PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap
masyarakat
dibidang
reklame
di
Kabupaten
sebagai
akibat
Seluma dari
khususnya
berkembangnya
teknologi periklanan dan perubahan terhadap aturan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1
Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5049);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 08) diubah sebagai berikut: 1. Bab II Nama, Objek dan Sobyek Pajak, Pasal 2, ayat (3) huruf a dihapus , dan diantara huruf a dan huruf b, disisipkan huruf a1 sampai dengan a12, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut Pasal 2 (1)
Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
(2)
Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(3)
Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a.
dihapus
a1. Reklame papan merek muka 1; 2
a2. Reklame papan merk muka 2; a3. Reklame billboard muka 1; a4. Reklame billboard muka 2; a5. Reklame baliho a6. Reklame megatron muka 1; a7. Reklame megatron muka 2; a8. Reklame Tinplate; a9. Reklame shop sign muka 1; a10. Reklame shop sign muka 2; a11. Reklame shoppainting; a12. Reklame neon box; b.
Reklame kain;
c.
Reklame melekat (stiker);
d.
Reklame selebaran;
e.
Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f.
Reklame udara;
g.
Reklame suara;
h.
Reklame film/slide; dan
i.
Reklame peragaan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah : a.
penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
b.
label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c.
nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan
sesuai
dengan
ketentuan
yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d.
Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan 3
e.
penyelenggaraan
reklame
untuk
kepentingan
peribadatan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1)
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2)
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
(3)
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(4)
Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
4. Bab III Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1)
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4)
Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4
(5)
Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai tempat atau lokasi yang mempunyai nilai strategis sebagai berikut : a. Ibu kota kabupaten mempunyai nilai strategis 100%; b. Ibu kota kecamatan mempunyai nilai strategis 75%; c.
(6)
Ibu kota desa mempunyai nilai strategis 50%.
Hasil perhitungan nilai pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut : No
Jenis Reklame
Satuan M²
Jangka waktu Pertahun
Biaya sewa (Rp) 150.000,-
1.
papan merek muka 1;
2.
papan merek muka 2;
M²
Pertahun
250.000,-
3.
billboard muka 1
M²
Pertahun
350.000,-
4.
billboard muka 2
M²
Pertahun
600.000,-
5.
Baliho
M²
Pertahun
350.000,-
6.
megatron muka 1
M²
Pertahun
500.000,-
7.
megatron muka 2
M²
Pertahun
900.000,-
8.
Tinplate
M²
Pertahun
150.000,-
9.
shop sign muka 1
M²
Pertahun
150.000,-
10.
shop sign muka 2
M²
Pertahun
250.000,-
11.
Shoppainting
M²
Pertahun
250.000,-
12.
neon box
M²
Pertahun
250.000,-
13.
Reklame Kain
-
Perminggu
30.000,-
14.
Reklame melekat (stiker)
100
lembar
75.000,-
15.
Reklame selebaran
100
lembar
75.000,-
16.
Unit
Pertahun
450.000,-
17.
Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan) Reklame udara
-
Perminggu
150.000,-
18.
Reklame suara
-
Perminggu
150.000,-
19.
Reklame film/slide
-
Perminggu
150.000,-
20.
Reklame peragaan
-
Perminggu
100.000,-
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1)
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
(2)
Dihapus. 5
(3)
Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma. Ditetapkan di Tais pada tanggal
Mei 2010
BUPATI SELUMA
H. MURMAN EFFENDI Diundangkan di Tais pada tanggal Mei 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA
H. MULKAN TAJUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010 NOMOR
6
7
