PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Rida Fironika KD Universitas Islam Sultan Agung
[email protected]
ABSTRAK Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4. Kepmendiknas No.129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara ekplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
43
Dalam
A. Pendahuluan Belakangan ini upaya pengembangan pendidikan
dalam
roda
konteks
lembaga
atau
organisasi, sekolah setiap tahun menyusun
kehidupan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
merupakan suatu keharusan dan kewajaran.
(RAPBS) yang menunjukkan bagaimana
Dikatakan sebagai suatu keharusan, karena
perencanaan pendapatan dan penggunaan
pendidikan sangat berperan sebagai bentuk
biaya untuk keperluan operasional sekolah.
untuk
Penggunaan
mengembangkan
sumber
daya
biaya
tersebut
manusia. Disebut sebagai suatu kewajaran,
menggambarkan pola pembiayaan dalam
karena
pendidikan. Dengan demikian pada semua
kehadiran
merupakan masyarakat
pendidikan
suatu dan
produk bangsa,
yang budaya
yang
terus
tingkatan
penyelenggaraan
pendidikan
pembiayaan merupakan hal yang sangat
berkembang untuk mencari karakternya
penting
yang
terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak
paling
cocok,
sesuai
dengan
perubahan dinamis yang terjadi di dalam masyarakat setiap bangsa (fleksibel). Dalam
konteks
untuk
turut
menjamin
akan berjalan tanpa adanya biaya. Pendidikan
yang
berkualitas
penyelenggaraan
merupakan suatu investasi yang mahal.
pendidikan baik ditingkat makro (negara)
Kesadaran masyarakat untuk menanggung
maupun di tingkat mikro (lembaga) yang
biaya pendidikan pada hakekatnya akan
dianggap penting adalah masalah tentang
memberikan
pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur
masyarakat
yang multak harus tersedia. Sebagai contoh
terhadap
pemerintah
Pendidikan
Republik
Indonesia sesuai
suatu untuk
kekuatan
bertanggungjawab
penyelenggaraan dipandang
pada
pendidikan.
sebagai
sektor
amanat Undang-Undang setiap tahunnya
publik yang dapat melayani masyarakat
telah
anggaran
dengan berbagai pengajaran, bimbingan
pendidikan sebesar minima 20% dari total
dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
didik. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005
(APBN), demikian pula pemerintah daerah
membawa implikasi terhadap perlunya
setiap tahun menetapkan anggaran untuk
disusun standar pembiayaan yang meliputi
pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji
standarisasi komponen biaya pendidikan
tenaga kependidikan lainnya di daerah.
yang meliputi biaya operasional, biaya
mencanangkan
alokasi
investasi dan biaya personal. Selanjutnya Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
44
dinyatakan bahwa standar biaya-biaya
itu
satuan pendidikan ini ditetapkan dengan
menggunakan sebaik mungkin sumber
Peraturan
daya
Badan
Menteri Standar
berdasarkan Nasional
usulan
Pendidikan
perencana
yang
penggunaan
pendidikan
tersedia, sumber
harus
mengawasi
daya
yang
ada
(BSNP). Standar pembiayaan pendidikan
terhadap permintaan atas sumber daya
ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam
tersebut, dan mensupport setiap argumen
penyelenggaraan
dengan
pendidikan
di
setiap
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
analisa
kuantitatif
dengan
menggunakan bantuan cost analysis ini.
Pertaman (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.
B. Pembahasan
Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen,
Negara
Indonesia
1. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia
memberikan amanat kepada pemerintah
UUD Negara Republik Indonesia
untuk menetapkan anggaran pendidikan 20
1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa
persen dari anggaran belanja negara seperti
setiap warga negara berhak mendapat
tertuang pada pasal 31 Ayat 4.
pendidikan, setiap warga negara wajib
Pendidikan diibaratkan sebagai suatu
mengikuti
pendidikan
artinya
pemerintah
wajib
keberhasilan proses pendidikan merupakan
pemerintah
kontribusi dari lintas sektoral yaitu tenaga
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
kerja, industri ekonomi, budaya dan lain
nasional, yang meningkatkan keimanan
sebagainya.
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
kereta
yang
ditarik
kuda,
Dalam hal pembiayaan pendidikan
dasar
dan
membiayainya,
mengusahakan
dan
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
ini, Fattah (2001) menjelaskan bahwa biaya
negara
yang
terhadap
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
kualitas pendidikan di Sekolah Dasar dan
persen dari Anggaran Pendapatan dan
proses
Belanja
rendah
berpenggaruh
pembelajaran
serta
kualitas
memprioritaskan
Negara
(APBN)
anggaran
serta
dari
outcomes yang dihasilkan. Artinya ada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
korelasi yang positif antara besarnya biaya
(APBD)
pendidikan terhadap peningkatan mutu
penyelenggaraan
pendidikan di Sekolah Dasar. Oleh karena
pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
untuk
memenuhi
kebutuhan
pendidikan
nasional;
45
dan teknologi dengan menjunjung tinggi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa
menjamin
untuk
terselenggaranya pendidikan bagi setiap
kemajuan
peradaban
serta
kesejahteraan umat manusia.
tersedianya
dana
guna
warga negara yang berusia tujuh sampai
Secara khusus disebutkan bahwa
lima belas tahun
dana pendidikan selain gaji pendidik dan
Pasal 12, Ayat 1
biaya pendidikan kedinasan dialokasikan
Setiap peserta didik pada setiap satuan
minimal 20% dari APBN pada sektor
pendidikan berhak mendapatkan beasiswa
pendidikan dan minimal 20% dari APBD.
bagi yang berprestasi yang orangtuanya
Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh
tidak mampu membiayai pendidikannya
Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan
dan mendapatkan biaya pendidikan bagi
APBD.
mereka yang orangtuanya tidak mampu
Partisipasi
masyarakat
dalam
membiayai pendidikannya. Setiap peserta
pendidikan berbasis masyarakat adalah
didik berkewajiban ikut menanggung biaya
dengan
penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi
berperan
serta
dalam
pengembangan, pelaksanaan kurikulum,
peserta
dan evaluasi pendidikan, serta manajemen
kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan
dan pendanaannya sesuai dengan standar
perundang-undangan yang berlaku.
nasional
pendidikan.
penyelenggaraan masyarakat
pendidikan
dapat
didik
yang
dibebaskan
dari
Dana berbasis
bersumber
dari
penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
dan
masyarakat. dana pendidikan selain gaji 46
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
investasi,
dialokasikan minimal 20% dari APBN
personal”.
pada sektor pendidikan dan minimal 20%
Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:
dari APBD. Gaji guru dan dosen yang
(1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas
diangkat oleh Pemerintah dialokasikan
biaya investasi, biaya operasi, dan
dalam APBN dan APBD.
biaya personal.
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru
biaya
operasi
Pada
Bab
dan IX:
biaya Standar
(2) Biaya investasi satuan pendidikan
dan Dosen Pasal 13
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
meliputi biaya penyediaan sarana dan
menyediakan anggaran untuk peningkatan
prasarana, pengembangan sumberdaya
kualifikasi
manusia, dan modal kerja tetap.
akademik
dan
sertifikasi
pendidik bagi guru dalam jabatan yang
(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud
diangkat oleh satuan pendidikan yang
pada
diselenggarakan
pemerintah,
pendidikan yang harus dikeluarkan
masyarakat.
oleh peserta didik untuk bisa mengikuti
Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran
proses pembelajaran secara teratur dan
untuk peningkatan kualifikasi akademik
berkelanjutan.
pemerintah
daerah,
oleh dan
dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP. Pada Peraturan Pemerintah No.19
Ayat
(4) Biaya
(1)
operasi
meliputi
satuan
biaya
pendidikan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
Tahun 2005 tentang Standar Nasional
meliputi:
Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I
a. Gaji
pendidik
dan
Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62
kependidikan
Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup
tunjangan yang melekat pada gaji.
standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu
serta
tenaga segala
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. Biaya
operasi
pendidikan
tak
standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah
langsung berupa daya, air, jasa
mencakup
telekomunikasi,
standar
yang
mengatur
pemeliharaan
komponen dan besarnya “biaya operasi”
sarana dan prasarana, uang lembur,
satuan pendidikan yang berlaku selama
transportasi,
satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya
asuransi, dan lain sebagainya.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
konsumsi,
pajak,
47
(5) Standar
biaya
pendidikan
operasi
ditetapkan
satuan
penyelenggaraan pendidikan di daerah
dengan
provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di
Peraturan Menteri berdasarkan usulan
tingkat sekolah.
BSNP Sebelum
PP
tentang
standar
pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan
bahwa
SPM
bidang
pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan
kabupaten/kota
otonom.
sebagai
daerah
SPM
bidang
Penyusunan
Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai
mengisyaratkan
Daerah
Otonom
Kepmendiknas merupakan
hasil
No.129/U/2004
revisi
dari
kepmen
sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan nasional. pendidikan
dan manajemen Pada kepmen ini
nonformal,
kepemudaan,
olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan
keaksaraan,
pendidikan
kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan kelompok
bermata pencaharian,
bermain,
pendidikan
kepemudaan dan olahraga secara ekplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM. Karena standar pembiayaan juga
adanya
hak
dan
Pemerintah
Pusat
untuk
mencakup
kebutuhan
membuat kebijakan tentang perencanaan
pelajaran,
maka
nasional dan standarisasi nasional.
Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005
kewenangan
Dalam
rangka
penyusunan
standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah
menerbitkan
No.053/U/2001 tentang SPM
Keputusan
tanggal 19 April 2001 yang
diharapkan dapat
digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran
keberhasilan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
dalam
atas
perlu
buku
teks
diperhatikan
tentang Buku Teks Pelajaran yaitu Pasal 7: satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh
satuan
pendidikan
apabila
ada
perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri. Pada Pasal 8 ditegaskan 48
bahwa: guru dapat menganjurkan kepada
bahwa
peserta didik yang mampu untuk memiliki
memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian
buku teks pelajaran; anjuran sebagaimana
dan
dimaksud bersifat tidak memaksa atau
dikatakan oleh John S. Mrophet, pada
tidak mewajibkan; untuk memiliki buku
dasarnya
teks
menjadi dua model, yaitu:
pelajaran,
peserta
didik
atau
orangtua/walinya membelinya di pasar;
model
sisi
pembiayaan
penghasilan.
pembiayaan
pendidikan
Seperti
yang
diklasifikasikan
a. Flat Grand Model
untuk membantu peserta didik yang tidak
Flat Grand Model menggunakan
mampu memiliki akses ke buku teks
system distribusi dana, semua distrik atau
pelajaran,
wajib
Kabupaten/kota menerima jumlah dana
menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh)
yang sama untuk setiap muridnya tidak
eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap
memperlihatkan
mata pelajaran pada setiap kelas, untuk
daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya
dijadikan koleksi perpustakaannya.
raya dan daerah yang sumber daya alamnya
satuan
Dari
pendidikan
landasan
hukum
tentang
pembiayaan pendidikan di Indonesia yang telah disebutkan di atas dapat kita menarik suatu
kritikal
isu
dalam pembiayaan
pendidikan kita. Salah satu kritikal isu adalah apakah biaya pendidikan yang telah diatur
dalam
UUD
1945
dan
telah
diperjelas lagi dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang telah dianggarkan dalam APBN dan APBD 20% untuk membiayai pendidikan sudah tepat sasaran? 2. Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia Dalam Sebuah Jurnal yang di tulis Armida (vol 26 No. 1; 2011) mengatakan Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
tidak
perbedaan
mendukung
kemampuan
(miskin),
untuk
membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun
yang
direfleksikan
sebagai
kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.
b. Equalization Model Equalization Model ini bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah
miskin
akan
memperoleh
kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, 49
artinya setiap daerah akan menerima
APBD (pasal 31 ayat (4) UUD 1945), pada
jumlah dana yang berbeda tiap tahun
tanggal
tergantung bagaimana membagi sesuai
kesepakatan
kepada kemampuan daerah. Daerah miskin
anggaran pendidikan 3,49% APBN dan
akan mereima 5 per mil ditambah 7 per mil
secara bertahap akan terus ditingkatkan
dana dasar daerah.
sehingga pada tahun 2009 akan mencapai
Dari
paparan
diatas
dapat
26
Januari
2004
kepada
untuk
mengalokasikan
20% APBN.
disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu
Suatu keadaan yang ironis bila
pembiayaan pendidikan diperlukan suatu
dibandingkan dengan perhatian pendidikan
konsep dan sistem perencanaan yang
di Negara yang maju seperti Inggris dan
matang, agar mampu merumuskan sistem
Amerika Serikat. Di Inggris Perdana
pembiayaan nasional pendidikan Indonesia
Menteri Blair nyaris terancam mendapat
dalam kerangka otonomi daerah.
mosi
Untuk kondisi Indonesia, model
tidak
percaya
pembiayaan
karena
pendidikan
masalah
tinggi.
Di
pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi
Indonesia besarnya uang kuliah bahkan
pemerintah pusat, sekalipun telah ada
hanya
wewenang sebagaimana diamanatkan UU
Universitas, sedangkan di Inggris melalui
otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan
UU yang ditetapkan parlemen. Di Amerika
kemampuan sumber daya alam yang sangat
Serikat
berbeda atau penghasilan (PAD) yang
pemilihan calon presiden partai Demokrat
sangat
pada
di Iowa dan New Hamphsire karena
pendidikan.
tekadnya untuk kembali memperhatikan
rendah,
pembangunan
serta
kesadaran
investasi
Menurut Soedijarto (2006:1) hampir dua tahun MPR
ditentukan
John
oleh
Keey
masing-masing
memenangkan
pendidikan dan kesehatan.
RI menetapkan amandemen
Tidak
pedulinya
pemerintah
pasal 31 yang menetapkan kewajiban
terhadap kenyataan masih belum dapat
pemerintah untuk membiayai pendidikan
bebasnya
dasar yang wajib bagi setiap warga Negara
pendidikan dasar yang telah ditetapkan
(pasal 31 ayat (2)) dan kewajiban negara
sebagai wajib tanpa dipungut biaya, tidak
(pemerintah dan DPR) memprioritaskan
ditindaknya Kepala Sekolah Negeri (SD
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
dan SMP) yang mengadakan seleksi masuk
dua puluh persen dari APBN serta dari
SD
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
dan
rakyat
SMP
untuk
merupakan
mengikuti
kenyataan 50
elementer
bagi
penyelenggaraan
tidak Negara
pahamnya dan
mampu berpartisipasi secara aktif dalam
ketentuan
proses pembangunan bangsa melainkan
pembukaan UUD 1945 dan pasal 31
hanya akan menghasilkan masalah, seperti
khususnya ayat (2) UUD 1945. Negara-
sekarang sedang melanda Negara-negara
negara yang kini maju dalam membangun
berkembang
bangsanya
(Soedijarto, 2006:1).
pemerintah)
(DPR
lahirnya manusia yang berkualitas yang
terhadap
(Amerika
Serikat,
Inggris,
termasuk
Indonesia
Jerman, Perancis, dan Jepang) dan disusul
Anggaran biaya pendidikan terdiri
Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia
dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain,
adalah
yaitu
Negara
yang
berpegang pada
sisi
anggaran
penerimaan
dan
paradigm “to build Nation build Schools”
anggaran pengeluaran untuk mencapai
para pendiri republic adalah penganut
tujuan-tujuan pendidikan. Masih dalam
paradigm ini. Karena itu mereka yakin
buku yang sama menurut (Nanang Fattah,
bahwa untuk mencerdaskan kehidupan
2006:23) Anggaran penerimaan adalah
bangsa
Pendapatan yang diperoleh setiap tahun
dan
nasional
memajukan
perlu
kebudayaan
diselenggarakan
“satu
system pengajaran nasional”.
dan diterima secara teratur. Untuk sekolah
Karena itu kepada mereka yang meragukan
gunanya
dasar negeri, umumnya memiliki sumber-
sekurang-
sumber anggaran penerimaan, yang terdiri
kurangnya 20% jawabannya adalah agar
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
sekolah kita berkualitas sama dengan
masyarakat sekitar, orangtua murid, dan
sekolah yang pada jaman penjajahan
sumber lain. Sedangkan anggaran dasar
diperuntukan
pengeluaran adalah jumlah uang yang
bagi
biaya
oleh sekolah dari berbagai sumber resmi
orang
Eropa,
bangsawan, dan priyai baik dalam hal
dibelanjakan
tenaga pendidikan, sarana dan prasarana,
kepentingan pelaksanaan pendidikan di
fasilitas, kurikulum, waktu belajar dan
sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan
intesitasi
oleh komponen-komponen yang jumlah
proses
pembelajaran,
sistem
setiap
proporsinya
tahun
bervariasi
di
untuk
evaluasi, serta lingkungan sekolahnya.
dan
antara
Tanpa dapat menyelenggarakan sekolah
sekolah yang satu dan daerah yang lain.
semacam itu pendidikan nasional tidak
Serta dari waktu ke waktu.
akan pernah dapat menjadi pendukung Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
51
Berdasarkan
pendekatan
unsur
apakah
penyelenggaraan
pembiayaan
biaya (ingredient approach), pengeluaran
pendidikan di Indonesia sudah sesuai
sekolah
dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20
dapat
dikategorikan
kedalam
beberapa item pengeluaran yaitu:
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
1. Pengeluaran
Nasional pada jenjang pendidikan dasar
untuk
pelaksanaan
pelajaran
dan Konsep seperti apakah yang harus
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana
hal
sekolah
mengelola
pendidikan
4. Kesejahteraan pegawai
agar
suatu
pembiayaan
mampu
merumuskan
sistem pembiayaan nasional pendidikan
5. AdministrasiPembinaan
teknis
education dan
Indonesia dalam kerangka otonomi daerah? 3. Standar Pembiayaan Pendidikan di
6. Pendataan
Indonesia
Perhitungan
dalam
Yang
pendidikan akan ditentukan oleh unsur-
pembiayaan
unsur tersebut yang didasarkan pula pada
minimum yang diperlukan sebuah satuan
perhitungan biaya nyata (the real cost)
pendidikan
sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan
kegiatan pendidikan selama satu tahun.
volumenya. Dalam konsep pembiayaan
Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya
pendidikan dasar ada dua hal penting yang
operasional, dan biaya personal. Standar
perlu dikaji atau dianalisis yaitu biaya
pembiayaan diatur dalam Permendiknas
pendidikan secara keseluruhan (total cost)
No. 41 Tahun 2007. Di Permendiknas ini
dan biaya satuan per siswa (unit cost).
diatur
Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan
dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan
aggregate
dan juga setiap jalur pendidikanya. Baik
sekolah,
biaya baik
biaya
pendidikan
yang
tingkat
bersumber
disebut
sebagai
pendidikan
agar
biaya
dapat
minimum
standar
adalah
biaya
melaksanakan
yang
harus
dari
yang jalur umum atau jalur berkebutuhan
pemerintah, orang tua, dan masyarakat
khsusus, UU telah merinci berapa biaya
yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan
yang harus ditanggung setiap peserta didik
pendidikan dalam satu tahun.
selama setahun agar proses belajar dapat
Yang menjadi kritikal isu yang harus kita soroti dalam bahasan ini adalah, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
berjalan.
Permendiknas
ini
mengatur
standar biaya nonpersonalia. 52
Biaya
operasi
nonpersonalia
1. Menghitung berbagai proporsi dari
meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS),
kelompok usia, jenis kelamin, tingkat
biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP),
buta huruf.
biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan,
2. Distribusi
alokasi
sumber
daya
biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau
pendidikan secara efisien dan adil
perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya
sebagai kewajiban pemerintah pusat
asuransi, biaya pembinaan siswa atau
mensubsidi
ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi,
dibandingkan dengan sektor lainnya.
biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.
Permendiknas
ini
sektor
pendidikan
Menurut Levin (1987) pembiayaan
memuat
sekolah adalah proses dimana pendapatan
standar pembiayaan untuk DKI jakarta,
dan sumber daya tersedia digunakan untuk
untuk daerah lain, ada yang disebut indeks
memformulasikan dan mengoperasionalkan
biaya, yakni angka yang menunjukan
sekolah di berbagai wilayah geografis dan
perbandingan standar pembiyaan di daerah
tingkat pendidikan yang berbeda-beda.
tersebut terhadap standar biaya di DKI
Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga
Jakarta.
aspek yang perlu dikaji dalam melihat
4. Sistem Pembiayaan Pendidikan di
apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan:
Indonesia Sistem
pembiayaan
pendidikan
1. Kebutuhan
dan
adalah proses dimana pendapatan dan
pendidikan
terkait
sumber daya tersedia digunakan untuk
pendidikan dapat dianggap sebagai
memformulasikan dan mengoperasionalkan
salah
sekolah, tergantung dari kondisi masing-
kebutuhan
masing negara seperti kondisi geografis,
sumberdaya
tingkat
capital.
pendidikan,
kondisi
politik
pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan,
program
pembiayaan
pemerintah dan administrasi sekolah. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut
memuaskan,
dapat
dilakukan
satu
alat akan
ketersediaan dengan
sektor
perdagangan investasi
manusia
atau
dan dalam
human
2. Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan
dengan cara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
53
3. Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan
Perhitungan berdasarkan ditentukan
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan
1. Biaya
pendidikan
pendekatan
kecukupan
oleh
beberapa
faktor,
kecilnya
sebuah
institusi
diantaranya: a. Besar
biaya personal.
biaya
pendidikan
investasi
satuan
pendidikan
sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
c. Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labour intensive d. Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran
b. Jumlah siswa
secara
teratur
dan
e. Kualifikasi guru f. Tingkat
pertumbuhan
penduduk
(khususnya
populasi di
negara
berkembang) g. Perubahan dari pendapatan
berkelanjutan. 3. Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: a. Gaji
pendidik
kependidikan
dan
Permasalahan pendidikan nasional
segala
tak pernah usai. Lebih khusus lagi jika
serta
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan operasi
Pendidikan di Indonesia
tenaga
tunjangan yang melekat pada gaji.
c. Biaya
5. Permasalahan Pembiayaan
menyangkut
masalah
pembiayaan
pendidikan, siapa pun mengakui makin mahalnya biaya untuk memasuki jenjang
pendidikan
tak
pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah
langsung berupa daya, air, jasa
jika
telekomunikasi,
pemeliharaan
membutuhkan biaya. Namun persoalannya,
sarana dan prasarana, uang lembur,
daya finansial sebagian masyarakat di
transportasi,
negeri ini masih belum memadai akibat
konsumsi,
asuransi, dan lain sebagainya
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
pajak,
dikatakan
pendidikan
bermutu
sumber pendapatan yang tak pasti.
54
Fenomena
yang
konstitusi, Pemerintah bertanggung jawab
dari
mutlak membiayai anak-anak usia sekolah
masyarakat ini juga sempat terlihat saat
untuk menempuh jenjang pendidikan dasar.
pendaftaran siswa baru (PSB) beberapa
Dalam UUD 1945 Pasal 31 (2) ditegaskan
waktu lalu. Orangtua siswa pun dibuat
mengenai
meradang mengenai biaya yang harus
membiayai pendidikan dasar setiap warga
ditanggung
negara. Kita tentu melihat ketidaktaatan
menyedot
anaknya.
pendidikan
biaya
begitu
dalam Memang
besar
menyekolahkan harus
diakui
jika
kewajiban
Pemerintah
terhadap
pemerintah
konstitusi.
Jika
Pemerintah tak lepas tangan membiayai
mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 (2),
pendidikan.
pendidikan
anak usia sekolah berhak mendapatkan
khusus siswa SD dan SMP, Pemerintah
pendidikan dasar tanpa biaya. Lalu muncul
telah
bantuan
pertanyaan, atas dasar apa pula pihak
operasional sekolah (BOS) untuk BOS
sekolah sering kali menarik pungutan-
tetaplah terbatas. Apalagi jika bicara dana
pungutan kepada siswa dan orang tua
BOS khusus buku yang masih minim untuk
siswa. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 34 (2)
membeli satu buku pelajaran berkualitas.
tentang
Dengan masih terbatasnya dana BOS itu
(Sisdiknas)
pun
mungkin ada yang berdalih jika Pemerintah
Pemerintah
menjamin
sekadar membantu dan meringankan beban
wajib
masyarakat miskin. Jika benar demikian,
pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya.
Untuk
menggulirkan
bidang
program
Sistem
belajar
Pendidikan
Nasional
menggariskan
minimal
agar
terselenggaranya pada
jenjang
maka Pemerintah bisa dikatakan tidak
Ditinjau lebih jauh, pemerintah
peka. Bukti konkrit adalah angka drop out
tampak tak memiliki komitmen politik
anak usia sekolah antara usia 7-12 tahun
terhadap pendidikan. Sebut saja misalnya
pada
semakin
ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20
meningkat, padahal, siapa pun tahu jika
% dalam APBN. Putusan Mahkamah
program BOS mulai dirintis sejak 2005
Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No
dengan harapan akan untuk membantu
18 tahun 2006 tentang APBN 2007 yang
masyarakat yang tidak mampu.
mengalokasikan anggaran pendidikan 11,8
dari
Dalam memikirkan
tahun
hal
ketahun
ini,
kita
bersama
perlu
% bertentangan dengan UUD 1945 malah
persoalan
ditanggapi dingin Pemerintah. Tidak jauh
pembiayaan pendidikan. Di lihat dari Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
berbeda
pada
2006
lalu,
dimana 55
Pemerintah tidak merespon positif putusan
Melihat
kenyataan
pengelolaan
MK yang memutuskan UU No 13 tahun
anggaran negara di republik ini, tampaknya
2005 tentang APBN 2006 dengan alokasi
terjadi
anggaran pendidikan 9,1% bertentangan
mentalitas
dengan UUD 1945.
Pemerintah tidak bisa tidak memang perlu
ketidakefektifan korupsi
di
yang
samping
masih
akut.
Bagaimana pun, kita tidak bisa
memikirkan lebih serius lagi pembiayaan
menutup mata terhadap mahalnya biaya
pendidikan di Indonesia. Anggaran negara
menempuh jenjang pendidikan di negeri
seyogianya dikelola lebih hemat dan efektif
ini. Ketika disinggung tentang anggaran
agar benar-benar memberikan kontribusi
pendidikan sebesar 20% dari APBN dan
signifikan
APBD sebagaimana amanat UUD 1945
pendidikan.
dan UU No. 20 tahun 2003 Tentang
terhadap
penyelenggaraan
Disadari atau tidak, apa yang tertera
Sisdiknas, pemerintah selalu mengatakan
dalam
tidak memiliki anggaran yang cukup. Ada
harapan
sektor kebutuhan non-pendidikan yang
pendidikan
semestinya
diperhatikan
diketahui,
Pasal
disamping terus mengupayakan secara
perubahan
ketiga
bertahap anggaran pendidikan menuju
disahkan 10 November 2001 dan Pasal 31
20%.
(4) merupakan perubahan keempat UUD
juga
harus
UUD
1945
besar
tentu
menyimpan
terhadap
kemajuan
nasional. 31
Sebagaimana (2)
UUD
merupakan 1945
yang
Salah satu yang menjadi kritikal isu
1945 yang disahkan pada tanggal 10
dalam kebijakan pembiayaan pendidikan
Agustus 2002. Rumusan UUD 1945 hasil
adalah apakah yang dikatakan pemerintah
amandemen itu secara implisit mengajak
terkait anggaran 20% pada APBN dan
Pemerintah
APBD tidak cukup untuk membiayai
pembangunan sektor pendidikan. Siapa pun
pendidikan kita di Indonesia?
tentu sepakat bahwa pembangunan sektor
Kedua, apakah dana BOS yang
untuk
memperhatikan
pendidikan tidak bisa diabaikan mengingat
dialokasikan pemerintah untuk jenjang
salah
pendidikan SD dan SMP dapat dikatakan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
berhasil mengurangi meningkatnya anak putus sekolah dari tahun ke tahun?
satu
fungsi
Terkait pendidikan,
kita
negara
adalah
dengan
pembiayaan
selalu
mengharapkan
komitmen Pemerintah agar tidak berlepas Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
56
tangan. Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan
harus
penyelenggara
Namun,
dimiliki
para
dibelenggu
untuk
lebih
modal,
negara
ketika
oleh
sistem
negara
empasan
sudah
gelombang
pendidikan
pun
bisa
memprioritaskan pembangunan manusia
ditelikung dan diikat oleh lembaga privat.
melalui
Serangan ini pada gilirannya semakin
usaha
pendidikan.
Hasil
pendidikan yang tidak bisa dinikmati
mereproduksi
seketika
para
ketimpangan, mematikan demokrasi dan
bermental
menghancurkan solidaritas di antara rakyat
mungkin
penyelenggara
memberatkan
negara
yang
pragmatis alias ingin menikmati hasil dengan
segera.
Yang
perlu
kemiskinan,
melestarikan
negeri.
diingat,
Mengapa
sekolah
mahal
bisa
pendidikan merupakan aspek fundamental
dilacak dari relasi kekuasaan antar-instansi
meningkatkan kualitas individu-individu
ini, yaitu antara lembaga publik negara dan
manusia. Melalui pendidikan, individu-
lembaga privat swasta. Ketimpangan corak
individu manusia diupayakan memiliki
relasional
kemampuan
melahirkan kultur pendidikan yang abai
dan
daya
adaptabilitas
di
antara
pada
yang ingin maju tentu saja tidak bisa
demokrasi, dan melukai keadilan.
Biaya pendidikan memang mahal.
miskin,
kubu
terhadap perkembangan zaman. Bangsa
mengabaikan pendidikan anak bangsanya.
rakyat
dua
Sekolah karena
kita
dampak
ini
menggerogoti
mahal,
langsung
pertama, kebijakan
Tidak ada satu individu yang dari dirinya
lembaga pendidikan di tingkat sekolah.
sendiri
Ketika negara abai terhadap peran serta
mampu
pendidikan.
membiayai
Karena
ada
masyarakat dalam pendidikan, pola pikir
manajemen publik dari negara. Sebab
Darwinian menjadi satu-satunya cara untuk
negaralah yang dapat menjamin bahwa
bertahan hidup. Sebab tanpa biaya, tidak
setiap
akan
warga
itu
kebutuhan harus
negara
memperoleh
ada
pendidikan.
membebankan
semestinya
depan
dengan berbagai macam iuran merupakan
anak-anak
satu-satunya cara bertahan hidup lembaga
menyelamatkan
di
garda
pendidikan
pendidikan
miskin
pendidikan negeri yang dikelola oleh
akan
dapat
mengenyam
pendidikan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
Ketika
masyarakat
orang miskin. Tanpa bantuan negara, orang tak
swasta.
pada
itu,
pendidikan yang layak. Negaralah yang berada
biaya
Karena
lembaga
negara berlaku sama, semakin sempurnalah 57
penderitaan rakyat negeri. Sekolah menjadi
moral para pejabat negara. Bagaimana?
mimpi tak terbeli.
Dengan membuatnya tidak bekerja! Karena
Kedua, kebijakan di tingkat sekolah
itu,
cara
paling
gampang
untuk
yang membebankan biaya pendidikan pada
memprivatisasi lembaga pendidikan adalah
masyarakat
kebijakan
dengan membuat para pejabat negara
pemerintah yang emoh rakyat. Ketika
membiarkan lembaga pendidikan mati
pemerintah lebih suka memuja berhala
tanpa
baru ala Adam Smith yang "gemar
penelitian, memandulkan persaingan, dan
mengeruk kekayaan, melupakan semua,
lain-lain. Singkatnya, agar dapat dijual,
kecuali dirinya sendiri," setiap kewenangan
lembaga pendidikan negeri harus dibuat
yang semestinya menjadi sarana pelayanan
tidak berdaya. Kalau sudah tidak berdaya,
berubah
penjarahan
mereka akan siap dijual. Inilah yang terjadi
kekayaan. Pejabat pemerintah dan swasta
dalam lembaga pendidikan tinggi kita yang
(kalau ada kesempatan) akan berusaha
telah mengalami privatisasi.
terjadi
menjadi
karena
ladang
mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari
Ketiga, mental pejabat negara, juga terutama
karena
mengurangi
Pendidikan
merupakan
anggaran
conditio
sine qua non bagi sebuah masyarakat yang
proyek anggaran pendidikan.
swasta,
subsidi,
tuntutan
solid,
demokratis,
dan
menghormati
keadilan. Karena kepentingan strategisnya
persaingan di pasar global. Indikasi Noam
ini,
Chomsky tentang keterlibatan perusahaan
manajemen bisnis bisa membuat lembaga
besar Lehman Brothers dalam menguasai
pendidikan
sistem pendidikan rupanya juga telah
menggunungkan keuntungan. Karena itu,
menyergap kultur pendidikan kita. "Jika
sistem pendidikan akan senantiasa menjadi
kita
rebutan pasar. Jika pasar melalui jaring-
dapat
memprivatisasi
sistem
mengelola
pendidikan
menjadi
perah
jaring
uang." Itulah isi pesan dalam brosur
pendidikan, mereka dapat merogoh kocek
mereka.
orangtua perusahaan
melalui
menguasai
yang
pendidikan, kita akan menggunungkan
Banyak
privatnya
sapi
dengan
berbagai
sistem
macam
berusaha
pungutan, seperti, uang gedung, iuran,
memprivatisasi lembaga pendidikan, kalau
pembelian formulir, seragam, buku, jasa
bisa membeli sistem pendidikan. Caranya
lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain.
adalah dengan memanfaatkan kelemahan Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
58
Negara sebenarnya bisa berperan efektif
mengurangi
mahalnya
pendidikan
jika
kebijakan
pendidikan
yang
berlaku
biaya
merupakan yang terendah alokasinya hanya 1,4%
PDB,
sedangkan
Negara
lain,
politik
Malaysia 5,2% PDB, Vietnam 2,8% PDB,
memiliki
Filipina 3,4% PDB, Thailand 5,0% PDB,
semangat melindungi rakyat miskin yang
Korea Selatan 5,3% PDB, dan Jepang 7,0%
sekarat di jalanan tanpa pendidikan. Jika
PDB.
semangat "mengeruk kekayaan, melupakan
Dari gambaran ini jelaslah bahwa
semuanya, kecuali diri sendiri" masih ada
sesungguhnya kalau penyelenggara Negara
seperti
kita
mempunyai kemasan politik seharusnya
menyaksikan rakyat miskin keluar dari
dapat mengambil sebagian dari alokasi
kebodohan dan keterpurukan. Maka yang
dana tersebut agar amanat pasal 31 UUD
kita
1945
sekarang,
tuai
sulit
adalah
bagi
krisis
solidaritas,
dapat
dilaksanakan.
Tetapi
mandeknya demokrasi, dan terpuruknya
nampaknya tidak ada kemauan politik
keadilan sosial.
padahal kondisi pendidikan di Indonesia
Menurut
Soedijarto
(2006:28)
dari SD sampai perguruan tinggi tidak akan
negara kurang menyadari bahwa belum
menghasilkan
cerdasnya
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
belum
cita-cita
bangsa
kehidupan
bangsa,
majunya kebudayaan nasional dan belum
memajukan
sejahteranya
kehidupan
secara
mensejahterakan kehidupan rakyat secara
berkeadilan,
akarnya
karena
berkeadilan dapat tercapai.
masihrendahnya
rakyat adalah
kualitas
kebudayaan
untuk
nasinal,
dan
manusia
Indonesia. Semua Negara maju dan yang kini menjadi Negara maju adalah Negara
6. Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia
yang sejak mulai proses pembangunan
Dilihat dari alokasi yang disediakan
bangsa telah meletakan pendidikan sebagai
untuk
elemen
alokasi
Universitas yang berperan memajukan
anggaran pendidikan yang memadai. Kini
IPTEK, dan pendidikan yang bermutu dari
rata-rata anggaran pendidikan anggota Uni
TK, SD, SMP SMA dan Perguruan Tinggi,
Eropa adalah 5% Produk Domestik Bruto
yang
(PDB), Negara Belanda adalah 7% PDB
dijadikan
atau 37% APBN. Di Asia, Indonesia
Departemen Pendidikan Nasional untuk
utamanya
dan
diberi
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
pendidikan
kesemuanya wilayah
dasar
oleh
yang
wajib,
pemerintah
tanggung
jawab
59
mengelolanya, hanya disediakan anggaran
mulia,
untuk
diperlukan
Depdiknas
yang
jauh
dari
mencukupi, bahkan hanya untuk keperluan memenuhi
kebutuhan
berarti
bahwa
keterampilan dirinya,
yang
masyarakat,
bangsa dan Negara”.
penyelenggaraan
pendidikan dasar yang wajib saja kurang. Ini
serta
dari
ketentuan
hakekatnya
untuk
sebagai proses untuk membantu anak dan
melaksanakan pasal 31 ayat (1) , pasal 31
generasi muda untuk menjadi manusia
ayat (2), pasal 31 ayat (3), dan pasal 31
dewasa yang cerdas, berkarakter, bermoral,
ayat (5) tidak mungkin dapat terlaksana.
berilmu, dan bertaqwa, dan menguasai
Pemerintah
Pemerintah
wajib
membiayai
memandang
tersebut
jawab
konstitusional
tanggung
Makna
keterampilan
pendidikan
vokasinal/professional.
berbagai
Dalam bahasa UNESCO “to mould the
Departemen, baik Departemen pertahanan,
character and mind of young generation”
Kepolisian
BPN,
berangkat dari pemahaman ini tepatlah
Departemen
kalau UU No. 20 tahun 2003 (pemerintah
ESDM,
dan DPR) menafsirkan pasal 31 ayat (4)
kementrian lainnya.
UUD 1945 dalam pasal 49 ayat (1) yang
kegiatan
pendidikan
RI,
Departemen
di
Depkumham,
Kesehatan,
Perindustrian,
Departemen
Depbudpar, dan
Tetapi kegiatan “kependidikakn” yang
tertulis :
terjadi didepartemen dan lembaga tersebut
“Dana
bukanlah
pendidik
“pendidikan”
seperti
yang
pendidikan dan
selain
biaya
gaji
pendidikan
dimaksud dalam pengertian pendidikan
kedinasan dialokasikan minimal 20%
seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat
dari
(1) UU No. 20 tahun 2003, yang tertulis
Belanja Negara (APBN) pada sector
sebagai berikut:
pendidikan dan minimal 20% dari
anggaran
pendapatan
dan
“Pendidikan adalah usaha sadar dan
anggaran pendapatan dan belanja
terencana untuk mewujudkan suasana
daerah (APBD).
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
untuk
dana
untuk
memiliki
pendidikan kedinasan dari kategori sektor
keagamaan,
pendidikan sangatlah tepat karena kegiatan
pengendalian diri, kecerdasan, akhlak
tersebut hakekatnya merupakan bagian dari
kekuatan
dirinya
Dikeluarkannya
spiritual
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
60
sector
administrasi
Penyelenggaraan
2) Pasal 31 ayat (2) yang mewajibkan
Negara, Pertahanan Negara, Kesehatan,
pemerintah membiayai pendidikan dasar
dan Pembangunan Infrastruktur Dasar,
yang wajib bagi setiap warga Negara.
yang kesemuanya merupakan tanggung
Karena untuk dapat membiayai ini
jawab Pemerintah Negara Kesejahteraan
diperlukan
untuk membiayainya; seperti kewajiban
sedangkan untuk pendidikan dari TK,
pemerintah untuk membiayai pendidikan
SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi
dasar yang wajib bagi setiap warga Negara.
hanya Rp. 38 Triliun.
dana
Rp.
58
triliun
Secara ringkas dapat dijelaskan
3) Pasal 31 ayat (5) yang mewajibkan
bahwa siapa yang dirugikan dengan tidak
pemerintah untuk memajukan IPTEK.
dilaksanakannya ketentuan pasal 31 ayat
Karena dana untuk perguruan tinggi
(4) yang oleh UU No. 20 tahun 2003
hanya Rp. 7 triliun, seyogyanya sekitar
ditafsirkan dalam pasal 49 ayat (1).
Rp. 20 triliun.
Pertama: yang dirugikan adalah
4) Pasal 31 ayat (3) mengusahakan dan
pemerintah Republik Indonesia. Tidak lain
menyelenggarakan
karena dengan tidak disediakannya dana
pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan
pemerintah harus mampu menerapkan
20% dari APBD pemerintah tidak mungkin
segala standar nasional. Ini berarti
melaksanakan
Pemerintah harus mampu menerapkan
tanggung
jawab
satu
nasional.
Ini
system berarti
konstitusionalnya seperti dituntut oleh:
segala standar nasional pendidikan yang
1) Pasal 31 ayat (1) yang memberi hak
ditentukan untuk semua sekolah di
kepada setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam
kamus
“demokrasi
Indonesia. Kedua:
yang
dirugikan
adalah
dalam
rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan
pendidikan” ini berarti bahwa setiap
kondisi kehidupan masyarakat yang jauh
Negara
berkewajiban
dari sejahtera sukar diharapkan bahwa
membantu warga negaranya. Sesuai
rakyat akan mampu menggunakan haknya
dengan
dan
memperoleh pendidikan tanpa bantuan
minatya, mampu menggunakan haknya
pemerintah. Karena itu tanpa adanya
memperoleh pendidikan yang bermutu.
kemampuan
pemerintah
tanggung
jawab
demokrasi
kemampuan,
bakat,
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
melaksanakan
konstitusionalnya 61
melaksanakan segala ketentuan dari pasal
pada berbagai Universitas, Institu, Sekolah
31 UUD 1945 yang paling dirugikan
Tinggi dan Akademi sangat dirugikan bila
adalah rakyat Indonesia. Apakah kaitannya
ketentuan APBN NKRI. Sampai sekarang
tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 31
masyarakat selalu menilai pendidikan kita
ayat (4) UUD 1945 dengan nasib bangsa
tidak bermutu, lembaga pendidikan tinggi
Indonesia? Amanat pembukaan UUD 1945
kita berada pada urutan bawah dalam
yang antara lain tertulis “mencerdaskan
jajaran dengan perguruan tinggi di Negara
kehidupan bangsa” hakekatnya adalah
lain. Sesungguhnya kekurangan bermutuan
suatu
melakukan
pendidikan kita bukan salahnya pendidik.
feudal
ke
Para Guru Besar kita pada berbagai
demokrasi, dari tradisional ke modern, atau
Universitas/Institut tidak kalah mutunya
dalam bahasa Bapak Presiden Susilo
dengan Guru Besar dan Dosen di berbagai
Bambang
Negara
amanat
transformasi
untuk
budaya
dari
Yudhoyono
pembangunan
melakukan
peradaban.
lain.
Tetapi
karena
lembaga
Adalah
pendidikan kita dari TK sampai perguruan
tanpa
tinggi pada umumnya tidak memiliki
system
sarana prasarana dan infrastruktur yang
pendidikan nasional yang merata, relevan,
memadai. Guru besar kita gajinya kurang
dan
dari 10% penghasilan anggota DPR.
pandangan
bahwa
diselenggarakannya
bermutu
satu
usaha
mencerdaskan
kehidupan bangsa tidak mungkin tercapai.
Perguruan
Karena itu tanpa dilaksanakannya berbagai
memiliki laboratorium dan perpustakaan
ketentuan dalam pasal 31 bangsa ini akan
yang memadai. Sekolah kita tidak memiliki
rugi karena sukar untuk menjadi bangsa
lapangan olahraga. Sekolah kita tidak
yang
memiliki lapangan olahraga. Bandingkan
cerdas
bermartabat,
bahkan
tinggi
kita
yang
banyak
tidak
dikhawatirkan akan menjadi bangsa kuli
dengan Thailand
masing-masing
dan kuli diantara bangsa-bangsa.
sekolah diisyaratkan memiliki lapangan dirugikan
7500m2. Kalau pendidikan 1950-1960an
adalah “kaum pendidik”. PGRI adalah
setiap universitas negeri memiliki asrama
organisasinya kaum pendidik, ISPI adalah
mahasiswa dan perumahan dinas dosen,
organisasinya
pendidik.
dan untuk calon guru diberi ikatan dinas
Sesungguhnya kaum pendidik, meliputi
dan asrama, kini kita tidak menemukan
juga rekan-rekan dosen dan guru besar
rencana untuk itu lagi. Karena itu adanya
Ketiga:
yang
paling
kaum
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
62
ketentuan pasal 31 ayat (4) yang kemudian
Biaya pendidikan di Indonesia memang
diterjemahkan dalam pasal 49 ayat (1)
tidak pernah murah, begitulah realitasnya
merupakan anugreah bagi kami
kaum
dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Hal
pendidik,
yang
ini dibandingkan dengan pendapatan rata-
memadai kami dapat bekerja lebih optimal
rata masyarakat yang lebih kecil dibanding
untuk
kebutuhannya.
karena
dengan
meningkatkan
dana
mutu
pendidikan
nasiona (Soedijarto,2006;39).
Impian masyarakat akan datangnya
Kiranya perlu disadari bersama bahwa
sejarah
bahwa
tunggu dari sejak zaman kemerdekaan
pendidikan yang diselnggarakan secara apa
Republik Indonesia telah muncul dengan
adanya, bukan saja tidak akan bermakna
seiring datangnya fenomena pendidikan
bagi
gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah
upaya
membuktikan
pendidikan gratis yang telah ditunggu-
mencerdaskan
kehidupan
bangsa, tetapi bahkan melahirkan masalah
Lanjutan
Tingkat
bangsa itu sendiri.
pendidikan gratis ini memang sangat ditunggu-tunggu, mengeluarkan
C. Simpulan Permasalahan pendidikan nasional
Operasional
Pertama.
pasalnya dana
Sekolah)
Fenomena
Pemerintah
BOS untuk
(Biaya menutupi
tak pernah usai. Lebih khusus lagi jika
harga-harga buku yang kian hari kian
menyangkut
melambung, sumbangan ini itu, gaji guru
masalah
pembiayaan
pendidikan, siapa pun mengakui makin
yang tidak cukup dan biaya-biaya lainnya.
mahalnya biaya untuk memasuki jenjang
Pemberlakuan sekolah gratis bukan
pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah
berarti penurunan kualitas pendidikan,
jika
bermutu
penurunan minat belajar para siswa, dan
membutuhkan biaya. Namun persoalannya,
penurunan tingkat kinerja guru dalam
daya finansial sebagian masyarakat di
kegiatan
negeri ini masih belum memadai akibat
pendidikan. Untuk itu bukan hanya siswa
sumber pendapatan yang tak pasti.
saja yang diringankan dalam hal biaya,
dikatakan
pendidikan
belajar
mengajar
di
dunia
Sistem pembiayaan pendidikan di
namun kini para guru juga akan merasa
Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan-
lega dengan kebijakan pemerintah tentang
kebijakan pemerintah. Kita mengenal dua
kenaikan akan kesejahteraan guru. Tahun
sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
2011
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
pemerintah
telah
memenuhi 63
ketentuan UUD 1945 pasal 31 tentang
Peraturan Perundang-undangan:
alokasi APBN untuk pendidikan sebesar
UUD 1945 Amandemen IV
20%. Sehingga tersedianya anggaran untuk
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
menaikkan pendapatan guru, terutama guru pegawai negeri sipil (PNS) berpangkat
Pendidikan Nasional UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
rendah yang belum berkeluarga dengan masa kerja 0 tahun, sekurang-kurangnya
Dosen Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005
berpendapatan Rp. 2 juta.
tentang
Standar
Nasional
Pendidikan. Kepmendiknas No. 129/U/2004 Tentang
DAFTAR PUSTAKA
Standar
Pelayanan
Minimal
Pendidikan.
Buku: 2013.
Pembiayaan
di
Indonesia.
Kewenangan
http://andimpi.blogspot.com/2013/0
Kewenangan
6/pembiayaan-pendidikan-di-
Daerah
Andi
Arrken. Pendidikan
indonesia.html
diakses
PP
No.
25
Tahun
2000
tentang
Pemerintah Provinsi
dan
sebagai Otonom
tanggal
05/02/2015 19.00. Armida.
2001.
Model
Pembiayaan
Pendidikan di Indonesia. Jurnal Media Akademika, Vol 26. No. 1 Januari 2001. Fattah. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan.Rosda. Bandung Edy Priyono. 2002. Makalah. Managing Basic Education (MBE) Project RTI International-USAID. Soedijarto, 2006. Memahami Makna Yang Tersurat dan Tersirat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan. Jakarta: ISPI Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
64
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
65
