ISSN 0000-0000
PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DI INDONESIA Endang Dwi Retnani*)
ABSTRAK Sistem Akuntansi perusahaan yang baik, merupakan faktor penunjang yang penting dalam sistem perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan perpajakan kepada fikus (otoritas perpajakan). Paper ini ditulis bertujuan menggambarkan betapa pentingnya pembukuan dan pencatatan untuk menghasilkan laporan keuangan, dalam menentukan pajak sebagai sumber keuangan negara. Sebagai bagian dari akuntansi terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Perbedaan yang utama antara keduanya dalam hal timing dan permanent ent difference. Perkembangan akuntansi perpajakan tidak lepas dari perkembangan akuntansi komersial dengan banyak diwarnai oleh kebijakan, serta politik perpajakan baik secara nasional, regional, maupun global). Kata kunci : Akuntansi Perpajakan
1. PENDAHULUAN Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa (servisce activities) yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif (dalam satua uang) mengenai suatu entitas ekonomi sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi terhadap beberapa alternatif (AICPA 1970). Menurut difinisi tersebut, akuntansi dipandang dari sudut kegiatan jasa, akuntansi dapat pula dipandang sebagai suatu disiplin ilmu deskriptif / analisisi dan sebagai suatu sistem informasi (Kieso Weygandt 1993). Melalui accounting cycle, bukti transaksi (Business Paper) baik yang bersifat intern diproses menjadi informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan dipakai sebagai pengambilan keputusan oleh stakeholder. Laporan Keuangan tersebut seringkali disebut dengan Laporan Keuangan Komersial. *)
Dra. Endang Dwi Retnani, Ak., adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
70 Ekuitas Vol.1 No.2 September 1997 : 70-78
Bilamana laporan keuangan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan, maka laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan fiskal, sehingga timbullah akuntansi Perpajakan karena setiap orang yang menjalankan usaha, transaksinya biasanya selalu berurusan dengan perpajakan. Walter o’ Connor (1996) menyebutkan bahwa akuntansi dan perpajakan mempengaruhi hampir semua dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Untuk menjadi laporan fiskal, maka Laporan Keuangan Komersial harus diadjust (dikoreksi) sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyajian informasi yang berdasarkan undang – undang perpajakan. Perkembangan akuntansi perpajakan sesuai dengan perkembangan ekonomi aka berjalan parallel dengan perkembangan akuntansi komersial. Pemerintah sebagai otoritas pajak berusaha dapat memasukkan dana yang cukup dari masyarakat melalui sistem perpajakan, dengan tetap berpegang dan memperhatikan perungdang-undangan perpajakan, keadaan perekonomian, sosial dan budaya, keadaan wajib pajak, sistem administrasi dan aparat pajak, sistem akuntansi perusahaan yang baik, sistem etika business di masyarakat, serta sistem hukum yang menjamin kepastian transaksi.
2. TIMBULNYA AKUNTANSI PERPAJAKAN Seperti telah diutarakan di muka bahwa akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan informasi sesuai dengan ketentuan perpajakan terutama kepada otoritas pajak. Dalam perpajakan ditentukan bahwa wajib pajak berkewajiban menyampaikan Surat Pemberi Tahuan (SPT) yang dilampiri dengan laporan keuangan . Pasal 4 Undang – Undang No : 6 tahun 1993 mensyaratkan bahwa SPT yang dilampiri Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sophan Lumbantoruan (1993) menyebutkan bahwa dalam menyusun Laporan Keuangn Pajak (Fiskal) memuat unsur – unsur berikut : a. Neraca Fiskal b. Perhitungan Laba Rugi dan perubahan laba yang ditahan c. Penjelasan Laporan keuangan fiskal d. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, serta e. Ikhtisar kewajiban pajak Neraca Fiskal pada prinsipnya sama dengan neraca komersial yang berisi Harta, Utang dan Modal perusahaan pada akhir periode akuntansi, dengan klasifikasi menurut likuiditas dan kewajiban yang sudah ditentukan. Perbedaannya hanya terletak pada keharusan pada neraca fiskal untuk mengungkpkan adanya hubungan istimewa dalam rekening utang piutang.
Penerapan Akuntansi Perpajakan Di Indonesia (Endang Dwi Retnani)
71
Sedangkan perhitungan Laba Rugi Fiskal dilaporkan tidak jauh berbeda dengan perhitungan Laba Rugi Komersial, yaitu sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan serta peraturan perundang - ndangan perpajakan. Perbedaanya adalah bahwa laporan Laba Rugi Fiskal harus menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Penjelasan Laporan Keuangan Fiskal khususnya Laporan Laba Rugi fiskal menurut Sophan Lumbantoruan (1993) dapat diperinci sebagai berikut : a. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya di luar usaha. b. Harus memuat rincian unsur-unsur penghasilan dan biaya Wajib Pajak. c. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan. Rincian biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya. d. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah (Staffel) e. Laba Bersih mencerminkan seluruh post Laba Rugi selama satu tahun f. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu. Dalam rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal, terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan beban. Hal ini disebabkan adanya pos – pos antisipasi. Perbedaan pembebanan sebagai akibat perbedaan metode antara Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal mengakibatkan perbedaan Laporan Perhitungan Laba Rugi. Perbedaan Penyusutan atas harta yang sama misalnya akan menghasilkan Laba Rugi yang tidak sama. Misalkan suatu perusahaan membeli truck sebagai aktiva Tetap tahun 1993 seharga Rp. 40.000.000,- disusutkan dengan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai residue, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun Rp. 8.000.000,-. Menurut peraturan perpajakan aktiva tersebut di atas masuk golongan I yang akan disusutkan dengan menggunakan metode persentase penyusutan saldo menurun (Double Declining Balance method). Dalam metode ini beban penyusutan tiap tahunnya menurun; persentase penyusutan saldo menurun, pengertiannya adalah bahwa persentase tersebut dikalikan dua dan setiap tahunnya dikalikan nilai buku aktiva tetap (Zaki Baridwan; 1992). Sehingga dengan contoh di atas besarnya beda penyusutan antara penyusutan menurut Laporan Komersial dan Fiskal dapat digambarkan seperti pada tabel berikut :
Tabel 1 Perbandingan Beda Penyusutan antara komersial dan fiskal
72
Ekuitas Vol.1 No.2 September 1997 : 70-78
Tahun Penyusutan 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997
PENYUSUTAN Komersial Rp. 8.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 8.000.000,RP. 8.000.000,RP. 8.000.000,-
FIskal Rp. 20.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 5.000.000,Rp. 2.500.000,Rp. 1.250.000,-
Beda Waktu Rp (12.000.000) Rp ( 2.000.000) Rp ( 3.000.000) Rp (5.500.000) Rp (6.750.000)
Sumber : Ilustrasi Penulis Tabel di ats menggambarkan, pada tahun 1993 dan 1994 jumlah penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan komersial, yaitu : masing – masing Rp.12.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- Mulai tahun 1995 dan seterusnya jumlah penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal. Menurut ketentuan perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun – tahun pertama, sedangkan menurut ketentuan komersial besarnya penyusutan sama setiap tahun. Dengan demikian terdapat pergeseran biaya (waktu) dari tahun-tahun pertama, tetapi sifatnya sementara yang pada akhirnya menjadi nol, akibat perbedaan metode penyusutan pada gilirannya menimbulkan perbedaan pula dalam Laporan Laba Rugi. Rekening-rekening lain yang dapat menimbulkan perbedaan perbedaan laba rugi karena penyajian laporan keuangan komersial dan fiskal antara lain pengakuan piutang usaha, penilaian persediaan, transaksi dalam valuta asing, aktiva berwujud dantiva tidak berwujud, pengakuan pendapatan dan biaya atas proyek jangka panjang. Akuntansi perpajakan seperti diutrakan di atas pada perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan akuntansi komersial. Gunadi (1996) mengutip buku teori akuntansi Sofyan Syafii menguraikan secara singkat perkembangan akuntansi Leo Herbert sebagai berikut : A. Tahun 1975 dalam transaksi sudah dikenal sistem pembukuan secara ”single”maupun”double entry”. Gunadi (1996) mengatip pernyataan Mattessiick bahwa teknik single atau double entry accounting adalah Lucas Paciali yang pada tahun 1994 telah menerbitkan buku “Summa d” Arithmetion Geometrica, Proportioni et Proportionalita” B. Tahun 1800 masyarakat mengutamakan neraca sebagai laporan keuangan instrument penilai keadaan perusahaan. C.
Tahun 1825, mulai diperkenalkan pemeriksaan keuangan (financial
auditing).
Penerapan Akuntansi Perpajakan Di Indonesia (Endang Dwi Retnani)
73
D. Tahun 1850, Persepsi masyarakat terhadap Laporan keuangan bergeser dari neraca ke Laba Rugi, timbul ilmu auditing E. Tahun 1875, Akuntansi Biaya dan akuntansi untuk tujuan perpajakan mulai diperkenalkan F. Tahun 1900, SSertifikasi Profesi (CPA) mulai diperkenalkan di Amerika dengan Ujian Nasional. Di Indonesia, ujian Sertifikasi Akuntasi Publik (CPA) baru dilaksakan tahun 1997 diikuti oleh para akuntan yang hendak berprofesi sebagai akuntan publik. G. Tahun 1950, mulai diperkenalkan beberapa perkembangan baru seperti : (1). Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Dana Pemerintah; (2). Teknik Analisis Biaya (3). Penyeragam Laporan Keuangan (4). Perumusan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA); (5). Peralian Sistem Manual ke EDP dengan”Panch card Record”; (6). Akuntansi Perpajakan. H. Tahun 1975, timbulnya bidang akuntansi dengan perkembangan sebagai bidang seperti : (1). Timbulnya Management Science; (2). Semakin canggihnya sistem informasi akuntansi (3). Munculnya issue pentingnya nilai Sumber Daya Manusia (SDM) dan hubungan atau lembaga pemerintah. Dalam menjelang era globalisasi mulai timbul beberapa masalah yang menjadi kajian dan penelitian serta obyek pengembangan akuntansi (Gunadi, 1996) menyebutkan : (1). Akuntansi Sumber Daya Manusia; (2). Pelaporan Karyawan; (3). Cross Culture (sebagai akibat globalisasi); (4). Pancadigna Multi Disiplin; (5). Akuntansi dan Pembangunan Berkelanjutan ; (6).Akuntansi Internasional (termasuk pemeriksaan untuk internasional); (7). Harmonisasi dan audit.
3. PENTINGNYA AKUNTANSI PERPAJAKAN Seperti yang sudah digambarkan oleh Leo Herbert dalam Growth Of Accountability Knowledge sejak tahun 1875, akuntansi untuk tujuan perpajakan sudah mulai diperkenalkan dan lebih interis sejak 1925, Dalam kaitannya dengan perpajakan, Laporan Keuangan sangat penting bagi wajib pajak, karena laporan keuangan tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk perhitungan pajak secara self assement (menghitung besarnya pajak sendiri). Adapun bentuk akuntansi dari self assesment menurut Fuad Bawazier (1994) adalah penyampaian SPT, yang harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. SPT yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak harus dilengkapi dengan Laporan Keuangan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Laporan Keuangan tersebut untuk perhitungan Pajak Penghasilan baik untuk wajib pajak Badan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau yang terhutang dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh badan pemerintah. badan usaha milik negara
74
Ekuitas Vol.1 No.2 September 1997 : 70-78
dan daerah atau wajib pajak dalam negeri lainnya kepada wajib pajak Luar Negeri (Mardiasmo; 1994). Dari pengertian PPh serta bila dikaitkan dengan akuntansinya, terdapat beberapa unsur dalam pos-pos PPh, yaitu : 1. Beban Pajak atau Penghasilan Pajak 2. Kewajiban pajak tangguhan serta 3. Aktiva pajak tangguhan (OSMAN SITORUS; 1998) Laporan Keuangan sangat penting bagi perhitungan (akuntansi) perpajakan UU PPh 1984 mewajibkan kepada orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas untuk menyelenggarakan pembukuan. Demikian pula UUPN 1984 mewajibkan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk mencatat harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam pencatatan akuntansinya. Tujuan akuntansi perpajakan adalah untuk menyajikan informasi perpajakan kepada administrasi pajak. Karena menyangkut dengan fiskus, maka akuntansi perpajakan, baik metode, produre, dan teknik pencatatan dan penilaiannya harus selalu berkaitan dengan hukum pajak. Hukum pajak secara utuh akan selalu berkaitan dengan undang–undang pajak, peraturan pemerintah keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan/Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Akuntansi Perpajakan selain bersumber pada laporan keuangan dan hukum pajak, dalam pelaksanaannya harus mengacu juga pada tax treaty, keputusan pengadilan pajak, baik Majelis Perkembangan Pajak (MPP), maupun peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
4.
AKUNTANSI KOMERSIAL DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
Akuntansi Komersial dan akuntansi perpajakan mempunyai persamaan tujuan yaitu menentukan hasil operasi perusahaan dengan cara pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya, Perbedaan pada umumnya terjadi seperti yang telah diutarakan di muka, yaitu : bahwa hukum pajak dapat mempengaruhi perilaku pengusaha. Fuad Bawazier (1994) menyebutkan perbedaan kedua akuntansi tersebut adalah adanya timing differerence yaitu (perbedaan tetap). Perbedaan permanen terjadi disebabkan fiskus dalam menentukan laba fiskal berbeda dengan laba akuntansi (komersial) tanpa koreksi di kemudian hari. Fuad Bawazier (1994 menyebutkan adanya perbedaan permanen disebabkan karena ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban, berdasarkan standard akuntansi keuangan (SAK) dan berdasarkan ketentuan perpajakan . Misalnya perbedaan karena metode penyusutan aktiva Tetap; amortisasi prepaid expense, penghapusan piutang, penilaian persedaan dan surat berharga. Josep M. Dodge (1989) menyebutkan beberapa persamaan dan perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan sebagai berikut :
Penerapan Akuntansi Perpajakan Di Indonesia (Endang Dwi Retnani)
75
1. Kapitalisasi, Pembukuan Fixed Assed akan dikapitalisasi, baik untuk akuntansi komersial maupun akuntansi perpajakan. Bagi kedua jenis akuntansi tersebut pembelian Fixed asset merupakan capital expenditure dan bukan Revenue Expenditure. Dengan demikian ada kesamaan pandangan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan mengenai perlakuan pembelian Fixed Asset. 2. Realisasi : Pembelian asset yang dikapitalisasi, penyajianya memakai historical cost baik untuk akuntansi komersial atau untuk akuntansi perpajakan Perbedaanya akuntansi komersial memakai prinsip konservatisme (ada cadangan kerugian piutang. cadangan beban (kerugian), tetapi untuk akuntansi perpajakan prinsip konservatisme tidak diakui. Demikian pula penilaian harga pasar terhadap aktiva persediaan dan sekuritas dapat dikombinasikan dengan prinsip konservatisme. Metode penilaian tersebut diatas tidak dapat diterima oleh akuntansi perpajakan. 3. Depresiasi; Akuntansi komersial penyajian rekening depresiasi dimaksudkan untuk alokasi biaya aktiva Tetap atribusi dari capital Expenditure ke revenue Expenditure. Akuntansi perpajakan selain untuk memudahkan sebagian capital expenditure kerevenue expenditure , dapat juga untuk tujuan / kebijaksanaan ekonomi tertentu. Perbedaan yang cukup dominan adalah metode depresiasi aktiva tetap; untuk keperluan perpajakan, pembagian aktiva Tetap menjadi golongan I, II, dan III. Misalkan golongan I untuk alat pengangkutan, penyusutan memakai metode double declining balance, tetapi untuk aktiva yang sama, akuntansi komersial bisa memakai metode garis lurus (straight line); atau metode Depresiasi lainnya Akibatnya adalah adanya perbedaan perhitungan laporan Laba Rugi untuk periode akuntansinya. 4. Persediaan; bagi kedua akuntansi komersial atau perpajakan, tujuan penyajian rekening persediaan (inventory) adalah untu matching antara harga pokok barang dan penghasilan. Dalam proses cost karena tidak mungkin mengikuti individu barang produk, maka dipakai metode arus biaya (cost flow). Metode-metode penilaian inventory tersebut dapat diterapkan pada akuntansi komersial maupun akuntansi perpajakan. 5. Utang Piutang; baik akuntansi komersial maupun akuntansi pajak, untuk post utang piutang termasuk bunganya memperlakukan metode yang sama yaitu : tidak ada perubahan net wealth dan ability to pay netto . Kecuali dalam piutang ragu-ragu ketentuan pajak tidak sama dengan ketentuan akuntansi komersial . Antara kedua akuntansi tersebut terdapat pandangan yang berbeda terhadap penghapus bukan piutang ragu-ragu, penghasilan non perfonning credit, serta masalah concel lation of uudoubtness income.
76
Ekuitas Vol.1 No.2 September 1997 : 70-78
6. Metode kas dan akrnal. Dalam menentukan / matching antara revenue dan expence dengan tepat, akuntansi pajak mengikuti akuntansi komersial; ketentuan dan penyajian dalam akuntansi perpajakan lebih bersifat mandatory dan central dalam menentukan penghasilan untuk tujuan pajak. Akuntansi Komersial bertujuan untuk memberikan pertanggungan jawaban kepada stakeholder, sehingga pengukuran kinerja perusahaan cenderung understatement dari pada averstatement, Sedangkan tujuan akuntansi perpajakan adalah pertanggungan jawaban dari fikus (administrasi pajak) untuk melindungi keuangan negara . Dengan demikian andurstatement dan net asset tidak berdasarkan understatement. Dalam hal perbedaan, kadang akuntansi perpajakan sering menyimpang dari akuntansi komersial seperti depresiasi yang dipercepat, revaluasi asset, pencatatan akuntansi dengan bahasa dan mata uang asing. 5. SIMPULAN Sistem akuntansi keuangan sangat berhubungan dengan sistem akuntansi perpajakan, karena akuntansi (laporan) keuangan menyediakan informasi kuantitatif, yang dapat diukur dengan uang (monetory unit) dari suatu perusahaan atau entitas ekonomi, untuk disajikan pihak-pihak yang memerlukan seperti manajemen, calon pemegang saham, investor, kreditur, karyawan protesional (stakeholder) termasuk fiskus (administrasi Pajak). Informasi kuantitatif yang dimaksud adalah keadaan fimancial dan kinerja dari perusahaan atau entitas ekonomi yang bersangkutan. Sebagai fungsi pengambilan keputusan bagi stakeholder terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan, terutama dalam praktek metode dan prosedure akuntansinya. Akuntansi perpajakan dimaksudkan untuk menyajikan informasi perpajakan kepada fiskus (administrasi perpajakan). Perbedaan persepsi antara kedua Laporan tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan laporan perhitungan Laba – Rugi yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak perbedaan permanen terjadi karena fiskus menghitung laba fiskal berbeda dengan laba komersial tanpa koreksi dikemudian hari. Perbedaan waktu terjadi apabila perusahaan menyusun Laporan Laba – Rugi berdasarkan konsep all inchusive, di mana dalam laporan ini termasuk pos – pos koreksi terhadap laba – rugi tahun yang lalu, karena untuk keperluan pajak langsung dikoreksikan pada tahun tahun yang bersangkutan. Perkembangan akuntansi perpajakan selalu parallel dengan perkembangan akuntansi komersial, bahkan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan praktek perpajakan. 6. DAFTAR PUSTAKA
Penerapan Akuntansi Perpajakan Di Indonesia (Endang Dwi Retnani)
77
American Intitute of Certified Public Accountants, Statement of The Accounting Principles Board, 4 th volume, New York 1970. Dodge, Joseph. M, The Logic of Tax; Federal Incame Tax Theory & Policy, West Publishing & Co, ST Paul Minn, 1989. Fuad Bawazier, Akuntansi Dan Perkembangan Terakhir Undang – Undang Perpajakan, Paper pada Konggres ke VII I.A.I. di Bandung 1994. Gunadi, Perkembangan Terakhir Akuntansi Perpajakan, Paper pada Konvensi Nasional Akuntansi III I.A.I. di Semarang Tanggal 11 – 14 September 1996. Mardiasmo, Perpajakan Edisi 2, Penerbit Andi Offset Yogyakarta, 1992. O’ Connor, Walter. F, Accounting and Taxation, Barran’s Business Library New York 1996. Sophan Lumbantoruan, Akuntansi Pajak, Grasindo, Jakarta 1993.
78
Ekuitas Vol.1 No.2 September 1997 : 70-78
