BUPATI SELUMA KEPUTUSAN BUPATI SELUMA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SELUMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SELUMA, Menimbang
: a. bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seluma; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
4.
5.
6. 7.
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 08).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SELUMA (BAPPEDA) KABUPATEN SELUMA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Seluma 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma. 5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Pasal 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi : 1. Melakukan perumusan kebijakan teknis perencanaan; 2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan; 3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; 4. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Penelitian dan Pengembangan; d. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang; e. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; f. Bidang Statistik dan Telematika; (2) Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev; (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: a. Sub Bidang Penelitian; b. Sub Bidang Pengembangan; (4) Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang: a. Sub Bidang Fisik dan Prasarana; b. Sub Bidang Tata Ruang; (5) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya: a. Sub Bidang Ekonomi; b. Sub Bidang Sosial dan Budaya; (6) Bidang Statistik dan Telematika terdiri dari: a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan; b. Sub Bidang Telematika; (7) Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 6 (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 7 Sekretariat
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
urusan
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan
organisasi
dalam
lingkungan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; 2. Melaksanakan
pengelolaan
administrasi,
kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi; 3. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada Kepala Sub Bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 4. Mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas; 5. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas agar terlalin kerjasama yang baik; 6. Menyampaikan laporan mutasi barang, laporan triwulan, laporan tahunan, kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah; 7. Membuat rencana kebutuhan barang, pengadaan barang, dan pendistribusian barang di lingkungan Badan; 8. Membuat usulan penghapusan barang/inventaris Badan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah; 9. Melakukan penataan organisasi dan ketatalaksanaan agar berjalan guna menunjang kerja Badan dan peningkatan pelayanan publik; 10. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
11. Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Badan; 3. Melakukan urusan kerumahtanggaan Badan; 4. Melakukan urusan pengelolaan barang inventaris Badan; 5. Melakukan urusan kepegawaian Badan; 6. Menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan beban tugas dan analisa jabatan pada Badan; 7. Menyusun tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai untuk disampaikan kepada Kepala Badan; 8. Menyusun daftar urut kepangkatan, usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai Badan; 9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 10 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Badan yang dihimpun dari rencana kerja anggaran bidang - bidang yang ada; 2. Melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan Badan; 3. Menyampaikan
laporan,
realisasi
pertanggungjawaban
pengguna anggaran; 4. Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan dan Monev Pasal 11 Sub Bagian Perencanaan dan Monev mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kerja Sekretariat; 2. Menghimpun program dan rencana kerja bidang-bidang untuk selanjutnya disusun menjadi program dan rencana kerja Badan; 3. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kewajiban dari bidang untuk
selanjutnya dibuat laporan
Badan
secara
keseluruhan dan disampaikan ke Bupati Seluma; 4. Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan; Bagian Kedua Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 12 Bidang Penelitian dan Pengembangan tugas menyelenggarakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan dalam rangka perencanaan pelaksanaan pembangunan. Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 12, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan IPTEK; 2. Melakukan kerja sama penelitian dengan instansi / lembaga / perguruan tinggi; 3. Melakukan
koordinasi
dalam
rangka
perencanaan
pembangunan; 4. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya;
5. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 6. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; 7. Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 1 Sub Bidang Penelitian Pasal 14 Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas : 1. Melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah; 2. Melakukan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya; 3. Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 4. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bidang Pengembangan Pasal 15 Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas : 1. Melakukan
kegiatan
pengembangan
untuk
kepentingan
perencanaan pembangunan; 2. Melakukan
koordinasi
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah; 3. Melakukan penyusunan program pembangunan daerah; 4. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya;
5. Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 6. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Pasal 16 Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan
tugas
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah di Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 16, Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi : 1. Melakukan perumusan, kebijaksanaan teknis perencanaan dan pembangunan fisik dan prasarana, infrastruktur dan tata ruang; 2. Melakukan koordinasi perencanaan dan pembangunan fisik dan prasarana, infrastruktur dan tata ruang; 3. Melakukan
evaluasi
dan
monitoring
mengenai
program
pembangunan fisik dan prasarana, infrastruktur dan tata ruang; 4. Menyusun
kebijakan
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan daerah berkaitan dengan fisik prasarana dan tata ruang bersama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah; 5. Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program pembangunan yang berkaitan fisik dan prasarana, infrastruktur dan tata ruang; 6. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya; 7. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; 9. Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub Bidang Fisik dan Prasarana Pasal 18 Sub Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas : 1. Menginventarisasi dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan; 2. Melakukan koordinasi perencanaan program : 3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pembangunan fisik dan prasarana; 4. Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bidang Tata Ruang Pasal 19 Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas : 1. Menginventarisasi dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan tata ruang; 2. Melakukan koordinasi perencanaan program tata ruang yang meliputi : perencanaan, pengendalian dan pemanfatan ruang; 3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pembangunan tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup; 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian rekomendasi tata ruang; 5. Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 6. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 20 Bidang
Ekonomi,
menyelenggarakan
Sosial
dan
tugas
Badan
Budaya
mempunyai
Perencanaan
tugas
Pembangunan
Daerah di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 20, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi : 1. Melakukan perumusan, kebijaksanaan teknis perencanaan dan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; 2. Melakukan
koordinasi
perencanaan
dan
pembangunan
ekonomi, sosial dan budaya; 3. Melakukan
evaluasi
dan
monitoring
mengenai
program
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; 4. Menyusun
kebijakan
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan daerah berkaitan dengan ekonomi, sosial dan budaya bersama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah; 5. Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program pembangunan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan budaya ; 6. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya; 7. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 8. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; 9. Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Sub Bidang Ekonomi Pasal 22 Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas : 1.
Menginventarisasi dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan ekonomi;
2.
Melakukan koordinasi perencanaan program yang berkaitan dengan bidang eokonomi;
3.
Melaksanakan
evaluasi
dan
monitoring
pembangunan
ekonomi; 4.
Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan program pembangunan ekonomi Kabupaten Seluma.
5.
Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 6.
Menilai Prestasi Kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
7.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bidang Sosial dan Budaya Pasal 23
Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas : 1. Menginventarisasi dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan sosial dan budaya; 2. Melakukan koordinasi perencanaan program yang berkaitan dengan bidang social budaya; 3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pembangunan sosial budaya; 4. Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 5. Menilai Prestasi Kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima Bidang Statistik dan Telematika Pasal 24 Bidang
Statistik
dan
Telematika
mempunyai
tugas
menyelenggarakan tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan pengolahan data dan telematika, pengumpulan data, analisis dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan. Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 24, Bidang Statistik dan Telematika mempunyai tugas : 1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan data elektronik serta telematika; 2. Merumuskan kebijaksanaan yang berkaitan dengan telematika daerah; 3. Melakukan
koordinasi
pengembangan
komunikasi
dan
informasi yang berkaitan dengan telematika; 4. Melakukan pengumpulan data statistik, analisis dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan; 5. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya; 6. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 7. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; 8. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Paragraf 1 Sub Bidang Statistik dan Pelaporan Pasal 26 Sub Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas : 1. Melakukan pengumpulan data statistik;
2. Melakukan pengelolaan dan analisis data statistic secara elektronik; 3. Membuat
laporan
hasil
pelaksanaan
pembangunan
di
Kabupaten Seluma; 4. Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bidang Telematika Pasal 27 Sub Bidang Telematika mempunyai tugas : 1. Merumuskan kebijaksanaan yang berkaitan dengan telematika daerah; 2. Melakukan
koordinasi
pengembangan
komunikasi
dan
informasi yang berkaitan dengan telematika; 3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan telematika; 4. Memberi
petunjuk
kepada
bawahan
untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas; 5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bawahan pembinaan dan pengembangan karier; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 1) Kelompok
Jabatan
Fungsional
(KJF)
di
lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan
teknis
di
bidang
keahlian
/
keterampilannya masing-masing; 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh Kepala Badan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penempatannya sesuai dengan kebutuhan. BAB IV TATA KERJA Pasal 29 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
tenaga
fungsional
wajib
menerapkan
prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah
serta
dengan
instansi
lain
di
luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing; 2) Setiap
pimpinan
satuan
organisasi
wajib
mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaaan
tugas
bawahannya; 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; 6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; 7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma. Ditetapkan di Tais Pada tanggal
2014
BUPATI SELUMA,
H. BUNDRA JAYA Diundangkan di Tais Pada tanggal
2014
SEKRETARIS DAERAH,
H. SYAFRUDIN DA, SH, MM BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR
