan membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif ? Apakah perusahaan mengintegrasikan SMK3 kedalam sistem manajemen perusahaan yang ada ? Apakah perusahaan menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat K3 ? Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat ? Apakah perusahaan memberikan reaksi cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian lainnya? Apakah semua pihak yaitu pengurus, pihak manajemen dan tenaga kerja berperan dalam pelaksanaan SMK3 ? Apakah tersedia prosedur untuk identifikasi standar kompetensi kerja dan penerapannya melalui pelatihan ? Apakah diterapkan kompetensi kerja dan pelatihan untuk setiap tenaga kerja ? Apakah informasi K3 terbaru dikomunikasikan kepada tenaga kerja dan pihak terkait dalam perusahaan ? Apakah perusahaan menetapkan prosedur pelaporan informasi tepat waktu ? Apakah pendokumentasian SMK3 terintegrasi dalam keseluruhan dokumen yang ada ? Apakah dilakukan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko ? Apakah dilakukan perancangan dan rekayasa untuk mengendalikan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja ? Apakah dilakukan tinjauan ulang kontrak dan pembelian barang dan jasa untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3 ?


123

34 35

36

D 37

38 39 40 41 42

E 43 44 45 46 47

Apakah perusahaan memiliki prosedur menghadapi keadaan darurat atau bencana alam ? Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk menghadapi insiden yang meliputi penyedian fasilitas P3K yang cukup dan perawatan lanjutan ? Apakah perusahaan memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan gawat darurat dan pemulihan tenaga kerja yang trauma ? PENGUKURAN DAN EVALUASI Apakah inspeksi pengujian dan pemantauan dilakukan oleh personil yang berpengalaman dan punya keahlian yang cukup ? Apakah peralatan dan metode pengujian yang digunakan cukup memadai ? Apakah catatan inspeksi, pengujian dan pemantauan terpelihara dengan baik ? Apakah hasil temuan dianalisa dan di tinjau ulang ? Apakah pelaksanaan audit SMK3 baik internal maupun eksternal dilakukan secara berkala ? Apakah tindakan perbaikan dan pencagahan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan hasil temuan ? TINJAUAN ULANG Apakah pengurus melakukan tinjauan ulang SMK3 secara berkala ? Apakah dilakukan tinjauan ulang dari evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3 ? Apakah dilakukan tinjauan ulang terhadap tujuan, sasaran dan kinerja K3 ? Apakah dilakukan tinjauan ulang dari hasil temuan audit SMK3 ? Apakah dilakukan tinjauan ulang dari evaluasi efektifitas penerapan SMK3 ?

Terima Kasih atas Partisipasi dan Kerjasama Saudara


124


PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OLEH P2K3 UNTUK MEMINIMALKAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA BETON MEDAN TAHUN 2008

Recommend Documents