SALAH HUKUM (ABUSE OF JUSTICE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
Oleh: ISMAIL MARZUKI 09370037
PEMBIMBING Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.
JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013
ABSTRAK Karya ilmiah ini ditulis berkenaan dengan maraknya fenomena penegakan hukum yang melukai rasa keadilan masyarakat, salah satu di dalamnya adalah salah hukum (abuse of justice). Salah hukum (abuse of justice) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan bagi seseorang yang diduga pelaku kejahatan baik kesalahan itu karena ada unsur kesengajaan maupun karena khilaf, dan apabila si tertuduh terbukti, maka akan menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya salah hukum ini, di antaranya adalah ketidakmampuan aparat (unability) dan ketidakmauan aparat (unwillingness). Hal ini tentu sangat merugikan tersangka dalam suatu proses peradilan. Mengingat banyaknya fenomena yang demikian, sampai saat ini pun, masyarakat masih belum mampu untuk melakukan terobosan baru dalam upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban pejabat penegak hukum, baik itu kepada pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim itu sendiri, hal ini dikarenakan masih ada rasa phobia yang berlebihan dalam benak masyarakat terhadap aparat. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana hukum Islam memandang kasus salah hukum (abuse of justice), apakah sanksi bagi pejabat penegak hukum jika terjadi salah hukum (abuse of justice) tersebut, dan bagaimana status hukum korban salah hukum itu. Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan sifat penelitian dekriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh dari buku-buku, kitab, jurnal, undang-undang, artikel, dokumentasi, laporan hasil penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan analisis deduktifeksploratif, yaitu bagaimana hukum Islam memandang konsep salah hukum ini. Setelah melakukan kajian terhadap data, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep salah hukum sangat bertentangan dengan sistem peradilan Islam, karena Islam sangat menjunjung tinggi seluruh hak tersangka. Hak seorang tersangka dapat dibatasi, namun terhadap hak-hak yang prinsip tetap tidak boleh dihilangkan. Misalnya hak untuk hidup, tidak disiksa, dan hak untuk dipelakukan secara manusiawi. Jika pejabat penegak hukum melakukan kesalahan dalam proses peradilan yang dilakukannya dengan kesengajaan, maka baginya berhak untuk dikenakan sanksi, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, jika kesalahan itu dilakukan karena khilaf, maka sanksi baginya tidak berlaku kecuali ditemukan bukti baru. Dan bagi korban, berhak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi sebagai akibat dari kesalahan aparat tersebut.
ii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03 / RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI Hal
: Skripsi
Kepada, Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara: Nama : Ismail Marzuki NIM : 09370037 Judul Skripsi : Salah Hukum (Abuse Of Justice) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 21 Januari 2013 Pembimbing
Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag. NIP. 19681020 199803 1 002
iii
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM JURUSAN JINAYAH SIYASAH Jl. Marsda Adi Sucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281
PENGESAHAN SKRIPSI Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/206/2013 Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : SALAH HUKUM (ABUSE OF JUSTICE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Yang dipersiapkan dan disusun oleh Nama NIM Telah dimunaqasyahkan pada Dengan nilai
: : Ismail Marzuki : 09370037 : 15 Februari 2013 : A- (90,33)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga SIDANG DEWAN MUNAQASYAH : Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. NIP.19681020 199803 1 002 Penguji I
Penguji II
Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. NIP.19490521 198303 1 001
Subaidi, S.Ag.,M.Si. NIP. 19750517 200501 1 004
Yogyakarta, 15 Februari 2013 UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum DEKAN
Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. NIP. 19711207 199503 1 002 iv
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03 / RO
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Ismail Marzuki
NIM
: 09370037
Jurusan
: Jinayah Siyasah
Fakultas
: Syariah dan Hukum
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Yogyakarta, 10 Februari 2013 Yang menyatakan
Ismail Marzuki NIM. 09370037
v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. I.
Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama
Huruf Latin
Nama
Alif
tidak dilambangkan
tidak dilambangkan
Ba’
B
be
Ta’
T
te
Sa’
Ś
es (dengan titik diatas)
Jim
I
je
Ha’
H
ha (dengan titik di bawah)
Kha’
Kh
ka dan ha
Dal
D
de
Żal
Ż
zet (dengan titik di atas)
Ra’
R
er
Za’
Z
zet
Sin
S
es
Syin
Sy
es dan ye
Sad
Ş
es (dengan titik di bawah)
Dad
D
de (dengan titik di bawah)
Ta’
ț
te (dengan titik di bawah)
Za’
Z
zet (dengan titik di bawah)
‘Ain
‘
koma terbalik di atas
Gain
G
ge
Fa’
F
ef
vi
II.
Qaf
Q
qi
Kaf
K
ka
Lam
L
‘el
Mim
M
em
Nun
‘n
‘en
Waw
W
W
Ha’
H
ha
Hamzah
‘
aposrof
Ya’
Y
ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
Ditulis
muta’addidah
Ditulis
‘iddah
III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”
Ditulis
hikmah
Ditulis
Jizyah
b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h
c.
Ditulis
Karãmah al-auliyã
Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t
Ditulis
Zãkah al-fiţri
IV. Vokal Pendek
Fathah
Ditulis
A
Kasrah
Ditulis
I
Dammah
Ditulis
U
vii
V. Vokal Panjang Fathah diikuti Alif Tak 1 berharkat Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif 2 layyinah) 3 Kasrah diikuti Ya’ Sukun 4 Dammah diikuti Wawu Sukun
!
Ditulis
Jãhiliyyah
"#
%$Ditulis
Tansã
&
Ditulis
Karǐm
'()
Ditulis
Furūd
VI. Vokal Rangkap 1 Fathah diikuti Ya’ Mati
* $+ 2 Fathah diikuti Wawu Mati
,-
Ditulis
ai
Ditulis
bainakum
Ditulis
au
Ditulis
qaul
VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
*.
Ditulis
a’antum
/ 0
Ditulis
‘u’iddat
4 3 12
Ditulis
la’in syakartum
VIII. Kata Sandang Alif + Lam a. Bila diikuti huruf Qomariyah
56
Ditulis
al-Qur’ãn
76
Ditulis
al-Qiyãs
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.
#
Ditulis
as-Samã’
8 9
Ditulis
asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
'( :(;
Ditulis
zawil furūd atau al-furūd
$#
Ditulis
ahlussunnah atau ahl as-sunnah
viii
MOTTO
, #+ = > #)( ,= > #+ #) CD( ,> @ AB+ #)( (,KL 1 I6$> @ E FG) Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya para pemimpin. Rusaknya para pemimpin disebabkan karena rusaknya para ulama, dan rusaknya para ulama disebabkan karena kecintaan mereka terhadap harta dan jabatan/kedudukan. (Al(Al-Ghazali) Ghazali)
+ N O 1 P! . E * )3M * E 1 (NASHAIHUL ‘IBAD) Barang siapa yang bertambah pandai ilmunya, kemudian ia tidak bertambah zuhud mengenai dunia, maka hanya akan bertambah jauh dari Allah
UVQ( WQ#% %I( Q RQ S( $# R % 5T) * %
-X R N 1> R %( +- RI+( Y R$ (:M3 *3! [9 * >( P \ @ E
ix
PERSEMBAHAN Atas Karunia Allah Subhanahu Wata’ala Skripsi ini Kupersembahkan Kepada : Almamaterku tercinta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kepada keluargaku tercinta : Ayahanda termulia Abdul Latif, ibunda Samnatun Hasanah, adikku Ana Masruroh Mutia & Ghafriah Laili Zam-Zam Ulfataini, Suparto (kakek) & Sumarni (nenek), Dan semua civitas para pecinta ilmu Semoga karya tulis ini membawa manfaat bagi kita semua Amin…
x
KATA PENGANTAR
﷽ ﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ. ﻭﻻﺣﻮﻝ ﻭ ﻻ ﻗﻮﺓ ﺍ ﻻ ﺑﺎ
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ
ﺍﻟﺤﻤﺪ
.ﻭﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﷴﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺭ
Segala pujian bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mampu memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, juga sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul SALAH HUKUM (ABUSE OF JUSTICE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja tanpa adanya doa kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini: 1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan petunjuknya, segala puji bagi-Mu wahai dzat yang maha welas asih.
xi
2. Ayahanda Abdul Latif dan Ibunda tercinta Samnatun Hasanah, yang tiada henti selalu memberi motivasi Ananda untuk melangkah maju dan yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang dan cintanya hingga tak berbatas, yang senantiasa mengadakan sebuah ketiadaan. Mungkin sampai habis kata-kata di dunia ini, belum cukup untuk mengungkapkan segenap perasaan sayang dan terimakasih Ananda untuk Ayah dan Ibu. 3. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Bapak Noorhaidi, S.Ag, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 5. Bpk. Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 6. Bpk. Subaidi, S.Ag.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 7. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. 8. Abang saya Qomarus Zaman, S.HI, Adik saya Masruroh Mutia Septiani dan Ghafriah Laili Zam-Zam Ulfataini serta saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil maupun moril.
xii
9. Seluruh teman-teman JS angkatan 2009, teman-teman KKN Jetis, dan para Rekan-Rekanita Forum Keluarga Mahasiswa Bondowoso Yogyakarta (FKMBY), serta keluarga besar warga Pangguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta (PANJY), dan semua teman-teman yang tak mampu lembaran-lembaran ini menyebutkan satu-persatu. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangkasangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah mengabulkan. Amin Ya Rabbal ‘alamin. Akhir kata, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunanpenyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis pribadi, Amin.
Yogyakarta, 10 Februari 2013 M
Penyusun
ISMAIL MARZUKI NIM. 09370037
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ABSTRAK HALAMAN PERSETUJUAN HALAMAN PENGESAHAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN HALAMAN MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
i ii iii iv v vi ix x xi xiv
BAB I
: PENDAHULUAN …………………………………………… A. Latar Belakang Masalah …………………………………... B. Pokok Masalah ……………………………………………. C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ………………………… D. Telaah Pustaka ……………………………………………. E. Kerangka Teoritik ………………………………………… F. Metode Penelitian ………………………………………… G. Sistematika Pembahasan …………………………………..
1 1 5 5 6 8 13 15
BAB II
: ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM DAN MAQÃŞID AS-SYARĨ’AH ……………… A. Asas-Asas Hukum Pidana Islam ………………………….. 1. Asas Legalitas …………………………………………. 2. Asas Praduga Tak Bersalah ……………………………. 3. Asas Kesalahan ………………………………………... 4. Asas Tidak Berlaku Surut ……………………………... 5. Asas Kesamaan Dihadapan Hukum ………………….... 6. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain ……………………………………………………. 7. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Subhat ………..... B. Maqãşid as-Syari’ah ……………………………………… 1. Definisi Maqãşid as-Syari’ah …………………………. 2. Macam-Macam Maqãşid as-Syari’ah …………………. a) Dharuriyyat (Tujuan-Tujuan Primer) ………………. b) Hajiyyat (Tujuan-Tujuan Sekunder) ………………... c) Tahsiniyyat (Tujuan-Tujuan Tertier) ………………..
17
BAB III
: TINJAUAN UMUM SALAH HUKUM (ABUSE OF JUSTICE) …………………………………………………….
xiv
17 18 19 20 21 23 24 25 27 27 28 29 29 30 32
A. Pengertian Salah Hukum Dan Unsur-Unsurnya ………...... 1. Pengertian Salah Hukum ………………………………. 2. Unsur-Unsur Salah Hukum ……………………………. B. Sebab-Sebab Terjadinya Salah Hukum …………………… 1. Tingkat Penyelidikan atau Penyidikan ……………….... 2. Tingkat Kejaksaan …………………………………….. 3. Tingkat Pemeriksaan di Persidangan ………………….. C. Hak-Hak Terdakwa ……………………………………….. 1. Hak Untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan ……….. 2. Hak Untuk Diberitahu Secara Jelas Tentang Apa Yang Disangkaan dan Didakwakan …………………………. 3. Hak Bebas Memberi Keterangan ……………………... 4. Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Juru Bahasa ……… 5. Hak Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum ……….. 6. Hak Untuk Mengajukan Pra Peradilan ………………... 7. Hak Diberitahukan Tentang Penahanan Atas Dirinya Maupun Keluarganya …………………………………. 8. Hak Mengajukan Saksi a de Charge ………………….. 9. Hak Untuk Upaya Hukum ……………………………. 10. Hak Menuntut Ganti Kerugian ……………………….. 11. Hak Memperoleh Rehabilitasi ………………………... 12. Hak Untuk Dianggap Tidak Bersalah ………………... 13. Hak Terdakwa Untuk Mengingkari Keterangan ……... 14. Hak Untuk Diberlakukan Secara Manusiawi dan Diperlakukan Sama di Depan Hukum ………………..... BAB IV
: ANALISIS KONSEP SALAH HUKUM (ABUSE OF JUSTICE) DALAM HUKUM ISLAM DAN PENANGGULANGANNYA ……………………….……… A. Analisis Konsep Salah Hukum (Abuse of Justice) Berdasarkan Unsur Kesengajaan ………………………..... B. Analisis Konsep Salah Hukum (Abuse of Justice) Berdasarkan Kekhilafan ……………………………… C. Penanggulangan Kejahatan Salah Hukum (Abuse Of Justice)……………………………………………………..
BAB V
: PENUTUP …………………………………………………… A. Kesimpulan ……………………………………………….. B. Saran ………………………………………………………. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Daftar Terjemahan 2. Biografi Tokoh 3. Daftar Riwayat Hidup
xv
32 32 33 34 35 38 40 41 43 43 44 45 46 48 49 50 51 53 53 54 54 55
57
57 75 77
81 81 82 84 88 91 93
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang berkonstitusi tertulis. Dalam konstitusi tersebut pada Pasal 27 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.” “Menjunjung hukum” bermakna mematuhi hukum, berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan hukum.1 Namun dalam realitasnya, banyak aparat penegak hukum kita yang meremehkan suatu peraturan perundang-undangan, baik perundang-undangan yang bersifat privat maupun publik. Dalam kondisi seperti itulah terjadi suatu sistem yang bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli hukum. Maraknya transaksi jual beli hukum di negeri ini menandakan bahwa banyak aparat penegak hukum kita yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ironisnya, banyak di antara anggota legislatif selaku pembuat peraturan perundang-undangan melanggar juga terhadap hukum yang mereka buat sendiri. Maka jangan berharap aturan hukum di negeri ini akan berjalan mulus, jika aparat penegak hukumnya sendiri termasuk anggota legislatif masih bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai 1
Leden Marpaung,, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
hlm. 1.
1
2
dan tidak menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal di antara fungsi adanya aturan-aturan hukum itu dibuat adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya, hukum bisa dikatakan sebagai perisai dari kesewenang-wenangan orang lain. Namun, apa jadinya jika aturan hukum disalahgunakan? apakah dampak yang akan ditimbulkan jika hukum tidak ditegakkan?. Banyak sekali fenomena penyalahgunaan hukum di negeri ini yang mengakibatkan salah hukum (abuse of justice) yang bisa kita jadikan bahan instropeksi dalam proses penegakan hukum selanjutnya. Salah hukum dapat terjadi karena aparat penegak hukum merekayasa suatu perkara dengan sengaja atau memang tidak ada unsur sengaja untuk merekayasa suatu kasus, misalnya salah tangkap, atau juga karena menerapkan sanksi tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Untuk mengetahui definisi salah hukum, maka setiap kata dari keduanya harus diuraikan terlebuh dahulu. Diawali dari kata salah menurut kamus hukum, salah; dapat disalahkan adalah seseorang yang dituduh menyiarkan kabar bohong bila perbuatan si tertuduh dapat dibuktikan menimbulkan keonaran, kesalahan dapat dalam bentuk disengaja atau karena kekhilafan, dan kesalahan itu merupakan tindak pidana yang dapat dituntut.2 Kata hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-
2
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 746.
3
tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.3 Apabila terjadi salah hukum, maka korban dari salah hukum inilah yang sangat menderita dan sangat dirugikan, baik secara jasmani maupun rohani. Salah satu contohnya adalah kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang dituduh telah melakukan dua tindak pidana. Pertama, mereka dituduh telah menerima suap dari Anggoro Widjojo, tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Dengan total uang suap 5,1 miliar. Kedua, mereka juga dituduh telah menyalahgunakan kewenangannya saat mengeluarkan keputusan cegah kepada Anggoro. Di mana kemudian pihak kepolisian memeriksa para saksi hingga pimpinan KPK, yakni M Jasin dan Haryono Umar, termasuk juga Bibit dan Chandra. Bibit dan Chandra pun dijadikan tersangka oleh Mabes POLRI dan ditahan di Kelapa Dua, Depok. Namun, penahanan dua komisioner KPK ini pun mendapatkan reaksi keras dari masyarakat karena banyak kejanggalan-kejanggalan. Masyarakat menolak keduanya ditahan, POLRI pun kemudian membebaskan Bibit dan Chandra pada tanggal 03 November 2009.4 Dari contoh kasus Bibit dan Chandra tersebut, kita bisa memahami bahwa pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang
3 4
Ibid,, hlm. 439.
“Kasus Bibit dan Chandra”, http://politik.news.viva.co.id/news/read/182013-jalanpanjang-kasus-bibit-chandra. Diakses pada tanggal 26 November 2012.
4
yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.5 Hal ini terjadi dikarenakan gagalnya proses penegakan hukum di Negara ini. Peradilan gagal memproses pelaku pelanggar hukum secara tepat dan benar serta gagal menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Salah satu penyebab utamanya adalah integritas penegak hukum yang rendah. Cikal bakal kegagalan peradilan ini sebagian besar dilakoni aparat penegak hukum kita yang tidak professional.6 Sehingga diperlukan suatu aturan tentang adanya sanksi bagi pejabat penegak hukum yang melakukan suatu pelanggaran, baik itu pelanggaran yang disengaja maupun tidak. tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Peristiwa di atas mencerminkan bahwa hakim, jaksa, polisi dan pengacara yang sebenarnya diharapkan menjadi penegak hukum yang memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat ternyata telah melupakan semboyannya sendiri yaitu Integrity is not negotiable.7 Oleh karena itu, hendaklah dalam memproses setiap tindak kejahatan, para penegak hukum harus jeli dan teliti dalam memeriksa kasus tersebut, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, alat-alat bukti sampai
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 249. 6
Amir Syamsuddin, Integritas Penegak hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 9. 7
Ibid., hlm. IX.
5
pada putusan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekeliruan dalam menuduh seseorang bersalah.
B. Pokok Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun dapat mengambil suatu rumusan pokok masalah yaitu: 1. Bagaimana konsep salah hukum (abuse of justice) dalam perspektif hukum pidana Islam? 2. Apakah sanksi bagi pelaku salah hukum (abuse of justice) dalam hukum pidana Islam? 3. Bagaimana status hukum korban salah hukum (abuse of justice)?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka: 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep salah hukum (abuse of justice) dalam perspektif hukum pidana Islam. b. Untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan bentuk konsep salah hukum (abuse of justice) dalam hukum Islam dan hukum positif. c. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi bagi pelaku abuse of justice.
6
d. Untuk mengetahui status hukum bagi korban salah hukum. 2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal sebagai berikut: a. Secara ilmiah, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep abuse of justice dan sanksinya dalam aspek hukum pidana Islam. b. Secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari’ah khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu Jinayah Atau Hukum Pidana Islam yang penyusun tekuni. c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitianpenelitian selanjutnya.
D. Telaah Pustaka Telaah pustaka dapat memberikan konstibusi positif bagi pemahaman secara utuh. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan juga untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Karena itu, penyusun mencoba melihat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan yang penyusun telaah. Karya dari Muhammad Salam Madkur yang berjudul “Peradilan Dalam Islam” menjelaskan bahwa menegakkan peradilan itu adalah kewajiban yana ditetapkan dan diikuti Rasul, begitu juga dengan para sahabat, tabi’in dan
7
generasi seterusnya. Lebih lanjut beliau juga membahas tentang kewajibankewajiban para hakim untuk tunduk dan patuh pada batas-batas aturan Allah SWT, kepada siapa hak itu harus diberikan dan kepada siapa pula kewajiban itu dibebankan.8 Karya dari T.M. Hasbi as-Shiddieqy yang berjudul “Peradilan dan Hukum Acara Islam” menjelaskan tentang hukum-hukum peradilan dan segala yang berpautan dengan hakim dan pengadilan, serta diterangkan pula masalah murafa’at (hukum acara Islam) yang terdiri dari unsur-unsur peradilan dan lainlainnya.9 Kemudian dalam karyanya Moch, Faisal Salam yang berjudul “Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek” yang berisikan sejarah hukum acara pidana sebelum KUHAP dan proses pembuatan KUHAP baru di mana ada perbedaan diantara keduanya, di antaranya dari sudut hak-hak terdakwa/tersangka mendapat bentuan hukum pada tingkat pemeriksaan.10 Kemudian dalam skripsinya Yeni Lusmayantini yang berjudul “Hakhak Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tugas dan Wewenang Pengacara/Advokat”, yang menjelaska tentang hak-hak terdakwa dalam proses
8
Muh. Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa Imron A.M, cet. ke- 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993). 9
T.M. Hasbi as-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997). 10 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
8
pemeriksaan
perkara
seperti
hak
mendapat
bantuan
hukum
pengacara/advokat.11 Kemudian skripsi dari Ainun Yudhistira yang berjudul “Salah Hukum (Abuse of Justice) dalam Kasus Sengkon-Karta perspektif Hukum Islam” yang menitikberatkan terhadap upaya hukum bagi terdakwa apabila terjadi salah hukum dalam memutus sanksi pidana.12 Akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana konsep salah hukum dan sanksinya bagi pelaku tersebut yang telah banyak merugikan korban salah hukum baik jasmani maupun rohani dalam perspektif hukum Islam.
E. Kerangka Teoretik Orang pada mulanya dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan akan lenyap atau berkurang dengan sendirinya apabila telah dicapai berbagai kemajuan dalam segala bidang, utamanya bidang ekonomi. Akan tetapi dalam kenyataanya tidaklah selalu demikian, karena kemajuan-kemajuan di bidangbidang itu sendiri, telah pula diikuti secara membandel oleh kemajuan aktivitas berbagai bentuk kejahatan. Malahan menurut Howard Jones, justru kemajuankemajuan itu sendiri dapat dikatakan sebagai biang dari perkembangan
11
Yeni Lusmayantini, Hak-hak Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan Perkara, (Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2003). 12
Ainun Yudhistira, Salah Hukum (Abuse of Justise) dalam Kasus Sengkon-Karta Perspektif Hukum Islam, (Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009).
9
kejahatan.13 Salah satunya adalah salah hukum yang tidak lepas dari perkembangan itu. Salah hukum merupakan salah satu bentuk perilaku kajahatan yang sangat membahayakan eksistensi seseorang. Dalam hukum Islam, setiap tindakan yang menyinggung kehormatan seseorang dan dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, merusak kehormatan dan nama baik keluarga, hukuman had atas tindak pidana tersebut dijadikan sebagai hak Allah SWT. Hak Allah dalam kasus ini lebih besar dari pada hak orang yang tertuduh.14 Artinya hukuman bagi si penuduh tidak boleh dikurangi atau diampuni oleh si tertuduh. Adapun yang dimaksud dengan hak Allah seperti yang telah penyusun uraikan di atas adalah hak masyarakat.15 Ini mengindikasikan bahwa Islam pun memberikan gambaran bahwa setiap orang berhak untuk mencari keadilan, mengingat bahwa untuk mencari keadilan lembaga penegak hukum hendaknya tidak membeda-bedakan derajat tiap insan dihadapan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 1945 dan Amandemen Tahun 2002 pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”16
13 Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 17-18. 14
Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007),
hlm. 236. 15
Ibid, hlm. 235.
16
UUD ’45 dan Amandemen Tahun 2002, (Surakarta: Sendang Ilmu, 2002), hlm. 26.
10
Dalam suatu proses peradilan, baiknya aparat penegak hukum agar berhati-hati dalam menyelidiki, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan suatu perkara pidana. Sehingga tidak terjadi salah hukum yang mengakibatkan korban menderita banyak kerugian. Salah hukum dapat terjadi jika aparat penegak hukum tidak berperilaku dan bersikap sesuai dengan aturannya. Dalam hal ini, kita perlu melakukan
terobosan
baru
dalam
upaya
hukum
untuk
meminta
pertanggungjawaban pejabat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim terhadap kegagalan penegakan hukum yang mereka lakukan. Polisi, jaksa, atau hakim memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan undang-undang, tetapi juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat
penegak
hukum
sebagai
pribadi
pejabat
apabila
melakukan
penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenangwenang yang melanggar hak-hak asasi warga Negara.17 Dari kacamata Maqāşid al-Syarī’ah, salah hukum merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia baik dari segi menjaga jiwa (hifdu an-nafs), menjaga keturuan (hifdu an-nasab), menjaga harta (hifdu al-māl), menjaga akal (hifdu al-‘aql), maupun menjaga agama (hifdu al-dīn) yang kesemuanya merupakan poin penting dalam kehidupan manusia.
17
Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum, hlm. 11.
11
Dari aspek menjaga jiwa (hifdu an-nafs), dan menjaga keturuan (hifdu an-nasab, tidak jarang korban salah hukum ini reputasi diri dan keluarganya akan dinilai jelek oleh masyarakat luas. Sehingga akan mencemarkan nama baik diri beserta keluarga korban bahkan keturunannya pun akan menerima akibatnya. Dari aspek menjaga harta (hifdu al-māl) dan menjaga akal (hifdu al‘aql), korban akan berusaha dengan segala upaya dan daya untuk tidak menerima tuduhan kriminal yang diterimanya. Dan ini penyusun rasa akan menghabiskan banyak tenaga baik itu materil maupun non-materil. Bahkan aspek religious korban akan dinilai buruk, ditambah lagi jika korban adalah tokoh agama. Dipandang dari aspek-aspek di atas ternyata tidak sedikit akibat yang ditimbulkan dari salah hukum tersebut terhadap korban. Mulai dari harga diri yang rusak, persepsi masyarakat yang buruk sampai kepada eksistensi keagamaan korban pun dinilai negatif. Oleh karena itu, wajar jika pelaku dihukum dengan hukuman berat walaupun tidak bisa mengubah kondisi yang telah tercipta. Adapun hukum acara pidana positif memandang bahwa dengan adanya Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka hukum yang berlaku haruslah menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Di mana dalam hukum acara pidana positif terdapat asas-asas yang berkaitan dengan salah hukum, di antaranya adalah asas remedy and rehabilitation yang menjelaskan bahwa kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa
12
alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Kemudian asas pengawasan; pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.18 Menurut J.C.T. Simorangkir mengemukakan bahwa terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.19 Dari sini setidaknya ada tiga unsur yang dapat kita pahami, yakni, adanya orang yang dituntut, diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan. Adapun konsep atau teori yang digunakan dalam pembahasan ini lebih cenderung menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan hadist nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah SWT: 20
Redaksi ayat di atas menunjukkan bahwa fitnah itu lebih keji dari pada pembunuhan. Ayat tersebut merupakan salah satu sumber dari al-Qur’an dalam menganalisis pembahasan selanjutnya. 18
Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Djembatan, 2008), hlm. 1.
19
J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 167.
20
Al-Baqarah, (2): 217.
13
F. Metode Penelitian Guna menunjang dan mengarahkan penelitian ini sampai pada target secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode/operasionalisasi dan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang bersangkutan.21 Metode tersebut meliputi: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Library research yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data melalui penelusuran kepustakaan yang selanjutnya digunakan sebagai landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah yang penyusun teliti. Adapun sumber pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian library research yaitu data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri dan mengkaji buku literatur kepustakaan seperti; undang-undang, buku, jurnal, catatan kuliah, artikel, dokumentasi, laporan hasil penelitian terdahulu, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.22 Ciri-ciri umum data sekunder yaitu:23 a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat:
21
Kuntjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 16. 22
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24.
14
b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh penelitipeneliti terdahulu; c. Dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptifanalitik.24 Deskriptif-analitik artinya setelah data yang berkaitan dengan
penelitian terkumpul, kemudian diklasifikasikan, digambarkan, diuraikan, dan selanjutnya dilakukan analisisa secara mendalam dan komprehensif sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.25 Dengan demikian mempermudah penyusun untuk melakukan analisis dan memberikan kesimpulan. 3. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal-resech). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang digunakan untuk mengkaji sumber-sumber yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari nas al-Qur’an dan hadist, pendapat para ulama’ dalam kitab-kitabnya, maupun kitab undang-undang yang berlaku (KUHP, KUHAP dan sebagainya). 4. Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang penyusun kumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang
bersifat
liteler,
yaitu
membaca
dan
menelaah
sumber-sumber
24
M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69. 25
Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.
15
kepustakaan, khususnya buku-buku atau kitab yang mengupas tentang salah hukum (abuse of justice). 5. Teknik Analisis Data Dari data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penyusun kemudian menganalisa isinya (content analysis), di mana dengan content analysis diharapkan penyusun dapat memunculkan data-data kepustakaan yang valid dan akurat tentang dimensi jawaban dari permasalahan yang ada. Sebagai alat untuk menganalisa data, penyusun menggunakan instrumen deduktif-eksploratif,26 yakni analisa terhadap data dan penafsiranpenafsiran yang bersifat umum yang mempunyai unsur kesamaan dalam masalah yang sedang dikaji, kemudian data dan penafsiran tersebut dijelaskan (eksplor) secara rinci dan dijadikan premis mayor. Sedangkan inti masalah yang penyusun angkat dalam penelitian ini dijadikan premis minor (khusus). Sehingga dengan demikian mempermudah penyusun untuk mengambil sebuah kesimpulan secara khusus.
G. Sistematika Pembahasan Skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab masing-masing terkait satu dengan lainnya secara sistematis dalam satu rangkaian logis (logical sequence) yang utuh. Bab pertama sebagai bab pendahuluan menguraikan dan menjelaskan aspek-aspek metodologis dari penelitian. Bab ini meliputi latar belakang 26
M. Subana dan Sudrajat, Dasar., hlm. 69.
16
masalah, pokok masalah, menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua, membahas tentang teori-teori keIslaman. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, asas-asas hukum pidana Islam. Kedua, pembuktian dalam hukum Islam. Dan ketiga, tentang Maqãşid as-Syari’ah. Bab tiga, membahas tentang tinjauan umum tentang salah hukum (abuse of justice). Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, berisi tentang definisi salah hukum, unsur-unsurnya. Kedua, berisi tentang sebab-sebab terjadinya salah hukum. Ketiga, berisi tentang hak-hak bagi terdakwa. Bab empat, analisis, yang terdiri dari analisis konsep salah hukum (abuse of justice) dalam hukum Islam dan penanggulangan kejahatan salah hukum. Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang diangkat. Tidak itu juga pada bab ini dimasukkan saran dan rekomendasi yang mudah-mudahan signifikan dan menjadi kontribusi bagi semua pihak.
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Dari uraian dan pembahasan terdahulu dalam karya ilmiah ini, penyusun dapat memberi kesimpulan bahwa: 1. Salah hukum (abuse of justice) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh aparat/pejabat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, baik kesalahannya dalam bentuk kesengajaan atau kekhilafan yang apabila orang tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana, maka akan menimbulkan keonaran. Kesalahan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja/tidak sengaja merekayasa bukti-bukti formal, atau penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Akibat dari kesalahan pejabat penegak hukum tersebut, seorang tersangka/terdakwa merasa dirugikan, baik secara fisik, materiel maupun non-materiel. Dengan kata lain bahwa orang yang tidak bersalah, harus menjalani hukuman karena tidak profesionalnya aparat penegak hukum dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. 2. Terhadap kesalahan pejabat penegak hukum yang demikian, seharusnya ada suatu sanksi agar tidak terjadi suatu peristiwa yang sama terhadap seorang tersangka/terdakwa, sanksi yang dapat dikenakan menurut hukum Islam adalah hukuman takzir. Hal ini disebabkan karena adanya diskresi yang
81
82
besar bagi aparat yang cenderung disalahgunakan. Oleh sebab itu, menurut hemat kami, aparat yang dengan sengaja melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa maupun perekayasaan bukti-bukti formal, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sekaligus sanksi administrasi. Mengingat akibat dari kesalahan yang dilakukan karena ada unsur kesengajaan oleh aparat sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa, termasuk hakim yang salah mengambil suatu dasar untuk putusannya, padahal ia tahu bahwa itu salah, maka ia bisa dikenakan hukuman, termasuk hukuman pidana. Sedangkan bagi pejabat penegak hukum yang karena kekhilafannya berbuat kesalahan dalam memeriksa dan memutus perkara, maka ia tidak kenakan sanksi kecuali ditemukan bukti baru (novum). 3. Kemudian bagi korban salah hukum, mereka berhak untuk melakukan upaya hukum
dan
meminta
pertanggungjawaban
penegak
hukum
untuk
memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya. Mereka berhak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi (pemulihan nama baik secara hukum).
B. SARAN Untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum di negeri ini menjadi lebih baik, penyusun memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 1. Hendaklah aparat penegak hukum memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa suatu kasus, khususnya kasus pidana. Jika memang semua bukti tidak mendukung bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana,
83
maka berikanlah hak-haknya. Seperti memperoleh rehabilitasi dang anti rugi. 2. Hindari perlakuan yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan (baik fisik, mental maupun psikis), karena hal itu hanya akan mempersulit pemeriksaan terhadap tersangka atau bahkan dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. 3. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, perhatikan prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law). Hakim tidak boleh memandang penuntut umum lebih tinggi derajatnya atau kedudukannya dari tersangka. Hakim wajib mendengarkan keterangan dari para pihak. Dan tersangka berhak untuk menolak atau menyangkal tuduhan-tuduhan jaksa penuntut umum. 4. Majelis hakim hendaklah dalam memeriksa perkara mampu menggali hukum dan menerapkannya dengan seadil-adilnya, jangan hanya terpaku atau melihat pada bukti-bukti formal yang kemungkinan besar hal itu bisa direkayasa oleh si pembuat surat dakwaan.
84
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Hadist Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Baru; Revisi Terjemah, Semarang: CV. Toha Putra, 1989. At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Jilid IV, Mesir: Dãr al-Bãb al-Halabį, 1963. Muslim, Imam bin Hajjaj, Sahih Muslim, cek. ke-2, Lebanon: Daru al-Kutub alIlmiyah, 2008. Muhammad, Abu ‘Isa bin ‘Isa bin Surah, Al-Jãmiu as-Sahih wa huwa Sunan AlTimidzi, Bairut: Daar al-Fikr, 1988.
Fiqh dan Ushul Fiqh Al Faruk, Asadulloh, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. As-Shiddieqy, T.M. Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. Djazuli, A., Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. Djalil, Basiq, Peradilan Islam, Jakarta: Amzah, 2012. Hanafi, Ahmad, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang,1976. Hulam, Taufiqul, Reaktualisasi alat bukti tes DNA; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press, 2002. Jazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2010. HA, Noorwahidah, Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1994. Muhdlor,
Ahmad
Zuhdi,
Kamus
Kontemporer
Arab-Indonesia
al-Asri,
Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum P.P. Krapyak, 1998. Syarbini al-Khãtib, Mugnį al-Muhtaj, Beirut: Dãr al-Fikr, t.t. Munajat, Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
85
------------, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008. ------------, Studi Islam Di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008. Qohar, Adnan dan Anshoruddin., Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Rahman, Fathur, Usul Fikih bagi Pemula, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008. Subekti, R., Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999. Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007. Umar, Nasruddin, Konsep Maqasid Syari’ah menurut al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996. Wahyudi, Yudian, Ushul fikih versus Hermeneutika, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006. Zein, Satria Efendi M., Usul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2005.
Buku dan Dokumen Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2010. Danil, Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntuta: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hasan, M. Iqbal, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Kaligis, O.C., Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, Bandung: PT. Alumni, 2006 Kaufal, M.A, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Edisi ke-8, Malang, UMM Press, 2005. Kuntjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997),
86
KSBH, Hak Anda Dalam pemeriksaan perkara pidana tentang pemeriksaan pendahuluan (pemeriksaan oleh polisi dan pra-peradilan), Yogyakarta, LP3ES, t.t. Packer, Herbert L., The Model In Operation: From Arrest To Charge, California: Stanford University Press, 1968. Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Pangaribuan, Luhut M.P., Hukum Acara Pidana, Jakarta: Djembatan, 2008. Ritonga, A. Rahman, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997. Salam, Moch. Faisal, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2001. Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at Dalam Wacana Dan Agenda, Jakarta: Gema Insani, 2003. Simorangkir, J.C.T., dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru, 1980. Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Subana, M. dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Bandung: Pustaka Setia, 2005. Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1985. Syamsuddin, Amir, Integritas Penegak hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara, Jakarta: Kompas, 2008.
Skripsi, Tesis dan Disertasi Lusmayantini, Yeni, Hak-hak Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan Perkara, (Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2003). Yudhistira, Ainun, Salah Hukum (Abuse of Justice) dalam Kasus Sengkon-Karta Perspektif Hukum Islam, (Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009).
87
Kamus dan Undang-Undang Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Puspa, Yan Pramadya, Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu, 2000. Team Redaksi Penerbit Kesindo Utama, KUHP & KUHAP, Surabaya: Kesindo Utama, 2010. UU No. 14 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. UUD ’45 dan Amandemen Tahun 2002, Surakarta: Sendang Ilmu, 2002.
Internet dan Lain-lain Citra Hakim dan Penegakan Hukum, oleh Anang Priyanto, Pdf. Diunduh pada tanggal 12 Januari 2013. Hakim
Harus
Mempertanggung
Jawabkan
Pekerjaan
Profesionalnya,
http://www.patarutung.net/index.php, diakses pada tanggal 26 Januari 2013. http://click-gtg.blogspot.com/2010/02/menanti-akhir-peradilan-sesat.html, diakses pada tanggal 26 Januari 2013. “Kasus Bibit dan Chandra”, http://politik.news.viva.co.id/news/read/182013jalan-panjang-kasus-bibit-chandra. Diakses pada tanggal 26 November 2012. Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Penggelapan (Pasal 372 KUHP), http://rangselbudi.wordpress.com, diunduh pada tanggal 22 Januari 2013.
88
LAMPIRAN I
No.
Hlm.
FN
TERJEMAHAN BAB I
1
12
20
Fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan BAB II Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya
2
18
6
sendiri;
dan
barangsiapa
yang
sesat
maka
sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang
3
19
7
membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman
4
19
9
5
20
13
6
24
24
7
24
25
Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan. Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya. Andaikata Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di
89
sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. 8
25
26
Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
9
25
27
10
26
30
Hukuman hudud gugur dengan sebab keraguan.
11
26
31
Hindarilah hukuman hudud sebab adanya keraguan.
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
Apabila seorang hakim berijtihad dan kemudian salah, maka 12
26
33
ia mendapat satu pahala. Namun, jika ia berijtihad lalu kemudian benar, maka ia mendapat dua pahala. BAB IV Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang
13
60
8
membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia
14
60
9
aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin
15
68
19
dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
16
72
25
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,
90
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, 17
72
26
maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
18
72
27
19
74
30
20
75
31
21
76
32
Seorang imam lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman. Hindarilah hukuman had karena ada unsur syubhat. Seorang imam lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman. Kesalahan (dosa) seseorang tidak dicatat karena khilaf, lupa dan dipaksa.
91
LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH
A. Drs. Mahrus Munajat, M. Hum Beliau dilahirkan di Pemalang pada tanggal 02 Februari 1968. Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar (SD) Negeri Sokawangi I Pemalang selesai tahun 1982, dilanjutkan pendidikan menegah di SMP Negeri 3 Pemalang selesai tahun 1985. Pendidikan menegah atas ditempuh di SMA Negeri I Pemalang selesai tahun 1988. Di tahun yang sama, beliau masuk di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Jurusan Perdata Pidana Islam dan selesai pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum UII dengan konsentrasi Hukum Islam dan diselesaikan pada tahun 1999. Adapun pendidikan non formal, beliau tempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang tahun 1983-1988, sempat belajar di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta tahun 1988-1922 dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta. Banyak sekali hasil penelitian beliau yang dipublikasikan, di antaranya adalah Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, Tujuan Pemidanaan dalam Islam, Hukum Qisas Diyat dalam Perspektif Humanisme dan masih banyak lagi yang lainnya.
92
B. Topo Santoso, S.H., M.H Beliau dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 05 Juli 1970. Pria yang bertempat tinggal di Anyelir II No. 218 Depok I ini, berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) tahun 1992 dan pernah mengikuti pendidikan di luar negeri, antara lain di Australia tahun 1994 dan Dalas USA tahun 1996. Beliau menjadi asisten dosen di FHUI sejak tahun 1996 sampai tahun 2000. Setelah itu, beliau menjadi dosen di Fakultas Hukum sampai sekarang. Peraih gelar Magister Hukum dari FHUI di tahun 1999 ini, juga menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul sampai sekarang. Dan ia pun dipercaya untuk menjabat Pembantu Dekan Bidang Akademis sejak Juni 1999 di sana. Selain mengajar, beliau juga terlibat dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan bidang keilmuannya. Ia pun menjadi peneliti dan pembicara di berbagai seminar maupun acara-acara diskusi. Karyanya dalam bentuk buku juga telah diterbitkan, antara lain: Seksualitas dan Hukum Pidana tahun 1997 dan Menggagas Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Konteks Modernitas tahun 2000.
93
CURRICULUM VITAE
Nama lengkap
: Ismail Marzuki
Tempat & tanggal lahir
: Bondowoso, 28 Juli 1991
Jenis Klamin
: Laki-Laki
Nama Ayah
: Abdul Latif
Nama Ibu
: Samnatun Hasanah
Alamat Asal
: Ds. Selolembu RT 04 RW 02, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso
Alamat Yogja
: Perum POLRI Gowok Blok C V/146 Sleman, Yogyakarta
Riwayat Pendidikan SDN Selolembu
(1997-2003)
MTs Negeri II Bondowoso
(2003-2006)
MA Nurul Jadid
(2006-2009)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2009-2013)
