PENERAPAN PSAK NO. 105 DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SIDOARJO

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 8 (2013)

PENERAPAN PSAK NO. 105 DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SIDOARJO Kamila Turrosifa [email protected] Akhmad Riduwan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT The purpose of this research is to find out the implementation of PSAK no. 105 in mudharabah financing transaction. The object of this research is performed in Bank Syariah Bukopin Sidoarjo branch. The descriptive qualitative approach is used as the analysis technique in order to analyze the data which is achieved from the company is analyzed then it is compared to the existing theories to produce a good system or method in order to make a decision. The evaluation is measured in the form of cash which is given to the bank, the presentation is served in the form of financial report to the balance instrument next to the asset as much as the bank bill to the bank customers and the disclosure of mudharabah will be disclosed in the financial report, costs emergence which are caused by liquidation at the time the cost return is conducted by the bank customers and at the time the achievement of production sharing, all of these activities are in accordance with the PSAK no. 105 about Mudharabah accounting Keywords: Syariah Bank, Mudharabah Financing, dan PSAK No. 105. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah. Obyek penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis kemudian diperbandingkan dengan teori yang ada untuk menghasilkan suatu sistem atau metode yang baik untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil, semua itu telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah. Kata Kunci:

Bank Syariah, Pembiayaan Mudharabah, dan PSAK No. 105

PENDAHULUAN Dalam perbankan konvensional pada umumnya dikenal dengan sistem bunga, bunga yang dibebankan terhadap nasabah yang melakukan pinjaman. Bahkan semua perjanjian dalam ekonomi selalu dikaitkan dengan bunga. Banyak negara mencapai kemakmuran diatas kemiskinan negara lain, sehingga hal ini selalu menjadi kesenjangan.


2

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Dalam ajaran Islam kegiatan ekonomi dan bisnis dilarangan untuk berbuat curang dan dzalim. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagian hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (alfalah) (Wiroso, 2011 : 27). Sebagai salah satu alternatif dalam penghapusan bunga, bank (lembaga keuangan) syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek negatif dari sistem bunga yaitu dengan sistem kerja baru bekerja tanpa adanya bunga melainkan dengan sistem bagi hasil, antara lain melalui transaksi mudharabah. Saat ini muncul akuntansi syariah yang digunakan untuk menjawab persoalan yang terjadi pada akuntansi konvensional. Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Akuntansi syariah pada intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandangan Islam. Kecenderungan lahirnya syariah adalah sangat baru dan para ahli akuntansi syariah belum secara jelas membuat tujuannya. Akuntansi dalam pandangan Islam adalah tergantung pada tujuan masyarakat Islam yang sempurna (Muhammad, 2005: 150-151) Dalam hal ini mudharabah bisa dibangun dalam bentuk kerjasama dimana bank Syariah Bukopin sebagai shohibul maal yaitu menyalurkan dana kepada nasabah yang dikenal dengan sebutan mudharib dalam bentuk modal kerja yang mana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga baik bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah maupun bank akan sama- sama menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini prinsip keadilan bagi keduanya. Dalam akad mudharabah kepercayaan merupakan hal yang terpenting. Wasilah (2008: 112) mengatakan bahwa kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah, dimana pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut. Kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelolah dana. Sedangkan apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanam oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelolah dana. Pengelolah dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkannya selama mengelolah proyek dan usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah diterapkan dalam perjanjian mudharabah.”


3

Dalam menggelola aset perbankan syariah maka diperlukan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu IAI (ikatan akuntansi Indonesia) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yakni PSAK No. 59 yang berisi tentang : mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni : Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah, dan transaksi-transaksi berbasis imbalan. Namun saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 105 yang lebih spesifik mengatur mengenai Mudharabah. PSAK No. 105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK No. 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007. Dengan dikeluarkannya PSAK No. 105 yang mengatur mengenai mudharabah merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui Penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi mudharabah pada Bank Syariah Bukopin cabang Sidoarjo. Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah :“Untuk mengetahui penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah pada bank syariah Bukopin”. Sedangkan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara praktis, teoritis dan kebijakan. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi mudharabah dan dapat dijadikan masukan oleh pihak yang berkepentingan. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih luas tentang teori dan kenyataan yang ada di lapangan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan PSAK yang lebih up to date dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka. Sedangkan secara Kontribusi Kebijakan hasil penilitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah Bukopin cabang Sidoarjo. TINJAUAN TEORI Penelitian Terdahulu Dalam penelitian Susiana, 2010 dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang). Menganalisa pembiayaan mudharabah berdasarkan 5C (Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition Of Economi) dan study kasusnya di Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang. Dan penelitian sekarang manganalisa kesesuaian penerapan akuntansi mudharabah dengan PSAK No. 105, selain itu lokasinya di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo. Bakdiah, 2008 dengan judul Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan). Penerapan prinsip syariahnya berfokus pada mudharabah dan musyarakah. Untuk mengkaji dan membandingkan kedua pembiayaan tersebut, penerapannya pada BMT-MMU di Sidogiri-Pasuruan. Penelitian sekarang membahas pembiayaan mudharabah saja diharapkan hasil penelitian lebih terfokus. Rosita dan Rahman, 2011 dengan judul Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada PT Bank


4

Muamalat Idonesia Tbk, Cabang Bogor). mengevaluasi penerapan pembiayaan mudharabah dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor . Penelitian sekarang berfokus pada penerapan PSAK No. 105 dan lokasinya di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo. Adapun persamaanya yaitu dalam metode penelitian yang digunakan dalam tiga penelitian ini dengan pendekatan kualitatif selain itu tiga judul diatas sama-sama membahas tentang pembiayaan mudharabah. Pengertian Bank Syariah Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Prinsip syariah yang di maksud menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Bank Islam (syariah) merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan bagi para nasabah (Sakti, 2007: 288). Dalam buku “Perbankan Syariah” Ismail (2011:32) mengatakan bahwa Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Ciri paling mudah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah tidak ada bunga di bank syariah, karena bunga adalah salah satu praktik riba yang sudah jelas dilarang dalam ajaran islam. Namun, sebetulnya bukan hanya itu yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Bukan hanya riba atau bunga yang membuat bank konvensional sebaiknya dihindari. Ada praktik lain dibank konvensional yang juga tidak bersesuaian dengan ajaran Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, transparasi, dan kemitraan yang setara dibandingkan dengan hanya keuntungan ekonomi belaka (Gozali, 2005:2). Pengertian Mudharabah Kata Mudharabah berasal dari kata Dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha (Huda dan Heykal, 2010:71). Pengertian mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudahrib (pengelolah dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelolah dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalah gunaan dana (Muhammad, 2005:208).


5

Al-Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (enterpreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/ usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam mengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha (Sumitro, 2002: 34-35). Jenis-jenis Mudharabah Jenis-jenis Mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK no. 105 ada 3 macam yaitu: (a) Mudharabah muthlaqah adaalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelolah dana dalam pengelolaan investasinya. (b) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, anatara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. (c) Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dana daalam kerja sama investasi. Rukun Mudharabah Sula (2004: 333-334) menyatakan bahwa rukun mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila: (a) ada mudharib, (b) ada pemilik dana, (c) ada usaha yang akan dibagihasilkan, (d) ada nisbah, dan (e) ada ijab qobul. Dasar Hukum Mudharabah Menurut Ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rosulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rosulullah sebagai pengelolah dana. Lalu Rosulullah membawa barang dagangannya kenegeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudarabah telah terjadi padaa masa Rosulullah sebelum diangkat menjadi rosul. Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip ajaran Islam, oleh karena itu masih tetap ada sistem Islam (Wasilah, 2008:115). 1. Al-Quran “apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.”(QS 62:10) “... Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya....”(QS 2:283) “dialah mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang dijalan Allah...”.(QS 72:20) 2. Sunah Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rosulullah saw bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah) “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelolah dana) harus


6

menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rosulullah saw, beliau membenarkan.”(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas) 3.

Perundang-undangan Menurut ketentuan pelaksanaan dibidang perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) berdasarkan SK Direksi BI No. 32/34/kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penjelasan PSAK No.105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). 1. Pengakuan Pembiayaan PSAK No. 105 Paragraf 12, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. PSAK No. 105 Paragraf 14 dan 15, jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Namun jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 2. Pengukuran Pembiayaan PSAK No. 105 Paragraf 13 (a), investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. PSAK No. 105 Paragraf 13 (b), investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diakur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan: (i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. (ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 3. Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah PSAK No. 105 Paragraf 20, jika investasi mudharabah melebihi satu periode laporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. PSAK No. 105 Paragraf 21, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berkahir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian mudharabah investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (a) Investasi setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan (b) Pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian. PSAK No. 105 Paragraf 23, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. PSAK No. 105 Paragraf 24, bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelolah dana diakui sebagai piutang.


7

4. Pengukuran Bagi Hasil Mudharabah PSAK No. 105 Paragraf 11, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip laba, dasar pembagian adalah laba neto (non profit) yaitu bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 5. Penyelesaian Akhir Kontrak Pembiayaan Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat berkahir karena hal-hal sebagai berikkut (Sabbiq, 2008) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan yaitu: (1) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. (2) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilnag akal. (3) Pengelolah dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelolah usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemmban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati. (4) Modal sudah tidak ada. PSAK No. 105 Paragraf 19, jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh empo dan belum dibayar oleh pengelolah dana, maka investasi mudharabahi diakui sebagai piutang. PSAK No. 105 Paragraf 9, pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. 6. Penyajian Pembiayaan PSAK No. 105 Paragraf 36, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah daalam laporan keuangan sebasar nilai tercatat. PSAK No. 105 Paragraf 37, pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: (a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. (b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan dikewajiban. Rerangka Pemikiran Secara umum bank merupakan lembaga perantara yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Dalam praktek bank syariah memberikan beberapa produk pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu pembiayaan syariah tersebut adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan Mudharabah. Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentukan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah. Prinsip syariah berdasarkan pada hukum islam, yang tidak saling merugikan pihak manapun. Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha berdasarkan pada situasi untung rugi, tidak seperti bunga yang memaksakan hasil untuk selalu untung. Akad


8

mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting. Yang mengatur mengenai transaksi pembiayaan Mudharabah adalah PSAK No. 105 yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK No. 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007. Bank Syariah Nasabah

Nasabah Penghimpun Dana

Bagi hasil

Bagi hasil Mudharabah

PSAK No.105 Gambar 1 Rerangka Pemikiran METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6). Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi mudharabah serta hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin. Namun peneliti tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan secara meluas, kesimpulan dari penelitian ini nantinya hanya berlaku pada wilayah yang diteliti. Objek Penelitian Objek penelitian dalam hal ini adalah penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi mudharabah pada bank syariah Bukopin cabang Sidoarjo.


9

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Metode Observasi (Pengamatan). Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2005: 112). Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapiunya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2002: 204). Dalam metode observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan lembaga yang terkait yaitu : Bank Syariah Bukopin cabang Sidoarjo meliputi: lokasi lembaga, produk yang ditawarkan dan data-data pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin cabang Sidoarjo. 2. Wawancara Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti (Mardalis, 1999: 64). 3. Dokumentasi Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mempelajari dokumendokumen yang ada, transkip, surat kabar dan sebagainya. Dokumen tersebut diantaranya mengenai profil Bnak Syariah Bukopin, laporan keuangan, rekapitulasi daftar nasabah pembiayaan mudharabah, dokumen-dokumen dan penelitianpenelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. Satuan Kajian Satuan Kajian dalam penelitian ini adalah membutuhkan obyek penelitian sebagai berikut: 1. Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah merupakanhubungan antara pihak bank dengan dengan pihak nasabah pengelola dana di dasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah), maksudnya pengelola dana (mudharib) dipercaya untuk mengelola modal mudharabah, dia tidak dikenakan ganti rugi (dhaman) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menimpanya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian. 2. Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah Dalam prinsip mudharabah yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah mudharib atau pengelola dana, karena salah satu karakterisktik prinsip mudharabah adalah pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib (pengelola dana) dan pemilik dana tidak boleh ikut campur daalam pengelolaan dana mudharabah, sehingga yang mengetahui hasil usaha adalah mudharib (Wiroso, 2005: 19) 3. Perlakuan Akuntansi menurut PSAK No. 105 yaitu: (a ) Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah meliputi pengakuan pembiayaan, pengukuran pembiayaan, dan penyajian pembiayaan mudharabah. (b) Perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah yaitu pengakuan dan pengukuran syirkah temporer, dan pengakuan dan pengukuran bagi hasil dana syirkah temporer


10

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan data, baik dari data primer maupun dari data sekunder yang didapatkan dari penelitian. Pengumpulan data yang dimaksud adalah melakukan klasifikasi dan seleksi untuk memastikan bahwa data pembiayaan mudharabah yang diperoleh benar-benar relevan. 2. Setelah data pembiayaan mudharabah diperoleh, kemudian data diorganisasikan dengan cara mengkaji dan membahas secara cermat data yang telah terkumpul. 3. Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan penerapan PSAK 105 dalam transaksi mudharabah, Apa saja kendala dan solusi, bagi hasil serta hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah pada bank Ssyariah Bukopin 4. Setelah data diperoleh dan diolah, data dianalisis dan disesuaikan antara konsep, pelaksanaan dan penerapan PSAK 105 dalam transaksi mudharabah pada Bank Syariah Bukopin. 5. Penafsiran dan pengulasan kembali secara deskriptif verifikasi. 6. Peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Jenis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo terdapat dua jenis mudharabah yang digunakan dalam hal pembiayaan, yaitu sebagai berikut: 1. Mudharabah Muthlaqah Akad kerjasama usaha antara bank dengan pengelola dimana pengelola memiliki kebebasan dalam pengelolaan investasinya untuk usaha yang dianggapnya menguntungkan dalam nisbah bagi hasil yang telah disepakati dimuka. Mudharabah jenis ini pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Disebut juga investasi tidak terikat. 2. Mudharabah Muqayyadah Akad kerjasama usaha antara pemilik dana dengan bank dimana pemilik dana memberikan batasan kepada bank mengenai tempat, cara dan obyek investasi dengan nisbah bagi hasil atau imbalan sebagai agen yang telah disepakati dimuka. Mudharabah jenis ini pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada pengelola dana seperti lokasi usaha, objek investasi dan sektor usaha. Disebut juga investasi terikat. Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola. Keuntungan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95). Dalam implementasi pembiayaan mudharabah, Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo dengan nasabah adalah sejajar, sesuai dengan fatwa No.15/-DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan


11

ditanggung oleh pihak Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo, sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu. Pencairan Pembiayaan Mudharabah Pencairan pembiayaan mudharabah merupakan titik awal mulai efektifnya pembiayaan tersebut. Sejak saat itu pembiayaan bisa disebut sebagai aktiva yang mengandung resiko bagi bank, oleh karena itu Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo sudah mempertimbangkan kredibilitas dan kemampuan nasabah untuk menilai layak atau tidaknya nasabah dalam menerima pembiayaan mudharabah. Nasabah yang menginginkan pembiayaan mudharabah ataupun pembiayaan lainnya, harus memiliki rekening di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo, agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasi karena perealisasian akan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kepada pengelola dana sebesar uang yang diberikan bank kepada pengelola dana. Berikut ini kasus sederhana perhitungan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Sidoarjo: Bapak H. MZ. melihat adanya peluang konveksi di pasar larangan Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut berdekatan dengan jalan raya SidoarjoMalang. Sedangkan ia tidak memiliki modal. Kemudian ia bermaksud mengajukan pembiayaan kepada Bank Bukopin Cabang Sidoarjo. Maka akad mudharabah antara Bapak H. MZ dengan Bank Bukopin Cabang Sidoarjo sebagai berikut: 1. Bapak H. MZ mengajukan pembiayaan pada Bank Bukopin Cabang Sidoarjo sebesar Rp. 36.000.000,2. 36 kali angsuran = Rp. 1.000.000,-/ bln 3. Diperkirakan keuntungan per-bulan yang akan diperoleh Bapak H.MZ sebesar Rp. 4.500.000,4. Kesepakatan nisbah antara Bapak H. MZ dengan Bank Bukopin Cabang Sidoarjo (3,92%:96,08%) 5. Angsuran awal dan terakhir = Tgl 01/02/2012 – 01/02/2014. 6. Biaya yang timbul akibat dari akad mudharabah sebesar Rp 1.009.000,- ditanggung oleh Bapak H. MZ yang terdiri dari: (a) Pembayaran administrasi sebesar Rp 175.000,(b)Biaya notaris sebesar Rp 560.000,- (c) Biaya asuransi Rp250.000,- (d) Biaya materai Rp 24.000,-. Atas pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bapak H. MZ telah direalisasikan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. Dengan demikian Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo akan melakukan pencatatan sebesar jumlah yang dicairkan yaitu: D. Pembiayaan mudharabah Rp 36.000.000,K. Rekening nasabah (giro/tabungan) (Pencatatan jurnal atas terlaksananya pembiayaan mudharabah)

Rp 36.000.000,-

Pelaksanaan Bagi Hasil Jumlah pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan akan dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana dan bank. Akan dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan dana bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan. Dari jumlah pendapatan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut


12

kemudian dibagi hasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan bagi hasil atas pembiayan-pembiayaan yang diberikan yang menggunakan dana bank seluruhnya menjadi milik bank. Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam perhitungan bagi hasil adalah kebenaran nilai yang diakui sebagai pendapatan dan sumber pendapatan apakah benar-benar diperoleh dari hasil usaha yang dibiayai oleh bank atau usaha lain diluar yang dibiayai oleh bank. Perbedaan cara pandang mengenai nilai dan sumber pendapatan ini perlu disepakati sejak awal proses analisa, sehingga tidak terjadi perbedaan cara pandang mengenai apa yang dimaksud dengan pendapatan antara bank dengan nasabah. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prinsip yang menjadi dasar transaksi fasilitas pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Cash basis, semua pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah pembiayaan direalisasi. 2. Periode perhitungan pendapatan dihitung tiap bulan berdasarkan pada tanggal realisasi, sehingga antara nasabah satu dengan yang lain tidak akan sama, tergantung tanggal realisasi pembiayaan. Pengakuan Pembiayaan Pada saaat Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo melakukan pencairan (droping) pembiayaan mudharabah maka bersamaan itu pula biaya yang terjadi karena proses pencairan tersebut. Dalam hal pengakuan biaya-biaya yang terjadi, Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo mengakui biaya tersebut dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya yang terjadi karena adanya pencairan pembiayaan. Biayabiaya yang terjadi karena adanya proses pencairan pembiayaan itu dibebankan kepada nasabah dengan cara mengurangi akun rekening nasabah dan tidak mengurangi pokok pembiayaan mudaharabah. Berdasarkan akad mudharabah antara Bapak H. MZ dengan Bank Bukopin Cabang Sidoarjo menimbulkan biaya-biaya akibat dari adanya akad tersebut. Pencatatan biaya-biaya yang dilakukan Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo berkaitan dengan akad adalah sebagai berikut: D. Rekening Nasabah Rp 1.009.000,K. Pembayaran administrasi Rp 175.000,K. Biaya notaris Rp 560.000,K. Biaya asuransi Rp 250.000,K. Biaya materai Rp 24.000,(Pencatatan atas biaya-biaya yang terjadi dari pembiayaan mudharabah) Pengakuan Laba/ Rugi Mudharabah Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo mengakui pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya baik yang diklasifikasikan sebagai performing dan non-performing pada saat diterima. Hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian bank, sehingga bank akan mengakui pendapatannya apabila pendapatan tersebut benar-benar diterima oleh bank. Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap periode bersamaan dengan angsuran pokok pembiayaan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dihitung besarnya keuntungan yang akan diberikan oleh Bapak H. MZ akibat dari akad mudharabah,


13

dimana keuntungan per-bulan yang akan diperoleh Bapak H.MZ sebesar Rp. 4.500.000 dengan kesepakatan nisbah antara Bapak H. MZ dengan Bank Bukopin Cabang Sidoarjo (3,92%:96,08%). Perhitungan terhadap keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

3,92 x Rp 4.500.000,  Rp 176.400, Keuntungan Bapak H. MZ 100 96,08 2. x Rp 4.500.000,  Rp 4.323.600, Keuntungan Bank 100

1.

Berdasarkan pengakuan laba mudharabah dari Bapak H. MZ maka diketahui keuntungan yang diberikan kepada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo dari akad tersebut sebesar Rp 4.323.600,-. Untuk bulan pertama bapak H. MZ membayar ke Bank Bukopin Cabang Sidoarjo sebesar Rp. 1.000.000,- (angsuran) + Rp. 4.323.600,- (bagi hasil) = Rp. 5.323.600,-. Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo berkaitan dengan pengakuan laba mudharabah adalah sebagai berikut: D. Rekening nasabah Rp 5.323.600,K. Pembiayaan mudharabah Rp 1.000.000,K. Pendapatan mudharabah Rp 4.323.600,(Pencatatan atas pengakuan laba mudharabah) Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan mudharabah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo pada komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah, sedangkan untuk komponen laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Hal lain yang perlu diungkapkan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan di neraca pada suatu periode dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan pengungkapan pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi yang ada di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo (PSAK No. 105). Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo mengakui timbulnya pembiayaan mudharabah pada saat Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah melakukan pencairan (droping) sejumlah dana kepada nasabah melalui rekening nasabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. Untuk akun rekening nasabah, pada pencatatan pencairan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo merupakan rekening giro dan tabungan, karena nasabah banyak yang menggunakan rekening giro dan tabungan untuk rekening mereka. Dimana untuk nasabah yang berupa kelompok seperti koperasi, perusahaan atau sebuah badan usaha atau dengan kata lain sebuah instansi akan menggunakan giro, sedangkan yang bersifat individu atau perorangan akan menggunakan jenis tabungan. Seperti contoh kasus sebelumnya pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo berkaitan dengan akad mudharabah adalah: D. Pembiayaan Mudharabah Rp 36.000.000,K. Rekening nasabah (giro/ tabungan) Rp 36.000.000,-


14

Pencatatan tersebut sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah yang menyatakan bahwa, “Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana dan pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana”. Sedangkan pengukuran pembiayaan mudharabah yaitu sejumlah pencairan yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo juga sesuai dengan PSAK No. 105 yang menyatakan bahwa “Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan oleh bank pada saat pembayaran”. Kebijakan pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo adalah cash basis. Pengakuan pendapatan secara cash basis itu berlaku untuk semua jenis aktiva produktif baik yang digolongkan sebagai performing maupun non-performing (aktiva yang digolongkan kurang baik). Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah, sedangkan jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola/ nasabah (wanprestasi) maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan ditanggung oleh nasabah, pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo adalah sebagai berikut: D. Rugi Mudharabah Rp 0,K. Pembiayaan Mudharabah

Rp 0,-

Tetapi perlu diketahui bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo selama tahun berjalan ini untuk produk pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil belum pernah mengalami kerugian, hal tersebut dikarenakan diawal sebelum bank melakukan pencairan, Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati dikarenakan pembiayaan ini besar resikonya, baik bagi bank maupun nasabah. Penyajian Pembiayaan Mudharabah Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo disajikan di neraca pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba/ rugi disajikan dalam bentuk pengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Untuk neraca, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah yang menyatakan bahwa “Pembiayaan mudharabah yang diberikan pada bank syariah disajikan di neraca pada sisi aktiva atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian dalam laporan laba rugi”. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah oleh Bank Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada nasabah, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan. Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo juga harus mengungkapkan seperti jenis aset produktif dan sektor ekonomi. Hal ini telah sesuai dan tertuang pada butir-butir yang terdapat pada PSAK No. 105 tentang akuntansi perbankan syariah yang menyatakan bahwa ”Jenis aset produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aset produktif masing-masing. Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aset produktif yang diberikan dalam tahun yang


15

bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aset produktif yang telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun”. Perbandingan PSAK No. 105 Berdasarkan uaraian pada pembahasan maka untuk memperjelas bagaimana perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan mudharabah antara penerapannya di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo dengan peraturan PSAK No.105 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Perbandingan PSAK No. 105 dengan Penerapan Bank Bukopin Cabang Sidoarjo Perlakuan Akuntansi 1. Pengakuan

2. Pengukuran

3. Penyajian

4.Pengungkapan

PSAK NO. 105 - Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas dan pembiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.

Penerapan Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo D. Pembiayaan Mudharabah K. Rekening nasabah (giro/tabungan) (pencatatan pada saat pencairan)

- Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

D. Rekening nasabah K. Biaya administrasi K. Biaya notaris K. Biaya asuransi K. Biaya materai (pencatatan atas biaya yang terjadi)

- Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan mudharabah

D. Rekening nasabah K. Pendapatan mudharabah K. Pembiayaan mudharabah (pencatatan pengembalian pembiayaan dan perolehan pendapatan bagi hasil)

- Rugi yang terjadi diakui dalam periode D. Rugi pembiayaan mudharabah terjadinya rugi tersebut dan mengurangi K. Pembiayaan mudharabah saldo pembiayaan. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian/ kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. - Pembiayaan mudharabah dalam bentuk - Sesuai dengan jumlah uang yang kas diukur sejumlah uang yang diberikan dicairkan oleh bank atau yang bank pada saat pembayaran. diterima oleh nasabah - Disajikan dalam laporan keuangan pada - Disajikan dalam laporan keuangan komponen neraca disebelah aktiva pada komponen neraca disebelah sebesar tagihan bank kepada nasabah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah - Komponen laba/ rugi disajikan dalam bentuk pengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan meliputi jumlah aktiva produktif yang direstrukturisasi selama periode berjalan, jumlah pembiayaan mudharabah, kerugian atas penurunan niali aktiva mudharabah jika ada, persentase

- Komponen laba/ rugi disajikan dalam bentuk pengelompokkan pendapatan menurut sistem yang digunakan. - Pembiayaan mudharabah oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa jenis-jenis sektor ekonomi untuk pembiayaan mudharabah, jumlah bersih beserta penyisihan kerugiannya masingmasing penggolongan lancar atau


16

kepemilikan dana pada investasi yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan atau badan hukum, jenis aktiva produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aktiva produktif masing-masing, besarnya penyisihan untuk setiap sektor ekonomi.

tidaknya pembiayaan, penggolongan jangka waktu pinjaman, sisa umur jatuh tempo, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah seperti persentase pembiayaan mudharabah pada tahun berjalan, jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi beserta cara yang ditempuh serta informasi penting lainnya.

Sumber: Bank Bukopin Cabang Sidoarjo (Diolah)

Dari hasil tabel perbandingan diatas telah tampak bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil, semua itu telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) penelitian Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu jenis pembiayaan pada Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak bank menanggung seluruh modal terhadap suatu proyek atau usaha yang produktif dan halal dan pihak nasabah sebagai pihak pengelola. (2) Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil. Saran Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : (1) Saran untuk Perusahaan adalah pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo harus mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap pembiayaan bagi hasil mudharabah, agar supaya dapat menarik masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan harus mampu meningkatkan pengawasan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan agar pihak anggota tetap konsisten dalam membayar angsuran. (2) Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan variabel bagi hasil lain yang mungkin dapat diperbandingkan dengan bagi hasil mudharabah.


17

DAFTAR PUSTAKA Antonio, M. S. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta. Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta. Bakdiah, K. 2008. Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyaakah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan). Skripsi. Universitas Islam Negeri. Malang Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. http://www.tazkiaonline.com. 02 November 2012 (15.30) Gozali, A. 2005. Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga Diantara Kita. Elex Media Komputindo. Jakarta. Huda, N. Dan M. Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Kencana. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Akuntansi mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi No. 105. Salemba Empat. Jakarta. Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta. Moleong, L. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Jakarta. Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi Syariah. Salemba Empat. Jakarta. Rosita, S. I. dan A. Rahman. 2011. Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Idonesia Tbk, Cabang Bogor. Jurnal Ilmiah Ranggagading 11(1):57-64. Sakti, A. 2007. Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. Paradigma & Aqsa Publishing. Jakarta. Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu. Jakarta. Semiawan, C. R. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Grasindo. Jakarta. Sula, M. S. 2004. Asuransi Syari’ah, Life and General: Konsep dan Sistem Operasi /GIP. Gema Insani Press. Jakarta. Sumitro, W. 2002. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Bamui & Takaful) di Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Susiana, 2010. Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang malang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan. 10 November 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 3790. Jakarta. Wasilah, S. N. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta. Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Gramedia. Jakarta. _______. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia. Wiyono, S. 2005. Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah. Grasindo. Jakarta.

PENERAPAN PSAK NO. 105 DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SIDOARJO

Recommend Documents