PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DISIPLIN, DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI

MODUL MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI

PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DISIPLIN, DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

2014

Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, Disiplin, dan Penilaian Prestasi Kerja PNS

1


BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat Mata pelajaran ini membahas Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Disiplin PNS, dan Penilaian Prestasi Kerja PNS. B. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan memahami makna Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Disiplin PNS, dan Penilaian Prestasi Kerja PNS serta dapat menerapkannya dalam rangka pelaksanaan tugas di unit kerja dan di kehidupan sehari-hari. C. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu : 1. Menjelaskan secara garis besar apa yang dimaksud Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; 2. Menjelaskan mengenai pengertian Jiwa Korps PNS, tujuan pembinaan Jiwa Korps, ruang lingkup pembinaan Jiwa Korps, nilai-nilai dasar PNS, etika PNS, kode etik PNS dan penegakan kode etik PNS, budaya organisasi, dan KORPRI; 3. Menjelaskan pengertian disiplin PNS, kewajiban dan larangan PNS, pelanggaran dan jenis hukuman disiplin, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, upaya administratif, dan berlakunya hukuman disiplin; dan 4. Menjelaskan pengertian penilaian prestasi kerja PNS, prinsip penilaian prestasi kerja, sasaran kerja pegawai (SKP), ketentuan umum penyusunan SKP, unsurunsur SKP, cara penilaian prestasi kerja, pelaksanaan penilaian SKP, penilaian perilaku kerja, pejabat penillai, atasan pejabat penilai, dan pelaksanaan penilaian, serta keberatan atas hasil penilaian prestasi kerja. D. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar yaitu : 1. Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; 2. Disiplin PNS; dan 3. Penilaian Prestasi Kerja PNS.


2


BAB II PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Pengertian Jiwa KORPS Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembinaan Jiwa Korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. B. Tujuan Pembinaan Jiwa KORPS Pembinaan Jiwa Korps PNS bertujuan untuk : 1. Membina karakter/watak, memelihara persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS. 2. Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS bermutu tinggi dan bertanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. 3. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Ruang Lingkup Pembinaan Jiwa KORPS Ruang lingkup pembinaan Jiwa Korps PNS mencakup : 1. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas PNS serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan PNS. 2. Peningkatan kerjasama antara PNS untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan Jiwa Korps PNS. 3. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. D. NIlai-Nilai Dasar Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi : 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945; 3. Semangat nasionalisme; 4. Mengutamakan kepentingan negara di atas pribadi atau golongan; 5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia; 7. Tidak diskriminatif; 8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan 9. Semangat Jiwa Korps.


3


E. Etika Pegawai Negeri Sipil Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika sebagai berikut : 1. Etika dalam bernegara, meliputi : a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945; b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; d. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; e. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; f. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan g. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar. 2. Etika dalam berorganisasi, meliputi : a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan; b. Menjaga informasi yang bersitat rahasia; c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang; d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. 3. Etika dalam bermasyarakat, meliputi : a. Mewujudkan pola hidup sederhana; b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; c. Memberikan pelayanan cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif; d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Etika terhadap diri sendiri, meliputi : a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi tidak benar; b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan; d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; e. Memiliki daya juang yang tinggi; f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani; g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan


4


h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. 5. Etika terhadap sesama PNS, meliputi : a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan; b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS; c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, antar instansi; d. Menghargai perbedaan pendapat; e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS; f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; dan g. Berhimpun dalam satu wadah Korps PNS Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya. F. Kode Etik dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral secara tertulis yang dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berupa pernyataan tertutup atau terbuka dan menyebutkan jenis pelanggaran. Selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS adalah lembaga non struktural instansi pemerintah yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik dengan diberi kesempatan membela diri. Keputusan Majelis Kode Etik secara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dengan suara terbanyak dan bersifat final. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya. G. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi untuk melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya Badan POM terdiri dari : 1. Profesional : menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi. 2. Kredibel : dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional. 3. Cepat tanggap : antisipasif dan responsif dalam mengatasi masalah. 4. Kerjasama tim : mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik.


5


5. Inovatif : mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. H. Pengertian Korps Pegawai Republik Indonesia Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah suatu wadah menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel. KORPRI dibentuk pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. I.

Visi, Misi dan Fungsi KORPRI Visi KORPRI adalah terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun Jiwa Korps (KORSA) Pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan keluarganya. Misi KORPRI : 1. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan; 2. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara; 3. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota; 4. Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin, bebas KKN, dan mampu melaksanakan tugas kepemerintahan; 5. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik. KORPRI berfungsi : 1. Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota; 2. Membina dan meningkatkan Jiwa Korps (Korsa); 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara; 4. Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota; 5. Sebagai pengayom, pelindung, pemberi bantuan hukum bagi anggota; 6. Meningkatkan harkat dan martabat anggota; 7. Meningkatkan ketakwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, profesionalisme; 8. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.

J. Keanggotaan KORPRI Anggota KORPRI terdiri atas : 1. Anggota Biasa, yaitu : a. PNS Republik Indonesia; b. Pegawai BUMN dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus; c. Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa.


6


2. Anggota Luar Biasa, yaitu Pensiunan PNS Republik Indonesia, BUMN dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus. 3. Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI di semua tingkat kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada KORPRI yang dipilih selektif dan ditetapkan Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Hak Anggota 1. Anggota Biasa, mempunyai hak : a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan; b. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; c. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan tidak adil; d. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum; e. Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi; dan f. Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan. 2. Anggota Luar Biasa, mempunyai hak : a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum. 3. Anggota Kehormatan, mempunyai hak : a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum. Kewajiban Anggota 1. Anggota Biasa, mempunyai kewajiban untuk: a. Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi; b. Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota; c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi; d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; e. Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi; dan f. Membayar iuran anggota. 2. Anggota Luar Biasa, mempunyai kewajiban untuk: a. Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi; b. Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota; c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi; d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan e. Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi. 3. Anggota Kehormatan, mempunyai kewajiban untuk: a. Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi; b. Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota; c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi; d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan e. Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi.


7


K. Kepengurusan dan Masa Jabatan KORPRI Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Dewan Pengurus KORPRI bersifat kolektif yang dipilih anggota berdasarkan musyawarah sesuai tingkat kepengurusan. Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI 5 (lima) tahun sedangkan masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerja : 1. Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara meliputi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kmenterian, Keskretariatan Lembaga Negara; 3. Dewan Pengurus KORPRI BUMN, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi; 4. Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI berkedudukan di Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi; 5. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi yang bersangkutan; 6. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Latihan Soal 1. Peraturan yang mengatur mengenai Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yaitu : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 2. Di bawah ini yang bukan termasuk dari Etika Pegawai Negeri Sipil yaitu : a. Etika dalam bernegara b. Etika dalam berorganisasi c. Etika dalam bermasyarakat d. Etika dalam kepemerintahan 3. Masa jabatan dari Dewan Pengurus KORPRI adalah selama : a. 3 (tiga) tahun b. 5 (lima) tahun c. 7 (tujuh) tahun d. 10 (sepuluh) tahun


8


BAB III DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. B. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil serta Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin 1. Pelanggaran Terhadap Kewajiban Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran No Kewajiban Ringan Sedang Berat 1 mengucapkan apabila tanpa sumpah/janji PNS; alasan yang sah 2 mengucapkan apabila tanpa sumpah/janji jabatan; alasan yang sah 3 setia dan taat apabila apabila apabila sepenuhnya kepada pelanggaran pelanggaran pelanggaran Pancasila, UUD berdampak berdampak berdampak negatif Negara Republik negatif pada negatif pada pada Pemerintah Indonesia Tahun 1945, unit kerja instansi ybs dan/atau negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4 menaati segala apabila apabila apabila ketentuan peraturan pelanggaran pelanggaran pelanggaran perundang-undangan; berdampak berdampak berdampak negatif negatif pada negatif pada pada Pemerintah unit kerja instansi ybs dan/atau negara 5 melaksanakan tugas apabila apabila apabila kedinasan yang pelanggaran pelanggaran pelanggaran dipercayakan kepada berdampak berdampak berdampak negatif PNS dengan penuh negatif pada negatif pada pada Pemerintah pengabdian, unit kerja instansi ybs dan/atau negara kesadaran, dan tanggung jawab;


9


No

Kewajiban

6

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

8

9

10

11

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat apabila apabila apabila pelanggaran pelanggaran pelanggaran berdampak berdampak berdampak negatif negatif pada negatif pada pada Pemerintah unit kerja instansi ybs dan/atau negara apabila apabila apabila pelanggaran pelanggaran pelanggaran berdampak berdampak berdampak negatif negatif pada negatif pada pada Pemerintah unit kerja instansi ybs dan/atau negara apabila apabila apabila pelanggaran pelanggaran pelanggaran berdampak berdampak berdampak negatif negatif pada negatif pada pada Pemerintah unit kerja instansi ybs dan/atau negara apabila apabila apabila pelanggaran pelanggaran pelanggaran berdampak berdampak berdampak negatif negatif pada negatif pada pada Pemerintah unit kerja instansi ybs dan/atau negara apabila apabila apabila pelanggaran pelanggaran pelanggaran berdampak berdampak berdampak negatif negatif pada negatif pada pada Pemerintah unit kerja instansi ybs dan/atau negara

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; masuk kerja dan a. 5 hari kerja menaati ketentuan jam (teguran kerja; lisan) - dihitung secara b. 6-10 hari kumulatif sampai kerja dengan akhir tahun (teguran berjalan yaitu mulai tertulis) bulan Januari s.d. c. ….. Desember tahun yang bersangkutan - …..

a. 16-20 hari kerja (penundaan KGB selama 1 tahun) b. ….

a. 31-35 hari kerja (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun) b. ….


10


No

Kewajiban keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi7½ jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja

12

mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13

menggunakan dan memelihara barangbarang milik negara dengan sebaikbaiknya;

14

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;

16

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat 11-15 hari kerja c. 21-25 hari c. 36-40 hari kerja (pernyata an kerja (pemindahan tidak puas (penundaan dalam rangka secara tertulis) Kenaikan penurunan Pangkat jabatan selama 1 setingkat lebih tahun) rendah) 26-30 hari kerja d. 41-45 hari kerja (penurunan (pembebasan pangkat setingkat dari jabatan) lebih rendah 46 hari kerja atau selama 1 tahun) lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS) pencapaian pencapaian sasaran kerja sasaran kerja pada pada akhir tahun akhir tahun kurang 25% s.d. 50% dari 25% apabila apabila apabila pelanggaran pelanggaran pelanggaran berdampak berdampak berdampak negatif negatif pada negatif pada pada Pemerintah unit kerja instansi ybs dan/atau negara apabila pelayanan tidak sesuai perundangundangan apabila pelanggaran tidak sengaja apabila pelanggaran tidak sengaja

apabila pelayanan tidak sesuai perundangundangan apabila pelanggaran sengaja apabila pelanggaran sengaja

apabila pelayanan tidak sesuai perundangundangan


11


No

Larangan

17

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat apabila apabila apabila pelanggaran pelanggaran pelanggaran berdampak berdampak berdampak negatif negatif pada negatif pada pada Pemerintah unit kerja instansi ybs dan/atau negara

2. Pelanggaran Terhadap Larangan No

Larangan

1

menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

2

3

4

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar ….

6

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat menyalahgunakan wewenang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing apabila apabila apabila pelanggaran pelanggaran pelanggaran berdampak negatif berdampak berdampak pada Pemerintah negatif pada negatif pada dan/atau negara unit kerja instansi ybs

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs

apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara


12


No

6

7

8

Larangan lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat


apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs

apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya


13


No

Larangan

9

bertindak semena-mena terhadap bawahan;

10

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

11

12

13

memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara:

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat apabila apabila pelanggaran pelanggaran tidak sengaja sengaja apabila apabila apabila pelayanan pelayanan tidak pelayanan tidak tidak sesuai sesuai sesuai perundangperundangperundangundangan undangan undangan


apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye b. menjadi peserta kampanye menggunaka n atribut partai atau atribut PNS c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahka n PNS lain

apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan


14


No

Larangan

(1) 13

(2) a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan

14

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat (3) (4) (5) pasangan calon salah satu yang menjadi pasangan calon peserta pemilu selama masa sebelum, kampanye selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk


15


No

Larangan

15

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat a. terlibat dalam a. menggunakan kampanye fasilitas yang untuk terkait dengan mendukung jabatan dalam calon Kepala kegiatan Daerah/ kampanye Wakil Kepala b. membuat Daerah keputusan b. mengadakan dan/atau kegiatan tindakan yang yang menguntungkan mengarah atau merugikan kepada salah satu keberpihakan pasangan calon terhadap selama masa pasangan kampanye calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat


16


PNS yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari : 1. Hukuman disiplin ringan. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Hukuman disiplin sedang. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 3. Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. C. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin

Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat, PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain


17


yang ditunjuk. Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari PNS yang diperiksa. PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang dijatuhkan. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila tidak, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Penyampaian keputusan hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir saat penyampaian keputusan, maka dikirim kepada PNS yang bersangkutan. D. Upaya Administratif Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan, berupa : 1. Keberatan : upaya administratif yang ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 2. Banding administratif : upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : 1. Presiden; 2. PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan. 3. Pejabat yang berwenang menghukum untuk hukuman disiplin ringan. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pejabat Struktural : a. Eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;


18


b. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK; c. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK; dan 2. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin : 1. mengajukan banding administratif, gajinya tetap dibayarkan sepanjang tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. 2. tidak mengajukan banding administratif, gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan diterima. PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.


19


E. Berlakunya Hukuman Disiplin Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : 1. Presiden; 2. PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa : a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan. 3. Gubernur selaku wakil pemerintah; 4. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan 5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan. Hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat selain diatas, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima namun apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan. Hukuman disiplin yang dijatuhkan PPK/Gubernur untuk hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mulai berlaku pada : 1. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima apabila tidak diajukan banding administratif; dan 2. tanggal ditetapkan keputusan banding administratif, apabila diajukan banding administratif. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin. Latihan Soal 1. Di bawah ini yang bukan termasuk Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu : a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi c. Pejabat Pembina Kepegawaian Kelurahan/Desa d. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota 2. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : a. 17 kewajiban dan 17 larangan b. 15 kewajiban dan 15 larangan c. 17 kewajiban dan 15 larangan d. 15 kewajiban dan 17 larangan 3. Banding administratif diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada lembaga : a. Badan Kepegawaian Negara b. Badan Pertimbangan Kepegawaian c. Lembaga Administrasi Negara d. Kementerian PAN dan RB


20


BAB IV PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Penilaian Prestasi Kerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja organisasi. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%. B. Prinsip Penilaian Prestasi Kerja 1. Obyektif, yaitu penilaian sesuai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai. 2. Terukur, yaitu penilaian dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. 3. Akuntabel, yaitu seluruh hasil penilaian harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pejabat yang berwenang. 4. Partisipatif, yaitu seluruh proses penilaian melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai. 5. Transparan, yaitu seluruh proses dan hasil penilaian bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. C. Sasaran Kerja Pegawai Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam struktur dan tata kerja organisasi. SKP yang telah disusun merupakan hasil kesepakatan atasan dan bawahan yang ditetapkan pejabat penilai setiap tahun. Dalam rangka penyusunan SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Jelas, kegiatan harus dapat diuraikan secara jelas. 2. Dapat diukur, kegiatan dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka (jumlah satuan) maupun kualitas (hasil kerja tidak ada kesalahan). 3. Relevan, kegiatan harus berdasar lingkup tugas jabatan masing-masing. 4. Dapat dicapai, kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS. 5. Memiliki target waktu, kegiatan dapat ditentukan waktunya. D. Ketentuan Umum Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai 1. Setiap PNS harus membuat kontrak SKP termasuk pegawai yang cuti/ sakit, tugas belajar, dan diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain. 2. PNS yang cuti di luar tanggungan negara tidak wajib membuat SKP.


21


3. Perubahan kontrak kinerja perlu dilakukan apabila : a. Perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan tugas fungsi; b. Perubahan target akibat kebijakan perundang-undangan; c. Perubahan target tahunan disebabkan capaian Renstra organisasi pada semester I telah mencapai atau melebihi target tahunan, maka unit kerja wajib melakukan penyesuaian atas target tahunan; dan d. PNS yang mendapat penambahan/pengurangan pekerjaan akibat mutasi, dipekerjakan/tugas belajar/sakit lebih dari 2 (dua) bulan. 4. Pembuatan kontrak kinerja baru bagi pegawai yang mutasi. 5. Kontrak kinerja bagi pegawai yang tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih wajib membuat kontrak kerja dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik dari pimpinan perguruan tinggi. E. Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai 1. Kegiatan Tugas Jabatan, yaitu harus didasarkan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi dan berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur. 2. Angka Kredit, yaitu satuan nilai tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier ditetapkan jumlah angka kredit yang akan dicapai. 3. Target, yaitu harus ditetapkan target secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja yang meliputi aspek : a. Kuantitas (target output) : dokumen, konsep, laporan, dll. b. Kualitas (target kualitas) : harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, nilai paling tinggi 100 (seratus). c. Waktu (target waktu) : harus memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misal bulanan, dll. d. Biaya (target biaya) : harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun. 4. Tugas Tambahan, yaitu selain kegiatan tugas jabatan apabila ada tugas tambahan terkait jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan. 5. Kreativitas, yaitu kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi. F. Cara Penilaian Prestasi Kerja 1. Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100. 2. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan pengamatan sesuai kriteria. 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggabungkan penilaian SKP (60%) dan penilaian perilaku kerja (40%). 4. Nilai capaian prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka. a. 91 keatas : sangat baik b. 76 – 90 : baik c. 61 – 75 : cukup d. 50 – 60 : kurang e. 50 kebawah : buruk


22


5. Penilaian SKP dapat lebih 100 dan nilai perilaku kerja paling tinggi 100. 6. SKP yang tidak tercapai karena faktor-faktor di luar kemampuan individu, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. G. Pelaksanaan Penilaian SKP Teknis penilaian SKP sebagai berikut : 1. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kuantitas dengan rumus : Realisasi Output (RO) Penilaian dari aspek kuantitas = x 100 Target Output (TO)

2. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dengan rumus : Realisasi Kualitas (RK) Penilaian dari aspek kualitas = x 100 Target Kualitas (TK) Target kualitas dapat dikembangkan sesuai karakteristik output pekerjaan. 3. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek waktu dengan rumus : Penilaian Nilai Tertimbang (NT) x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu (RW) aspek = x 100 waktu Target Waktu (TW) n = nilai koefisien = 0 Nilai tertimbang (NT) = 1,76 dan maksimal efisiensi biaya sampai 24% 4. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dengan rumus : Penilaian Nilai Tertimbang (NT) x Target Biaya (TB) - Realisasi Biaya (RB) aspek = x 100 biaya Target Biaya (TB) n = nilai koefisien = 0 Nilai tertimbang (NT) = 1,76 dan maksimal efisiensi waktu sampai 24%. 5. Merumuskan Tugas Tambahan dan Kreativitas Tugas tambahan merupakan kegiatan pendukung tugas pokok yang oleh pimpinan dibebankan untuk dilaksanakan. Pada akhir tahun dapat diberikan nilai tugas tambahan paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 3 (tiga). Kreativitas merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru bermanfaat bagi organisasi. Pada akhir tahun dapat diberikan nilai kreativitas paling rendah 3 (tiga) dan paling tinggi 12 (dua belas).


23


H. Penilaian Perilaku Kerja Perilaku Kerja meliputi aspek : 1. Orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberi pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. 2. Integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi. 3. Komitmen, yaitu kemauan dan kemampuan menyelaraskan sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan. 4. Disiplin, yaitu kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 5. Kerjasama, yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerja serta instansi lain dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya. 6. Kepemimpinan, yaitu kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. I.

Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai dan Pelaksanaan Penilaian 1. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungannya. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi. 3. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku wajib mempertimbangkan masukan pejabat penilai lain yang setingkat. 4. Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun ybs atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. 5. Hasil penilaian prestasi kerja diberikan kepada PNS ybs. 6. Setelah menerima hasil penilaian, PNS yang dinilai wajib menandatangani dan mengembalikannya kepada pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila PNS yang dinilai tidak mau menandatangani hasil penilaian, maka hasil tersebut dianggap sah. 7. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada atasannya paling lama 14 (empat belas) hari. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja berlaku setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.


24


J. Keberatan Atas Hasil Penilaian Prestasi Kerja 1. Dalam penilaian prestasi kerja akhir tahun PNS dapat mengajukan keberatan disertai alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak hasil penilaian prestasi kerja diterima. 2. Atasan pejabat penilai dapat mengundang pihak terkait untuk mengklarifikasi penilaian dan berdasarkan hasil klarifikasi dapat memutuskan penilaian dan bersifat final. Latihan Soal 1. Yang bukan termasuk unsur-unsur sasaran kerja pegawai di bawah ini : a. Angka Kredit b. Tugas Tambahan c. Kreativitas d. Perilaku kerja 2. Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi meruapakan salah satu aspek perilaku kerja yaitu : a. Orientasi Pelayanan b. Integritas c. Komitmen d. Kerjasama 3. Target yang memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, merupakan unsur sasaran kerja pegawai dari aspek : a. Target Kuantitas/Output b. Target Kualitas c. Target Waktu d. Target Biaya


25

PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DISIPLIN, DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

Recommend Documents