Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kementerian Perumahan Rakyat

Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kementerian Perumahan Rakyat Yurinda Afifah, Dwi Martani Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok Jawa Barat, 16424, Indonesia Email: [email protected]

Abstrak Skipsi ini menganalisis secara komprehensif pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).Analisis dilakukan dengan mempelajari hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2006-2011.Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan instansi terkait diketahui bahwa pelaksanaan SAI telah berjalan dengan baik.Terdapat permasalahan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan SAI. Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikam oelh BPK. Kata kunci: Sistem Akuntansi Instansi (SAI); Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera); opini audit; permasalahan teknis

Analysis of Implementation of Sistem Akuntansi Instansi (SAI) on Ministry of Public Housing Abstract This thesis analyzes comprehensively the implementation of Sistem Akuntansi Instansi (SAI) at on Ministry of Public Housing. The analysis was done by understanding the results of BPK audit on financial statements from 2006 to 2011. Based on the result of analysis and interviews with related agency, it is concluded that the implementation of the SAI is exercised well. There are some technical problems on the implementation of SAI. However, these problems don’t affect the audit opinion given by BPK which is unqualified audit opinion. Keywords: SAI; Ministry of Public Housing; audit opinion; technical problems

Pendahuluan Reformasi keuangan merupakan titik awal kesadaran Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Negara yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tersebut dikeluarkan lah tiga paket Undang-undang yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain dikeluarkannya tiga paket UU tersebut, diperkenalkan pula Standar Keuangan Pemerintahan (SAP) sebagai standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan negara, serta diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2006 yang memulihkan kebebasan dan kemandirian BPK dan sekaligus memperluas objek pemeriksaannya. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan 1

Analisis Pelaksanaan ..., Yurinda Afifah, FE UI, 2013

Universitas Indonesia

2

(Kemenkeu) menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebagai salah satu kementerian negara/lembaga di Indonesia juga diwajibkan untuk melaksanakan SAI dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kemenpera, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemenpera dari tahun 2006-2011. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan bahwa Kemenpera telah berhasil menjalani SAI untuk mencapai opini WTP atas laporan keuangan yang telah dibuat. Oleh karena itu, dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan SAI di Kemenpera yang juga terkait dengan pengendalian internal dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan SAI di Kemenpera. Tinjauan Pustaka Sistem yang didefinisikan oleh Romney (2012) adalah sekumpulan dua komponen atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem tersebut terdiri dari beberapa subsistem yang menjalan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan dari sistem yang merupakan bagian dari subsistem tersebut. Sedangkan untuk Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang didefinisikan oleh Moscove (1994) adalah sebagai suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak di luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor, dan kreditor) dan pihak dalam terutama manajemen. Dari sebuah sistem informasi tersebut dibutuhkan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang didefinisikan oleh Arens (2009), dalam studi yang dilakukan COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission), adalah sebuah sistem, struktur, atau proses yang dilakukan jajaran direksi (BOD), manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan beralasan dalam meraih tujuan pengendalian. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal, yaitu keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Universitas Indonesia


3

Sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen yang mendukungnya.Komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Untuk penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga dibutuhkan suatu sistem yang disebut sebagai Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Management dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SAK merupakan pencatatan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan oleh instansi terkait, sedangkan SIMAK BMN merupakan pencatatan terkait dengan nilai aset BMN yang dimiliki oleh instansi terkait. SAK terdiri dari beberapa unit akuntansi keuangan yang berjenjang yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPAE1), dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Sama halnya dengan SAK, SIMAK BMN terdiri dari unit akuntansi barang

yang berjenjang, yaitu Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPBW), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). Hasil dari pelaksanaan SAI adalah Laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dihasilkan unit akuntansi tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. CALK merupakan laporan yang meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Universitas Indonesia


4

Mekanisme perlaporan SAI adalah dilakukan mulai dari tingkat UAKPA yang melakukan pencocokan laporan BMN dari UAKPB dengan laporan keuangan dari UAKPA. UAKPB akan melakukan rekonsiliasi dengan pihak KPKNL kemudian melaporkannya ke tingkat di atasnya UAPPB-W selanjutnya ke UAPPB-E1 dan selanjutnya ke UAPB. Untuk tingkat UAKPA akan melakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan pihak KPPN, juga melaporkannya ke tingkat UAPPA-W selanjutnya ke UAPPA-E1 dan selanjutnya ke UAPA. Setiap tingkat UAPPB-W, UAPPB-E1 dan UAPB melakukan pencocokan laporan BMN dengan tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA. Hasil rekonsiliasi dengan UAKPB dengan KPKNL akan di laporkan juga ke Kanwil DJKN kemudian dilaporkan juga ke Ditjen KN. Untuk UAKPA yang melakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan KPPN juga akan melaporkannya ke Kanwil Ditjen PBN yang kemudian juga akan melaporkannya ke Ditjen PBN. Untuk UAPA yang telah melakukan pencocokan laporan BMN dengan UAPB, juga melaporkannya ke Ditjen KN. UAPA juga melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen PBN. Ditjen KN juga akan melaporkan hasil rekonsiliasi BMN kepada Ditjen PBN. Maka semua pelaporan akan tertuju pada Ditjen PBN. Dalam proses penyusunan laporan keuangan terdapat akun-akun yang tereferensi dari Bagan Akun Standar (BAS). BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara

sistematis

untuk

memudahkan

perencanaan,

pelaksanaan

anggaran,

serta

pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.BAS meliputi kode dan uraian fungsi/sub fungsi/program, kegiatan/sub kegiatan, bagian anggaran/unit/satuan kerja, dan kode perkiraan/akun.BAS bertujuan untuk memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama, meningkatkan kualitas informasi keuangan, dan memudahkan pengawasan keuangan. Latar Belakang Organisasi Kemenpera adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kemenperamempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perumahan rakyat. Di Kemenpera yang berperan dalam melakuan pelaporan keuangan secara menyeluruh Universitas Indonesia


5

Kemenpera adalah Biro umum yaitu Bagian Keuangan. Secara terperinci, tugas-tugas dari Bagian Keuangan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011. Bagian Keuangan merupakan bagian dari Biro Umum di Kemenpera. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi dan akuntansi, pengelolaan kas dan perbendaharaan serta penyusunan laporan keuangan di bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan verifikasi dan akuntansi, pengelolaan kas dan urusan perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan. Namun dalam pelaksanaan SAI ini, Bagian Keuangan juga berkordinasi dengan setiap satuan kerja dan eselon 1 untuk menggabungkan laporan keuangan yang telah dibuatnya. Sejak tahun 2005 tepatnya sejak Kemenpera didirikan, SAI sudah di berlakukan sebagai sistem yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan Kemenpera secara menyeluruh.Struktur laporan keuangan Kemenpera terdiri dari LRA, Neraca, dan CALK.SAI yang dilaksanakan di Kemenpera juga terdiri dari SAK dan SIMAK BMN.SIMAK BMN digunakan untuk menghimpun dan mengaplikasikan dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Barang Milik Negara.Sedangkan SAK digunakan dalam rangka untuk menyajikan Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Untuk mendapatkan neraca keuangan terkait dengan aset tetap didapat jumlahnya dari hasil SIMAK BMN yaitu Laporan Barang Milik Negara yang kemudian akan digabungkan dan diintegrasikan ke dalam SAK. Jadi, SIMAK BMN akan melaporkan hasil perhitungan asetnya, setelah itu akan digabungkan menjadi SAK. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Kemenpera dapat diketahui bahwa Kemenpera mendapatkan opini WTP selama enam tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2011. Tidak ada temuan atas pemeriksaan laporan keuangan Kemenpera, namun terdapat temuan atas pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.Berikut ini tabel yang menjelaskan jumlah temuan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.



6

Di bawah ini terdapat tabel yang menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dimiliki oleh Kemenpera dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dianggarkan oleh Kemenpera hanya pada tahun 2011 sedangkan di tahun-tahun sebelumnya tidak dianggarkan untuk pos pendapatan tersebut. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Kemenpera berupa Pendapatan Jasa Lembaga (Jasa Giro), serta pendapatan dan penerimaan kembali dari belanjabelanja tahun anggaran lalu cukup besar. Oleh karena itu, di tahun 2011 Kemenpera menganggarkan Pendapatan Bukan Pajak untuk memproyeksikan pengembalian belanja tahun anggaran 2010, Penerimaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada tahun 2010, serta adanya penerimaan yang sangat signifikan dari Satuan Kerja BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang pada tahun-tahun sebelumnya belum ada. Sehingga hal ini menyebabkan Penerimaan Bukan Pajak yang didapat oleh Kemenpera meningkat sangat tinggi. Sedangkan, rata-rata setiap pos anggaran mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Universitas Indonesia


7

namun hanya pos belanja pegawai yang mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Pos belanja yang selalu berada pada jumlah anggaran yang paling besar adalah pos belanja modal dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan terbesar pada belanja modal yang dianggarkan oleh Kemenpera dikarenakan oleh Renstra yang disusun untuk periode 2010 sampai dengan 2014. Renstra tersebut fokus pada peningkatan jumlah pembangunan untuk Ruman Susun (Rusun), Ruman Khusus (Rusus), Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), Rumah Susun Sewa (Rusunawa), dan lain-lain. Analisis dan Pembahasan Analisis Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2006-2011

Jumlah temuan SPI di atas memang tidak terjadi peningkatan yang signifikan.Namun hal ini dapat mencerminkan bahwa SPI yang dilakukan oleh Kemenpera masih memiliki kelemahan.Kemenpera sadar bahwa perlu dilakukannya pembenahan terhadap SPIP yang dijalankan.Hal tersebut bisa dilihat dari masih adanya temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern dan ekstern, serta masih rendahnya penyerapan anggaran serta belum optimalnya capaian kinerja dan pelayanan publik Kemenpera.Hal ini dapat terjadi karena dua faktor yaitu faktor yang berhubungan dengan Sumber daya Manusia (SDM) dan sistem di Kemenpera itu sendiri.SDM yang dapat menjadi faktor kelemahan SPI Kemenpera karena terbatasnya jumlah pegawai dan penguasaan substansi kinerjanya, serta minimnya pembekalan yang diberikan terhadap SDM tersebut.Sedangkan untuk sistem di Kemenpera yang dapat terjadi kelemahan SPI tersebut adalah volume pekerjaan yang tinggi sehingga dibutuhkan pengendalian internal yang tinggi pula.Namun, evaluasi untuk progress kegiatan serta evaluasi kinerja kesatkeran belum optimal dilakukan oleh pihak Kemenpera. Universitas Indonesia


8

Jumlah temuan setiap tahunnya yang disebutkan dalam tabel tersebut berjumlah cukup banyak dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, temuan BPK tersebut

dikelompokkan

menjadi

beberapa

kategori

yaitu

kelebihan

pembayaran,

ketidaksesuaian, dan ketidaktertiban. Kategori Kelebihan pembayaran yang dimaksud dalam hal ini dipicu oleh oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak dapat memperlihatkan dokumen pendukung atas penyerapan anggaran untuk kegiatan yang dilakukan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditentukan. Temuan kategori kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Kemenpera bisa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kelebihan pembayaran yang dilakukan kepada tenaga ahli terkait dengan honorarium yang diberikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pihak PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengesahan dokumen pendukung untuk penyerapan anggaran kurang teliti dalam menyetujui dokumen tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa kurangnya kualitas SDM yang dimiliki oleh Kemenpera yang tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ada. Kurang telitinya pihak PPK juga menandakan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan atas penyerapan anggaran yang telah dilakukan. Selain terkait dengan honorarium kepada tenaga ahli dan jasa konsultasi, kelebihan pembayaran lainnya adalah terkait dengan pembayaran rekanan yang melebihi prestasi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Kemenpera atau konsultan pengawas teknis proyek. Kesalahan pihak Kemenpera bisa terkait dengan rekayasa yang dilakukan terhadap pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga hal ini juga dikaitkan lagi dengan SDM yang tidak memiliki integritas yang baik. Hal ini juga dapat Universitas Indonesia


9

disebabkan oleh pengawasan yang kurang dari pihak Kemenpera sehingga terjadi kesalahan pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak konsultan tersebut. Kelebihan pembayaran lainnya adalah terkait dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Kemenpera. Hal ini dapat terjadi karena SDM yang melakukan rekayasa terhadap bukti-bukti perjalanan dinas tersebut. Pegawai tersebut melakukannya untuk mengambil keuntungan dari perjalanan dinas yang dilakukan. Hal ini menunjukkan integritas yang lemah ada pada diri pegawai tersebut. Kategori ketidaksesuaian bisa terkait dengan subsidi perumahan belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan ada yang tidak tepat kepada sasarannya dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Kemenpera masih minim. Ketidaksesuaian lainnya terkait dengan pelaksanaan serah terima kelola sementara Rusunawa, Rusus dan PSU kepada pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh lemahnya koordinasi yang dilakukan lembaga kementerian, terkait dengan serah terima BMN. Mekanisme serah terima BMN yang dikeluarkan Kemenkeu terkendala pada implementasi peraturan Kemenkeu mengenai serah terima aset BMN. Selain itu, pihak Kemenkeu yang masih kurang sigap dalam merespon laporan serah terima BMN yang dilaporkan oleh Kemenpera. Sehingga hal ini juga dapat memicu terjadinya ketidakpatuhan Kemenpera dalam hal serah terima BMN yang dilakukannnya. Untuk temuan-temuan lainnya terkait dengan ketidaksesuaian bukti-bukti realisasi,

dana

bantuan

stimulan,

tunjangan-tunjangan,

dan

lain-lain.

Terjadinya

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Kemenpera ini terkait dengan minimnya SPI yang dilaksanakan oleh Kemenpera. SPI berkaitan erat dengan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan Kemenpera. Lemahnya pengawasan yang dilakukan akan memicu terjadinya keridakpatuhan yang dilakukan Kemenpera terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pihak Kemenpera dapat terjadi. Kategori ketidaktertiban yang dilakukan pihak lain seperti keterlambatan penyelesaian pembangunan, seharusnya memberikan denda kepada pihak Kemenpera atas keterlambatan tersebut. Namun dari hasil temuan BPK tersebut, Kemenpera belum mengenakan dan menagih denda-denda tersebut kepada pihak rekanan. Hal ini dikarenakan Kemenpera tidak tegas dalam memberikan peringatan terhadap pihak-pihak tersebut. Untuk temuan-temuan lainnya adalah seperti Kemenpera belum membuat laporan kompilasi dan bendahara yang Universitas Indonesia


10

terlambat dan tidak melaporkan SPT masa. Hal tersebut dapat terkait dengan SDM yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Hal ini menandakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pegawainya kurang baik. Lemahnya pengawasan dapat menunjukan bahwa lemahnya SPIP yang dilakukan oleh Kemenpera. Sehingga dapat terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kemenpera. Analisis Pelaksanaan SAI di Kemenpera • Kegiatan yang Dilakukan dalam Pelaksanaan SAI Untuk di tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), kegiatan penyusunan dimulai dengan pengumpulan berkas pertanggungjawaban dari para pengguna anggaran, seperti bon-bon, kuitansi, faktur, bukti setoran pajak, nama perusahaan, dan lainlain. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk anggaran setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkat satuan kerja. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM). Mencetak SPM yang kemudian dikirim ke KPPN.Jika semua dokumen SPM telah lengkap, maka KPPN dapat memberikan berkas SP2D.Berkas SP2D dan nomor SPM diperlukan sebagai dokumen sumber untuk pengimputan data transaksi BMN dan keuangan ke dalam aplikasi SIMAK BMN dan SAKPA guna untuk penyusunan laporan keuangan satuan kerja. Setiap bulannya, penginputan data ke aplikasi SAKPA ini akan direkonsiliasi ke KPPN. Jika masih terdapat kesalahan maka harus dilakukan revisi, namun jika sudah hasil rekonsiliasi yang dilakukan KPPN dengan satuan kerja tersebut telah sesuai maka akan diterbitkannya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang berisikan bahwa nominal yang dilaporkan oleh satuan kerja dengan data yang ada di KPPN telah sama. Manghasilkan Neraca dan LRA untuk setiap bulannya, serta CALK yang dibuat setahun dua kali.Mengirim laporan keuangan yang telah dibuat ke tingkat eselon 1 di atasnya. Untuk di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Tidak ada Kegiatan di tingkat ini dikarenakan Kemenpera tidak memiliki tingkat wilayah.Oleh karena itu laporan keuangan tingkat satuan kerja di kirim ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1).Di tingkat ini yang dilakukan adalah menggabungkan seluruh laporan keuangan yang berada pada tingkat satuan kerja di bawahnya dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh tingkat eselon 1.Kemudian, Universitas Indonesia


11

menghasilkan laporan keuangan tingkat eselon 1 berupa Neraca, LRA, dan dibuatnya juga CALK.Laporan keuangan tersebut dibuat setiap semesternya, dan kemudian dikirimkan ke tingkat kementerian. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) melaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan dari semua tingkat eselon 1 di Kemenpera.Selain itu melakukan rekonsiliasi rekonsiliasi ke Ditjen PBN atau Kemenkeu setiap 6 bulan sekali. Setelah sudah sesuai maka akan diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). • Aplikasi yang Digunakan dalam Pelaksanaan SAI Terdapat tujuh aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan SAI, yaitu aplikasi SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Persediaan, SIMAK BMN, SAKPA, SAPPAE1, dan SAPA. SPM adalah aplikasi yang digunakan untuk menginput data informasi dan menghasilkan SPP yang merupakan surat pengantar untuk pengjuan anggaran kepada pihak KPPN. SPM (Surat Perintah Membayar) adalah aplikasi untuk menghasilkan SPM yang merupakan surat pengantar untuk pencairan dana kepada pihak KPPN. Persediaan adalah aplikasi untuk mencatat persediaan yang dimiliki Kemenpera dan menghasilkan Laporan Persediaan. SIMAK BMN adalah aplikasi untuk mencatat aset tetap yang dimiliki oleh Kemenpera dan menghasilkan Laporan Barang Milik Negara. SAKPA adalah aplikasi untuk mencatat data transaksi keuangan di tingkat satuan kerja yang menghasilkan LRA, Neraca dan CALK satuan kerja.SAPPAE1, aplikasi untuk mencatat data transaksi keuangan di tingkat eselon 1 yang menghasilkan LRA, Neraca dan CALK Eselon 1.SAPA, aplikasi untuk mencatat data transaksi keuangan di tingkat kementereian yang menghasilkan LRA, Neraca dam CALK kementerian. • Cara Penginputan Data dalam Pelaksanaan SAI Fiture penting yang ada dalam aplikasi SPP dan SPM adalah Input Data SPP untuk menginput data informasi tentang pengajuan anggaran, Input UP/TUP untuk mencatat jumlah UP/TUP yang masih ada dan yang sudah digunakan, Input Data Bank Pos untuk menginput data Bank yang menjadi tempat pencairan dana, Fiture Pencatatan Nomor SP2D untuk menginput informasi mengenai berkas SP2D yang diberikan oleh KPPN, dan



12

Input Data Kontrak untuk menginput informasi mengenai rekanan yang dimiliki Kemenpera Fiture penting yang ada dalam aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN adalah Input Persediaan Masuk untuk menginput jumlah persediaan yang dibeli Kemenpera, Input Saldo Awal BMN untuk menginput saldo awal BMN yang dimiliki oleh Kemenpera, dan Input Pembelian untuk menginput jumlah BMN yang dibeli oleh Kemenpera. Fiture penting yang ada dalam aplikasi SAKPA adalah Fiture DIPA untuk mengiput informasi mengenai DIPA yang telah ditetapkan, Daftar Satuan Kerja untuk menginput informasi mengenai satuan kerja yang ada di Kemenpera, Penerimaan ADK dari UAKPA Penerima SKPA untuk menggabungkan ADK setiap satuan kerja di Kemenpera, Penerimaan Aset dari UAKPB untuk menerima ADK aset yang dibuat dalam aplikasi SIMAK BMN dan kemudian digabungkan ke dalam Neraca, Pengiriman ADK ke KPPN dan UAPPA-E1 Kemenpera untuk mengirim ADK ke KPPN dan tingkat eselon kemudian disimpan dan Proses Posting, melakukan posting untuk penjurnalan. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap aplikasi tersebut, telah terekam Bagan Akun Satandar (BAS) yang telah sesuai dengan PMK Nomor 91 Tahun 2007. Aplikasi SAI di Kemenpera secara otomatis akan mengeluarkan akun yang telah tersedia dalam tabel referensi. Sehingga seluruh akun yang digunakan telah tepat, begitu pula dengan penomoran terhadap akun-akunnya. Klasifikasi akun yang ditentukan telah tepat, namun dalam pelaksanaan proses dapat terjadi risiko kesalahan input nama akun dan nomor akunnya. Hal ini dapat terlihat ketika dilakukan verifikasi oleh Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. Untuk mengatasi kesalahan input data, maka dilakukan koreksi dengan mengubah atau menghapus data yang salah dalam aplikasi SAI. • Hal-hal Non-Teknis dalam Pelaksanaan SAI Hal-hal non-teknis yang terkait pelaksanaan SAI yang perlu diperhatikan adalah rapat koordinasi, jam lembur, timing, dan kedisiplinan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak penyusun laporan keuangan, rapat koordinasi hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan, minimal setahun sekali. Rapat koordinasi ini dilakukan dengan seluruh pihak Universitas Indonesia


13

yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan di setiap tingkat baik tingkat satuan kerja, tingkat eselon 1, dan tingkat kementerian. Jam lembur yang dilakukan tim penyusun adalah saat penyusunan laporan keuangan semesteran. Terdapat bagian yang melakukan lembur sampai pagi dan ada juga yang tidak melakukan lembur. Hal ini dikarenakan timing yang disusun oleh pihak yg tidak melakukan lembur cukup baik. Mereka melakukan pencicilan format-format terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Untuk masalah kedisiplinan

masih

kurang

diterapkan,

hal

ini

dikarenakan

pengumpulan

pertanggungjawaban yang selalu telat sehingga dapat meghambat proses penyusunan dan input data untuk laporan keuangan Kemenpera. • Manfaat Pelaksanaan SAI bagi Kemenpera Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tim penyusunan laporan keuangan Kemenpera, terdapat manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan SAI dalam penyusunan laporan keuangan. Manfaat tersebut adalah pertama, memudahkan tim penyusun dalam membuat laporan keuangan di setiap tingkatnya, dengan adanya aplikasi SAI yang dibuat oleh Kemenkeu membuat penyusunan laporan keuangan lebih mudah dan praktis. Kedua, Bentuk laporan keuangan seragam, dikarenakan format sudah terekam sama dalam aplikasi, sehingga seluruh tingkat unit akuntansi memiliki laporan yang seragam. Ketiga, mempermudah dalam membaca laporan keuangan, format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Kemenkeu mudah dimengerti oleh pihak penggunanya.Keempat, mempermudah dalam membandingkan laporan keuangan, bentuk laporan yang seragam di setiap tingkat unit akuntansi sehingga dapat dibandingkan dengan mudah. Kelima, mempermudah proses reviu yang dilakukan oleh inspektorat, dengan hasil laporan keuangan yang seragam, akan mempermudah inspektorat dalam melakukan riviu.Kelima, mempermudah dalam melakukan revisi atas laporan keuangan, dengan adanya aplikasi SAI dapat mepermudah tim penyusun untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi.



14

Analisis Pelaksanaan Pengendalian Internal Terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Analisis Pengendalian Internal Terkait dengan Pengelolaan Sistem Informasi Kemenpera Berdasarkan COSO dan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pengendalian ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.Untuk pengendalian umum yang dilakukan oleh Kemenpera terdiri dari pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses dalam penggunaan sistem informasi, pengendalian atas perkembangan dan perubahan perangkat lunak dan pemisahan tugas. Pengamanan sistem informasi masih belum dilakukan oleh pihak Kemenpera. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat terlihat bahwa sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan SAI di Kemenpera belum dilaksanakan dengan baik dan bahkan Kemenpera belum memiliki sistem pengamanan untuk sistem informasi yang jelas. Pengamanan sistem informasi di Kemenpera atas pelaksanaan SAI hanya berupa id dan password yang digunakan untuk petugas SAI yang menggunakan aplikasi SAI tersebut. Pengendalian atas akses dalam penggunaan sistem informasi untuk pelaksanaan SAI di Kemenpera sudah cukup baik. Untuk penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan SAI ini telah terdapat pembatasan akses yang jelas. Pihak-pihak yang boleh mengakses data informasi akuntansi dalan pelaksanaan SAI di Kemenpera adalah petugas yang terkait dengan pelaporan keuangan. Terdapat operator komputer tersendiri dalam penggunaan aplikasi sistem informasi tersebut. dan hanya pihak tersebut yang mengetahui identitas dan password untuk dapat mengakses aplikasi sistem informasi tersebut. Pengendalian atas perkembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi yang dilakukan Kemenpera dengan cara melakukan koordinasi dengan Kemenkeu. Bila terjadi perubahan dan perkembangan atas aplikasi SAI tersebut maka pihak Kemenpera akan mensosialisasikannya kepada tim penyusun laporan keuangan yang terkait. Pengendalian atas hal ini dilakukan Kemenpera dengan meminta bantuan kepada Kemenkeu bila terjadi masalah pada aplikasi tersebut. Universitas Indonesia


15

Pemisahan tugas yang dilakukan dalam pelaksanaan SAI di Kemenpera sudah cukup baik. Di setiap tingkat unit akuntansi, tim penyusun laporan keuangan sudah dibagi-bagi jobdescription masing-masing. Untuk di Bagian Keuangan pemisahan tugas yang dilakukan dengan membagi tanggung jawab setiap pegawai yang ada. Jumlah pegawai yang ada di Subbagian Verifikasi dan Akuntansi adalah tiga orang. Ketiga orang ini mempunyai tugas masing-masing, dua orang memegang aplikasi yang berhubungan dengan satuan kerja, satu orang memegang aplikasi yang berhubungan dengan eselon 1. Sedangkan pengendalian aplikasi terdiri dari pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap pemrosesan dan file data. Pengendalian otorisasi yang mencakup pengendalian terhadap dokumen sumber, pengesahan atas dokumen sumber, pembatasan akses ke terminal entri data, dan pengguna file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi. Di Kemenpera untuk pengendalian otorisasi untuk segala dokumen sumber dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan otorisasi dan pengesahan dari pihak setiap satuan kerja. Di dalam masing-masing satuan kerja yang dapat melakukan otorisasi dan pengesahan adalah Penguji, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Semua dokumen sumber yang dibutuhkan harus diotorisasi oleh pihak-pihak tersebut untuk dapat dilakukan penyusunan laporan keuangan secara berjenjang dalam pelaksanaan SAI di Kemenpera. Untuk otorisasi dalam penginputan data ke dalam aplikasi telah sesuai atau tidak dibutuhkan pengecekan yang dilakukan oleh penanggungjawab penyusunan laporan keuangan. Pengendalian kelengkapan yang mencakup pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer, dan pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data. Pihak tim penyusun laporan keuangan di Kemenpera sudah melakukan hal tersebut dengan cukup baik. Namun, terkadang terdapat data yang masih belum lengkap ketika dikirim ke KPPN, sehingga hal yang harus dilakukan oleh tim penyusun adalah dengan melakukan penulusuran berkas pertanggungjwaban satu demi satu. Dengan demikian, masalah kelengkapan data akan teratasi.



16

Pengendalian akurasi yang telah dilakukan oleh Kemenpera untuk data laporan keuangan yang dihasilkan dapat berjalan dengna cukup baik. Pengendalian yang mencakup penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data, pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah, pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera, reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data tidak semuanya dapat dilakukan secara lancar. Hal ini dikarenakan masih ada saja kesalahan yang dilakukan akibat human error. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data masih belum berjalan baik di Kemenpera. Pengendalian tersebut seharusnya dilakukan dengan kegiatan yang mencakup penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan, penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan dengan pemrosesan, penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan, dan penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan. Namun di Kemenpera kadang masih belum dapat mengetahui adanya update version atas aplikasi SAI yang digunakan. Hal ini dapat membuat kesalahan pada data. Maka pengendalian yang dilakukan oleh Kemenpera adalah dengan mengecek website KPPN maupun Ditjen PBN untuk mengetahui update version aplikasi SAI yang terbaru. Dengan demikian, pihak Kemenpera dapat melakukan updateversion terhadap aplikasi yang digunakan. Analisis Pemecahan Permasalahan Pelaporan Keuangan di Kemenpera Permasalahan yang Terjadi Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui masalah apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan SAI. Masalah yang selalu saja terjadi adalah masalah yang terkait dengan proses rekonsiliasi dengan pihak KPPN/Ditjen PBN. Dalam proses rekonsiliasi dapat terjadi perbedaan nilai dari data yang dimiliki oleh KPPN maupun pihak Kemenpera itu sendiri. Dengan tidak cocoknya nilai tersebut membuat pihak Kemenpera harus melakukan koreksi.Hal tersebut dapat menyita waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Masalah lainnya adalah terjadinya kesalahan input data dalam proses penyusunan laporan keuangan. Universitas Indonesia


17

Selain itu, pemahaman pegawai yang kurang dalam menggunakan aplikasi SAI dapat menjadi masalah bagi penyusunan laporan keuangan. Penggunaan aplikasi tersebut juga sering adanya update, namun sosialisasi adanyaupdate aplikasi SAI tersebutmasih kurang dilakukan oleh KPPN/Ditjen PBN. Virus dalam komputer juga dapat menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan SAI karena dapat menghapus data menghapus data keuangan yang telah diinput.Error application dalam penggunaan aplikasi SAI juga menjadi masalah dalam pelaksanaan SAI karena dapat menghambat proses input data ke dalam aplikasi SAI. Selain itu, keterlambatan dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pengguna anggaran dapat membuat penyusunan laporan keuangan menjadi terlambat pula.Hal ini juga disebabkan oleh minimnya pengawasan harian yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemecahan dan Solusi Masalah Untuk mengatasi masalah terkait dengan perbedaan Nilai Saat Dilakukannya Proses Rekonsiliasi adalah dengan melakukan tindakan korektif yaitu dengan melakukan koreksi dan revisi atas kesalahan yang ada dan melakukan penelusuran dokumen sumber untuk mencari dokumen mana yang salah. Proses dengan pihak KPPN/Ditjen PBN yang menyita waktu penyusunan laporan keuangan dapat diatasi dengan melakukan rekonsiliasi melalui email dan sistem online aplikasi dengan KPPN atau pun Ditjen PBN. Untuk mengatasi masalah terkait dengan kesalahan input data adalah dengan meningkatkan ketelitian yang ada pada pihak yang terkait dan peningkatan pengawasan dari penanggungjawab melalui sistem aplikasi yang minimum satu tingkat di atasnya. Untuk masalah pemahaman yang kurang dalam menggunakan aplikasi SAI diatasi dengan memberikan training minimal setahun dua kali dan membudayakan rasa saling mengajarkan antara sesama tim penyusun. Sosialisasi update aplikasi SAI yang kurang dari KPPN atau pun Ditjen PBN diatasi dengan pemberitahuan KPPN atau pun Ditjen PBN melalui surat resmi tentang adanya update version dari aplikasi SAI. Dengan demikian pihak Kemenpera dapat mengetahuinya dan langsung mengupdate aplikasi tersebut. Untuk mengatasi masalah virus dalam Komputer yang dapat Universitas Indonesia


18

menghapus data keuangan adalah denganmelakukan back up secara berkala dan memasang antivirus yang berkualitas. Untuk masalah error application dalam penggunaan aplikasi SAI diatasi dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Kemenkeu serta melakukan pengecekan kembali atas data yang sedang diproses Masalah keterlambatan dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban sering sekali dilakukan oleh pihak pengguna anggaran.Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat timeline pengumpulan LPJ yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan dan memberikan teguran dan sanksi kepada pihak yang terlambat mengumpulkan LPJ tersebut.Untuk masalah yang terkait dengan pengawasan harian yang Kurang dalam penyusunan laporan keuangan dapat diatasi dan diminimalisir denganPemberian penyuluhan dan perintah dari manajemen puncak di Kemenpera kepada para penanggungjawab penyusun laporan keuangan untuk melakukan pengawasan yang intensif dam penanggungjawab membuat penilaian harian dengan menggunakan lock book. Penutup Kesimpulan Kemenpera mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Kemenpera dari selama enam tahun berturut-turut yaitu tahun 2006-2011. Namun terdapat temuan atas pemeriksaan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Hal ini dikarenakan oleh faktor SDM dan pengawasan yang minim dilakukan oleh pihak Kemenpera. Namun dari segi pelaksanaan SAI dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun demikian, masih ada kelemahan pengendalian internal terkait dengan sistem informasi yang ada di Kemenpera. Selain itu masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam dalam pelaksanaan SAI di Kemenpera. Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat teknis, namun tetap bisa menghambat penyusunan laporan keuangan Kemenpera. Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut agar penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan dengan baik dan mendapatkan opini audit WTP.



19

Saran Melakukan koreksi dan revisi atas kesalahan dalam proses rekonsiliasi, meningkatkan ketelitian dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, Kemenkeu melakukan peningkatan terhadap sistem aplikasi SAI, Menpera memberikan penyuluhan dan perintah untuk meningkatkan pengawasan harian, pihak KPPN/Ditjen PBN meningkatkan kinerja dalam proses rekonsiliasi, pihak Kemenpera sebaiknya memberikan training kepada tim penyusun laporan keuangan, pihak Kemenpera membudayakan kultur saling tolong menolong, dan pihak Kemenpera meningkatkan pengendalian internal dalam penggunaan aplikasi SAI Daftar Referensi Arens, A. Alvin, Elder, Randal J., and Beasley, Mark S. (2009). Auditing and Assurance Services. 12th ed.. New Jersey: Pearson Education. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2006-2011). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2006-2011. Jakarta. Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2006-2011). Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember Tahun 2006-2011 (Audited). Jakarta. Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2010). Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014. Jakarta. “Kemenpera Raih WTP 6 Kali Berturu-turut” Maret 2013. Economy Okezone. 5 Maret 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005. (2005). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007. (2007). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233 Tahun 2011. (2011). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007. (2007). Bagan Akun Standar (BAS). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. (2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Romney, Marshall and Paul Steinbart. (2012). Accounting Information Systems. 11th ed. New Jersey: Pearson Education. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. (2003). Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. (2004). Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. (2006). Badan Pemeriksa Keuangan. Universitas Indonesia


Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kementerian Perumahan Rakyat

Recommend Documents