PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SUMATERA UTARA

ii

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM S1 EKSTENSI MEDAN

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SUMATERA UTARA

DIAJUKAN OLEH :

NAMA : DESI RAHMI NIM : 050522038 DEPARTEMEN : AKUNTANSI

GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI 2009

Desi Rahmi : Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara, 2009.

i

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara”. Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri dan judul dimaksud diatas belum pernah dimuat, dipublikasikan atau diteliti mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi Program S-1 Ekstensi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Semua sumber dan data informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas dan benar adanya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan oleh Universitas Sumatera Utara

Medan, 1 Juni 2009 Yang Membuat Pernyataan

Desi Rahmi Nim. 050522038


ii KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Satuan Kerja

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Penyehatan

Lingkungan

Permukiman Sumatera Utara”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, hal inidisebabkan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis baik dalam pengetahuan juga pengalaman. Disamping itu tanpa adanya pengarahan dari Bapak Dosen Pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana. Sadar akan hal itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan segala senang hati. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesarbesarnya kepada : 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak, selaku Ketua Departemen Akuntansi, dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, SE, M.Acc, Ak, selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam rangka penyelesaian Desi Rahmi : Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara, 2009.

iii skripsi ini. Bapak Drs. Erwin Abubakar, MBA, Ak selaku Dosen Penguji I dan Ibu Drs. Salbiah, M.Si, Ak selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan. 5. Bapak H. Sugiharto Bharata, ST selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di satuan kerja, Bapak Nur Hafis, SP selaku Asisten Adminsitrasi, Ibu Supiah selaku Penanggung Jawab SAI yang telah banyak memberi masukan tentang SAI, Mhd. Suharwin (B’Win) dan Ibu Hj. Ratnawaty selaku Bendahara yang memberi pengetahuan kepada penulis tentang proses keuangan satker, serta seluruh staf Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam penyediaan data dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyusuna skripsi ini. 6. Para Pegawai di Fakultas Ekonomi USU : Kak Dame, B’ Khairil, K’Raya dan yang lain-lain yang telah banyak memberikan informasi dan motivasi kepada Penulis. 7. Sahabat Penulis Vina, Ida, Bagus dan Ratih yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu penulis dikampus dan motivasinya. 8. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang tercinta Drs. H. Asnawi Putih dan Hj. Zahidar yang telah membesarkan, membimbing dan mendidik Penulis dengan penuh kasih sayang dari kanak-kanak hingga kini serta doa restu sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi Program S-1 Ekstensi Fakultas Ekonomi Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Desi Rahmi : Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara, 2009.

iv Utara. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak dan abang tersayang Yennizar, SE dan Budi Satria, S.Sos, Yefri Kurniawan, SE, Ak dan Nopi Kariani S.Sos, Muhammad Isfahani,ST dan Ira Fahlina, SKG atas bantuan materil dan moril serta motivasi, dukungan dan kesabarannya dalam memberikan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Begitu juga buat Suami yang tercinta dan tersayang Adi Winoto, ST Penulis ucapkan terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dorongan, dukungan, pengorbanan, dan doa yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi segenap pembaca yang membutuhkannya. Amiin ya Robbal Alamiin.

Medan, Penulis

Juni 2009

DESI RAHMI NIM. : 050522038


v ABSTRAK

Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Salah satu penyebabnya adalah karena karakteristiknya yang tidak banyak mempengaruhi perubahan. Pada saat ini pengertian akuntansi sektor publik telah mengalami perubahan. Akuntansi sektor publik bukanlah sama dengan akuntansi pemerintahan. Perubahan ini dikarenakan dampak dari penggunaan accrual base di Selandi Baru mendefenisikan akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat. Dimana penggunaan dana masyarakat tersebut menimbulkan tuntutan akuntabilitas keuangan. Sistem informasi akuntansi yang berupa Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diterapkan di satuan kerja yang menggunakan dana masyarakat berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian menguraikan sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari objek penelitian yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk memperoleh data yang digunakan penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah jenis data data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan pada satuan kerja berupa prosedur SAI dan data sekunder yang diperoleh dari data yang terdokumentasi di satuan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi satuan kerja yang telah diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur satuan kerja maka dapat mencerminkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan laporan keuangan.

Kata Kunsi : Akuntasi Sektor Publik, Sistem Akuntansi Instansi, Efisiensi, Efektititas.


vi

ABSTRACT

Government sector accounting is not developed as fast as business accounting. It is caused by the characteristic of government accounting doesn’t affect the chage very much. Nowdays,Public accounting has altered the definition and no longer associated with government accounting. It is triggered by the application of accrual based accounting in New Zealend and defined public accounting as society funding accounting. The use of society fund caused demand for monetary accountability. Information for accounting in form of Instancy Accounting System is applied at working unit using society fund from national budget (APBN). Research is carried out using descriptive method, wich collecting the datas and exposed the real nature and actuall condition of objects use to solve the problems. Datas are gathered through interviews, liveobservations and documentations of working unit. The result shows that working unit structural organization has been applied correctly as the procedures and reflected in effectiveness and efficiency of monetary report.

Keywords :

Public accounting, Instancy Accounting System, Efficiency, Effectiveness.


vii

DAFTAR ISI

Halaman PERNYATAAN ........................................................................................... i KATA PENGANTAR ................................................................................. ii ABSTRAK ................................................................................................... v ABSTACT.................................................................................................... vi DAFTAR ISI................................................................................................ vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN................................................................................ xi BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1 B. Perumusan Masalah................................................................ 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 9 D. Kerangka Konseptual ............................................................. 10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 11 A. Pengertian .............................................................................. 11 1. Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Sektor Publik ...... 11 2. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat .................................. 12 B. Unsur-unsur Akuntansi Pemerintah Pusat ............................... 16 C. Gambaran Umum Sistem Akuntansi Instansi .......................... 20 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) .................................. 21 2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) ........... 22 D. Prosedur Sistem Akuntansi Instansi ........................................ 26 E. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi ..................................... 30


viii 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) pada Tingkat UAKPA (Satuan Kerja) .................................................................. 30 2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Tingkat UAKPB (Satuan Kerja) ....................................... 32 F. Jenis Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Tingkat UAKPA (Satuan Kerja) ..................................... 39 BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 41 A. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................. 41 B. Jenis Penelitian....................................................................... 41 C. Sumber dan Jenis Data ........................................................... 41 D. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 42 E. Metode Analisis Data ............................................................. 42 BAB IV

HASIL PENELITIAN................................................................ 43 A. Deskripsi Objek Penelitian ..................................................... 43 1. Gambaran Umum ............................................................. 43 a. Sejarah Singkat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara......................... 43 b. Struktur Organisasi ..................................................... 46 -

Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara........................................ 46

-

Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara ..................................................... 51


ix 2. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi ................................ 61 3. Laporan Keuangan Satuan Kerja....................................... 66 B. Analisis Hasil Penelitian......................................................... 69 1. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi ................................ 69 2. Laporan Keuangan Satuan Kerja....................................... 72 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 75 A. Kesimpulan ............................................................................ 75 B. Saran ...................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 79 LAMPIRAN................................................................................................. 80


x DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman Gambar II-1

Kerangka Umum SAI ...................................................... 25

Gambar II-2

Prosedur Pelaporan SAI .................................................. 26


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Didalam dunia bisnis (commercial), akuntansi telah berkembang secepat perkembangan bisnis itu sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan bisnis yang semakin memaksa akuntansi untuk menyesuaikan. Dengan kata lain akuntansi bisnis berkembang karena kondisi yang memaksa. Perkembangan akuntansi pemerintahan (akuntansi sektor publik) tidaklah secepat akuntansi bisnis. Salah satu penyebabnya adalah karena karakteristiknya yang tidak banyak mempengaruhi perubahan. Akan tetapi sedemikian banyak kesan buruk yang selama ini disandang aparat pemerintah (sektor publik), antara lain terungkap, besarnya dana yang diserap untuk membiayai aparatur pemerintah tidak diimbangi dengan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal, bahkan kualitas pelayanan tersebut sangat buruk. Masyarakat telah bersedia mengorbankan (sacrifice) sebagian hartanya untuk negara dengan membayar berbagai macam pungutan, maka sudah sewajarnya jika mereka mengharapkan kepuasan (satisfy) yang maksimal atas pelayanan negara. Salah satu keluhan masyarakat yang sering terungkapkan adalah lambatnya waktu pelayanan. Hal yang demikian bukan saja mengakibatkan pemborosan sumber daya tetapi juga kualitas jasa yang dihasilkan menjadi sangat buruk. 1

2

2

Sektor publik (pemerintahan) pada dasarnya adalah perusahaan yang menghasilkan produk berupa jasa pelayanan, baik pelayanan yang bersifat langsung dinikmati oleh masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung. Namun demikian, pemerintah tidak bermaksud mengambil keuntungan dari operasionalnya. Salah satu tugas layanan pemerintah yang seharusnya diberikan kepada masyarakat adalah transparansi dan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Pemerintah telah mencanangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Corporate Governance), yang terdiri dari tiga pilar yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Namun demikian pemerintah belum sepenuhnya mampu menciptakan ketiga pilar utama tersebut. Atas dasar tuntutan-tuntutan tersebut yang berasal dari masyarakat menjadikan pentingnya akuntansi pemerintahan. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan yang semakin baik Berbicara sektor publik, sesuai amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam exposure draft standar akuntansi pemerintahan

3

3

(per 04 Februari 2004) adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual. Penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib membuat LRA atau yang dulu di kenal dengan nama Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas. Hal ini dikarenakan terbukti laporan pertanggungjawaban pemerintah sebelumnya, berupa PAN, baru bisa diwujudkan jauh dari waktu tiga bulan yang telah ditentukan. Pada saat ini pengertian akuntansi sektor publik telah mengalami perubahan. Akuntansi sektor publik bukanlah sama dengan akuntansi pemerintahan. Perubahan ini dikarenakan dampak dari penggunaan accrual base di Selandi Baru mendefenisikan akuntansi sektor publik sebagai akuntansi

dana

masyarakat.

Akuntansi

dana

masyarakat

(http://id.wikipedia.org,2007) diartikan sebagai “mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasiorganisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik

4 4

dan

swasta.

Pengertian

akuntansi

sektor

publik

di

Indonesia

(http://id.wikipedia.org,2007) mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, (Badan Usaha Milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Didalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 55 ayat (1), dinyatakan bahwa menteri keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan keuangan tersebut disampaikan presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 337 tahun 2003 tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah pusat pasal 5 dinyatakan bahwa Badan Akuntansi Kuangan Negara (BAKUN) menyusun (LRA) dan neraca pemerintah pusat berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sedangkan laporan arus kas pemerintah pusat dihasilkan oleh SAKUNsebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) KMK tersebut. Sebagaimana dinyatakan di dalam KMK nomor 337 tahun 2003 pasal 2, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SiAP dilaksanakan oleh BAKUN yang terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)

5 5

yang menghasilkan laporan arus kas pemerintah pusat dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan LRA dan neraca pemerintah pusat. Dokumen sumber (source document) yang diperlukan untuk penyiapan laporan keuangan pemerintah berasal dari Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN), KPPN Khusus dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Angaran (DJA), yang selanjutnya diproses pada Kantor Akuntansi Regional (KAR) dan Kantor Akuntansi Khusus (KAK). KAR di seluruh Indonesia menerima data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara dari KPKN di lingkup wilayahnya setiap hari. Untuk bahan verifikasi, KAR juga menerima dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar nominatif penerimaan dari KPPN. Dari pemprosesan data sumber tersebut, dihasilkan laporan arus kas. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh departemen/ kementerian negara/lembaga. Mereka melakukan pemprosesan data yang akan menghasilkan LRA dan neraca. Data akuntansi dan laporan keuangan tersebut secara berkala disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi diatasnya. Pada tingkat wilayah, data akuntansi tersebut selain disampaikan kepada unit akuntansi eselon I, juga wajib disampaikan kepada KAR setempat sebagai bahan rekonsiliasi data. Hasil rekonsiliasi KAR disampaikan ke BAKUN yaitu kepada pusat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (AKLAP) dan pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (AKBIA). Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dan untuk melaksanakan SAK dibentuk unit akuntansi keuangan yang terdiri dari:

6

a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yaitu unit akuntansi instansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang berada di bawahnya. b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), yaitu unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Pengguna Wilayah (UAPPA-W) yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang berada langsung dibawahnya. c. Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Pengguna Wilayah (UAPPA-W), yaitu unit akuntansi intansi yang melakukan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada dalam wilayah kerjanya. d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), yaitu unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Sedangkan untuk unit akuntansi barang terdiri dari : a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), yaitu unit akuntansi Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat kementerian negara/lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yang penanggung jawabnya adalah menteri/pimpinan lembaga.

7 7

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang langsung berada dibawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat Eselon I.. c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), yaitu unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), yaitu satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN. Mengingat pentingnya SAI dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan

pemerintah

maupun

pembangunan

(yang

disebut

akuntabilitas), salah satunya pada pemerintahan daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh tingkat entitas terkecil yaitu tingkat satuan kerja (UAKPA), maka penulis melakukan penelitian di Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Satker PKP-PLP-SU yang berada di bawah naungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara (Distarukim Prop.

8 8

Sumut). Dimana Satker tersebut menggunakan anggaran dari pemerintah pusat yaitu APBN dalam melaksanakan pembangunan tentang penyehatan lingkungan permukiman dibeberapa kabupaten/kotamadya di Propinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan penulis memilih judul “Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara“.

B. Perumusan Masalah Berkenaan dengan hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah telah diterapkan sistem akuntansi instansi yang membantu efektifitas dan efisiensi dalam Satker PKP-PLP-SU)? 2. Apakah penerapan sistem akuntansi instansi dalam Satker PKP-PLP-SU telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah? 3. Apakah telah melaksanakan langkah-langkah koreksi untuk setiap kesalahan yang mungkin timbul terhadap penerapan SAI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

9

a. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem akuntansi instansi yang diterapkan oleh Satker PKP-PLP-SU. b. Untuk mempelajari dan menilai prosedur sistem akuntansi instansi yang diterapkan oleh Satker PKP-PLP-SU. c. Untuk mengetahui langkah-langkah koreksi untuk setiap kesalahan yang mungkin timbul terhadap penerapan SAI. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah : a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan praktis SAI. b. Bagi satuan kerja yang diteliti, dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Satker PKPPLP-SU. c. Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai SAI.

10

D. Kerangka Konseptual Untuk menyelesaikan masalah yang tertuang dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan alur berpikir penulis dalam permasalahan sebagai berikut : JUDUL PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SUMATERA UTARA

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN ( SAK )

SISTEM AKUNTANSI

PROSEDUR

PENERAPAN

BARANG MILIK NEGARA

( SABMN )

• •

REKONSILIASI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian 1. Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Sektor Publik Pengertian akuntansi pemerintahan (akuntansi sektor publik) tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Menurut Bachtiar Arif dan Muchlis Iskandar (2002), ”Akuntansi didefenisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keuangan untuk para pengguna (user) dalam rangka pengambilan keputusan”. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akuntansi pemerintahan dapat didefenisikan menjadi

suatu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan

informasi

pemerintahan

keuangan

berdasarkan

proses

pencatatan,

pengklasifikasian, dan pengikhtisaran serta suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas dasar informasi keuangan tersebut. Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam

praktik-

praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai

11

12 kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandi Baru pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat (http://id.wikipedia.org,2007) dapat diartikan sebagai “mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia pengertian akuntansi sektor publik (http://id.wikipedia.org,2007) mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, (Badan Usaha Milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. 2. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi (2001), Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan’’. Sedangkan pengertian dari ”sistem itu sendiri adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005, ”Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

13

pencatatan, pengikhitsaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat”. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga dijelaskan Tujuan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu: a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentangv posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan; d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan keuangan pemerintah secara efisien. SAPP juga memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut: a. Basis Akuntansi. Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem ini didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. c. Dana Tunggal

14

Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapat dan Belanja Pemerintah dipertanggung jawabkan sebagai kesatuan tunggal. d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. e. Bagan Perkiraan Standar SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. f. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengakuan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebelum disampaikan kepada DPR, Laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian Negara/ Lembaga yang telah direkonsiliasi.

15

b. Neraca Pemerintah Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan Neraca SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara). c. Laporan Arus Kas d. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merrupakan konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan). e. Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas. Sebagaimana dinyatakan di dalam KMK nomor 337 tahun 2003 pasal 2, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Menurut

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.59/PMK.06/2005,

Pengertian dari SiAP dan SAI adalah sebagai berikut: Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sedangkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga.

B. Unsur-unsur Akuntansi Pemerintah Pusat

16

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari : 1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) SiAP dilaksanakan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN). SiAP terdiri dari: a. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN). b. Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan keuangan SAU dan SAKUN, dilaksanakan oleh unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari: a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). b. Kantor Wilayah Ditjen PBN (Kanwil Ditjen PBN). c. Kantor Pusat Ditjen PBN. Ditjen PBN Melaksanakan SiAP dengan melibatkan unit pemproses data sebagai berikut: a. KPPN b. Kanwil Ditjen PBN c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara d. Direktorat Informasi dan Akuntansi e. Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara f. Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri g. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman h. Direktorat Pengelolaan Barang Milik Negara

17

Dalam rangka pelaksanaan SiAP maka; a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memperoses data transaksi penerimaan dan pengeluaran; b. KPPN Khusus memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan Luar Negeri (BLN); c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN) melalui kantor pusat; dan d. Direktorat Informasi dan Akuntansi memproses data APBN, serta melakukan verifikasi dan akuntansi untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat.

2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) SAI dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga. Kementerian negara/ lembaga melakukan pemprosesan data berupa transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/ lembaga membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Unit akuntansi keuangan terdiri dari:

18

e. UAPA ( Unit Akuntansi Pengguna Anggaran), yaitu unit akuntansi instansi pada tingkat kementerian Negara/ Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1yang berada di bawahnya. f. UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I), yaitu unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang berada langsung dibawahnya. g. UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Pengguna Wilayah), yaitu unit akuntansi intansi yang melakukan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. h. UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), yaitu unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Unit akuntansi barang terdiri dari: e. UAPB ( Unit Akuntansi Pengguna Barang), yaitu unit akuntansi BMN (Barang Milik Negara) pada tingkat kementerian Negara/ Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggung jawabnya adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga. f. UAPPB-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I), yaitu unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan

19

penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat Eselon I.. g. UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah), yaitu unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. h. UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang), yaitu satuan kerja/ kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN. Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari proses komputerisasi SAPP adalah: Sistem Akuntansi

Jenis Laporan Laporan Arus Kas

SAKUN Neraca KUN Laporan Realisasi Anggaran SAU Neraca SAU

Pengguna Laporan a. Kepala KPPN b. Kepala Kanwil Ditjen PBN c. Ditjen PBN d. Menteri Keuangan e. Kepala KPPN f. Kepala Kanwil Ditjen PBN Ditjen PBN g. Kepala KPPN h. Kepala Kanwil Ditjen PBN Ditjen PBN i. Kepala KPPN j. Kepala Kanwil Ditjen PBN Ditjen PBN

20

Laporan Realisasi Anggaran

SAI Neraca SAI

k. l. m. n.

Kepala Kantor Kepala Kanwil Kepal Daerah Pimpinan Eselon-I Mneteri/ Pimpinan Lembaga o. Kepala Kantor p. Ka. Kanwil, Kepala Daerah q. Pimpinan Eselon-I Mneteri/ Pimpinan Lembaga

C. Gambaran Umum Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) SAK terdiri dari: a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA); b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W); c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E1);dan d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SAUAPA). Untuk melaksanakan SAI, kementerian negara/ lembaga membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi

21

Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB). Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari: a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga; b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang berada pada tingkat Eselon I; c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang berada pada tingkat wilayah; dan d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja.

2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Sistem Akuntansi barang Milik Negara (SABMN) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang. Disamping menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga SABMN juga menghasilkan informasi-informasi untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban pengelolaan BMN dan kebutuhankebutuhan manajerial Kementerian Negara/Lembaga lainnya. Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

22

APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berupa transfer masuk, hibah, pembatalan penghapusan, dan rampasan/sitaan. Tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barangbarang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh : a. Pemerintah Daerah. b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari: 1) Perusahan Perseroan, dan 2) Perusahan Umum c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah. SABMN terdiri dari: a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SAUAKPB); b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA-UAPPB-W); c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (SA-UAPPB-E1);dan d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA-UAPB). Unit Akuntansi Barang (UAB), terdiri dari: a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga; b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) yang berada pada tingkat Eselon I;

23

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah; dan d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat satuan kerja. Pada tingkat wilayah, kementerian negara/lembaga dapat menunjuk satuan kerja sebagai koordinator UAPPA-W/ UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/ propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja lingkup eselon I dari sebuah kementerian negara/lembaga sebagai UAPPA-E/ UAPPB-W sesuai struktur kementerian negara/ lembaga. Unit-unit akuntansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dihasilkan unit akuntansi instansi tersebut terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

24

b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. c. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kementerian

negara/lembaga

yang

menggunakan

Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan, disamping wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggrannya sendiri, juga wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara terpisah. Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya. Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem akuntansi barang milik negara (SABMN) yang dikompilasi.

25

GAMBAR II-1 KERANGKA UMUM SAI

→

UAKPA

UAKPB

UAPPB

KPP

UAPPB

KANWI L Ditjen

UAPPB

UAPPA

UAPB

UAPA

Ditjen PBN (Dit iA) APPL CENTER

Lap BMN

DITJEN

Keterangan : : : : : :

arus data laporan arus LPJ APP rekonsiliasi data pencocokan laporan BMN dan laporan keuangan arus data laporan APP

26

D. Prosedur Sistem Akuntansi Instansi GAMBAR II-2 PROSEDUR PELAPORAN SAI

→

1

UAKPB 1a

2

UAKPA

4b

KPP

2a

3

4

UAPPB

5

UAPPB

4a

KANWI L

5a

13 7a Ditjen

6

UAPPB

UAPPA

8

7 6a

14

15

11 UAPB

9

Ditjen PBN

UAPA 10

(Dit iA) APPL CENTER

12

Lap BMN

DITJEN

Keterangan : : : : : :

arus data laporan arus LPJ APP rekonsiliasi data pencocokan laporan BMN dan laporan keuangan arus data laporan APP

27

Penjelasan Flowchart 1. UAKPB mengirimkan Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK, adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan atau data lainnya, merupakan aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca. 1a.

UAKPB menyampaikan secara semesteran ke UAPPB-W berupa

file data transaksi BMN dan Laporan BMN untuk digabungkan. 2. UAKPA menyampaikan secara bulanan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan. UAKPA melakukan rekonsiliasi data tersebut di atas dengan data di KPPN termasuk data transkasi pembiayaan dan perhitungan. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 2a.

UAKPA menyampaikan secara bulanan ke UAPPA-W/UAPPA-E1

bagi yang tidak memiliki UAPPA-W berupa file data, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca termasuk file data transaksi pembiayaan dan perhitungan untuk digabungkan. 3. KKPN mengirim semua file data termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan setiap bulan ke Kanwil Ditjen PBN c.q. Bidang AKLAP. 4. UAPPB-W melakukan pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan pada UAPPA-W semester.

28

4a.

UAPPB-W menyampaikan file data dan laporan BMN dengan

laporan keuangan pada UAPPA-W semester. 4b. UAPPB-W menyampaikan laporan BMN ke Kanwil Ditjen PBN. 5. UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN c.q. Bidang AKLAP, dan melaksanakan rekonsiliasi untuk tingkat wilayah setiap triwulan. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 5a.

UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk data

transaksi pembiayaan dan perhitungan secara bulanan ke UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 6. UAPPB-E1 melakukan pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1. 6a. UAPPB-E1 menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian negara/ lembaga. 7. UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan secara bulanan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 7a. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I dengan Ditjen PBN c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semster.

29

8. Kanwil Ditjen PBN mengirim file data termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan ke pusat data base yang berada di ditjen PBN c.q. DIA sebagai bahan rekonsiliasi dengan kementerian negara/lembaga. 9. UAPB melakukan pencocokan data dengan UAPA tiap semester dalam rangka penyusunan neraca tingkat kementerian negara/lembaga. 9a. UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian negara/lembaga ke Ditjen PBN c.q. Dit.PBM/KN. 10. UAPA melakukan rekonsiliasi dengan DIA setiap semester. 11. UAPA menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga ke Ditjen PBN c.q. DIA dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat. 12. Dit. PBM/KN Ditjen PBN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke DIA sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Pusat. 13. Khusus dana pembiayaan dan perhitungan : •

UAKPA wajib menyampaikan laporan dilampiri bukti-bukti ke Ditjen. PBN c.q. Dit. Pelaksana Anggaran secara bulanan.

•

Kanwil Ditjen PBN menyampaikan secara bulanan file data belanja anggaran pembiayaan dan perhitungan (APP) yang diterima dari KPPN, ke Ditjen PBN c.q. Dit PA.

14. UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan dan perhitungan ke Ditjen Perbendaharaan c.q. DIA dan Dit. PA yang bertindak sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

30

15. Direktor PA menyampaikan LRA hasil Penggabungan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ke Ditjen Perbendaharaan c.q. DIA.

E.

Penerapan Sistem Akuntansi Instansi 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) pada Tingkat UAKPA (Satuan Kerja) Dokumen sumber yang digunakan di tingkat satuan kerja adalah: a. Dokumen penerimaan yang terdiri dari : •

Estimasi Pendapatan yang dialokasikan: (DIPA PNBP, tidak termasuk estimasi Pengembalian Belanja dan Pembetulan Pembukuan);

•

Realisasi Pendapatan: SSBP, SSP, SSBC, dokumen lain yang dipersamakan.

b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dari : •

Alokasi Anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan ;

•

Realisasi Pengeluaran: SPM dan SP2D, dan dokumen lain yang dipersamakan.

c. Dokumen Piutang. d. Dokumen Persediaan. e. Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan. f. Dokumen lainnya. Prosedur Akuntansi yang terdapat pada satuan kerja terdiri dari kegiatan harian/ bulanan/ triwulan/ semesteran, sebagai berikut : a. Menerima dan memverifikasi dokumen sumber dan ADK BMN.

31

b. Merekam dokumen sumber. Apabila aplikasi tersebut terintegrasi, tidak perlu dilakukan perekaman SPM/SP2D dan DIPA. c. Mencetak dan memverifikasi RTH. d. Melakukan posting data untuk transaksi yang telah lengkap dan benar. e. Mencetak dan memverifikasi buku besar. f. Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK ke KPPN. g. Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN, membuat Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika diperlukan. h. Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan menyampaikannya UAPPA-W/ UAPPA-E1 beserta ADK sesuai jadwal penyampaian. i.

Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-E1 setiap semester.

j.

Melakukan back up data. UAKPA melakukan pemrosesan data mulai dari perekaman dokumen

sumber, baik penerimaan maupun pengeluaran APBN. Kemudian melakukan proses posting untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran(LRA) dan Neraca. LRA, Neraca, dan ADK disampaikan UAKPA kepda KPPN selambatlambatnya tanggal 7 bulan berikutnya sebagai bahan rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selambat-lambtanya 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan ke KPPN, UAKPA menyampaikan laporan keuangan yang

32

telah direkonsiliasi ke UAPA-W/UAPPA-E1 beserta ADK dan Berita Acara Rekonsiliasi.

2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada Tingkat UAKPB (Satuan Kerja) Dokumen sumber yang digunakan dalam proses akuntansi BMN pada tingkat satuan kerja adalah : a. Saldo Awal Menggunakan catatan dan Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi. b. Perolehan/Pengembangan/Penghapusan •

Berita Acara Serah Terima BMN;

•

Bukti Kepemilikan BMN;

•

SPM/SP2D;

•

Faktur Pembelian;

•

Kuitansi;

•

Surat Keputusan Penghapusan

•

Dokumen lain yang sah

Jenis Transaksi Akuntansi BMN yang dicatat meliputi tiga jenis, yaitu Perolehan, Perubahan dan Penghapusan.

33

a. Saldo Awal •

Saldo Awal, merupakan saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannya SABMN yang merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN sebelumnya.

b. Perolehan BMN •

Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil pembelian.

•

Transfer Masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari UAKPB yang lain dalam satu UAPB.

•

Hibah, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penerimaan dari pihak ketiga diluar Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

•

Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.

•

Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/ gedung dan BMN lainnya yang telah diserah terimakan dengan Berita Acara Serah Terima.

•

Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil pembatalan

penghapusan

yang

sebelumnya

telah

dihapuskan/

dikeluarkan dari pembukuan. •

Reklasifikasi Masuk,merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.

34

c. Perubahan BMN •

Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/ nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang.

•

Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir

yang

mengakibatkan

pemindahbukuan

dari

BI

Ekstrakomptabel ke BI intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan satuan BMN dalam BI intrakomptabel. •

Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN.

•

Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas, merupakan koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya.

d. Penghapusan BMN •

Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.

•

Transfer keluar, merupakan transaksi penyerahan BMN ke UAKPB lain dalam satu UAPB.

•

Hibah, merupakan transaksi penyerahan BMN kepada pihak ketiga.

•

Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk.

35

•

Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya. Klasifikasi dan Kodefikasi BMN didasarkan pada ketentuan tentang

klasifikasi dan kodesifikasi BMN yang berlaku. Pada SABMN barang dapat diklasifikasi ke dalam : golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan subsub kelompok. Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada ketentuan tersebut, agar menggunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis dan atau fungsinya. Nomor Urut Pendaftaran (NUP) adalah nomor yang menunjukkan urutan pendaftaran BMN pada Buku Inventaris dan Buku Barang Bersejarah per sub-sub kelompok BMN, disusun berdasarkan urutan perolehan. Satuan Barang dalam BMN menggunakan satuan yang terukur dan baku. Kapitalisasi BMN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei2001 tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Penerapan Kapitalisasi dalam BMN mengakibatkan Buku Inventaris dibagi menjadi dua jenis yaitu: a. BI Intrakomptabel, mencakup BMN asset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari BI Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya

36

perolehan dan nilai pengembangnnya telah mencapai batas minimum kapitalisasi. b. BI Ekstrakomptabel mencakup BMN berupa asset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. BMN yang memenuhi criteria asset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah. Kondisi BMN mengacu pada Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, criteria kondisis BMN terdiri dari Baik (B), Rusak Ringan (RR), Rusak Berat (RB). Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab akuntansi BMN. Kode ini terdiri dari 15 (lima belas) angka yang memuat kode UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, UAKPB, dan UAKPKPB dengan susunan sebagai berikut:

37

UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPB UAPKPB Tahun Perolehan XX . XX . XX . XXXXXX . XXX XXXX X . XX . XX . XX .

XXX . XXXXXX No.

Urut

Pendaftaran

Sub-Sub

Kelompok

Sub Kelompok Kelompok Bidang Golongan Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok

dan sub-sub kelompok. (Seperti yang terlihat diatas) Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kode registrasi merupakantanda pengenal BMN dengan susunan seperti diatas. Keluaran dari SABMN tingkat UAKPB Dokumen/laporan yang dihasilkan dari SABMN tingkat UAKPB antara lain: a. Buku Inventaris (BI) Intrakomptabel

38

b. Buku Inventaris (BI) Ekstrakomptabel c. Buku Barang Bersejarah d. Buku Persediaan e. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah f. Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung g. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor h. Kartu Inventaris Barang (KIB)Alat Persenjataan i.

Daftar Inventaris Lainnya (DIL)

j.

Daftar Inventaris Ruangan (DIR)

k. Laporan BMN Semesteran l.

Laporan BMN Tahunan

m. Laporan Kondisi Barang (LKB) Laporan BMN meliputi Laporan BMN Intrakomptabel, Laporan BMN Ekstrakopmtabel, Laporan BMN Gabungan, dan Laporan Barang Bersejarah. Laporan

Gabungan

merupakan

hasil

penggabungan

laporan

BMN

Intrakomptabel dan Laporan BMN Ekstrakomptabel. Laporan Barang Bersejarah hanya menyajikan kuantitas tanpa nilai. Prosedur Akuntansi Penerapan SAI pada SABMN memiliki 2 (dua) proses yaitu: Proses bulanan dan semesteran serta proses akhir periode akuntansi.

39

a. Proses Bulanan dan Semesteran, meliputi: 1) Menbukukan data transaksi BMN ke dalam BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, dan Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber. 2) Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR, dan DIL. 3) Membuat Laporan BMN pada akhir semester. 4) Meminta pengesahan Penanggung jawab UAKPB atas Laporan BMN. 5) Menyampaikan data transaksi BMN ke unit Akuntansi Keuangan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya untuk penyusunan neraca tingkat UAKPA. 6) Menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W/UAPPBE1, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya suatu semester. 7) Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib. b. Proses Akhir Periode Akuntansi, meliput i: 1) Menginstruksikan kepada setiap Penanggung jawab Ruangan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada diruangan masing-masing. 2) Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan oleh Penanggung jawab Ruangan ke dalam SABMN. 3) Membuat LKB. 4) Meminta pengesahan Penanggung jawab UAKPB atas LKB.

40

5) Membuat

Laporan

BMN

Tahunan

berdasarkan

saldo

BI

Intrakomptabel, Bi Ekstrakomptabel, dan Buku Barang Bersejarah. 6) Meminta persetujuan penanggung jwab UAKPB atas laporan BMN. 7) Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB beserta ADK ke UAPPB-W atau UAPPB-E1 untuk UAKPB pusat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. 8) Mengarsipkan BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, salinan LKB, dan salinan Laporan BMN secara tertib. 9) Melakukan proses back up data dan tutup tahun.

F. Jenis Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Tingkat UAKPA (Satuan Kerja) Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan secara otomatis dari proses komputerisasi SAI adalah sebagai berikut : Pelaporan Tingkat Satuan Kerja Laporan yang dihasilkan oleh unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran adalah:

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Dikirim Ke Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja I, F, M melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja I, F, M melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja I, F, M melalui BUN Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja I, F, M melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja I, F, M Nama Laporan

41

melalui KPPN Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Neraca Satuan Kerja Neraca Percobaan

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Keterangan : I. KPPN F. UAPPA-W M. Arsip

I, F, M I, F, M I, F, M I, F, M I, F, M I, F, M I, F, M I, F, M I, F, M I, F, M

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara di Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara yang berlokasi di

Jl. Williem

Iskandar No. 9 Medan dan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2007 sampai dengan selesainya skripsi ini.

B. Jenis Penelitian Dalam kegiatan pengumpulan data-data yang relevan, dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian dengan studi kasus pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara.

C. Sumber dan Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 1. Data primer yakni data yang diperoleh melalui pengamatan pada satuan kerja mengenai sistem akuntansi instansi, Contoh : Prosedur sistem akuntansi instansi.

42

43

2. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber yang sudah terdokumentasi di satuan kerja, Antara lain : Sejarah perusahaan, Struktur organisasi, serta laporan-laporan yang ada dalam Sistem Akuntansi Instansi.

D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara, yaitu : 1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan bagian akuntansi, kepegawaian dan bagian yang terkait. 2. Teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti khususnya pada bagian akuntansi. 3. Teknik Dokumentasi, yaitu melakukan pencarian dan pengutipan data melalui website

E. Metode Analisis Data Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara menentukan, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menginterprestasikan dan kemudian dianalisis serta dibandingkan dengan teori-teori, lalu diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 1. Gambaran Umum a. Sejarah Singkat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Propinsi Sumatera Utara Menimbang: 1) bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Wilayah Administrasi, perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Dinas-dinas Daerah sebagai Perangkat Daerah. 2) bahwa

penetapan Pembentukan,

Kedudukan,

Tugas,

Fungsi dan

Organisasi Dinas-dinas Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1) Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara. 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara. 3) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas Desentralisasi. 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera utara. 5) Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

44

45

6) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara. 7) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara. 8) Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. 9) Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11) Dekonsentrasi adalah pelimpahan Wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah. 12) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabnya kepada yang menugaskan. 13) Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Propinsi yang bertanggung-jawab kepada Kepala daerah dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknisi Daerah.

46

14) Unsur pelaksana Daerah Dinas Daerah yang bertugas menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi. 15) Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan integrasi dari kantor-kantor Wilayah Departemen atau Instansi Vertikal Propinsi dengan Dinas Daerah yang telah ada sebelum penetapan Peraturan Daerah ini. 16) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara. 17) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksana kewenangan Propinsi dan/atau kewenangan kabupaten/Kota yang diserahkan pada Propinsi. 18) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Dinas-dinas Daerah yang terdiri dari : 1) Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi. 2) Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman. 3) Dinas Kesehatan. 4) Dinas Pendidikan.

5) Dinas Sosial. 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

47

7) Dinas Kehutanan. 8) Dinas Pertambangan dan Energi. 9) Dinas Perhubungan. 10) Dinas Perindustrian dan perdagangan. 11) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 12) Dinas Jalan dan Jembatan. 13) Dinas Pengairan. 14) Dinas Pendapatan. 15) Dinas Pertanian. 16) Dinas Pemuda dan Olah Raga. 17) Dinas Perkebunan. 18) Dinas Peternakan. 19) Dinas Perikanan dan Kelautan

b. Struktur Organisasi -

Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara

Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman, terdiri dari : •

Kepala Dinas.

•

Wakil Kepala Dinas.

•

Bagian Tata Usaha, terdiri dari : o

Sub Bagian Umum.

o

Sub Bagian Keuangan.

48

•

•

•

o

Sub Bagian Kepegawaian.

o

Sub Bagian Organisasi dan Hukum.

Sub Dinas Bina Penataan Ruang, terdiri dari : o

Seksi Survey dan Pemataan.

o

Seksi Perencanaan tata Ruang.

o

Seksi Pemanfaatan/Pengendalian Rencana Tata Ruang.

Sub Dinas Bina Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan, terdiri dari : o

Seksi Pengembangan Kota Metropolitan dan Kota Besar.

o

Seksi Pengembangan Kota Sedang dan Kecil.

o

Seksi Pengembangan Pedesaan.

Sub Dinas Bina Pengembangan Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari :

•

•

o

Seksi Perumahan Rakyat.

o

Seksi Perumahan, Pemukiman baru dan Fasilitasi Pendanaan.

o

Seksi Peningkatan Kualitas dan Pemulihan Dampak Bencana.

o

Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.

Sub Dinas Bina Tata bangunan dan Lingkungan, terdiri dari : o

Seksi Pendataan dan Pengaturan.

o

Seksi Tata Tehnik dan Konstruksi.

o

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Lingkungan.

o

Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi.

Sub Dinas Bina Peningkatan Peran Serta Masyarakat, terdiri dari dari : o

Seksi Badan Usaha dan Koperasi.

49

o

Seksi Kelompok Masyarakat.

o

Seksi Kemitraan.

o

Seksi Pelatihan dan Penyuluhan.

•

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

•

Kelompok jabatan Fungsional. o

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman, terdiri dari : 1. Balai Pembinaan Wilayah I, berkedudukan di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Tebing Tinggi. 2. Balai Pembinaan Wilayah II, berkedudukan di Pematang Siantar Kota Pematang Siantar dengan wilayah kerja Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tanah karo dan Kabupaten Dairi. 3. Balai pembinaan Wilayah III, berkedudukan di Rantau Prapat Kabupaten Labuhan dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai dan kabupaten Labuhan Batu. 4. Balai Pembinaan Wilayah IV, berkedudukan di Sibolga Kota Sibolga dengan wilayah kerja, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. 5. Balai Pembinaan Wilayah V, berkedudukan di Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wilayah kerja,

50

Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Utara. 6. Balai Pembinaan Wilayah VI, berkedudukan di Gunung Sitoli Kabupaten Nias dengan wilayah kerja Kabupaten Nias. Tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman adalah : 1) Dinas Penataan Ruang dan pemukiman adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 2) Dinas

Penataan

Ruang

dan

Pemukiman

mempunyai

tugas

menyelenggarakan sebagian Kewenangan Pemerintah Propinsi dan tugas Dekonsentrasi dibidang penataan ruang dan pemukiman. 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi : •

Menyiapkan

bahan

perumusan

perencanaan/program

dan

kebijaksanaan teknis dibidang penataan ruang dan pemukiman. •

.Menyelenggarakan pembinaan penataan ruang, pengembangan perkotaan

dan

pedesaan,

pengembangan

perumahan

dan

pemukiman. Tata bangunan dan lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat. • Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan penataan ruang dan permukiman

sesuai

dengan

ketetapan

Kepala

Daerah.

•

52

Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara

KEPALA DINAS WAKIL KEPALA DINAS

BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM

SUBDIS BINA PENATAAN RUANG

SEKSI SURVEY DAN PEMETAAN SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG

SUBDIS BINA PENGEMB PERKOTAAN & PEDESAAN

SUBDIS BINA

SEKSI PERUMAHAN RAKYAT

SEKSI PENGEMB KOTA METROPOLITAN DAN KOTA BESAR

SEKSI PERUMAHAN PERMUKIMAN BARU DAN FASILITAS PENDANAAN

SEKSI PENGEMB KOTA SEDANG DAN KECIL

SEKSI PEMANFAATAN PENGENDALIAN RENCANA TATA RUANG

SUBBAG KEUANGAN

SEKSI PENGEMB PEDESAAN

SEKSI PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMULIHAN DAMPAK BENCANA

SUBBAG DAN KEPEGAWAIAN

SUBDIS BINA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

SEKSI PENDATAAN DAN PENGATURAN

SUBBAG ORG & HUKUM

SUBDIS BINA PENINGKATAN PERAN SERTA MASY

SEKSI BADAN USAHA & KOPERASI

SEKSI TATA TEKNIK DAN KONSTRUKSI

SEKSI POKMAS

SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN

SEKSI KEMITRAAN

SEKSI PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

SEKSI PELATIHAN &

SEKSI AIR BERSIH & PENYEHATAN LINGKUNGAH UPT SUBDIS BINA PENATAAN RUANG

BALAI PEMBINAAN WIL-I

BALAI PEMBINAAN WIL-II

BALAI PEMBINAAN WIL-III

BALAI PEMBINAAN WIL-IV

BALAI PEMBINAAN WIL-V

BALAI PEMBINAAN WIL-VI

53

-

Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara Susunan Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan

Umum terutama pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara terdiri atas : Penanggung Jawab Progaram (Direktur Jenderal Cipta Karya-Direktur Pengembangan PLP), kemudian Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yaitu Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara (Kadis Tarukim Propsu), selanjutnya Kepala Satuan Kerja yang mendelegasikan sebagian tugasnya kepada Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya/ Pejabat Pembuat Komitmen. Dimana pada satuan kerja (satker) ini kepala satuan kerja juga bertindak sebagai Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya. Kepala Satuan Kerja/ Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya sebagai pimpinan satker mendelegasikan sebagian tugasnya dan memerintahkan kepada asisten-asistennya yang terdiri dari: Asisten Perencanaan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan) dan staf, Asisten Pelaksanaan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan Pelaksanaan (Kaur Pelaksanaan) dan staf, Asisten Administrasi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan Administrasi (Kaur Administrasi) dan staf.. Pejabat inti lainnya dalam

54

satker yaitu Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf, serta Petugas Unit Akuntansi Satuan Kerja yang terdiri dari : Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. Dalam struktural organisasi terlihat bahwa petugas unit akuntansi satuan kerja menggambarkan garis putus-putus yang berarti sebagai monitoring/ pelaporan dari kegiatan dalam satker. Secara umum tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian dalam Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Penanggung Jawab Program (Direktur Jenderal Cipta Karya) Dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Pembantu Atasan Pelaksana Program yaitu Direktur Pengembangan PLP. 2) Atasan Langsung Satuan Kerja Atasan langsung satuan kerja yaitu Kadis Tarukim Propsu melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kepala Satuan Kerja dalam rangka pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA, melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada dibawah koordinasinya kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam rangka mencapai

55

tujuan Rencana Strategis (Renstra) Departemen, serta menetapkan organisasi dan pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja. Dan Kadis juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang berada dibawah koordinasinya, dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekejaan Umum selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. 3) Kepala Satuan kerja Tugasnya adalah untuk melaksanakan seluruh tugas satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA, memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pejabat Inti Satker dibawahnya, menetapkan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, menandatangani Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak (dalam hal Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen), menyusun Usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya. Dan Kepala Satuan Kerja memiliki tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, bertanggung jawab terhadap penerimaan/ pengeluaran satker yang membebani APBN, bertanggungjawab atas kebenaran materil dari SK/SPK ataupun kontrak yang ditandatangani, bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dalam pencapaian keluaran yang telah ditetapkan, dan dalam penatausahaan dan

56

pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara satuan kerja, serta bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/ Atasan Langsung/ Penanggung Jawab Program. 3) Asisten Perencanaan Merupakan

unsur

pembantu

Kasatker

dalam

bidang/fungsi

Perencanaan dan Program, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada Kepala Urusan di bidang Perkotaan yang meliputi Penyehatan Lingkungan Permukiman, menyusun laporan

profil

sarana

dan

prasarana

Penyehatan

Lingkungan

Permukiman Sumatera Utara, menyusun kegiatan Program Perkotaan dan Perdesaan maupun Propeda dan Renstra Umum Pekerjaan Umum di Sumatera Utara, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kasatker. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. 4) Kepala Urusan Perencanaan Teknis Tugas dan tanggung jawabnya yaitu ; melaksanakn tugas dan fungsi Asisten Perencanaan dan Program dalam urusan Perencanaan Teknis, menyusun dan memutakhirkan program tahunan sarana dan prasarana Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara, membantu Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara dalam Rapat Teknis (Ratek) usulan bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman maupun Propeda dan Renstra bidang Sarana dan Prasarana Permukiman, menyusun rencana teknis sarana dan prasarana

57

Penyehatan melaksanakan

Lingkungan

Permukiman

tugas-tugas

lain

yang

Sumatera

Utara,

diberikan

oleh

Perencanaan dan Program dan/atau Kasatker.

serta Asisten

Dalam pelaksanaan

tugasnya dibantu oleh staf. 5) Asisten Pelaksanaan Merupakan

unsur

pembantu

Kasatker

dalam

bidang/fungsi

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada Kepala Urusan Pelaksanaan,

menyusunlaporan bulanan, triwulan dan tahunan

pelaksanaan kegiatan, mengkoordinir penyiapan/penyusunan Berita Acara Kemajuan fisik pekerjaan, mengkoordinir pelaksanaan program atas DIPA serta implementasi kebijakan Propeda dan Renstra, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kasatker. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. 6) Kepala Urusan Pelaksanaan Tanggung jawab Kaur Pelaksanaan adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Asisten Pelaksanaan dalam urusan pengendalian dan persiapan pelaksanaan, melaksanakan persiapan pelaksanaan dan pemantauan atas kemajuan pembangunan fisik sarana dan prasarana bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman yang dibiayai oleh APBN, melakukan monitoring dan evaluasi kerja serta membantu penyusunan Propeda dfan Renstra prasarana dan sarana permukiman,

58

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pelaksana dan/atau Kasatker. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. 7) Asisten Administrasi Merupakan

unsur

pembantu

Kasatker

dalam

bidang/fungsi

Administrasi dan Umum dan Kepegawaian/SDM serta mengkoordinir kegiatan pembinaan penyuluhan proyek dan penataan rumah tangga proyek, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas persuratan/arsip dan urusan rumah tangga kantor satker, menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan kebutuhan alat, bahan, dan perlengkapan kantor, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kasatker. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. 8) Kepala Urusan Administrasi/Kepegawaian Tugasnya adalah melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Administrasi dalam

urusan

kepegawaian/umum,

menyelenggarakan

kegiatan

penatalaksanaan kepegawaian, membuat dan menata absensi pegawai satker, menyusun konsep surat-surat keputusan menyangkut personalia dan kegiatan satker, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi/Umum dan/atau Kasatker. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. 9) Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran Tugasnya melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Kerja yaitu : Menerima, memeriksa, dan mencheklist dan mencatat dalam buku

59

pengawasan penerimaan SPP terhadap seluruh berkas SPP yang disampaikan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampui batas pagu anggaran, memeriksa kebenaran atas hak tagih (meliputi ; nama orang/ perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank), memriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Kontrak, menandatangani

dan

menerbitkan

SPM

dalam

rangkap

6,

menyampaikan SPM kepada KPPN terkait, menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja, serta menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti asli pembayaran . Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. 10) Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran Tugasnya meliputi : menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan satuan kerja, menyiapkan rincian jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPPTUP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPPGUP), serta dokumen pendukung lainnya, menandatangani SPP-UP yang diajukan oleh Pejabat yang Melakukan Tindakan yang

60

Mengakibatkan

Pengeluaran

Anggaran

Biaya

dan

selanjutnya

menyampaikannya kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah

Pembayaran,

melakukan

pembayaran

melaui

uang

persediaaan terhadap belanja jasa, belanja pemeliharaan yang nilai tertinggi Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atas persetujuan Pejabat yang

Melakukan

Tindakan

yang

Mengakibatkan

Pengeluaran

Anggaran Biaya, menolak perintah bayar dari Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya apabila persyaratan tidak terpenuhi, menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut dan melaporkannya,

serta

menyelenggarakan

tata

kerasipan

yang

bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. 11) Penanggung Jawab Akuntansi Penanggung jawab akuntansi yang disebut juga dengan Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki tugas yaitu: Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca satuan kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait, menyampaikan LRA dan Neraca kepada UAPPA-W beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu, menyampaikan LRA dan Neraca kepada UAPPA-E1 beserta ADK secara tepat waktu, bertanggung jawab atas kebenaran materi

61

LRA dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf. 12) Penanggung Jawab BMN Penanggung jawab BMN yang disebut juga dengan Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) memiliki tugas yaitu : Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) satuan kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu, menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada UAPPA-W dan UAPPA-E1 beserta ADK secara tepat waktu, bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf.

-

Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PKP-PLP-SU) PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

62

PEMBANTU ATASAN PELAKSANA PROGRAM

DIREKTUR PENGEMBANGAN PLP

ATASAN LANGSUNG SATUAN KERJA KADIS TARUKIM SU

KEPALA SATUAN KERJA/ PENGGUNA

PEJABAT PENGUJI & PERINTAH PEMBAYARAN

PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BIAYA/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BENDAHARA PENGELUARAN/ PENERIMAAN

PENAGGUNG JAWAB AKUNTANSI

STAF

STAF

PENANGGUN G JAWAB BMN

STAF

ASISTEN PERENCANAAN

ASISTEN PERENCANAAN

ASISTEN PERENCANAAN

ASISTEN PERENCANAAN

ASISTEN PERENCANAAN

ASISTEN PERENCANAAN

STAF

STAF

STAF

Keterangan : Garis Komado Monitoring/ Pelaporan

STAF

63

2. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) meliputi pelaksanaan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara. Data- data SAI berasal dari kompilasi SAK dan SABMN. Dimana Pejabat SAI bertanggung jawab langsung kepada Kasatker. Struktur dari SAI pada Satuan Kerja PKP-PLP-SU adalah sebagai berikut : KEPALA SATUAN KERJA

PEJABAT SAI

STAF

STAF

Struktur ini ditetapkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan langsung dari Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) a. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pada Satker ini pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan juga merupakan pelaksana SAI. Penanggung Jawab SAI dibantu stafnya melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan yang terdiri dari laporan keuangan kegiatan satker. Unit pelaksana ini disebut juga Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang bertugas melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Dengan kata lain Penanggung Jawab SAI dan stafnya bertugas juga sebagai Penanggung Jawab UAKPA.

64

Tugas dan tanggung jawab UAKPA pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sumatera Utara adalah : 1. Melakukan proses penyusunan laporan keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam proses penyusunan laporan keuangan ini menggunakan aplikasi komputer yang disebut dengan aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). Dalam pelaksanaannya menggunakan dokumen sumber antara lain; DIPA, Revisi DIPA, SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh KPPN berdasarkan SPM yang diajukan kepada KPPN. 2. Menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulannya ke KPPN Medan, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPAE1) di Jakarta, dan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Pengguna Wilayah (UAPPA-W) di Medan yang telah ditunjuk oleh pusat. Untuk UAPPA-W yang disampaikan oleh UAKPA hanya berupa ADK saja, dan satker ini UAPPA-Wnya adalah satker Air Minum. Kemudian UAPPA-W yang telah ditunjuk ini nantinya akan melaporkan hasil laporan keuangan yang berada dibawah wilayahnya kepada UAPPA-E1 di Jakarta secara langsung dengan membawa ADK. 3. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN Medan setiap bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Dimana Berita Acara Rekonsiliasi ini ditanda tangani oleh Kepala Satker dan Kepala Bagian Verifikasi (Seksi

65

Vera) di KPPN Medan jika hasil rekonsiliasinya telah sama. Jika dalam melakukan rekon ditemukan ketidaksamaan maka petugas UAKPA dan Petugas Verifikasi di KPPN Medan harus melihat letak kesalahannya. Letak kesalahan bisa saja terjadi pada kedua belah pihak. 4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Semesteran dan Tahunan berupa LRA, Neraca, dan CALK ke KPPN Medan, UAPPA-E1, dan melakukan rekon dengan UAPPA-W. b. Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Pelaksanaan SABMN di Satker ini dilaksanakan oleh Penanggung Jawab BMN dan stafnya. Penanggungjawab BMN ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Kerja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pelaksanan/ petugas BMN ditingkat satker disebut dengan UAKPB. Sedangkan sistemnya disebut SABMN. Struktur dari SABMN pada Satuan Kerja PKP-PLP-SU adalah sebagai berikut : KEPALA SATUAN KERJA

PENANGGUNG JAWAB SABMN

STAF

STAF

66

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) ini pelaksanaannya menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan BMN yang dihasilkan kemudian dilakukan rekon kepada Unit Akuntansi Keuangan untuk penyusunan neraca SAKPA. Dokumen/laporan yang dihasilkan dari SABMN tingkat UAKPB antara lain ; Buku Inventaris (BI) Intrakomptabel, Buku Inventaris (BI) Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, Buku Persediaan, Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung, Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor, Kartu Inventaris Barang (KIB)Alat Persenjataan, Daftar Inventaris Lainnya (DIL), Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Laporan BMN Semesteran, Laporan BMN Tahunan, Laporan Kondisi Barang (LKB). Tugas dan tanggung jawab UAKPB Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara terdiri dari Proses Bulanan dan Semesteran, meliputi: 1) Membukukan Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber. 2) Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR, dan DIL. 3) Membuat Laporan BMN pada akhir semester. 4) Penanggung Jawab UAKPB melakukan pengesahan atas Laporan BMN. 5) Menyampaikan data transaksi BMN ke unit Akuntansi Keuangan untuk penyusunan neraca tingkat UAKPA.

67

6) Menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W/UAPPB-E1, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya suatu semester. Dan mengarsipkan Laporan BMN secara tertib. Pada Akhir Periode Akuntansi UAKPB juga melakukan beberapa hal yaitu : 1) Melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada diruangan masing-masing. 2) Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan oleh Penanggung Jawab Ruangan ke dalam SABMN. 3) Membuat LKB. 4) Melakukan pengesahan atas LKB oleh Penanggung Jawab UAKPB. 5) Membuat Laporan BMN Tahunan berdasarkan saldo BI Intrakomptabel, Bi Ekstrakomptabel, dan Buku Barang Bersejarah. Namun pada satker ini tidak adanya BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, dan Buku Barang Bersejarah, yang ada hanya belanja modal jaringan (DIL), DIR (seperti ATK), KIB (seperti; komputer dan Laptop). Akan tetapi, laporan BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, dan Buku Barang Bersejarah tetap bisa dicetak dari aplikasi dan digunakan sebagai lampiran. 6) Melakukan persetujuan atas laporan BMN oleh Penanggung Jawab UAKPB. 7) Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB beserta ADK ke UAPPB-W atau UAPPB-E1 untuk UAKPB pusat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.

68

8) Mengarsipkan salinan LKB, dan salinan Laporan BMN secara tertib. 9) Melakukan proses back up data dan tutup tahun.

3. Laporan Keuangan Satuan Kerja Seluruh laporan keuangan satuan kerja yang berhubungan dengan SAI dilaksanakan dengan menggunakan komputer. Dokumen sumber yang pertama adalah SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran. SPM juga dibuat dengan menggunakan aplikasi yang disebut aplikasi SPM. Untuk membuat

SPM

menggunakan

data

berupa

SPP

(Surat

Permintaan

Pembayaran). Didalam SPP ini memiliki keterangan tentang : 1. Dibayarkan kepada siapa ; -

LS (langsung kerekanan tanpa melalui bendahara satker). Misalnya untuk pembayaran fisik dan konsultan yang berupa Uang Muka, Termyn I, Termyn II, Termyn III, belanja honor dan belanja perjalanan dinas.

-

GU (dibayarkan melalui rekening bendahara). Misalnya untuk pembayaran foto kopi. Untuk awal tahun kegiatan satker memiliki UP (Uang Persediaan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). UP ini digunakan misalnya untuk pembayaran uang foto kopi. Untuk mencairkan UP tersebut haruslah 75 % (tujuh puluh lima persen dari nilai UP). Setelah 75 % maka bias dibuat SPP yang ditanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Satker untuk diterbitkan SPM. Kemudian

69

SPM diajukan ke KPPN. Oleh KPPN diterbitkan SP2D dengan nomor rekening bendahara. Kemudian oleh Bendahara mengambil uang direkeningnya sejumlah yang tertera pada SP2D 2. Alamat penerima, yaitu alamat perusahaan rekanan. 3. Nama bank dan nomor rekening. 4. Nomor DIPA. 5. Nama kegiatan, misalnya belanja foto kopi. 6. Sub. Kegiatan. 7. Kode MAK. 8. Nomor kontrak untuk kegiatan fisik dan konsultan. SPP yang dibuat ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja. Setelah SPM dibuat, kemudian diajukan kepada KPPN. Diproses oleh KPPN dan dikeluarkan surat SP2D yang ditanda tangani oleh Kepala di KPPN. SP2D inilah yang dijadikan dokumen sumber kedua untuk pelaksanaan laporan dalam aplikasi SAKPA. Sedangkan untuk laporan dalam aplikasi SAKPB tidak hanya menggunakan dokumen sumber berupa SPM dan SP2D saja tetapi Saldo Awal tahun sebelumnya, Berita Acara Serah Terima seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan fisik dan konsultan. Misalnya Berita Acara Serah Terima Pembayaran Uang Muka (Uang Muka), Berita Acara Serah

70

Terima Pembayaran Pertama (Termyn I), Termyn II, dan Termyn III. Kontrak juga diperlukan dalam pelaporan SAKPB. Dengan menggunakan dokumen sumber masing-masing, UAKPA dan UAKPB membuat laporan keuangan dengan menggunkan aplikasi masingmasing. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya laporan yang dihasilkan SAKPA berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca untuk laporan perbulan. Untuk pelaporan persemester ditambah dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). LRA dan Neraca yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja, beserta ADK dikirim ke KPPN. Daftar SPM, surat bukti pengiriman yang juga dicetak dari aplikasi ikut serta dikirim ke KPPN. Sedangkan untuk surat pengantar rekonsiliasi juga dibuat surat Berita Acara Rekonsiliasi yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja. KPPN dengan menggunakan ADK dilakukannya rekonsiliasi pada seksi vera. Dari hasil rekon dapat diketahui apakah laporan yang dibuat satker memiliki status SAMA dengan seksi vera. Jika ditemukannya status TIDAK SAMA maka diperiksa kesalahan terdapat pada pihak mana. Setelah dilakukan rekon jika status seluruh laporan SAMA maka dilakukan serah terima bukti pengiriman yang ditanda tangani oleh petugas UAKPA dan petugas seksi vera. Dengan bukti pengiriman LRA, Neraca, Daftra SPM beserta Berita Acara Serah Terima diperiksa lagi oleh Kepala seksi vera. Dan Akhirnya ditandatangani oleh kepala seksi vera.

71

Oleh petugas UAKPA kemudian laporan yang telah SAMA diperbanyak rangkap 6 (enam) untuk dikirim ke Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Sekertaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Direktur Pengembangan PLP, Biro Keuangan Dep. PU, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, Pertinggal (Arsip). Laporan yang dikirim disertai LKKA, LKK, dan DPNBP yang ditanda tangani Bendahara dan Kepala Satuan Kerja. Untuk pengiriman ke UAPPA-W, Satuan Kerja PKP-PLP-SU melaporkan ke Satker Air Minum yang telah ditunjuk oleh UAPPA-E1 sebagai wakil UAPPA-W bagian Barat. Untuk UAPPA-W ini yang dikirim hanya menggunakan ADK saja. Kemudian petugas UAPPA-W setelah menerima ADK dari seluruh UAKPA yang berada dibawah wilayahnya melaporkan dan merekon langsung ke UAPPA-E1 pertriwulan.

B. ANALISIS HASIL PENELITIAN 1. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Penulis merasa perlu untuk menganalisis penerapan SAI pada Satuan Kerja

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Penyehatan

Lingkungan

Permukiman Sumatera Utara atau yang disingkat Satker PKP-PLP-SU. Dari Pengamatan yang dilakukan penulis, Satker PKP-PLP-SU telah menetapkan dan memisahkan petugas pelaksana SAI yaitu petugas SAK yang disebut

72

dengan UAKPA dan petugas BMN yang disebut dengan UAKPB. Namun Penanggung Jawab SAI adalah petugas UAKPA itu sendiri. UAKPA dan UAKPB dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf bendahara untuk mengetahui lebih rinci tentang jumlah uang yang keluar melalui SPP, SPM, dan SP2D. Dalam hal rekonsiliasi dengan KPPN, Satker PKP-PLP-SU sudah melaksanakan dengan baik dimana pelaporan dilakukan sesuai jadwal. Dari hasil pengamatan penulis, patuhnya satker PKP-PLP-SU dalam hal rekonsiliasi ke KPPN dikarenakan KPPN Medan menetapkan peraturan berupa sangsi penghambatan pencairan dana jika belum melaksanakan rekonsiliasi. Satker melaporkan laporannya dengan membawa ADK dan tiap bulannya data di back up terlebih dahulu. Hal ini untuk mengantisipasi jika ketika melakukan rekonsiliasi dengan KPPN terkadang ditemukan status TIDAK SAMA. Hal ini biasanya dikarenakan Human Error (Kesalahan manusia), yaitu kesalahan dalam perekaman data SPM dan SP2D. Kesalahan yang terjadi misalnya salah dalam pengetikan kode SPM dan SP2D contoh : No. 4982I diketik 49821. Salah ketik antara huruf I dengan angka 1 sudah dapat membuat status TIDAK SAMA. Kesalahan tersebut bisa dibilang kesalahan kecil karena hanya tinggal mengubah kode saja kemudian merestore ulang data. Dan kesalahan ini tidak mengubah dan mempengaruhi nilai akhir dari laporan keuangan. Dengan kata lain laporan telah SAMA tapi SALAH.

73

Dari pengamatan penulis pada satker ini tidak pernah ditemukan kesalahan dalam jumlah nilai rupiah yang berbeda dengan KPPN. Penulis juga pernah menemukan kejadian dimana ketika laporan yang telah direkon dan terdapat kesalahan kemudian telah diperbaiki dan direkon kembali, ketika direkon oleh UAPPA-W dengan UAPPA-E1 ditemukan status TIDAK SAMA. Ternyata setelah diperiksa kesalahan bukan hanya pada satker PKP-PLP-SU tapi juga pada pihak KPPN. Hal ini dikarenakan pihak KPPN setelah menerima kembali rekon yang telah diperbaiki tidak direkon ulang atau tidak dilakukan proses validasi data sebelum data dikirim lagi ke Kanwil DJPb ataupun ketika rekonsiliasi dengan satker seksi vera melakukan perbaikan data KPPN tidak pada data server KPPN, tetapi pada copy data server KPPN di seksi vera yang dimaksudkan untuk mempercepat proses rekonsiliasi dengan satker. Sedangkan kesalahan pada satker, data satker yang telah diperbaiki pada saat rekonsiliasi di KPPN tidak dismpan kembali (direstore) ke dalam database aplikasi SAI satker yang bersangkutan sebelum dikirim ke UAPPAW. Pelaporan UAKPA ke KPPN dilakukan setiap bulan dan datanya merupakan akumulasi data mulai dari bulan Januari. Sedangkan laporan triwulan untuk data UAPPA-W. Ketika pelaporan triwulan inilah ditemukan status SAMA tapi SALAH dan bukan status SAMA dan BENAR. Seperti yang telah dijelaskan diatas hal ini karena KPPN tidak melakukan rekonsiliasi ulang setiap akhir bulan (awal bulan berikutnya) sebelum melakukan rekonsiliasi data dengan satker-satker di wilayah kerjanya.

74

2. Laporan Keuangan Satuan Kerja Dalam hal laporan keuangan satuan kerja yang menggunakan aplikasi komputer penulis juga mengamati sistem atau aplikasi yang digunakan oleh UAKPA dan UAKPB, dimana tiap tahunnya memiliki aplikasi yang semakin baik. Untuk UAKPB misalnya, pada tahun 2008 telah dikeluarkan aplikasi baru oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bernama SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). SIMAK BMN adalah perbaikan aplikasi dari SABMN. Penulis juga memperoleh informasi dari pihak yang berwenang dan bertanggung jawab bahwa sistem SAK dengan SABMN yang dilaksanakan oleh satker-satker masih unbalancing. Sehingga hal ini menyebabkan laporan keuangan SABMN dinilai disclaimer oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama 3 tahun berturut-turut. Sehingga untuk memperbaiki penilaian tersebut dibuat aplikasi baru ini. Kelebihan SIMAK BMN adalah dalam hal pelaporan BMN dimana dahulu hanya melaporkan hasil akhir dari penyelesaian pekerjaan/kegiatan, dan sekarang diperbaiki dengan memunculkan KDP yaitu melaporkan setiap pekerjaan/ kegiatan BMN dimulai dari pembayaran uang muka, Pembayaran Termyn I, Termyn II, dan Termyn III jika ada. Selaian itu di SIMAK BMN juga telah dimunculkan buku persedian sehingga seluruh barang belanja seperti ATK dilaporkan terinci. Pelaporan barang tidak berwujud juga dimunculkan.

75

Dengan demikian tugas dari UAKPB lebih rumit dari UAKPA. Hal ini dikarenakan petugas UAKPB harus memasukkan laporan kegiatan kedalam kode mak, sehingga mereka harus terlebih dahulu mengerti tentang kode mak terhadap suatu kegiatan. Sedangkan petugas UAKPA tinggal memasukkan kode SPM dan SP2D. Setelah selesai kemudian di posting dan secara otomatis data-data yang dimasukkan akan muncul ke mak, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing. Untuk pelaporan neraca diperlukan data dari UAKPB. Sehingga setiap semester UAKPB dengan menggunakan ADK melaporkan ke UAKPA. Dimana laporan UAKPB ini mempengaruhi neraca yaitu bagian belanja modal asset tetap. Pada satker ini belanja modal berupa jaringan. Dan untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan diperlukan data-data dari UAKPB. Laporan Realisasi Anggaran satker ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja yang menjelaskan seluruh nilai dan realisasi kegiatan satker. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah sama sekali tidak ada data. Namun tetap dicetak untuk laporan realisasi anggaran dan dikertas tertulis dalam kolom “Tidak Ada Data Yang Dicetak”. Setiap akhir tahun setelah nilai nihil maka UAKPA melakukan tutup tahun dan sebelum tutup tahun dilakukan back up data terlebih dahulu. Begitu juga dengan UAKPB sebelum tutup tahun dilakukan back up data terlebih dahulu.

76

Untuk UAKPB data-data yang digunakan tiap tahunnya saling berhubungan. Satker ini saldo awal BMN adalah tahun 2005 (dua ribu lima). Dari data tahun 2005 ini kemudian dikonversi ke tahun 2006.begitu seterusnya sampai tahun 2008.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi berjudul “Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara”. Satker ini berada di bawah naungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran, prosedur, dan penerapan dari Sistem Akuntansi Instansi pada satker ini. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yang menggunakan penelitian lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu pecarian dan pengutipan data melalui web site dan kepustakaan. Pihak yang memberikan informasi adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas masalah yang diutarakan, kemudian dilakukan penganalisaan dengan menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian dan dibandingkan dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut : A. Kesimpulan 1. Struktur organisasi satker telah menggambarkan pemisahan tanggung jawab dan wewenang terutama yang berhubungan dengan SAI yaitu SAK dan SABMN.

77

78

2. Pelaksanaan SAI pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 3. Setiap kegiatan pelaporan SAI yaitu SAK menggunakan dokumen sumber berupa SPM, SP2D. Sedangkan SABMN menggunakan Saldo Awal tahun sebelumnya, Berita Acara Serah Terima seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan fisik dan konsultan. Misalnya Berita Acara Serah Terima Pembayaran Uang Muka (Uang Muka), Berita Acara Serah Terima Pembayaran Pertama (Termyn I), Termyn II, dan Termyn III. Kontrak juga diperlukan dalam pelaporan SAKPB. 4. Pelaporan rekonsiliasi tingkat UAKPA ke KPPN lebih baik dari pelaporan tingkat UAPPA-W. Hal ini dikarenakan KPPN berani memberikan sangsi kepada satker-satker yang tidak melakukan rekonsiliasi, dimana sangsinya berupa penghambatan pencairan dana. 5. Kesalahan yang menyebabkan timbulnya status SAMA menjadi TIDAK SAMA dikarenakan beberapa hal yaitu ; (1) pada saat rekonsiliasi dengan satker Seksi Vera melakukan perbaikan data KPPN tidak pada data server KPPN, tetapi pada copy data server KPPN di Seksi Vera yang dimaksudkan untuk mempercepat proses rekonsiliasi dengan satker, (2) data satker yang telah diperbaiki pada saat rekonsiliasi di KPPN tidak dismpan kembali (direstore) ke dalam database aplikasi SAI satker yang bersangkutan.

79

6. Untuk menjamin agar data satker dan data KPPN sama, semua perbaikan data yang telah dilakukan oleh KPPN tersebut harus ditindaklanjuti dengan perbaikan data yang sama di satker/UAKPA dan dilakukan proses rekonsiliasi-ulang.

Pertimbangan

lainnya

dari

rekonsiliasi-ulang

diperlukan adalah karena tidak seorangpun dapat menjamin bahwa tidak akan pernah terjadi data rusak (korup) di satker ataupun KPPN yang dapat mengakibatkan laporan keuangan satker dan KPPN yang semula berstatus rekon SAMA menjadi TIDAK SAMA. 7. File backup data SAI ke UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA sifatnya membantu

(complementary)

dan

UAKPA/UAPPA-W/UAPPA-E1

bukan

untuk

menggantikan

mengirimkan

kewajiban

data

laporan

keuangannya kejenjang unit akuntansi di atasnya. 8. Perbaikan sistem dari aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) menjadi aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah untuk memperbaiki asumsi disclaimer dari BPK (Badan Pengawas Keuangan) selama 3 tahun berturut-turut. 9. Proses pelaporan keuangan yang dimulai dari jenjang paling bawah yaitu UAKPA/UAKPB

dengan

menggunakan

SAK/SIMAK

BMN

mempermudah pekerjaan dalam hal laporan keuangan kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan kata lain lebih efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan pemerintah pusat.

80

B. Saran 1. Untuk

memperlancar

pelaksanaan

pelaporan,

sebaiknya

petugas

UAKPA/UAKPB yang terdiri dari Penanggung jawab dan stafnya difasilitasi unuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan SAI. 2.

Arsip-arsip yang berhubungan dengan SAI disimpan dalam lemari file. Dan penyusunannya diutur dari tahun ke tahun dimulai dari awal pelaksanaan SAI. Untuk SABMN arsip ataupun ADK disimpan dimulai dari tahun 2005 karena modal awal satker PKP-PLP-SU ini dimulai dari tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Bachtiar Arif, Muchlis Iskandar, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2005. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2006. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER 24/PB/2006 Tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2005. Sistem Akuntansi Instansi, Jakarta. Indra Bastian, 2005. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2003. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/Kmk.012/2003 Tentang Sistem Akutansi Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusa, Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum Departemen Pekerjaan Umum, 2006. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun 2007, Jakarta. Website : http://id.wikipedia.org Website : www.perbendaharaan.go.id Website : www.mepugm.ac.id Website : www.sumutprov.go.id

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SUMATERA UTARA

Recommend Documents