PEMAPARAN NASKAH AKADEMIK JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Jakarta, 19 November 2015
POKOK BAHASAN
LATAR BELAKANG PROFIL SDM KPU NO
PEGAWAI
JUMLAH
%
1.
Organik
5.235
52,04
2.
DPK
4.824
47,96
10.059
100,00
Total
NO
PENDIDIKAN
NO
PEJABAT ESELON
JUMLAH
%
1.
Pejabat Eselon 1
1
0,03
2.
Pejabat Eselon 2
48
1,80
3.
Pejabat Eselon 3
600
22,51
4.
Pejabat Eselon 4
2.017
75,66
Total
2.666
100,00
NO
PANGKAT GOL
JUMLAH
%
1.
Golongan IV
593
5,90
2.
Golongan III
5.784
57,50
%
3.
Golongan II
3.481
34,60
604
6,00
5.123
50,93
4.
Golongan I
201
2,00
10.059
100,00
JUMLAH
1.
Pasca Sarjana/ S2
2.
Sarjana
3.
Diploma 4
18
0,18
4.
Diploma 3
1.038
10,32
5.
Diploma 2
14
0,14
6.
Diploma 1
19
0,19
1.
Dokter
3
0,04
7.
SMA
3.017
30,00
2.
Auditor
6
0,08
8.
SMP
147
1,46
3.
Staf/Pelaksana (JFU)
7.384
99,88
9.
SD
79
0,78
10.059
100,00
7.393
100,00
Total
Total NO
JFT
Total
JUMLAH
%
JABATAN STRUKTURAL LEGISLATIF
SDM KOMPETEN
K S A
PEMILU
PRES / WK
PARTISIPASI % TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK
IDI % TRANSPARANSI
VISI MISI KPU
GUB / BUP / WALI STAF PELAKSANA
Visi KPU: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan Jurdil
JABATAN STRUKTURAL
SDM KOMPETEN
K S A
TERBATAS JUMLAH ANTRIAN PANJANG DEMOTIVASI
TIDAK JELAS KARIER STAF PELAKSANA
TIDAK ADA WADAH
JFT “PKP” PENGEMB. KARIER
KELAS JABATAN UTAMA MADYA MUDA PERTAMA
PENGEMB. KOMPETENSI
DIKLAT TEKNIS / JAB. FUNGSIONAL
DASAR MENENGAH TINGGI
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
TUKIN TUNJ. JABATAN FUNGSIONAL
APATIS
INTEGRITAS PEMILU ?
P E R U B A H A N
SDM KOMPETEN, BERINTEGRITAS, AKUNTABEL
PEMILU BERINTEGRITAS
PRESPEKTIF PERUBAHAN Proses Perubahan Kondisi Sekarang
Kondisi Diinginkan
KONDISI SEKARANG
KONDISI DIINGINKAN
1. Jabatan struktural jumlahnya terbatas; 2. Antrian panjang untuk menduduki jabatan struktural; 3. Pengembangan karir tidak jelas; 4. Wadah jabatan fungsional umum (pelaksana) terkesan sebagai “keranjang sampah”; 5. Standar kompetensi profesi kepemiluan belum ada; 6. Belum terwadahi profesi kepemiluan dalam suatu rumpun jabatan fungsional tertentu; 7. Ancaman terjadinya demotivasi dan apatis dalam jangka pendek, menengah dan panjang; 8. Integritas pegawai kesekretariatan dipertanyakan.
1. Pilihan profesi untuk meningkatkan kompetensi pegawai kesekretariatan KPU; 2. Adanya wadah dalam rumpun Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; 3. Pengembangan karir semakin jelas; 4. Tersedianya standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; 5. Pengembangan kompetensi melalui Diklat-diklat kepemiluan terencana dengan baik; 6. Peningkatan kesejahteraan dengan adanya tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; 7. Berkualitasnya penyelenggaraa Pemilu yang didukung oleh SDM yang kompeten, berintegritas dan akuntabel.
Terobosan/inovasi
Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
TUJUAN Tujuan Jangka Pendek
Tersusunnya Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
Tujuan Jangka Menengah
Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan Angka Kredit
1.
Tujuan Jangka Panjang
2. 3.
Tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan juklaknya; Meningkatnya kompetensi dan pengembangan karir pegawai Kesekretariatan KPU Tersusunnya standar kompetensi kerja jabatan fungsional penata kelola pemilu sebagai pedoman sertifikasinya.
MANFAAT Bagi INDIVIDU
Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan jenjang karir pegawai Kesekretariatan KPU serta meningkatnya kesejahteraan melalui jalur Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
Bagi INSTITUSI KPU
Terbentuknya lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) yang kompeten, professional, berintegritas, kredibel dan akuntabel dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia
Bagi MASYARAKAT
Terjaminnya hak politik rakyat melalui penyelenggaraan Pemilu yang memenuhi asas Pemilu
MILESTONE Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan Angka Kredit Jangka Menengah (Des 2015 sd Nov 2016) – 1 tahun
Jangka Pendek: Agt sd Nov 2015 - 4 bulan Tersusunnya Naskah Akademik Pembentukan JFT Penata Kelola Pemilu yang siap disampaikan ke MenPAN dan RB dan BKN
Jangka Panjang (Des 2016 sd Nov 2018) – 2 tahun Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan Juklaknya Tersusunnya standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
MILESTONE JANGKA PENDEK AGUSTUS S.D. NOVEMBER 2015 AGUSTUS 1. 2. 3. 4.
5.
Pertemuan internal Biro SDM KPU; Pertemuan internal antar Biro dan Inspektorat KPU; Konsultasi dengan BKN; Pertemuan gagasan pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan Sosialisasi JFT; Penyusunan dan penetapan SK Sekjen tentang Tim Pembentukan JFT (Penata Kelola Pemilu).
SEPTEMBER 1.
2. 3. 4.
5. 6.
Pertemuan Tim Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; Pembahasan timeline rancangan Naskah Akademik; Penyusunan draft awal Naskah Akademik; Pembahasan draft awal Naskah Akademik dengan seluruh anggota Tim; FGD Tim dengan pihak eksternal (Men PAN dan RB dan BKN); Penetapan draft awal Naskah Akademik.
OKTOBER 1.
2. 3. 4.
FGD Tim dengan stakeholder (Men PAN dan RB dan BKN, dll) membahas draft awal Naskah Akademik; Sosialisasi internal draft awal Naskah Akademik; Perbaikan draft awal Naskah Akademik; Penyusunan draft akhir Naskah Akademik.
NOVEMBER 1.
2. 3. 4. 5.
FGD Tim dengan stakeholder membahas draft akhir Naskah Akademik; Perbaikan draft akhir Naskah Akademik; Sosialisasi draft akhir Naskah Akademik; Penetapan Naskah Akademik; Penyampaian Naskah Akademik kepada Men PAN dan RB dan kepada BKN.
NASKAH AKADEMIK
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU
Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor: B/1363/M.PAN-RB/4/2013 Hal : Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu/ Khusus Pada Kementerian/Lembaga
TAHAPAN PENGAJUAN JFT Menyusun naskah akademis dan diajukan kepada Kementerian PAN dan RB dengan tembusan BKN
Kementerian PAN dan RB menilai layak/tidaknya JFT yang diusulkan
Menyusun butir kegiatan detail
Melakukan sampel tiga wilayah ( besar, sedang, kecil)
Menyusun peraturan bersama Kementerian PAN dan RB, BKN, KPU
Menyusun draft Peraturatn Menteri PAN dan RB terkait JFT
Melakukan tabulasi/validasi beban kerja dan angka kredit
Untuk melihat beban kerja dan kebutuhan
Sumber: Sri Gantini (Kasi Pengolahan Jabatan ASN Unit Politik dan Hukum Direktorat Jabatan ASN)
PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Proses
Diskusi Tim Kecil Draft Naskah Akademik
Diskusi dengan Narasumber BKN
Focus Group Discussion
Diskusi dengan Narasumber Menpan RB
Naskah Akademik
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I. Latar Belakang
a)
A. Perlunya Jabatan Fngsional
b)
B. Maksud dan Tujuan Jabatan Fungsional
c)
C. Manfaat Jabatan Fungsional
POKOK –POKOK NASKAH AKADEMIK
Bab II Gambaran Umum a)
Kondisi Saat Ini/ Gambaran Saat ini
b)
Kondisi Yang Diinginkan/ Keadaan Yang diinginkan
Bab III Konsep Jabatan Fungsional a.
Organisasi Instansi Pembina dan Keberadaan Jabatan Fungsional
b.
Pokok-pokok Konsep Jabatan Fungsional
c.
Dasar Hukum
d.
Definisi/Pengertian
e.
Rumpun Jabatan, Kedudukan, tugas Pokok dan Instansi Pembina
f.
Unsur, Sub Unsur dan Kegiatan Hasil Kerja /Output kegiatan dan Uraian tugas/Uraian Kegiatan
g.
Jenjang Jabatan , Kategori Jenjang Jabatan dan Pangkat
h.
Penilaian dan Penetapan Angka Keredit
i.
Kualifikasi Pendidikan
j.
Pengangkatan Dalam Jabatan dan kualifikasi jabatan
k.
Kompetensi jabatan.
l.
Pendidikan dan Pelatihan
m.
Formasi jabatan Fungsional
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
BAB 1 LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
Penyelenggaraan Pemilu tersebut, telah didukung oleh pegawai Kesekretariatan KPU yang memiliki pengetahuan, keahlian teknis memadai
Kompetensi yang dimiliki tersebut sampai dengan saat ini belum terwadahi dalam rumpun jabatan fungsional tertentu sehingga pegawai Kesekretariatan KPU yang belum dapat mengembangkan karier secara maksimal
Dampak dari lamanya “antrian” akan berakibat terjadinya demotivasi pada pegawai non struktural yang pada akhirnya dapat mempengaruhi integritas pegawai
Kondisi SDM KPU saat ini:
BAB 2 GAMBARAN UMUM
1.
Jabatan struktural jumlahnya terbatas;
2.
Antrian panjang untuk menduduki jabatan struktural;
3.
Pengembangan karir tidak jelas;
4.
Wadah jabatan fungsional umum (pelaksana) terkesan sebagai “keranjang sampah”;
5.
Standar kompetensi profesi kepemiluan belum ada;
6.
Belum terwadahi profesi kepemiluan dalam suatu rumpun jabatan fungsional tertentu;
7.
Ancaman terjadinya demotivasi dan apatis dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
8.
Integritas pegawai kesekretariatan dipertanyakan.
Kondisi SDM KPU yang diinginkan: 1.
Pilihan profesi untuk meningkatkan kompetensi pegawai kesekretariatan KPU;
2.
Adanya wadah dalam rumpun Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu;
3.
Pengembangan karir semakin jelas;
4.
Tersedianya standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu;
5.
Pengembangan kompetensi melalui Diklat-diklat kepemiluan terencana dengan baik;
6.
Peningkatan kesejahteraan dengan adanya tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu;
7.
Berkualitasnya penyelenggaraa Pemilu yang didukung oleh SDM yang kompeten, berintegritas dan akuntabel.
BAB 3 KONSEP JABATAN FUNGSIONAL PENATAKELOLA PEMILU
Tugas pokok : “Melakukan
pengelolaan
perencanaan
pemilu,
pengelolaan
tahapan
kepemiluan, pengelolaan logistik pemilu, pelaksanaan pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu, serta penelolaan terhadap sengketa pemilu”
RUMPUN JABATAN Penata Kelola Pemilu termasuk dalam rumpun manajemen. Rumpun manajemen adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem, pemberian pelaksanaan manajemen.
saran
kegiatan
atau
teknis
pengelolaan, pengambilan keputusan yang
berhubungan
dengan
sumber
dan daya
Kegiatan Penata Kelola Pemilu meliputi : Sosialisasi
dan pendidikan pemilih;
Penjaminan Analis
mutu logistik pemilu;
kepemiluan;
Verifikasi
kepemiluan ;
Rekapitulasi
hasil pemilu
Pengembangan profesi Penata Kelola Pemilu meliputi: 1.
Melaksanakan kajian di bidang kepemiluan;
2.
Menulis karya ilmiah dibidang kepemiluan;
3.
Menerjemahkan buku di bidang kepemiluan ;
4.
Berpartisipasi secara aktif dalam riset kepemiluan;
5.
Melaksanakan studi banding pemilu ;
6.
Melaksanakan pengembangan bidang kepemiluan.
Penunjang kegiatan penata kelola pemilu meliputi : 1.
Melatih/melakukan bimbingan kepemiluan;
2.
Mengikuti seminar/lokakarya kepemiluan ;
3.
Menjadi pengurus organisasi profesi;
4.
Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
5.
Menjadi anggota tim penilai jabatan penatakelola pemilu.
Kompetensi Yang Dibutuhkan Penata Kelola Pemilu: Dasar
pendidikan yang dipersyaratkan tingkat keahlian
untuk jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu adalah Sarjana Strata Satu (S1); Penata
Kelola Pemilu harus memenuhi syarat lulus diklat
yang ditetapkan; dan
Lanjutan …..
Lanjutan …..
Pegawai Nengeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan Penata kelola Pemilu, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Berijazah serendah-rendahnya S1
Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda , golongan ruang III/a;
Telah mengikuti dan lulus diklat yang ditetapkan;
Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir.; dan
Untuk menentukan jenjang jabatan digunakan angka kredit yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka keredit.
Lanjutan …..
Inpassing Untuk pengangkatan PNS dari jabatan lain (inpassing) kedalam Jabatan Fungsional Tertentu Penata kelola Pemilu atau perpindahan antar jabatan, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan bahwa disamping harus memenuhi syarat sebelumnya diatas, diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut:
Pernah mengikuti dua jenis tahapan kepemiluan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan atau pengelolaan sengketa kepemiluan.
Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya;
PENUTUP: KANVAS MODEL INOVASI “PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI KESEKRETARIATAN KPU” 5. KEGIATAN UTAMA
7. MITRA KERJA Promoters KPU, KemenPAN dan RB, BKN, Bawaslu, DKPP
4 Bulan – Naskah Akademik 1 Tahun – PermenPAN dan RB
Defenders Kemendagri, Pemda-Kesbangpol
2 Tahun – Perpres dan Juklak
Latens Partai Politik, Pemerhati Demokrasi, LSM
6. SUMBER DAYA • • • •
Apathetics Masyarakat
2. NILAI YANG DITAWARKAN
Kompeten
(berpengetahuan, terampil/ahli, dan sikap kerja)
(berkarakter jujur)
(bertanggung jawab)
8. UNSUR BIAYA
APBN : Pertemuan internal dan eksternal, FGD, Sosialisasi, Pembahasan draft awal dan draft final dan Rapat Koordinasi
11. LEGALITAS UU NO. 5/2014, UU No. 15/2011, PP No. 16/1994, Keppres No. 87/1999
1. TARGET KLIEN
Biro SDM bertindak sebagai “prime mover” pembentukan JFT (Penata Kelola Pemilu)
3. PELAYANAN
Berintegritas Akuntabel
Sponsor Project Leader Personil Legalitas
4. HUBUNGAN KLIEN
1. 2. 3. 4.
Diklat JFT. Penetapan angka kredit. Pengembangan karir. Peningkatan kesejahteraan.
9. IMBALAN
Seluruh Pegawai Kesekretariatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota 10. RESIKO
Pilihan profesi pegawai, Wadah kompetensi, Peningkatan profesionalisme, Karir pegawai jelas, Peningkatan kompetensi melalui diklat, Peningkatan kesejahteraan, Jaminan hak politik rakyat
• Koordinasi - waktu • Perubahan Peraturan • Alokasi anggaran
12. AKUNTABILITAS
13. SUSTAINABILITAS
Sasaran Kinerja Pegawai, Kompetensi Terukur, Karir Jelas, Kesejahteraan Menigkat, Tanggung Jawab Meningkat, Transparansi
Tindak lanjut Program Reformasi Birokrasi: Terwujudnya peningkatan kompetensi, pengembangan karir, dan terjaminnya kesejahteraan
Terima Kasih
