Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Berbagai Permasalahannya 1. Pendahuluan Standar akuntansi publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akuntansi sektor publik.Di Indonesia standar yang berlaku adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kemudian dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang memuat elemen-elemen standar akuntansi.Penetapan standar akuntansi pemerintah dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dikembangkan dengan berorientasi pada IPSAS.Standar yang dibentuk pun sebenarnya harus memperhatikan kendala-kendala para penggunan laporan keuangan diantaranya adalah:
Faktor Materialitas
Konsistensi
Keseragaman
Keterbandingan
Ketepatan Waktu. Standar akuntansi yang mempertimbangkan kebutuhan uniformity dapat
mendukung terwujudnya good governance dengan sebenarnya.Tiga prinsip utama yang
mendasari
good
governance
adalah
partisipasi,transparansi,dan
akuntabilitas,Laporan keuangan yang disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi
yang
menetapkan
prinsip
uniformity
memudahkan
agenda
partisipasi,transparansi,dan akuntabilitas.
1
2. Permasalahan dalam penerapan standar a) BASIS AKUNTANSI YANG DIPAKAI
Reformasi akuntansi pemerintah dimulai dengan upaya pengubahan basis kas ke basis akrual.Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”. Perkembangan standar dimulai saat dikeluarkan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Ini dikenal dengan nama basis cash toward accrual.Ini dibuktikan dengan laporan
keuangan
pemerintah
yang
terdiri
dari
Laporan
Realisasi
Anggaran,Neraca,Laporan Arus Kas,dan Catatan atas Laporan Keuangan. Belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah.Peraturan pemerintah nomor 24 ini digantikan dengan alasan yang dikemukakan pada PP nomor 71 tahun 2010 : “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. “ Perubahan basis kas menjadi akrual tentu bukan perjalanan yang mudah.Bagi kalangan yang terbiasa menggunakan arus kas harus mulai mengaplikasikan pelaporan berdasarkan basis cash toward accrual dan belum lama setelah terimplementasi secara penuh ,mereka harus belajar mengaplikasikan basis akrual sepenuhnya dalam laporan keuangan. Di dunia internasional, laporan keuangan akrual yang paling umum diterapkan dalam sektor publik adalah laporan yang mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Menurut IPSAS, laporan keuangan versi akrual secara umum sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. Neraca (Statement of Financial Position); 2. Laporan Kinerja Keuangan (Statement of Financial Performance); 3. Laporan Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas (Statement of Changes In Net Assets/Equity); 4. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement); dan 5. Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan (Accounting Policies and Notes to The Financial Statements). Banyak pertanyaan yang akan muncul seperti bila harus menyusun neraca :Akan ada piutang dalam basis akrual,piutang itu apa saja ?Apakah perlu penyisihan untuk piutang tak tertagih ? Apakah Sumber daya alam yang belum dieksplorasi/dieksploitasi termasuk aset? Apakah aset infrastruktur disusutkan? Konsep penyusutan mana yang dapat diterapkan untuk aset tetap? Dan masih banyak pertanyaan lain.
3
b) KEBINGUNGAN PADA ACUAN SAK BAGI ENTITAS NONPROFIT PSAK 45 pada tahun 1997 direvisi kembali pada tahun 2010.Perubahanperubahan yang ada adalah: 1. Tidak mengizinkan entitas pemerintah untuk menerapkan PSAK 45 dengan kata lain entitas pemerintah tidak masuk dalam ruang lingkup pengaturan PSAK 45 (1997), namun di ED PSAK 45 (revisi 2010) entitas pemerintah diizinkan menerapkan PSAK 45 (revisi 2010) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Dalam hal acuan ke standar akuntansi keuangan yang lain, PSAK 45 (1997) hanya mengacu ke SAK umum, namun di ED PSAK 45 (revisi 2010) entitas nirlaba yang masuk dalam ruang lingkup ED PSAK 45 (revisi 2010) diizinkan untuk menerapkan SAK lain yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akutabilitas Publik sepanjang entitas nirlaba tersebut masuk dalam ruang lingkup SAK ETAP.
Beberapa hal yang masih rancu terkait dengan : 1) Terkait pengakuan, pengukuran dan perlakuan akuntansi, entitas nirlaba masih bingung akan mengacu ke PSAK Umum atau SAK ETAP. 2) Tidak jelas aturan mengenai konsolidasi laporan keuangan bagi entitas nirlaba yang memiliki unit usaha/unit bisnis seperti CV, PT atau lainnya. 3) Akuntan Publik perlu mendapat kejelasan dari entitas nirlaba saat melakukan audit apakah mengacu ke PSAK Umum atau SAK ETAP. 4) Entitas Badan Layanan Umum selama ini menghadapi kendala harus membuat dua buah laporan keuangan yaitu versi standar akuntansi pemerintah dan PSAK45. 5) Perlu dipikirkan mengatur SAK khusus entitas nirlaba karena tidak dapat menerapkan SAK Umum maupun SAK ETAP secara full akibat karakteristik yang berbeda.
4
3. KESIMPULAN a) Dalam peralihan basis akuntansi yang diapakai semestinya :
Pemerintah dapat secara sistematis dalam mengubah basisnya agar tidak tertatih-tatih dalam menerapkan basis yang baru.
Mengadakan sosialisasi atau public hearing yang lebih sering agar implementasi peraturan pemerintah dapat dilaksanakan oleh semua unit dengan lebih maksimal
Adanya regulasi yang lebih ketat agar meminimalisir tindak KKN dan kepentingan politik pada APBD maupun APBN agar kendala dalam penyerahan dan penyerapan APBD maksimal
Penggantian atau pelatihan SDM yang terdapat pada instansi pemerintahan supaya SDM yang ada lebih kompeten.Jika dapat dilaksanakan hendaknya SDM yang mengelola keuangan daerah maupun pemerintah memiliki latar belakang akuntansi sehingga memiliki lebih sedikit kesulitan dibanding dengan yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi.
b) Dalam acuan SAK 45 atau ETAP Sebaiknya karakteristik entitas nonprofit lebih diperjelas dalam PSAK 45 agar tidak menimbulkan kerancuan antara mana acuan yang harus dipakai oleh mereka
5
REFERENSI : Mahsun,moh,dkk (2011),Akuntansi Sektor Publik,Yogyakarta : BPFE H.Simanjuntak,Binsar,(2010),Penerapan
Akuntansi
Berbasis
Akrual
Di
Sektor
Pemerintahan Di Indonesia,Jakarta KSAP,(2006), Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia : Bahan Bahasan untuk Limited Hearing,Jakarta PP Nomor 71 tahun 2010
6
