PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini Negara wajib menjamin tersedianya lapangan kerja;

b. bahwa Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;

c. bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur wajib memberikan perlindungan, dan pembinaan kepada Tenaga

Sosialisasi Peraturan Daerah

104

Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur sebagai implementasi dari perlindungan dan pelayanan serta pembinaan;

d. bahwa meningkatnya kasus-kasus yang merugikan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur baik material maupun immaterial perlu diupayakan jalan keluarnya. Maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan, khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Timur wajib memberikan perlindungan kepada warganya baik di dalam maupun di luar negeri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Penempatan, Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665 ); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang


105

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4239); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);


106

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan


107

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 16. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 tahun 2000 Tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization of The Employment Service); 19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan perdagangan Anak (Trafficking) Perempuan dan anak. Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan


108

BUPATI LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan

DAERAH TENTANG : PERATURAN PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lombok Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Kepala Daerah adalah Bupati Lombok Timur;

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur ;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur;


109

8. Kecamatan adalah wilayah Perangkat Kabupaten;

Kerja

Camat

sebagai

9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;

10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional;

11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

13. Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur adalah setiap warga Kabupaten Lombok Timur yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;

14. Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur adalah setiap warga Kabupaten Lombok Timur yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;

15. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur adalah segala daya upaya untuk melindungi hak dan kepentingan Tenaga kerja sebelum, selama penempatan dan sesudah purna tugas;

16. Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur adalah suatu proses peningkatan kwalitas


110

tenaga kerja produktivitas;

pada pengetahuan, ketrampilan dan

17. Penempatan Tenaga kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan;

18. Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah Badan Hukum yang telah mendapat izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Asal Kabupaten Lombok Timur ke Luar Negeri;

19. Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut Kantor cabang adalah Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang terdaftar di Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur yang bertindak atas nama dan untuk Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang bersangkutan;

20. Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta di Luar negeri yang selanjutnya disebut Perwalu adalah badan hukum atau perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Penempatan TKI Swasta di luar negeri;

21. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang, yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material;

22. Perjanjian Kerjasama Penempatan atau yang di sebut PKP adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan mitra usaha atau pengguna di negara


111

tujuan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;

23. Perjanjian Penempatan atau yang di sebut PP Tenaga Kerja Lombok Timur adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan calon TKI Lombok Timur yang memuat hak dan kewajiban dalam rangka penempatan tenaga kerja Lombok Timur ke luar negeri;

24. Perjanjian Kerja atau yang di sebut PK adalah perjanjian tertulis antara calon TKI dan Pengguna (user) yang memuat tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak;

25. Perjanjian Rekrutmen atau yang di sebut PR adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau Cabang Pelakasana Penempatan TKI Swasta yang memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur;

26. Surat permintaan TKI atau job order adalah permintaan tenaga kerja Indonesia dari pengguna atau mitra usaha di luar negeri;

27. Pendataan adalah upaya pengumpulan indentitas seseorang untuk dijadikan sebagai daftar calon TKI;

28. Rekrutmen adalah keseluruhan proses dari pendataan, melengkapi dokumen, pendaftaran, seleksi hingga pelatihan dan penerbangan keluar negeri;

29. Penempatan adalah keseluruhan proses dari rekrutmen hingga penempatan tenaga kerja kerja ke luar negeri sampai pulang kembali ke daerah asal;


112

30. Pelatihan adalah seluruh kegiatan untuk memberikan, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian calon TKI Lombok Timur, sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan yang akan dijalani, termasuk didalamnya pengetahuan hukum, bahasa negara tujuan, serta budaya negara tujuan bekerja;

31. Purna Tugas adalah masa dimana seseorang setelah menyelesaikan pekerjaannya di luar negeri kembali tinggal ke daerah asalnya;

32. Sistem informasi adalah keseluruhan proses dari pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan serta yang berkenaan dengan umpan balik data penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur;

33. Bantuan Hukum adalah segala upaya untuk melakukan advokasi termasuk pelayanan, pendampingan, dan atau pembelaan hukum kepada Tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur dan anggota keluarganya;

34. Litigasi adalah proses penegakan hukum dalam upaya mencari keadilan yang mengarah kepada proses beracara dalam persidangan di pengadilan;

35. Non Litigasi adalah segala daya upaya melakukan pendampingan dari upaya pemahaman masalah, investigasi, cek cross-cek data, mediasi dalam upaya melengkapi data dan melengkapi informasi tentang duduk persoalan hingga pada upaya penyelesaian masalah di luar jalur beracara di pengadilan;

36. Mediasi adalah upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan pihak ketiga sebagai upaya menjembatani proses diskusi, dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah;


113

37. Konsiliasi adalah upaya pendampingan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada seseorang agar mendapatkan informasi, dorongan, dukungan agar bisa diarahkan kepada penyelesaian secara musyawarah dan damai;

38. Arbitrase adalah upaya mencari titik temu dari persengketaan dengan cara bersama menunjuk pihak ketiga dan mempertemukan pihak yang bersengketa dalam suatu musyawarah yang mengarah kepada penyelesaian masalah;

39. Keluarga TKI dan keluarga calon TKI adalah suami atau istri, anak, orang tua dan orang lain yang masih ada hubungan ahli waris yang diakui sebagai anggota keluarga. B A B II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2

Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur berdasarkan azas persamaan Hak, Keterpaduan, Demokrasi, Keadilan Sosial, Kesetaraan dan Keadilan gender, Anti Diskriminasi serta anti Perdagangan Manusia. Pasal 3

Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur bertujuan untuk :

1. Menjamin hak-hak ekonomi, politik, budaya, hak keselamatan kerja dan syarat kondisi kerja, serta hak kesehatan dan hak reproduksi bagi perempuan.

2. Memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur secara optimal dan manusiawi.


114

3. Menjamin dan melindungi Calon TKI/TKI asal Kabupaten Lombok Timur sejak pra penempatan, penempatan sampai purna penempatan.

4. Mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI didalam maupun diluar negeri. Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar negeri. Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Pemerintah Daerah berkewajiban :

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui Pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri; 2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; 3. Membentuk dan mengembangkan penempatan calon TKI diluar negeri;


sistem

informasi

115

4. Memberikan perlindungan kepada TKI selama sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan. B A B IV HAK DAN KEWAJIBAN TKI Pasal 7

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk : 1. Bekerja diluar negeri ;

2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI diluar negeri;

3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan diluar negeri;

4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;

5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;

6. Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;

7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan diluar negeri;

8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ketempat asal; 9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.


116

Pasal 8 Setiap Calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan baik didalam negeri maupun di negara tujuan;

2. Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;

3. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;

5. Calon TKI/TKI berkewajiban melaporkan keberangkatan maupun kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah setempat yang diteruskan kepada Instansi atau Dinas terkait. BAB V TATA CARA PENEMPATAN Bagian Kesatu Pra Penempatan Paragraf Kesatu Informasi Pasal 9

(1) Pelayanan informasi kesempatan kerja di Luar Negeri Pemerintah Daerah dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus mengembangkan sistem informasi pasar kerja secara lengkap dan benar dan dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh TKI asal Kab.Lombok Timur.

(2) Sistem Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyebarannya kepada masyarakat luas menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta.


117

(3) Informasi yang dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya berisi : a. Tata cara perekrutan dan penempatan;

b. Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh seorang Tenaga Kerja; c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja; d. Situasi, kondisi, budaya di negara tujuan; e. Resiko bekerja di negara tujuan bekerja; f. Komponen Pembiayaan tenaga kerja;

yang harus ditanggung

g. Komponen Pembiayaan yang ditanggung Pelaksana Penempatan TKI Swasta;

oleh

h. Mekanisme Perlindungan dan Mekanisme Pembayaran bagi tenaga kerja asal Kab.Lombok Timur. Paragraf kedua Pendataan Pasal 10 (1) Untuk keperluan rekrutmen perlu dilakukan pendataan.

(2) Pendataan calon TKI dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Kantor cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta bekerjasama dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

(3) Untuk keperluan pendataan, calon TKI harus menyerahkan foto copy jati diri (KTP), Ijazah, akte kelahiran dan sertifikat ketrampilan

(4) Dalam pelaksanaan pendataan, calon TKI tidak dikenakan biaya apapun .


118

Paragraf ketiga Perekrutan dan Seleksi calon TKI Pasal 11

(1) Pencari kerja yang berminat bekerja keluar negeri harus terdaftar pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pendaftaran calon TKI dilakukan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan bersama kantor cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Pasal 12

Pada saat Pendaftaran, Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan atau Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus menjelaskan : 1. Lowongan pekerjaan yang tersedia beserta uraian tugas;

2. Syarat kerja yang memuat antara lain gaji, jaminan sosial, waktu kerja dan waktu istirahat dan cuti.

3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan; 4. Sosial budaya dan kondisi negara tujuan; 5. Hak dan kewajiban Tenaga Kerja; 6. Prosedur dan kelengkapan dokumen; 7. Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI; 8. Persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi calon TKI ; Pasal 13

(1) Rekrutmen Tenaga Kerja hanya dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur dan Pelaksana Penempatan


119

TKI Swasta dan atau cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur.

(2) Warga negara asing atau badan hukum asing secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan perekrutan calon TKI. Pasal 14

Perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta dapat dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah kecuali bagi calon TKI yang akan di pekerjakan pada Pengguna Perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun; 2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;

3. Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 4. Berpendidikan sekurang-kurangnya sederajat;

tamat SLTP atau

5. Memiliki surat ijin orang tua/wali, suami atau istri;

6. Memiliki sertifikasi kompetensi kerja atau ketrampilan atau keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat ketrampilan;

7. Tidak sedang dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan; Pasal 15

(1) Pendaftaran Tenaga kerja dilakukan secara terbuka, langsung dan sukarela.


120

(2) Perekrutan tidak boleh dilakukan terhadap penduduk yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang sederajat. Paragraf keempat Pendidikan dan Pelatihan Pasal 16

(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat ketrampilan/ kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan ;

(2) Dalam hal calon TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pasal 17

(1) Calon TKI berhak mendapat Pendidikan dan Pelatihan Kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

(2) Pendidikan dan Pelatihan kerja Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi dan resiko bekerja di luar negeri; b. Memberikan ketrampilan bagi Tenaga Kerja yang bersangkutan tentang pekerjaan yang akan dilakukan; c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban; d. Upaya-upaya atau prosedur yang bisa di lakukan dalam menuntut hak-haknya; e. Mekanisme perlindungan Tenaga Kerja; f. Cara-cara mengadukan kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja dan keluarganya;


121

g. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan.

(3) Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya pelaksanaanya dibebankan kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan dibantu oleh Pemerintah Daerah. Pasal 18

(1) Pendidikan Dan Pelatihan Kerja dilaksanakan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Pendidikan Dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Dan Pelatihan Kerja. Pasal 19

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta berkewajiban mengembangkan metode dan materi pendidikan dan pelatihan kerja yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Paragraf kelima Pemeriksaan Kesehatan Pasal 20

(1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

(2) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan standar yang diakreditasi oleh Departemen kesehatan dan diakui oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.


122

Bagian Kedua Penempatan Tenaga Kerja Paragraf Kesatu Syarat Penempatan Pasal 21

Untuk dapat ditempatkan diluar negeri calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi : 1. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal lahir; 2. Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; 3. Surat Keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua atau ijin wali; 4. Sertifikat ketrampilan atau Kompetensi kerja; 5. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan; 6. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi; 7. Visa Kerja; 8. Perjanjian penempatan TKI; 9. Perjanjian Kerja. Pasal 22

(1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 8 dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.

(2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;


123

b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI; c. Nama dan alamat calon pengguna;

d. Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI diluar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan; e. Jabatan dan jenis pekerjaan permintaan pengguna;

calon

TKI

sesuai

f. Jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja; g. Waktu keberangkatan calon TKI;

h. Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya; i. Tanggungjawab pengurusan penyelesaian masalah; j.

Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak ; dan

k. Tanda tangan para penempatan TKI.

pihak

dalam

perjanjian

(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


124

Pasal 23

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/ atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Pasal 24

(1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI. Pasal 25

(1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 9, disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan alamat pengguna; b. Nama dan alamat TKI; c. Jabatan atau jenis pekerjaan TKI; d. Hak dan kewajiban para pihak;

e. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; f. Jangka waktu perjanjian kerja.

(3) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja dihadapan pejabat Dinas yang bertanggung jawab di


125

bidang ketenagakerjaan sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan keluar negeri.

(4) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak. Pasal 26

Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 27

(1) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan Pasal 27 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pasal 28

TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.


126

Pasal 29

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas resiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja. Pasal 30

Bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkannya kepada perwakilan Republik Indonesia. Pasal 31

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan. Pasal 32

(1) Syarat-syarat Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang boleh melakukan penempatan dan rekrutmen tenaga kerja adalah : a. Mempunyai SIUP Pelaksana Penempatan TKI Swasta; b. Pelaksana Penempatan TKI Swasta tersebut memiliki kantor di Lombok Timur dan atau kantor cabang di Lombok Timur. (2) Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus memenuhi persyaratan : a. Pelaksana Penempatan TKI Swasta terdaftar di Kantor Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Lombok Timur;


127

b. Kepala Kantor cabang berdomisili tetap di Lombok Timur; c. Mempunyai fasilitas layak untuk mendidik, melatih dan menampung Tenaga Kerja asal Kabupaten Lombok Timur sebelum berangkat kenegara tujuan; d. Memiliki alamat tetap dan lengkap sesuai dengan keterangan domisili; e. Memiliki izin gangguan (HO); f. Memiliki izin wajib lapor. Pasal 33

(1) Untuk melakukan Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur, Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan atau kantor cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib memiliki dokumen : a. Salinan Perjanjian kerjasama penempatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. Salinan Surat permintaan TKI atau Job Order/ Demand letter atas nama Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang bersangkutan yang dilegalisir; c. Perjanjian kerja induk; d. Menyetujui Perjanjian penempatan TKI e. Perjanjian rekrutmen

(2) Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berhak dan berkewajiban melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

(3) Pelaksana Penempatan TKI Swasta dilarang melakukan kegiatan rekrutmen secara langsung ke daerah tanpa memiliki kantor dan atau kantor Cabang di Lombok Timur.


128

(4) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan keluar negeri dalam program asuransi. Pasal 34

(1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.

(2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap : a. Peraturan Perundang-undangan di negara tujuan; dan b. Materi perjanjian kerja. (3) Pembekalan akhir pemberangkatan tanggungjawab Pemerintah.

(PAP)

menjadi

Paragraf kedua Pelaksanaan Penempatan Pasal 35

(1) Penempatan Calon TKI/TKI hanya dapat di lakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin Pemerintah.

(2) Penempatan Tenaga Kerja dilakukan secara tertib, terbuka, mudah, murah, cepat dan tanpa diskriminasi. Pasal 36

(1) Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan ke semua negara dengan ketentuan tenaga kerja terjamin hak-hak dasarnya untuk mendapat perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan.


129

(2) Berdasarkan pertimbangan khusus, Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dapat melarang penempatan Tenaga Kerja ke negara tertentu. Pasal 37

Penempatan Tenaga Kerja dilakukan pada jenis pekerjaan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan mengarah pada perbudakan. Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta melakukan monitoring perkembangan Tenaga kerja.

(2) Pelaksana Penempatan TKI Swasta berkewajiban melaporkan tentang perkembangan tenaga kerja secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur.

(3) Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur berkewajiban menginformasikan perkembangan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat luas secara terbuka dan jujur, melalui media massa. Bagian Ketiga Purna Penempatan Pasal 39 Kepulangan TKI terjadi karena : 1. berakhirnya masa perjanjian kerja;


130

2. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir; 3. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan; 4. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi; 5. meninggal dunia di negara tujuan; 6. cuti; atau 7. dideportasi oleh pemerintah setempat. Pasal 40

(1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta. Pasal 41

(1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.

(2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI; b. Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam perjalanan; dan c. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.


131

Pasal 42

Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 angka 5, maka pelaksana penempatan TKI berkewajiban :

1. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 x 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut; 2. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; 3. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal setelah menanggung semua biaya yang diperlukan termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan; 4. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan; 5. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan 6. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima. Pasal 43

Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan dideportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 angka 3 dan angka 7, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama dengan Pemerintah, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.


132

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 44

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka salah satu atau kedua belah pihak meminta bantuan Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 45

(1) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan pembinaan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja diluar negeri.

(2) Dalam rangka Pembinaan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi profesional di bidang ketenaga kerjaan, baik swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.


133

Pasal 46

Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dalam bidang informasi, sumber daya manusia, dan perlindungan TKI. Pasal 47

Pembinaan dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan :

1. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

2. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI diluar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI diluar negeri Pasal 48

Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dilakukan dengan :

1. meningkatkan kualitas keahlian dan atau ketrampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan diluar negeri termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing.

2. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 49

Pembinaan dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dilakukan dengan :

1. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.


134

2. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan pengguna dan atau pelaksana penempatan TKI Swasta.

3. menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan.

4. melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundangan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 50

Untuk mewujudkan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan tenaga kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengawasan terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang melakukan penempatan tenaga kerja. Pasal 51

Dalam hal melakukan pengawasan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat memutuskan hubungan Kerjasama dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan atau memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan ini Pasal 52

Dalam hal penyelenggaraan penempatan Tenaga kerja, masyarakat dapat berperan serta dalam hal pengawasan. Pasal 53

Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipergunakan dalam hal terjadinya pelanggaran atas kewa-


135

jiban Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang mengakibatkan kerugian bagi tenaga kerja, dimana pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan tidak melakukan tindakan. BAB VI PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Perlindungan Melalui Prosedur Pasal 54

(1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Pasal 55

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI diluar negeri, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan diluar negeri. Pasal 56

Perlindungan selama masa penempatan TKI diluar negeri dilaksanakan antara lain dengan :

1. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.


136

2. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. Pasal 57

(1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan atau untuk kepentingan ketersediaan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan nasional Pemerintah Kab.Lombok Timur dapat menghentikan dan atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri .

(2) Dalam menghentikan dan atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Pasal 58

Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. Pasal 59

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja keluar negeri baik secara perorangan maupun yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikuti program perlindungan dan pembinaan TKI. Pasal 60 Perlindungan Tenaga Kerja dilakukan melalui :


137

a. Perjanjian kerjasama penempatan; b. Perjanjian kerjasama rekrutmen antara Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan atau kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta; c. Pembuatan perjanjian penempatan; d. Pembuatan Perjanjian kontrak kerja; e. Pertanggungan asuransi; f. Pengaturan biaya penempatan; g. Penyediaan bantuan kredit biaya penempatan oleh Pemerintah Daerah; h. Pemberian bantuan hukum/Pembelaan bagi Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur. Pasal 61

(1) Perjanjian kerjasama penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan Mitra Usaha atau pengguna, yang isinya selain memuat hak dan kewajiban/tanggung jawab masing-masing pihak juga memuat perlindungan Tenaga Kerja sekurang-kurangnya memuat : a. Pemberian Upah yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum di negara tujuan penempatan; b. Upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan penempatan; c. Pemberian upah apabila tenaga kerja sakit atau cuti; d. Waktu kerja dan waktu istirahat; e. Jabatan dan jenis pekerjaan; f. Jangka waktu perjanjian kerja; g. Penyelesaian masalah Tenaga Kerja;


138

(2) Perjanjian Kerja Sama yang berbentuk Bilateral Agrement antara Pemerintah Daerah Lombok Timur dengan Mitra Usaha atau pengguna Jasa, sekurang-kurangnya memuat Pasal 60 huruf a sampai huruf g. Pasal 62

Perjanjian kerjasama rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b adalah perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Pasal 63

Perjanjian kerjasama rekrutmen Pelaksana Penempatan TKI Swasta dilaksanakan dengan mengajukan permohonan rekrutmen setelah menunjukkan Job order/Demant letter, yang isinya adalah : a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. Peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak; c. Jangka waktu rekrutmen; d. Jumlah tenaga kerja yang akan direkrut selama jangka waktu rekrutmen; e. Biaya yang akan dibebankan kepada calon TKI. Pasal 64 Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 huruf c, sekurang-kurangnya harus memuat : a. Jenis dan uraian pekerjaan/Jabatan; b. Batas waktu pemberangkatan; c. Komponen dan besarnya biaya penempatan;


139

d. Pembayaran ganti rugi akibat pembatalan pemberangkatan; e. Hak dan kewajiban Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan Calon TKI Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur. Pasal 65

Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pasal 60 huruf d, sekurang-kurangnya harus memuat : a. Nama dan alamat majikan atau pengguna jasa; b. Nama dan Alamat Tenaga Kerja; c. Jenis dan uraian pekerjaan; d. Syarat-syarat kerja yang isinya mengenai waktu kerja dan istirahat, jumlah upah dan cara pembayarannya, upah lembur dan upah cuti; e. Asuransi dan atau Jaminan social; f. Jangka waktu perjanjian Kerja; g. Hak dan Kewajiban kedua belah pihak. Pasal 66

(1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan Tenaga Kerja .

(2) Dalam hal Tenaga Kerja ditempatkan pada pengguna yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, Pelaksana Penempatan TKI swasta wajib bertanggung jawab atas keselamatan Tenaga Kerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditandatangani.

(3) Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertanggung jawab terhadap Tenaga Kerja sejak pra penempatan hingga purna penempatan.


140

Pasal 67

Dalam hal perpanjangan perjanjian Kontrak kerja, Pelaksana Penempatan TKI Swasta tetap bertanggung jawab atas kelanjutan penempatan Tenaga Kerja dan mengurus hak-hak yang bersangkutan. Pasal 68

Dalam hal Tenaga kerja meninggal dunia di negara penerima, Pelaksana Penempatan TKI Swasta berkewajiban : a. Memberitahukan tentang kematian Tenaga kerja, hak-hak yang dimiliki oleh Tenaga kerja, penentuan tempat jenazah dan prosedurnya paling lambat 3 x 24 jam sejak diketahui kematian tersebut kepada keluarganya. b. Harus mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan harus memberitahukan kepada keluarga tenaga kerja sejak diketahui kematian tersebut. c. Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertanggungjawab terhadap hak-hak dan Asuransi Tenaga Kerja asal Kabupaten Lombok Timur yang meninggal dunia untuk diserahkan kepada ahli warisnya. Pasal 69

(1) Dalam hal pemulangan jenazah Tenaga kerja, Pelaksana Penempatan TKI Swasta berkewajiban memulangkan tenaga kerja ketempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama tenaga kerja.

(2) Memberikan fasilitas perlindungan terhadap seluruh harta benda milik tenaga kerja untuk kepentingan anggota keluarganya.


141

Pasal 70

Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, terjadinya pelanggaran asusila, meninggalkan rumah majikan, atau pindah tempat kerja, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta dalam waktu paling lama satu bulan setelah mendapatkan informasi tersebut harus segera memberitahukan kepada keluarga Tenaga Kerja dengan melampirkan kronologis kejadian. Pasal 71

Apabila Tenaga kerja meninggalkan rumah majikan, atau pindah tempat kerja, disebabkan oleh kesalahan majikan, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib membantu menguruskan semua hak-hak, termasuk menyelamatkan semua dokumen Tenaga Kerja tersebut. Bagian kedua Perlindungan melalui Asuransi Pasal 72

(1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertanggungjawab terhadap Perlindungan Tenaga Kerja melalui asuransi dengan berpedoman pada aturan dan kebijakan nasional.

(2) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur wajib memfasilitasi calon TKI dalam mengembalikan biaya kegagalan pemberangkatan.

(3) Besarnya premi atau klaim asuransi diatur berdasarkan aturan khusus mengenai asuransi. Pasal 73

Asuransi didaftarkan atas nama Calon TKI dan Polis Asuransi dipegang sendiri oleh Calon TKI.


142

Bagian ketiga Perlindungan Melalui Pengaturan Biaya Pasal 74

(1) Komponen biaya penempatan yang dibebankan kepada calon TKI, meliputi : a. Pembuatan/Penerbitan dokumen jati diri (KTP, Pasport); b. Pemeriksaan kesehatan.

(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keempat Pembelaan Tenaga Kerja Pasal 75

Apabila Tenaga Kerja mempunyai masalah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta bersama-sama dengan Pemerintah Pusat berdasarkan kewenangannya masing-masing berkewajiban melakukan Pembelaan pada Tenaga Kerja yang dilakukan menurut mekanisme yang berlaku di Indonesia. Pasal 76

(1) Pembelaan Tenaga Kerja dilakukan melalui litigasi dan non litigasi.

(2) Proses non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Pasal 77

(1) Dalam melakukan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Dinas yang bertanggung jawab di bidang


143

ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur bersama Pelaksana Penempatan TKI Swasta berkewajiban melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Dalam pelaksanaan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membentuk Tim Pembela Tenaga kerja yang anggotanya terdiri dari berbagai komponen seperti Advocad/ Pengacara, LSM, Pelaksana Penempatan TKI Swasta, Instansi terkait, Pers, Serikat Buruh dan masyarakat peduli Tenaga kerja. Pasal 78

Tim Pembela Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 mempunyai tugas : a. Menerima pengaduan, baik langsung maupun tidak langsung b. Memberikan informasi mengenai tatacara penanganan/ penyelesaian masalah c. Melakukan pembelaan secara litigasi dan non litigasi. d. Mempersiapkan seluruh laporan mengenai masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja. e. Bekerjasama dengan instansi terkait baik di Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional untuk menyelesaikan masalah Tenaga Kerja. BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 79

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan Pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian


144

penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 80

(1) Jika sengketa antara Tenaga Kerja dan atau keluarganya dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta tidak dapat diselesaikan, maka proses penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan.

(2) Jika sengketa terjadi antara Tenaga kerja dengan majikan maka Tim Pembela Tenaga kerja bersama instansi terkait dan Pemerintah Pusat menyediakan pembelaan hukum secara cuma-cuma. BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT Pasal 81

Dalam hal keluarga tenaga kerja atau lembaga swadaya masyarakat mendapat informasi bahwa ada tenaga kerja yang mendapat permasalahan di negara tempat bekerja maka keluarga, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dapat mengadukan permasalahan tersebut kepada Tim Pembela Tenaga Kerja. Pasal 82

Dalam kurun waktu satu minggu setelah mendapat pengaduan, Tim Pembela Tenaga Kerja segera berkoordinasi dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut.


145

Pasal 83

Dalam kurun waktu satu bulan setelah mendapat pengaduan Tim Pembela Tenaga Kerja harus memberikan informasi kepada pihak yang mengadukan tentang perkembangan penanganan kasus. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 84

(1) Pelaksanaan dan penempatan TKI yang melanggar pasal 2, pasal 12, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20 ayat (1), pasal 22 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 24, pasal 40, pasal 44, pasal 57, pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71 ayat (1), pasal 72, pasal 73 dan pasal 74 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan calon TKI secara materiil ataupun moril diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).

(2) Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang merekrut, memberangkatkan dan menempatkan tenaga kerja tanpa prosedur sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat diancam dengan sanksi pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Perorangan yang merekrut, memberangkatkan dan menempatkan Tenaga Kerja tanpa prosedur sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat diancam dengan sanksi pidana selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).


146

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 85

(1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 diberikan peringatan secara tertulis.

(2) Kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tetap melakukan pelanggaran terhadap pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 dapat dibekukan Ijin Kerjasamanya.

(3) Apabila peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan pembekuan Ijin Kerjasama telah diberikan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja (TKI) Swasta atau badan Hukum yang karena perbuatannya mengakibatkan kerugian yang besar kepada pihak tenaga kerja diberikan sanksi dengan pemutusan kerjasama. BAB X PENYIDIKAN Pasal 86

(1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga dapat diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


147

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana pada perlindungan tenaga kerja. b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga dan disangka melakukan tindak pidana dibidang perlindungan Tenaga kerja. c. Meminta keterangan dan bukti - bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana perlindungan Tenaga kerja. d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang perlindungan Tenaga Kerja. e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan Tenaga kerja. f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang perlindungan tenaga kerja.

(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 87

Semua perekrutan dan penempatan tenaga kerja yang tidak mengikuti prosedur Peraturan Daerah ini dianggap melakukan pelanggaran hukum dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berhak melakukan tuntutan hukum atau memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya.


148

Pasal 88

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasal 89 Peraturan Daerah diundangklan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. Ditetapkan di Selong pada tanggal 27 Juni 2006 BUPATI LOMBOK TIMUR Cap. t td. H.MOH ALI BIN DACHLAN Diundangkan di Selong pada tanggal 28 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR Cap. t t d. LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 5


149

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR I. U M U M

Dengan meningkatnya mobilitas manusia, modal barang dan jasa karena pengaruh era globalisasi sangat mempengaruhi pola perburuhan baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, disamping itu bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Dalam hal ini negara wajib menjamin tersedianya lapangan kerja, memberdayakan mereka serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok Timur bukan komoditi melainkan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok Timur sebagai implementasi dari perlindungan dan pelayanan serta pembinaan kepada warga negara yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia memerlukan penyempurnaan, karena itu perlu diatur lebih lanjut dalam


150

peraturan yang lebih operasional dan lebih memberikan perlindungan dalam peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-157/MEN/1998 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri melalui Asuransi dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-104.A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok Timur dalam rangka mengatasi sengketa Tenaga kerja atau perselisihan yang terjadi antara Tenaga kerja dan atau keluarganya sebagai salah satu pihak dengan PJTKI dan atau majikan sebagai pihak lain karena tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh para pihak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2

Perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia asal Lombok Timur berdasarkan pada azas persamaan hak dimana semua calon Tenaga Kerja mempunyai hak yang sama untuk bekerja sebagai buruh migran.

Keterpaduan dimana proses perlindungan dan penempatan Tenaga kerja dilaksanakan secara terpadu antara pihak PPTKIS dan pemerintah. Kebebasan untuk memilih pekerjaan dan berkeadilan sosial dengan selalu memperhatikan kesetaraan dan


151

keadilan bagi laki-laki dan perempuan sehingga proses perlindungan dan khususnya penempatan tenaga kerja bukan menjadikan TKI sebagai objek untuk diperjual belikan. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4

Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


152

Ayat (3) Huruf a s/d e Cukup jelas Huruf f

yang harus Komponen pembiayaan ditanggung pleh tenaga kerja adalah paspor, pelatihan, tes kesehatan, dan visa kerja. Huruf g

komponen pembiayaan yang harus ditanggung oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta adalah transpot lokal, akomodasi dan konsumsi, tiket keberangkatan, asuransi tenaga kerja dan biaya pembekalan akhir pemberangkatan. Huruf g Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas


153

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Pasal 14 Angka 1

Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betulbetul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi. Angka 1 s/d 7 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas


154

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja atau ketrampilan atau keahlian proses pemberian sertifikat kompetensi/ketrampilan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan atau internasional. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Ayat 1 Cukup jelas Ayat (2) Huruf a s/d f Cukup jelas Huruf g

Yang dimaksud dengan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing adalah mampu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan. Ayat (3) Cukup jelas


155

Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas


156

Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas


157

Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


158

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1)

Pelaksana penempatan TKI swasta sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Ayat (2) Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat 3 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas


159

Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


160

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


161

Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas


162

Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Huruf a dan b Cukup jelas Huruf c

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, yang dalam hal ini antara lain terdiri dari orang tua kandung, bagi yang belum menikah, suami atau istri, anak dan keluarga sampai garis keturunan ketiga Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas


163

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas


164

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas


165

Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas


166

Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4


167

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Recommend Documents