Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD

DARI REDAKSI

P

emilihan umum anggota DPR dan DPRD ketiga di era reformasi tanggal 9 April mendatang akan menorehkan sejarah baru dari sistem nomor urut kepada sistem suara terbanyak. Sistem ini dinilai akan lebih baik, lebih demokratis dan akan makin meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Parlementaria Edisi 70 kali ini menurunkan laporan utama topik ini, karena merupakan peristiwa bersejarah di mana kedaulatan benar-benar dikembalikan kepada rakyatsebagai kemenangan demokrasi. Selama ini memang DPR lebih dikenal sebagai kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi sejatinya mereka adalah wakil partai. Dengan putusan MK, kita berharap para anggota Dewan hasil pemilu 2009 nanti adalah benar-benar wakil rakyat yang sesungguhnya. Wakil rakyat yang peduli akan nasib dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta memiliki kapasitas, integritas, dan moral yang baik. Sekarang adalah era baru, kedaulatan rakyat dilaksanakan secara penuh. Jika Presiden, Wapres, Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan kepala desa dipilih secara langsung, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih wakil rayat secara langsung dan anggota yang terpilih ditentukan bukan karena nomor urut melainkan dengan suara terbanyak.

Di bidang legislasi, pada edisi ini diturunkan laporan mengenai perkembangan pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan ( JPSK), RUU Susduk, RUU MK, dan RUU KY. Sedangkan di bidang anggaran dilaporkan mengenai rencana revisi APBN 2009 yang dalam perkembangannya menemui berbagai perubahan termasuk upayaupaya menyelamatkan target APBN dengan langkah stimulusnya. Dalam soal pengawasan, diturunkan tulisan yang mengupas soal sulitnya menurunkan tarif transportasi dan harga kebutuhan pokok, meski harga BBM telah tiga kali diturunkan. Selain itu dilaporkan mengenai langkah sejumlah anggota DPR yang mengajukan Hak Angket mengenai Penyelenggaraan ibadah haji. Banyak hal yang merugikan jemaah haji Indonesia sehingga harus dibongkar masalahnya hingga tuntas. Liputan khusus dalam edisi ini disajikan laporan mengenai kiprah para anggota DPR mengimplementasikan politik bebas aktif dalam kaitannya membantu perjuangan rakyat Palestina dengan menggelar “ Pekan Peduli Palestina”. Momen ini juga menunjukkan kepedulian dan ketegasan parlemen Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan satu bangsa atas bangsa lainnya.

PENGAWAS UMUM PIMPINAN DPR PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Hj. Dra. Nining Indra Saleh, MSi (Sekjen DPR RI) PIMPINAN PELAKSANA Drs. Riado Simanjuntak (Kepala Biro Humas & Hukum) PIMPINAN REDAKSI Drs. Suratna, MSi (Kabag. Pemberitaan & Penerbitan) WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Etmita Ardem, MSi., Drs. Adriansyah, MM. (Kasubag Penerbitan) ANGGOTA REDAKSI Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos, Mastur Prantono, Sugeng Irianto, S.Sos Bayu Setiadi, S.IP Suwarni, SE Dian Arivani, SE, Iwan, Suciati, S.Sos. FOTOGRAFER Eka Hindra, Agung Sulistiono, S.H. Mu’amil Rokhily, S.Sos SIRKULASI M. Yasan DISAIN GRAFIS & ARTISTIK Spora ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA BAGIAN PEMBERITAAN & PENERBITAN DPR-RI Lt. II Gedung Nusantara III DPR-RI JI. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 571 5348, 571 5586, 571 5350 Fax. (021) 571 5341 e-mail: [email protected] www.dpr.go.id/berita PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70

1

ASPIRASI PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM DDAN AN KEADIL AN KEADILAN Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Di Gedung DPR RI Dengan Hormat, Saya sebagai janda Peltu Soemaryo (alm) menyampaikan bahwa sewaktu suaminya masih hidup dan aktif di Kesatuan Brigade Infantri 4 / Dewa Ratna Slawi Tegal pangkat Pembantu Letnan Satu jabatan Jasmani militer / Staf 4 sebagai Pelatih. Pada Tahun 1963 diperintah oleh Komandan Brigif 4 untuk menempati rumah peninggalan Belanda yang sudah lama ditinggalkan. Kondisi rumah dalam keadaan rusak berat / tidak layak huni yang terletak di Jl. Kartini No. 1 Slawi Tegal. Bahwa saya bersama suami dan keluarga walaupun pendapatan hanya pas-pasan untuk hidup namun selama 44 tahun merawat, memperbaiki, mengganti bahkan menambah agar rumah tersebut layak disebut sebagai rumah tempat tinggal. Rumah tersebut dengan spesifikasi luas bangunan 400 M2, luas tanah 1800 M2. Bahwa Brigif 4 / Dewa Ratna Slawi pada tahun 1980 dibubarkan yang mengakibatkan bangunan Mako Brigif 4 dan perumahannya dirobohkan, ada yang dijual bahan materialnya sehingga seluruh bangunan rata dengan tanah kecuali 3 (tiga) buah rumah tinggal karena dihuni / ditempati yang salah satunya ditempati oleh pelapor yang terletak di Jl. Kartini No. 1 Slawi Pada tahun 2007 Brigif 4 / Dewa Ratna yang semula dibubarkan, dibuka dan didirikan kembali yang peresmiannya dilakukan oleh KASAD dan mulailah dibangun kembali Markas Komando beserta perumahannya. Pada bulan Mei 2007 Pangdam IV / Diponegoro Mayjen TNI Agus Soejitno mengeluarkan surat No.B/ 821/V/2007 tanggal 28 Mei 2007

2

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70

yang isinya agar mengosongkan rumah di Jl. Kartini No. 1 Slawi Tegal. Surat tersebut ditindak lanjuti oleh Komandan Brigif 4 / Dewa Ratna Kolonel Ahmad Supriyadi No.B/136/ IX/2007 tanggal 6 September 2007, yang isinya agar mengosongkan rumah di Jl. Kartini No. 1 Slawi paling lambat tanggal 5 Oktober 2007 dan tidak merusak bangunan serta inventaris rumah dinas tersebut. Semenjak menerima surat dari Pangdam IV / Diponegoro dan surat dari Komandan Brigif 4 / Dewa Ratna pelapor mendapatkan perlakuanperlakuan yang tidak sepantasnya diantaranya : l atas perintah Dan Brigif 4, anggotanya sering mendatangi rumah dengan secara kasar, menteror, mengeluarkan katakata yang menyakiti hati. l Membuat galian tanah didepan rumah pelapor agar pelapor dan keluarganya tidak dapat lewat. l Puncaknya terjadi pada tanggal 6 Oktober 2007 pada pagi kurang lebih 8.30 WIB berpuluhpuluh atau lebih dari satu pleton memaksa masuk denagn merusak pintu rumah dan pelapor sekeluarga diusir keluar serta secara semena-mena barang dikeluarkan, anak perempuan pelapor 2 (dua) masing-masing dipegang oleh 5 orang anggota Brigif, jalan-jalan diblokir layaknya menyergap gembong teroris. l Rumah tersebut sekarang disegel dan lampunya dimatikan. Bahwa menurut pelapor perlakuan yang diderita sungguh tidak manusiawi karena dilakukan dengan cara-cara yang kasar apalagi pada bulan suci Ramadhan padahal sampai saat ini belum juga dimanfaatkan. Tidakkah dapat ditunda pengosongan tersebut dilakukan setelah lebaran dan dengan cara yang manusiawi. Pelapor pada saat sekarang menumpang di rumah anak yang sudah berkeluarga dengan 3 (tiga)

orang anak padahal rumahnya Type 21 BTN oleh karena itu pelapor akan berusaha untuk mencari rumah kontrakan. Pelapor mohon keadilan dan pelindungan mengingat pelapor sudah menempati rumah tersebut selama 44 (empat puluh empat) tahun dari rumah yang tadinya tidak layak untuk dihuni dan selama itulah secara perlahan menjadi rumah yang layak dengan biaya dari pelapor akan tetapi sekarang pelapor diusir begitu saja dari rumah tersebut tidak diberikan tempat berteduh / diterlantarkan dan mendapatkan perlakuan dan ucapan-ucapan dari aparat Brigif 4 / Dewa Ratna yang sangat menyakitkan hati pelapor dan keluarga. Soemaryo Jl. Cut Nya' Dien, Gg.Nusa Indah 3 Blok E4 RT.02/08, Kalisapu Slawi Tegal

Tanggapan 1. Rumah yang ditempati oleh pelapor merupakan rumah dalam penguasaan Yuridis TNIAD oleh karena itu sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bab VII Pengelolaan barang milik Negara / Daerah Pasal 42 ayat (1) Mentri / Pimpinan Lembaga adalah pengguna barang bagi Kementrian Negara / Lembaga yang dipimpinnya. Pasal 49 ayat (1) Barang milik Negara / Daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat / Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah RI / Pemerintah Daerah yang bersangkutan demikian juga bangunan milik Negara / Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan di tata usahakan secara tertib.

ASPIRASI 2. Pelapor sudah mengajukan kepada Pangdam IV / Diponegoro agar dapat membeli untuk dimiliki rumah yang sudah ditempati selama 44 tahun namun permohonannya tidak dikabulkan, bahwa sebagaimana ketentuan UU No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara Pasal 12 ayat (2) Penetapan status rumah Negara golongan I dan II dilakukan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan Pasal 12 ayat (3) Penetapan status rumah Negara golongan I dan II dilakukan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan Pasal 16 ayat (1) Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah Negara golongan III Pasal 17 ayat (1) angka 3 Penghuni rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat -syarat sebagai berikut : Janda /Duda Pegawai Negeri : a. masih menerima tunjangan pensiun dari Negara yang almarhum suami / isteri ditambah jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda / duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 tahun. b. memiliki surat izin penghuninya yang syah. c. almarhum suami/isteri belum pernah dengan jalan apapun memperoleh / membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu kepada uraian tersebut diatas dimana pelapor berkeinginan untuk membeli dan / atau untuk mendapatkan penggantian atas rumah dinas yang sudah lama

ditempati maka permohonan tersebut diteruskan kepada Menteri Pertahanan agar mendapatkan tanggapan penyelesaiannya.

MOHON KEPEDULIAN DAN SUMBANGSIH TERHADAP KEKERINGAN TANAH Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Di Gedung DPR RI Dengan Hormat, Kami atas nama masyarakat desa Sitinjak dan desa Harian (dusun Siarsam Ambulasangge) Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, memohon kepedulian DPR RI terhadap penderitaan ekonomi warga yang berada dibawah garis kemiskinan. Penyebab sulitnya perekonomian tersebut karena sumber penghasilan masyarakat bersumber dari pertanian yang selalu gagal panen padi maupun tanaman palawija lainnya karena sawah dan ladang yang dikelola adalah tadah hujan. Kami mengharapkan kepedulian DPR terhadap penderitaan yang dialami warga dan dapat mengupayakan agar air dari Danau Toba dapat dipindahkan ketempat yang lebih tinggi dan selanjutnya air itu dapat dimanfaatnya untuk antara lain mengairi sawah dan ladang tadah hujan, kebutuhan rumah tangga, ternak dan untuk jangka panjang hutan yang gundul dapat menjadi subur dan hijau kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perhatian DPR RI agar masyarakat desa menghidupan yang lebih baik.

Tanggapan 1. permasalahan pokoknya adalah permohonan pelapor agar Pemerintah dapat memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat desa Sitinjak dan desa Harian (dusun Siarsam Ambulasangge) Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan memanfaatkan penggunaan air dari danau Toba untuk memenui kebutuhan rumah tangga dan kepentingan umum lainnya. 2. Hal-hal yang disampaikan oleh pelapor merupakan wujud aspirasi masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti oleh DPR RI sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 6 Ayat 1 huruf l. 3. Komisi V adalah Alat Kelengkapan DPR RI yang antara lain membidang masalah pekerjaan umum, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. 4. berdasarkan permasalahan yang disampaikan pelapor, kiranya aspirasi pelapor sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 6 Ayat 1 huruf l yang intinya menyatakan DPR RI menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dengan menyampaikan masalah tersebut kepada Komisi V DPR RI sebagai bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah.

Loven Sitinjak Desa Sitinjak dan Desa Harian Kec. Onon Runggu, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara Sumber : Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI


3

LAPORAN UTAMA

PEMILU SUARA TERBANYAK

MENANTI WAKIL RAKYAT SESUNGGUHNYA Pemilihan umum anggota DPR,DPRD, dan DPD yang akan digelar 9 April 2009 ini akan menorehkan sejarah baru yaitu dengan sistem suara terbanyak, menggantikan sistem pemilu sebelumnya, nomor urut. Untuk pemilihan anggota DPD, sistem suara terbanyak sudah diterapkan pada pemilu 2004 lalu.Dengan sistem suara terbanyak, bisa dikatakan, para anggota legislatif yang terpilih adalah wakil rakyat yang sesungguhnya.

antrian warga saat pencoblosan (dok.)

4


LAPORAN UTAMA

M

engapa demikian? karena meski para anggota DPR itu sering disebut sebagai wakil rakyat, tetapi hakekatnya mereka adalah wakil partai. Artinya tindak tanduk dan sikap politiknya senantiasa dalam kendali partai. Meski memiliki sejumlah hak perorangan sebagai anggota Dewan, peran partai dalam mengarahkan kebijakan kepada anggota fraksi sangat dominan. Sistem baru suara terbanyak ini diberlakukan menyusul kemenangan gugatan oleh Mohamad Soleh calon anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 untuk dapil I SurabayaSidoardjo dari PDIP. Pemohon meminta MK menyatakan pasal 55 ayat (2) dan pasal 214 huruf a, b, c, d UU Pemilu a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3) dan pasal 281 ayat (2) UUD 45. Sementara itu, perkara No.24/ PUU-VI/2008 dimohonkan oleh perorangan warga Negara antara lain Sutjipto, SH MKn dan Septi Notariana (calon anggota DPR dari Partai Demokrat) dan Jose Dima Satria SH, MKn (calon Pemilih 2009). Ketiganya meminta MK menyatakan pasal 205 ayat (4) dan ayat (5) serta pasal 214 UU Pemilu bertentangan dengan pasal 1 ayat (2), pasal 6A ayat (1), pasal 6A ayat (4), pasal 22 E ayat (1) dan pasal 28D ayat

(1) UUD 45. Atas gugatan tersebut, MK mengeluarkan Keputusan 23 Desember 2008 yang dibacakan langsung oleh Ketuanya, Mahfud MD bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d dan e UU No.10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD bertentangan dengan UUD 45. Menurut MK, ketentuan pasal 214 UU a quo yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30 persen dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30 persen dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30 persen dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik perserta pemilu adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan makna substansif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45. Hal itu menurut MK merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, terpaksa calon yang mendapat suara terbanyak

dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil. Ditinjau dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, Indonesia telah memilih Presiden dan Wapres secara langsung, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPD, sehingga menjadi adil pula, jika pemilihan anggota DPR dan DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik parpol, sehingga setiap calon legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing. Selain itu, dasar filosofi setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapa pun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Setiap pemilihan tidak menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg. “ Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak”. Pil pahit Namun, benarkah sistem suara terbanyak akan menghasilkan DPR yang lebih berkualitas dan dekat dengan rakyat? Pengamat politik Bima Ar ya S oegiar to kepada Arya Soegiar oegiarto Par lementar ia memaparkan, secara arlementar lementaria substantif keputusan MK tentang suara terbanyak itu harus diapresiasi. Keputusan itu menjawab pertanyaan besar, anggota DPR itu wakil rakyat atau wakil Partai? Kepanjangan tangan Partai ataukah mengemban amanat dari konstituen? Dengan sistem suara terbanyak ini, logika yang kemudian dibangun


5

LAPORAN UTAMA

pelantikan anggota DPR RI periode 2004-2009. foto: Eka Hindra dan dikuatkan adalah Anggota DPR itu wakil rakyat dan mengemban amanat dari konstituennya, karena menjadikan rakyat sebagai penegak, pemegang otoritas yang sangat kuat dalam menentukan siapa wakilnya, bukan hanya calon, bukan hanya partai. Kendati demikian, keputusan MK soal suara terbanyak itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif yang dapat mengganggu tahapantahapan Pemilu. Putusan suara terbanyak ini ibarat pil pahit yang harus ditelan sekarang. Itu obat yang baik dalam jangka panjang, tetapi hari ini kita telan itu pahit. Kenapa? Karena punya dampak yang banyak. Kalau tidak dilengkapi, kalau tidak disertai oleh beberapa langkah, suara terbanyak ini akan banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Sistem suara terbanyak ini harus diikuti oleh antara lain, perbaikan rekrutmen internal partai. “Kalau yang direkrut oleh partai itu bibitnya memang tidak berkualitas, suara terbanyak ini hanya menampilkan orang yang populer tapi minus kapasitas”, kata Bima. Yang kedua, kaderisasi internal partai. Bibit yang masuk mungkin kurang bagus, tetapi kalau partai menggembleng secara serius melakukan proses kaderisasi, nanti

6


kader-kader partai yang ditempatkan dalam daftar caleg itu memiliki bobot yang bagus. Ketiga, adalah pendidikan pemilih. Kalau pemilih tidak punya satu rasionalitas yang kuat dalam memilih wakilnya maka publik akan cenderung memilih orang-orang kuat, orang-orang populer bukan orang yang memiliki kapasitas. Jadi yang ke tiga ini juga harus dilakukan pendidikan politik bagi pemilih, bagi konstituen, bagaimana mereka bisa dan mau menelisik rekam jejak para caleg ini. Kalau tidak, mereka hanya akan memilih orang-orang yang kelihatanya populer, menarik secara fisik, tapi tidak punya kapasitas. “Tiga langkah jangka panjang ini yang saya kira harus betul-betul difokuskan jika ingin suara terbanyak memberikan dampak positif dalam proses penguatan wakil rakyat dan penguatan peran lembaga parlemen,” tandas Bima. Sementara itu mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan, suara terbanyak menjadi pilihan sejumlah parpol pada saat menetapkan calon anggota legislatif (caleg) yang mereka ajukan pada Pemilu Legislatif 2009. Sebelumnya parpol-parpol yang sudah menyatakan pilihannya itu, antara lain, PAN, PBR, Partai Demokrat,

Partai Hanura, dan Partai Golkar. Namun dengan keluarnya putusan MK dan sifatnya final, maka tidak ada satu partai pun yang menolak. “Mereka harus mereka terima meski dengan sangat berat hati” kata Akbar. Dengan mekanisme suara terbanyak, jelas Akbar, caleg dengan nomor urut besar (bawah) tetap berpeluang menjadi anggota DPR asal mampu mengumpulkan dukungan suara terbanyak. Sukses tidaknya caleg sangat bergantung pada kerja kerasnya meraih suara pemilih. Semak in k eta emakin keta etatt Menurut Akbar, suara terbanyak yang dipilih sejumlah parpol mengindikasikan semakin ketatnya persaingan antarparpol dan antarcaleg pada Pemilu Legislatif 2009. Pemilu yang akan digelar 9 April tersebut diikuti 38 parpol, terdiri dari 16 parpol lama yang memiliki kursi di DPR, 18 parpol baru yang lolos seleksi KPU, serta empat parpol yang memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akbar mengamati, perkembangan kepartaian kurang kondusif dan kesenjangan kepentingan antara rakyat dan wakilnya kian menganga. Kesan ini diperoleh sebagaimana disampaikan berbagai kalangan dalam

LAPORAN UTAMA dialognya di berbagai daerah. Bahwa hubungan rakyat dan wakilnya sangat artifisial. Rakyat merasa dibutuhkan hanya menjelang pemilu saja. Bertolak dari itu, suara terbanyak menjadi alternatif baru dalam meraih simpati rakyat. Melalui suara terbanyak diharapkan parpol dan calegnya dapat lebih mendekatkan diri kepada rakyat. Caleg yang terpilih dengan demikian hanya mereka yang benar-benar dikenal di daerahnya. Tanpa terkecuali pula, semua caleg harus bekerja keras mengenalkan dirinya kepada calon pemilih. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada lagi caleg beruntung yang duduk di kursi legislatif karena kelebihan suara. Bagi parpol sendiri, mekanisme suara terbanyak akan menggeser konflik penentuan caleg dari DPP ke tingkat grass root, persaingan antarcaleg. Konsekuensinya, parpol lebih banyak berperan sebagai kendaraan politik yang hanya aktif pada saat pemilu. Lebih dari itu, para caleg harus bersaing untuk memenangi suara. Semakin dikenal dan kompeten seseorang semakin besar peluangnya meraih dukungan suara rakyat. “Ini logika pasar dari demokrasi yang kita terapkan.” jelas Akbar. Banyaknya artis terjun ke dunia politik dan maraknya iklan politik tidak lepas dari perkembangan demokrasi ini. Meski banyak kritik dilontarkan, namun artis atau tokoh yang telah dikenal pada praktiknya memang lebih efektif dalam meraih suara pemilih. Dalam pemilu langsung demikian, figur memang lebih menentukan dibanding mesin parpol. Oleh karena itu, ke depan parpol harus memikirkan peran kader-kadernya dalam kehidupan demokrasi yang terus berubah. Penerapan suara terbanyak sangat ideal dan akan meningkatkan citra parpol di mata masyarakat. Mekanisme ini dimungkinkan karena adanya klausul pada Pasal 218 UU No 10 Tahun 2008 yang mengatur pengunduran diri caleg. Pro-k on tr a -kon ontr tra

Sebagai hal yang baru, pasti sebab merekalah yang mampu muncul pro dan kontra. Satu sisi membeli kepentingan termasuk biaya mendukung penuh sistem itu sebagai kampanye. kemajuan dalam berdemokrasi dan Lalu jika terpilih, caleg ini akan kehidupan bernegara. Tapi di sisi lain mengabdi kepada pemodal tersebut tetap pesimis sistem suara terbanyak sebagai balas budi setelah berhasil tidak akan meningkatkan kualitas masuk lembaga legislatif. anggota Dewan. Bahkan kelompok Benarkah tidak ada korelasi antara ini mengambil istilah ‘jauh panggang jumlah pemilih yang diperoleh dan dari api’, tidak serta merta suara kualitas seseorang ketika menjadi terbanyak akan meningkatkan anggota DPR dalam mewakili kualitas anggota parlemen. masyarakat. Makanya nomor urut Kelompok ini berpendapat, justru tidak bisa serta merta dilihat sebagai dengan sistem suara terbanyak fungsi pengkhianatan bagi kualitas partai akan terdegradasi, semula kedaulatan rakyat. sebagai suprastruktur Nomor urut mestinya dilihat pula institusionalalisasi proses politik sebagai kemampuan partai dalam menjadi sekedar administrator bagi mendidik dan membentuk kader seorang caleg. Bahkan katanya, terbaiknya untuk dipilih oleh parpol akan kehilangan kedaulatannya rakyat.Dengan nomor urut terhadap caleg. sesungguhnya rakyat telah Fungsi parpol sebagaimana dipermudah untuk memilih karena ketentuan pasal 11 UU No.2 tahun partai yang baik tentu menempatkan 2008 tentang Partai Politik menjadi kader terbaiknya di nomor jadi. luruh. Padahal pasal ini mewajibkan Terlepas dari masih munculnya parpol melakukan pendidikan politik polemik terhadap keputusan MK bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan, menyerap Contoh surat suara pemilu. (dok.) dan menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai suara terbanyak, kita mesti dalam merumuskan dan menetapkan cermati hasil pemungutan suara 9 kebijakan negara. April nanti. Benarkah sebanyak 560 Ketika partai hanya berfungsi anggota DPR yang berhasil lolos oleh sebagai administrator, maka partai saringan rakyat adalah sesuai mudah dikuasai oleh orang perorang. dambaan kita, anggota DPR yang Orang-orang yang populer, artis, makin berkualitas dan memegang pelawak dan tokoh yang sering amanah memperjuangkan nasib muncul dan lebih dikenal di layar rakyat. Mampukah mereka kaca dianggap akan lebih mudah mengemban amanah untuk menarik masa untuk memilihnya. meningkatkan kesejahteraan dan Selain itu partai akan dikuasasi oleh kemakmuran serta kemajuan bangsa. mereka yang banyak duit, atau tokoh Kita tunggu saja! yang dekat dengan cukong pemodal


7

LAPORAN UTAMA Pakar Politik Bima Arya Sugiarto;

MANFAATNYA BELUM DAPAT DIRASAKAN SEKARANG Keputusan MK soal suara terbanyak itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif yang dapat mengganggu tahapan-tahapan Pemilu. Putusan suara terbanyak ini ibarat pil pahit yang harus ditelan sekarang. Itu obat yang baik dalam jangka panjang, tetapi tidak untuk hari ini .

D

ir ektur Eksekutif irektur Char ta P olitika Charta Politika Indo nesia Bima Indonesia A r ya S ugiar Sugiar ugiartt o d a l a m perbincangannya dengan lementar ia mengatakan, masih Par arlementar lementaria banyak hal-hal yang harus dilakukan setelah keputusan MK itu keluar. Saat ditanyakan dengan sistem baru ini apakah akan mampu meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan kualitas anggota DPR, Bima menjawab “Saya kira hari ini masih banyak halhal yang harus dilakukan, tapi mungkin manfaatnya belum bisa kita rasakan sekarang, masih jangka panjang. Justru ini potensi konfliknya besar,” tandasnya. Menurutnya, potensi konflik internal antara caleg yang saling sikut, saling bersaing, kemudian potensi konflik antara caleg perempuan, antara para aktivis perempuan dengan caleg laki-laki, karena suara terbanyak ini sedikit banyak mengurangi prospek perempuan untuk bersaing, karena betul-betul persaingannya bebas. Dan kawan-kawan politisi perempuan menganggap bahwa ini bertentangan dengan semangat Affirmative Action. Langkah jangka pendeknya yang harus segera dilakukan adalah menyesuaikan aturan teknis di lapangan yang sejalan dengan spirit suara terbanyak ini. Ada beberapa hal di antaranya, dalam konteks pertanggungjawaban dana kampanye. Undang-undang Pemilu mengatur yang harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan penggunaan dana kampanye hanyalah partai

8


politik dan anggota DPD, karena menurut Undang-undang Pemilu mereka adalah peserta Pemilu. Individu tidak diwajibkan, ini problem. Kenapa? Karena suara terbanyak ini akan memaksa caleg-caleg untuk melakukan fund rising, mencari dana ke mana-mana. Modal sendiri atau cari investor dan lain-lain. Nah, artinya kalau yang diatur hanya partai, mereka tidak diwajibkan, nanti saya kira akan dihadapkan dengan potensi money politic , kemudian ada black market politic ketika ada investor masuk ke individu si caleg. “Itu yang pertama, bisa lewat Peraturan KPU atau Perpu,” jelasnya. Mungkinkah peraturan itu disusun sementara pemilu sudah semakin dekat, kata Bima, kalau pertanggungjawaban mungkin saja. Nanti begitu masa kampanye, atau caleg itu harus

bisa mempertanggungjawabkan itu. Yang kedua, masalah saksi misalnya. Saat ini saksi itu diatur satu partai satu, sedangkan caleg ini kan belum tentu semuanya ini percaya pada saksi yang diajukan oleh partai. “ Ini problem juga”. tandas Bima Sedangkan yang ketiga adalah masalah slot iklan. UU Pemilu ini mengatur bahwa yang berhak beriklan itu adalah partai politik peserta Pemilu, dibatasi di TV, misalnya 1 hari 10 slot iklan masingmasing 60 detik. “ Kalau itu semua dipakai oleh p a r t a i , sementara caleg

LAPORAN UTAMA sekarang ingin beriklan sendiri, sudah banyak yang mau masang di TV. Kondisi itu kan nanti mengurangi jatah partai. Saya kira ini harus diatur juga,” tegasnya. Kemudian hal-hal lainnya adalah masalah gugatan. Terkait dengan perselisihan suara, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 yang baru saja disosialisasikan, yang berhak melakukan gugatan adalah partai politik dan anggota DPD, padahal nanti potensi sengketa itu bisa jadi antar caleg. Mereka semua akan bergerak, sementara ini tidak diatur, tidak diakomodasi karena itu bisa membingungkan. Dilema tis ilematis Lebih jauh Bima mengakui, posisi partai dengan keputusan MK ini menjadi dilematis. Idealnya adalah Partai politik menjadi fasilitator, mediator antara konstituen dengan kebijakan publik, partai politik bermain di tengah. Konstituen di kanan misalnya, kemudian kebijakan publik di kiri. Di negara-negara yang sudah modern seperti Amerika, masyarakat tidak tahu ketua partai demokrat atau ketua partai republik, ini tidak terlalu dominan. Partai politik menjadi wadah, menjadi tempat artikulasi para politikus itu difasilitasi oleh partai. “Idealnya memang seperti itu”. Tapi problemnya adalah, demokrasi di Indonesia masih bayi. Politisi-politisi masih banyak yang belum berkualitas, kalau partai politik perannya dikurangi, semuanya ditumpukan pada politisi dan percaya pada rakyat sepenuhnya sebagai pemegang kedaulatan, ini sebenarnya akan bermasalah. Kalau di luar negeri partai menjadi fasilitator ya nggak apa-apa, karena masyarakat sudah terdidik, politisinya sudah berkualitas. Di Indonesia kan belum. Jadi ini dilematis. Satu sisi betul substansi demokrasi seperti itu, tapi sisi lain kita harus pick-up the process, harus mengejar batas itu. Dengan sistem suara terbanyak, partai politik dikurangi peranannya, padahal sebetulnya masih dibutuhkan

partai politik itu untuk melakukan pendidikan politik, untuk menjemput bola kepada konstituen, kemudian untuk melakukan kaderisasi yang kokoh, untuk melakukan training, rekrutmen politik dan lain-lain. Bima mengakui dengan suara terbanyak ini berarti hak partai semakin diperkecil, kemungkinan tidak bisa lagi hak recall dipakai. Makanya, sistem suara terbanyak ini konsekuensinya banyak, seperti snow ball effect.Ternyata ini banyak hal harus disesuaikan. Secara logika politik dan hukum, sistem recall tidak relevan lagi. Janganjangan termasuk f raksi pun tidak mungkin lagi. Kalau f raksi itu kemudian, kedaulatan anggota parlemen itu dikebiri. Harusnya lah tanggung jawabnya ke konstituen, ini kalau di-direct lewat Fraksi bagaimana? Ini harus dilempar wacana ini, meniadakan Fraksi misalnya. Kalau Komisi masih relevan lah, karena sesuai dengan bidang kerja. Ketika didesak, dengan suara terbanyak ini untuk idealnya di DPR itu tanpa ada Fraksi lagi, Bima mengatakan, “ Sepertinya begitu, Fraksi tidak usah ada”. Apalagi DPR sedang membahas RUU Susduk, wacana ini bisa dikembangkan dan harus didorong ke arah itu. Meski begitu, bagaimana kemauan dari politisi yang di Senayan disaat ini karena ini terkait dengan banyak hal, periuk nasi, fasilitas, itu satu. Di sisi lain, lanjut Bima Arya, yang juga sebenarnya penting, otoritas DPP, kendali DPP, pemandu DPP. Bagaimana pun juga DPP ini harus punya otoritas untuk mengendalikan kebijakan partai. Kalau tidak ada Fraksi bagaimana mereka mengendalikan arah suara dan lain-lain. Jadi memang ini dilematis, satu sisi harus sejalan dengan otoritas individu kedaulatan rakyat tapi partai politik perannya dimana? Kor dinasi DPP ordinasi DPP--caleg Dengan peniadaan fraksi, menurut Bima yang harus diperkuat adalah koordinasi antara DPP dengan para caleg ini. Bagaimanapun juga, anggota DPR anggota DPR ini harus ikut garis partai itu. Kalau mereka tidak setuju

dengan partai, ya keluar saja. Partai itu harus disiplin. “Jadi artinya DPP-nya harus kuat, DPP-nya harus punya garis kebijakan resmi, platform yang diperjuangkan di semua Komisi yang merupakan turunan dari platform partai di bidang masingmasing. Jadi tidak usah lewat Fraksi, karena fraksi terlalu rijit. Tapi tetap harus ada kebijakan dasar partai yang bisa dikembangkan, dimodifikasi sesuai dengan kepentingan masing-masing,” ia menjelaskan. Bila ide DPR tanpa fraksi, maka masalahnya langsung individu, atau komisi-komisi saja. Kalau di Amerika misalnya nama dan dibawahnya R (Republik) atau D (Demokrat), langsung partainya dan tidak disebut fraksi. Tanpa fraksi, berarti harus ada penguatan partai, berart pengkaderan itu harus lebih kuat. Dijelaskan Bima, itu problemnya. Pengkaderan itu harus lebih kuat lagi. Karena tidak bisa juga jika kemudian anggota DPR itu dilepas apalagi artis-artis atau yang tidak punya kapasitas itu atau tokoh-tokoh lokal yang baru terjun di politik. Makanya konsekuensinya banyak, antara lain kaderisasi, pembimbingan dalam partai harus lebih diperkuat. Kapasitas mereka dalam 3 hal itu, Budjeting, Pengawasan, Legislasi partai bertanggung jawab. Partai tidak boleh lepas tanggung jawab. Ketika mereka merekrut, target partai itu mendulang suara dari tingkat ketokohan itu. Ketika jadi, jangan dilepas. Partai itu harus bertanggung jawab, bagaimana mereka itu melakukan 3 fungsi tadi karena menyandang nama partai dan misi partai. Ini yang selama ini tidak ada. Training, Capacity Building itu diambil alih oleh NGO, LSM dan lain-lain. Menanggapi pertanyaan, kapan kondisi ideal DPR berkualitas bisa dicapai, Bima memperkirakan dua Pemilu lagi dengan catatan berbenah dari sekarang. Sekarang begini-begini saja, yang masuk tidak digarap, kaderisasi tidak dilakukan, rekrutmen politik tidak dibenahi, We Are Going Nowhere, kita tidak kemana-mana. Berputar-putar saja disini. Kata pengamat transisi demokrasi di


9

LAPORAN UTAMA Amerika Latin, Konsulasi demokrasi itu akan dilihat setidak-tidaknya setelah 3 kali Pemilu. Kita ini Pemilu ke 3, dan kita lihat outputnya. Kalau Pemilu ke 3 ini tidak disertai dengan langkahlangkah perbaikan itu, 2014 kita masih mengalami masalah yang sama.Terbelit lagi dengan dilema untuk menampilkan caleg instan. Dipaksa lagi untuk membodohi publik, dengan iklan-iklan politiknya. Iklan politik itu karena keterkaitan partai politik dengan konstituen yang lemah, sehingga diperkuat lagi, disaratkan dengan iklan. Kalau ikatan itu kuat, partai tidak usah beriklan. Contoh saja, PDIP dan Golkar. Dana yang dikeluarkan sampai Desember 2008 tidak lebih 20 Milyar untuk iklan tapi eletabilitasnya tetap tinggi, karena mereka jalan. Tapi partai-partai lain sampai di atas 50 Milyar tapi eletabilitasnya rendah karena selama 4 tahun ini tidak banyak yang dilakukan. Partai baru atau partai lama yang tidak bekerja. Kembali soal suara terbanyak, juga bisa berarti mengurangi Oligarki Elit Partai. Selama ini ada distorsi antara kepentingan publik dan kepentingan partai. Ada yang tidak Match dan Gap di sana. Dengan suara terbanyak ini, otomatis para anggota DPR itu punya posisi tawaar yang lebih kuat lagi. Terakuntabilitas langsung ke konstituennya. Jadi elit ini tidak bisa terlalu seenaknya lagi sekarang. Termasuk tadi, harus berpikir ulang dalam konteks recall, policy dan lainlain. Jadi agak mengikis Oligarki Elit. Kemudian yang kedua, dalam konteks Oligarki Elit juga, jual beli nomor urut yang bukan rahasia lagi di partai-partai besar bahkan di partaipartai baru sekalipun jualan nomor urut. Dengan model seperti ini, tidak ada lagi praktek-praktek seperti itu. Terkait dengan sistem suara terbanyak ini, dia berharap sosialisasi harus lebih gencar dilakukan. Sekali lagi, sosialisasi harus gencar supaya memilih orang. Memang serba salah, bagusnya cuma sekali dan itu mencoblos orang. Tapi kertas suara itu besar sekali, susah untuk mencari satu per satu. Dan yang ditakutkan mereka mencoblos partai

10


dan itu tidak sah. Akhirnya, jalan tengahnya dua-duanya, tapi sosialisasi itu harus gencar supaya lebih sedikit yang memilih partai. Saat ditanyakan, apakah MK mengeluarkan keputusan itu terlalu cepat mengingat kian dekatnya pelaksanaan pemilu, Bima Arya menyatakan, politik itu tergantung momentum. Nanti di 2014, momentumnya beda lagi. Prinsipnya adalah kita setuju atau tidak dengan sistem suara terbanyak. “Kalau saya setuju, cuma antisipasinya harus banyak. Jadi sekarang adalah momentum yang tepat, ada desakan suara terbanyak. Sudah dari dulu saya menulis, suara terbanyak, proporsional terbuka murni itu penting,” katanya dengan menambahkan, memang agak telat, tapi kita harus ngebut (mengejar) yang lainlain. Dia menyatakan kaget, KPU ternyata baru tahu konsekuesinya dan mereka panik sendiri. Termasuk agak terlalu kreatif untuk menentukan Afirmatif Action, 1 perempuan dari 3 calon terpilih. Itu tidak bisa. Itu baru wacana. Tapi mereka sudah sepakat, Perpu tidak bisa dimasukkan hal itu lalu mereka buat Keputusan KPU itu. Itu bisa ramai Langkah p emb enahan pemb embenahan Lebih lanjut Bima menyarankan, kita harus belajar dari berbagai pengalaman. Kita selalu semangat untuk melakukan inovasi, untuk melakukan Electoral Enginering yang progresif, contohnya seperti Pilkada, Pemilihan Presiden secara langsung tetapi kemudian kita lalai untuk melakukan pengkondisian atau mengantisipasi ekses-ekses negatif yang mungkin timbul. Dalam konteks suara terbanyak ini, disarankan penting untuk secepatnya memperbaiki hal-hal yang masih belum kuat, juga melakukan langkah-langkah pembenahan yang lebih progresif lagi supaya suara terbanyak ini betul-betul memberikan manfaat bagi kita. Diungkapkan pula, kita harus belajar dari Pilkada. Kita sepakat bahwa Oligarki Elit Politik itu diputus, tidak

boleh DPRD menentukan secara elitis tapi kemudian kita juga baru sadar bahwa ada money politic Pilkada, ada kekacauan data pemilih yang benar yang harus diantisipasi. “Jadi pekerjaan rumah kita sekarang ini adalah tidak bisa membenamkan semua pada partai politik, tapi marilah kita sama-sama, penyelenggara Pemilu, LSM, Pengamat melakukan sosialisasi yang gencar tentang suara terbanyak ini dan beserta ekses-eksesnya,” terang Bima menambahkan. Diminta komentarnya tentang caleg-caleg yang ada sekarang, dari segi kualitas, dia berujar, dibanding Pemilu 2004 caleg muda lebih banyak. Tapi juga kita lihat ada caleg kroni yang juga lebih banyak. “Putra Mahkota” itu juga lebih banyak sekarang, tidak hanya pada level nasional, pada level lokal juga banyak sekali seperti di Makasar dan Medan serta pertalian darah itu luar biasa. Disamping itu, adanya caleg instan, selebriti dan lain-lain. Warna-warni itu mejadi sangat menarik untuk kita cermati. Apakah kemudian mereka bisa meningkatkan dari popularitas menjadi elektabilitas, itu masih menarik untuk dicermati. Tetapi yang lebih menarik lagi, saya kira adalah selama ini surveisurvei menempatkan unit analisa itu ada pada partai politik. Survei-survei yang dilakukan oleh LSI, Indo-barometer bertanya kepada rakyat, partai mana yang anda pilih? Dalam konteks ini Demokrat, Golkar, PDIP bergantian menjadi nomor 1. Tapi sekarang, itu sebetulnya yang menentukan adalah orang, karena orang memilih orang. Jadi kalau sosialisasi itu sukses sehingga pemilih itu harus memilih orang, artinya partai itu menjadi tidak terlalu penting lagi. Jadi survei-survei itu menjadi agak meleset nanti. Dalam hal ini, mari kita lihat 77 Dapil itu. Caleg-caleg yang bertarung itu bagaimana kualitasnya. Yang punya peluang untuk menang adalah masih orang-orang lama. Tokoh-tokoh yang kuat yang sudah dikenal, yang sudah punya jaringan, yang memang turun ke bawah. Pemain lama yang Know How et,mp ,si to Play. (et,mp et,mp,si ,si)

LAPORAN UTAMA KETUA DPP PDIP SUTRADARA GINTINGS ;

SILAHKAN NIKMATI, KEBAHAGIAAN ATAU PENDERITAAN BARU Keputusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memberlakukan sistem suara terbanyak dalam Pemilu legislatif April mendatang diperkirakan tidak bisa berjalan lancar. Keputusan MK membatalkan pasal 214 UU Pemilu, ibaratnya,mengganti satu elemen dari 18 elemen tapi dengan merk lain.

S

eperti mobil bermerk Toyota dengan 18 instrumen lalu 1 diganti dengan instrument dari merk lain Ford misalnya, sehingga pasti mobilnya akan tersendatsendat, sehingga tidak bisa berjalan smooth ( lancar),” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan Sutradara Gintings dalam perbincangan dengan Parlementaria mengomentari sistem suara terbanyak pada pemilu legislatif April mendatang. Sistem baru menurut Gintings, masih bagian dari eforia yang salah satu bentuknya adalah terlalu berlebihan melakukan perubahan tanpa suatu pemikiran yang holistik sehingga ketika eforia itu selesai atau dilakukan barulah dipikirkan resikonya. Sebagai sistem yang baru, lanjut dia, PDI Perjuangan menyampaikan saran sederhana saja, selamat menikmati itu. Apakah nanti selamat menikmati kebahagiaan baru atau selamat menikmati penderitaan baru? Berikut petikannya.

Konstitusi kita megenai DPR dan DPRD adalah dua paradigma secara simultan. Pertama adalah kedaulatan pemilih secara individual karena dalam Konstitusi disebutkan bahwa anggota MPR dan DPR dipilih melalui Pemilihan Umum. Paradigma yang kedua, bersamaan yang pertama adanya paradigma kedaulatan partai. Artinya paradigma pemilih secara terorganisir di dalam partai karena di dalam Konstitusi disebutkan bahwa peserta pemilihan umum legislatif itu adalah partai politik. Jadi kedua paradigma itu adalah paradigma yang disebutkan dalam Konstitusi dan mestinya dilaksanakan seecara bersamaan.

Yang kedua, dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif, Mahkamah Konstitusi membatalkan 1 pasal saja, yaitu pasal 214. Sedangkan keseluruhan sistem Pemilihan Legislatif itu ada sub sistem 18 unsur atau elemen sehingga saya selalu mengibaratkan ini seperti mobil bermerk Toyota dengan 1 8 instrumen lalu 1 diganti dengan instrument dari merk lain. Merk F o r d

Par lemen tar ia (P arlemen lementar taria (P)) Bagaimana PDIP menyikapi keputusan MK mengenai suara terbanyak? SUTR AD AR A SUTRAD ADAR ARA GINTINGS (S) : Yang pertama, paradigma yang dianut oleh

Sutradara Gintings. foto: olly


11

LAPORAN UTAMA misalnya, sehingga pasti mobilnya itu akan tersendat-sendat, sehingga tidak bisa berjalan smooth. Dan yang ketiga, oleh sebab itu PDI Perjuangan akan konsisten melaksanakan paradigma yang diatur oleh Konstitusi, yaitu melaksanakan kedaulatan pemilih sebagaimana diputuskan oleh MK dan bersamaan secara serasi dengan kedaulatan partai yang juga diakui oleh Konstitusi dan juga diakui oleh Undang-undang nomor 10 tahun 2008. Dengan ketiga poin tersebut PDIP tidak memiliki problem-problem terlalu besar dalam pengertian silakan berjalan sebagaimana yang berlangsung sekarang. eputusan MK P: Apakah k keputusan er lu dia tur lebih per erlu diatur tersebut masih p lanjut dengan p er atur an lain? per era turan S: Pemilu sudah sangat dekat sehingga yang perlu dan merupakan hal yang fatal adalah karena yang dirubah hanya 1 instrumen dari 18 instrumen itu. Tetapi walaupun demikian PDI Perjuangan siap melaksanakannya. Sekarang ini seakan-akan proporsional tidak, distrik juga tidak. Silakan saja. PDI Perjuangan akan menjalankan itu bersamaan dengan kedaulatan partai yang tetap terjaga karena peserta Pemilu menurut Konstitusi adalah partai. Dan ini bukan hanya untuk PDI Perjuangan tapi untuk semua menimbulkan problem. Dan yang perlu saya catat adalah perubahan itu dilakukan pada saat sudah sangat dekat dengan Pemilihan Umum. Jika sejak awal pun tidak masalah. Ada tiga dampak utama yang akan dan sudah terjadi adalah yang pertama biaya politik akan sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Disamping itu tidak akuntabel karena yang melaporkan pengeluaran politik hanya partai. Tapi penekanannya kepada orang atau calon, padahal calon tidak memiliki kewajiban akuntabilitas tentang dana politik. Dan hampir tidak ada batasnya, jadi biaya politik yang sangat tinggi ini nanti korban terakhir adalah rakyat juga. Yang pertama High Politic Cost.

12


Resiko yang kedua adalah di dalam proses kampanye bukan hanya program yang menjadi fokus utama tetapi sudah menjadi selera orang. Dan saya kira dalam waktu singkat, apakah rakyat sudah bisa belajar lebih dewasa.Tapi kita lihat saja. Problem yang ketiga adalah kertas suara yang sangat lebar dan besar. Dalam waktu singkat dan sosialisasi yang sangat minim, apakah rakyat akan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan pilihannya. Tiga hal ini yang menjadi masalah. Silakan KPU memikirkan hal itu dan kita semua. em suar a P: Dengan sist sistem suara ban yak, bagaimana dengan erban bany ter kedaula tan par tai? edaulatan partai? S: Kami punya aturan sendiri. Kedaulatan partai itu artinya partai memiliki hak untuk pengaturanpengaturan sepanjang itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan peraturanperaturan yang ada. Itu artinya partai memiliki otoritas untuk mengatur dirinya sendiri tanpa dicampuri oleh orang lain. all P: Bagaimana dengan hak Rec Recall atau P AW apakah ttetap etap ada di PA DPP? S: Undang-undang memang mengatakan seperti itu. a em suar sistem suara P: Dengan sist ban yak apakah menjamin erban bany ter kualitas A nggota DPR bisa lebih Anggota baik? S: Kami tidak ingin menjawab hal seperti itu, tapi kita lihat saja. Bagaimana hasilnya dengan demokrasi prosedural seperti sekarang saja ternyata produktivitas politik kita dalam bentuk kesejahteraan rakyat tidak kelihatan. Korelasi antara demokrasi dengan kesejahteraan. Apa yang terjadi sekarang ini, keputusan MK itu disebut sebagai penggenapan demokrasi Liberal Kapitalistik, dimana basis politik kolektif diubah menjadi basis politik individual dan kapital. Jadi ini hanya melengkapi Liberalisasi yang dilakukan. Istilah kami, silakan menikmati saja eforia semacam ini. Untuk PDI Perjuangan

sudah punya kiat-kiat tersendiri baik secara politik, secara strategis, maupun instrumen hukum untuk menangani masalah ini. Bagaimana hasilnya nanti, kita lihat saja. enar kan jika sist em suar a P:: B Benar enarkan sistem suara ban yak dipr akt ek kan nan ti erban bany diprakt aktek ekkan nanti ter nal? terjadi k onflik in konflik intter ernal? S: Mestinya pertanyaan itu ditanyakan kepada MK, bukan kepada partai politik yang hanya tahu sebagai peserta Pemilu. Jika MK menginginkan seperti itu, silakan saja. Apa yang terjadi nanti merupakan dosa bangsa ini. Tanpa basis politik Individual Kapitalistik biaya politik sudah sangat tinggi, apalagi dengan Liberalisme Politik Kapital yang mendadak seperti ini. tann ya anda p esimis? P: Keliha elihatann tanny pesimis? S: Saya bukan pesimis. Kami sudah sangat siap dan sejak awal saya panitia Pansus Undang-undang itu. Sejak awal, memang Pemerintah mengusulkan sistem suara terbanyak ini. Kami memang sudah memprediksi bahwa pada suatu waktu 214 itu akan digerilya, sehingga kami juga sudah mempersiapkan pasal-pasal yang lain untuk mengantisipasi itu cuma resep seperti itu tidak perlu saya beritahukan kepada publik. Biar itu menjadi kiat PDI Perjuangan untuk menjaga soliditasnya walaupun ada perubahanperubahan yang mendadak seperti itu. enar kah dengan sist em bar u P:: B Benar enarkah sistem baru ya? yak k er bany ker erugiann ugianny akan ban ugiann S: Ya, kita lihat saja nanti. Anda menanggap ini punya manfaat jangka panjang atau apa, silakan saja. Tapi satu hal yang jelas kalau kita mau mengubah sistem memang mestinya keseluruhan elemen sistem itu harus diubah. Kalau kita mengubah sistem hanya satu elemen dari 18 elemen yang ada pasti tidak akan berjalan dengan Smooth eputusan MK itu b elum P: K Keputusan belum ya a tau tter er lalu ccepa epa t? aktuny atau erlalu epat? waktun S: Itu urusan Mahfud dan Akil, memang pekerjaan mereka. Tapi menurut kami ini masih bagian dari eforia yang salah satu bentuknya adalah

LAPORAN UTAMA terlalu berlebihan melakukan perubahan tanpa suatu pemikiran yang holistik sehingga ketika eforia itu selesai atau dilakukan barulah dipikirkan resikonya. Sebetulnya, perbedaan bangsa yang cerdas dengan bangsa yang kurang cerdas sederhana saja, menurut filosofis Inggris. Bangsa yang cerdas, jika melihat tembok sudah bisa menghindar. Sedang bangsa yang kurang cerdas itu, ditabrakkan kepalanya barulah tahu bahwa yang ditabrak adalah tembok. ya? P: Lalu bagaimana idealn idealny S: Idealnya hanya ada dua. Mau proporsional atau distrik. Single Member Konstitusi atau Multi Member Konstitusi, dengan berbagai variasi. Sedangkan ini mengembangkan teori baru. Di Swedia misalnya, itu juga ada sistem proporsional terbuka seperti ini tetapi ada aturan mainnya. Di dalam partai, lalu di dalam sistem itu berapa persen perimbangannya antar orang. Misalnya kalau orang banyak memberi tanda kepada partai nanti. Katakanlah misalnya keseluruhan partai itu dapat suara 1.000, kemudian 500 lebih hanya memberi tanda pada calon. Para calon yang 10 orang itu hanya berbagi 500, masing-masing 50 atau 40. Itu lalu bagaimana legitimasinya 50 suara yang dibagi untuk masing-masing calon itu karena orang lebih banyak pilih partai. itu tidak pernah diatur. Jadi memang barangkali tidak mau mengatur seperti itu, hanya ingin ada eforia baru untuk menyenangkan orang. Makanya istilah kami, silakan menikmati berupa kebahagiaan baru atau penderitaan baru. Tapi PDI Perjuangan sejak awal sudah mengantisipasi hal-hal (gerilya-gerilya) seperti ini. Persiapan sistemik sudah kita lakukan. Dan saya tidak perlu menyampaikannya kepada publik karena itu bagian dari internal dan kedaulatan partai. Ber ar ti PDIP sudah p ersiapkan P:B erar arti persiapkan ya dengan sist em bar u alegny sistem baru calegn itu? S: Itu kalian yang menilai. Kami memang sudah mempersiapkan suatu sistem untuk mengantisipasi itu karena

tahu eforia seperti ini masih akan berjalan terus. Dan bagaimana hasilnya nanti, media atau pengamat mengatakan hasil untuk anggota DPRnya tidak bisa diprediksi. Silakan saja, anda yang mendukung. Ini eforia, artinya tindakan yang tidak diperhitungkan resiko-resikonya. Maka istilah PDI Perjuangan, silakan menikmati entah itu kebahagiaan baru atau penderitaan baru. Jangan setelah itu, para pengamat mengatakan bahwa semua ini ada resikonya. Makanya dipikirkanlah sebelumnya. Hanya masalahnya kita ini bangsa yang cerdas atau yang kurang cerdas. Lalu bagaimana dengan par a P:L para ang selama ini yang caleg muda y diunggulkan dar a ccaleg aleg tua? darii par para S: Itu tidak perlu kalian tanya lagi. Itu hanya Comment sense saja. Aktivis muda, calon muda tapi belum punya dana, belum terkenal, belum punya jaringan peluangnya jelas lebih kecil dibanding dengan calon yang sudah punya jaringan, sudah punya basis dana, dan sudah punya basis pendukung. Atau orang yang bisa punya popularitas dan elektibilitas yang instan. Silakan saja kalau itu yang diinginkan. kah nan ti y ang menang P: Benar enarkah nanti yang ang p opuler tapi ang y populer orang yang itu or minim kapasitas? S : Kita lihat saja. Siapa tahu ini akan menghasilkan politisi-politisi terbaik dalam sejarah dunia. Tapi kita sudah tahu implikasinya, yaitu High Politic Cost (biaya politik yang tinggi). Kita juga melihat faktor program, faktor perjuangan rakyat itu akan menjadi dinomor-duakan atau dinomor-tigakan setelah pesona pribadi. Resiko-resiko itulah yang harus kita antisipasi. Kita tetap menghormati apa yang sudah diputuskan itu. Karena amandemen Undang-undang mengharuskan adanya Mahkamah Konstitusi, silakan saja. an anda? P: Apa sar saran S: Saran PDI Perjuangan sederhana saja, selamat menikmati itu. Apakah nanti selamat menikmati kebahagiaan baru atau selamat menikmati

penderitaan baru? Barangkali memang bangsa kita harus terantuk kepalanya dulu, baru bisa memahami. Dan memang kenyataannya begitu sejak kita reformasi. Kita lakukan amandemen borongan seperti itu, amandemen Konstitusi dan juga dalam hal-hal lain. Tapi karena masih merasa belum perlu dikoreksi, kita tunggu saja. PDI Perjuangan secara sistematis sudah mengantisipasi dan mempersiapkan segala sesuatunya, karena dulu pernah mengalami goncangan-goncangan akibat eforia semacam itu sehingga sudah belajar dari pengalaman itu. Kalimat kuncinya yaitu selamat menikmati kebahagiaan atau penderitaan baru tadi. engenai DPR k e depan P: Mengenai ke ediksi, k omen tar diprediksi, komen omentar belum bisa dipr anda? S: Karena dibuat seakan-akan tidak bisa diprediksi. Kita senang terhadap hal yang tidak bisa diprediksi, semacam ramalan supranatural. Mau apa lagi? P: Anda maju lagi dar darii Dapil apa? er ber erapa? mana dan nomor b S: Dari Banten 3, Kota Tangerang. Kita kalem-kalem saja. Tidak ada komplikasi-komplikasi karena sudah kita siapkan sistemnya. Ada dinamika baru dengan keputusan MK, memang betul. Semua orang akan lebih giat dan lain sebagainya. Pada tanggal 9 April, berapa banyak yang perlu minum Valium (Suplemen?) terutama caleg-caleg di tingkat Kabupaten. Tetapi prediksi saya bahwa nanti akan lebih laku psikiater. Sewaktu pemilihan Bupati yang tidak begitu banyak, psikiater banyak laku apalagi dengan caleg DPR yang dipersiapkan untuk bertanding dalam arena yang tidak bisa diprediksi. Inilah yang sebenarnya, maka para psikiater akan lebih laku. Kalau kita menginginkan rakyat bingung dan tidak punya prediksi, selamat menikmati keputusan MK itu. si, mp (si, mp)


13

LAPORAN UTAMA SEKJEN DPP PAN ZULKIFLI HASAN :

SUARA TERBANYAK – KEMENANGAN RAKYAT Sistem suara terbanyak dalam menetapkan calon terpilih anggota legislatif diyakini merupakan suara hati nurani rakyat dan bentuk dari esensi demokrasi modern dimana peran rakyat diperbesar sedangkan peran Parpol diminimalisir. Dengan demikian anggota legislator yang terpilih diharapkan dapat menyuarakan suara rakyat dan mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.

E

kses suara terbanyak menyebabkan seluruh Partai berusaha menangguk suara rakyat dengan mengedepankan calon legislator yang cukup dikenal di mata masyarakat seperti aktor, artis, alim ulama, pemuka pendapat, maupun mantan-mantan pejabat. Fenoma ini cukup menyeruak di dalam tubuh Parpol, tidak terkecuali dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Selama ini masyarakat mengenal PAN sebagai “Partai Artis Nasional” namun tanggapan itu segera ditepis oleh Sekjen DPP PAN yang juga K e t u a Fraksi PAN Zulkifli Hasan.

di berbagai Parpol dalam memperoleh suara rakyat, fenomena tersebut juga banyak terdapat di PDIP seperti Dedi” Miing”Gumelar, Rieke Dyah”Oneng”Pitaloka. PAN sebagai Partai berbasis nasional menyeleksi calon anggota legislatornya dengan ketat diantaranya memberikan perbandingan yaitu 50 persen dari kader Partai dan sisanya 50 persen dari publik. Keputusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung menohok Peran Parpol. Khususnya bagi Calon Legislator baik DPR, DPRD Kabupaten maupun Kota, harus benarbenar turun ke grass root siap beradu argumen visi dan misinya untuk masyarakat. Peran Parpol disini mulai beralih kepada perekrutan para kadernya. Parpol memainkan peran potensial dalam menjaring potensi kader calegnya, apakah mereka mampu menjaring,menampung, dan mengartikulasikan suara rakyat tersebut dalam bentuk peran yang kongkret sehingga Parpol tersebut semakin disukai oleh rakyat pemilih. Keuntungan Keputusan MK yang memutuskan suara terbanyak dibandingkan dengan nomor urut sangat bermanfaat bagi kelangsungan demokrasi jangka panjang. Pembelajaran demokrasi yang mengedepankan

Menurutnya, hal tersebut wajar saja

Zulkifli Hasan. foto: Si

14


LAPORAN UTAMA adu pemaparan program visi dan misi bagi para caleg mutlak harus dilakukan. Peran money politic dalam nomor jadi, main mata dengan petinggi Parpol, intrik-intrik saling menjatuhkan antar caleg sejauh mungkin diminimalisir akibat suara terbanyak. Bagi Parpol yang baru terjun didalam Pemilu pada tahun 2009, memang terasa berat, disatu sisi menjaring kader Parpol yang berkualitas, di sisi lain harus mengejar perolehan suara guna menempatkan posisinya di DPR maupun didalam pencalonan Presiden nantinya. Berikut petikan Wawancara Parle dengan Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Apa alasan P AN PAN memilih suar a suara ter ban yak? erban bany Karena esensi demokrasi merupakan kedaulatan di tangan rakyat, artinya rakyat yang menentukan. Selama ini selalu partai yang menentukan siapa ditempatkan di nomor jadi, akibatnya anggota DPR itu tidak perlu harus sering turun ke rakyat sehingga rakyat waktu saya survey tidak tahu siapa calonnya dan di DPR tidak ada manfaatnya. Orang mau jadi anggota DPR tidak perlu repot tinggal dekatin ketua partai begitu dapat nomor urut satu dia jadi, karena itu ngapain capek capek kekampung-kampung, daerah-daerah ongkosnya besar capai pula. Akhirnya DPR yang membela kepentingan masyarakat itu tidak terjadi bahkan banyak anggota DPR yang terkena kasus KPK, amoral. Mengapa ini terjadi? karena seleksinya kurang pas. Tapi kami meyakini dengan suara terbanyak rakyat yang memilih, karena rakyat yang memilih maka akan terjadi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya karena rakyat yang menentukan seleksinya semakin ketat. Karena itu kita mengharapkan dapat muncul anggota DPR yang betul-

betul memiliki moral integritas aktualitas yang baik karena ketat pesaingannya. Kalau sistem nomor urut itu nantinya larinya kasak kusuk, sogok menyogok, political intrik dan akhirnya partainya negatiflah.Tetapi kalau rakyat yang menentukan, orang berusaha ketemu rakyat adu konsep karena adu kompetensi mana yang terbaik mewakili aspirasi rakyat maka akan terpilih. Pada akhirnya anggota yang terpilih akan mengalami seleksi alamiah, seleksi partai juga oleh oleh rakyat, kita mengharapkan dapat yang the best untuk rakyat.

Ter kesan P AN b er usaha erk PAN ber erusaha menangguk suar a tter er ban yak suara erban bany melalui ar tis ccaleg? aleg? artis PDIP juga banyak artisnya tapi paling top kita. Kalau PAN artis, pekerja, dosen, tanda-tanda jaman akan menang PAN. Suara terbanyak ada dua macam pertama calon-calonnya itu 50 persen dari kader partai, 50 persen lagi public, ada tokoh masyarakat,adat, agama, mantan dosen dan artis. Jadi separuh kader separuh publik. Karena akibat adanya nomor urut itu, DPR tidak dikuasai rakyat, partai politik tidak disukai maka agar tidak Golput kita ambil dari publik. Jadi kalau publik tidak suka calon partai, ini lho ada calon dari publik. a B enar kah enarkah suara dengan suar ban yak ini ccalon alon y ang diajukan erban bany yang ter populer tapi minim kapasitas? Enggak dong, suara terbanyak itu

rakyat yang menentukan yang mempunyai hubungan emosional. Jadi jangan underestimate rakyat kita sudah hebat-hebat, pintar-pintar jangan menganggap rakyat bodoh terus. Memilih kepala desa sudah secara langsung, bupati langsung, Presiden langsung apakah yang dipilih yang bodoh-bodoh? Memang berat untuk calon-calon ini, karena lawannya banyak, daerah luas saya yakin itulah esensi demokrasi kedaulatan di tangan rakyat dan kita akan mendapatkan kader-kader terbaik di DPR nanti baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Bagaimana P er an DPP Per eran par tai kar ena menonjol partai karena per or angan? eror orangan? Yah tentu sekarang memilih orang ini suatu era baru yang berbeda dengan 1999, Jadi otak kita jangan sampai mikir 1999 lagi ini jaman sudah berbeda jaman memilih orang. Apa peran partai? Partai adalah pengusung, perahu sama dengan Presiden, partai merupakan pengusung yang dipilih calon Presiden, Gubernur partai pengusung yang dipilih calon Gubernur. Sekarang sama partai pengusung calon-calon DPR yang dipilih orangnya. Bagaimana k emungk inan kemungk emungkinan afir ma tiv e ac tion set elah afirma mativ tive action setelah eputusan MK suar a keluar nya k eluarn keputusan suara ter ban yak? erban bany Calon 30 persen perempuan sudah diputuskan, nanti siapa yang terpilih terserah kepada rakyat. Jadi perempuan harus bekerja keras untuk jadi wakil rakyat. Ini jaman baru, era baru yang berbeda dengan yang lalu tetapi esensi sekarang ini kedaulatannya seratus persen rakyat yang menentukan Cuma satu lagi, tidak mencoblos gambar karena banyak calonnya jadi mp/et/ mencontreng nama calon saja. (mp/et/ si si)


15

LAPORAN UTAMA

SUARA TERBANYAK, CALEG

Keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan suara terbanyak ternyata berimplikasi terhadap kiprah caleg muda. Saat ini Calon legislatif muda memiliki peluang yang sama besar dengan caleg senior. Meskipun caleg senior memiliki jaringan dan modal, tetapi sekarang merupakan eranya kebebasan masyarakat memilih wakilnya di DPR.

B

ahkan PAN telah mengantisipasi keputusan MK tersebut, terbukti lebih dari 80 persen caleg muda PAN berumur 40 tahun ke bawah. Caleg termuda berumur 24 tahun, yaitu Charles Honoris dan putra mantan Ketua Umum PAN Amien Rais, Mumtaz Rais. Berdasarkan data dari KPU, terlihat sebesar 72.36 persen

Direktur Indo Barometer M. Qodari. foto: Agung S.

16


merupakan caleg muda dari 8 Partai Besar seperti PKS, PAN, PKB, Partai Golkar, PPP, PBB, PDIP dan Partai Demokrat. Sedangkan terdapat 71.17 persen caleg muda dari 28 partai baru. Menurut Usia hanya terdapat 27.64 persen berusia tua didalam 8 partai besar, sementara untuk 28 Partai Baru terdapat 28.23 persen berusia tua. Menanggapi potensi Caleg Muda, Direktur Indo Barometer M. Qodari mengatakan, Caleg muda memiliki keunggulan yang tidak dimiliki caleg senior yaitu unggul dari usia, integritas, semangat, kemauan, ilmu dan gelar, yang selama ini tidak mereka miliki adalah kesempatan. Sekarang ini, peluang tersebut telah di buka oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Setiap calon anggota legislatif, terang Qodari, harus

memahami dulu apa tugas dan apa yang harus dilakukan apabila mereka terpilih menjadi anggota dewan, jadi mempunyai tujuan jika dicalonkan oleh partai. “Tugas DPR itu harus dipahami benar-benar oleh setiap calon anggota legislatif, sehingga pada saatnya nanti siapapun yang terpilih harus siap saat menjadi anggota legislatif dan tau tujuannya menjadi anggota legislatif, tidak hanya kepentingan pribadi saja,” terang Khodari saat dialektika demokrasi yang membahas potensi caleg muda pada pemilu 2009 ini. Menurutnya, calon Caleg yang ideal harus memiliki 3 hal penting, pertama harus memiliki kompetensi, karena untuk menjadi anggota dewan apalagi DPR RI harus mempunya skill, tidak perlu berbagai macam skill tapi paling tidak skill di bidang tertentu yang sesuai dengan minat dan sesuai dengan perannya nanti kalau memang terpilih. Yang Kedua, mereka harus memiliki integritas. “Orang punya kompetensi tapi tidak punya integritas itu justru lebih berbahaya dari orang yang tidak punya kompetensi dan punya integritas, itu berbahaya sekali, karena segala macam barang bisa kejadian disini, dan saya kira memang itu salah satu yang menjadi PR,” ujarnya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki popularitas, kalau berbicara soal popularitas itu modalnya ada dua, pertama modal

LAPORAN UTAMA

BUKA PELUANG MUDA untuk menarik suara rakyat adalah langsung turun kepada kostituen, langsung berinteraksi dengan mereka, dan melakukan komunikasi kemudian memelihara komunikasi tersebut. “itu memang kewajiban dari setiap caleg guna menjaring konstituen.” terangnya. Ia mengatakan, dirinya telah menyusun

caleg Partai Golkar Jerry Sambuaga sosial kemudian modal financial. “Tantangan mengenai kerja-kerja politik baik konteks modal sosial, maupun konteks modal financial memang tinggi sekali, saya yakin Caleg-caleg muda itu lebih berpeluang dibandingkan yang senior-senior, karena berbagai alasan,” katanya. Caleg Muda dari Partai Golkar Jerry Sambuaga mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi pemilihan legislatif berdasarkan syarat suara terbanyak harus disikapi dengan sikap positif, karena akan muncul Caleg accountable yaitu caleg yang dipilih berdasarkan suara terbanyak yang layak menjadi anggota DPR. Menurutnya, kunci sukses

strategi spesifik, diantaranya dengan cara melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat dan juga komunikasi yang interaktif. “Membentuk komunitas, semacam tim yang bergerak diseluruh kecamatan, di seluruh kelurahan, untuk berinteraksi dengan warga, menanyakan apa yang ingin bisa diperjuangkan, karena komunikasi dan bertemu langsung dengan masyarakat cukup efektif dan tidak semua caleg bisa melakukannya,” kata Putra Theo L. Sambuaga ini. Ia menambahkan, kalau dilihat tahun lalu masih memakai sistem nomor urut, caleg nomor urut satu dengan nomor urut sepatu tidak mempunyai kekuatan yang sama

tetapi sekarang kita lihat mau nomor berapapun dan dari latar belakang manapun juga apakah dia anak tokoh masyarakat, apakah anak politisi, atau anak pejabat atau anak tokoh partai itu tidak berpengaruh sama sekali. “Apabila caleg tersebut tidak langsung melaksanakan kunjungan rakyat, tidak melakukan pendekatan, dan tidak turun langsung ke kostituennya maka dia tidak akan dikenal karena menjadi anggota DPR bukanlah karier, melainkan pengabdian” ujar Jerry Sambuaga. Hal senada disampaikan oleh Caleg dari Fraksi PDI-P Dapil kota Bekasi dan Depok, Sukur Nababan, dia mengemukakan keungggulan utama seorang Caleg muda adalah dari sudut pandang integritas, semangat dan kemauan. “Kalau saya melihatnya caleg muda ini bukan hanya dari usia, saya melihatnya ini dari sudut pandang integritas, semangat dan kemauan, banyak yang usianya muda tapi semangat dan kemauan itu sudah tua, banyak yang tua tapi semangat dan kemauannya juga sudah muda semangatnya,” katanya. Dia menambahkan, untuk menjadi anggota dewan, tidak hanya dengan memilki kekuatan nama, figur dan macam-macam, seorang caleg harus paham apa yang akan dilakukan, dan tugas apa yang dimaksudkan, kuat secara pengetahuan, kuat secara emosional, dan kuat secara ekonomi, baru kemudian mengabdi untuk negara. Caleg fraksi PDI P ini juga menambahkan, ada tiga hal yang paling penting didalam pemilihan pertama popularitas, artinya harus dikenal oleh seluruh konsituen, karena tidak mungkin dpilih kalau tidak dikenal apalagi dengan keputusan Mahakamah Konstitusi yang sekarang, kalau dengan sistem pemilu kita dulu dengan pencoblosan partai langsung, biarpun tidak dikenal calegnya


17

LAPORAN UTAMA bisa terpilih. “Sekarang ini kita harus betulbetul dikenal figurnya oleh konstituen kita” paparnya. Dikenal saja tidak cukup, seorang caleg harus disukai oleh konstituennya, sampai titik terakhir diputuskan bahwa caleg

Karena Suara terbanyak, terang Rama, memiliki berapa faktor yang harus di perhatikan, pertama

misi ketika menjadi anggota legislatif, karena berbicara politik akan berbeda dengan kenyataan yang ada. Misalnya keputusan di partai sendiri yang tidak sejalan dengan hati nurani. “Setiap anggota DPR pasti nanti akan mengalami semacam cinta segitiga antara konstituen, partai, dan idealisme dirinya sendiri, karena itu inilah yang harus dikelola,” katanya. Jadi yang bisa diminta pertanggung-jawaban terhadap seorang anggota dewan, kata Rama, adalah bukan keberhasilan tetapi sebuah pernyataan dalam rangka pengawasan. “Karena pada suatu kebijakan akan di claim oleh eksekutif kalau berhasil, tapi sikap dan pernyataan dalam rangka pengawasan hak budget atau apapun tidak mungkin diklaim si/et/ pemerintah,”kata Rama. (si/et/ mp/ma mp/mayy )

Caleg PDI-P Sukur Nababan. foto: Agung S.

tersebutlah yang menjadi wakil dari pada konstituen. Yang kedua acceptibilitas, dan yang ketiga electibilitas. Ia mengatakan, awalnya dirinya tidak tertarik dengan politik namun karena dorongan ingin mengabdi demi negara akhirnya masuklah kedalam PDIP yang memiliki ideology yang sama dengan dengan dirinya. “Seorang caleg harus paham apa yang ingin dilakukan, Tugas DPR itu apa karena banyak Caleg yang belum paham soal itu,” terangnya. Sementara, Anggota DPR Rama Pratama (F-PKS) yang mencalonkan kembali sebagai Caleg menyatakan, sistem Politik baru sangat unpredictible apabila dulu menjadi Caleg lebih mudah, karena kalau berbicara nomor urut biasanya masalah senioritas, atau pengalaman di partai. “kalau membicarakan soal senioritas dan pengalaman di partai pasti caleg muda kalah, tapi sekarang ini untuk mengatakan bahwa peluang senior itu besar juga belum bisa diatas 50 persen,” terangnya

18


popularitas, kedua acceptibilitas, dan yang ketiga electibilitas. “ Jadi yang paling punya peluang adalah, partai yang mempunyai investasi social, apakah dalam pola hubungan, dalam konteks kerjakerja keparataian, mengedukasikan masyarakat, melakukan pelayanan sosial, atau memang calegnya itu sendiri yang mempunyai investasi social,”jelasnya. Menurut pengalaman Rama sebagai anggota DPR selama 5 tahun, seorang anggota harus memiliki satu visi

Rama Pratama, Caleg PKS. foto: Agung S.

SUMBANG SARAN

SUARA TERBANYAK DAN REPRESENTASI PARLEMEN Oleh: Sulastio Direktur Indonesian Parliementary Center

M

ahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 22-24/ PUU-VI/2008 akhirnya mengabulkan gugatan dengan menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan putusan tersebut, itu artinya KPU telah siap menetapkan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Dikabulkannya permohonan sistem suara terbanyak oleh MK patut diberi apresiasi karena telah memberi pencerahan bagi demokrasi kita. Selama ini penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, karena penentuan terpilihnya caleg bukan berdasarkan suara yang didapatnya akan tetapi berdasarkan nomor urut. Caleg ditetapkan menjadi anggota legislatif semata karena kedekatannya dengan partai dan bukan karena kepercayaan konstituennya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ketika berkiprah sebagai anggota legislatif mereka lebih “taat” (loyal) dengan partainya ketimbang dengan konstituennya, apalagi ditambah dengan masih adanya ketentuan recalling oleh partai. Di mana partai masih dapat merecall atau dengan nama lain sering dihaluskan sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW), yaitu : memberhentikan kader yang duduk dilegislatif, yang dalam UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Susduk), karena disebabkan oleh 3 hal yaitu : - meninggal dunia, - berhalangan tetap, - dianggap melanggar AD/ART partai. Oleh karena itu sistem suara terbanyak sangat sesuai dengan semangat demokrasi. Dalam kondisi seperti diuraikan di atas, suara terbanyak sebagai mekanisme penetapan caleg terpilih sebenarnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan representasi para anggota legislatif dan lembaga perwakilan. Untul itu sebaiknya penetapan suara terbanyak ini ditindaklanjuti dengan agenda lain agar dapat mempunyai pengaruh positif

foto: dok.

terhadap peningkatan kualitas para wakil terpilih dan parlemen. Penetapan suara terbanyak akan membuat relasi antara para anggota legislatif dengan konstituennya akan semakin baik. Namun suara terbayak bukanlah tanpa kelemahan. Di sisi lain, dengan sistem pemilu kita yang masih berwakil banyak dalam satu dapil, anggota legislatif akan menemui kesulitan untuk menentukan siapa saja konstituennya. Hal inilah yang menyulitkan membuat mekanisme penggantian anggota legislatif berdasarkan permintaan konstituen. Walaupun begitu, jika konstituen semakin kritis, mekanisme suara terbanyak bisa menjadi momentum bagi konstituen untuk “menagih” janji para wakilnya. toh para wakil rakyat tersebut juga tidak paham siapa saja yang menjadi konstituennya. Sehingga diharapan penetapan suara terbanyak akan meningkatkan fungsi


19

SUMBANG SARAN “representasi” para “wakil rakyat”. Guna mewujudkan hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran partai politik (parpol), karena berdasarkan konsitusi peserta pemilu DPR dan DPRD adalah parpol. Jadi, layak dan berkualitasnya calon legislatif (caleg) adalah parpol yang mempunyai peran karena parpol yang mengajukannya ke KPU. Oleh karena itu parpol mempunyai peran strategis untuk meyeleksi dan menyiapkan sejumlah kader terbaiknya untuk dimasukkan dalam daftar, sehingga pemilih dapat memilih yang terbaik dari yang baik dan bukan sebaliknya. Untuk kepentingan itulah partai mendapatkan legitimasi memperoleh dana dari Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol. Bila parpol dan para politisi tidak berubah, maka hampir tidak ada kontribusi yang signifikan dari mekanisme penetapan suara terbanyak, kecuali hanya sekadar perbaikan prosedur demokrasi semata. Padahal, kita perlukan saat ini adalah para wakil, parpol, dan parlemen yang lebih bertanggung jawab serta bekerja untuk kepentingan konstituennya. Selain beberapa hal yang telah diuraikan di atas masih terdapat beberapa faktor lain agar pilihan rakyat atas dasar suara terbanyak berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas para wakil dan parlemen :

20


Kesatu, informasi yang dimiliki para pemilih tentang caleg terutama terkait dengan kapasitas dan latar belakangnya, sehingga pemilih tidak akan salah memilih wakilnya. Dengan demikian, kekhawatiran membeli kucing dalam karung tidak akan terjadi. Kedua, kualitas calon anggota legislatif (caleg) dan tingkat pemahaman mereka tentang mekanisme kerja di lembaga legislatif. Ketiga , kualitas parpol terutama sistem dan mekanisme penyiapan kader agar siap duduk di lembaga legislatif. Tentu saja penetapan suara terbanyak ini harus ditindaklanjuti dengan penyempurnaan sistem pemilu menuju kepada sistem yang dapat menguatkan fungsi representasi dan mengefektifkan relasi dan akuntabilitas anggota legislatif dengan konstituennya. Sumber : 1. Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen, Prof. Dr. Syamsudin Haris, Opini dimuat di Kompas : Senin, 5 Januari 2009. 2. MK Putuskan Penetapan Caleg dengan Suara Terbanyak, Detik News, Selasa 23 Desember 2008. 3. Amar putusan No. 22-24/PUU-VI/2008, www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan sidang

PENGAWASAN

PEMERINTAH GAGAP TURUNKAN HARGA BBM Kenaikan harga bahan bakar minyak selalu menuai kecaman dari masyarakat. Kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kenaikan harga-harga lainnya seperti tarif angkutan dan kebutuhan pokok. Hal inilah dampak yang harus dirasakan masyarakat.

P

emerintahan SBY-JK dalam kurun waktu kurang dari dua bulan telah menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali. Penurunan BBM jenis premium menjadi Rp 4.500,- per liter diharapkan akan meringankan beban masyarakat ditengah krisis global. Kenaikan harga BBM yang selalu diikuti kenaikan harga-harga lainnya ternyata bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah saat menurunkan BBM. Meskipun harga BBM telah turun sebanyak tiga kali, harga-harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum sulit untuk diturunkan. Hal ini dirasakan masyarakat masih memberatkan. Masyarakat menilai pemerintah “tidak punya daya tekan” terhadap penurunan harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai menekankan supaya tarif angkutan umum dapat turun segera. Belum turunnya harga kebutuhan pokok dan sulitnya organda menurunkan tarif angkutan umum dinilai Anggota Komisi VI Muhammad Tonas (F-BPD) merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Kedua hal itu dirasakan terus membebani masyarakat dan mengancam peningkatan kesejahteraan. “Pemerintah tidak mempunyai visi untuk mensejahterakan rakyat. Pertama, harusnya ketika harga BBM naik di pasar internasional, pemerintah sudah men-design bagaimana kalau

harganya BBM itu tingkatnya sampai sekian barrel per dollar, pemerintah punya skenarionya apa. Ketika harga itu turun sampai berapa persen pemerintah mempunyai suatu skenario bagaimana,” kata Tonas. Skenario akibat penurunan harga BBM yang diharapkan memberi dampak pada penurunan harga-harga lain yang menggunakan BBM sebagai salah satu komponen produksi ternyata kurang

dirasakan masyarakat. Pemerintah seakan kurang cekatan mengantisipasi “penolakan” turunnya harga kebutuhan lain. “Kesan yang ada sekarang itu adalah pemerintah itu gagap. Gagap menjelaskan kepada masyarakat, gagap menurunkan harga BBM, jadi tidak mempunyai suatu bagaimana membangun kekuatan ekonomi rakyat, tidak punya visi itu,” ujarnya. Penurunan harga BBM semestinya memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat “keuntungan”. Namun ditengah penurunan harga BBM, justru masyarakat dihadapi pada kenyataan bahwa harga kebutuhan pokok masih tinggi dan tarif angkutan umum yang juga tinggi. “Ini ‘kan persoalan pilihan. Memilih peluang-peluang mana yang bisa menguntungkan masyarakat, bukan peluang-

Anggota Komisi VI Muhammad Tonas (F-BPD) . foto: Iwan Armanias


21

PENGAWASAN peluang mana yang menguntungkan negara,” tegas Tonas. Turunnya harga BBM yang tidak diikuti dengan penurunan harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum, menurut Tonas masih merugikan masyarakat. “Ini yang menurut saya pemerintah salah pilih yaitu bagaimana peluang-peluang itu menjadikan keuntungan negara bukan menjadikan keuntungan rakyat,” katanya. Pemer in tah Tidak Jujur emerin intah Penurunan harga BBM sebanyak tiga kali dalam kurun waktu tidak sampai dua bulan disambut baik oleh masyarakat. Namun demikian, Anggota Komisi VI DPR Muhammad Tonas menilai penurunan harga BBM dengan mencicil masih memberi keuntungan bagi pemerintah. “Pemerintah menuntut rakyat mau berkorban untuk negara, tapi ketika harga BBM turun, pemerintah mencicil penurunan harga BBM. Padahal sesuai dengan ketentuan, rumusnya harusnya ‘kan ketika harga BBM itu turun tingkat nasional atau ketika harga ekonomis sudah mencukupi pemerintah tidak perlu mengambil keuntungan dari itu,” katanya. Lebih jauh, menurutnya, meskipun harga BBM telah diturunkan hingga tiga kali, pemerintah masih tetap diuntungkan. “Jadi kesannya saya sekarang ini penurunan harga BBM itu pemerintah diuntungkan dari dua sisi. Pertama, menikmati hasil keuntungan dari margin dari harga ekonomisnya. Kedua, pemerintah tidak memberikan subsidi kepada rakyat,” jelas Tonas. Penurunan harga BBM ditengah situasi menghadapi pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan pada akhir tahun akan diadakan pemilu presiden, dinilai merupakan upaya pemerintah untuk mendapat simpati masyarakat. Setelah menaikan harga BBM dan menuai banyak kecaman, kemudian pemerintah menurunkannya tiga kali dalam waktu yang relatif singkat. “Saya melihat kesannya penurunan harga BBM itu sengaja dipolitisi oleh rezim SBY-JK,” tegas Tonas. Menurutnya, pemerintah tidak

22


mempunyai kemauan politik. Pemerintah masih memikirkan keuntungan bagi negara bukan keuntungan bagi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. “Ini ‘kan persoalan kemauan politik yang tidak ada, karena pemerintah menganggap keuntungan negara bukan keuntungan buat rakyat. Itu suatu hal yang bertolak belakang,” ujarnya. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Tonas menilai penurunan harga BBM yang dicicil sampai tiga kali di saat menjelang pemilu legislatif rawan dengan kepentingan politik. Penurunan harga BBM kemungkinan masih dapat dilakukan hingga menjelang pemilu presiden. “Ya, saya lihat itu, pemerintah akan melakukan itu. Jadi dicicil-dicicil nanti bulan depan, bulan ini, mungkin akhir bulan ini akan turun sampai menjelang Pemilu Presiden akan ada penurunanpenurunan. Artinya permintaan mengambil keuntungan dari itu. Dan juga sebagai alat politik,” katanya. Lebih jauh, Tonas mendesak pemerintah untuk terbuka terkait dengan harga BBM. Menurutnya, harga BBM sekarang masih termasuk tinggi. Penurunan harga BBM akan memberi dampak kepada turunnya harga kebutuhan lainnya. “Solusinya ‘kan sederhana. Pertama, harga BBM itu pemerintah harus terbuka, berapa harga BBM sesungguhnya ‘kan tidak sampai Rp 3000,-. Jelaskan kepada masyarakat kemudian ada kelebihan subsidi yang lalu harus juga diberikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan,” ujarnya. Daya beli masyarakat setelah turunnya harga BBM yang tidak diikuti dengan turunnya harga kebutuhan pokok dan angkutan umum masih belum stabil. Tonas menilai pemerintah tidak mau melihat kondisi riil kemampuan masyarakat. “Terkait dengan harga yang ekonomisnya maka pemerintah perlu melihat kondisi riil masyarakat, kemampuan riil masyarakat membeli minyak itu berapa. Pemerintah tidak pernah melakukan ini selama merdeka,

tidak pernah melihat kemampuan masyarakat,” katanya seraya menambahkan jangan hanya melihat di Pulau Jawa terutama Jakarta. Harga ekonomis BBM menurut Tonas sekitar Rp 2.500,- per liter. “Saya banyak lihat di internet harga ekonomis kita sebenarnya Rp 2.500,-. Karena apa? Karena harga minyak kita itu beda dengan negara-negara yang lain. Karena pertama biaya produksinya lebih rendah,” jelasnya. Pemerintah “Melawan” Konstitusi Turunnya harga minyak dunia yang diikuti dengan penurunan harga BBM di Indonesia merupakan yang pertama kali terjadi. Tonas menilai penurunan harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia akan berbahaya bagi masyarakat. “Saya tidak setuju kalau harga BBM itu mengikuti pasar. Sekali kita melakukan ini kalau terjadi harga naik rakyat lagi yang dirugikan,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa persoalan BBM merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Menurutnya BBM merupakan salah satu sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Menurut saya harga BBM itu adalah kewajiban pemerintah mensubsidi karena ini menyangkut hidup orang banyak. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang menyangkut hidup orang banyak itu kita serahkan kepada mekanisme pasar, itu melawan UUD 1945,” katanya. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Tonas menegaskan bahwa pemerintah saat ini sudah tidak lagi mengikuti konstitusi. Dengan mengikuti mekanisme pasar minyak dunia, dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat di masa datang bila sewaktu-waktu harga minyak dunia kembali naik. “Pemerintah sudah tidak berpatokan lagi kepada konstitusi. Kalau pemerintah melakukan harga seperti sekarang di luar harga ke ekonomisannya, kemudian mengambil keuntungan dari itu dan tidak mensubsidi rakyat, saya pikir

PENGAWASAN pemerintah sudah di luar jalur konstitusi,” tegas Tonas. Terkait dengan turunnya harga minyak dunia dan penurunan harga BBM, Tonas melihat belum waktunya melakukan perubahan APBN. Ia menilai tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah untuk segera melakukan perubahan. “Saya tidak melihat ada suatu perubahan APBNP dalam waktu dekat, tidak ada argumentatif yang kuat oleh pemerintah untuk merubah,” katanya. Namun demikian, menurutnya dengan adanya penurunan harga BBM, kemungkinan akan ada perubahan asumsi. “Kalau bicara perubahan asumsi mungkin ya, perubahan asumsi APBN misalnya pertumbuhan tidak akan mencapai sekian 6%, kemudian inflasi sekian, itu mungkin saja. Tapi APBN Perubahan menurut saya belum, karena pemerintah belum dilihat kinerjanya di dalam APBN 2009 ini,” jelasnya. Bukan P emer in tah Prrestasi P Pemer emerin intah Penurunan harga BBM sebanyak tiga kali dalam waktu yang terbilang singkat dinilai Tonas bukan merupakan prestasi pemerintah. Menurut Tonas penurunan itu berjalan dengan apa adanya. “Tidak ada prestasi. Apa sih yang dilakukan pemerintah terhadap BBM ini, ‘kan jalan apa adanya. Pemerintah berjalan apa adanya. Tidak mempunyai program,” katanya. Tonas menegaskan tidak ada hal yang dilakukan pemerintah secara signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Menurutnya saat ini penduduk miskin dan pengangguran masih tinggi. “Yang ada ‘kan sekarang pemerintah menjalankan apa yang sudah ada saja. Apa sih untuk pemerintah suatu hal yang signifikan yang dibangun oleh negara lima tahun terakhir ini. Saya tidak lihat, penduduk miskin masih 35 juta orang, tingkat pengangguran masih diatas 12 juta orang,” ujarnya. Tekan P enur unan H ar ga Penur enurunan Har arga Sulitnya penurunan harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum membuat daya beli masyarakat belum stabil. Menurut Tonas, bukan hal

yang susah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum. Semua tergantung kepada pemerintah. “Ini ‘kan persoalan gampang untuk menurunkan harga ditingkat transportasi, menurunkan harga ditingkat industri. ‘kan tinggal bicara. Semua industri apapun di republik ini, semua transportasi apapun semuanya bergantung kepada negara, tidak ada industri yang tidak bergantung dengan negara,” katanya. Ia menjelaskan bahwa sektor yang sangat berperan penting bagi masyarakat seperti industri dan transportasi seluruhnya bergantung kepada pemerintah. Tonas mencontohkan, ketika harga BBM naik selalu diiringi dengan kenaikan tarif angkutan umum dan harga-harga kebutuhan masyarakat. Ia menilai hal itu seakan ada satu link dengan kekuasaan. Namun hal itu kemudian bertolak belakang saat pemerintah menurunkan harga BBM. “Kan persoalan tinggal kemauan pemerintah untuk meminta itu (penurunan harga), bisa melalui menteri bagaimana industri ini harus turun harganya, bagaimana biaya transportasi. Karena semua bergantung kepada pemerintah,” jelasnya. Tonas menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang bertolak belakang dan naif. “Jadi saya pikir dengan kata lain pemerintah telah gagal menjelaskan tentang ekonomi kerakyatan masyarakat,” tegasnya. Lebih jauh, sebagai Anggota Komisi VI DPR yang membidangi industri dan perdagangan, Tonas menjelaskan bahwa ia pernah meminta supaya pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum seiring dengan kebijakan menurunkan harga BBM. Ia menilai, selain menyambut baik turunnya harga BBM, masyarakat juga sangat mendambakan turunnya harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan. “Ketika harga BBM turun pemerintah perlu segera menurunkan biaya transportasi, saya sudah minta itu,” katanya. Tonas menekankan bila pemerintah

mampu menurunkan biaya transportasi maka hal itu akan memberi dampak pada penurunan harga kebutuhan. “Inilah karena memang pemerintah itu tidak ada kemauan. Persoalan harga sembako turun ini ‘kan persoalan pilihan-pilihan saja. Kalau seandainya biaya transportasi turun otomatis segala industri yang terkait dengan biaya transportasi itu juga akan turun. Itu otomatis dia akan seperti bola salju, dia akan merembes kemana-mana,” ujarnya. Menurutnya, penurunan harga BBM seharusnya memberi keuntungan bagi masyarakat. Harga-harga lain yang masih stagnan membuat masyarakat masih harus menanggung beban meskipun harga BBM sudah turun. “BBM turun tetapi yang lain stagnan, tetapi ketika BBM naik harga semuanya naik kayanya jalurnya begitu. Ketika ini turun kayanya jalurnya beda. Bagi saya memahami ini pemerintah mengeruk keuntungan dari itu. Yang harusnya ‘kan kembali bahwasanya dari penurunan harga itu masyarakat diuntungkan, tetapi ini ‘kan tidak. Rakyat tidak diuntungkan tetapi rakyat dipaksakan lagi berkorban untuk negara,” jelas Tonas. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Tonas mendesak pemerintah untuk segera memanggil pihak-pihak terkait khususnya yang bergerak di sektor industri untuk segera menurunkan harga. Hal itu menurut Tonas harus segera dilakukan mengingat pemerintah telah tiga kali menurunkan harga BBM. “Belum pernah kita melihat pemerintah secara serius memanggil semua industri terkait itu untuk menurunkan harga. Ini ‘kan belum pernah dari Presiden maupun Wakil Presiden. Tidak ada. Ketika harga naik semua dipanggil, Organdanya dipanggil, industri-industri besar supaya usulan dari perusahaan-perusahaan atau apapun untuk menaikan itu ditampung oleh pemerintah. Tapi ketika ini turun tidak ada upaya dari pemerintah, kecuali cuma statement-statemen,” katanya. iwan/ba yu (iwan/ba iwan/bayu yu)


23

PENGAWASAN PENGUSAHA ANGKUTAN DUKUNG PEMERINTAH

TURUNKAN HARGA BBM DAN TARIF ANGKUTAN UMUM Kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) tiga kali dalam kurun waktu yang terbilang singkat mendapat respon positif dari seluruh lapisan masyarakat. Penurunan harga BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp. 4.500,- diharapkan memberi dampak positif berupa penurunan harga bahan pokok dan tarif angkutan umum.

N

amun demikian, dalam kenyataan di lapangan, harga bahan pokok masih tetap tinggi meskipun BBM sudah turun. Satu hal lain yang masih memberatkan masyarakat adalah belum turunnya tarif angkutan umum. Ini menjadi ganjalan bagi sebagian besar masyarakat pengguna transportasi umum. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Ketua Umum Koperasi Induk Koperasi Jasa Angkutan Aip Syarifuddin menjelaskan bahwa struktur penetapan tarif angkutan umum ditetapkan banyak komponen. Salah satunya adalah harga BBM. Menurutnya, BBM mempunyai peranan 10% didalam penentuan tarif. Ia menegaskan sebagai pengusaha angkutan, meskipun BBM

24


hanya mempengaruhi sepuluh persen, jajarannya tetap mendukung kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM dan tarif angkutan umum. “Sebetulnya kami para pengusaha angkutan sangat berkeinginan menurunkan tarif untuk membantu masyarakat

Ketua Umum Induk Koperasi Jasa Angkutan Aip Syarifuddin . foto: Eka Hindra

dan kami mendukung program pemerintah dalam penurunan BBM ini,” kata Aip. Meskipun mendukung penurun-

PENGAWASAN an tarif, ia meminta supaya pemerintah juga memperhatikan kelangsungan usaha pengusaha angkutan umum. Aip menjelaskan bahwa masalah pungutan liar (pungli) dan harga suku cadang masih menjadi persoalan. Harga kendaraan yang berangsur naik juga menjadi persoalan bagi pengusaha angkutan umum. “Jadi itu yang tidak bisa terkendali. Maka kami sekarang ini lagi mencoba mensiasati, bagaimana cara supaya bisa menurunkan tarif yang juga tidak memberatkan pengusaha dan meringankan masyarakat,” ujar Aip. Lebih jauh, Aip menjelaskan bahwa saat ini pengusaha angkutan umum terus berupaya mensiasati segala sesuatu yang mempunyai peranan terhadap beroperasinya armada. Salah satunya adalah penggunaan ban. Menurutnya, untuk meminimalisir biaya operasional, pengusaha angkutan menggunakan ban bekas atau vulkanisir dan suku cadang imitasi. Aip menilai meskipun dalam opersionalnya harus mensiasati suku cadang dan ban, pengusaha angkutan tetap mendukung kebijakan pemerintah menurunkan BBM dan tarif angkutan umum. “Jadi intinya para pengusaha angkutan yang tergabung di dalam Organda, mendukung program pemerintah ini, prinsipnya mendukung dan berterima kasih dengan penurunan BBM. Tapi tolong juga unsurunsur yang lainnya itu. Kami itu ‘kan swasta, kami ini ingin berusaha mencari untung, kalau kami berusaha tidak

untung bagaimana anak isteri dan keluarga kami,” jelasnya. Aip menegaskan bahwa pengusaha angkutan umum mempunayi niat guna menurunkan tarif. “Kami berniat ingin membantu pemerintah dan berterima kasih kepada pemerintah, dan kami juga ingin meringankan beban masyarakat dengan tarif turun. Tapi please disamping BBM kami juga minta bantuan pemerintah berikan free filit di dalam masalah kredit angkutan umum dengan bunga yang murah 12% per tahun,” katanya. Ia juga meminta pemerintah tidak menyamakan pajak kendaraan pribadi dengan angkutan umum. Menurutnya hal itu sangat wajar, mengingat kendaraan yang digunakan diperuntukan bagi angkutan umum. “Kendalikan harga-harga spare part, accu dan ban,” katanya. BBM Tidak Ter lalu B er pengar uh erlalu Ber erp engaruh Pemerintah menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali dalam waktu yang relatif singkat. Ini disambut positif seluruh lapisan masyarakat. Namun, pengusaha angkutan umum terkesan masih enggan menurunkan tarif. Hal tersebut masih menjadi masalah ditengah masyarakat pengguna angkutan umum. Menurut penilaian Aip Syarifuddin, komponen BBM tidak terlalu besar mempengaruhi penentuan tarif angkutan umum. Ia menilai, unsur BBM hanya mempengaruhi sepuluh persen dari penentuan tarif. “BBM itu di dalam struktur tarif hanya lebih kurang 10%. Jadi kalau ada naiknya itu kurang atau lebih jadi tidak terlalu berpengaruh, asal spare part, ban, harga kendaraan, bunga kredit, izin, terus pungli dan lain itu juga bisa hilang,” katanya. Komponen berupa suku cadang menjadi yang terbesar dalam penentuan tarif angkutan umum. Harga ban dan lainnya seperti accu merupakan salah satu komponen terbesar dalam menentukan tarif. Menurut Aip, supaya ban yang dijual dapat terjangkau konsumen, ada salah

satu produsen yang membuat ban khusus angkutan umum. “Kualitasnya diturunkan sehingga sama saja karena tidak terlalu tahan lama,” katanya. Hal itulah yang menurutnya tidak banyak diketahui masyarakat pada umumnya. Ia berharap, pihak pengusaha angkutan dan pemerintah dapat mencari solusi penentuan tarif angkutan umum. “Lebih baik duduk bersama-sama misalnya dengan Departemen Perhubungan, dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM dan lain sebagainya untuk mencari solusinya.. Karena kami ini pengusaha dan juga bergabung di koperasi. BBM itu merupakan hanya salah satu faktor daripada struktur tarif,” ujar Aip. Aip membantah bila pengusaha angkutan umum yang belum juga bersedia menurunkan tarif karena berusaha mencari keuntungan yang sebesarnya dari penurunan harga BBM. Menurutnya, sebagai pengusaha, tetap mencari keuntungan guna tetap dapat melangsungkan operasional kendaraan namun tidak dengan mencari keuntungan yang besar. Namun demikian kewajiban dalam menyelesaikan kredit kendaraan juga menjadi beban yang harus diselesaikan. “Pemilik tidak mencari untung banyak,” tegasnya. Pengemudi-P engusaha S atu H ati engemudi-Pengusaha Sa Ha Keinginan pengusaha angkutan umum sama dengan keinginan pengemudi terkait dengan telah turunnya harga BBM. Pengemudi yang menjadi ujung tombak angkutan umum menjadi pihak yang paling merasakan susahnya dilapangan. “Kasihanlah pengemudi, dia harus bertengkar dengan masyarakat (penumpang), karena penumpang ingin tarif turun, pengemudi sebetulnya juga ingin menurunkan tarif. Tapi beban daripada pengemudi, setoran kepada pemilik kendaraan itu juga tetap, hanya berkurangnya itu sekarang ini yang menerima pendapatan lebih,” jelas Aip seraya menambahkan suara pengemudi sama dengan apa yang menjadi aspirasinya.


25

PENGAWASAN Ia menjelaskan kalau dulu misalnya setoran mikrolet Rp 150 ribu. Pengemudi menyetor Rp 150 ribu kepada pemilik. Namun demikian, pengemudi berkewajiban membeli bensin 30 atau 40 liter. “Kalau dulu 30 liter Rp 150 ribu kalau perliternya Rp 5 ribu. Kalau perliter Rp 5500,- jadi Rp 165 ribu. Sekarang dengan Rp 4500/liter berarti menjadi Rp 135 ribu. Kelebihan ini yang dinikmati oleh pengemudi. Setoran kami tidak naikan, itu toleransi daripada pengusaha bahwa berapa setoran yang dulu dengan sekarang BBM turun kita tidak naikan,” jelas Aip. Lindungi Dan Ban tu A ngk utan antu Angk ngkutan Umum Penurunan harga BBM yang diikuti turunnya tarif angkutan umum disambut baik seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, pengusaha angkutan umum terus mendesak pemerintah tetap memperhatikan kelangsungan usaha mereka. Harga suku cadang yang masih tinggi dan pungutan liar yang tetap terjadi dijalan, masih menjadi “ganjalan” pengusaha dalam menjalankan usahanya. “Keputusan gubernur menurunkan Rp 500,- dan lain sebagainya, kami bersedia melaksanakan itu, tapi please bantu juga supaya pungli jangan terjadi lagi atau paling tidak dikurangilah, pak ogah yang ada diputaran jalan, jual koran paksa, jual tissue paksa dan lain-lain, itu ‘kan biaya-biaya yang menjadi beban awak kendaraan angkutan umum,” ujar Aip. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Ketua Umum Induk Koperasi Jasa Angkutan yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Organda Aip Syarifuddin meminta pemerintah mendesak produsen suku

26


cadang dan produsen kendaraan untuk menurunkan harga. Ia menegaskan bahwa penurunan harga tersebut akan sangat dirasakan manfaatnya bagi pengusaha angkutan umum. “Sekarang yang perlu dibantu lagi oleh pemerintah kepada kami para pengusaha angkutan, tolong masalah kredit angkutan umum, selama ini dari dulu sampai sekarang kami selalu dan selalu terkena atau kreditnya itu kredit dealer yang bunganya antara 2 sampai 3% perbulan, tinggi sekali,” tegasnya. Aip mengusulkan supaya pemerintah membedakan pajak yang

dikenakan kepada angkutan umum. “Pajak kendaraan bermotor baik untuk pajak kendaraan pribadi ataupun kendaraan angkutan umum pada umumnya tidak dibedakan, PPN terus kena PPNBM dan lain sebagainya. Pada umumnya angkutan umum ini tidak mendapatkan semacam free filit di dalam investasinya,” jelasnya. Lebih jauh, Aip berharap pemerintah dapat memberi subsidi kepada pengusaha angkutan umum. Namun demikian, menurutnya subsidi yang diberikan sebaiknya tidak berupa uang, namun berupa kemudahan. “Kami ini ingin minta subsidi dari pemerintah tapi tidak dalam bentuk uang, misalnya harga kendaraan Rp 100 juta sudahlah jangan dikenakan pajak lagi dan lain-lain sehingga nilai

investasi kami rendah,” jelasnya seraya menambahkan bila bunga kredit 2% atau 2,5% dinilainya masih terlalu besar. Kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pengusaha angkutan umum dalam menjalankan usahanya melingkupi banyak hal. Mulai dari kepemilikan angkutan hingga operasional di jalan. “Jadi saya melihat bahwa ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kredit, perpajakan, perizinan yang mudah-murah-jelastidak berbelit-belit, menghilangkan pungli. Jadi itu yang kami minta, tidak dalam bentuk uang,” kata Aip. Untuk dapat mewujudkan keinginan dari pengusaha angkutan umum, Ketua Umum Induk Koperasi Jasa Angkutan akan berusaha berunding dengan pemerintah guna mencari jalan keluar. Aip berharap ada bank khusus yang menangani transportasi di Indonesia. “Biarlah kami yang mencoba berunding dengan pemerintah, mari duduk bersama untuk bagaimana mencarikan jalan, misalnya kalau pengusaha ini ingin berupaya dibidang perumahan ada banknya khusus BTN. Kalau misalnya pengusaha ini ingin bergerak dibidang ekspor-impor ada Bank Ekspor-Impor, jadi ada semacam bank khusus untuk transportasi sehingga akan mudah.kredit,” katanya. Lebih jauh, Aip meminta pemerintah untuk memberi kemudahan bagi pengusaha angkutan dalam mendapat izin trayek. “Masalah perizinan angkutan umum itu dimudahkan, dimurahkan dan ba yu/iwan /eka diperjelas,” ujarnya. (ba bayu/iwan yu/iwan/eka /eka)

PENGAWASAN

Permasalahan Haji Bertumpuk, DPR Ajukan Hak Angket

Jamaah haji Indonesia terlantar akibat sulitnya transportasi. foto: Suratna

Menunaikan ibadah haji bagi umat Islam merupakan kewajiban setiap umat yang mampu dan hak warga negara. Oleh karena itu Pemerintah wajib menyelenggarakan ibadah haji demi terpenuhinya hak warga negara dalam menjalankan ibadah.

P

enyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan ibadah yang membutuhkan kesiapan dan pengorganisasian yang baik dari pemerintah pusat di Jakarta maupun perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya semakin kompleks, karena banyaknya keterlibatan pihakpihak lain, maka selain aspek manajemen sistem penyelenggaraan ibadah haji juga harus mendapat perhatian adalah benyaknya jemaah haji Indonesia yang berjumlah

210.000 jemaah haji. Pemerintah sebagai penanggungjawab utama dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, tentunya harus cermat dan senantiasa memperhatikan kualitas pelayanan yang optimal bagi para jemaah haji. Banyaknya keluhan atau rasa kecewa atas kualitas pelayanan haji tahun 2008 terutama dalam hal pemondokan di kota Makkah, mendorong sebagian Anggota DPR RI dari berbagai Fraksi mengajukan Hak Angket atas penyelenggaraan

ibadah haji tahun 1429 H/2008 M. Salah satu pengusul Hak Angket Haji tersebut Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah seperti kondisi kualitas pelayanan bahkan sampai terjadi kasus jemaah kelaparan (kasus katering Armina) pada musim haji 1429 H/2007 M, penerbangan, pemondokan dan transportasi lokal masih kurang memuaskan. Banyaknya persoalan dalam memberikan pelayanan bagi jemaah haji selama ini menurut Azwar Anas juga belum diikuti penyelesaian dan PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70

27

PENGAWASAN perbaikan secara komprehensif oleh pemerintah selaku penyelenggara ibadah haji. Azwar Anas menambahkan, karena jauhnya pemondokan dan tidak didukung oleh sarana transportasi yang memadai, bahkan seringkali bus jemputan tidak ada, menyebabkan para jemaah selama dua minggu hanya sekali atau dua kali saja ke Masjidil Haram. Disamping itu para jemaah harus mengeluarkan tambahan uang untuk pergi ke Masjidil Haram yang berkisar 20 SR per hari. Di samping itu, jauhnya letak pemondokan jemaah juga diikuti pembagian jemaah haji dalam satu Kelompok Terbang (kloter) dipecahpecah dan menempati pemondokan yang terpisah-pisah, sehingga jemaah bergabung dengan kloter lain. Selain permasalahan jarak pemondokan, masalah kualitas pemondokan haji di Makkah juga masih menghadapi persoalan rutin dan klasikal, seperti a d a n y a pemadatan jemaah yang seharusnya kamar tidur ditempati enam jemaah, namun dalam kenyataannya ditempati oleh

Abdullah Azwar Anas. foto: Eka Hindra

28


sekitar 9-11 jemaah. Pemondokan juga ada yang belum siap huni sehingga para jemaah harus tidur di lorong-lorong gedung, aliran air yang sering sekali macet, tidak adanya pendingin ruangan dalam kamar, serta jumlah kamar mandi yang tidak seimbang jumlahnya dengan jumlah jemaah. Selain itu masih ada sejumlah pemondokan yang kualitasnya di bawah standar tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan jemaah yang banyak menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Kon tr ibusi b eb er apa ontr tribusi beb eber erapa departtemen depar Lebih lanjut Ia menjelaskan, para pengusul menyadari bahwa carut marutnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 bukan diakibatkan oleh kelalaian satu instansi departemen semata, tetapi merupakan kontribusi beberapa departemen yang ruang lingkupnya terkait d e n g a n pelaksanaan ibadah haji. A d a beberapa hal menurut Azwar Anas yang tidak dilakukan pemerintah

terkait dengan kebijakan penyelenggaraan haji dalam beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2008 yaitu, pemerintah dinilai tidak melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi jemaah dalam menjalankan ibadah haji, khususnya masalah pemondokan dan pelayanan transportasi. “Peta permasalahan, rute, kesiapan petugas, disiapkan secara asal-asalan,” jelas Azwar Anas. Azwar Anas juga menilai Pemerintah tidak menyusun secara detail contigency plan yang terukur dan didasarkan pada pemetaan permasalahan dan berbagai kejadian menonjol yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji, khususnya masalah pemondokan dan transportasi bagi para jemaah haji. Setelah memperhatikan faktafakta dan kinerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, beberapa Anggota DPR menurut Azwar Anas, bersepakat untuk menggunakan Hak Angket dengan tujuan menyelidiki berbagai penyimpangan dan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya tahun 2008 M, sehingga dapat diketahui akar masalah dan berbagai indikasi kesalahan dalam merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kebijakan. Azwar Anas mengungkapkan, sebagai dasar pertimbangan penggunaan hak angket atas pelaksanaan ibadah haji tahun 2008 adalah pemerintah lalai dalam menjalankan kewajiban pelayanan akomodasi bagi jemaah haji di kota Makkah, karena t e k n i s pelaksanaan tidak sesuai dengan

PENGAWASAN kesepakatan, yaitu melanggar UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terutama pasal (6) yang menyebutkan ; Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh para jemaah haji. Yang kedua adalah pelayanan yang tidak adil dan proporsional dan akuntabel yang menurut Azwar Anas melanggar UU No.13 Tahun 2008 pasal (2) yang menyebutkan, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabel dengan prinsip nirlaba. Kemudian lanjutnya, rendahnya kualitas pengorganisasian dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tidak adanya koordinasi dan kerjasama serta mekanisme kerja yang dapat menghasilkan pelaksanaan ibadah haji yang aman, nyaman,dan lancar. “Dengan mempertimbangkan hal-hal

Jamaah mengeluhkan pemondokan haji yang jauh dan minimnya fasilitas. foto: Suratna

haji,” tegasnya. Untuk itu, Azwar Anas berharap agar dalam pelaksanaan ibadah haji yang akan datang, pemerintah dapat menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dapat mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji. Selain itu Ia juga berharap agar pemerintah dapat memperbaiki manajemen pelaksanaan ibadah haji.

Sulit dan jauhnya ke Masjidil Haram menyebabkan jamaah haji sholat wajib di masjid sekitar pemondokan. foto: Suratna

tersebut, terutama mempertimbangkan aspirasi dan kondisi masyarakat luas, maka sebagai pertanggungjawaban publik dan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, DPR RI mengajukan usul hak angket atas pelaksanaan penyelenggaraan ibadah

“Untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depan, pemerintah perlu mempersiapkan segala sarana dan prasarana serta memperbaiki manajemennya pelaksanaan ibadah haji,” katanya.

Setuju H ak A ngk et Hak Angk ngket Pada Sidang Paripurna DPR yang berlangsung pada Selasa (17/2) dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, seluruh Fraksi di DPR sepakat untuk mengajukan Hak Angket Pelasanaan Ibadah Haji. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan kepada hasil loby seluruh fraksi ketika pada tanggapan masingmasing fraksi, ada tiga fraksi yang menolak mengajukan Hak Angket Haji. Fraksi yang mendukung pengajuan hak angket Haji adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi BPD, dan Fraksi PBR. Sedangkan Fraksi yang menolak pengajuan hak angket haji adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDS, dan Fraksi PPP. Muhaimin menjelaskan, pengajuan Hak Angket Pelaksanaan Ibadah Haji kepada Pemerintah dimaksudkan untuk perbaikan dan evaluasi pelaksanaan ibadah haji di masa-masa yang akan datang dan bukan sebagai upaya pemakzulan ( impeachment ) terhadap pemerintah. “Pengajuan Hak Angket ini bukan sebagai upaya impeachment terhadap pemerintah, melainkan untuk perbaikan dalam pelaksanaan ibadah haji di masa datang,” ujar ol,r at Muhaimin.(ol,r ol,rat at)


29

ANGGARAN

REVISI APBN 2009 DIJADWALKAN SELESAI AKHIR PEBRUARI Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Harry Azhar Aziz menyatakan, pembahasan Perubahan APBN 2009 dijadwalkan bisa selesai pada akhir bulan Pebruari ini. Setelah Senin lalu (9/2) Komisi XI mengadakan Rapat dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya masuk agenda Panitia Anggaran untuk membicarakan agenda Perubahan APBN.

K

arena Panitia Anggaran yang diberi mandat, kira-kira akhir bulan Pebruari selesai,” tandas Harry dalam perbincangan dengan Parlementaria. APBN 2009 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Oktober 2008. Dalam APBN ini pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 1.037 triliun, dimana dari anggaran pembiayaan itu hanya mampu ditutupi dengan penerimaan sebesar Rp 985,7 triliun, sehingga mengalami deficit Rp 51,3 triliun. Dalam perkembangannya target dan asumsi APBN mengalami perubahan sehubungan dampak krisis ekonomi global. Melihat kondisi ini, Pimpinan Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan, tidak semua angka di APBN diubah, sebagiannya tetap saja jalan. “ Dengan demikian, proses penciptaan lapangan kerja dan proses pergerakan ekonomi tidak terhambat. APBN 2009 sudah disahkan, hanya Pemerintah ingin mengubah saja beberapa variable atau beberapa poin dalam rangka mengatasi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Menurut politisi Partai Golkar ini, besaran Perubahan APBN yang dapat menekan PHK dan menciptakan lapangan kerja yang menjadi perhatian Pemerintah. PHK itu terjadi karena operasi perusahaan. “ Menurut saya perusahaan besar yang

30


Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Harry Azhar Aziz mempekerjakan lapangan kerja yang besar itu harus mendapat perhatian Pemerintah lebih serius, seperti perusahan sepatu, rokok, tekstil yang banyak menyerap tenaga kerja,” katanya. Lebih lanjut dikatakan, defisit APBN 2009 komposisi sebesar Rp 51,3 triliun atau 1%, rencana Pemerintah akan meningkatkan devisit 2,5 %, jadi ada pembiayaan penambahan Rp 51,3 triliun menjadi Rp 132 triliun. Adapun komposisi pembiayaannya sekitar

Rp 60 triliun itu dari pinjaman hutang dalam negeri, bank-bank, penjualan SUN, Rp 9 triliun dari pinjaman luar negeri. Sekarang Pemerintah ingin merubah komposisinya dari Rp 51,3 triliun menjadi Rp 132 triliun komposisinya adalah Rp 51,3 T dibiayai oleh SILPA Tahun 2008. SILPA tersebut masih ditambah lagi 36,1 triliun dari Stanby loan, sebesar US $ 6 miliar atau Rp 60 triliun. Kalau diambil Rp 36,1 triliun,

ANGGARAN diperkirakan US $ 3,5 miliar artinya masih ada sisa US $ 2,5 miliar itu yang tetap Standby loan . Sisanya adalah untuk mencapai genap ke angka Rp 132 triliun itu Rp 54,7

hanya terdiri Partai Golkar, beberapa partai lain cenderung untuk tidak menyetujui pinjaman luar negeri diperbesar dengan segala macam argumentasinya. DBH tur un turun Ketika ditanyakan, dengan APBN Perubahan 2009 apakah ada perubahan anggaran untuk Daerah, Harry menjelaskan, terutama

Amerika pada bulan Maret hingga berlanjut sampai runtuhnya beberapa lembaga keuangan dan perbankan, bukan di Amerika saja tapi berimbas pada lembaga keuangan lembaga dunia. Oleh Pemerintah hal itu berpengaruh sangat besar pada perekonomian Indonesia, karena perekonomian Indonesia masih relatif tergantung kebijakan fiscal, artinya pemerintah ingin mengurangi dampak krisis ekonomi dunia. Mengutip ketentuan Pasal 23 UU No.41 tahun 2008 tentang APBN 2009, kata Harry menarik perhatian dengan munculnya wacana pemerintah sejak Nopember 2008 untuk merevisi APBN 2009. Pertengahan Januari 2009, usulan

Suasana rapat panitia anggaran. foto: Eka Hindra triliun dengan cara menjual SUN, SUN Tahun 2009 yang akan dijual sebesar Rp 54,7 triliun. Penjualan SUN sangat tergantung pada likuditas pasar perbankan, jadi bisa saja tidak tercapai. Kalau Standby loan yang ada sisa US $ 2,5 miliar harganya lebih murah dipakai oleh Pemerintah pinjam dari luar negeri dibanding dengan menjual, misalnya harganya 3 %, dalam kondisi sekarang 3 % sudah terlalu besar. “ Menurut saya, kalau bisa Pemerintah mematok antara 2 % sampai 2,5 % saya kira patut kita acungkan jempol,” terang Harry. Dibanding dengan penjualan SUN yang sekarang harganya pemerintah harus membayar sekitar 14 hingga 16 persen. Setiap satu rupiah SUN dibayar 14-16% dan setiap satu dolar yang dipinjam dibayar 2-2,5% itu yang dipilih. “ Kami dari FPG cenderung memilih yang murah sepanjang pinjaman luar negeri tidak ada ikatan apapun,” ujarnya dengan menambahkan, artinya sisa pinjaman yang 25 T bisa saja dipakai, untuk pengganti SUN sekitar Rp 39 T. Namun lanjutnya, kemungkinan ada hambatan, karena DPR tidak

Dana Bagi Hasil (DBH) turun karena harga minyak yang diusulkan Pemerintah US $ 80 menjadi US $ 45, maka transfer ke daerah dari Rp 320 triliun menjadi Rp 303 triliun, jadi berkurang Rp 17 triliun berkurang untuk daerah. Namun lanjutnya, dana alokasi umum (DAU) dan dana laokasi khusus (DAK) tidak akan turun. Sedangkan Dana otonomi khusus ada penurunan sekitar 20 % dari penerimaan netto, kalau penerimaannya turun pasti turun otomatis, pajak turun sekitar 17 %. Mengenai usulan perubahan itu sendiri, Harry menyatakan pemerintah menginginkan sejak awal bulan Desember tahun 2008 lalu. Pemerintah dinilai sangat terpanguruh dampak krisis terjadi di

revisi menguat ketika pemerintah menyampaikan proyeksi APBN 2009 pada raker Menkeu dengan Komisi XI DPR. Kondisi dar ur at darur ura Dijelaskan, pasal 23 itu, prinsip yang pertama adalah Pemerintah mesti mengatakan perekonomian kita sangat darurat. Dalam UU tersebut ada ada 3 pokok keadaan darurat yaitu pertama bahwa pertumbuhan ekonomi turun minimal 1 % dari indicator pertumbuhan ekonomi makro di tahun 2008 sekitar 6,2 %, kalau pertumbuhan ekonomi turun di bawah 5,2 % artinya itu menyatakan


31

ANGGARAN disisi pertumbuhan sudah menyatakan penurunan dalam kondisi darurat. Kalau melihat makro ekonominya, yaitu seperti : apakah itu ekspor, penerimaan, menurut UU APBN 2008 paling sedikit 10 %, misalnya perkiraan Pemerintah yang diusulkan ke DPR RI turun 13 %, PNBP nya bisa turun penerimaan bukan pajak sampai 48 %, itu sudah masuk kriterianya, yang kedua apabila kondisi pembiayaan hutang yang dimiliki oleh Pemeritah naik secara drastis, disebabkan oleh dana pihak ketiga di perbankan nasional turun secara drastis, ini menjadi salah satu indicator lainnya, Yang ketiga adalah krisis sistemik, yaitu sektor keuangan dan perbankan, misalnya suatu lembaga keuangan/bank jatuh maka itu seperti efek domino akan menyebabkan lembaga keuangan/ perbankan akan jatuh. Tadinya perkiraan Pemerintah kasus Bank Indofer atau kasus Bank Century, ternyata kita punya lembaga LPS yang segera mengambil alih kasus Bank Century yang kemudian tidak menyebabkan lembaga keuangan tidak terkena dampaknya, jadi krisis sistemik itu masih relative masih “belum terjadi”. Kalau itu disetujui DPR, Pemerintah mempunyai lima kiat, yang pertama adalah mengeluarkan belanja baru di atas pagu yang telah ditetapkan oleh APBN 2008, tapi nampaknya kalau dari usul yang ada mungkin itu terjadi penurunan, atau realokasi belaja. Bila itu terjadi maka beberapa belanja non prioritas akan ditunda,dimasukkan ke belanjabelanja prioritas, yang dikenal dengan nama insentif fiscal. Yang kedua pemotongan belanja Departemen dan Lembaga Non Departemen, dan keempat yaitu penarikan pinjaman siaga menurut Pemerintah memiliki 5,5 miliar US $ atau sekitar 55 triliun rupiah, yang terakhir diperoleh 6 miliar US $ atau sekitar 60 triliun rupiah. Sekitar 3,5 miliar US $

32


dipergunakan atau sekitar 3,61 triliun rupiah untuk menambah pembiayaan APBN. “Yang terakhir Pemerintah dapat menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), itu policy frame work yang kita miliki,” ia menjelaskan. Harry Azhar menuturkan, ada pertanyaan yang paling pokok adalah seberapa jauh kebijakan yang dilakukan yang dapat meminimalkan dampak krisis. Paling tidak saya melihat ada tiga poin yang perlu mendapat perhatian Pemerintah, yang pertama seberapa jauh itu menekan PHK, jika semula angka PHK dalam krisis ini sekitar 1, 5 juta orang terkena PHK selama tahun 2009. Kedua, angka pengangguran terbuka sekitar 8,6 %, apakah itu bisa diturunkan, dan yang ketiga daya beli masyarakat ditingkatkan. Dua bulan terakhir ini terjadi deflasi, kalau secara teori deflasi itu terjadi peningkatan daya beli masyarakat, karena harga turun, daya beli naik. Tapi ini harus dilihat dari sisi lain bahwa harga turun itu bisa disebabkan oleh permintaan turun. Atau kemungkinan produsen menurunkan suplaynya, jadi kecenderungannya seperti itu harus dicermati. Sekarang Pemerintah mendorong melalui intensif fiscal, secara teori permintaan akan naik, kalau permintaan naik maka deflasi tidak akan terjadi lagi ke depan. “Saya memperkirakan sebenarnya tidak menjadi persoalan sepanjang angka inflasi itu terpenuhi dan kemudian kenaikan permintaan itu ditujukan oleh penciptaan lapangan kerja yang akan menurunkan pengangguran,” ia menjelaskan. Mengenai dampak kemiskinan itu terjadi akibat kurangnya ketersediaan lapangan kerja itu yang disebut kemiskinan struktural. Kemiskinan structural dapat kita eliminasi dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar melalui insentif fiscal yang dilakukan Pemerintah maka

problem yang paling pokok itu teratasi. Kalau pertumbuhan ekonomi turun 1 %, katakanlah kita ambil yang paling sederhana misalnya 100.000, yang dikatakan pemerintah pertumbuhan ekonomi 6 % kalau dia 100.000 kan menjadi 600.000 lapangan kerja yang tersedia, kalau Pemerintah mengusulkan dengan perubahan 4,5% sampai 5,5 %, kita ambil yang paling pesemis 4,5 % berarti 450.000 lapangan kerja yang tersedia. Harus diubah pola insentif fiscal supaya menekan PHK, bila Pemerintah bisa menekan sampai 50 % saya ini merupakan keberhasilan. Besaran yang disebut kualitas pertumbuhan ekonomi itu diperbesar setiap belanja Negara yang diberikan dapat menciptakan 1 % pertumbuhan ekonomi bukan 100.000 menjadi 150.000 lapangan kerja yang tersedia lapangan kerja, kalau pertumbuhan ekonomi naik 5 % tersedia 750.000 lapangan kerja., saya kira ini tantangan yang factual bagi Pemerintah untuk tahun 2009 ini untuk diperhatikan serius oleh Pemerintah. Saat ditanyakan, apakah dalam merencanakan APBN 2009 benarkah Pemerintah kurang tepat prediksinya, Harry menjawab “ Itu sudah saya ingatkan pada Pemerintah, supaya memperhitungkan aspek dampak krisis ekonomi global, tetapi Pemerintah nampaknya terlalu optimis. Diminta tanggapannya bahwa pertumbuhan ekonomi sebagaimana disebut pengamat ekonomi Rizal Ramli, hanya sebesar 3,5 %, menurut Harry itu bisa terjadi kalau Pemerintah tidur saja, maka prediksinya bisa benar. Pemerintah perlu bekerja keras, jadi kalau misalnya cuma 50 % kerja, bisa saja angka pertumbuhan anjlok. Bila perlu kerjanya 120 %, dengan demikian kekhawatiran penurunan itu tidak menakutkan.(aad,mp d,mp)

LEGISLASI REVISI UU MK :

CIPTAKAN HARMONISASI TUGAS MA, MK DAN KY RUU tentang Perubahan atas UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu RUU paket bidang Hukum yang sangat ditunggu-tunggu. Karena RUU paket hukum ini bertujuan menciptakan harmonisasi tugas dan peran Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) di masa mendatang.

G

una memperlancar proses harmonisasi tersebut pada 4 Januari lalu, Ketua DPR telah menyampaikan draft RUU tersebut kepada Presiden untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah. RUU ini merupakan prioritas dalam Prolegnas. Khusus RUU MK pemerintah berkeinginan agar wewenang MK ditambah, khususnya dalam memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dimasukkan ke dalam Pasal 1 angka 3 RUU MK. Pemerintah juga menginginkan agar persyaratan menjadi Hakim Konstitusi diperjelas. Pasal 16 ayat (1) huruf e RUU MK menyatakan, salah satu syarat menjadi Hakim Konstitusi adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut pemerintah, seharusnya rumusan pasal itu ditambahi dengan frasa “karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.” Di samping itu, pemerintah juga mempersoalkan pasal 27B RUU MK mengenai kewajiban dan larangan Hakim Konsitusi. Menanggapi hal tersebut, Nasir Jamil (F-PKS) mengatakan, yang harus diperbaiki adalah masalah pengambilan keputusan di MK. Karena itu harus diupayakan sekali pengambilan keputusan tidak berdasarkan voting. Karena apabila dilihat didalam UUD

45 syarat MK adalah seorang negarawan. “Karena itu seorang negarawan itu tidak perlu voting tetapi musyawarah mufakat kalau voting itu seperti DPR, organisasi kemanusiaan, maupun kepemudaan,”terang Nasir saat diwawancarai oleh Tim Parle Yang kedua, Papar Nasir, harus segera dielaborasi tentang kata

negarawan itu sendiri sebab keputusan MK ini final dan mengikat apabila sudah keputusan MK diputuskan tidak bisa diganggu gugat lagi makanya syarat menjadi hakim konsitusi itu negarawan. Disisi lain, terangnya, kewibawaan Mahkamah Konstitusi harus dijaga jadi jangan sampai Ketika masalah Pilkada MA dialihkan ke MK mereka akan banyak menerima pengaduan apabila mereka banyak menerima pengaduan mereka akan memakai paket misalnya ada 20 pengaduan akhirnya dibagi saja 3 kelompok hakim. “Disatu sisi akan mempercepat proses pengambilan keputusan disisi lain mengurangi kewibawaan MK akhirnya sama dengan pengadilan biasa saja jadi kewibawaannya kurang meskipun ini teknis,”terangnya. Ia menambahkan, kualitas panitera di MK harus lebih maksimal dalam memilah kasus yang menjadi prioritas karena itu jangan sampai persidangan MK hilang kewibawaan dan sama saja dengan persidangan lainnya.

HAKIM MK DIMINTA LEBIH CERMAT PUTUSKAN SENGKETA PILKADA

P

engambilan keputusan MK terhadap kasus-kasus sengketa Pilkada seringkali bersifat kontroversi dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Karena itu hakim MK harus berusaha lebih cermat dengan mengumpulkan informasi terhadap daerah Pilkada yang bersengketa sehingga dapat menambah informasi mereka dalam memutuskan persoalan. Selain itu, Nasir Jamil menambahkan, perasaan kenegarawanan dari seorang Hakim MK dalam memutuskan suatu kasus sangat dituntut sehingga hasil keputusannya dapat memuaskan semua pihak dan tidak

menimbulkan dampak dikemudian hari. Berikut petikan wawancara parle dengan Nasir Jamil diruang kerjanya : Bagaimana p er kembangan per erk RUU MK? Kalau di komisi III yang pertama di bahas RUU MA, setelah itu RUU KY dan itu masih dalam pembahasan, kemungkinan besar revisi RUU MK akan berlangsung secepatnya, mungkin, tidak tahu juga apakah akan selesai atau tidak karena Juli sudah Pilpres dan bulan Mei sudah diketahui siapa calegcaleg yang menjadi anggota DPR dan siapa yang kembali menjadi anggota DPR, ini agak dilematis


33

LEGISLASI apakah kemudian RUU MK bisa selesai dan bisa diselesaikan pada masa keanggotaan masa sekarang. Apakah saja y ang k yang krrusial di bahas didalam R UU MK? RUU Sebenarnya lebih kepada mekanisme pengambilan keputusan dan kemudian juga, saya pernah baca blueprint dari MK ada beberapa hal yang masih kurang di MK pertama juga terkait pengambilan keputusan diupayakan sekali pengambilan keputusan tidak berdasarkan voting. Kalau kita lihat di undang-undang dasar itu syaratnya merupakan negarawan masa harus memakai voting, seharusnya negarawan itu sudah melewati voting. Kalau voting itu seperti DPR, organisasi kemanusiaan, kepemudaan. Jadi diharapkan dalam pengambilan keputusan menghindari voting seharusnya musyawarah mufakat. Kasus pemilihan ketua MK kemarin konon informasi yang kita terima tidak didahului musyawarah mufakat. Seharusnya apabila dilakukan dengan musyawarah mufakat itu akan mencerminkan sosok kenegarawan sosok hakim konsitusi itu, Yang kedua juga memang perlu dielaborasi tentang kata

34


negarawan itu sendiri sebab keputusan MK ini final dan memikat apabila sudah keputusan MK tidak bisa diganggu gugat lagi makanya syarat menjadi hakim konsitusi itu negarawan karena keputusan itu final dan mengikat jadi siapapun yang bersengketa dan diajukan ke MK harus menerima. Yang lainnya adalah bagaimana menjaga kewibawaan MK jangan sampai didalam perjalanannya sama dengan pengadilan biasa seperti waktu bersidangnya. Yang saya lihat persidangan di MK kewibawaan suasana sidang mirip seperti sidangsidang biasa. Ketika masalah Pilkada oleh MA dialihkan ke MK mereka akan banyak menerima pengaduan apabila mereka banyak menerima pengaduan mereka akan memakai paket misalnya ada 20

pengaduan akhirnya dibagi saja 3 kelompok hakim. Disatu sisi akan mempercepat proses pengambilan keputusan disisi lain mengurangi kewibawaan MK akhirnya sama dengan pengadilan biasa saja jadi kewibawaannya kurang meskipun ini teknis. Dalam RUU MK ini juga dibicarakan jadi akhirnya, jangan sampai MK sama saja dengan pengadilan lainnya. Misalnya sengketa Pilkada harus diselesaikan dalam 15 hari maka membuat orang akan bertanya bagaimana hakim itu bisa memutuskan perkara dalam waktu yang singkat ini, padahal yang diputuskan menyangkut nasib orang banyak. Saya khawatir karena ada batasan waktu banyak order seperti percetakan dan diselenggarakan dalam waktu yang terbatas jadi keputusan tidak memberikan keadilan kepada public padahal yang dia sengketakan itu sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat. Jadi jangan sampai MK seperti itu percetakan, banyak menerima order tetapi hasil cetakannya tidak memuaskan mungkin kabur warnanya, tidak kontras atau ada hurufnya salah cetak.

LEGISLASI Benar kah k ualitas pr oduk MK enarkah kualitas pro sudah mulai menur un ? menurun Di dalam RUU MK kita juga membicarakan kualitas panitera. Sebelum disidangkan seharusnya diseleksi dulu apakah layak disidangkan atau tidak kadangkadang menurut informasi yang kami terima ada yang layak disidangkan ada yang tidak. Akhirnya itu seperti percetakan tetapi dia tidak punya kemampuan secara kualitas jadi kualitas keputusan harus benar-benar dibuat yang baik karena mereka seorang negarawan. Mungkin saja teman-teman yang lalu saat amandemen UUD menjadikan MK itu seorang negarawan dan kemudian dibuat keputusannya final dan mengikat karena yang memutuskannya negarawan tetapi kenyataannya hakim yang ada disitu apakah seorang negarawan dan apa kriteria negarawan itu? Sangat bias sekali kadangkadang saya berpikir untuk mengamademen Konstitusi dan kemudian syarat negarawan dibuang, daripada kita taruh syarat tersebut kita tidak pernah mendapatkan negarawan tersebut karena di Indonesia pertemanan, persahabatan, persaudaraan bisa masuk ke semua lini Saya melihat yang paling penting itu negarawan karena menyangkut hajat hidup orang banyak final dan mengikat jika tidak puas kita mengadu kepada tuhan saja. Jadi kenyataannya tidak mudah mencari negarawan, siapa yang bisa mengatakan 9 Hakim konstitusi adalah negarawan, apa indikatornya dan bagaimana menguji negarawan dan orang akan bilang ini masa transisi. Tanggapannya terhadap UU yang dibuat DPR kalah saat di judicial review di MK? Nanti akan dibicarakan bagaimana DPR akan mengajak MK dalam artian mengkonsultasi

produk ini kepada MK sebenarnya keinginan sudah lama tapi belum pernah terwujud jadi jangan sampai hasil produk UU dari 550 anggota dibatalkan oleh MK. Sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana hakim konstitusi itu benar-benar memahami konstitusi semangat konstitusi itu seperti apa bukan sekedar memahami hukum tetapi memahami konstitusi walaupun Hakim konstitusi itu dari tiga jalur Jadi semua Hakim MK harus memahami sejarah konstitusi dan amandemen 4 kali UUD karena itu dia harus mendapatkan risalah amandemen konstitusi itu, dia harus membaca dan mengetahui hasil amandemen tersebut. Bagaimana k ualitas anggota kualitas hak im MK saa hakim saatt ini ? Belum bisa dilihat kualitas Hakim MK yang baru, Kita semangatnya ingin mencontoh semangat Amerika Serikat bahkan bangunannya mencontoh Amerika Serikat. Sebetulnya bagus ada check and balances semangat MK itu untuk mewujudkan keseimbangan jadi tidak ada kesewenanganwenangan apabila DPR membuat UU lalu dirugikan maka orang wajar ingin judicial review UU tersebut ke MK. Makanya agar tidak dibatalkan UU oleh MK perlu konsultasi tadi. Karena itu, perasaaan bernegara itu tidak saja dimiliki oleh Hakim Konstitusi tetapi anggota DPR juga harus memiliki perasaan itu jadi tidak ada kepentingan sesaat untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Saya malu apabila ada produk DPR yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bahkan banyak orang menyatakan, UU tersebut dibuat untuk kepentingan politik semata, yang kedua kurang memperhatikan kaidah-kaidah rancangan UU jadi kalau dibatalkan 1 pasal maka akan mengganggu pasal lainnya.

Saya berharap sekali apabila DPR merancang UU harus berkonsultasi dengan MK tetapi benar-benar berkonsultasi bukan maksud berkolusi makanya ada perasaaan bernegara harus diatas semua. Bagaimana agar R UU MK RUU tidak diba talkan oleh MK? dibatalkan Contohnya, Pilkada bagaimana hakim MK dapat memiliki bayangan terhadap kasus tersebut, ini memakai feeling aja ditambah pengetahuan dia. Apabila dia mempunyai gambaran tentang daerah yang bersangkutan kemudian sosial kemasyarakatan daerah tersebut ini akan lebih menambah kualitas keputusan. Mungkin dia tidak tahu daerah itu, sosial kemasyarakatan didaerah tersebut, gejolak politik bagaimana didaerah sana. Jadi dia putuskan saja seperti keputusan sebelumnya. Jadi tatkala sengketa Pilkada diputuskan mereka harus mendapatkan informasi bagaimana karakter masyarakat disana, situasi politik, sosial. Memang ini bukan hal mutlak tetapi menambah informasi mereka dalam mengambil keputusan. Har apan tter er hadap R UU MK? arapan erhadap RUU Hakim MK harus terus meningkatkan perasaan bernegaranya, meskipun belum sampai kepada tahap negarawan karena apa yang mereka putuskan itu final dan mengikat dan orang tidak bisa menggugat kembail kepada tuhan Yang maha kuasa. Jangan sampai MK seperti percetakan banyak menerima Order tetapi kemudian kualitas cetakannya tidak membuat orang senang dan tidak berkualitas kemudian bagaimana meningkatkan kualitas panitera di MK harapan terakhir bagaimana MK benar-benar menjadi lembaga check and balances terhadpa sengketa kewenangan itu. Benarbenar menjadi checker dan balancer. si/nt (si/nt si/nt)


35

LEGISLASI

UU SUSDUK : TINGKATKAN PERAN LEMBAGA

DPR dan Pemerintah masih membahas revisi UndangUndang NOMOR. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPR, dan DPD (UU Susduk). Revisi UU ini merupakan bagian dari paket undang-undang politik yang tengah di bahas oleh DPR. Revisi UU susduk menjadi momentum yang tepat dan strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja para wakil rakyat sekaligus kesigapan kelembagaan perwakilan rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

B

agi DPR, misalnya, revisi UU Susduk penting untuk mereformasi kelembagaannya. Tanpa ini, kelembagaan DPR dengan anggota yang datang dan pergi silih berganti plus dengan latar belakang yang beragam, lembaga DPR akan sulit mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan para a n g g o t a nya

Ketua Pansus RUU Susduk Ganjar Pranowo

36


dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Lewat revisi UU Susduk yang

sudah diamendemen sebanyak 3 kali tersebut, di tahun 1998, 1999, dan 2003. Kita sangat mengharapkan peningkatan kapasitas dan kinerja para anggota dewan sekaligus lembaga perwakilan rakyat. Pembahasan rancangan UndangUndang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU Susduk) masih berlangsung. Sesuai dengan namanya, RUU ini membahas tentang susunan dan kedudukan lembaga tinggi negara yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ada lima cluster yang dibahas di RUU Susduk, selain membahas empat lembaga negara, RUU ini juga membahas tentang kesekjenan. RUU Susduk merupakan bagian dari paket UU Politik, yang terdiri dari UU Parpol, Pemilu dan Susduk. Karena faktor prioritas menjelang Pemilu Tahun 2009, maka pembahasannya ditunda setelah UU Parpol dan UU Pemilu diselesaikan. DPR menargetkan pembahasan RUU Susduk selesai tahun ini. Menurut salah satu pimpinan Pansus RUU Susduk, Nursanita Nasution, RUU Susduk ini memiliki arti yang sangat strategis karena mengatur lembaga tinggi negara. “Dalam kondisi Indonesia yang melangkah lebih maju dalam transisi demokrasi, maka penguatan lembaga demokrasi antara lain, DPR, DPD, dan DPRD menjadi sangat penting. Jika ingin DPR kredibel ini bisa diatur dalam RUU Susduk, artinya RUU memiliki arti yang sangat penting,” ujarnya. Menurut Ketua Pansus RUU Susduk, Ganjar Pranowo, RUU Susduk yang merupakan inisiatif dari pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan.

LEGISLASI

DAN TANGGUNGJAWAB PERWAKILAN RAKYAT Misalnya mengenai kewenangan legislasi. Sekalipun DPR memiliki kewenangan legislasi, namun hal itu tidak didukung dengan instrumen memadai.Sehingga, tak heran jika DPR sering dianggap kurang produktif. Ganjar melihat kurang produktifn.ya DPR karena faktor dukungan. Pemerintah, memiliki struktur, personil tetap dan permanen serta sumber daya yang terdidik dan terlatih dengan masa kerja yang puluhan tahun. DPR dengan masa tugas lima tahun, berganti-ganti personil tiap lima tahun. RUU Susduk memang didesain untuk meningkatkan kinerja anggota dewan yang masih memiliki citra yang kurang baik di mata masyarakat. “Di sini akan diatur hak dan kewajiban anggota Dewan agar bisa lebih produktif dan efisien dalam bekerja,” ungkap Ganjar. Menurut Ganjar ada beberapa hal krusial yang harus direformasi di Lembaga Tinggi Negara. Dari sisi DPR, banyak hal yang harus diperbaiki. Antara lain membuat Sidang Paripurna menjadi ‘voting desk’ bukan tempat berdebat. Perdebatan, katanya, sebaiknya dilakukan di Komisi DPR dan alat kelengkapan. Anggota Dewan juga harus mulai belajar bagaimana cara bertanya. “Bertanya itu harus dimulai dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Waktunya juga seharusnya dibatasi hanya tiga menit. Sehingga, setiap anggota Dewan nantinya akan disiplin dan dapat belajar bagaimana bertanya secara efektif,” paparnya. Isu lain yang menjadi hangat di Panja adalah tentang Pimpinan Legislatif. Panja menginginkan agar Ketua DPR berfungsi sebagai speaker yang memimpin rapat. Di luar rapat,

Ketua DPR memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota. Seperti harus hadir dalam rapat Komisi atau Pansus. Mengenai jumlah wakil ketua masih menjadi perdebatan. Nursanita menambahkan, seharusnya posisi Ketua DPR diserahkan kepada partai pemenang pemilu. Kelemahan lain yang ada di DPR adalah kurangnya supporting sistem kepada anggota. Salah satunya adalah kurangnya tenaga staf ahli di Parlemen. “Anggota Dewan merupakan perwakilan dari rakyat. Mereka ini adalah politikus bukan staf ahli yang memahami legal, drafter. Untuk itu, dia harus memiliki staf ahli,” katanya. Hal lain yang menjadi perhatian di RUU Susduk adalah isu untuk menambah jumlah Komisi sesuai dengan jumlah departemen di pemerintah serta membatasi jumlah anggota Dewan di Fraksi. RUU Susduk juga akan mengatur tentang hak dan kewajiban DPD. Anggota Panja menginginkan agar DPD yang merupakan perwakilan daerah kembali ke daerah pemilihannya, dan datang ke Senayan jika ada rapat. “Mereka ini seharusnya menjadi jembatan bagi DPR ketika terjun ke daerah. Apa saja yang dibutuhkan dan memberikan masukan kepada DPR,” papar Nursanita. Sementara di cluster DPRD, isu krusial yang dibahas adalah tentang upaya mempertegas posisi DPRD dalam pemerintahan daerah. “DPRD ini masih tidak jelas jenis kelaminnya. Sekarang ini bukan sebagai Dewan namun sebagai Dinas. Padahal menurut UU, unsur penyelenggara pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, Walikota dan wakilnya serta DPRD,” papar Ganjar. Ini menyebabkan posisi ke-duanya haruslah sama. Namun, pada kenyataannya, hak-hak DPRD belum

sama dengan pemerintah daerah. Ganjar mencontohkan, Peraturan Daerah (Perda) yang disusun DPRD dengan Kepala Daerah yang bisa dibatalkan dengan mudah oleh Mendagri. “Ada situasi yang tidak seimbang. Tidak heran, karena ini merupakan sisa-sisa dari paradigma lama yang belum hilang,” kata Ganjar. Isu lain yang akan dibahas adalah tentang Kesekjenan. Menurutnya, anggota Sekjen tidak harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara pemerintah berpendapat bahwa Sekjen merupakan Lembaga Negara yang harus berasal dari PNS. Pertimbangannya, sesuai dengan UU Perbendaharaan Negara, Sekjen berkedudukan sebagai pengguna anggaran yang harus berstatus sebagai PNS. Namun, menurut Ganjar, Sekjen harusnya seorang profesional yang handal dalam bidangnya. Tak hanya itu saja, Sekjen juga harus mampu menjadi event organizer yang baik dan mampu mengatur rapat-rapat anggota Dewan serta mempertemukan dan mempublikasikan hal yang positif bagi DPR. Berkaitan dengan anggaran DPR, dia mengharapkan dapat diatur dalam RUU tersebut. Ganjar menjelaskan setelah Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI membahas anggaran bersama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, melaporkan hasil pembahsan tersebut kepada pimpindan DPR RI. Setelah itu Anggaran DPR dibawa ke Sidang Paripurna untuk mendapatkan persetujuan seluruh Anggota Dewan. Hal tersebut dilakukan agar Anggaran DPR lebih transparan dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap anggaran DPR RI. Dalam wawancara Ganjar dengan Parlementaria. Dia sangat mengharapkan keseriusan anggota Pansus RUU Susduk dan Pemerintah, agar RUU ini dapat segera selesai. Dia mengatakan jika RUU Susduk tidak selesai sampai dengan masa persidangan ke IV DPR RI, maka UU mengenai Susduk akan menggunakan as UU No. 22/2003. (as as)


37

LEGISLASI REVISI UU KOMISI YUDISIAL :

ANGIN PERUBAHAN PENGAWASAN EKSTERNAL YUDIKATIF Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Terbentuknya KY diharapkan mampu menjaga kualitas para hakim dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, bersih, transparan dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

D

alam RUU, Komisi Yudisial ditempatkan sebagai sebagai peradilan etika hakim. Selain itu, komposisi majelis kehormatan hakim tidak boleh lagi didominasi oleh hakim agung. Pengawasan internal hakim agung bisa diserahkan kepada MA, tetapi pengawasan eksternal harus merupakan kewenangan KY. Revisi UU KY merupakan bagian dari paket revisi UU MA, MK, setelah Rancangan UndangUndang Mahkamah Agung (MA) disetujui DPR dan pemerintah, “pertarungan” berikutnya akan terjadi saat pembahasan RUU Komisi Yudisial atau KY. Harus ditunggu realisasi kesepakatan semua fraksi DPR, fungsi pengawasan hakim oleh KY akan diperkuat sebagai “kompensasi” UU MA mencantumkan batas usia pensiun hakim agung menjadi

70 tahun. Namun sepertinya, harapan untuk segera rampungnya UU ini masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, sejauh ini DPR belum melakukan pembahasan apapun terkait dengan RUU KY. Anggota Pansus RUU KY Azlaini Agus (FPAN) mengaku belum dilakukannya pembahasan terhadap RUU KY karena masih padatnya

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun (FPDIP). foto: Eka Hindra

38


agenda di Komisi III DPR. “Belum ada pembahasan lagi soal Pansus KY. Ini saja kita di Komisi III masih sibuk melakukan fit and proper test hakim konstitusi pengganti Pak Jimly ( Jimly Asshidiqie anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang mengundurkan diri-red),” kata Azlaini. Pembahasan RUU KY merupakan prioritas Komisi III DPR pada persidangan yang dimulai 19 Januari 2009. Harapannya, RUU KY bisa tuntas pada persidangan itu setelah sebelumnya sempat ditargetkan bakal rampung Desember 2008. Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Nasir Jamil (F-PKS), berpendapat bahwa fungsi

LEGISLASI pengawasan KY mesti diperkuat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam UU MA. DPR bersama pemerintah mesti mencari rumusan fungsi KY sebab dalam konstitusi dinyatakan KY juga bisa diberikan fungsi lain di luar seleksi hakim agung. Perumusan itu mesti dilakukan secara cermat untuk menghindari kemungkinan masalah akibat pembatalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Nasir juga mengakui, rumusan pengawasan oleh KY memang dilematis. Perumusan bentuk pengawasan tidak mudah dilakukan menimbang prinsip kekuasaan hakim adalah merdeka. Masalah yang terinventarisasi, apakah mungkin putusan hakim bisa dilihat komisioner KY untuk memastikan hakim bekerja dengan lurus tanpa pengaruh pihak mana pun. “Cara masuknya bagaimana jika KY ingin memastikan putusan hakim tidak berbau KKN?” kata Nasir. Nasir mengakui, antusiasme dalam pembahasan RUU KY tak seperti saat pembahasan RUU MA. Sulit tercapai kuorum dalam rapat panitia kerja. “Harapannya, jangan karena hal itu kemudian fungsi pengawasan KY menjadi lemah,” ujarnya. Seperti diketahui, dibentuknya KY pada tanggal 2 Agustus 2005 dengan harapan bisa membawa perubahan terkait dengan pengawasan eksternal sebagai sistem check and balances pada lembaga yudikatif. Kewenangan pengawasan KY adalah salah satu amanat konstitusi yaitu untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang konstitusional KY itu kemudian disebutkan dalam pasal 20-23 Undang-Undang KY Nomor 22 Tahun 2004. Namun sepertinya, fungsi, tugas, dan kewenangan pengawasan KY dianggap ‘mati suri’. Tepatnya setelah MK memangkas kewenangan tersebut saat memutus

permohonan judicial review UU KY pada 23 Agustus 2006. Bahkan dalam putusannya, MK juga menegaskan diri sebagai lembaga ‘untouchable’ di negeri ini dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh KY. Dengan adanya putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 itu, maka harus dilakukan revisi UU KY. Revisi UU ini tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus disinkronkan dengan revisi UU MA dan UU MK. Persoalannya sekarang adalah ketika UU MA sudah disahkan bagaimana sinkronisasinya dengan RUU KY dan RUU MK yang saat ini belum mendapat perhatian ‘apa-apa’. Menurut anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun (FPDIP), proses sinkronisasi akan sangat sulit karena memang dari awal sudah ada ketimpangan waktu pembahasan antara satu RUU dengan RUU lainnya. Sebagai contoh, Gayus menyebut ketentuan tentang kewenangan rekrutmen hakim agung antara KY dan MA. Sebagaimana diketahui, kewenangan KY terkesan dibatasi karena berlaku ketentuan 3:1 dalam rekrutmen hakim agung. “Lembaga yang lebih dominan itu KY bukan MA, MA hanya mengusulkan, masyarakat juga hanya mengusulkan, KY yang memutuskan, ini terpaksa berubah karena dalam RUU MA sudah disetujui, dan KY harus mengikuti aturan yang sudah disetujui dalam RUU MA sebelumnya,” ujarnya saat diwawancarai Parle. Gayus mengaku, dari awal dirinya sudah menyatakan untuk terlebih dahulu merevisi RUU KY bukan UU MA. “Dari awal saya sudah bilang kenapa UU ini tidak direvisi secara bersama-sama saja, supaya tidak ada disharmonisasi dan dissinkronisasi,” katanya. Menurut dia, dengan disahkannya UU MA, dan pada saat yang sama belum ada pembahasan apa-apa soal kelanjutan tentang RUU KY dan RUU MK, itu sama

saja dengan menyandera dua UU itu sendiri yakni RUU KY dan RUU MK. Sink UU Sinkrronisasi R RUU Pengamat Hukum Fajrul Falah mengatakan, RUU ini harus dilakukan sinkronisasi satu dan yang lain seperti RUU MK, Komisi Yudisial dan UU MA. “selain singkronisasi antara ke 3 UU perlu ada komitmen dari semua anggota untuk bisa menyelesaikan RUU tersebut pada masa keanggotaan DPR sekarang ini,”terangnya. Yang utama, terang Fajrul, adalah berusaha membangun konstruksi Komisi Yudisial seperti kedudukan Komisi Yudisial. “Apabila Komisi Yudisial diperankan sebagai lembaga dan mekanisme pengawas eksternal dan sebagai tempat bagi masyarakat pencari keadilan maka MA maupun MK menunjukkan keberatan karena mereka telah memiliki majelis kehormatan, yang dapat memberikan sanksi hasil pengawasan tersebut,” katanya. Fajrul mengatakan, perlu ada kompromi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial dengan tetap menjaga independensi hakim dan tidak mengganggu tugas-tugas yudisialnya. Ia menambahkan, yang utama adalah bagaimana agar fungsi pengawasan Konstitusi dan jelas dan dapat berjalan dalam mengontrol nt/si lembaga yudikatif. (nt/si nt/si)


39

LEGISLASI

RUU JPSK UPAYA STRATEGIS ATASI KRISIS KEUANGAN Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Februari 2009 telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2009.

Ketua Baleg DPR RI FX. Soekarno menyerahkan draft RUU JPSK kepada Wakil Ketua DPR/Kerindagbang Muhaimin Iskandar dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (03/02). foto: Agung S.

S

ebelumnya RUU tentang JPSK ini tidak termasuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2009,namun terdapat dalam Prolegnas RUU Tahun 2005-2009 pada nomor urut 146. Menteri Hukum dan HAM dengan surat nomor : M.HH.HN.01.01-01 tertanggal 24 Desember 2008 mengajukan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ( JPSK) kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI untuk dimasukkan sebagai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2009. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dalam Rapat Pleno Badan legislasi tanggal 19 Januari 2009 telah membahas surat dari Menteri Hukum dan HAM dan awal Februari diajukan pada Sidang Paripurna. Berdasarkan laporan Ketua Badan Legislasi (Baleg DPR RI) FX. Soekarno,

40


urgensi dimasukkannya RUU JPSK dalam Prolegnas 2009 berdasarkan berbagai pertimbangan. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan mempunyai urgensi dan nilai strategis karena secara yuridis diperlukan untuk menjadi instrument hukum dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Dengan RUU ini diharapkan mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif, sehingga diharapkan sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Jaring Pengaman Sistem Keuangan

merupakan upaya secara berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas “lender of last resort”, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis. Jadi, kata Ketua Baleg, pada dasarnya JPSK lebih ditujukan untuk pencegahan dan penanganan krisis yang membahayakan sistem keuangan atau membahayakan perekonomian nasional. Berdasarkan hal tersebut,maka pengajuan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sangat relevan dan mempunyai urgensi nasional. Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Badan Legislasi dapat menyetujui RUU tentang JPSK menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2009. Dengan ditetapkannya RUU ini menjadi Prioritas 2009, maka RUU ini dapat diproses lebih lanjut. Sebelum RUU tentang JPSK ini ditetapkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas, Pemerintah telah mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Namun Rapat Paripurna tanggal 18 Desember 2008 ini menolak pengesahan Perpu tersebut. untuk disahkan menjadi UU. Dewan pun meminta pemerintah mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebelum tanggal 19 Januari 2009. Partai yang mendukung pengesahan undang-undang pengamanan krisis itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera. Sedang Fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat

LEGISLASI Nasional,Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi. Para fraksi yang menolak umumnya mempermasalahkan keberadaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang memberikan peranan besar kepada Menteri Keuangan. Mereka juga keberatan pada pasal 29, yang memberikan kekebalan hukum kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, juga cakupan lembaga keuangan nonbank yang menjadi persoalan. Menurut anggota Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis, komite itu hampir sama dengan Dewan Moneter pada 1998, yang ketuanya juga Menteri Keuangan dan anggota Gubernur Bank Indonesia.Dewan Moneter menentukan kebijakan moneter, termasuk implementasi dan pengawasannya. “Itu bertentangan dengan Undang-Undang Bank Indonesia,” ujarnya. Keputusan Komite memang berdasarkan musyawarah. Tapi, jika tak ada mufakat, keputusan ada di Menteri Keuangan. “Kekuasaannya tak terbatas. Itu berbahaya,”ujar Harry. Dalam Komite, dominasi Menteri Keuangan, siapa pun orangnya, sangat kuat. Penumpukan kekuasaan Menteri Keuangan relatif tanpa kontrol dari Dewan. “Memang ada peranan Dewan dalam penentuan anggaran, tapi dalam prakteknya sangat sulit,” kata anggota fraksi Partai Amanat Nasional, Dradjad Wibowo. Ia merujuk kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan kepada puluhan bank yang hampir kolaps akibat krisis ekonomi pada 1998. Saat ini,tak ada satu pihak pun yang bisa memverifikasi dan mengontrol dana bantuan likuiditas itu.“Pengalaman itu tak dimasukkan ke Perpu,” ujarnya. Kekebalan hukum dalam pasal 29, kata Harry, juga mengingkari prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, dan bisa menimbulkan moral hazard (aji mumpung). Beberapa Bab dan Pasal yang dipermasalahkan dalam Perpu Nomor 4 Tahun 2008 adalah : Bab I: tentang Ketentuan Umum n Pasal 1, ayat 3: Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana

pensiun, lembaga pembiayaan, dan perusahaan efek. Bab III: tentang Komite Stabilitas Sistem Keuangan n Pasal 5: Untuk mencapai tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. n Pasal 6: KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis n Pasal 29: Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan atau/ pihak yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya. Terhadap pasal yang dipermasalahkan itu, Pemerintah berjanji akan mengubah dan menambah penjelasan pasal-pasal yang dipermasalahkan. Fungsi dan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan dipertegas tidak akan mencampuri urusan moneter. Dalam penanganan perbankan, komite juga hanya akan masuk manakala Bank Indonesia atau otoritas keuangan memintanya.Perubahan itu yang akhirnya disampaikan Pemerintah sebelum tanggal 19 Januari dan kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Per lu P ayung Huk um erlu Pa Hukum Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Ramson Siagian sependapat jika RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini segera dibahas. Alasan RUU ini mendesak untuk dibahas karena sebagai satu persiapan instrumen hukum jika terjadi dampak dari global financial crisis, yang dampaknya sistemik di sektor Perbankan kita. Karena, jika dampaknya sistemik banyak keputusan-keputusan yang harus diambil oleh pemerintah sampai mungkin pada saat tertentu harus menggunakan dana dari APBN. Semangat itulah yang menurut Ramson akan diatur dalam RUU JPSK ini. Namun kita berharap, mudah-

mudahan dampak krisis yang sistemik tidak sampai terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah punya strategi yang berupaya menahan dampak itu agar tidak sampai di negara kita. Artinya tidak sampai pada krisis yang berat sehingga dapat mengganggu sektor perbankan. Dampak krisis ekonomi yang terjadi di Amerika, bisa saja dampaknya lebih jauh atau lebih berat, tapi bisa juga tidak. Namun, jika UU itu dipersiapkan, berarti sudah ada instrumen hukum sebagai dasar hukum, dimana pihak eksekutif dan juga Bank Sentral mau membuat kebijakan-kebijakan operasional sebagai solusi untuk mencegah agar tidak sampai terlalu dalam kalau terjadi dampak krisis yang sistemik. Secara obyektif UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan diperlukan mengingat krisis yang melanda beberapa negara, seperti fenomena realitas yang terjadi di dalam perekonomian global khususnya yang dimulai dari Amerika Serikat, Eropa dan negara-negara lainnya. RUU ini sebetulnya juga untuk kepentingan semua pihak, karena kalau dampak krisis yang terjadi sudah beruntun, dan jika nantinya sektor Perbankan kita anjlok, tentunya akan langsung mengganggu sektor riil, baik industri manufacturing , misalnya tekstil, elektronik, maupun sektor jasa, sektor perdagangan, dan sektor lainnya.. “Kesemuanya itu bisa terganggu kalau sektor perbankan kita sampai terpukul,” kata Ramson. Hal itulah yang harus dicegah oleh pemerintah, dan menjadi tugas pemerintah bagaimana memanage hal itu. Kalau semakin deras krisis keuangan yang terjadi di Amerika dan negaranegara lain sampai berdampak ke Indonesia, tentunya pemerintah berupaya memanage perekomian nasional jangan sampai dampak itu terlalu berat. Untuk itu, memang ada langkahlangkah ekstra ordinary yang harus dilakukan pemerintah.Untuk melakukan langkah-langkah ekstra ordinary itu juga diperlukan payung hukum oleh pemerintah ataupun Bank sentral untuk membuat kebijakan-kebijakan guna mencegah jangan sampai terlalu jauh dampak dari krisis yang oleh pemerintah disebut rancangan badan hukum KSSK.


41

LEGISLASI Yang jelas, kata Ramson, keberadaan RUU ini penting untuk semua pihak.Jika Perpu itu sebelumnya ditolak DPR karena adanya keberatan terhadap isi pasal 29, yang memberikan kekebalan hukum kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. DPR tidak sependapat dengan pasal tersebut dan meminta pemerintah mengajukan kembali. Kalau memang pejabat yang berurusan itu ada kesalahan, dia bisa dituntut di pengadilan, bisa diproses hukum.“Jadi tidak ada kekebalan hukum yang diberikan kepada pejabat tersebut,” kata Ramson. M e n a n g g a p i pemberitaan di media massa wacana Pemerintah akan membentuk Badan semacam BPPN, Ramson mengatakan badan semacam ini keberadaannya

Walaupun terjadi krisis keuangan yang melanda beberapa negara, mudahmudahan tidak memberikan dampak yang berat bagi keuangan kita. Tentunya, kita harus melakukan persiapan sebelum terjadinya masalah itu, mengingat krisis yang cukup berat melanda beberapa negara. RUU itu sendiri dimaksudkan untuk mengatur mekanisme dan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam situasi krisis atau gangguan di sektor keuangan. Kehadiran jaring pengaman sektor keuangan diharapkan mampu meminimalkan terjadinya ekses negatif jika terjadi krisis keuangan, terutama pada perbankan. Per angka um erangka angkatt Huk Hukum Belum Memadai Sementara Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,

Ramson Siagian, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP belum sangat mendesak, karena kita masih punya beberapa lembaga seperti PT Perusahaan Pengelola Aset (PTPPA), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sampai batasan tertentu sebaiknya mengfungsikan lembaga yang ada, tetapi kalau sudah sangat berat dampaknya dan lembaga yang ada sudah tidak dapat mengatasi, maka diperlukan lembaga lain sejenis BPPN. Namun jika tidak terlalu berat dampaknya, menurut Ramson lembaga yang ada sekarang masih dapat menangani. Sekarang ini terbukti masih lancar-lancar saja, bank belum ada yang collaps. Seperti kasus Bank Century, pemerintah masih bisa menangani dengan baik, tanpa ada tindakan extra ordinary. “Jadi belum sampai menggunakan fasilitas pembiayaan darurat dari BI,” kata Ramson.

42


Andi Rahmat mengatakan, keberadaan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan ( JPSK) memang sangat dibutuhkan, karena perangkat hukum yang kita miliki sekarang ini masih belum memadai. Andi menegaskan, jika dilihat dari sisi kebutuhan,RUU JPSK ini memang perlu segera diselesaikan, mengingat jika terjadi apa-apa dalam sistem keuangan kita, perangkat hukum yang sudah ada sangat tidak mencukupi. Dikatakannya, negara kita sudah mengalami pengalaman buruk saat dilanda krisis tahun 1997 hingga sekarang. Krisis tersebut masih menyisakan banyak sekali persoalanpersoalan. Salah satu yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena perangkat hukum yang kita miliki pada saat itu memang tidak memadai, akibatnya banyak

kebijakan yang tumpang tindih dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa itu dan pemerintahan berikutnya. Pada prinsipnya, kata Andi, ada dua hal penting mengapa RUU JPSK itu diperlukan. Tidak saja hanya didorong karena situasi krisis yang kita alami, tapi juga karena sudah diamanatkan oleh UU Bank Indonesia bahwa sampai tahun 2008 UU tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan itu harus dibentuk. Hanya, tambah Andi, karena bersamaan dengan situasi krisis yang dihadapi sekarang ini, maka RUU ini menjadi isu yang menarik. Secara substansial ada empat hal yang sangat penting dalam draft RUU tentang JPSK ini. Pertama, definisi dari krisis yang akan dihadapi, ke dua, fungsi dari otoritas yang melibatkan tiga unsur yaitu Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan Lembaga legislatif sebagai pemegang hak buget. Di luar ketiga hal itu dimungkinkan unsur di luar ini terlibat kalau memang dianggap perlu. “Jadi masalah otoritas ini juga harus clear diatur di dalam RUU tersebut,”kata Andi. Point penting ke tiga, mengatur mekanisme mulai dari proses pengambilan keputusan hingga bentukbentuk akuntabilitasnya di masa datang. Sedang point ke empat, hubungan antara lembaga-lembaga negara yang pada prinsipnya mendepormasi relasi politik yang terlalu kaku. Hal inilah yang coba diatasi agar seluruh fungsi-fungsi dari otoritas ini bisa dilaksanakan tanpa mengganggu aturan yang berlaku, tapi pada saat yang sama juga ada ruang gerak yang fleksibel bagi masing-masing otoritas untuk mengambil kesimpulan. Namun, kata Andi, hal yang terpenting dari semua itu adalah,seberapa besar masyarakat sebagai orang yang akan memikul beban jangka panjang bisa menagih akuntabilitas dari proses ini secara keseluruhan. Andi menambahkan, RUU ini nantinya tidak hanya mengatur sektor Perbankan saja, tapi lembaga keuangan non bank yang dianggap akan menimbulkan dampak yang sistemik juga

LEGISLASI dapat difasilitasi UU ini. Dari segi kedalaman tantangan,situasi tantangan yang akan kita hadapi dalam beberapa bulan ke depan cukup berat dan resikonya tidak kurang dari apa yang dialami pada tahun 1997. Kali ini, DPR memiliki ruang gerak yang lebih leluasa untuk menganalisis struktur UU ini, termasuk masukanmasukan dari publik karena yang disampaikan bentuknya RUU. Jadi fraksi-fraksi di DPR akan mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Pemerintah. Dan tentu saja DIM itu akan bersumber dari masukan-masukan yang diajukan oleh publik Dari segi isi pembahasan RUU ini menurut Andi sebagian besar sudah banyak didiskusikan dalam Perpu yang diajukan sebelumnya.“Jadi saya kira tidak terlalu lama RUU ini dibahas,” harap Andi. Karena sebelumnya, DPR pernah membuat record pembahasan UU tercepat yaitu UU Rahasia Negara, yang dapat diselesaikan hanya dalam satu kali masa sidang. “Saya kira ini juga bisa dilakukan,” kata Andi. Hanya masalahnya, selain dibatasi oleh waktu dimana UU ini harus segera keluar, pada saat yang sama DPR harus betul-betul kritis dalam melihat muatan dalam UU ini. Secara prinsipil political will baik Pemerintah maupun DPR segera ingin menyelesaikan RUU ini secepatnya tanpa mengabaikan substansi yang merupakan concern umum. Per lu K eha tierlu Keha ehatiha tian hatian Ter h a d a p RUU JPSK yang d i a j u k a n Pemen ritah,

Pengamat Ekonomi Perbankan Hendri Saparini melihat RUU tersebut seolaholah menjadi respon terhadap krisis finansial global. Namun demikian, kata Hendri, perlu kehati-hatian bila dilihat dari isi Perpu yang ditolak DPR Desember lalu, karena ada beberapa kelemahan dari RUU yang diusulkan pemerintah tersebut. Dalam draft sebelumnya seolah-olah cakupannya semua lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank yang mendapatkan fasilitas bailout yang terlalu mudah, tidak ada penjelasan secara lebih detail bagaimana cara mengevaluasi bank mana yang semestinya harus diberikan bailout. Karena,kata Hendri,dalam hal ini ada permasalahan yang berbeda, ada lembaga keuangan yang mengalami krisis karena faktor-faktor eksternal, tapi juga ada Bank yang mengalami krisis karena ketidakhati-hatian dalam pengelolaannya. “Dalam Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK inilah yang tidak dijelaskan secara lebih detail,” katanya. Hal lain yang masih menjadi ganjalan adalah juga tentang pertanggungjawaban, walaupun tujuan dari pemerintah untuk mempercepat langkah pengambilan kebaijkan,

namun ini harus berhati-hati karena pendanaan untuk bailout ini pastinya sangat besar. Oleh karena itu kita tidak boleh mengesampingkan keterlibatan DPR dalam arti keterlibatan dari publik. “Hal inilah yang seharusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah,” kata Hendri. Hendri menambahkan, didalam mengambil kebijakan penanggung jawab tidak boleh hanya pejabat yang sangat sempit, karena dalam perencanaan yang mengambil kebijakan hanya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Hal-hal itulah yang dikritisi dalam Perpu yang diajukan pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil kajian lembaganya, ternyata pasar uang antar Bank sudah mulai memburuk.Dalam hal ini harus ada skema dari pemerintah yang lebih detail perlakuan terhadap Bank ataupun Lembaga Keuangan Non Bank dan juga klasifikasi bank yang bisa diberikan dukungan pembiayaan dan dengan cara seperti apa. Semua itu harus diklasifikasikan sesuai dengan jenis lembaga keuangannya maupun masalah yang dihadapi. Karena, kata Hendri, kita tidak mau kemudian terjadi begitu mudahnya pemerintah memberikan Bailout, atau kita kurang hati-hati memberikan rambu-rambu sehingga kalau terjadi sesuatu tidak akan tt/sw bisa kita koreksi kembali. (tt/sw tt/sw)

Andi Rahmat, anggota Komisi XI (F-PKS)


43

PROFIL

Chairun Nisa (F- PG) :

Obsesinya Masyarakat

Ramah, bersahaja, energik dan cerdas, itulah kesan pertama kali jika kita melihat sosok politikus yang satu ini. Siapa yang tidak kenal dengan Chairun Nisa, politikus dari Fraksi Partai Golkar ini biasa kita lihat memimpin rapat-rapat di Komisi VIII DPR.

S

foto: dok. keluarga

ebagai Wakil Ketua Komisi VIII yang m e m b i d a n g i kesejahteraan sosial dan agama rasanya jabatan ketua ini sangat pantas disandangnya. Chairun Nisa sangat concern dengan masalah-masalah di bidangnya. Sedari kecil bercita-cita ingin menjadi Guru, padahal biasanya anakanak kecil seumurannya, mayoritas ingin menjadi Dokter, Pilot, Polisi, Insinyur atau bahkan Presiden. Keinginan itu terinspirasi dari tokoh idolanya ketika ia duduk di bangku Sekolah Dasar. Seorang guru bernama Mustahsanah, juga sangat pintar, rapi, dan bijaksana. Nisa bersyukur karena telah berhasil mewujudkan citacitanya menjadi Guru. Berawal dari cita-cita itu, hingga kini (setelah menjadi Anggota DPR) ia tetap concern dibidang pendidikan. Motivasinya menjadi Anggota DPR tidak lain ingin menyalurkan aspirasinya yaitu ikut mencerdaskan masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Tengah. Karena itu, ketika resmi menjadi Anggota DPR, Chairun Nisa langsung memilih Komisi yang membidangi pendidikan. “Ketika masuk di DPR,

44


PROFIL

Mencerdaskan Kalteng komisi yang saya pilih adalah komisi yang membidangi pendidikan. Kebetulan waktu itu komisi pendidikan dan Agama bergabung menjadi satu,” katanya. “Untuk menyalurkan aspirasi Masyarakat, kita harus masuk ke dalam sistem, kita tidak bisa berdiri di luar. Jadi supaya dapat lebih mudah, saya masuk ke Komisi pendidikan,”kata ibu dari satu anak ini. Semenjak menikah tahun 1983, ia diboyong suaminya ke Kalimantan Tengah. Ia mengaku sempat merasa bingung, juga kesepian, karena terbiasa hidup di Kota Solo dan Yogyakarta yang ramai. Namun karena terbiasa aktif, ia tidak ingin larut dalam situasi itu. Untuk menghibur diri, dia tidak mau berlama-lama menganggur. Hanya beberapa bulan setelah tinggal di Kalteng, ia langsung diangkat menjadi guru honor di Madrasah Tsanawiyah, dan dosen honor di Universitas Palangkaraya. Setahun kemudian resmi diangkat menjadi Dosen di Universitas Palangkaraya. Seiring berjalan waktu, Nisa begitu panggilan akrabnya melihat ada peluang politik yang bagus, karena waktu itu, perempuan yang aktif dipolitik masih sangat sedikit. Kebanyakan perempuan PNS tidak mau aktif di kancah politik. Tapi, hal itu tidak berlaku buat Nisa, karena latar belakangnya memang aktifis, ia merasa ada tempat penyaluran. Aktif di partai yang berlambang beringin sejak 1985, dua belas tahun kemudian barulah berhasil menjadi anggota DPR RI. Namun perjalanan politiknya menuju kursi DPR RI tidak diraihnya

dengan mudah. Dua kali gagal mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi, periode 1987-1992 dan periode 1992-1997 tak membuatnya patah arang. Setelah mendapat izin dan dukungan dari keluarga besar, terutama

suami, ia kembali mencoba mencalonkan diri untuk yang ketiga kalinya pada pemilu 1997. Tapi pada periode ini, ia menjadi Caleg DPR RI Sembari mengenang masa lalunya, ia berkisah, ia mendapat nomor urut 5, dan Kalimantan Tengah waktu itu mendapat 5 kursi. “Sehingga pas, saya bisa masuk jadi Anggota DPR RI sampai sekarang,” katanya. Tidak Ngo yo Ngoy Istilah inilah yang tepat untuk menggambarkan perjalanan karir politik seorang Chairun Nisa. Meski ia sudah menjadi aktivis sejak Mahasiswa, namun ia menjalani karir politiknya seperti air mengalir. Meskipun menjadi Anggota DPR memang merupakan keinginannya tapi ia tidak terlalu ambisius dalam meraihnya. “Prosesnya mengalir seperti

Chairun Nisa bersama keluarga tercinta. foto: dok. keluarga


45

PROFIL air saja. Saya tidak pernah mengharuskan ini-itu. Tidak. Pokoknya saya ga ngoyo. Tapi yang benar-benar jadi impian saya itu, ingin jadi guru. Itu cita-cita saya dari kecil,” kenang alumni S3 UNJ Program Studi Manajemen Pendidikan. Cita-cita Nisa menjadi seorang politikus juga terinspirasi dari tokoh idolanya ketika ia beranjak remaja dan masih tinggal bersama orang tuanya di Solo. Ketika itu, dia masih sekolah di Solo, dan ada perempuan seorang mubaliq, aktivis, yang menjadi Anggota DPR RI. Menurut Nisa, anggota tersebut sangat pintar, sehingga Nisa mengidolakan tokoh tersebut dan berkeinginan seperti dia. Untuk itu ia bertekad ingin menjadi anggota DPR, tapi tidak harus DPR RI, mungkin DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Setelah resmi menjadi Anggota DPR, iapun berupaya segera mewujudkan mimpinya yakni ingin mencerdaskan masyarakat Kalteng. Yang pertama kali disoroti adalah perkembangan pendidikan di Kalimantan Tengah. Sesuai latar belakangnya sebagai dosen dan pendidik, memang visinya selalu ingin mencerdaskan masyarakat Kalimantan tengah. Karenanya, ia berpendapat jika tidak diperjuangkan lewat DPR, kemungkinan untuk mewujudkan itu akan kesulitan. Duduk di Komisi yang membidangi pendidikan, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR, mantan Dosen Universitas Palangkaraya ini berusaha untuk menaikkan anggaran pendidikan, khususnya di Kalimantan Tengah. “Alhamdulillah berkat perjuangan saya bersama teman-teman Panitia Anggaran lainnya, anggaran pendidikan dari APBN bisa meningkat, begitu juga dari APBD, kita selalu menyarankan supaya ditingkatkan baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten,” katanya bangga. Perempuan kelahiran Surakarta, 27 Desember 1958 ini berpendapat, ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam masalah pendidikan, antara lain sarana dan prasarana. Namun dengan adanya amanat UUD 1945, yang mengharuskan

46


20 persen anggaran pendidikan, maka Gubernur dan Bupati telah meningkatkan APBD nya untuk memenuhi amanat tersebut. Upaya ini harus selalu digaungkan dan perjuangkan agar angka 20 persen APBN bisa tercapai. Berkat perjuangan bersama serta tidak mengenal lelah, akhirnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kalteng seperti kelas dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya sudah jauh lebih baik. Bahkan untuk Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dicanangkan Pemerintah tuntas tahun 2008 sudah

Departemen Agama juga menangani masalah pendidikan terutama untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi agama. Untuk itu, mantan Dosen Universitas Muhamadiyah Palangkaraya ini tetap akan memperjuangkan sekolahsekolah madrasah meski mayoritas (80 persen) berstatus swasta. “Jadi kita mengupayakan supaya Depag mendapat anggaran lebih tinggi, supaya bisa mengurusi madrasah yang swasta.Tidak harus dinegerikan tapi minimal ada bantuan untuk mereka. Karena jika

saat meninjau Ujian Akhir Nasional di Kabupaten Katingan. dok: pribadi berjalan dengan baik di Kalteng. Meskipun untuk mencapai wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun itu dengan cara SD-SMP satu atap. “Karena anak-anak sekarang diharuskan mengeyam pendidikan wajib belajar 9 tahun, kita memetakan dimana saja yang ada penduduknya untuk dibuat SD-SMP satu atap. Itu saya perjuangkan ketika saya duduk di Komisi X,” terangnya Wakil Ketua DPD Alhidayah Tingkat I Kalteng Th.1985-1995 ini sekarang ditunjuk Fraksinya untuk menjadi salah satu pimpinan di Komisi VIII. Walaupun bukan lagi di Komisi X yang membidangi pendidikan, namun niatnya tetap ingin mencerdaskan masyarakat Kalteng. Di Komisi ini Nisa juga dapat memperjuangkan pendidikan karena

madrasah mau dinegerikan, terlalu banyak,” katanya. Aksesibilitas Masih panjang jalan Nisa memperjuangkan pendidikan di daerahnya. Selain memperjuangkan tempat belajar, sarana dan prasarana, masalah aksesibilitas menjadi pemikiran serius baginya. Menurutnya, masalah ini juga tak kalah penting, mengingat di Kalteng jarak antara desa satu ke desa yang lain sangat jauh, apalagi untuk menjangkau Kecamatan, jaraknya sangat jauh. Karena itu, ia bertekad mengupayakan agar di setiap kecamatan mempunyai Sekolah Menengah Umum (SMU). Walaupun ia menyadari adanya peraturan yang mengharuskan SMA atau SMK hanya ada di Kecamatan, namun karena melihat realita dilapangan,

PROFIL aksesnya yang sangat jauh ia bertekad untuk menambah keberadaan SMA atau SMK di beberapa desa. “Usulan saya nanti, di setiap gabungan beberapa Desa ada SMA. Jadi di setiap Kecamatan tidak hanya satu, tapi ada beberapa SMA atau SMK, sehingga anak-anak tidak terlalu jauh menjangkaunya. Namun sampai saat ini masih belum terwujud,” kata ibu dari dr. Alfi Luthfianti ini berangan-angan. Karena itu, seandainya pemilu 2009 nanti terpilih lagi, ia masih menyimpan program yang belum selesai diperjuangkan yakni masalah

Selain masalah pendidikan, hal ke dua yang menjadi komitmennya untuk diperjuangkan adalah masalah kesehatan. Walaupun ia ditempatkan di komisi yang bukan menangani masalah kesehatan, tapi dia tetap concern terhadap kesehatan. Bahkan ia juga mempunyai obsesi supaya di setiap Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kalteng khususnya harus memiliki rumah sakit. Banyaknya kecamatan di Kalteng yang dimekarkan menjadi kabupaten, mayoritas belum mempunyai rumah sakit. Nisa bercita-cita, setiap Kabupaten

temu wicara acara hukum Mahkamah Konstitusi Ri kerjasama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dengan Sekjen dan Kepaniteraan MK. foto: dok. pribadi aksesibilitas. Ia merasa prihatin, karena anak-anak Kalteng sangat jauh untuk menjangkau lokasi sekolahnya. Nisa sadar betul walaupun anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen dari APBD daerahnya, namun masih banyak bidang pendidikan yang harus tetap diperjuangkan, dan ia berjanji akan tetap konsentrasi di bidang ini. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar akses anak-anak itu jangan sampai terlalu jauh. Kita harus menjemput bola. Bukan anak yang datang ke sekolah, tapi kita membangun sekolah itu dengan mendekatkannya kepada mereka, sehingga anak-anak lebih mudah untuk sekolah dan itu belum selesai,” tegasnya

pemekaran harus ada rumah sakit. Untuk Kabupaten lama, yang tipe rumah sakitnya D harus dinaikkan menjadi C, begitu juga kalau sudah bertipe C harus dinaikkan menjadi B. Ke tiga, kesejahteraan sosial di bidang ekonomi. Meski sudah ada beberapa yang berhasil, tapi Ia masih menyimpan segudang obsesi di bidang ini, terutama mendorong mereka berupaya dan mengusahakan modal usaha atau modal kerja. Di Kalteng katanya, modal ini sangat diperlukan karena hampir 30 persen penduduk Kalteng merupakan masyarakat miskin. Bahkan, kabupaten Barito Selatan bukan kabupaten pemekaran, tapi termasuk kabupaten

tertinggal, karena di sana penduduk miskinnya lebih dari 40 persen. Mantan Dosen STAIN Palangkaraya ini mengatakan, ia bersama pihak terkait sudah mengupayakan masyarakat Kalteng untuk mendapatkan bantuan-bantuan modal,seperti PNBM, PUAP. Loyalitasn ya P ada G olkar alitasny Pada Golkar Sebagai partai yang sudah cukup berumur, sudah pasti partai berlambang pohon beringin ini telah banyak mengeyam asam garam. Selama penguasa ordebaru berkuasa partai ini sangat berjaya. Namun ketika reformasi, dan Presiden RI mengundurkan diri, Golkar mendapat hujatan dari banyak pihak. Kala itu banyak kader-kader yang keluar dari Golkar, tapi ada juga yang kemudian bergabung lagi.“Orang-orang yang keluar itu merupakan peristiwa menarik buat saya, karena banyak orang yang tidak tahan mental pada saat kita dihujat-hujat orang. Bagi saya, kalau memang kita sudah meyakini, kita harus punya prinsip, jika sudah di partai itu ya sudah, jangan keluar dan pindah-pindah lagi. Apapun yang terjadi. Kita harus setia dan loyal terhadap partai itu,”ungkapnya seraya menambahkan tidak hanya masalah loyalitas tapi juga masalah pencalegan. Lulusan S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengaku tetap salut dengan Golkar. Salah satu yang membanggakan, meskipun para petinggi partai mempunyai banyak versi, beda pendapat, tapi satu sama lain bisa langsung solid kembali. “Artinya meskipun beda tapi satu sama lainnya kuat dan tidak pecah,” katanya. Dikatakannya dinamika politik dalam tubuh Golkar memang ada, baik di luar maupun di dalam, perbedaan pendapat, seperti Muladi dengan Sultan, ataupun dengan Surya Paloh, tapi ketika nanti saat pengambilan keputusan terakhir, ketok palu, pasti satu suara yang keluar. Contohnya sewaktu akan menetapkan suara terbanyak, petinggipetinggi partai Golkar banyak sekali yang beda pendapat, ketika sudah diputuskan suara terbanyak dan palu diketok, tidak


47

PROFIL ada lagi perdebatan-perdebatan. Tapi ia mengakui sebelum diputuskan, banyak sekali pendapat yang berbeda. karena memang tidak ada larangan untuk itu. “Kita bebas mengeluarkan pendapat,” tambahnya Ketua Bidang Kerohanian KPPG DPP Partai Golkar Th. 2000-2004 merasa bahwa dirinya merupakan perpanjangan tangan partai, karenanya ia berprinsip, harus loyal kepada partai. Apapun keputusan partai, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nurani, tapi kalau itu sudah keputusan partai, ia tidak akan berseberangan

Suar a Ter ban yak Suara erban bany Berkomentar tentang Pemilu 2009 yang diputuskan berdasarkan suara terbanyak, Nisa mengaku Fraksi Golkar tidak mempermasalahkan hal itu. “Terus terang bagi kita Fraksi Golkar tidak menjadi soal. Karena sebelum Mahkamah Konstitusi mengadakan Yudisial Review, Partai Golkar sudah menentukan suara terbanyak. Jadi kadernya sudah siap mental dengan keputusan suara terbanyak dan itu sesuai dengan keinginan Partai. Sudah menjadi keputusan Rapimnas,” jelasnya

menjadi moderator pada Rakernas Pengajian Al HIdayah. foto: dok. pribadi dengan keputusan partainya. Untuk 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilu 2009, Caleg golkar sekarang sudah terpenuhi. Namun golkar tidak memaksakan apakah caleg tersebut betul-betul berhasil atau tidak. Dari segi nomor urut, caleg perempuan dari partai Golkar juga sudah bagus. Golkar mempunyai 17 orang caleg perempuan dengan nomor urut 1, 40 caleg perempuan dengan nomor urut 2, dan sekitar 50 orang caleg perempuan dengan nomor urut 3. “Masalah jadi atau tidaknya kan tergantung kepada calegnya lagi. Penetapan nomor urut ini tidak ada nepotismenya, partai betul-betul melihat kader yang berkualitas,” terangnya. Ia menjelaskan, ketentuan nomor urut di partai Golkar, semua ditetapkan dari bawah. Ada kaderisasinya minimal 5 tahun, ada jenjang-jenjangnya, pertama kaderisasi dari tingkat bawah dulu, kemudian ada penyegaran kader, terakhir fungsionaris.

48


Namun Anggota DPR yang sudah menduduki tiga periode ini mengakui dengan ketentuan suara terbanyak, akan berimbas dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan seorang caleg. Karena caleg-caleg ini harus betul-betul turun ke lapangan untuk mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Bagi perempuan, kata dia, memang ada yang mengatakan berat, tapi ia berpendapat sebetulnya tidak hanya perempuan yang berat, tapi laki-laki pun juga berat. “Tapi bagi saya meski kita caleg perempuan, ya harus tetap dijalani, jangan karena perempuan, lantas kita merasa berat ataupun kesulitan,”tuturnya optimis. Karena itu, dalam setiap kunjungannya ke daerah, ia selalu memberikan motivasi kepada caleg perempuan. Menurutnya apapun ketentuan saat ini, tetap harus berbuat dan berusaha semampunya serta memberikan yang terbaik. “Untuk berhasil jadi atau tidaknya

menjadi Anggota DPR, itu urusan nanti. Yang penting usaha kita harus maksimal,” tegasnya. Nisa selalu memberikan motivasi kepada caleg-caleg perempuan. Karena setelah ditetapkannya suara terbanyak, banyak sekali caleg-caleg perempuan yang semangatnya menurun, karena mereka berpikir modalnya harus kuat. Caleg perempuan menganggap caleg laki-laki mempunyai modal lebih banyak, langkahnya pun lebih panjang. Lain halnya dengan Caleg Perempuan yang dananya terbatas. “Tapi saya yakin tidak hanya perlu uang banyak, yang penting kita bisa merebut hati rakyat,” tambah Nisa. Karena itu, Nisa punya resep khusus selain hanya mengandalkan uang yaitu dengan mengunjungi komunitas-komunitas dan jaringan perempuan, seperti kelompok pengajian, majlis ta’lim, ormas-ormas perempuan dan lainnya. Dia menilai, masuk ke jaringan perempuan cukup efektif karena sepertinya komunitas perempuan lebih tertarik dengan perempuan juga walaupun hasilnya nanti belum tahu. Meski Chairunisa berupaya harus turun ke lapangan untuk mensosialisasikan diri, ia juga tetap memakai jaringan struktur partai. Jaringan partai tidak ditinggalkannya karena sebagai kader partai, iapun ingin turut serta membesarkan partai. “Partai dulu yang penting, supaya dapat banyak kursi, baru setelah itu siapapun yang duduk tidak masalah,” terangnya. Ketua Bidang Wanita DPD MDI Tingkat I Kalteng 1985-1995 ini tidak setuju dengan pernyataaan Anggota KPU Andi Nurpati yang mengatakan nomor urut ke-tiga harus diberikan kepada Caleg Perempuan. Menurutnya hal itu berarti perempuan dikasihani. Dikhawatirkan nantinya setelah duduk di DPR, kaum laki-laki menganggap dan memandang sebelah mata sebagai anggota yang dikasihani. “Nggak enak dong, bargainingpower kita kan jadi rendah.Tapi bila kita dapat sendiri,dengan upaya sendiri,maka bargaining-power kita juga tinggi. “Jangan sampai kita dilecehkan sama laki-laki. Jangan sampai bapak-bapak

PROFIL ngomong, itukan karena dikasihani,” tuturnya. Sukaduka Menjadi Wak il R aky at Suka-duka akil Raky akya Dua belas tahun menjadi wakil rakyat bukan waktu yang singkat. Sukaduka dirasakan silih berganti. Sebagai manusia biasa, terkadang iapun merasakan 4L (lemah, lelah, letih dan lesu) Meskipun bersyukur dapat menjadi perpanjangan tangan serta berupaya mewujudkan obsesinya, ingin mencerdaskan masyarakat Kalimantan Tengah dan sebagian sudah tercapai namun sesekali ia tetap merasakan juga rasa penat ataupun lelah “Kadang kita bekerja hingga overload , karena memang semua pekerjaan itu harus kita ikuti. Tak jarang dalam sehari mengikuti beberapa kali rapat hingga malam, bahkan jika konsinyering, rapatnya sampai pagi hari,” paparnya mengemukakan suka-dukanya menjadi anggota DPR Belum lagi, jika membahas satu RUU, kemudian pendapat Fraksi tidak bisa kompromi, seperti ketika pembahasan RUU Pornografi, alotnya setengah mati, menyita pikiran dan tenaga.“Apalagi waktu itu saya pimpinan. Sudah mati-matian, kerja betul, tidak pernah bolos, rapat terus-menerus sampai malam. Rasanya sudah nanonano, tapi karena amanah ya harus tetap dilakukan dengan baik,”ungkap penyuka musik slow jaman dulu. “Jadi kadang ya memang capek, ada juga perasaan seperti itu. Padahal kerjaan itu sudah kita kerjakan betul, tapi diluar orang masih menganggap DPR sebelah mata,” tambahnya Saat merasa lelah dan penat, biasanya Ketua Biro Wanita DPD Golkar Tingkat 1 Kalteng Tahun 1993-1998 ini hijrah ke Yogyakarta selama 2-3 hari bersama keluarga khususnya bersama suami tercinta mengunjungi kampung halaman. Sesampainya disana, iapun istirahat total, hanya makan dan tidur, bahkan tak jarang Handpone-nya juga dimatikan. Sembari mengenang masa-masa remaja (saat menjadi mahasiwa), ia juga sering mengunjungi tempat makanan favorit sewaktu kuliah, seperti makan Gudeg di

Barek. Sehingga ketika pulang ke Jakarta pikiran itu sudah kembali fress dan siap kembali menunaikan tugasnya sebagai wakil rakyat. Tok oh IIdola dola okoh Selain kedua tokoh yang disebutkan di atas, idola yang sesungguhnya adalah kedua orang-tua. Bagi Nisa, ayah dan Ibunya merupakan orang yang sangat luar biasa. “Saking luar biasanya ibu saya, saya tidak bisa mengikuti beliau,”katanya dengan penuh kebanggaan. Dapat dibayangkan, seorang ibu rumah tangga yang terbilang aktif berorganisasi tapi sangat patuh kepada suami. Sebagai contoh untuk sekedar makan sambal saja, ayahnya tidak mau makan selain buatan ibunya. Begitupun saat ayahnya makan, ibunya harus mendampingi di meja makan. “Saya sadar tidak bisa seperti itu, jadi ibu saya memang benar-benar idola saya,” ucapnya penuh kagum Sedangkan sang ayah, yang berprofesi sebagai pebisnis, untuk ukuran orangtua pada zamannya, yang biasanya masih menggunakan cara-cara otoriter, tapi tidak dengan ayahnya. Bisa dikatakan ayahnya sangat demokratis dalam memutuskan segala hal dan mendidik anak-anaknya dengan pola pikir yang sangat maju. “Ayah saya selalu mengajak anakanaknya yang sudah besar untuk diskusi, berembuk untuk membahas masalah. Kami duduk bersama sambil nonton TV. Apapun keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga, selalu diputuskan dengan berdiskusi secara demokrasi. Kita boleh mengemukakaan pendapat. Sehingga keluarga saya sudah terbiasa dengan diskusi,” ungkapnya. Tidak harus saat ada masalah, tapi keluarganya pun terbiasa mendiskusikan kasus-kasus nasional yang sedang berkembang, seperti isu politik, ataupun isu-isu lainnya. Ternyata kebiasaan ini berbuah manis, Nisa dan saudara-saudaranya tidak canggung lagi dalam mengemukakan pendapat di berbagai kesempatan. Begitupun bidang pekerjaan yang mereka pilih. Karena kedua orangtuanya memberikan kebebasan penuh, banyak yang memilih

bidang yang berhubungan dengan kemampuan berdiskusi. Adiknya menjadi aktivis di berbagai organisasi, seperti HMI, lalu aktif di Partai PAN bersama Amin Rais, tapi harus mundur karena berstatus PNS, juga sebagai Dosen di UGM. Kakaknya ada yang berprofesi sebagai Diplomat. Profesi yang juga menuntut kemampuan bicara “Jadi itu yang saya senang dari Ayah dan Ibu saya. Padahal semasa itu, biasanya orangtua lainnya masih suka memaksa, diktator, tapi beliau tidak. Kita mau sekolah dimana, jurusan apa, kerja di bidang apa, mereka mendukung,” tuturnya. Tapi ternyata sikap demokratis dari sang Ayah tersebut tidak berlaku untuk semua aspek kehidupan. Soal jodoh untuk anak perempuan, Ayahnya ikut menentukan, anak perempuan diharuskan mendapat suami yang berasal dari Kalimantan karena Ayahnya berasal dari Kalimantan Selatan. Kebetulan anak perempuannya dua orang dan bersuamikan orang Kalimantan semua. Syarat ini berlaku karena prinsip ayahnya, jangan sampai melupakan asal-usul. Momen b ersama k eluar ga bersama keluar eluarga Sebagai Wakil Rakyat, yang mempunyai segudang agenda kegiatan, Nisa tetap berupaya tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Disela-sela kesibukannya, kadang-kadang ia masih menyempatkan diri memasak masakan spesial untuk keluarga. Tidak hanya dia, anaknya pun diajarkan agar bisa memasak. “Memang dibiasakan supaya dia bisa memasak,” katanya. Sejak menikah dan menetap di Kalteng, selera lidahnya pun berubah. Makanan favorit keluarganya makanan Banjar, seperti soto banjar, masakan ikan. Menu ikan ini tak pernah absen di keluarga Nisa, bahkan ia sering membawa ikan dari Kalteng. Menurutnya, ikan di sana jauh lebih enak dibandingkan ikan Jakarta, karena masih segar dan banyak ikan asli dari sungai, seperti ikan lawes, patin, dan gabus. “Karena tinggalnya disana, lidah saya jadi ikut sana, orang Jawa kan biasanya tidak terlalu suka ikan, sekarang saya jadi senang ikan,” tambahnya.


49

PROFIL Sedangkan untuk makanan Jogja, ia mengaku sudah jarang, kecuali bila ia pergi ke Jogja, pulangnya bawa gudeg, atau jika ada keluarga yang datang Jogja, maka iapun memesan gudeg dan ayam goreng. Jika waktunya memungkinkan, Nisa berusaha untuk bisa makan malam bersama keluarga. Baginya, ini momen penting untuk berkumpul dengan keluarga tercinta setelah seharian melakukan berbagai aktifitas. Selain makan dan refreshing, mereka sekeluarga juga senang melakukan

olahraga bersama. Olahraga yang paling sering dilakukan keluarganya Yoga dan jalan kaki. Duk ungan K eluar ga ukungan Keluar eluarga Selama berkecimpung di dunia politik, ia mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama dari sang Suami. “Bapak sangat mendukung. Kalau tidak didukung, tidak mungkin saya bisa seperti ini,” ungkapnya. Ia menceritakan, setiap melangkah, mulai dari dicalonkan menjadi caleg DPRD, ia selalu izin terlebih dahulu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Lengkap Tempat Dan Tanggal Lahir Agama/Kepercayaan Status Pernikahan Nama Suami Nama Anak Pekerjaan

: : : : : : :

8. No.Anggota 9. Alamat

: :

10. Pendidikan Terakhir

:

Dra. Hj.Chairun Nisa, MA. Surakarta, 27 Desember 1958 Islam Menikah H. Maliki, SE. dr. Alfi Luthfiani Anggota DPR - RI Periode 2004-2009 Dapil Kalimantan Tengah A-519 Griya Swadaya No. 3 Jl. Swadaya Raya Duren Sawit Jakarta Timur S3 Universitas Negeri Jakarta

I. Pendidikan: 1. S1 IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Pendidikan Islam 2. S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. S3 UNJ Program Studi Manajemen Pendidikan II. 1. 2. 3.

Pengalaman Pekerjaan: Dosen Universitas Palangkaraya Dosen STAIN Palangkaraya Dosen Universitas Muhamadiyah Palangkaraya

III. Riwayat Dalam Keanggotaan DPR - RI: 1. Anggota DPR - RI Periode 1997 - 1999 2. Anggota DPR - RI Periode 1999 - 2003 3. Anggota DPR - RI Periode 2004 – 2009 IV. Pengalaman Dalam Organisasi: 1. Wakil Ketua DPD HWK Tingkat 1 Kalteng Periode Th. 1985-1995 2. Wakil Ketua DPD Alhidayah Tingkat 1 Kalteng Th.1985-1995 3. Ketua Bidang Wanita DPD MDI Tingkat I Kalteng Th. 1985-1995 4. Ketua Biro Wanita DPD Golkar Tingkat 1 Kalteng Th 1993-1998 5. Anggota Pokja Kerohanian DPP Partai Golkar Periode Th. 1998-2004 6. Ketua Bidang Kerohanian KPPG DPP Partai Golkar Th. 2000-2004 7. Ketua DPP Pengajian Alhidayah Periode Th. 2000-2005 8. Ketua DPP Pengajian Alhidayah Periode Tahun 2005-2010 9. Ketua Dept OKK DPP KPPG periode 2005-2010 10. Anggota Pengurus Dept Kesra DPP Partai Golkar periode 2004-2009

50


Setelah mendapat izin, barulah ia melangkah lebih lanjut. Begitupun, ketika ia menjadi Caleg yang ketiga (Caleg DPR RI), ia berupaya betul-betul mendapatkan izin. “Karena resikonya kalau terpilih pasti harus tinggal di Pusat. Saya menginginkan jika terpilih, Suami saya ikut pindah ke Jakarta, jika tidak, saya tidak mau,” tuturnya. Karena itu, setelah mendapatkan ijin dari sang mertua dan suaminya pun bersedia, akhirnya Nisa bersedia dicalonkan. Ia mengaku tidak kesulitan dalam membagi waktu untuk keluarga, karena baginya yang utama bukan kuantitas melainkan kualitas. Ia sadar dari segi kuantitas sudah pasti kurang. Putri semata wayangnya sudah terbiasa ditinggal sejak masih duduk di SMP. Tapi meski sesibuk apapun, secara kualitas tetap harus dilakukan, salah satunya dengan menjaga komunikasi yang baik. Begitu eratnya hubungannya dengan sang putri, sampai-sampai bukan seperti hubungan Ibu dengan anak, tapi seperti layaknya seorang teman. Nisa tergolong ibu yang sukses mendidik putrinya. Sekarang ini putrinya telah tamat dari Fakultas kedokteran dan lulus tes PNS di Palangkaraya.“Memang saya sengaja suruh kesana supaya ilmunya lebih bermanfaat. Dan saya selalu menanamkan kepadanya jiwa mengabdi,” katanya bijak. Sebenarnya kegemaran berorganisasinya sudah menurun kepada anaknya, namun berhubung kuliah kedokteran sangat menyita waktu, banyak praktek-praktek yang harus dilakukan sehingga kegemaran itupun terpendam. Sebagai dokter muda yang baru tamat, tentunya pengabdiannya bagi daerahnya sangat ditunggu-tunggu. Apalagi daerah Kalimantan Tengah dimana kabupaten satu dengan kabupaten lain sangat berjauhan, tentunya masih sangat kurang tenaga medis. Bagaimanapun juga Nisa bangga telah mengantarkan anaknya menjadi anak yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa dengan mengamalkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat, khususnya di daerah Kalimantan sw/tt Tengah. (sw/tt sw/tt)

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI I INGINKAN KEAMANAN NASIONAL TERJAGA Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, kemanan, luar negeri, dan komunikasi, informatika mengunjungi, Provinsi Sumatera Barat, Sumateradan Bali untuk menyerap aspirasi. “Secara umum Sumbar relatif aman. Terkait mekanisme pelaksanaan Pemilu, yang sangat perlu ditingkatkan saat ini adalah sosialisasi tentang istilah contreng, coblos dan lain sebagainya. Ketidakpahaman tentang istilah ini dikuatirkan dapat menimbulkan masalah nantinya, “ ujar Sudirman. Meski menyebut kondisi di Sumbar relatif aman, namun dia tak menutup peluang meletusnya sejumlah konflik diantaranya karena perkelahian massal

T

im Komisi I DPR RI meminta Pemprop Sumbar mewaspadai potensi terjadinya gejolak keamanan di daerah ini menjelang penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 mendatang. “Meski Sumbar relatif aman dari berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Potensi gejolak Kamtibmas berpeluang muncul dari aspek manapun karena kegiatan Pemilu ini merupakan kegiatan yang sarat kompetitif, sarat biaya tinggi dan lainnya, sangat tinggi potensi konfliknya” ujar Theo L. Sambuaga dalam pertemuannya dengan jajaran Pemprop Sumbar, Kapolda, Danrem 032, Danlantamal dan Muspida serta Tokoh Adat di Kantor Gubernuran, Senin (15/01). Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Sumbar untuk memantau

Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga didampingi IZK. Sembiring dan disaksikan EGM Divre I Telkom Gunawan Muhammad dan Kandatel Telkom melakukan tele conference di kantor Telkom Sumbar melalui satelit dengan pasukan penjaga perbatasan dari Korps Marinir AL di P. Berhala Provinsi Sumatra Utara dan P. Rondo di Provinsi Aceh. foto: Eka Hindra perkembangan pembangunan serta dinamika masyarakat di daerah menyusul akan berlangsungnya Pemilu 2009. Pada pertemuan tersebut, Kepala Kesbangpol Linmas Sumbar Sudirman Gani memaparkan bahwa secara umum kondisi Kamtibmas Sumbar sangat kondusif.

akibat perebutan tanah ulayat, sengketa batas nagari dan lainnya. Senada dengan Pemprop Sumbar Kepala Kepolisian Daerah Sumbar Ino Suripno juga menyatakan secara umum kondisi kamtibmas Sumbar relatif aman . Meski jumlah kejahatan selama tahun 2008 meningkat dibanding dengan PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70

51

KUNJUNGAN KERJA tahun 2007 yang hanya 9.636 kasus, namun jumlah kasus yang terselesaikan juga meningkat sebesar 3,03 persen, yaitu 56 persen pada tahun 2007 dan naik menjadi 62 persen tahun 2008 ini. Meski kondisi kamtibmas Sumbar relatif aman, Kapolda mengisyaratkan kewaspadaan terhadap sejumlah hal, diataranya peluang meningkatnya kriminalitas seiring dengan terjadinya krisis ekonomi global, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dapat mendongkrak jumlah kecelakaan lalin,

pertahanan. Ada penambahan Skuadron, Skyhawk, Kapal perang di wilayah ini sangat mempunyai nilai lebih strategis di wilayah ini. Saat melakukan peninjauan Kodam Wirabuana dinilai cukup bagus. Kesatuannya cukup Kondusif dan Pangdam dinilai berprestasi baik dalam rangka meningkatkan keberadaan TNI di wilayah Kodam ini. Salah satu contoh tidak segan-segannya memberikan motivasi terhadap peningkatan hasil pertanian diantaranya dengan

Tim Kunker Komisi I DPR RI ke Sumsel. foto: Ton persengketaan tanah ulayat serta konflik batas wilayah. Sejumlah Kabupaten/Kota di Sumbar yang tinggi tingkat kriminalnya yaitu Padang, disusul Bukittinggi, Kota Solok, Padang Pariaman dan Payakumbuh. Sedangkan daerah yang terendah tingkat kriminalnya yaitu Mentawai, Pasaman dan sawahlunto. “Disamping itu, Pemerintah daerah perlu mewaspadai dampak krisis ekonomi global dan kaitannya dengan peningkatan kriminalitas.. Karena krisis, jumlah penggangguran akan bertambah. Ini dapat memicu peningkatan angka kriminal,”pesan Ino. Sumatera selatan Ketua Tim Kunker Guntur Sasono di Provinsi Sumatera Selatan, Komisi I DPR RI memberikan suatu pengawasan di bidang pertahanan di wilyah Sulawesi Selatan merupakan Kompartemen Strategis di bidang

52


melibatkan Babinsa untuk ikut aktif membantu para petani dalam penyediaan dan penyaluran air. Karena Pangdam turut serta menciptakan pompa air tanpa mesin. Namun saat melakukan kunjungan ke Yon Kav 10/Serbu, di temukan permasalahan yang sangat memprihatinkan di batalyon kavaleri 10 ini diantaranya adalah Alutsista berupa tank sangat minim jumlahnya dan terbatas selain itu Tank-tank yang ada masih buatan tahun 1959 sampai sekarang masih di pergunakan. Namun disatu sisi Komisi I DPR RI merasa bangga dengan disiplin para prajurit yang sangat tinggi ini, loyalitas pimpinan dan satuan masih dijunjung tinggi. Selain itu, Komisi I DPR di Sumatera Selatan juga berkesempatan untuk mengadakan dialog dengan PT. Pos Indonesia dan PT Telkom. Tim banyak mendapat masukan masukan

dari para operator selular bahwa dari keberadaan telephone selular di wilayah ini banyak memberikan tingkat multi player efect pada kesejahteraan penduduk, namun satu sisi tidak bisa dihindari bahwa perang tarif cukup memberikan suatu nilai pelayanan meningkat, selain itu kalau tidak berhati-hati juga akan mengurangi mutu. Mengerucut pada permasalahan tower pemancar pada daerah otonom yang sudah diberlakukannya perda. Komisi I melihat tower pemancar sangat menentukan juga bagi mereka para operator dan masyarakat pengguna telephone selular apabila ditertibkan dalam keadaan seperti ini. Sehingga ini bisa berimbas kepada kepentingan local maupun nasional dan internasional. Komisi I berjanji akan mencari solusinya karena pada dasarnya akan merugikan kepada masyarakat luas. Selain itu Komisi I beranggapan sekiranya memang peranan KPI dan KPID dapat memberikan suatu kontrol untuk tidak mengurangi hak-hak masyarakat yang harus dirugikan. Dan sudah waktunya bersama sama akan mengeluarkan peraturan dalam bentuk undang-undang hasil dari masukan setelah kunjungan kerja ini. Perda Tower Terpadu Komisi I DPR-RI mendesak Pemkab Badung untuk membicarakan kembali upaya penertiban 60 tower tak ber-IMB di Badung. Pasalnya, hingga kini masih terdapat keluhan dari para operator seluler yang merasa sangat dirugikan dengan upaya Pemkab tersebut. Tidak hanya itu, para anggota Dewan Senayan itu juga meminta pemutihan untuk izin IMB tower yang telah lama berdiri di Badung. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Arief Mudatsir Mandan, usai acara tatap Muka dengan jajaran Pos Telekomunikasi yang bertempat di lantai 3 gedung Kandatel Bali, Renon, Selasa (13/1) kemarin. Pertemuan dihadiri perwakilan seluruh operator seluler yang ada di Bali, termasuk pihak Telkom dan Kantor Pos. Mudatsir mengaku kaget dengan begitu banyaknya jumlah tower di

KUNJUNGAN KERJA Badung yang akan dirobohkan. Padahal menurut dia, untuk mendirikan tower, tidak semudah mendirikan bangunan biasa. Dalam artian, ada sejumlah perizinan yang harus dipenuhi. ‘Kok bisa bangunan seperti tower bisa berdiri tanpa izin,’ ujarnya. Menurut dia, untuk menyelesaikan polemik pembongkaran tower, Pemkab Badung sebaiknya duduk kembali dengan para provider untuk mencari win-win solution. Apalagi, dari pemaparan para provider, Mudatsir mengungkapkan tower-tower yang ada kini telah berdiri sejak lama. Bahkan jauh sebelum aturan tentang IMB untuk tower itu ada. Menurut informasi, IMB untuk tower itu baru diterapkan sejak tahun 1995. Praktis, pada tahuntahun sebelumnya, tower dibangun tanpa perlu mengantongi IMB. Menyinggung soal IMB itulah, Mudatsir meminta pemerintah untuk segera melakukan pemutihan terhadap tower-tower eksisting atau yang berdiri sudah sejak lama. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi Permadi, S.H. Menurut dia, tower lama izinnya harus diputihkan. Alasannya, agar investasi tidak terbuang percuma dan layanan kepada masyarakat dapat terjamin. Selain itu Mudatsir juga

menambahkan, bagi penyelenggara jasa seluler juga harus menyesuaikan diri dengan peraturan daerah yang ada, sehingga satu sama lain tidak saling

bersinggungan. Ditanya tentang adanya indikasi Perda Tower Badung sebagai Perda monopoli, Mudatsir sendiri

Pembangunan Menara Bersama dan Perda Kab. Badung No. 6 th 2008 tentang Penataan, Pembangunan dan

Ketua tim Kunker Komisi I DPR RI ke Bali, Arif Mudatsir Mandan meninjau peralatan Alutsista di Kodam IX Udayana Bali. belum bisa memastikan. Kata dia, pihaknya belum sempat mempelajari Perda bersangkutan. Tetapi apabila ada pasal-pasal monopoli termasuk yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka Mudatsir meminta Perda tersebut ditinjau kembali.

Pengoperasian Menara Terpadu. Hal itu mengingat operator/ penyelenggara telekomunikasi dimungkinkan oleh Permenkominfo No.2 Th 2008 (Ps. 3 Ayat 1) untuk menjadi penyelenggara menara terpadu. Permenkominfo No.2 Th 2008 hanya mengatur menara yang berada di atas permukaan tanah, sedangkan Perda Kab. Badung No. 6 Th 2008 hanya memperbolehkan penempatan antena pada menara terpadu dan melarang penempatan antena di atas bangunan, papan iklan ataupun bangunan lain. Permasalahan monopoli pengelolaan tower seluler oleh satu perusahaan, diharapkan juga menjadi perhatian Komisi I DPR, mengingat hal tersebut dinilai melanggar ketentuan yang berlaku. Kalangan operator seluler berharap kedua permasalahan tersebut akan mendapat perhatian dari Komisi I DPR, sehingga tidak sampai merugikan pihak operator maupun kepentingan sektor ekonomi dan pariwisata Pulau hr/dn/as Dewata. (hr/dn/as hr/dn/as)

Dasar hukum untuk pembongkaran tower itu Perda Bali No.4 Th 1974 tentang Bangunan, Permenkominfo No.2 Th 2008 tentang Pedoman


53

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI II MINTA PEMERINTAH TIDAK PERSULIT KPU Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk tidak mempersulit gerak Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya yang ada di daerah dengan merekayasa rumitnya birokrasi pencairan keuangan untuk pelaksanaan Pemilu 2009.

Wakil ketua Komisi II DPR RI Sayuti Asyathri (F-PAN) bertukar cinderamata dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. foto: Tuti

P

ernyataan itu ditegaskan saat Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP) dan Sayuti Asyathri (FPAN) dan diikuti tujuh anggota lainnya yaitu Made Suwendha (F-PG), Lena Maryana Mukti (F-PPP), H. Anwar Yunus (F-PD), H.A.M. Fatwa (F-PAN), Mahfudz Siddiq dan H. Untung Wahono (F-PKS) serta Jamaluddin Karim (F-BPD). Selain ke Provinsi Jawa Barat, Komisi II DPR menurunkan dua Tim lainnya yaitu ke Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Ida Fauziah (F-KB) dan ke

54


Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Idrus Marham (F-PG). Dalam kunjungan ke tiga provinsi kali ini, kendala yang dihadapi KPUD umumnya masalah dana yang belum dapat dicairkan sehingga mereka belum dapat bekerja. Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa saat pertemuan dengan KPUD dan Panwaslu se Jawa Barat di Bandung menegaskan, pemerintah seharusnya dapat mempercepat kepastian pencairan uang agar pesta demokrasi berjalan lancar dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan yang menyangkut Pemilu. “Dalam Pemilu kali ini sangat

terlihat kentalnya kepentingan pemerintah dengan mengulur-ulur setiap kebijakan dan tidak melibatkan KPU dalam soal anggaran,” kata Eka. Hal ini tercermin tidak ada koordinasi antara Sekjen KPU Pusat dengan Sekretaris KPU di daerah perihal penghonoran untuk para anggota petugas PPK di kecamatan yang dinilai terlalu minim. “Selain itu hingga saat ini KPU daerah tidak mengetahui dengan pasti berapa anggaran yang mereka terima sehingga akhirnya pengalokasian anggaran sosialisasi yang seharusnya pekerjaan tersebut telah dilaksanakan menjadi terganggu,” tambahnya. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurhidayat membenarkan adanya kesengajaan untuk mengganggu kinerja KPU yang seharusnya telah berkonsentrasi pada pelaksanaan Pemilu mendatang. Menurut Deden, mereka juga masih dibebani dengan urusan minimnya honor PPK yang hanya Rp 450 ribu untuk ketua dan anggota Rp 350 ribu. Padahal jika dibandingkan dengan anggota Panwaslu, mereka menerima Rp 1 juta bagi ketuanya. Deden merasa KPU dipandang sebelah mata oleh pemerintah ketika akan melaksanakan persiapan Pemilu ini. “Mendapat kenaikan uang kehormatanpun tidak padahal tanggungjawab kami sangat besar,” keluhnya. “Saya sangat sadar bahwa melakukan pekerjaan sebagai pelaksana Pemilu adalah amanah, namun jika kami harus diombangambing dengan ketidakpastian anggaran khususnya, bagaimana kami dapat bekerja,” katanya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bandung, Osin Permana menilai seluruh keterlambatan ini adalah “by design” dimana pemerintah

KUNJUNGAN KERJA lambat-laun ingin mengambil alih pelaksanaan pesta demokrasi ini. “Pemilu tinggal 85 hari lagi jangankan pencairan uang, berapa anggaran yang akan kami terimapun tidak tahu,” katanya. Osin menuturkan bagaimana kinerja teman-teman di PPK ataupun PPS bekerja dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tanpa memandang berapa homor yang mereka terima. “Bukan berarti kami melihatnya tidak bangga tapi bagaimana pemerintah dapat mengapresiasi kinerja teman-teman yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya. Ketua KPU Jawa Barat, Ferry Kurnia Rizkiansyah menambahkan penganggaran yang dilakukan pemerintah bersifat “top down” dan bukan “bottom up” sehingga terjadi perbedaan nilai diantara daerah. “Masa anggaran disetiap daerah disamakan padahal jumlah pemilihnya berbeda,” kata Ferry. Untuk itu pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kesekretariatan untuk melakukan komunikasi dengan Sekjen di KPU Pusat yang notabene seluruh kesekretariatan dipegang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jalin Hubungan Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Sayuti Asyathri meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah Wakil Ketua Komisi II DPR RI H. Eka Santosa (F-PDI-P) dan Sayuti Asyathri (F-PAN) saat (KPUD) Jawa Barat menjalin pertemuan dengan jajaran KPUD Jabar. foto: Tuti hubungan dengan berbagai pihak dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2009. KPUD dapat memanggil partai-partai memprihatinkan. Padahal sosialisasi Diakui Sayuti, besarnya anggaran politik untuk memanggil calegnya. ini merupakan salah satu kunci untuk sosialisasi ini memang sangat Caleg di sini dapat bekerja sama keberhasilan untuk mendongkrak kecil. Untuk itu KPU harus lebih dengan KPUD dalam membantu partisipasi masyarakat dalam kreatif dalam menjalin hubungan sosialisasi pelaksanaan Pemilu yang menyalurkan hak politiknya. dengan berbagai pihak agar sosialisasi akan datang. Selain itu, KPUD juga Apalagi bila dilihat saat Pilkada bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dapat bekerjasama dengan media milik Jabar, masyarakat yang menggunakan yang efisien dan efektif. pemerintah seperti TVRI atau RRI hak pilihnya hanya mencapai kurang Pada kesempatan tersebut anggota dan juga dengan berbagai media lebih 60 persen. Komisi II dari F-PPP Lena Maryana elektronik maupun media cetak Kenyataan menunjukkan bahwa, Mukti juga mengusulkan, mengingat lainnya. masyarakat saat ini banyak yang tidak anggaran sosialisasi ini jumlahnya Diakui Lena, minimnya dana tahu kapan pelaksanaan Pemilu 2009. sangat kecil dia menyarankan agar untuk sosialisasi ini memang cukup “Jika pelaksanaannya saja tidak tahu


55

KUNJUNGAN KERJA bagaimana mungkin mereka tahu mekanismenya,” kata Lena. Terhadap sosialisasi ini, Ketua KPU Provinsi Jabar Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan alokasi dana sosialisasi pemilu legislatif dan presiden di Jabar nilainya hanya sebesar Rp 42,8 juta. Alokasi dana sosialisasi yang bersumber dari APBN itu jelas tidak realistis. Ferry juga mengungkapkan bahwa penetapan alokasi dana sosialisasi pemilu itu sama sekali tidak mengindahkan usulan KPU di daerah. KPU Provinsi Jabar mengusulkan dana sosialisasi dan pelaksanaan pemilu di Jabar sebesar Rp 10 ribu per pemilih. Sementara jumlah pemilih di Jabar tercatat mencapai 29 juta orang. “Dana Rp 42,8 juta itu setara dengan Rp 1 per warga di Jabar,” ujarnya. Karena itu, melalui Komisi II DPR dia mengusulkan agar alokasi dana sosialisasi Pemilu 2009 ditambah. Ferry menambahkan ada tiga hal penting yang harus segera disosialisasikan kepada masyarakat yaitu, hari dan tanggal pemungutan suara, teknis pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencentang/ mencontreng yang merupakan hal baru dan makna Pemilu yang perlu dipahami oleh setiap warga negara. Sebagai solusi dengan minimnya dana sosialisasi ini, KPU Jabar meminta bantuan instansi pemerintah/ pemerintah daerah untuk mensosialisasikan Pemilu 2009 minimal di lingkungan kerja masingmasing. Selain itu juga meminta partisipasi kepada pihak swasta untuk memasang spanduk sosialisasi. Sedangkan program sosialisasi dalam berbagai bentuk kegiatan masih menunggu turunnya DIPA serta bantuan anggaran dari APBD. Gaji PPK H an ya 400 R ibu Han any Ribu Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Provinsi Sulawesi Selatan menerima keluhan Honor Petugas Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) yang diterima di Daerah tersebut hanya berkisar Rp.400.000. Sementara

56


pendapatan yang diterima Panwaslu lebih besar daripada yang diperoleh KPU dan jajarannya termasuk Panwaslu Kecamatan, yang bisa mendapat penghasilan hingga 1 juta rupiah. Keterangan tesebut diperoleh pada saat melakukan pertemuan dengan KPU dan Panwaslu se Kecamatan Sulawesi Selatan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II Idrus Marham (F-PG) saat memimpin kunjungan tersebut, yang diikuti anggota Komisi II lainnya yaitu : Ferry Mursyidan Baldan, H. Andi Wahab DT Majokayo, Hj. Nurhayati Yasin Limpo Anggota dari Fraksi Partai Golkar, Suryana, H Fachrudin, Soewarno Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, TGK H. Muhammad Yus (F-PPP), Hj. Andi Yuliani Paris (FPAN), H. Saifullah Ma’shum (F-KB), H. Jazuli Juwaini (F-PKS), Zulhendri (F-PBR), dan Pastor Saut M Hasibuan dari Fraksi PDS. Idrus Marham mengatakan, keluhan yang disampaikan perihal pendapatan yang terlalu kecil itu dinilai sangat wajar, karena hal itu jelas tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Dalam hal ini, KPUD Provinsi Sulawesi Selatan ingin mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat melalui Komisi II DPR-RI. Harapan yang sama juga disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Mereka berharap Komisi II DPR-RI dapat memperjuangkan peningkatan pendapatan PPK dan jajarannya minimal disamakan dengan pendapatan yang diperoleh Panwaslu. Sementara itu, Ketua KPU Tana Toraja Luther Beranalogi menyampaikan tahun 2003 saja gaji kami 3 juta rupiah, tetapi harga ayam saat itu hanya Rp 20.000, sekarang gaji kami tetap, akan tetapi harga ayam sudah mencapai Rp 50.000. Ketua KPU Sinjai, Sofyan Hamid juga menambahkan bahwa tugas-tugas anggota KPU yang diembannya itu sangat berat, mereka harus menyelenggarakan sebuah seleksi pimpinan bangsa, tugas berat itulah yang tidak signifikan dengan gaji 3 juta

rupiah yang diterimanya. Hal itu juga disadari Ketua Panwaslu Pangkep Boralima yang mengatakan bahwa masalah gaji yang diperdebatkan di hadapan Anggota Komisi II DPR-RI itu menurutnya sangat wajar karena Panwaslu mendapat lebih besar ketimbang PPK. Menurut Boralima, wajar karena mereka tidak mengenal hari libur, mereka juga harus terus menerus berada dilapangan. Hal yang sama juga dikemukakan Ketua KPU Sulawesi Selatan Jayadi Nas, menurutnya pekerjaan KPU itu lebih berat, karena itu dia minta agar gaji Penyelenggara Pemilu dengan Pangawas disamakan, karena tugas dan tanggungjawab kedua lembaga itu sama beratnya. Dia menambahkan bahwa beberapa anggota Panwaslu di Kabupaten juga mengeluh karena rendahnya intensif dan honor yang mereka terima. Padahal tugas dan pekerjaan Panwaslu itu hampir sama dengan lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jayadi berharap Pemerintah bisa memberikan pertimbangan dalam meningkatkan honor Panwaslu mulai dari tingkat Propinsi hingga Kabupaten. Menanggapi hal itu, Ketua Tim Idrus Marham berjanji akan meneruskan keluhan-keluhan tersebut kepada Presiden. Menurut Idrus, rendahnya gaji yang diterima itu bisa mengganggu penyelenggaraan Pemilu. Dia juga berjanji akan mengawal keluhan itu di DPR-RI. “Keluhan ini akan kami perjuangkan di Komisi II DPR-RI, dan mudah-mudahan pemerintah pusat bisa memberi perhatian, sebab pelaksanaan Pemilu Legislatif ini memang menguras tenaga anggota KPU dan Panwaslu,” kata politisi dari daerah pemilihan Sulsel ini. Tidak Mengur usi Spanduk Mengurusi Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPR-RI juga mengkritik Panwaslu, agar Lembaga Pengawas itu tidak terlalu asik mengurusi spanduk, baliho dan alat peraga kampanye.

KUNJUNGAN KERJA Kalsel D imin ta Siap H adapi Dimin iminta Hadapi Pemilu 2009 Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Kalimantan Selatan Ida Fauziah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel siap menghadapi Pemilu mendatang. “Saya minta KPU Kalsel siap dalam menghadapi Pemilu Legislatif maupun Pilpres yang pelaksanaannya tidak lama lagi,” tegas Ida. Lebih lanjut Ida mengatakan agar proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Selatan tidak sampai mengganggu jalannya pemilu legislatif dan pilpres mengingat tenggang waktu yang sangat berjauhan. Prinsipnya, kata Ida Fauziah, kita butuh keyakinan bahwa Pemilu 2009 itu jadi dilaksanakan tanggal 9 April 2009. Dan ia berharap, Pemilu Presiden dapat berlangsung tepat waktu sesuai dengan schedule. “Kita perlu diyakinkan dari seluruh aparat KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota bahwa penyelenggaraan Pemilu on schedule, tetap tanggal 9 April 2009. Kalau toh misalnya ada hambatan-hambatan kita mesti antisipasi jauh-jauh hari, dan kalau itu membutuhkan kebijakan dari KPU maka kita akan mencatatnya dan mendiskusikan setelah kita sampai di Jakarta,” kata Ida. Ketua Tim Kunker Komisi II DPR Ida Fauziah menerima buku Panduan Pemilu 2009 dari Ketua Berkaitan dengan KPU Kalsel Mirhan. foto: Iwan A. anggaran pemilu menurut Ida, memang hak budget ada di di daerah yang belum tahu tatacara yang kurang akurat, sehingga DPR, tapi sesungguhnya yang tentang pencontrengan. “Ingat, di dikhawatirkan akan terjadi nama merencanakan kegiatan itu adalah desa-desa masih banyak orang yang ganda. Hal tersebut pastinya akan KPU seluruhnya. “KPU harus cermat belum pernah memegang balpoin, mempengaruhi jalannya dalam hal ini,” ujarnya. Ida juga meminta agar Sekjen KPU mereka harus diajari. Jadi, sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum harus cermat membaca UU yang ini perlu dilakukan lebih gencar,” yang akan datang. katanya. Data teknologi dalam data berkaitan dengan pemilu serta Anggota Komisi II DPR Andi pelayanan administrasi kependudukan konsekuensi terhadap anggaran yang Yuliani Paris juga mengingatkan bakal yang digunakan ternyata belum on line tersedia. Menurut Ida, Komisi II DPR munculnya masalah dalam pencetakan dan terhubung melalui server antar dan pendistribusian surat suara. Saat daerah di Propinsi Sulawesi Selatan sudah berkali-kali mengingatkan kepada KPU Pusat agar jangan hanya ini, katanya, ada keinginan Sekretaris secara nasional. mengukur atau melihat hanya dari Jenderal KPU untuk menggabungkan Mengingat masih banyak hal penting yang harus diawasi yakni masalah praktik money politic. Kritikan ini dilontarkan anggota Komisi II DPR-RI Ferry Mursyidan Baldan dan meminta kepada Panwaslu agar tidak lagi mengurusi spanduk dan baliho. “Biarlah itu menjadi tugas Satpol PP saja. Sudah jelas aturannya dalam Perda, jadi lebih baik Panwaslu fokus kepada tahapan dan penyelenggaraan Pemilu saja,” tandas Ferry. Sementara itu, anggota Komisi II DPR Nurhayati Yasin Limpo mengingatkan agar KPU lebih gencar mensosialisasikan tata cara pencontrengan. Dia juga mengatakan bahwa masih banyak pemilih, terutama

perusahaan pencetakan surat suara dengan perusahaan pendistribusiannya. Menurutnya, hal itu tidak tepat karena jika yang mencetak surat suara dan yang mendistribusikannya dilakukan satu perusahaan, maka itu akan rawan masalah, terutama soal manipulasi surat suara. “Pada Pemilu 2004, jumlah surat suara cadangan mencapai 7,5 persen. Padahal, aturannya hanya 2,5 persen. Nah ini bakal terjadi kembali kalau dua tugas dilakukan dua perusahaan sekaligus,” ungkapnya. Terkait dengan implementasi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Komisi II DPR juga telah menemukan data


57

KUNJUNGAN KERJA Pulau Jawa saja, tetapi cobalah perhatikan daerah-daerah kepulauan yang tidak bisa disamaratakan dengan kondisi geografis pulau Jawa. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Mirhan, dalam pertemuan tersebut mengutarakan, ada beberapa kendala yang dihadapi KPU Provinsi dalam sosialisasi Pemilu Tahun 2009. Kendala pertama menurutnya adalah keterbatasan dana yang mengharuskan KPU menggali inovasi agar sosialisasi tetap dapat disampaikan walau minim dana, yang pada sisi lain sedikit banyak akan menghambat gerakan sosialisasi ini. Sedangkan yang kedua adalah syarat sahnya surat suara yang akan disempurnakan dengan Perpu yang sampai saat ini masih dalam pembahasan, menyebabkan terganggunya kegiatan sosialisasi. Lebih jauh ia mengemukakan, berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008, sosialisasi Pemilu yang dilakukan KPU Kalsel intensif dilakukan sesuai tahapan kegiatan Pemilu 2009. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Kalsel telah melakukan himbauan kepada masyarakat agar mereka terdaftar sebagai pemilih melalui iklan di televisi, radio, spanduk dan forumforum pertemuan. Pada tahapan pendaftaran peserta pemilu KPU Kalsel mengundang partai-partai baru untuk diberikan penjelasan tentang tata cara verifikasi administrasi dan faktual yang harus mereka jalani agar lolos menjadi peserta pemilu. Pertemuan dalam rangka sosialisasi ini beberapa kali dilakukan sampai akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu. UU O TD A Tidak Rele van OTD TDA Relev Anggota tim kunker Komisi II DPR Ryaas Rasyid dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD) mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 segera diamandemen, sebab undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah sudah tidak relevan dalam menangkap isu-isu otonomi daerah

58


saat ini . Menurut Ryaas, saat ini sistem otonomi daerah khususnya sistem kepegawaian yang diterapkan kacau. Pejabat di tingkat kabupaten maupun kota yang sudah berada pada eselon tinggi tidak dapat berkembang karena terkotak pada daerahnya masingmasing. “Jadi Badan Kepegawaian Daerah bingung mau meletakkan pejabat yang sudah tinggi eselonnya ini dimana? Mereka hanya bisa diputar-putar di daerah itu saja, tidak berkembang,” ujarnya Selain itu, paparnya hubungan dan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya termasuk provinsi jadi renggang, karena merasa tidak ada ikatan dan suatu keharusan. Padahal dalam sebuah pemerintah yang baik, hubungan tersebut harus tetap terjaga sehingga ada harmonisasi dalam pemerintah dan pencapaian tujuan pembangunan. Ia mengusulkan akan lebih baik kalau otonomi daerah itu diletakkan di provinsi saja. Karena itu akan lebih mudah untuk konsuldasi recourses dan konsuldasi sumber daya manusia. “Tujuan otonomi itu ‘kan untuk mengoptimalkan pelayanan, disamping peningkatan kesejahteraan,” kata Ryaas seraya menambahkan untuk karir pegawai harus dibuka ruang untuk pengembangannya. Lebih jauh ia mengatakan, pemerintah otonomi cukup sampai tingkat provinsi, sedangkan untuk kabupaten maupun kota dibawah gubernur saja. Kalau perlu tidak usah dipilih, tapi ditunjuk langsung oleh gubernur, jelasnya. “Saya pikir lebih tepat kita membicarakan mengenai pembesaran otonomi di provinsi,” katanya. Ia menambahkan, otonomi Daerah yang ada saat ini bisa dikoreksi, karena yang namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna. “Jadi sangat memungkinkan dengan kondisi saat ini dilakukan perubahan. Hal ini akan kita perjuangkan dan sekarang masih dalam pembahasan. Jadi terbuka lebar kemungkinan apalagi dengan kondisi sekarang ini,” ujarnya..

Dia mengatakan, kita harus terus menerus mengevaluasi, yang terpenting bagaimana supaya rakyat itu mengambil manfaat dari pekerjaan pemerintah dalam hal pemberdayaan, pelayanan, pengembangan kesejahteraan. “Rakyat berhak memperoleh pemerintahan yang baik, jadi kalau ada sesuatu yang dianggap tidak bisa mempercepat kesejahteraan itu harus dikoreksi,” katanya. Lebih lanjut ia mengatakan, masih mungkin merubah UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebenarnya antara Komisi II dengan Depdagri sudah pernah mengadakan kesepakatan ( Waktu Mendagri Ma’ruf ). Bahkan ada revisi lagi terhadap UU Pemerintahan Daerah, sehingga nantinya UU No.32 Tahun 2004 itu akan di breakdown menjadi 3 (tiga) UU. Pertama, UU tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, UU tentang Pemerintahan Desa, dan ketiga UU tentang Pilkada. “Nanti kita lihat apa syarat-syarat semua daerah untuk Pilkada.” katanya. Sementara itu Gubernur Kalsel Rudy Arifin mengakui bahwa betapa sulitnya melakukan koordinasi pemerintahan dengan sistem yang menitikberatkan pemerintahan di kabupaten dan kota. Ia menambahkan, para pejabatnya kerap sibuk sendiri, karena tidak ada tutorial. Padahal tutorial atau panduan kerja untuk pejabat harus ada. “Selama ini dengan adanya otonomi daerah seperti buntu,” katanya seraya menambahkan orang bekerja sampai pensiun tetap di kabupaten saja. Sampai ada orang yang bingung dan jenuh berada di kabupaten karena tidak ada penyegaran dan promosi. Menurutnya, apa yang telah disampaikan oleh Ryaas Rasyid itu merupakan kenyataan yang dialami di Provinsi Kalsel. Rudy mendukung untuk segera disikapi pemerintah tt/iw/spr pusat. (tt/iw/spr tt/iw/spr)

KUNJUNGAN KERJA

PERLU TEROBOSAN ATASI LISTRIK DI KALTENG, MALUT DAN SULUT Pada reses masa persidangan II tahun 2008-2009 pertengahan Januari lalu Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup dan Ristek, mengunjungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar). Kunjungan kerja dimaksudkan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan sekaligus menyerap aspirasi yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VII DPR.

K

ami mengamati dengan seksama bahwa banyak masalah yang dihadapi pada bidang ESDM, lingkungan hidup dan ristek seperti pengolahan sampah, pertambangan serta kelistrikan. Terkait hal itu kita sangat berharap agar pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota mempelajari undangundangnya,” kata Ketua Rombongan Tim Komisi VII DPR RI Bidang ESDM, Pertambangan dan Kelistrikan, Sonny Keraf (FPDIP) di Balai Petitih Senin, Pontianak, Kalbar baru-baru ini. Menurut Sonny Keraf, terkait permasalahan energi dan pertambangan ini, ada Undang-Undang (UU) yang sudah membagi kewenangan sesuai dengan otonomi daerah, seperti izin yang dikeluarkan oleh provinsi, kewenangan izin yang dikeluarkan oleh pemkab/ pemkot. “Termasuk juga pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus secara bersama-sama membuat apa yang disebut dalam UU tersebut sebagai wilayah pertambangan,” jelas Sonny. Dalam wilayah pertambangan itu, kata dia, disusun berdasarkan apa yang dimiliki oleh pemerintah pusat (pempus) ataupun pemerintah daerah (pemda). Untuk ini, Pemda sangat diberi ruang untuk terlibat dalam menyusun wilayah pertambangan ini yang meliputi wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan nasional. “Kami sangat berharap pada kesempatan ini, Pemda dapat

Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau pabrik pupuk PT. BSA di Singkawang. foto: Nita Juwita mempelajarinya dan terlibat aktif dengan Pempus untuk menyusun wilayah pertambangan yang menjadi dasar untuk pemberian-pemberian izin untuk jenis mineral dan batu bara,” ungkapnya. Dalam pertemuan itu juga, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menyayangkan Provinsi Kalbar yang masih kesulitan listrik, sementara provinsi ini banyak menyimpan sumber energi yang melimpah.”Potensi sumberdaya energi Kalbar tinggi, tetapi tidak tergali tetapi kebutuhan listrik tak tercukupi. Kebijakan pemprov dalam penanganan energi dan sumberdaya mineral perlu dievaluasi. Harus ada terobosan,” kata anggota Komisi VII DPR RI (FBPD) Nizar Dahlan. Untuk itu,, kata anggota Komisi VII DPR dari FPAN Alvin Lie, persoalan

listrik harus menjadi prioritas pemerintah karena sifatnya yang vital. Jika listrik bermasalah maka perkembangan ekonomi, perdagangan, industri, investasi dan banyak sektor lain akan terhambat. Disarankan,lanjut Alvin Lie, agar pemprov memikirkan untuk mengundang pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik di Kalbar dengan kompensasi berupa insentif tertentu. Apalagi, kata Sonny Keraf, Komisi VII sedang membahas RUU Ketenagalistrikan. Diharapkan RUU ini dapat menjawab permasalahan ketenagalistrikan secara nasional dan daerah di Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Provinsi Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan bahwa PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70

59

KUNJUNGAN KERJA pertambangan di Provinsi Kalbar masih harus dioptimalkan pemanfaatannya. “Hal ini disebabkan karena usaha di bidang pertambangan seperti yang diketahui memiliki risiko cukup tinggi khususnya risiko geologi. Itu menuntut investasi dan teknologi tinggi,” jelas Christiandy. Saat ini fluktuasi harga di pasaran internasional yang sulit diprediksikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi investasi bagi sektor pertambangan. “Tapi, pada tahun 2008 lalu terdapat 58 Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi yang tersebar di seluruh Kalbar dengan kontribusi pendapatan negara yang berdasar dari iuran tetap sekitar Rp 5,3 miliar dan royalti sekitar Rp 39 miliar,” ungkap Christiandy. Pengelolaan sumber daya mineral merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tanpa adanya penataan yang baik di bidang pertambangan atau yang dikenal dengan good mining practice, sumber mineral yang dimiliki tidak akan memberikan manfaat. “Sumber daya mineral tersebut tidak akan dapat memberikan manfaat yang optimal tidak digarap dengan baik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan merugikan masyarakat apabila terjadi kerusakan alam yang menjadi penyebab timbulnya bencana,” terang Christiandy. Permasalahan yang timbul dan berkembang saat ini kata Christiandy, yakni maraknya pertambangan tanpa izin atau illegal mining yang menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan iklim investasi dan kepastian hukum serta hilangnya potensi pendapatan negara. “Keterbatasan infrastruktur transportasi juga merupakan salah satu penghambat bagi upaya eksploitasi batu bara di Kalbar,” tambahnya. Soal masalah listrik, Christiandy, mengakui bahwa masalah itu menjadi salah satu kendala utama bagi Provinsi Kalbar. “Beberapa investor datang tetapi kita tidak siap menyuplai listrik,” katanya. Namun, upaya-upaya untuk mengatasi kondisi ini terus dilakukan

60


misalnya dengan memanfaatkan energi air, angin dan gambut. Rasio elektrifikasi (rasio penduduk yang teraliri listrik) di Kalbar sejauh ini menurut dia, hanya 56,62 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi itu adalah karena sebagian besar mesin pembangkit umurnya di atas 20 tahun. Namun, General Manager PLN Provinsi Kalbar Haryanto WS, mengatakan jika dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lain, kondisi listrik di provinsi ini lebih baik. “Beban kita memang paling kecil, tetapi kita paling untung karena tidak defisit daya. Di Kalimantan lain masih defisit,” katanya.

masih kelebihan daya 20 MW,”ujarnya. Haryanto mengakui kadang kala masih ada byarpet yang terjadi tetapi itu hanya bersifat lokal dan insidentil, bukan lagi berupa pemadaman bergilir dalam waktu panjang. PLN, menurutnya, terus berupaya untuk menambah kapasitas pembangkit di daerah-daerah dan hal ini telah dibicarakan ke pemerintah pusat. Dalam tahun 2009, PLN kata dia, berencana untuk menambah kapasitas pembangkit tenaga diesel di Pontianak dan sekitarnya sebesar 50 megawatt. Sedangkan dalam jangka panjang, PLN pun sedang mengupayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga

foto: Nita Juwita

Menurut dia, sampai saat ini, kondisi listrik Provinsi Kalbar masih mengalami surplus daya sekitar 20 megawatt. Dia mengakui, tiga tahun lalu Kalbar dilanda krisis listrik yang mana hampir seluruh wilayah mengalami pemadaman bergilir. “Secara umum tahun 2007, krisis tersebut sudah dapat diatasi. Sistem Kota Pontianak dan sekitarnya tidak lagi ada pemadaman bergilir sejak Juni 2008 kecuali terjadi gangguan pembangkit. Kapasitas daya yang saat ini terpasang di Kalbar yakni 259 megawatt,” ujarnya. Sementara beban puncak mencapai 234 megawatt. Kemampuan daya terbesar berada di sistem Pontianak dan sekitarnya yaitu mencapai 148 megawatt. “Walaupun relatif pas-pasan tetapi kita

uap 200 megawatt. “Kita berharap rencana itu berjalan lancar. Kalau lancar, 2010 atau 2011 masalah kelistrikan di daerah ini akan teratasi,” katanya. Selain masalah pertambangan dan kelistrikan, dalam pertemuan itu, Komisi VII DPR juga menyarankan agar Pemprov Kalbar segera membuat suatu kebijakan politik guna mengantisipasi pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan sawit (sawitisasi). Jika pembukaan perkebunan sawit terus digencarkan, DPR khawatir ekosistem akan rusak. “Kami dengar Kalbar memprioritaskan untuk membuka perkebunan sawit besar-besaran,” kata Sonny Keraf.

KUNJUNGAN KERJA Sawitisasi anc am ek osist em ancam ekosist osistem Dari informasi yang diperoleh Komisi VII, rencana pembukaan perkebunan sawit di Kalbar mencapai kira-kira 2 juta hektar. Sejauh ini baru terealisasi seluas ratusan ribu hektar. Bahkan, permohonan izin perkebunan yang masuk sudah mencapai 4 juta hektar.“Ekosistem di Kalimantan jangan dirusak seperti di Jawa. Kalau sawitisasi ini terus digencarkan, nanti ekosistem bisa jebol,” lanjut Sonny Keraf. Komisi VII khawatir, jika pembukaan lahan terus dilakukan, bencana banjir akan terus berkunjung di provinsi ini. Alasan lain yang diajukan yakni adanya sinyalemen bahwa izin perkebunan sawit sering dijadikan sebagai kedok untuk menebang dan menikmati hasil kayu. Pemprov Kalbar diminta mencontoh Pemprov Kalimantan Tengah yang berkomitmen secara politik untuk tidak membuka perkebunan sawit secara besar-besaran. Di samping itu, pemprov juga diminta untuk ikut menyukseskan program penghijauan nasional. Menanggapi soal ini, Christiandy Sanjaya, mengakui permohonan izin perusahaan sawit yang sudah diajukan di seluruh Kalbar mencapai kira-kira 4 juta hektar. Sementara total lahan yang direncanakan pemprov untuk sawit yaitu seluas 1,5 juta hektar. Sampai saat ini, penanaman sawit yang sudah terealisasi kira-kira 500 ribu hektar. “Kami memang memberi kebebasan kepada bupati untuk mengeluarkan izin,” katanya. Tapi ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, Idwar Hanis, membantah jika provinsi ini dianggap ingin membuka perkebunan sawit secara besar-besaran. Menurut Idwar, pemprov hanya mengalokasikan lahan seluas 1,5 juta hektar. Itu pun bukan dalam waktu singkat melainkan dicadangkan hingga tahun 2025. Dengan demikian, masih ada rentang waktu kira-kira selama 15 tahun. Dengan demikian, jika dikalkulasikan, 1,5 juta hektar dibagi dengan 15 tahun berarti pembukaan lahan yang terjadi per tahun hanya sekitar 100 ribu hektar. “Itu belum dibagi lagi

untuk 12 kabupaten di Kalbar dan belum mempertimbangkan ketersediaan bibit yang dimiliki perusahaan. Jadi tidak benar kalau kita dianggap ingin membuka perkebunan sawit besarbesaran,” ujarnya dalam pertemuan itu. Mengenai izin seluas 4 juta hektar yang diberikan para bupati di Kalbar, Idwar menerangkan bahwa izin tersebut masih bersifat bruto. Sebab, dalam luasan 4 juta hektar itu masih berupa informasi lahan. Ada banyak mekanisme yang terlebih dahulu harus dilewati oleh perusahaan untuk dapat beroperasi. “Setelah dapat informasi lahan, barulah dilakukan survei lapangan. Setelah itu, akan diterbitkan izin lokasi pada areal yang dianggap layak untuk perkebunan. Belum lagi mengurus masalah analisis dampak lingkungan (AMDAL),” jelasnya. Usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Kalbar, rombongan Komisi VII DPR selanjutnya mengunjungi Pabrik Sinka Sinye Agrotama (SSA) di Desa Sejangkung Kecamatan Singkawang Selatan. Di pabrik pupuk terbesar di Asia Tenggara itu, rombongan Komisi VII DPR didampingi oleh pemilik perusahaan, Tetiono, Wakil Walikota Singkawang Edy R Yacoub, anggota DPRD Kota Singkawang serta sejumlah unsur Muspida Kota Singkawang. “Saat ini pabrik sudah rampung 70 persen. Tapi masih banyak yang harus dibenahi terkait kelayakan operasi,” kata Tetiono. Dia mengatakan, saat ini pabrik sudah mulai beroperasi meski dalam tahap percobaan. Percobaan itu penting untuk mengtahui sejauh mana kelayakan operasi.Apalagi PT SSA membidik International Standard Operational (ISO). Karena itu, pembenahan harus secepatnya dilakukan. “Sasaran kita mendapatkan ISO. Karena ke depan produksi PT SSA akan diekspor,” ujarnya. Tetiono mengatakan, meski masih dalam tahap percobaan, pupuk organik yang dihasilkan sudah disebar. Baik untuk kebutuhan domestik maupun luar negeri. “Malaysia dan Timor Leste adalah dua negara yang menjadi tujuan ekspor selama uji coba dan pada bulan April 2009, pabrik ini akan dibuka secara

resmi oleh Presiden Yudhoyono,” ujarnya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf menyatakan dukungannya atas pembangunan pabrik pupuk organik tersebut. “Ini rintisan usaha bagus. Selain dapat menyerap ribuan tenaga kerja, PT SSA ini juga akan membantu dalam hal penyediaan pupuk di Indonesia,” katanya. Sta tus Siaga tatus Tim Kunker Komisi VII DPR Malut mengaku kaget mendengar minimnya perkembangan suplai tenaga Listrik untuk wilayah Maluku Utara. Berdasarkan laporan saat ini berada pada kondisi status siaga. Hal tersebut terungkap setelah Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendengarkan laporan mengenai perkembangan Suplai Tenaga Listrik untuk Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang di paparkan oleh Arief Nur Hidayat selaku General Manager PT.PLN Ketua Tim Kunjungan Kerja Sutan Bhatoegana (F-PD) berjanji akan membawa dan memperjuangkan persoalan krisis listrik tersebut untuk dibahas di Komisi VII dengan prioritas agar masyarakat yang ada dipulau – pulau kecil yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara dapat menikmati listrik. “Pemerintah daerah harus segera mengajukan laporannya agar kita bisa segera mengundang Menteri ESDM serta pihak terkait lainya dan membahasnya bersama di DPR,” paparnya. Sementara, General Manager PT PLN Arief Nur Hidayat mengatakan, dengan total daya mampu sebesar 36 MW dan Beban Puncak 32 MW menyebabkan sering terjadinya pemadaman listrik diwilayah tersebut. “Hingga saat ini progrees pembangunan pembangkit dengan rasio elektrifikasi baru mencapai 43 % sedangkan rasio desa berlistrik sebesar 61 % sehingga baru 604 desa yang bisa menikmati listrik dari 983 desa yang ada,” jelas Arief. Menurutnya, pasokan listrik di wilayah Maluku Utara masih mengandalkan pembangkit-pembangkit dari diesel (PLTD) yang mencapai 100


61

KUNJUNGAN KERJA tersebut, Tim juga meninjau perusahaan tambang asal Australia PT. Nusa Halmahera Mineral ( NHM ) yang memproduksi bijih emas di tanah Halmahera (14/1). Dalam kunjungannya tersebut Tim Komisi VII DPR RI menyoroti royalti kepada pemerintah daerah yang sangat Tim kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Sutan Bhatoegana kecil dibandingkan tukar menukar cinderamata dengan Gubernur Maluku .dengan angka stastik Utara. foto: ton produksi emas tiap tahun sangatlah besar persen. Akibatnya,ketergantungan seperti yang tercatat di Tahun 2008 , terhadap BBM sangat tinggi. “Saat ini angka produksinya sebesar 461.206 Ton. nilai jual BBM itu sendiri sangat tinggi “Royalti untuk pemerintah daerah karena beberapa faktor yang sangat sebesar Rp. 13 Miliar itu sangat kecil mempengaruhi penyaluran seperti faktor jumlahnya di bandingkan dengan hasil cuaca dan terbatasnya sarana angkutan tambang yang dihasilkan,” tegas Sultan

peninjauan ke lapangan di daerah Maluku Utara. foto: Ton

air sehingga biaya untuk pengadaan bahan bakar sangat besar dan hal tersebut telah menyebabkan kerugian PT PLN (Persero) wilayah Maluku dan Maluku Utara mencapai Rp 666,3 milyar pada Semester I tahun 2008,” terangnya. Dalam kunjugan selama 3 hari

62


Bhatoegana. Hal senada juga dilontarkan anggota tim kunker komisi VII. “ Apa yang diperoleh pemerintah daerah ini sangat kecil dibandingkan dengan kerusakan alam yang ditimbulkan pasca penambangan “ kata Idris Laena

menambahkan. Saat ini di Provinsi Maluku Utara telah beroperasi beberapa perusahaan pertambangan skala besar, antara lain PT Nusa Halmahera Mineral (NHM). PT Weda Bay Nikel (WBN) yang saat ini sedang melakukan kegiatan eksplorasi tahap akhir dan PT. Aneka Tambang (ANTAM) Tbk yang sedang bermasalah karena ijin KP nya telah dicabut oleh Pemkab Halmahera Selatan. Hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian di pengadilan PT Nusa Halmahera Minerals memiliki luas wilayah kontrak Karya 29.622 Ha dan telah menemukan cadangan sebesar 5.000.000 Oz emas. serta sudah berproduksi di beberapa lokasi seperti Tambang Gosowong, Tambang Toguraci dan Tambang Kencana. Sultan juga menambahkan “Royalti tersebut perlu ditambahkan lagi karena perusahaan ini bersifat kontrak kaerya, kelak nanti kalau sudah di tinggalkan daerah ini tidak dapat apa – apa”,tegasnya. Menanggapi hal tersebut , Presiden Direktur PT.NHM Adam Vass mengatakan bahwa pihaknya menetapkan ini hanya berdasarkan kesepakatan dalam kontrak karya. Ia pun menjelaskan bahwa dalam mengekplorasi tambang mereka juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui CSR dengan mengucurkan dana Community Development ( Comdev ) sebesar Rp. 79 miliar lebih, “Namun yang terjadi dilapangan dana tersebut tidak sampai ke masyarakat karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengelola dana tersebut.” jelas Adam Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin ( PETI ) yang semakin meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Maluku utara dengan menggunakan mercury sebagai bahan pencuci emas telah menimbulkan pencemaran. Demikian pula kegiatan penambangan bahan galian C telah berdampak pada meluasnya lahan kritis dan abrasi pantai. Terkait dengan Undang-Undang Minerba, Idris Laena mengatakan, sebaiknya segera dibuat peraturan pelaksanaan dari UU tersebut, seperti Perpres atau Kepmen termasuk Perda ,

KUNJUNGAN KERJA dimana nanti akan mengatur kegiatan pertambangan yang hasilnya aka kembali kepada masyarakat juga. gar ap maksimal Belum tter er ergar garap Sementara itu, Tim Kunker Komisi VII yang diketuai oleh Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungannya ke Pemda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendesak agar PLN dapat menjaga pasokan listrik di daerah ini. Pasalnya listrik merupakan kebutuhan utama bagi industri maupun rumah penduduk. Untuk itu, Tim Kunker Komisi VII akan segera menyusun rapat dan membahas masalah ini dengan Menteri ESDM. Berdasarka hasil temuan Tim Kunker Komisi VII, ternyata krisis listrik di Sulut tak kunjung berakhir. Di awal tahun 2009, masih kerap terjadi pemadaman listrik meskipun tidak seburuk di tahun 2007. Ini menyebabkan Provinsi Sulut masih kekurangan 82 Mega Watt.

Ketua Tim Kunker Komisi VII Airlangga H. tukar menukar cinderamata dengan Gubernur Sulawesi Utara Sarundayang. foto: Adriansyah. tiba listrik di ruang pertemuan padam, secara spontan Surandayang mengatakan, “Ini contoh kalau Sulut memang krisis listrik,” tegasnya. Selanjutnya, pemadaman listrik

Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau kilang minyak regional VII Sulut. foto: Adriansyah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulut Sarundayang mengakui bahwa provinsi yang dipimpinnya ini memang tengah mengalami krisis listrik sehingga sering terjadi pemadaman secara bergilir. Ada kejadian unik, ketika Gubernur Sulut Sarundayang memaparkan tentang kondisi kelistrikan di Sulut, tiba-

kembali terjadi ketika Ketua Tim Kunker Airlangga Hartanto, ia berujar, “Wah ternyata pada saat Komisi VII DPR dan dihadiri PLN, listrik padam,”sindirnya. Melanjutkan paparannya, Gubernur Sulut Sarundayang menjelaskan pemadaman listrik memang sering terjadi, salah satunya tersedot daya listrik

sebesar 20 Mega Watt oleh hadirnya 6 hotel besar. Sarundayang menambahkan, sebenarnya di Sulut memiliki sumber listrik non BBM seperti PLTA dan PLTPB (Panas Bumi) yang besar namun belum tergarap maksimal. Berdasarkan laporan potensi panas bumi (geothermal) di Sulut yang mencapai 800-an Megawatt seharusnya dimanfaatkan secara optimal agar Sulut terbebas dari defisit energy listrik. Menanggapi hal tersebut, General Manajer PLN Sulut Tenggo Karel Sampepajung mengatakan, saat ini Sulut akan bertambah sedikitnya 91.6 Mega Watt dari 4 pembangkit baru yakni PLTP Lahendong III dengan kapasitas 20 Mega Watt. Sekitar Februari 2999, PLTM Lobong 2x 0.8 Mega Watt rencana operasinya 2010. Sementara PLTU Sulut II 2x25 Mega Watt di Moinit yang menjadi bagian Proyek percepatan 10 ribu Mega Watt sesuai rencana operasi 2009 dan PLTP Lahendong IV 20 Mega Watt nt/ diperkirakan 2010 akan beroprasi. (nt/ alb/a d) alb/ad


63

KUNJUNGAN KERJA

DPR JAMIN KUOTA HAJI NAD 2009 BERTAMBAH Komisi VIII DPR RI menjamin kuota haji Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mulai 2009 ditambah menjadi 4.400 orang sesuai dengan jumlah penduduk daerah ini sebanyak 4,4 juta jiwa.

rapat dengar pendapat tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan Pemda NAD

D

ewan bisa memprediksikan kuota jamaah calon haji NAD 2009 sudah bisa ditambah sesuai jumlah penduduk, apalagi daerah ini memiliki kekhususan, di antaranya diberlakukannya syariat Islam. Bila mengacu dari jumlah penduduk Aceh sekarang ini yang mencapai 4,4 juta jiwa, berdasarkan ketentuan satu kouta per mil, maka idealnya kuota jamaah calon haji asal daerah itu sebanyak 4.400 orang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar dalam kunjungan kerja komisi VIII DPR RI yang membidangi agama,

64


sosial, pemberdayaan perempuan, Komisi Perlindungan Anak (KPAI), dan penanggulangan bencana pada reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009 ke Propinsi NAD. “Kami akan bertemu Menteri Agama membicarakan masalah kuota haji Aceh agar ditambah sesuai dengan jumlah penduduk,” kata. Ternyata pada musim haji 2007, jumlah jamaah calon haji yang diberangkat ke tanah suci hanya 3.635 orang. “Saya yakin Menteri Agama akan mempertimbangkan tambahan kuota haji Aceh mulai tahun depan,” katanya. Sementara itu, Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar berharap

Komisi VIII membantu mendorong Pemerintah Pusat agar kuota haji Aceh dapat ditambah pada 2009. “Pemerintah Aceh terus mendorong agar ada penambahan pada 2009. Sebelum ada penetapan kuota kita sudah minta kepada Menteri Agama untuk dapat lebih disesuaikan lagi dengan jumlah penduduk Aceh,” demikian Muhammad Nazar. “Kita sudah beberapa kali sampaikan kepada Menteri Agama sesuai dengan standar kerjasama negaranegara OKI,” ujar Wagub. Kepala Kanwil Depag NAD A Rahman TB saat pertemuan dengan Komisi VIII DPR di NAD menyatakan, kuota haji tahun 2007 sebanyak 3.500 orang, kemudian dapat tambahan 700 orang, sehingga total jamaah calon haji yang diberangkatkan berjumlah 4.200 orang. Namun, pada musim haji 2008, kuota tersebut tidak ada tambahan, sehingga jamaah calon haji yang diberangkatkan hanya 3.635 orang. Kuota haji Aceh 2007 sebanyak 3.500 orang tersebut berdasarkan jumlah penduduk 3,5 juta jiwa pasca musibah gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik. Padahal pada 2007, berdasarkan data BPS jumlah penduduk Aceh sudah bertambah menjadi 4,4 juta jiwa. “Seharusnya pada 2008 kuota haji Aceh sudah bertambah menjadi 4.400 orang,” kata A Rahman TB. Anggota Tim Kunker Komisi VIII DPR ke NAD berjumlah 17 orang, terdiri dari: H. Hasrul Azwar (FPPP/Ketua Tim), Hj. Marliah Amin (FPG), H. Humaedi (FPG), H. Moch. Ichwan Syam (FPG), Hj. Siti Soepami (FPDI-P), Hj. Rr. Kurniati (FPDI-P), H.M. Sjaiful Rachman (FPPP), Nurul Iman Mustopa (FPD),

KUNJUNGAN KERJA H. Zainuddin (FPD), Hj. Adji Farida Padmo (FPD), H. Akmaldin Noor (FPAN), Hj. Noer Haidah (FPAN), Badriyah Fayumi (FPKB), KH. Hanief Ismail (FKB), Hj. Yoyoh Yusroh (FPKS), KH. Anwar Shaleh (FBPD), dan Hj. Zulhiswar (FPBR). (et) Duk ung P embangunan ukung Pembangunan alsel Kalsel Keagamaan di K Tim Kunjungan kerja komisi VIII DPR dalam kunjungannya ke Kalimantan Selatan saat reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2008-2009 lalu berjanji akan terus m e n d u k u n g pembangunan bidang keagamaan terutama di bidang pendidikan tingkat kabupaten dan daerah di Provinsi Kalimantan selatan. “DPR akan terus m e n d u k u n g pembangunan pendidikan khususnya pendidikan agama di propinsi Kalimantan Selatan,” jelas Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Hilman Rosyad Syihab. Tim Kunker Komisi VIII DPR yang berjumlah 18 orang Anggota, yang diketuai Hilman Rosyad Syihab (F-PKS), dengan anggotanya Chairunnisa (F-PG), Zulkarnaen Djabar (F-PG), Imam Soepardi (F-PG), Mesir Soeryadi (F-PG), Syahrir Syafruddin Daeng (F-PG), Widada Bujowiryono (F-PDIP), Gatot Luprijanto (FPDIP), Moch. Hasib Wahab (FPDIP), Syafriansyah (F-PPP), Edy Jauzie Muhsin Bafadal (F-PPP), Sunarto Muntako (F-PD), Latifah Iskandar (F-PAN), Abdullah Azwar Anas (F-PKB), Choirul Sholeh Rasyid (F-PKB), Al Yusni (F-PKS), Umung Anwar Sanusi (F-PKS), Tiurlan Basaria Hutagaol (F-PDS). Saat kunker itu, Dewan menemukan munculnya perasaan

diskriminasi antar lembaga pendidikan di bawah Departemen Agama dengan lembaga pendidikan di bawah Depdiknas. Menurut Hilman, kesenjangan tersebut terjadi karena nomenklatur penganggaran. otonomi daerah membuat APBD daerah dan propinsi dapat memberikan anggaran tersebut pada daerah masing-masing. Sehingga secara keseluruhan hal itu membuat lembaga-lembaga pendidikan umum di bawah naungan Depdiknas akan lebih banyak mendapat dana dan program belajar

kebijakan pemerataan anggaran pendidikan. “Saya optimis pada 2009 anggaran pendidikan di bawah Depag akan meningkat tajam, mudahmudahan ini akan menghilangkan keraguan para pengelola pendidikan di bawah Depag untuk memperoleh fasilitas yang hampir sama dengan pengelola pendidikan di Depdiknas,” ujar Hilman. Problem nomenklatur penganggaran ketika Diknas ada otonomi sehingga di daerah-daerah melalui APBD provinsi atau kabupaten bisa memberikan anggaran

dibandingkan dengan program di lembaga-lembaga pendidikan Depag. “Menurut saya menjadi hal yang pasti karena Depag penganggarannya bersifat vertikal seluruh Indonesia, maka secara proporsional akhirnya di beberapa wilayah termasuk Kalimantan Selatan berbeda dengan lembaga yang dikelola diknas,” jelas Hilman. Namun ia tetap optimis pada 2009 ini anggaran pendidikan di Departemen Agama akan mengalami peningkatan, seiring dengan

tersebut di daerah masing-masing, sehingga secara keseluruhan lembagalembaga pendidikan umum akan lebih banyak dana dan programnya dibandingkan dengan program di lembaga-lembaga pendidikan Depag. (ja y) (jay)


65

KUNJUNGAN KERJA

RUMAH SAKIT TIDAK BOLEH DISKRIMINASI masyarakat miskin tidak boleh ditolak di rumah sakit. “Masyarakat miskin tetap harus mendapat perawatan,” kata Hakim. Lebih jauh ia menilai, rumah sakit harus memiliki ruang perawatan yang memadai terutama bagi pasien kelas III. “Prioritaskan pelayanan kepada masyarakat miskin. Jumlah ruang perawatan VIP dikurangi, tambah perawatan kelas III,” katanya. Hal senada diungkap Mariani Akib Baramuli (F-PG) yang mendesak rumah sakit tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien. Penggunaan peralatan kesehatan terhadap pasien juga tidak boleh diskriminasi. “Penggunaan alat di rumah sakit tidak boleh ada diskriminasi,” tegasnya. Menurut Mariani setiap pasien kelas III yang dirawat juga berhak menggunakan peralatan yang digunakan pasien Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning meninjau RSUD Kota Yogyakarta. foto: Bayu VIP. Selain pelayanan alat kesehatan, Mariani juga Setiadi menyoroti masalah unker ke Provinsi DI PAN), Nina Mardiana (F-PAN), keramahan terhadap pasien. Yogyakarta diikuti Muhyiddin Arubusman (F-PKB), “Pelayanan dalam hal keramahan Kasmawati Tahir Z Anshor y Siregar (F-PKS) dan juga tidak boleh ada diskriminasi. Basalamah (F-PBR), Muhammad Fauzi (F-BPD). Pelayanan ramah terhadap semua Mariani Akib “Tidak boleh ada diskriminasi pasien tanpa terkecuali,” katanya. Baramuli (F-PG), Maryamah dalam pelayanan terhadap Nugraha Besoes (F-PG), Wasma masyarakat,” tegas Anggota Tim Dilar eS wasta ang Mer ujuk K ilarang Merujuk Ke Sw Prayitno (F-PG), Rudianto Tjen (F- Kunker Hakim Sorimuda Pohan (FKetua Tim Kunker Komisi IX PDIP), E.A Darojat (F-PDIP), Elva PD). Ribka Tjiptaning dalam pertemuan Hartati (F-PDIP), Husairi Abdi (FDalam pertemuan tersebut, ia itu menekankan supaya dokter yang PPP), Hakim Sorimuda Pohan (F- meminta supaya rumah sakit bertugas di rumah sakit pemerintah PD), Jumaini Andriana (F-PD), Tuti memberikan prioritas pelayanan untuk tidak merujuk pasien ke rumah Indarsih Loekman Soetrisno (F- kepada masyarakat miskin. Setiap sakit swasta. Menurutnya, saat ini

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX yang dipimpin Ketua Komisi Ribka Tjiptaning (F-PDIP) menekankan supaya rumah sakit yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak boleh diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Hal itu terungkap saat Tim Kunker melakukan pertemuan dengan jajaran Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Sardjito Yogyakarta, Senin (22/12).

K 66


KUNJUNGAN KERJA banyak dikter yang merujuk ke rumah sakit swasta karena dokter yang bersangkutan melakukan praktek di rumah sakit swasta tersebut. “Rumah sakit pemerintah tidak boleh merujuk ke rumah sakit swasta,” tegasnya. Dalam pertemuan itu, Ribka meminta supaya rumah sakit tidak melakukan penolakan terhadap pasien miskin. Menurutnya, setiap pasien askeskin tidak dipungut biaya. “Pengguna askeskin tidak ditarik biaya,” katanya. Sementara itu, Direktur Medik dan Perawatan RSUP Dr.Sardjito dihadapan Tim Kunker menjelaskan bahwa rumah sakit Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau pembangunan RSUD Tombok Rejo Surabaya, Senin tersebut telah melayani pasien (22/12). foto: Olly miskin sejak tahun 1998. “Saat ini pelayanan terhadap rumah sakit milik Pemerintah Kota Provinsi Jawa Timur dipimpin Wakil pasien miskin menjadi prioritas. Kami Surabaya. Di rumah sakit tersebut Ketua Komisi IX DPR Hasanudin juga tidak boleh menolak pasien Tim Kunker melihat terlalu Said (F-PD), beranggotakan Ahmad miskin,” tegasnya. banyaknya pasien yang datang, baik Darodji (F-PG), Mamat Rahayu Menurut jajaran RSUP Dr. yang menderita sakit ringan maupun Abdullah (F-PG), Serta Ginting (FSardjito, rumah sakit tersebut banyak berat. Tim Kunker berpendapat, PG), Charles J. Mesang (F-PG), L. melayani pasien yang berasal dari seharusnya para pasien yang hanya Soepomo Sentoewasito (F-PDIP), Eko Waluyo (F-PDIP), Machfudhoh Aly Ubaid (F-PPP), Syumli Syadli (F-PPP), Max Sopacua (F-PD), Anita Yacoba Gah (F-PD), Maria Ulfah Anshor (F-KB), Anisah Mahfudz (F-KB), Achmad Affandi (F-PAN), Rustam Effendi (F-PAN), Chairul Anwar (F-PKS), Zuber Safawi (F-PKS), Faisal (F-PBR), dan Apri Hananto Sukandar (F-PDS). Anggota Tim Kunker Komisi IX DPR Annisa Mahfud (F-KB) menilai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) kurang proaktif dalam menangani dan menyaring pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit besar di kota Surabaya. Akibatnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soewardhie sebagai satu-satunya Tim Kunker Komisi IX DPR RI tinjau peralatan baru di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Senin rumah sakit milik Pemerintah Kota (22/12). foto: Olly. Surabaya kewalahan menangani ratusan pasien setiap hari. wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. menderita sakit ringan cukup “Saya minta puskesmas lebih ditangani di puskesmas, sehingga proaktif lagi dalam menangani dan Pusk esmas P uskesmas Prroaktif rumah sakit tersebut dapat secara menyaring pasien agar rumah sakit Sementara itu, Tim Kunjungan optimal menangani pasien milik pemerintah tidak kewalahan Kerja (Kunker) Komisi IX ke Provinsi berpenyakit berat. menangani pasien,” tegas Annisa. Jawa Timur meninjau pembangunan Tim Kunker Komisi IX ke Annisa menambahkan, sebagian


67

KUNJUNGAN KERJA pasien merupakan pasien penyakit ringan yang seharusnya bisa ditangani di tingkat puskesmas tanpa harus ke rumah sakit. Puskesmas juga harusnya dapat menyaring pasien misalnya dengan mengharuskan pasien memiliki surat rujukan untuk berobat ke rumah sakit. Wakil Walikota Surabaya Arif Afandi menjelaskan, meski pelayanan RSUD Dr Soewandhie cukup baik, namun masih dinilai kelebihan beban atau kewalahan menangani pasien yang membludak. Sedangkan kapasitas rumah sakit hanya 159

puskesmas untuk memberi surat rujukan terlebih dulu bagi pasien untuk berobat ke rumah sakit. Mengenai payung hukum berupa perda, hal tersebut menjadi dilema bagi Pemkot Surabaya. Menurutnya, bila disediakan payung hukum, dikhawatirkan warga akan merasa dipersulit untuk berobat di rumah sakit. “Padahal berobat bisa dilakukan dimanapun, siapa pun dan kapan pun,” ujarnya. Esty menambahkan, sebanyak 53 puskesmas di Kota Surabaya sebenarnya sudah dilengkapi dengan

Tim Kunker Komisi IX saat meninjau BLK Kota Yogyakarta, Senin (22/12). foto: Bayu Setiadi. kamar, padahal untuk jumlah ideal seharusnya tersedia 250 kamar. Tingkat okupansi kamar rumah sakit sangat tinggi. “Di sini mencapai 85 persen atau sebanyak 350 pasien per hari,” jelas Arif. Untuk mengatasi permasalahn tersebut, Arif berharap pembangunan rumah sakit di Surabaya Barat dapat segera diselesaikan, sehingga pelayanan dapat dialihkan sebagian ke rumah sakit yang baru tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Esty Martiana, mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki payung hukum yang mengharuskan

68


fasilitas laboratorium beserta dokter spesialis. Meski demikian, warga tetap banyak yang lebih memilih langsung berobat ke rumah sakit. Balai L atihan K erja La Kerja Terkait parmasalahan yang dihadapi Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur, Anggota Komisi IX DPR Eko Waluyo meminta agar BLK Jawa Timur untuk segera diserahkan kepada Pemerintah Pusat agar pengelolaannya lebih baik. Sementara itu Maria Ulfah Anshor mengatakan, banyak pemanfaatan alat-alat yang terdapat di BLK tidak maksimal. Padahal

menurutnya banyak anak-anak lulusan sekolah menengah umum yang sangat membutuhkan keterampilan agar memiliki orientasi bukan hanya bekerja tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. “Sungguh ironis sekali,” tegasnya. Maria Ulfah juga meminta agar Pemprov Jawa Timur untuk mensiasati untuk dapat mempekerjakan kembali para tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak krisis global yang sekarang ini sedang melanda dunia. Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Setiadjid, dalam penjelasannya kepada Komisi IX DPR mengatakan, kapasitas BLK Jawa Timur hanya sekitar 2.400 orang, sedangkan jumlah yang ditetapkan dalam APBD melebihi jumlah kapasitas yang tersedia. “Sebenarnya kami mengalami over kapasitas,” jelasnya. Sedangkan menghadapi dampak krisis global, Setiadjid menambahkan, dampak krisis global sangat terasa tetapi kondisi secara umum masih kondusif. Karena itu diperlukan lagi pelatihan-pelatihan keterampilan. Maksudnya adalah untuk mempersiapkan para pekerja yang terkena PHK agar dapat memiliki keterampilan yang lain yang dapat mendukung keahliannya. Selain itu, pelatihan tersebut diharapkan dapat mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja dan mampu untuk dapat mengisi lapangan kerja di pasar dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di BLK. BLK Jawa Timur juga telah mempersiapkan lahan pertanian bekerjasama dengan para investor untuk mempekerjakan kembali para tenaga kerja yang terkena PHK agar dapat bertahan hidup menghadapi ba yu/ol dampak krisis global ini. (ba bayu/ol yu/olll y )

KUNJUNGAN KERJA

DPR MINTA MAHASISWA PAHAMI ISI UU BHP DPR RI telah mensahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi Undang-undang. Selama tiga tahun itupula, UU yang berisi 14 Bab dan 69 Pasal banyak mengalami perubahan. Namun sayang, disahkannya UU BHP ini masih banyak menimbulkan kontroversi dari kalangan mahasiswa yang khawatir akan terjadinya komersialisasi dan liberalisasi terhadap dunia pendidikan.

O

leh sebab itu, ketika Komisi X DPR m e l a k u k a n kunjungan kerja ke Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam minta mahasiswa pahami secara utuh isi UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Disisi lain, mahasiswa juga jangan bertindak anarkis dalam menyikapi UU tersebut karena saat ini DPR bersama pemerintah tengah melakukan sosialisasi UU BHP. Tindakan anarkis mahasiswa dalam menyikapi UU BHP menjadi sorotan

Komisi X DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DI Yogyakarta selama tiga hari. Dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Mujib rohmat dengan didampingi 19 anggota yakni Didik J Rachbini (F-PAN), Ferdiansyah (F-PG), Tonny Apriliani (F-PG), Gusti Syamsumin (F-PG), Cyiprianus Aoer (F-PDIP), Chepy Triprakoso Wartono (F-PDIP), Dedy Sutomo (F-PDIP), Wayan Koster (FPDIP), Sudigdo Adi (F-PDIP), Hafidz Masoem (F-PPP), Daromi Irdjas (FPPP), Angelina Sondakh (F-PD), Balkan Kaplale (F-PD), Joko Santoso (F-PAN), Ade Firdaus (F-PAN), Dahlan Chudorie (F-KB), Helmy

Faishal Zaini (F-KB), Abdi Sumaithi (F-PKS), dan Mudaffar Syah (FBPD) meminta mahasiswa bisa lebih tenang. “Kami berharap mahasiswa bisa lebih tenang. Karena kami tengah berupaya melakukan sosialisasi bersama pemerintah, sehingga ada penjelasan secara utuh terhadap rumusan draft UU BHP” ujar Pimpinan Kunker Komisi X DPR RI Mujib Rohmat (F-PG) saat melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Prov. DI Yogyakarta, baru-baru ini. Adapun Hak dan Partisipasi peserta didik, menurut Mujib, yakni didasarkan kepada kemampuan mahasiswa, memperoleh beasiswa, mendapat bantuan biaya pendidikan, dan paling banyak membayar 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional pendidikan tinggi. “Tidak ada lagi istilah mahasiswa membayar uang gedung, karena ini adalah investasi,” tegasnya. Di dalam UU BHP, terang Mujib, bentuk penyediaan pendanaan untuk mahasiswa adalah berupa beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa, dan pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. “Tanggungjawab BHP adalah menjaring dan menerima warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru,”terangnya. Menurutnya, BHP juga wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara indonesi yang kurang mampu secara ekonomi dan peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik. Sedangkan untuk Tata Kelola dalam UU BHP, Mujib menambahkan, Senat berfungsi sebagai pengawas sementara Rektor sebagai pemangku utama.


69

KUNJUNGAN KERJA Sehingga fungsi kontrol dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan lebih maksimal. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, ketika berdialog dengan mahasiswa jelas terlihat bahwa para mahasiswa belum mengetahui secara detail tentang pasal mana saja yang masih bermasalah. UU BHP Bukan K omo ditas Komo omoditas Wakil Ketua Komisi X DPR Mujib Rohmat menepis tanggapan bahwa UU BHP bernuansa bisnis atau komoditas belaka. “Pendidikan bukan merupakan komoditas, sehingga diperlukan koordinasi terpadu antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pendidikan,” terang Mujib saat Kunker Komisi X DPR ke Yogyakarta baru-baru ini. Menurutnya, pengaturan sekolah dasar dalam UU BHP sudah jelas tergambar dan sangat tergantung dari sekolah dasarnya itu sendiri. “Bagi sekolah dasar yang berakreditasi A dan bertaraf SSN (sekolah satandar nasional) atau SDI (sekolah dasar internasional) barulah didorong ke BHP penyelenggara dengan penyesuaian bentuk tata kelola selama enam tahun,” terangnya. Bagi badan hukum menengah (BHMN) harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan (BHPP) paling lambat tiga tahun. Sedangkan untuk BHPP dan BHPP Daerah harus menyesuaikan tata kelola paling lambat empat tahun. Sementara Sekretaris Akademik Senat Universitas Gadjah Mada Bambang, berharap UU BHP bisa dijadikan obat dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Ia mengungkapkan, selama ini mahasiswa yang berdemo hanya melihat versi draft bulan Juli dan Agustus tahun 2007. Untuk revisi draft bulan Maret hingga Desember 2008 para mahasiswa belum membacanya karena tidak ada sosialisasi yang dilakukan.

70


Sementara, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rohmat menilai dengan adanya UU BHP maka mendorong masyarakat untuk aktif dalam menopang pendidikan. “BHP silahkan diaktifkan tetapi pendidikan dasar dan menengah kenapa juga harus di BHP.” Tuturnya. Sedangkan Rektor UPN dan Rektor Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY) meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi mengingat draft yang dimiliki saat ini masih yang lama. BHP Lindungi y ang Tidak Mampu yang Dalam kunjungan kerja ke Provinsi

Sulawesi Tengah, UU BHP juga masih menjadi topik yang hangat diperbicarakan. Tim Kunker Komisi X DPR RI ke Sulawesi Tengah dipimpin Bachruddin Nasori (F-PKB), didampingi empat belas anggota yaitu Anwar Arifin (F-PG), Trulyanti Habbie Sutrasno (F-PG), H.M Irsyad Sudiro (F-PG), H. Buddy Asmara (FPG), Razak Porosi (F-PDIP),Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), Djabaruddin Ahmad (F-PPP), Mirrien

S. Arief (F-PD), H. Nurul Qomar ( FPD ) KH. Yusuf Supendi (F-PKS ), Aan Rohana (F-PKS), H. Mudaffar Syah (F-BPD ). Dan Bahran Andang ( F-PBR ). “Komersialisasi dan kapitalisasi dapat dicegah dengan adanya kewajiban BHP menyediakan pendidikan untuk pihak yang tidak mampu secara ekonomi dan wajib mengalokasikan beasiswa bagi yang kurang mampu. Dan atau siswa dengan potensi akademik tinggi minimal 20 persen dari jumlah peserta didik,” tegas ketua Tim Komisi X DPR, Bachruddin Nasori (F-KB) saat menanggapi pernyataan mahasiswa Universitas Tadulako. Lebih lanjut dia menjelaskan, misalnya dari 15 ribu peserta didik, 20 persennya adalah 3 ribu, maka yang 3 ribu orang ini akan dibiayai oleh pemerintah melalui beasiswa. Sementara untuk uang kuliah nantinya akan dibebankan ke pemerintah pusat sehingga besar kemungkinan biaya kuliah menjadi turun dan bukan naik. Politisi dari Fraksi Golkar Irsjad Sudiro menilai, adanya BHP akan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang baik dan tidak merugikan siapapun seperti pendanaan yang bersifat nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparasi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan. “Memang dalam hal ini ada pihak – pihak yang dirugikan, namun dalam tanda kutip yaitu para penyelengara pendidikan yang nakal dan tidak transparan. Dengan BHP jika ada penyelewenangan aliran dana maka akan ketahuan,” ujarnya. Sementara itu, seorang Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi Tengah mempertanyakan kaitan UU BHP terhadap kebijakan gaji dosen swasta dan pembangunan gedung swasta yang selama ini tergantung dari otonomi kampus. “Kami ini kan juga asset Negara, kenapa selama ini kami dianggap mampu untuk membangun gedung, padahal tidak semua asset pengelola itu mampu. Seratus persen PTS di Palu hidup dari kemampuan pimpinan PTS

KUNJUNGAN KERJA mengelola dana untuk membangun gedung,”, ujarnya. Menanggapi hal itu, Bachruddin Nasori (F-KB) berjanji akan membawa aspirasi dan kritik yang di dapat untuk dibicarakan lebih lanjut dalam rapat komisi X DPR RI di Senayan Jakarta. Kemudian Ketua tim juga menyerukan agar mengawal Undang–undang BHP ini agar dapat bekerja sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang. Tingka tkan K oor dinasi ingkatkan Ko ordinasi Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Mujib Rohmat mengatakan, disahkannya UU Pariwisata pada pembicaraan tingkat II pada tanggal 10 Desember 2008 lalu bukan mencari devisa semata namun bertujuan memperkenalkan budaya sendiri. oleh karena itu, Koordinasi lembagalembaga terkait sebagai penentu pariwisata perlu ditingkatkan. “Koordinasi antar instansi perlu dilakukan di tingkat lokal dan daerah. Saya berharap otonomi tidak bisa memecah kebijakan pariwisata,” tutur Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI Mujib Rohmat saat pertemuan dengan Kepala Dinas Pariwisata DI Yogyakarta baru-baru ini. Nantinya terang Mujib, koordinasi antar instansi dilakukan langsung dibawah koordinasi Presiden atau Wakil Presiden sehingga ada pertanggungjawaban dari beberapa instansi. Langkah koordinasi diperlukan mengingat banyaknya wisatawan luar negeri yang merasa kesulitan masuk ke Indonesia akibat biaya yang mahal. Oleh karenanya, Mujib menilai promosi pariwisata perlu segera diintensifkan. Dalam UU Pariwisata, menurut Mujib juga telah dibentuk suatu Badan Promosi yang bersifat mandiri. Badan Promosi bertugas sebagai penentu kebijhakan sekaligus pelaksana kebijakan. Adanya Badan Promosi diharapkan bisa mendorong kreasi di masyarakat. Pemda DI YM inim P DIY Minim Prromosi Tim Kunker Komisi X DPR ke Yogyakarta menilai Keterlibatan Pemerintah daerah dalam

mempromosikan potensi Yogya masih minim oleh karena itu perlu ada sinergitas dan kordinasi antar instansi maupun lembaga pemerhati pariwisata di Yogya. Demikian penjelasan Angelina Sondakh sesuai Kunjungan Kerja Komisi X DPR di berbagai tempat di Yogyakarta. Menurut Angie, keterlibatan antara pemerintah pusat dan daerah juga masih belum maksimal. “Saya melihat keterlibatan Yogyakarta dalam acara promosi masih belum focus,” Tutur mantan putri Indonesia ini.

diakibatkan oleh pemerintah. Namun dengan adanya badan promosi tidak berarti semua promosi dari badan tersebut, tetapi pemerintah selaku pembuat kebijakan juga turut andil dalam melakukan promosi. “Supaya badan promosi berjalan efektif maka kedepan tetap akan dilakukan audit dan evaluasi khususnya terhadap anggaran serta programnya,” terangnya. Angelina Sondakh (F-PD) mengharapkan Undang-Undang Pariwisata dapat mengakomodir perkembangan dunia pariwisata asia

Pada kesempatan tersebut, Angie bertekad menggolkan program agar setiap daerah bisa menganggarkan pariwisata di APBD masing-masing. “Saya ingin mendorong agar setiap daerah bisa menganggarkan untuk pariwisata di dalam APBD,”katanya. Ia menambahkan, melalui UU Pariwisata nantinya akan ada badan promosi bertujuan mendorong daerah mencari dana-dana dari luar. “Jika dilihat di Negara lain seperti Spanyol dan Hawaii, mereka ada pajak yang disisihkan untuk badan promosi sedangkan Indonesia tidak,” terangnya. Badan promosi yang saat ini dibentuk, tambahnya, diharapkan penyusunan struktur kepengurusannya dapat mewakili semua unsur pariwisata sehingga tidak ada lagi kegagalan yang

pasifik serta dapat menentukan visi misi pariwisata dalam negeri. Namun masih terdapat kendala yaitu lemahnya koordinasi dan sinergi antar instansi terkait. ”Walaupun sudah ada surat presiden tentang koordinasi 17 instansi namun sinergisitas atau koordinasi antar instansi dan badan promosi masih belum bisa berjalan maksimal,” ujar anggota Komisi X DPR RI Angelina Sondakh, usai melakukan kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Prov. DI Yogyakarta. Dengan adanya UU Pariwisata, menurut mantan puteri Indonesia akan semakin menegaskan sinergisitas koordinasi baik horizontal maupun vertical, karena pariwisata tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari


71

KUNJUNGAN KERJA berbagai instansi. “Kita butuh koordinasi yang betul-betul holistik dan komprehensif,” tegasnya. Sementara untuk badan promosi diakuinya sangat alot dalam pembahasannya, karena berdasarkan pengalaman terdahulu Negara ini pernah mempunyai badan-badan serupa namun dalam perjalannya tidak efektif bahkan ada yang meninggalkan hutang. Kita memerlukan suatu badan promosi yang terintegrasi dan bisa mewakili semua stakeholder pariwisata dari unsur pemerintah hingga

dilakukan secara sendiri-sendiri dan sangat variatif sehingga tidak ada sentuhan yang khas Indonesia,” katanya Agar pemerintah pusat dan daerah bisa sejalan maka perlu dibuat blue print klasifikasi yang jelas. Pemerintah pusat menentukan klasfikasi objek wisata, pemerintah daerah berpartisipasi dengan menonjolkkan kelebihan daerahnya. Angel berharap pariwisata bisa menjadi focus dari renstra pemerintah. Dengan mengembangkan dunia pariwisata maka dengan sendirinya akan dapat menyokong perekonomian

pengusaha,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa Badan promosi bersifat mandiri dan penganggarannya masih dibantu APBN tanpa ada besaran prosentase. Diharapkan kedepan, terang Angie biasa disapa, badan promosi nantinya bisa mempromosikan wisata dalam negeri dan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Kemudian badan promosi juga diharapkan dapat mengevaluasi dan memberikan masukan untuk setiap daerah sesuai kemampuan daerah. Saat ini sudah ada 10 daerah tujuan yang diunggulkan dalam visit Indonesia tetapi tandas Angelina pemasarannya belum dikoordinasikan. Sehingga dengan disahkannya UU Pariwisata antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa berjalan beriringan. “Selama ini promosinya

negara. Dilihat dari sisi anggaran yang hanya sebesar 1 triliun, dia merasa pemerintah masih belum perhatian kepada dunia pariwisata. Nilai tersebut masih dirasakan minim untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Indonesia. Dari semua peran yang ada untuk mengembangkan pariwisata, peran masyarakatlah yang paling penting untuk menghidupkan objek wisata. “Agar pariwisata bisa menjadi penghasil devisa harus ada tanggungjawab pemerintah, masyarakat berpartisipasi, dan pelaku usahanya terintegrasi secara kholistik terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.

72


Prio agar Buda ya iorritaskan C Cagar Buday Wakil Ketua Komisi X DPR Mujib Rohmat berjanji akan lebih

memperhatikan kebudayaan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dukungan dalam bentuk anggaran maupun sarana dan prasarana. Ia juga memberikan apresiasinya kepada pihak museum yang memilki berbagai ragam koleksi. “Komisi X DPR berjanji terus memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pelestarian kebudayaan bentuknya bisa berupa sarana dan prasarana Museum,” terang Mujib saat Kunker ke Yogyakarta baru-baru ini. Sementara, Kepala Taman Budaya Dian Anggraeni menjelaskan, Keberadaan Museum Sonobudoyo yang telah berdiri sejak tahun 1935 Masehi sangat perlu diperhatikan mengingat banyak sekali benda-benda bersejarah di dalamnya. Menurutnya, sejak akhir tahun 1974 museum Sonobudoyo diserahkan ke pemerintah pusat cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan secara langsung bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan hingga saat ini. Koleksi Museum, jelas Dian, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah, meliputi koleksi prasejarah, masa klasik, ethnografika, naskah dan berbagai buku. Koleksi yang setiap tahun bertambah sementara luas ruang pameran terbatas maka museum diperluas ke ndalem Condrokiranan, sebelah timur alun-alun di selatan plengkung wijilan. Lebih lanjut, dia menuturkan, anggaran yang diperoleh berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan swadaya. Untuk anggaran yang diperoleh dari APBN bukan dalam bentuk fisik namun lebih kepada kegiatan. Dalam perjalanannya, museum Sonobudoyo masih terkendala sarana dan prasarana yang kurang mendukung mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan. Selama ini kegiatan lebih banyak dilakukan di Kabupaten / Kota da/iq seperti pertunjukan ketoprak. (da/iq da/iq)

SOROTAN

ELITE POLITIK DPR CENDERUNG MENGHAMBAT DEMOKRATISASI Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golongan Karya Idrus Marham, mengkritik kinerja rekan-rekannya sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam disertasinya yang berjudul “Demokrasi Setengah Hati”, sebuah studi kasus elite politik di DPR RI tahun 19992004. Ia mengklaim hanya 40 persen anggota DPR yang bekerja sepenuh hati dan terlibat langsung pembahasan konseptual tentang produk-produk hukum.

M

elalui pendekatan Rational Choice T h e o r y , ditemukan 60 persen anggota Dewan lebih mengedepankan sikap kompromi, lobi dan barter politik dalam menjalankan tugasnya. Idrus menilai mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan bangsa. Setiap kebijakan dan pilihan elite politik dalam pemerintahan, tidak terkecuali pada masa transisi kearah rezim demokratis sangat dipengaruhi motifmotif mencari keuntungan dan kemanfaatan diri dari si pelaku (elite politik) yang tidak jarang berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi. Terjadinya tumpang tindih antara motif kepentingan pribadi dan tekanan menjalankan misi politik reformasi sering disebut dengan dilema politisi. “Elite dalam pemerintahan tidak lepas dari dilema semacam ini,” ujar Idrus. Para e l i t e

Idrus Markham. foto: Eka Hindra

politik seringkali mencoba memposisikan kepentingan diri sebagai kepentingan masyarakat umum. Ketika para elite politik dapat menindaklanjuti kepentingan-kepentingan mereka dengan mengatasnamakan kepentingan tertentu masyarakat, maka dengan demikian para politisi itu akan melaksanakannya. “Ada kecenderungan elite politik di DPR terlibat dalam proses politik yang sangat dinamis dan sarat dengan berbagai kepentingan yang menimbulkan dilema dalam menentukan pilihan rasional sehingga berpengaruh pada proses perubahan politik,”ujar Alumnus Doktor Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini. Dilema yang mengemuka menurutnya terkait dengan bagaimana elite politik bekerja berdasarkan struktur insentif dalam mengoptimalkan kepentingan-kepentingan subyektifnya. Apabila kepentingan subyektif tersebut kebetulan selaras dengan aspirasi reformasi, maka elite politik di DPR cenderung

memperlancar proses demokratisasi. Namun, sebaliknya apabila kepentingan subyektif itu bersebrangan dengan aspirasi reformasi maka elite politik di DPR cenderung menghambat dan menyandera proses demokratisasi. “Elite politik di DPR dapat menjadi kekuatan politik yang memperlancar atau sebaliknya menghambat proses demokratisasi,” tegas pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan ini. Di sisi lain, kehadiran elite politik di DPR melalui proses pemilu yang demokratis tidak serta merta memunculkan ide-ide kebijakan yang mendorong terjadinya perubahan kearah rezim demokratik. Mengingat para elite politik di DPR cenderung meminimalisasi resiko atas kepentingan politiknya sehingga enggan merespon perubahan menuju terciptanya rezim politik yang demokratis secara cepat,tepat, dan mendasar, bahkan cenderung prostatus quo. Elite politik DPR dalam menentukan pilihan rasionalnya menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, cenderung mengoptimalkan hubungan pribadi dengan partai politik yang menaunginya masih didominasi budaya dan sistem patron-klien, serta realitas oligarki politik. Hal itu menyebabkan elite politik DPR sebagai klien menjadi sangat tidak mandiri karena bergantung pada patron politiknya (partai).Akibatnya tidak dapat optimal merespon perubahan politik karena kurang adanya dukungan dari institusi politik yang memayunginya (partai politik). Idrus menambahkan, hampir semua kasus pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) di DPR, khususnya PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70

73

SOROTAN RUU Bidang Politik yang menjadi fokus penelitian, diawali dengan penentuan posisi politik subyektif fraksi-fraksi sebagai perpanjangan tangan DPP partai politik masing-masing. “Dapat dipahami, mengapa proses politik di DPR lebih banyak dilakukan di luar forum persidangan secara resmi mengingat yang terjadi adalah lobi dan barter politik,” ujarnya. Forum persidangan secara resmi di DPR pada akhirnya cenderung menjadi semacam rutinitas formal, karena keputusan politik telah ditentukan sebelumnya. Fenomena demikian, tandas Idrus, membuat harapan masyarakat atas peran optimal elite politik di DPR mewujudkan demokrasi menjadi sirna. Elite politik justru dipandang telah menghambat proses demokrasi. “Sirnanya harapan masyarakat ditandai dengan membesarnya ketidakpercayaan politik atas para elite politik DPR yang mengabaikan peluang berharga dalam mendekatkan antara harapan dan kenyataan politik yang terjadi,” katanya. Nasib D emok Demok emokrrasi Masyarakat banyak menaruh harapan perkembangan demokrasi di Indonesia setelah berakhirnya rezim Orde Baru.Era keterbukaan dan elite politik yang berkualitas diharapkan mampu mewujudkan harapan yang telah lama dinanti. Namun seiring waktu berjalan, harapan tersebut seakan “sirna”. Bila perilaku elite politik tidak berubah dan terus menerus melakukan hal-hal yang dapat menghambat demokratisasi maka masa depan demokrasi di Indonesia kian berwajah suram, akibat terabaikannya peluang emas yang dimiliki para elite politik untuk mewujudkan dan menjadikan demokrasi efektif serta terwujudnya masyarakat sejahtera. “Sinyalemen ini merupakan peringatan serius bagi masa depan demokrasi dan NKRI,” katanya. Untuk memperbaiki kualitas anggota Dewan,menurut Idrus, dibutuhkan suatu solusi dan langkah mendasar, komprehensif dan integratif dengan menciptakan suatu sistem dan struktur

74


politik yang kondusif baik di tingkat makro (nasional) maupun mikro (DPR). Ia berharap hal itu mampu menjamin terwujudnya suatu dinamika politik yang konstruktif dan responsif dalam upaya mewujudkan aspirasi reformasi masyarakat dan rezim politik yang demokratis. Sebagai entitas yang memiliki posisi dan peran penting dan strategis, elite politik dituntut mengutamakan kualitas setiap kinerjanya, demikian pula dengan integritas dan totalitas pengabdian dalam berpolitik untuk memperjuangkan citacita reformasi dan demokrasi yang berimplikasi positif bagi proses demokrasi dan kemajuan bangsa. “Demokrasi yang terkonsolidasi dan efektif ditandai oleh terciptanya stabilitas politik yang demokratis dan semakin matangnya kedewasaan politik baik di level elite maupun non elite,” ujarnya. Pembangunan sistem dan struktur politik yang demokratis mempersyaratkan adanya partai-partai dan kelembagaan politik yang sehat dan fungsional. Partai politik harus mampu memperkuat perspektif kelembagaan dengan mengoptimalkan implementasi atas berbagai fungsi yang melekat pada dirinya. Adapun fungsi yang dimaksud adalah seperti fungsi sosialiasi dan pendidikan politik, pengkaderan, rekrutmen dan sirkulasi elite politik, fungsi segresi kepentingan politik, manajeman konflik politik, dan fungsi-fungsi positif lain dalam memperkuat demokrasi. Menurutnya, iklim demokrasi di Indonesia harus ditumbuhkan dalam internal partai, mulai dari proses rekrutmen, pengkaderan dan regenerasi. Dengan begitu Calon Legislatif (caleg) yang disodorkan memiliki kualitas yang baik, penguatan civil society (pengawasan publik) dan ada perubahan mendasar politisi itu sendiri. em P ar tai Refor ormasi Sistem Par artai Ref or masi Sist Dalam konteks yang lebih luas, Idrus Marham yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR yang membidangi politik dalam negeri mengungkapkan adanya penciptaan suatu sistem dan struktur politik yang demokratis, antara lain dengan mereformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu yang semakin

kompatibel dan memposisikan elite politik lebih otonom dalam proses pengambilan kebijakan politik. Pada Pemilu 2004, Idrus menilai kewenangan partai terlalu kuat dalam penentuan Caleg. Pada Pemilu tersebut Caleg yang “duduk”di senayan ditentukan melalui nomor urut (proporsional). Menurutnya pada pemilu selanjutnya perlu diarahkan pada pembaharuan sistem “suara terbanyak” sebagai syarat utama terpilihnya caleg. Implikasinya, elite politik akan lebih accountable dan responsif terhadap rakyat pemilih (konstituen). Sebab dukungan konstituen menjadi sumber legitimasi politik utamanya. Secara khusus diperlukan pula perubahan mendasar atas perilaku elite politik dalam merespons aspirasi reformasi masyarakat demi mewujudkan rezim politik yang demokratis. “Perilaku para anggota DPR yang pragmatis dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok harus ditinggalkan,” tegasnya. Karena menurutnya, perilaku politik pragmatis seperti itu akan mencederai demokrasi. Dalam jangka panjang membawa implikasi yang buruk pada political fairness, sebab hal itu dapat mendorong semua pihak untuk melakukan berbagai kecurangan dan kejahatan. Fenomena semacam ini menjadi tantangan yang harus diwaspadai dan diantisipasi oleh para elite politk dengan menumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi membutuhkan pengorbanan dan kesungguhan dalam berjuang. Terhadap kualitas elite politk DPR periode 2004-2009, Idrus menilai belum banyak mengalami perubahan. Sebab, dalam mengambil keputusan lebih dominan mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Hal ini bisa dilihat masih terjadinya negosiasi politik,kompromi,lobi,dan lainlain dalam menyusun sebuah UU. Tidak banyak terjadi perdebatan konseptual. Terkait masih banyaknya parpol yang hanya memilih caleg atas dasar faktor perhitungan popularitas, Idrus mengungkapakan jika Parpol merupakan lembaga yang paling bertanggungjawab atas buruknya kualitas Dewan. Hal ini harus dipertanggungjawabkan. n

SOROTAN

Integritas dan Kualitas Caleg Hasil diser tasi Demokrasi Setengah disertasi Hati ternyata ditanggapi beragam. Politisi PDIP Aria Bima salah satu yang meragukan variabel dan indikator yang digunakan Idrus Marham sehingga menghasilkan angka 40 persen anggota DPR tidak berkualitas dan 60 persen anggota DPR lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok. Menurut anggota Komisi VI DPR RI ini, setiap anggota dewan mempunyai kekhususan di bidang masing-masing seperti di bidang anggaran, legislasi, dan pengawasan. Hasil disertasi ini perlu disandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya. “Saya sedikit meragukan dengan hasil 60 persen anggota dewan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok karena saya tidak mengatahui variabel yang diteliti.Tapi yang lebih penting adalah integritas dan moralitas daripada keilmuan,” tegasnya. Sebab, Aria berpendapat kualitas dan integritas moral anggota DPR

masih memperhatinkan sehingga bagaimana bisa mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat. Terhadap rendahnya kualitas para anggota Dewan, Aria menilai rakyatlah yang musti bertanggungjawab sementara partai bertugas dan bertanggungjawab untuk memperbaiki. Ia menilai kualitas pemilu tidak seperti membalikkan tangan dan perlu proses rekruitmen anggota dewan. Sejak zaman orde baru kualitas dilihat dari aspek kemampuan. Menurut Aria Bima hal itu sudah mumpuni. “Namun faktor moralitas dan kualitasnya saja yang masih rendah,” ujarnya. Kedepan, Aria berharap partai dapat lebih selektif dalam memilih calon wakilnya apalagi dengan sistem pemilihan coblos nama bisa lebih melihat track record partai daripada mobilisasi partai. Ia berharap masyarakat dalam memilih calon legislatifnya lebih selektif dan kritis. Masyarakat bisa

Aria Bima melihat calon legislatifnya dari track record partai dan daftar riwayat hidup organisasi masing-masing calon. “Mengetahui daftar riwayat hidup baik-buruk masing-masing caleg lebih penting daripada sekedar memasang poster dan umbul-umbul,” katanya. Dengan DPR yang transparan dan pemilu seperti saat ini,Aria menilai akan menghasilkan caleg dengan kualitas yang lebih baik. Namun yang terjadi saat ini adalah bukan kedaulatan rakyat tetapi uang yang menopang hak pilih rakyat. “Saya khawatirkan produk legislasi tidak akan lebih baik,” ujarnya.

Pemilih Cerdas

Mutammimul Ula

Sementar ementaraa itu itu, politisi Patai Keadilan Sejahtera yang juga Anggota Komisi I DPR Mutammimul Ula menepis anggapan jika anggota DPR lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok. Menurutnya secara umum DPR adalah forum politik, dimana setiap partai mewakili setiap konstituennya. Dalam prakteknya, jelas Mutammimul, keputusan DPR merupakan konsensus dari seluruh fraksi-fraksi yang juga mewakili publik sehingga pada akhirnya tetap tertuju kepada kepentingan makro (nasional). Meskipun diakui ada subyektifitas kelompok dari fraksi-fraksi mayoritas

tetapi tidak semata-mata kepentingan partai atau pribadi. Terhadap kualitas elite politik di DPR, Tamim menilai masyarakat dan partai politik harus bertanggung-jawab. Partai politik bertanggung-jawab dalam memilih calon legislatifnya dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pilihannya. “Jadilah pemilih yang cerdas,” katanya. Dengan pemilih yang cerdas, diharapkan bisa menghasilkan calon legislatif yang mempunyai kriteria integritas moral baik, kemampuan intelektual baik, kompetensi dan da artikulasi politik serta disiplin. (da da)


75

LIPUTAN KHUSUS

DIPLOMASI DEWAN UNTUK TERWUJUDNYA PALESTINA MERDEKA secara membabi buta di Jalur Gaza yang menimbulkan ribuan korban jiwa dan luka-luka dikalangan penduduk sipil yang tidak berdosa, terutama wanita dan anak-anak serta menghancurkan bangunan dan infrastruktur kehidupan dan peradaban bangsa Palestina. Dalam pernyataannya, Dewan juga mendesak Israel untuk segera menghentikan agresinya serta menarik pasukannya dari Jalur Gaza serta mendesak Israel agar segera menghentikan blokade yang dilakukannya di Jalur Gaza dan kedua belah pihak harus melakukan gencatan senjata serta membuka akses masuk bagi bantuan kemanusiaan, terutama makanan dan obatobatan. Mendesak Dewan foto: Eka Hindra Keamanan PBB untuk mengeluarkan Resolusi baru yang lebih tegas yang dapat memaksakan penghentian agresi yang memutus hubungan diplomatik Israel dan pelaksanaan gencatan senjata, dengan mengusir Duta Besar Israel serta memberi sanksi kepada pihakmendapat tanggapan positif dari negara- pihak yang melanggar. Disamping itu negara yang mendukung perjuangan mendesak PBB agar segera mengadakan Sidang Umum Darurat dan membentuk bangsa Palestina. Pemerintah Indonesia dan DPR Pasukan Perdamaian di wilayah tersebut. Dalam pernyataan resminya, DPR juga bersikap tegas terhadap agresi itu. Bahkan Dewan mengeluarkan mendesak Amerika Serikat, Uni Eropa, pernyataan resmi terkait agresi militer negara-negara Timur Tengah, dan Israel ke Jalur Gaza. Selain dalam rangka negara-negara anggota PBB lainnya serta menjalankan amanat UUD 1945 dalam lembaga-lembaga kerjasama antar menjaga perdamaian dunia yang Parlemen yaitu IPU ( Interberdasarkan kemerdekaan, perdamaian Parliamentary Union), AIPA (ASEAN abadi dan keadilan sosial, DPR RI Inter-Parliamentary Assembly), APA menyatakan sikap terkait dengan agresi (Asian Parliamentary Assembly), PUIC itu. (Parliamentary Union of The OIC Terdapat tujuh butir pernyataan Member State) untuk menggunakan resmi DPR atas tindakan Israel ke Jalur pengaruhnya menghentikan kekejaman Gaza. Dewan mengutuk agresi militer yang dilakukan Israel yang secara nyata Israel yang telah melakukan serangan merupakan tindakan kejahatan

Pertempuran antara Israel dengan Palestina di Jalur Gaza yang berlangsung selama 22 hari telah menyita perhatian dunia internasional termasuk Indonesia. Indonesia yang sejak awal mendukung terbentuknya negara Palestina yang berdaulat bersama negara-negara lain mengecam tindakan Israel yang menyerang Palestina.

S

erangan Israel ke Jalur Gaza, baik melalui udara, laut mapun darat telah menyebabkan ribuan rakyat Palestina menjadi korban. Tidak hanya laki-laki dewasa yang menjadi korban, serangan Israel ke Palestina juga ikut menewaskan anakanak. Tidak hanya itu, kerugian infrastruktur yang dialami di Jalur Gaza pun sangat besar. Bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan kesehatan yang disampaikan dunia internasional pun sangat sulit menembus blokade Israel di wilayah itu. Aksi demonstrasi juga terjadi disejumlah negara yang rakyatnya mengutuk serangan Israel selama dua puluh dua hari di Jalur Gaza. Langkah nyata dilakukan Venezuela

76


LIPUTAN KHUSUS kemanusiaan dan mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili para pelaku agresi sebagai penjahat kemanusiaan. Dewan mendukung sepenuhnya perjuangan nasional rakyat Palestina untuk membentuk Negara Palestina yang merdeka, berdaulat dengan integritas teritorialnya serta meminta agar Bangsa Palestina bersatu dan memperkokoh perjuangnya untuk mewujudkan tujuan nasional Palestina. Dalam rangka untuk mencapai perdamaian yang adil dan beradab serta langgeng bagi semua bangsa dan negara di kawasan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk secara aktif mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan kemerdekaan penuh Palestina dan integritas teritorialnya yang didasarkan pada Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu No. 242 Tahun 1967 tentang Penarikan Pasukan Israel dari wilayah yang diduduki, No.338 Tahun 1973 tentang penghentian pertempuran dan kegaiatn militer, No. 1397 Tahun 2002 tentang penghentian segera semua tindak kekerasan, No. 1515 Tahun 2003 tentang seruan kepada semua pihak untuk mematuhi kewajibannya sesuai dengan “Roadmap” yang telah disepakati, No. 1860 Tahun 2009 tentang gencatan senjata tanpa batas waktu. Serta berpartisipasi aktif dalam Pasukan Perdamaian PBB yang akan dibentuk tersebut. Banyak korban jiwa dalam agresi militer Israel ke Palestina, terutama dari kalangan sipil, baik anak-anak maupun wanita, Dewan mendesak PBB untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara di Timur Tengah. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Anggota Komisi I dari FPKS Almuzammil Yusuf yang juga Anggota Kaukus Parlemen Untuk Palestina menilai perjuangan yang dilakukan DPR dalam mendukung Palestina akan lebih efektif bila disertai dengan aktifitas pemerintah di dunia internasional.“Kita lihat pemerintah juga aktif dalam menyuarakan hal itu. Tapi

kita lihat ini bukan hal yang ringan karena dibelakang Israel ada Amerika,” kata Almuzammil. Menurutnya Dewan terus berupaya menggalang dukungan bagi perjuangan Palestina melalui kerjasama yang dilakukan lewat Parlemen beberapa negara. Bahkan Ketua DPR dan Ketua MPR telah bertemu dengan tokohtokoh yang mendukung perjuangan Palestina di Turki, Mesir dan Lebanon. “Kita juga berhasil menggalang pada level LSM dan masyarakat. Soeripto (Anggota DPR) menjadi Pimpinan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP),”jelasnya seraya menambahkan

regional tapi juga internasional. “Diplomasi Indonesia cukup aktif. Pada level Asean dan OKI cukup aktif untuk kasus Palestina,” katanya. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang berupaya agar Israel diajukan ke Mahkamah Internasional atas agresinya ke Palestina selama dua puluh dua hari yang telah menelan ribuan korban jiwa.“Kejahatan perang, genocide dan etnic cleansing. Tapi kan Amerika dan Israel tidak ikut menandatangani,” jelasnya. Lebih jauh, Almuzammil Yusuf yang juga Pimpinan Kaukus Untuk Palestina menghimbau agar negara-negara lain

Almuzzammil Yusuf , anggota Komisi I DPR F-PKS dan Anggota Kaukus Parlemen Untuk Palestina . foto: Olly. bantuan yang diberikan berupa kesehatan dan kemanusiaan. Langkah konkrit yang telah dilakukan rakyat Indonesia dalam membantu rakyat Palestina adalah dengan menyalurkan bantuan berupa kesehatan dan kemanusiaan. Perjuangan D iplomasi Diplomasi Peran Indonesia dalam mendukung terwujudnya negara Palestina berdaulat dari tahun ke tahun tidak pernah surut. Perjuangan diplomasi yang dilakukan pemerintah dan DPR baik melalui forum regional maupun internasional diharapkan dapat membantu terwujudnya cita-cita tersebut. Almuzammil menilai diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah cukup aktif. Peran aktif Indonesia dalam diplomasi untuk perjuangan Palestina, tidak hanya dalam level

memberi bantuan kemanusiaan, kesehatan dan pangan. “Dan juga penghentian hubungan diplomatik,” katanya. Almuzammil yang membidangi urusan pertahanan dan luar negeri memuji langkah Presiden Venezuela Hugo Chavez yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan hak dari negara bersangkutan, tanpa perlu minta izin PBB. “Itu hal yang paling mungkin kita lakukan, menghimbau negara-negara lain untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel,” katanya. Almuzammil Yusuf menjelaskan, guna memperat hubungan IndonesiaPalestina, DPR akan melakukan kerjasama antar parlemen kedua negara melalui Grup Kerjasama Bilateral (GKSB). Anggota GKSB Indonesia-


77

LIPUTAN KHUSUS Palestina terdiri dari Anggota Dewan yang tergabung dalam Kaukus parlemen Untuk Palestina. “Kita ingin bentuk itu dan anggotanya adalah Anggota Kaukus Parlemen untuk Palestina,” jelasnya. Meja P er undingan Per erundingan Penyelesaian suatu masalah dengan cara kekerasan hanya meninggalkan luka yang amat dalam bagi korban. Cara-cara itu belum tentu dapat menjadi pemecah kebuntuan suatu konflik. Agresi militer Israel ke Jalur Gaza selama dua puluh dua hari yang menewaskan ribuan rakyat Palestina menjadi bukti terakhir bahwa kekerasan bukan jalan ampuh untuk menyelesaikan perselisihan. Agresi tersebut tetap tidak mampu mewujudkan keinginan Israel terhadap Palestina. Anggota Kaukus Parlemen Untuk Palestina yang juga Anggota Komisi I DPR Almuzammil Yusuf menilai, perselisihan kedua negara bertetangga itu sebaiknya diselesaikan melalui meja perundingan. Menurutnya, penyelesaian melalui cara-cara kekerasan seperti perang terbuka hanya merugikan kedua belah pihak dan banyak menelan korban jiwa. “Satu perundingan yang menghargai keputusan-keputusan internasional dan juga dilandasi oleh itikad baik untuk menyelesaikan sehingga yang disebut eksistensi Palestina merdeka terwujud,” katanya. Menurut Almuzamil, untuk mewujudkan hal itu, maka kedua negara harus menghormati lembaga internasional dan penghormatan dialog dua pihak yang sejajar yaitu PalestinaIsrael. “Dengan cara itu maka terjadi dialog di lokal Palestina dan terjadi juga dukungan di dunia internasional,” jelasnya. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, ia menilai tanpa hal tersebut, bila Israel tidak menghargai dunia internasional dan Palestina sebagai pihak yang langsung berkepentingan terhadap isu ini maka perdamaian tidak akan pernah terwujud. “Kalau Israel tidak melihat Palestina sebagai entitas yang berhak terhadap

78


negara Palestina, maka perdamian dan terwujudnya Palestina merdeka tidak akan bisa terwujud,” jelasnya. Almuzamil berharap ada perundingan damai yang hakiki antara Palestina-Israel. Perundingan tersebut harus menghormati keputusan PBB Tahun 1967. “Israel menghormati keputusan PBB Tahun 1967,Tepi Barat dan Jalur Gaza dikosongkan. Pengungsi Palestina sebanyak lima juta yang terusir juga boleh kembali dan orang yang dipenjara oleh Israel sebanyak sebelas ribu dibebaskan,” katanya. Perundingan Palestina-Israel tentunya harus didukung PBB dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Dilantiknya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat setelah penyerangan Israel diharapkan banyak pihak akan membawa angin perubahan. Kebijakan pemerintahan Obama terhadap konflik Palestina-Israel diharapkan berbeda dengan Presidenpresiden Amerika Serikat lainnya. Banyak pihak berharap Obama mampu “menjembatani” kedua negara menuju perdamaian yang hakiki. Namun menurut Almuzzammil, Kaukus Parlemen Untuk Palestina tidak menaruh harapan kepada Obama dalam menyelesaikan konflik. Ia menilai kebijakan Amerika Serikat terhadap Guantanamo memang berbeda dengan presiden sebelumnya, namun untuk konflik Palestina-Israel akan tetap sama. “Kita wait and see, kalau dibilang yakin dengan Obama tentu saja tidak,” katanya. er da ya PBB Tidak B Ber erda day Sebagai lembaga internasional sepatutnya PBB dapat menyelesaikan perselisihan Palestina-Israel. PBB seakan tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikannya mengingat konflik dua negara itu telah berlangsung lama dan banyak menelan korban jiwa. Almuzzammil menilai PBB sebagai lembaga yang terdiri atas bangsa-bangsa yang ada didunia ini telah gagal dalam menyelesaikan konflik itu. Keberadaan lembaga itu, menurutnya tidak dirasakan sangat berarti terutama dalam menengahi konflik bersenjata.“Kemungkinan orang

akan berpikir penguatan lembaga alternatif, bukan PBB,” tegasnya. Kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, dikuatirkan akan memacu negara-negara yang tergabung di lembaga itu untuk mencari lembaga alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan untuk menghimpun negara-negara yang menilai PBB dalam menjalankan fungsinya telah gagal. “Kalau PBB terus menerus seperti ini (tidak mampu menyelesaikan masalah), artinya keberadaan PBB tidak ada artinya,” jelasnya seraya menambahkan kemungkinan lembaga regional akan menguat. “Orang tidak bisa berharap apa-apa dari PBB,” tegas Almuzammil. Lebih jauh, menurut Almuzammil gencatan senjata yang dilakukan kedua belah pihak tidak akan menjamin tidak terjadi kembali pertempuran. Ia menilai dunia internasional harus bersikap tegas dan keras terhadap tindakan Israel ke Palestina. Kalau tidak melakukan hal itu maka Israel akan tetap menggunakan kekuatan senjatanya untuk menyerang Palestina. “Israel tidak merasa diapa-apakan oleh dunia interansional. Tekanan internasional hanya gertak sambal,” katanya. Bila sanksi yang diberikan kepada Israel tidak merugikan negara tersebut maka tindakan yang dilakukan kepada Palestina dapat terulang kapan saja. Menurutnya, Israel akan berubah pikiran bila sanksi yang diberikan memberi dampak kerugian. “Israel harus dikenakan sanksi yang merugikan,”katanya seraya menjelaskan bahwa pemutusan hubungan diplomatik jelas akan merugikan Israel. Berbagai perundingan seakan tidak memberi dampak pada perdamaian kedua negara. “Saya kira perundingan akan punya arti kalau Israel berpikir tanpa berunding mereka mempunyai ba yu kerugian besar,’ katanya. (ba bayu yu)

SELEBRITIS

TAK HANYUT POPULARITAS, EKO BENTUK REKOR Siapa yang tak kenal dengan Eko Patrio, komedian dan presenter terkenal milik republik ini? Pria bernama lengkap Eko Indro Purnomo ini meskipun unggul popularitas dibandingkan dengan para tokoh politik nasional, berdasakan survey Lembaga Survey Indonesia (LSI), ternyata tidak ingin kalah start dengan caleg lainnya.

M

enanggapi hasil poling tersebut, Eko mengatakan hasil survey tersebut merupakan cambuk bagi dirinya untuk semakin intensif terjun ke konstituen. “Buat saya, hasil survey jangan membuat lengah, kita terus bekerja keras berusaha jangan hanya mengandalkan popularitas tetapi harus turun ke konstituen, harus turun ke daerah pemilihan. Artinya silahturahmi membentuk jaringan dan segala macamnya,” papar Suami Viona ini.

foto: dok.

Di tengah kesibukannya yang segudang, ia masih sempat meluangkan waktunya untuk terjun ke daerah pemilihannya yaitu Jawa Timur VIII, meliputi Jombang, Mojokerto, Nganjuk, dan Madiun, setiap akhir pekan. “Maret mendatang akan saya tingkatkan intensitas kunjungan ke sana. Untuk saat ini, cukup Jum’at, Sabtu, dan Minggu,”jelas pimpinan Production House Ekomando ini. Di Dapilnya itu Eko membentuk jaringan kordinator kecamatan dan pedesaan, “Seperti Multi level marketing itulah,” bapak tiga orang anak: Syawal Adrevi Putra Purnomo, Naila Ayu, dan Cannavaro Adrevi Putra Purnomo. Eko merasa senang atas tingginya antusiasme dan sambutan masyarakat terhadap pencalonannya sebagai anggota legislatif. Bahkan masyarakat langsung membentuk REKOR (Relawan Eko Patrio) dan Rumah Terbuka Eko Patrio Rumah terbuka tersebut, kata pria kelahiran Kurung Lor, Tanjung Anom, Nganjuk,Jawa Timur ini, merupakan tempat basis perjuangannya dalam menyerap aspirasi konstituen di dapilnya. “Apabila Eko ke sana, ada semacam workshop untuk bertemu dengan teman-teman dan konstituen di sana, artinya aspirasi tempat berbagi sharing antara Eko dengan masyarakat,” katanya. Eko mengharapkan kehadiran REKOR dapat memberikan rekor tersediri bagi dirinya dan Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang menjadi kendaraan politiknya menuju Senayan itu. Selama ini, paparnya, di Dapil Jatim VIII ini PAN belum pernah mendapatkan kursi untuk DPR pusat. “Di Dapil ini ada 10 kursi yang diperbutkan, mudah-mudahan satu rekor terpenuhi dari Eko Patrio,” kata alumnus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP),

Jakarta ini.. Menanggapi keputusan MK yang menetapkan suara terbanyak, menurut Eko, sangat menguntungkan PAN, karena dari awal telah menyeting suara terbanyak dalam daftar calegnya. “Partai lain masih menggunakan nomor urut yang notabene orang-orang yang tidak dekat dengan konstituen atau daerah pemilihan, sementara PAN sudah men-setting suara terbanyak,” terang pria kelahiran 30 Desember 1970 Melalui suara terbanyak, imbuh Eko, orang yang terpilih adalah orang yang dekat dengan masyarakat, artinya ada ikatan, seperti lahir di tempat tersebut atu tokoh masyarakat di Dapilnya.“Saat ini masyarakat sudah pintar memilih. Bukan hanya tokoh terkenal saja, tetapi orang yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tinggi yang dikehendaki rakyat,” papar Eko yang mengawali karirnya sebagai seorang pelawak lewat grup lawaknya Patrio. Andai kata terpilih sebagai anggota Dewan, ia akan mengabdikan dirinya pada Komisi X DPR, yaitu memperjuangkan seni, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Eko juga berjanji akan menjembatani atau menjadi mitra untuk DPRD tingkat I/II, bupati secara berkesinambungan yang bertujuan membangun Dapilnya. Ia menambahkan, hubungan yang telah dibina dengan konstituen melalui rumah aspirasi di daerah pemilihan nantinya akan tetap berlangsung bila terpilih menjadi anggota Dewan. “Harus terus ada! Sekarang bukan saatnya setelah terpilih,kita tidak rawat konsituen, maka dalam pemilihan lima tahun lagi kita jadi nothing,” terangnya. Eko mengajak teman-teman di DPR dan masyarakat jangan antipati dengan selebritis dan pekerja seni. “Mereka bukan orang punya jahat di DPR, tetapi justru orang yang ingin memperbaik dan merubah citra DPR, Tegas Eko. Dia mencontohkan Sophan Sophian yang hingga meninggal memberikan jejak yang baik bagi bangsa ini.Selain itu ada Dede Yusuf, Adjie Masaid, dan Angelina Sondakh. “Terlihat mereka bukan orang yang korupsi,” tandas Eko, seraya menegaskan,“Masyarakat sudah mulai pintar memilih tokoh. Bukan hanya politikus, pekerja seni pun harus et/si diberikan kesempatan,” jelas Eko. (et/si et/si)


79

PERNIK

PELAYANAN BIRO BUTUH KEPERCAYAAN Proses penyusunan APBN merupakan rangkaian aktivitas (Siklus) yang melibatkan banyak pihak termasuk semua departemen dan lembaga negara serta DPR. Peran aktif DPR dalam proses penyusunan APBN dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadikan proses penyusunan menjadi lebih dinamis.

Kepala Biro Analisis APBN Setjen DPR RI Setiorini. foto : olly.

80


D

alam rangka mendukung fungsi anggaran DPR yang sangat strategis untuk keberlangsungan siklus pembahasan APBN, segenap jajaran Setjen DPR dituntut bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu jajaran Setjen DPR RI juga harus bersikap netral dan berpegang pada normanorma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. M e n u r u t Kepala Biro Analisa APBN Setjen ini DPR RI Setiar etiarini ini, sesuai Peraturan Sekjen DPR RI No. 400/ Sekjen/ 2 0 0 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

DPR RI, tugas untuk memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dibidang anggaran dan pengawasan dilaksanakan oleh jajaran Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan yang di dalamnya terdapat Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dijelaskan, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN memiliki tugas menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian rancangan APBN dan administrasi Panitia Anggaran. Dalam melakukan pelayanan, Biro Analisa APBN membutuhkan suatu kepercayaan dari para Anggota DPR. “Harus ada sence of need, karena kalau tidak ada hal itu, apapun hasil pelayanannya tidak akan digunakan,” jelas Setiarini. Tugas ini menurutnya jelas mengamanatkan jajaran Biro untuk melakukan dukungan teknis, administratif dan sekaligus secara simultan memberikan dukungan keahlian yang bersifat saran dan informatif dengan hasil kajian dan analisis terhadap substantif APBN dan anggaran secara umum kepada Anggota DPR. Setiarini menambahkan, Biro

PERNIK

ANALISIS APBN, ANGGOTA DPR Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN memiliki bagian-bagian yang memiliki tugas dan fungsi masingmasing, yaitu ; Bagian Analisa Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Bagian Sekretariat Panitia Anggaran. “Sebetulnya di Biro Analisa APBN sudah lengkap,” ujarnya. Tugas untuk memberikan pelayanan rapat dan administratif bagi Anggota Panitia Anggaran dilakukan oleh Bagian Sekretariat Panitia Anggaran. Bagian ini bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota Panitia Anggaran dalam mengikuti rapat-rapat dan melakukan pelayanan rapat-rapat dalam mekanisme pembahasan RUU APBN yang terdiri dari tahap pembicaraan pendahuluan, tahap pembahasan dan penetapan APBN, tahap laporan realisasi semester I dan prognosis semester II, tahap APBN Perubahan, tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Mengingat pentingnya proses pembahasan RUU APBN yang berlangsung di Panitia Anggaran, Sekretariat Panitia Anggaran sebagai bagian dari jajaran Setjen DPR RI menurut Setiarini diharuskan bekerja secara profesional dan bersikap netral serta berpegang pada norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta terpercaya dalam menjaga informasi dan dokumen yang bersifat rahasia. Namun demikian Sekretariat juga diharapkan dapat memberi kemudahan akses informasi kepada publik terhadap keputusan yang bersifat terbuka untuk umum. “Dalam melaksanakan tugas, kita harus bersikap netral dengan tidak

memihak siapapun,” jelas Setiarini. Dukungan Keahlian Lebih lanjut Setiarini mengatakan, untuk memberikan dukungan, saran dan pertimbangan keahlian dibidang anggaran kepada Anggota DPR, khususnya Anggota Panitia Anggaran diberikan tugas kepada Bagian Analisa APBN untuk melaksanakan analisis penyiapan dan penyajian RUU APBN serta analisis Laporan Pelaksanaan APBN. Setiarini mengungkapkan, jenisjenis analisa yang dihasilkan oleh Bagian Analisa APBN, antara lain memberikan referensi yang berisi informasi disertai data-data pendukung mengenai masalah-masalah dalam APBN dan anggaran pada umumnya, yang sedang mengemuka dan memiliki nilai-nilai strategis untuk menjadi bahan informasi bagi Anggota DPR. Selain itu yang dapat dihasilkan oleh Bagian Analisa APBN adalah laporan yang berisi kegiatan disertai data-data pendukung dari kegiatan penelitian, survey dan pendalaman datadata mengenai masalah-masalah dalam APBN dan anggaran pada umumnya. Serta analisis atau kajian yang berisi pembahasan terhadap suatu permasalahan APBN disertai analisis menggunakan alat analisis tertentu serta data-data pendukung untuk menjadi bahan informasi bagi Anggota DPR. Untuk mendukung fungsi DPR tersebut jajaran Setjen DPR memberikan dukungan, saran dan pertimbangan keahlian terhadap hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan DPD. Tugas ini diberikan kepada Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan pengawasan DPD, yang utamanya untuk melaksanakan analisis terhadap hasil pemeriksaan dan

pengawasan BPK. Berdasarkan penuturan Setiarini, jenis-jenis analisa yang dihasilkan oleh Bagian Analisa APBN, antara lain Analisa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) yang disampaikan untuk mendukung tugas DPR untuk membahas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK dalam bentuk IHPS untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan. Bagian Analisa APBN juga menghasilkan Analisa Hasil Pemeriksaan Parsial (IHPP) yang disampaikan guna mendukung tugas DPR untuk membahas hasil pemeriksaan parsial yang diberitahukan secara parsial kepada DPR secara langsung oleh Anggota BPK kepada Ketua Komisi DPR. Hasil Pemeriksaan Parsial merupakan hasil pemeriksaan atas satu obyek pemeriksaan. Selain itu, Bagian Analisa APBN juga menghasilkan Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan guna mendukung tugas DPR untuk membahas Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang bertujuan untuk melihat apakah laporan keuangan sudah menggambarkan posisi keuangan dengan benar dan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Setiarini mengakui, Biro Analisa APBN DPR sulit menyaingi pemerintah mengingat pemerintah memiliki Badan Analisa Fiskal dan BPS. Tetapi Setjen DPR akan memulai sesuatu untuk masuk ke dukungan substansi apapun kualitas hasilnya. Paling tidak menurut Setiarini, Biro Analisa APBN sudah harus memulai membangun sence of need dari para Anggota. “Sence of need dan kepercayaan itu sangat berat, kadangkadang kita dianggap pro pemerintah,” d/ol kata Setiarini.(rrat/a at/ad/ol d/ol)


81

POJOK PARLE

KAMPANYE DI DPR

S

uhu Perpolitikan nasional saat ini semakin panas diramaikan dengan kampanye-kampanye yang dilakukan partai-partai politik yang akan mengikuti pesta demokrasi pada Pemilu 2009. Sepanjang jalan meriah dengan terpasangnya balihobaliho dan spanduk-spanduk yang berlambangkan salah satu partai, nomor urut partai dengan foto-foto caleg yang terpasang di sebelah lambang tersebut. Tak heran jika calon legislasi yang akan ikut menduduki kursi di DPR atau DPRD itu harus gencar mempromosikan dirinya, karena Pemilu yang akan datang ini untuk pertama kalinya dilakukan dengan pemilihan suara terbanyak. Begitu juga halnya dengan anggota DPR yang mencalonkan lagi, mereka pun harus tetap gencar untuk terus berjuang mendapatkan simpati dari para konstituennya. Sampai-sampai begitu kentalnya nuansa kampanye yang sedang dilakukan, tanpa disadari candaan-candaan segar yang keluar dari mulut anggota selalu menyiratkan partai yang diwakilinya. Jadi, jika kita bicara masalah warna rasanya punya sensitifitas yang tinggi. Saat itu Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PDIP Eka Santosa didampingi anggota Komisi XI Maruarar Sirait dari fraksi yang sama dan juga H. Jazuli Juwaeni dari Fraksi PKS menerima Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang. Mereka menyampaikan Kebijakan Alokasi Dana Desa dan

Tunjangan Aparatur Desa yang masih jauh dari harapan dan masih banyak kelemahan-kelemahannya. Mereka juga mengharapkan adanya bantuan langsung dari pemerintah pusat ke rekening desa. Jazuli yang mendengar keluhan tersebut mengatakan, tidak mungkin suatu kabupaten maju tanpa adanya kontribusi desa yang baik, demikian juga untuk provinsi semua itu dimulai dari tingkat desa. Jadi, katanya bersemangat, memang seharusnya pemerintah pusat itu memperhatikan desa, karena hampir 70 persen masyarakat Indonesia itu tinggal di desa. “Maaf Pak Eka saya bukan sedang berkampanye, apalagi ini bukan Dapil saya, tapi Insya Allah yang hadir di sini putih semua,” kata Jazuli yang dari daerah pemilihan Banten ini. Gemuruhlah tawa seluruh isi ruangan yang dipadati kurang lebih 280 Kepala Desa dan Perangkat Desa Se kabupaten Sumedang. Eka pun menjawab : Jangan khawatir Pak Jazuli, bendera kita kan Merah Putih, memang merah dan putih itu selalu melekat satu sama lain tak terpisahkan,” kata Eka dengan penuh makna. Salah satu wartawan yang bergerombol di depan pintu ruang rapat berkata : aduh bapak-bapak ini, pintar-pintarnya memanfaatkan waktu, mentang-mentang yang datang tokoh desa jadi bisa sambil menyelam minum air,” katanya kepada temannya. Temannya pun menimpali : Iyalah, ini kan kesempatan langka bisa ngumpulin seluruh Kepala Desa se Kabupaten Sumedang, jadi apa salahnya………. hitung-hitung ini kampanye gratis, iya nggak…….. iya nggak,” seloroh temannya sambil mendengarkan salah satu Kepala Desa yang sedang menyampaikan uneg-unegnya. tt (tt tt)

PosIsI DI BElAKANg

M

asalah emansipasi wanita menjadi bahan perbincangan menarik saat Komisi VIII DPR RI berkunjung ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Saat itu Tim Kunker berkunjung ke Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) yang berlokasi di jalan Tgk. Malem, Banda Aceh. Kepala Badan PPPA Provinsi NAD Raihan Putry menjelaskan NAD sulit untuk maju bila dibandingkan dengan kota-kota besar lain yang ada di Indonesia. Kemajuan ini terhambat kemungkinan disebabkan adanya tradisi yang dilakukan seringkali menempatkan wanita pada posisi sebagai ibu rumah tangga, tidak lebih dari itu. Wanita selalu ditempatkan di belakang laki-laki dan laki-laki selalu menempati posisi di atas. “Nggak usah jauh-jauh buku-buku

82


pelajaran anak SD saja seringkali berisikan Ayah pergi ke kantor, Ibu pergi ke pasar. Atau ayah membaca koran, ibu memasak di dapur. Seiring dengan berkembangnya jaman, sebetulnya kata-kata seperti itu tidak lagi dimasukkan dalam buku pelajaran anakanak sekolah. Buku-buku tersebut seharusnya berisi kata-kata yang sudah mencerminkan kemajuan wanita kini yang tidak hanya sekedar memasak di dapur. Karena, saat ini wanita juga ikut menopang keuangan keluarga. Perkataan ini disampaikan Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dengan penuh semangat. Namun, di sela-sela pembicaraannya itu, tiba-tiba handphone yang ada di mejanya berdering. Tanpa sungkan-sungkan lagi dia pun mengangkat HP di saat anggota Komisi VIII sedang serius mendengarkan ucapannya.

Spontan salah seorang anggota Tim dari Fraksi Partai Amanat Nasional Akmaldin Noor berkata, “Bu, barang kali itu panggilan dari rumah. Ibu disuruh pulang untuk angkat jemuran karena hari ini hujan deras,” selorohnya sambil diikuti tawa anggota yang lain. “Loh…….. iya kan, wanita kan selalu di belakang, jadi biar ibu Reyhan udah jadi Kepala Badan tapi tentunya tetap harus ingat posisinya,” tambahnya lagi. Mendengar selorohan dari anggota Dewan itu, maka Reyhan pun tersipu-sipu dibuatnya, dan ia pun menyudahi pembicaraannya di handphone. Seraya dia menambahkan, ya enggak segitu-gitu amat bapak-bapak. Maksud saya posisi wanita di belakang tidak harus mengambil cucian yang dibelakang,” katanya sambil melanjutkan pembicaraan et/tt yang terputus tadi. (et/tt et/tt)

Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD

Recommend Documents