Pendapat Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam Kasus Ravio Patra dengan Pelapor Wempy Dyocta Koto Kepada Yth : Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya c.q. Penyidik Polda Metro Jaya Dalam Kasus Ravio Patra dengan pengadu Wempy Dyocta Koto Di Tempat Dengan hormat, Institute for Criminal Justice Reform atau disingkat ICJR adalah organisasi nirlaba yang berkedudukan di Jakarta yang memfokuskan diri pada upaya reformasi hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Profil dan kerja-kerja kami dalam sektor reformasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana telah diketahui umum dan dapat diakses melalui pemberitaan luas di media dan secara langsung di situs resmi ICJR di http://icjr.or.id/ Terhadap kasus yang menimpa Ravio Putra, ICJR ingin menyampaikan pendapat hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya yang memeriksa laporan tersebut. Pendapat Hukum ICJR; Bahwa Ravio Patra diadukan karena diduga melanggar KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan Pasal-Pasal sebagai beikut : 1. Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2. Pasal 311 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 3. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
Terhadap proses hukum yang dihadapi Ravio Patra, ICJR menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Namun, ICJR meminta agar penyidik memperhatikan poin-poin penting dan fakta yang harus digali lebih dalam, yaitu : 1. Bahwa Kasus ini bermula dari postingan saudara Ravio Patra pada 27 Mei 2017, pukul 21. 46 WIB, yang mengirimkan sebuah tulisan di laman facebook pribadi milik yang bersangkutan, yang menceritakan beberapa hal yang mengganjal terkait sosok publik figur (motivator) Wempy Dyocta Koto (WDK). 2. Bahwa tulisan yang dimuat oleh yang bersangkutan ditulis dengan membutuhkan waktu lebih kurang 1 (satu) tahun dikarenakan yang bersangkutan terlebih dahulu ingin mengumpulkan buktibukti yang cukup untuk mendukung tulisannya. 3. Bahwa keinginan untuk menuliskan postingan tersebut bermula dari pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara WDK yang telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu di 2 (dua) acara publik, pertama di Balairung Universitas Indonesia dan kedua di Braga Bandung. 4. Bahwa dalam tulisannya, yang bersangkutan selalu mencantumkan bukti hasil pencariannya dalam bentuk screenshot berbagai sumber penelusurannya di bagian bawah tulisan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawabannya atas penelusuran yang dia lakukan. Sehingga apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah pernyataan yang benar. 5. Bahwa salah satu contoh tulisan itu misalnya ketika saudara WDK mengatakan ke publik bahwa dirinya sebagai CEO perusahaan konsultasi bisnis internasional bernama Wardour and Oxford, padahal berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan penulis, perusahaan tersebut sudah tidak aktif sejak tahun 2012. 6. Bahwa selain itu, WDK juga mengklaim bahwa dirinya mendapatkan penghargaan sebagai Asia’s Highest Entrepreneurship Award. Setelah penulis melakukan penelusuran ternyata tidak pernah ada istilah penghargaan tersebut. Bahwa selain dua bukti di atas, masih banyak bukti lain yang dicantumkan oleh yang bersangkutan. 7. Bahwa akibat tulisan yang dimuatnya itu, yang bersangkutan kemudian disomasi oleh saudara WDK melalui kuasa hukumnya. 8. Bahwa yang bersangkutan kemudian telah mengirimkan email klarifikasi kepada saudara WDK dan kuasa hukumnya, namun permintaan damai dan mediasi tersebut gagal karena syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan.
Berdasarkan kronologi dan fakta-fakta penting di atas ICJR ingin menyampaikan beberapa hal : Dalam Hak Kepentingan Umum, Tidak ada Pidana Penghinaan 1. Bahwa terlebih dahulu harus dipahami bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara N0 50/PUU-VI/2008 dan Perkara No 2/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dan tidak bisa dilepaskan dari Pasal 310 jo Pasal 311 KUHP, yang artinya semua penafsiran tentang penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan pula dengan Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP;
2. Bahwa ketentuan ini sudah diadopsi oleh pengadilan dalam mengadili perkara dengan dakwaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam Perkara di Pengadilan Negeri Bantul, di sebuah kasus yang melibatkan status di facebook (Kasus Diah Sarastuty) Pengadilan menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum yang termuat dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUUVI/ 2008, dalam putusan dengan Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL, majelis hakim berpendapat : “Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUUVI/ 2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP” 3. Bahwa karena itu, maka seluruh ketentuan yang melekat pada Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP berlaku juga Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga perlu diperhatikan berbagai unsur penting dalam pidana penghinaan dalam memeriksa kasus ini. 4. Bahwa salah satu unsur penting dalam Pasal 310 jo. Pasal 311 adalah adanya alasan pembenar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP sepanjang untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 5. Bahwa seperti diketahui, saudara WDK adalah seorang motivator, yang menjalankan bisnis dengan memberikan motivasi kepada banyak orang. Dalam surat somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum saudara WDK juga tertulis bahwa saudara WDK memiliki banyak calon investor dan klien. 6. Bahwa suatu tindakan yang memiliki hubungan dengan masyarakat luas, dalam berbagai putusan pengadilan telah dinyatakan sebagai bagian dari adanya kepentingan umum. Dalam berbagai putusan pengadilan, kasus yang berhubungan dengan kepentingan umum tidak hanya dalam konteks publik namun juga dalam konteks hubungan privat yang memiliki hubungan dengan banyak orang. 7. Ketentuan itu dalam dilihat dalam beberapa putusan, diantaranya ; Putusan No. 1269/Pid.B/2009/PN/ TNG dalam kasus yang melibatkan hubungan privat pemberi dan penerima jasa dalam kasus Prita Mulyasari dan Dokter di RS Omni Internasional Alam Sutra, hakim menyatakan bahwa “.... Kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari penyakit” 8. Putusan itu kemudia diperkuat melalui putusan MA No. 22/PK/Pid.Sus/2011 dan putusan MA No. 300 K/Pdt/2010, dalam Kasus Prita Mulya Sari, MA menyatakan terdakwa, Prita Mulya Sari tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana didakwa dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bahwa dalam pertimbangannya, hakim sepakat dengan argument dari Prita Mulya Sari yang menunjukkan bahwa tindakan mendistribusi, mentransmisikan, membuat dapat diakses invormasi elektronik yang dia lakukan semata-mata
sebagai perbuatan untuk memberikan “peringatan” kepada publik agar tidak merasakan apa yang menjadi Komplain dari dirinya pada RS Omni Internasional. 9. Selain itu, dalam putusan No. 519 K/Pid/2011, Mahkamah Agung dalam kasus yang memperkarakan pengiriman sebuah surat kepada suatu institusi pendidikan privat terkait masalah keuangan bukan pidana, dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa “.... perbuatan terdakwa membuat surat tertanggal 27 Mei 2009 ditujukan kepada Majelis Sinode GKST di tentenda perihal Pembenahan Program Pascasarjana STT GKST Tentena adalah lebih merupakan tindakan kolektif terhadap pengelolaan keuangan Program pascasarjana agar lebih baik demi kepentingan umum” 10. Dari dua Putusan pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung di atas, dapat dilihat bahwa kepentingan umum meliputi suatu hubungan privat yang melibatkan banyak orang. Saudara WDK merupakan seseorang yang menjual jasa motivasi yang dalam praktiknya memungut biaya dari masyarakat luas, sehingga dalam kacamata kepentingan umum, maka penting untuk memastikan bahwa saudara WDK tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan masyarakat luas. 11. Bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Ravio sepanjang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya merupakan sebuah tindakan yang memenuhi pengaturan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP yaitu dalam hal perbuatan dalam Pasal 310 KUHP ditujuka untuk kepentingan umum. Kebenaran Pernyataan (Truth) sebagai bagian Alasan Pembenar dalam Kasus Penghinaan 12. Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP memiliki unsur penting yaitu niat untuk menghina berupa tuduhan ditujukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Sehingga dalam hal tuduhan itu tidak ditujukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang maka unsur ini tidak terpenuhi. Salah satunya diakomodir dalam alasan pembenar. 13. Dalam praktek di ruang sidang, kebenaran pernyataan dianggap sebagai salah satu alasan pembenar dalam kasus penghinaan. Kebenaran pernyataan menunjukkan bahwa tidak ada unsur tuduhan dalam kasus penghinaan. 14. Salah satu pertimbangan penting pengadilan adalah dalam putusan Mahkamah Agung No. 1430 K/Pid/2011 dimana Mahkamah Agung berpendapat : “Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa bahwa Indra Suheri pernah meminta 2 (dua) unit ruko (rumah toko) kepada Benny Basri adalah benar berasal dari perkataan Benny Basri Sendiri Ketika berada di Hotel Tiara” 15. Dalam kasus ini, kebenaran pernyataan menjadi kunci tidak adanya unsur penghinaan dalam kasus tersebut. 16. Bahwa dalam kasus yang melibatkan saudara Ravio dan WDK, apa yang dilakukan oleh saudara Ravio dibarengi dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apabila pernyataan itu benar terkait klaim mengenai tidak adanya nama penghargaan yang dicantumkan sampai dengan posisi CEO dalam perusahaan yang sudah lama bubar, maka kebenaran pernyataan itu, bukanlah tuduhan yang masuk dalam unsur penghinaan. 17. Selain itu, dalam putusan lain Terkait dengan kebenaran pernyataan, Pengadilan Tinggi Denpansar mempertimbangkan subyektifitas serta perilaku dari Saksi Korban. Dimana penilaian latar
belakang saksi korban yang tidak konsisten menjadi titik tekan dari Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusan No. 116/Pid/2011/PT DPS, yang berpendapat : “Menimbang, bahwa sebaliknya semua alat bukti Jaksa Penuntut Umum (baik saksi maupun surat) tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa, saudara Anton (saksi korban) adalah orang yang benar-benar dapat dipercayai (bukan manusia berkepala dua), khususnya dalam tugasnya sebagai Pengurus Dewan Paroki (gereja) yang diangkat resmi oleh Uskup setempat ;” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa, perbuatan pidana penghinaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa : Herrybertus. J.J.Calame,Spd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seperti tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dengan melihat latar belakang pelapor yang tidak konsisten terhadap penyelesaian masalah dan dengan sikapnya sebagai pengurus gereja dan sudah terjadi kesepakatan perdamaian atara terdakwa dengan pelapor” 18. Dalam kasus Ravio dan DWK, penting sekali melihat apakah saudara DWK memang benar dapat menunjukkan bahwa pernyataan oleh saudara Ravio adalah pencemaran dan fitnah, karena pernyataan oleh saudara Ravio sesungguhnya cukup sistematis sehingga dapat ditelusuri kebenarannya. Selain itu dalam klarifikasi yang dilakukan oleh saudara Ravio sudah terlihat secara jelas bahwa bagian mana saja dari latar belakang dan atau riwayat hidup yang dituliskan oleh saudara DWK yang dianggap tidka tepat. Bahwa perlu juga untuk menggarisbawahi, latar belakang dan riwayat hidup ini lah yang digunakan oleh saudara DWK untuk menjual jasa motivasi dan menghimpun dana dari publik baik dalam bentuk sumbangan atau kontribusi dalam mengikuti acara.
Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut kami menyimpulkan dan memberikan rekomendasi sebagai berikut 1. Dengan memperhatikan asas hukum pidana dan peran Kepolisian yang sangat sentral dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, maka kami meminta penyidik agar aparat kepolisian tidak gegabah dalam melanjutkan kasus ini karena berpotensi menimbulkan iklim ketakutan dalam berpendapat dan berekspresi atas dasar kepentingan umum dan kebenaran pernyataan dalam masyarakat Indonesia yang demokratis. 2. Bahwa sabagai organisasi yang tunduk pada hukum Indonesia dan menghormati proses hukum yang ada, kami tetap meminta dalam kasus ini untuk meninjau ulang dan berhati-hati dalam melanjutkan proses hukum atas saudara Ravio Patra. 3. Bahwa kami meminta agar Polda Metro Jaya dapat mengadakan Gelar Perkara dengan mempertimbangkan berbagai Putusan Pengadilan yang berkaitkan dengan hal tersebut.
