POLITIK (PEMBARUAN ) HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Indonesia Criminal Law Reform Policy)
BEBERAPA ISTILAH Politik Hukum Pidana Kebijakan Hukum Pidana Penal Policy Criminal Law Policy Strafrechts Politiek
APA POLITIK HUKUM PIDANA ? • POLITIK (KEBIJAKAN) adalah keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama (R. Mayer dan Ernest Greenwood); • PUBLIC POLICY is whatever governments choose to do or not to do. It is essensial for policy concept that there be a goal, objectives, or purpose (Thomes R Dye).
Pengertian Politik Hukum Pidana, lanjutan • MULADI, Politik Hukum Pidana (criminal law politic) adalah aktifitas menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Dengan demikian terkait di sini proses pengambilan keputusan (decision making process) atau pemilihan melalui seleksi diantara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana. Dalam rangka mengambil keputusan dan pilihan tersebut disusun pelbagai kebijakan (policies) yang berorientasi pada pelbagai permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan pelbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana (straf) ataupun tindakan (maatregel) (Muladi). • Politik Hukum Pidana di dalamnya mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
POLITIK HUKUM PIDANA Bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
POLITIK HUKUM PIDANA, POLITIK HUKUM, POLITIK KRIMINAL, DAN POLITIK SOSIAL Prof Sudarto, Politik hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum: Politik Hukum Pidana adalah usaha negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka politik hukum pidana dimaknai sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.
Politik Hukum Pidana Sebagai Bagian Dari Politik Hukum Mengkaji arah pembentukan, perubahan, dan kewenangan penegakan hukum agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan tipe hukum yang dicita-citakan. Berarti mengembangkan hukum pidana yang berlaku (Ius constitutum) ke arah hukum pidana yang dicita-citakan (Ius Constituendum).
Politik Hukum Pidana sebagai bagian dari Politik Sosial • Hoefnagels, terdapat keterjalinan antara politik hukum pidana (politik kriminal), politik penegakan hukum dan politik sosial; • Sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana (politik kriminal), politik hukum pidana merupakan bagian dari politik penegakan hukum (law enforecement policy) dalam arti luas. Kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari politik sosial (social policy) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy).
Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana • Sebagai bagian dari Sistem Hukum, ruang lingkup politik hukum pidana mencakup bidang substansi hukum, bidang struktur hukum dan bidang kultur hukum; • Dari substansi yang diatur, mencakup bidangbidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana; • Dari tahapan operasionalisasi mencakup tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.
Mengapa Politik Pembaruan Hukum Pidana ? • Menghindari kesan Stagnan ! • Menunjukkan kesan dinamis dan prospektif. • Sistem Hukum Pidana Indonesia saat ini mengalami banyak masalah: 1. KUHP sebagai induk hukum pidana Indonesia peninggalan Belanda yang nilainilai filosofinya tidak cocok bagi bangsa Indonesia;
Mengapa politik (pembaruan) hukum pidana ......
2. Perkembangan masyarakat nasional maupun internasional (politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan –keamanan) perlu diadaptasi dan diakomodasi; 3. Perkembangan baru tindak pidana di luar KUHP. Kriminalisasi perbuatan tanpa pertimbangan yang jelas (Overcriminalisasi/ over reach criminal law) Demokratisasi, HAM, dan efektivitas hukum pidana. Diperlukan pula pendekatan terpadu, tidak parsial, terintegrasi antara TP diluar KUHP dengan Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.
Mengapa politik (pembaruan) Hukum Pidana ........
4. Perkembangan paradigmatik hukum pidana, antara lain dari “ retributive justice” ke arah “restorative justice” dengan segala variannya (Penal mediation, diskresi, diversi, dsb); 5. KUHP Nasional Yang Akan Datang yang masih memerlukan kajian penyempurnaan.
PEMBARUAN HUKUM PIDANA • Pembaruan: Rekonstruksi, Restrukturisasi, Penataan Kembali, (bahkan pembentukan) . dikaitkan dengan politik hukum pidana berarti rekonstruksi/restrukturisasi atau penataan kembali sistem hukum pidana (Indonesia) yang mencakup bidang-bidang yang sangat luas.
Pembaruan Hukum Pidana • Sebagai suatu sistem hukum: Mencakup substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. - Substansi Hukum Pidana: Meliputi Hukum Pidana Materiil (KUHP ataupun di luar KUHP). - Struktur Hukum Pidana: Pembaruan/penataan institusi atau kelembagaan, menejemen dan tatalaksana serta sarana/prasarana dalam rangka penegakan hukum pidana (SPP). - Kultur Hukum Pidana: Kesadaran Hukum, dan Pendidikan Hukum.
Pembaruan Hukum Pidana • Sebagai Suatu Sistem Hukum Pidana: 1. Bekerjanya Hukum Pidana (fungsional) Pembaruan hukum pidana materiil (KUHP dan di luar KUHP), Hukum Pidana Formil (HK Acara Pidana: KUHAP ataupun Acara Pidana Khusus tindak pidana di luar KUHP), Hukum Pelaksanaan Pidana. 2. Norma Hukum Pidana Substantif (Keseluruhan aturan hukum pidana materiil untuk pemidanaan). Penataan kembali sistem pemidanaan yang mencakup “General Rules” (Buku I KUHP) dan “Special Rules” (Baik dalam KUHP ataupun di luar KUHP).
Ragaan Sistem Pemidanaan • Barda hlm 4
ISU TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 1. Hukum Pidana sebagai suatu sistem Hukum (substansi, struktur dan kultur); 2. Hukum Pidana sebagai suatu sistem fungsional (Hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana bekerjanya Hukum); 3. Hukum Pidana sebagai satu sistem pemidanaan substantif (general rules dan special rules di dalam ataupun di luar KUHP); 4. Hukum pidana: Unsur-Unsur pemidanaan yang mencakup perbuatan yang dilarang, kesalahan dan pidana.
PENDEKATAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA • Hal yang harus diperhatikan: 1. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik melalui upaya penal ataupun upaya non penal; 2. Penggunaan Hukum Pidana (upaya penal), tidak menyelesaikan akar masalah. Kejahatan adalah masalah sosial, oleh karena itu penyelesaiannya harus melalui perbaikan kondisi sosial. Bedakan antara simptomatif dengan kausatif. Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana (The Limits Criminal Sanction);
Pendekatan .....
3. (Sanksi) hukum pidana ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi melindungi kepentingan hukum manusia (kebebasan, harta benda, nyawa, dsb) di sisi lain di dalam penerapannya justru melanggar kepentingan hukum manusia. Oleh karena itu penggunaan hukum pidana harus hemat. Jangan gunakan hukum pidana apabila: Tidak berdasar (groundless) dan tidak dibutuhkan (needless).
Pendekatan....... 4. Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik penegakan hukum. Mengingat karakteristik hukum pidana (akibat dan biaya sosialnya), maka jangan digunakan (sanksi) hukum pidana apabila ada sanksi lain (perdata/administrasi) yang lebih manusiawi dan lebih efisien. Persoalannya apakah sanksi lain memiliki kemampuan mencegah kejahatan seefektif hukum pidana ? Pelaku kejahatan adalah orang yang berpikir rasional (Rational choice) Menarik apabila dilihat dari perspektif “Law and Economic Analisys” . Legal Moralism Vs Legal Instrumentalisme (Utilitarianism)
Pendekatan ....
5. Dalam pembaruan hukum pidana selain harus memperhatikan perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (pendekatan nilai) juga harus memperhatikan kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan (pendekatan rasional).
PENDEKATAN NILAI • Pembaruan hukum pidana harus didasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat; • Pembaruan hukum pidana (Indonesia) berorientasi pada pengembangan/pembentukan sistem hukum pidana yang mencerminkan nilainilai serta dinamika perkembangan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila. • Bagaimana membangun sistem hukum pidana yang mencerminkan/ sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila
Pendekatan Rasional • Disebut juga dengan pendekatan kebijakan; • Kebijakan berarti menentukan pilihan diantara berbagai alternatif pilihan secara rasional (efektif dan efisien); • Pendekatan rasional penting, sebab jika hanya pendekatan nilai akan cenderung emosional. Penggunaan hukum pidana yang tidak rasional akan menghasilkan the crisis of overcriminalization, the crisis of of overreach of the criminal law, inflation of criminal law.
PENDEKATAN RASIONAL • “ .... AND THE CHARACTERISTIC OF A RATIONAL CRIMINAL POLICY IS NOTHING MORE THAN THE APPLICATION OF RATIONAL METHODS” ( KARL O CHRISTIANSEN); • Rational methods: Efektif dan efisien Cost Benefit Analysis economic analysis of law rambu-rambu pembatas: JANGAN GUNAKAN HUKUM PIDANA APABILA:
PRINSIP-PRINSIP PEMBATAS • Jangan gunakan hukum pidana apabila pidana itu tidak sungguh-sungguh mencegah; • Pidana itu menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada terjadinya tindak pidana itu sendiri; • Ada sarana lain yang lebih efisien/efektif dengan kerugian yang lebih kecil;
Herbert l. Packer The Criminal Sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.
