PELEMBAGAAN TOLERANSI MELALUI PENDIDIKAN PADA SMA MULTIAGAMA DI BALI

PELEMBAGAAN TOLERANSI MELALUI PENDIDIKAN PADA SMA MULTIAGAMA DI BALI

Tuty Maryati Nengah Bawa Atmadja Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana 11 Singaraja e-mail: [email protected]

Abstract: Tolerance Institutionalization through Education at Multireligion High Schools in Bali. This research aimed at finding out the role of multi-religion high schools in institutionalizing tolerance of life. This study utilized a qualitative approach by making use of multireligion high school in Bali as the location. The research finding indicated that the headmasters, religion teachers, and the multi-religion students had good understanding about tolerance of different religions. The high schools had the same policy to the whole school members to do religion activity by serving religion teachers, religion text-books, holy places, celebrating holy days and respecting each other. Religion learning was organized very well both inside and outside of the classroom. Students organizations (OSIS) play an important role in developing religion tolerance reflected from its organizational structure. School Committee and government also play the same roles. Keywords: institutionally tolerance, multireligion highschools, multiculture education. Abstrak: Pelembagaan Toleransi melalui Pendidikan pada SMA Multiagama di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran SMA-SMA multiagama di Bali dalam melembagakan kehidupan bertoleransi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah SMA-SMA multiagama di delapan kabupaten di Bali. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah, guru agama, dan siswa di SMA multiagama memiliki pemahaman yang baik tentang toleransi agama. Sekolah memiliki kebijakan yang sama bagi seluruh warga sekolah untuk melakukan kegiatan agama dengan menyediakan guru agama, buku-buku agama, ruang ibadah, merayakan hari besar keagamaan dan bersilaturahmi dengan seluruh warga sekolah. Pembelajaran agama berjalan baik di sekolah maupun luar sekolah. OSIS berperan penting dalam mengembangkan sikap toleransi agama yang tercermin dari struktur organisasi. Komite dan dinas terkait juga memiliki peran penting dalam mengembangkan toleransi agama di SMA multiagama ini. Kata-kata Kunci: pelembagaan toleransi, SMA multiagama, pendidikan multibudaya

Indonesia merupakan negara multikultural, majemuk, pluralistik atau Bhineka Tunggal Ika (Kusumohamidjoyo, 2000; Naim & Sauqi, 2008). Kemajemukan ini juga bersifat multidimensi, antara lain menyangkut perbedaan agama, suku bangsa, kebudayaan, kelas sosial, dan lain-lain (Abdilah, 2001; Adian, 2002; Nasikun, 2000; Hefner, 2001; Azra, 2007; Tillar, 2007). Kemajemukan dalam bidang agama, misalnya seringkali berkaitan dengan etnisitas. Bahkan sebagaimana dikemukakan Atmadja (2010) agama tidak hanya sebagai tuntunan hidup keduniawian dan kelahiran, tetapi seringkali diposisikan sebagai

identitas suatu etnik. Misalnya etnik Bali menggunakan agama Hindu sebagai identitas etniknya. Dalam konteks inilah agama secara mudah dibangkitkan sebagai sarana penumbuhkembangan solidaritas sosial internal guna menghadapi kelompok etnik lainnya yang kebetulan berbeda agama. Berkenaan dengan itu, maka posisi agama pada masyarakat Indonesia yang bercorak multikultur akan berwajah ganda, yakni di satu sisi agama adalah sumber moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, namun di sisi yang lain agama secara mudah bisa dikaitkan dengan penumbuhkembangan solidaritas internal guna

135

136 Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 47, Nomor 2-3, Oktober 2014, hlm.135-144

menghadapi atau bahkan memarjinalkan kelompok etnik lain yang berbeda agamanya. Begitu pula Werang (2010: 44) menyatakan bahwa, “… Agama sering menjadi kedok untuk menolak kehadiran orang lain, menganggap agamanya yang paling benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain adalah salah, tersesat dan harus diancam hak hidupnya”. Betapa rentannya pemakaian agama sebagai sarana untuk memperkuat permusuhan atau bahkan bisa pula diperalat sebagai sarana untuk melegitimasi kekerasan terhadap penganut agama lainnya dapat dicermati pada berbagai konflik yang muncul di berbagai daerah di Indonesia, misalnya konflik Ambon, Poso, Sampit, dll. Bahkan sebagaimana dikemukakan Atmadja (2010), pasca Bom Bali I dan II, hubungan antara umat Hindu dan Islam di Bali rentan terhadap konflik. Hal ini berkaitan dengan adanya kenyataan bahwa peristiwa Bom Bali I dan II, pelakunya adalah orang Islam, sehingga orang Bali secara mudah terjebak pada hipergeneralisasi (“ngaduk sera aji keteng”….karena nila setitik rusak susu sebelanga), sehingga gangguan terhadap toleransi menjadi sulit dihindarkan. Gejala ini sangat memprihatinkan, sebab kekerasan tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dan saling bahu-membahu dalam setiap sendi bangsa untuk menjaga persatuan sehingga sisi gelap dari kemultikulturan tidak menjadi bumerang bagi pembangunan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, menjadi tanggungjawab segenap anak bangsa, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan formal atau dunia persekolahan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran sekolah, yakni sebagai agen ideologisasi. Sekolah bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sebagai implementtasi nilai-nilai yang tercakup dalam sila I Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, pada lingkungan sekolahnya (Listia, Arham & Geogali, 2007). Gagasan ini sangat penting, tidak hanya karena nilai-nilai toleransi amat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang bercorak multikultur, termasuk di dalamnya multiagama, tetapi juga karena terkait dengan fungsi sekolah yakni fungsi konservatif, progresif, dan mediasi (Danim, 2007; Budianta, 2008). Artinya, sekolah bertanggungjawab untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang dianggap luhur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, disertai dengan perubahan secara meruang dan mewaktu, dan sosialisasi secara berkelanjutan agar

tercipta manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bercorak multiagama, di mana peserta didik dan gurunya tidak selalu memeluk agama yang sama atau memeluk agama yang berbeda-beda (ada yang beragama Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katolik dan Kong Hu Cu) merupakan arena sosial yang paling ideal untuk menerapkan toleransi agama melalui manajeman sekolah yang diprakarsai oleh kepala sekolah, dan manajemen kelas yang dilakukan oleh guru agama. Di sekolah ini, pengembangan toleransi menjadi tanggung jawab berbagai aktor yang ada di sekolah sebagai sistem sosial, yakni kepala sekolah dan guru agama beserta para murid sebagai suatu kesatuan yang bersifat sistemik dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Aktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam masyarakat sekolah adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). OSIS tentu memiliki pula tanggung jawab untuk melembagakan nilai-nilai toleransi lewat berbagai kegiatan yang melibatkan siswa tanpa membedakan latar belakang agamanya. Begitu pula peran Komite Sekolah tidak bisa diabaikan, mengingat bahwa kemajemukan sekolah, termasuk di dalamnya bagaimana sekolah mengembangkan toleransi, tentu tidak bisa dilepaskan dari masukan yang diberikan oleh Komite Sekolah, baik dalam bentuk material dan finansial maupun ide-ide (informasi). Bahkan yang tidak kalah pentingnya, selain Komite Sekolah, ada pula lembaga yang disebut Dewan Pendidikan. Penelitian tentang pendidikan multikultural di sekolah-sekolah yang ada di Bali sudah banyak dilakukan, antara lain Yasa (2008) tentang “Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif dengan Pendekatan Multikultur dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Multikultur dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Eksperimen pada Para Siawa SMPN 1 Kuta Utara)”. Suastika (2009) menulis tesis berjudul “Pengembangan Instrumen Asesmen Otentik dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang Bermuatan Multikultur pada SMPN Kota Singaraja”. Triyonawati (2009) menulis tesis berjudul “Model Pengorganisasian Materi Multikultur dalam Pembelajaran IPS SMP (Studi Tentang Kesiapan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana dan Daya Dukung Sekolah terhadap Pengembangan Model Pendidikan Multikultur pada SMPN di Kota Singaraja). Mastutik (2009) menulis tentang “Studi Evaluatif Efektivi-

Maryati, dkk., Pelembagaan Toleransi melalui Pendidikan …. 137

tas Kelompok Kerja Guru (KKG) IPS dalam Melaksanakan Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar se-Kecamatan Denpasar Selatan”. Aryana (2009) menulis tesis berjudul “Pengaruh Penerapan Model VCT terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran PKn yang Berorientasi Multikultur di SMPN 6 Singaraja”. Masalah-masalah yang dikaji dalam tesistesis di atas, begitu pula penelitian yang dilakukan para akademisi Undiksha pada umumnya, memiliki karakteristik yang sama, yakni: pertama, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif sehingga sangat kental dengan paradigma positivistik, memakai analisis statistik yang mengarah pada nomotetik. Kedua, hasilnya dapat diduga, bahwa apa yang diujicobakan (dalam penelitian eksperimen) pasti dapat berhasil dengan baik, sehingga layak ditindaklanjuti oleh sekolah dan lembaga lain yang terkait. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil penelitian tersebut, maka segala masalah pendidikan yang terkait dengan kemultikulturalan secara kuantitatif, statistikal dan monotetik tampaknya sudah terpecahkan secara memuaskan. Mendasarkan pada beberapa hasil penelitian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait sikap toleransi agama dengan pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti bisa melihat masalah sebagai hal yang nonstatistikal dan ideografis, berusaha mengungkap jawaban di balik pertanyaan “bagaimana (how)” dan “mengapa (why)” dalam konteks permainan berbagai aktor, melihat permasalahan secara lebih holistik, yaitu mencakup pula manajemen sekolah dan keterkaitannya dengan lembaga-lembaga lain (Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Departemen Agama). Masalah yang dikaji tidak saja berkaitan dengan toleransi tetapi juga masalah intoleransi, stereotipe, prasangka, diskriminasi, yang berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada minoritas, dengan menggunakan teori psikologi sosial dan sosiologi yang mengarah kepada teori kritis, dengan judul “Pelembagaan Toleransi Melalui Pendidikan Agama pada SMA Multiagama di Bali (Perspektif Pendidikan Kritis)”.

tan kualitatif sehingga sasarannya lebih mengutamakan pencarian pemahaman daripada pengukuran (Irawan, 2006). Sebagaimana tercermin dari judul penelitian, maka lokasi penelitian adalah SMA-SMA multiagama di delapan kabupaten, yakni Jemberana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng, serta satu kota madya, yakni Denpasar. SMA yang dipakai sebagai lokasi penelitian ditentukan secara purposif, di mana di setiap kabupaten diambil masing-masing dua SMA, dengan persyaratan, pertama statusnya SMA Negeri. Kedua, SMA tersebut bercorak multiagama. Ketiga, SMA yang digunakan sebagai lokasi penelitian diambil dari Data Statistik Kabupaten. Penentuan informan dilakukan secara purposif dengan teknik pengumpulan data diawali dengan teknik survey yang digunakan secara eksploratif dan dilanjutkan dengan penyebaran angket. Berdasarkan temuan data dari angket dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Selajutnya data juga diambil lewat studi dokumen, yakni dengan menganalisis data berupa teks, seperti RPP yang dibuat guru, data kepengurusan OSIS, data siswa, guru dan pegawai yang menunjukkan adanya keberagaman latar belakang agama. Data juga diperkuat dengan teknik observasi untuk mengamati aktivitas dan artefak yang terkait dengan pelembagaan toleransi, misalnya ketersediaan sarana ibadah, perpustakaan yang memuat buku-buku teks pelajaran agama, kondisi duduk siswa di ruang kelas, tata pergaulan siswa yang berbeda agama pada saat mereka di luar jam pelajaran, dan sebagainya. Teknik pengambilan data tersebut digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi sesuai prinsip penelitian kualitatif (Alwasilah, 2011; Mulyana, 2001). Untuk menguji kesahihan data dilakukan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber data, triangulasi teknik, triangulasi waktu, analisis kasus negatif, dengan menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check (Sugiyono, 2005). Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif model interaktif (Miles dan Huberman (1992).

METODE

Penelitian ini fokus pada pengungkapan sikap toleransi agama dan sejumlah aktor yang berperan dalam mengembangkan sikap toleransi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapat temuan penting sebagai berikut.

Penelitian ini berjudul “Pelembagaan Toleransi Melalui Pendidikan Agama Pada SMA Multiagama di Bali (Perspektif Pendidikan Kritis). Pendekatan yang digunakan adalah pendeka-

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pemahaman Kepala Sekolah, Guru Agama, dan Siswa tentang Hakekat Toleransi Agama Kepala sekolah, guru agama dan siswa di SMA multiagama memiliki pemahaman yang baik mengenai sikap toleransi agama. Pada umumnya mereka berpandangan bahwa toleransi adalah sikap yang mau memahami dan menghargai perbedaan dalam bidang agama, sehingga mereka dapat hidup rukun dengan warga sekolah yang berbeda agama, karena pada dasarnya semua makhluk ciptaan Tuhan memiliki kedudukan yang sama, sehingga wajib menghormati antara satu dengan yang lainnya. Secara umum dari pengertian tersebut pemahaman kepala sekolah, guru agama dan siswa tentang toleransi agama memiliki kelemahan, yakni, pertama mereka memaknai toleransi hanya dalam konteks lintas agama, padahal dalam tubuh agamanya sendiri ada kemungkinan terdapat aliran-aliran tertentu yang patut pula diterima secara toleransi. Kedua, makna toleransi masih cenderung sebatas toleransi pasif, padahal makna toleransi harus pula mencakup bagaimana mengusahakan toleransi agar bisa diwujudkan atau apa yang disebut toleransi aktif. Toleransi aktif yang tampak dari pemahaman ini adalah dalam bentuk kebijakan yang dibuat kepala sekolah, yakni berupa aturan-aturan. Namun terlepas dari kekurangan ini, pemahaman kepala sekolah, guru agama dan siswa tentang toleransi agama secara tekstual sudah sangat baik. Mereka paham betul makna toleransi secra konseptual. Dengan mengacu pada empat hal, pertama, empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, maka akan memberikan ruang bagi toleransi. Kedua, realitas masyarakat Indonesia yang memang multikultur sehingga toleransi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ketiga, kerukunan adalah tuntutan sosiologis bagi manusia. Keempat, globalisasi mengakibatkan pluralisme semakin menguat. Kebijakan Sekolah dalam Melembagakan Tolerenasi Agama di SMA Multiagama Kebijakan sekolah dalam melembagakan toleransi agama di SMA-SMA multiagama dapat dilihat dari kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah, yakni dalam bentuk aturan dan hal yang bersifat aplikasi di lapangan. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah telah merancang kegiatan toleransi, baik yang bersifat pasif maupun aktif, yakni pertama, sekolah menyediakan guru-

guru agama sesuai dengan pluralitas agama yang ada di sekolahnya. Kebijakan ini tentu tidak dapat dilepaskan pula dari peran negara atau politik pendidikan yang diterapkan oleh negara. Kedua, kepala sekolah selalu berusaha bersikap adil atau memperlakukan penganut agama yang berbedabeda di sekolahnya secara berkesetaraan, baik terhadap guru maupun siswanya. Ketiga, menyediakan buku-buku pelajaran agama untuk semua agama yang ada. Keempat, menyediakan ruang ibadah untuk agama non-Hindu meskipun hanya sebatas sebuah ruangan, bukan bangunan tempat suci. Untuk itu, kepala sekolah memberikan dispensasi kepada siswa, misalnya siswa yang beragama Islam untuk beribadah lima waktu, meskipun bertepatan dengan jam pelajaran. Kelima, kepala sekolah memberi dukungan terhadap kegiatan yang dirancang oleh siswa terkait satu agama tertentu. Keenam, kepala sekolah mengucapkan selamat hari raya, jika satu agama merayakan hari rayanya. Kepala sekolah bisa pula berkunjung ke rumah teman-teman sejawat, baik untuk mengucapkan selamat hari raya maupun keperluan lain misalnya undangan perkawinan. Ketujuh, untuk sekolah Katolik, seperti pada SMA St. Pulus Singaraja, doa harian dibuat dengan memakai kata-kata yang bersifat universal. Pada saat-saat tertentu, siswa dikumpulkan untuk melakukan doa bersama, dikelompokkan menurut agamanya, dipimpin guru agama masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan anak akan agamanya masing-masing dan sekaligus mengeratkan hubungan lintas agama. Dari berbagai kebijakan tersebut tampak bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan di lembaga sekolah telah menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan kesehariannya. Wujud dari sikap toleransi tersebut telah diaplikasikan secara berkesinambungan di sekolah yang ia pimpin sebagai sebuah kebijakan bersama dengan tujuan terciptanya suasana yang damai dan bertoleransi sehingga tujuan sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran dapat tercapai secara maksimal. Pelaksanaan Pendidikan Agama di SMA Multiagama Pelaksanaan pendidikan agama di SMA multiagama, baik di dalam maupun luar kelas, termasuk aplikasinya dalam kehidupan keseharian berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari perayaan hari-hari besar keagamaan di sekolah, seperti perayaan Purnama, Tilem dan hari Saraswati bagi yang beragama Hindu, perayaan Idul Fitri dan buka bersama bagi yang ber-


agama Islam, perayaan Natal bagi yang beragama Kristen dan Katolik, serta hari raya Waisak bagi yang beragama Budha. Selain itu, tersedianya guru agama bagi masing-masing agama di semua SMA multiagama, buku-buku pelajaran agama dan tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan kegaiatan agama berjalan dengan baik. Selain itu, peranan guru agama bagi pengembangan sikap toleransi agama sangat penting dan menjadi suatu hal yang sangat vital. Guru agama menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman dan sekaligus menjadi contoh nyata dari sikap dan tingkah laku yang bertoleransi agama sehingga bisa menjadi panutan dan teladan bagi siswa khususnya dan warga sekolah lainnya. Guru agama juga menjadi perantara dalam mewujudkan pemahaman agama yang universal agar siswa tidak mudah terjerumus pada sikap fanaticme sempit dan memandang setiap agama adalah baik. Selain guru agama juga bertugas memberkan materi agama yang hakiki dan universal kepada anak didik sehingga tidak melahirkan sikap fanatisme sempit dan menjelekkan agama lainnya. Yang tidak kalah pentingnya, guru agama yang baik adalah guru agama yang mampu memberikan contoh dan tauladan kepada warga sekolah lainnya tentang sikap dan tingkah-laku yang mencerminkan nilai-nilai agama yang adiluhur dan universal sehingga bisa dijadikan panutan bagi warga sekolah dalam bertindak dan bertingkah laku. Pengajaran toleransi agama oleh guru agama sebagian besar dipraktikkan pada pembelajaran agama. Bentuk-bentuk pengajaran biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Ada guru agama yang memberikan pengembangan sikap toleransi dengan menjelaskan melalui ayat-ayat suci agama yang menyatakan pentingnya pengembangkan sikap toleransi agama. Memberikan contoh-contoh riil tentang pentingnya toleransi dalam menjalankan agama sehingga semua agama yang ada di Indonesia bisa saling berdampingan dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Pengembangan sikap toleransi oleh guru agama memberikan dampak yang luas karena guru sangat dihormati dan menjadi panutan siswa dalam melakukan tindakan keseharian. Oleh karena itu, guru agama seharusnya bisa meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam praktik keagamaan, seperti kerusuhan etnik, terorisme dan yang lainnya. Bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam agama apapun. Dengan adanya penjelasan yang benar tentang hal itu, diharapkan

toleransi agama yang sudah tumbuh akan semakin meningkat dan menjadi semakin kuat sehingga tujuan pembangunan bangsa akan dapat dicapai. Peran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam Mewujudkan Pelembagaan Toleransi Agama OSIS sebagai organisasi siswa di sekolah juga memiliki peranan penting dalam pelembagaan sikap toleransi agama. Implementasi dari sikap toleransi agama ini, pertama dapat dilihat dari struktur organisasi OSIS. OSIS berperan sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dari seluruh siswa yang ada di sekolah. Sebagai sebuah organisasi, OSIS memiliki anggota seluruh siswa yang ada di sekolah, dan dengan demikian juga mencerminkan keanggotaan dari berbagai latar agama, suku dan etnik. Oleh karena itu struktur kepengurusannya juga mencerminkan keberagaman tersebut. Unsur mayoritas dan minoritas yang ada di sekolah tidak tampak dalam tatanan kepengurusan OSIS. Seluruh siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap kepengurusan OSIS. Anggota dalam struktur pengurus OSIS dipilih berdasarkan kemampuan, kepercayaan dan dedikasi yang ditunjukkan siswa, bukan karena alasan agama atau etnik tertentu. Disamping itu, pengurus juga dipilih secara demokratis, di mana setiap siswa berhak mencalonkan diri, berhak dipilih dan memilih. Pemilihan pengurus OSIS sepenuhnya adalah hak siswa. Selain dipilih secara demokratis, struktur pengurus OSIS juga mengedepankan asas keterwakilan dari kelompok tertentu, dan diambil dari keterwakilan semua kelas. Oleh karena itu, dalam struktur pengurus OSIS selalu anggotanya diharapkan menunjukkan keberagaman, baik dari latar agama, etnik atau suku yang ada di sekolah tersebut. Kedua, sikap toleransi juga dapat dicermati dari berbagai bentuk kegiatan yang dirancang OSIS. Bentuk dan pengembangan nilai toleransi agama dapat dilhat dari beberapa kegaiatan, seperti bakti sosial ke panti asuhan dan panti jompo. Kegaiatan OSIS ini tidak pernah dilandasi atas dasar kepentingan agama tertentu, tetapi lebih pada keinginan untuk membantu dan meringankan penderitaan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Mereka tidak membedakan antara kunjungan ke panti asuhan yang dimiliki yayasan agama tertentu dengan anak dengan latar belakang tertentu maupun kunjungan ke panti asuhan dengan anak asuh dari


berbagai latar belakang agama. Kedatanagan pengurus OSIS ini memang didasarkan pada keinginan membantu dan berbagi kepada mereka yang kurang mampu dengan memberikan peralatan belajar, makanan, uang, atau pakaian layak pakai. Begitu pula kerja bakti yang dilakukan di tempat-tempat suci. Kerja bakti biasanya dilakukan di pura yang merupakan tempat suci umat Hindu. Siswa lain yang non-Hindu sama sekali tidak berkeberatan dan bahkan secara suka rela turut kerja bakti dengan senang hati sebagai wujud dari toleransi agama. Selain itu, kunjungan ke mesjid, wihara dan klenteng, seperti yang ada di Denpasar, juga banyak dilakukan oleh OSIS maupun siswa sekolah lainnya. Kunjungan ini bisa dalam rangka implementasi metode pembelajaran berbasis kontekstual, di sisi lain juga sekaligus bisa digunakan sebagai sarana implementtasi pendidikan multikultural yang pada ujungnya bermuara pula pada toleransi agama. Hal ini sangat penting dan relevan, terlebih di Bali banyak sekali tempat-tempat suci seperti pura, masjid, vihara maupun klenteng yang memiliki nilai-nilai multikulturalisme. Ketiga, OSIS biasanya juga memiliki program kegiatan seni dan budaya. Acara ini dimanfaatkan untuk ajang apresiasi seni dan budaya, baik tarian, music, dan sebagainya, yang mencirikan berbagai budaya di Indonesia. Selain itu OSIS juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler lainnya, seperti perayaan hari Saraswati, diskusi lintas agama, pemberian ucapan selamat hari raya, bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo tanpa melihat perbedaan agama. Selain itu juga kerja bakti ke tempat-tempat suci, lomba-lomba dalam rangka perayaan hari raya, seperti lomba pajegan ketika hari raya Saraswati, atau acara buka bersama pada saat bulan puasa, bahkan acara tirtha yatra ke tempat-tempat suci. Dalam acara tirtha yatra ini pun siswa non-agama Hindu juga diperbolehkan turut serta meskipun tidak ikut bersembahyang. Sikap toleransi juga ditunjukkan lewat pergaulan siswa dalam kehidupan sekolah sehari-hari, dalam kelompok belajar. Keseluruhan dari hal itu mencerminkan sikap toleransi yang dikembangkan oleh OSIS dan sudah diaplikasikan dalam kehidupan keseharian siswa di sekolah. Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam Mewujudkan Toleransi Agama Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, Komite Sekolah se-

bagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, tapi lebih dari itu, Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah. Komite Sekolah juga diharapkan dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelengaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Wujud dukungan dari komite sekolah dan dewan pendidikan dalam mengembangkan sikap toleransi di kalangan siswa adalah adanya dukungan dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi di kalangan siswa yang berbeda agama. Komite sekolah berperan sebagai mitra sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang maksimal sekaligus mengembangkan sikap toleransi beragama. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa dukungan moral maupun finansial bagi pengimplementasian kebijakan sekolah dalam mengembangkan sikap toleransi agama. Secara moral adalah dengan ikut mendukung setiap kegiatan yang bernuansakan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Secara material komite sekolah memberikan dukungan biaya kepada pihak sekolah jika mengadakan kegiatan tersebut. Dukungan dan bantuan dari komite tidak bisa dilepaskan dari tujuan awal dan tugas serta fungsi komite tersebut seperti yang dijabarkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional yang secara jelas menunjukkan posisi dari Komite Sekolah dalam pembangunan nasional. Dalam UU disebutkan tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah: (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.


Mengacu pada point ketiga di atas, suasana yang demokratis dalam tatanan masyarakat multiagama dapat diartikan sebagai suasana pembelajaran yang tidak memperlakukan diskriminasi, tetapi pada perlakuan adil bagi seluruh warga sekolah baik yang beragama mayoritas maupun yang beragama minoritas. Wujud dari persamaan itu adalah adanya pemberian hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh sekolah. Berdasarkan hasil wawanvara dengan kepala SMA Negeri 1 Pupuan, Tabanan, komite sekolah selalu mengusulkan kegiatan yang bernuansakan toleransi. Salah satunya adalah dengan perayaan hari besar keagamaan. Dalam perayaan hari besar keagamaan ini memperlihatkan seluruh komponen dari sekolah termasuk siswa, guru dan pegawai serta komite yang berbeda agama, supaya muncul semangat kebersamaan antar warga sekolah. Mengacu pada hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi komite sangat penting dan strategis dalam pengembangan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan toleransi beragama. Peran Negara dalam Mewujudkan Toleransi Beragama Peran negara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta melalui Departeman Agama sangat strategis dalam melembagakan sikap toleransi beragama di sekolah-sekolah. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari posisi dinas pendidikan sebagai lembaga yang menaungi sekolah secara langsung dan dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur tata kehidupan dan langkah-langkah yang diambil oleh sekolah guna mewujudkan hal tersebut. Peranan Negara melalui Kementerian Pendidikan dan Departemen Agama dalam mewujudkan toleransi agama berawal dari kebijakan kepada seluruh sekolah agar menerima siswa dari setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, dan golongan serta status sosial yang lainnya. Kenyataan ini antara lain dialami oleh SMAK Santo Paulus Singaraja. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala SMAK Santo Paulus Singaraja, sebagai sekolah yang benuansa Katolik, pada awalnya sekolah ini hanya menerima siswa yang berlatar belakang agama Katolik saja. Setelah itu, kebijakan dari dinas pendidikan untuk sekolah-sekolah agar bisa menerima siswa dari berbagai latar belakang agama, suku, etnik, dan tidak membedakan dalam perlakuan maupun hak dan kewajibannya. Dari kebijakan tersebut, sekolah yang bernuansakan agama seperti SMAK Santo Paulus ini pun menerima siswa dari agama

yang berbeda. Perkembangan lebih lanjut dari keadaan tersebut, sekolah tidak hanya menerima siswa dari latar agama yang berbeda, tetapi bahkan guru dan pegawai pun juga tidak lagi hanya berlatar satu agama saja, yakni Katolik, tetapi juga dari agama lain. Pertimbangannya adalah berdasarkan asas kebutuhan, bahwa sekolah membutuhkan guru berdasarkan kompetensi yang diperlukan untuk menunjang kualitas pembelajaran, bukan asal agama. Sekolah ini pun akhirnya berkembang menjadi salah satu sekolah yang bermultiagama dilihat dari warga sekolah yang ada di dalamnya. Kebijakan lain yang diambil oleh Dinas Pendidikan dalam mengembangkan sikap toleransi beragama adalah dengan memberikan ijin pulang lebih awal pada hari Jumat. Kebijakan ini diambil oleh Kepala Dinas Pendidikan Buleleng sebagai salah satu wujud pengembangan sikap toleransi dalam bidang agama. Selain itu juga adanya libur untuk perayaan hari besar agama Hindu seperti Galungan dan Kuningan serta hari besar agama yang lain seperti Idul Fitri, Natal, Waisak dan Imlek. Kementerian Pendidikan juga mengadakan lomba-lomba yang bernuansa toleransi agama dan etnik seperti lomba berpakaian adat daerah, debat agama dan sebagainya. Peranan penting lainnya adalah penyediaan buku-buku bacaan yang bernuansa agama, sehingga siswa memiliki pengetahuan agama yang lainnya. Departeman Agama juga menyediakan guru-guru agama untuk mengajar mata pelajaran agama di sekolah-sekolah multiagama. Sikap terhadap Stereotipe, Prasangka dan Diskriminasi yang Terjadi di Sekolah Untuk mengetahui sikap stereotipe, prasangka dan diskriminasi yang terjadi di sekolah multiagama dapat dilihat dari hubungan mayoritas dan minoritas yang ada di sekolah multiagama. Sebagaimana diketahui, bicara tentang Bali, tidak bisa dilepaskan dari agama Hindu sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Bali. Dari situasi ini, menimbulkan kelompok minoritas agama non-Hindu seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Konghucu. Namun demikian masyarakat Bali dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu kelompok masyarakat yang sangat toleran terhadap kelompok lainnya. Bentuk-bentuk toleransi itu dapat dilihat dari perilaku keseharian maupun sikap-sikapnya kepada pemeluk agama yang lainnya. Keadaan semacam ini tercermin pula dalam hubungan mayoritas dan minoritas di seko-


lah-sekolah multiagama. Pada umumnya hubungan ini dapat dilihat dari: pertama, sikap toleransi mayoritas Hindu kepada kaum minoritas. Kepala sekolah, guru agama dan siswa yang mayoritas Hindu umumnya tidak pernah membedakan temannya atau warga sekolah lainnya yang berbeda agama. Dalam bergaul sebagai teman, jarang sekali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mendiskriminasikan siswa atau warga sekolah lainnya yang berbeda agama. Para siswa ini tidak pernah membeda-bedakan temannya karena perbedaan agama. Mereka bergaul dan belajar bersama-sama di sekolah sebagai saudara yang sama-sama saling membutuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk berlaku diskrimantif terhadap yang berbeda agama. Dengan kondisi ini, maka hubungan mayoritas dan minoritas di sekolah berjalan secara damai dan saling menghargai, tidak ada yang memperlakukan warga sekolah lain yang non-Hindu secara tidak adil atau diskriminatif karena alasan agama yang dianutnya. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari sikap keseharian yang dirasakan oleh warga sekolah yang memang telah melakukan sikap toleransi agama yang tinggi. Setiap perbedaan agama yang ada dipandang sebagai sebuah kekayaan yang harus dibanggakan sehingga kepala sekolah, guru agama, dan siswa tidak memiliki pandangan yang negatif kepeda pemeluk agama lainnya. Walaupun itu ada, hanya sebatas kasus dan tidak mempengaruhi sikap toleransi agama yang telah dikembangkan sekolah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa strereotipe dan prasangka yang dimiliki kepala sekolah, guru dan siswa terhadap pemeluk agama lain secara umum bersifat positif. Kedua, sikap guru agama dan siswa nonHindu sebagai kaum minoritas di sekolahnya. Pada umumnya guru agama atau guru-guru lainnya dan juga siswa yang tergolong dalam kelompok minoritas, yakni mereka yang non-Hindu di sekolah-sekolah multiagama di Bali, tidak merasakan adanya perlakuan yang negatif dari guru, maupun teman-teman lainnya yang mayoritas. Demikian pula dari perlakuan kepala sekolah dan kebijakan sekolah, tidak ada yang mendiskriminasi mereka. Hal ini karena sekolah memberi perlakuan yang sama dengan umat Hindu yang mayoritas, terutama pelayanan yang bersifat keagamaan seperti dalam beribadah dan waktu libur ketika perayaan hari besar keagamaan. Bahkan untuk hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri, sekolah-sekolah yang ada di Singaraja memberikan dispensasi libur kepada siswa

dan guru yang beragama Islam, yakni memberi libur yang lebih banyak dari hari libur yang ditetapkan secara nasional. Begitu pula dalam beribadah, sebagaimana yang disampaikan siswa dari SMAN 4 Singaraja yang beragama Islam, bahwa sekolah juga memberikan ruang kepada agama lain untuk beribadah. Hal yang sama disampaikan pula oleh guru agama Islam di SMAN 2 Singaraja, bahwa sekolah tempat mengajarnya tidak pernah mempermasalahkan kelompok minoritas. Semua guru mendapatkan hak sama. Bahkan guru-guru perempuan beragama Islam di SMA-SMA multiagama di Singaraja hampir semuanya berjilbab. Banyak pula dari siswa yang mengatakan bahwa mereka sama-sekali tidak merasakan bahwa dalam pertemanan dan pergaulan sehari-hari mereka di sekolah ada kelompok mayoritas-minoritas. Mereka bergaul secara natural dan menjalani hubungan pertemanan dengan menyenangkan. Bahkan jika ada perbedaan agama di antara mereka, justru digunakan untuk Saling mengunjungi, misalnya pada saat hari raya. Mereka pada umumnya sangat menyenangi dan menikmati hubungan saling mengunjungi itu. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sikap strereotipe, prasangka dan diskriminasi tidak pernah dirasakan oleh siswa, guru maupun warga sekolah lainnya yang nonHindu di sekolah-sekolah multiagama. Jika ada perasaan diskriminasi, maka itu disebabkan bahwa siswa non-Hindu tidak memiliki bangunan suci di sekolahnya, seperti agama Hindu. Meski demikian, hal tersebut diterima dengan besar hati, mengingat jumlah mereka yang beragama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha, sangat kecil, sehingga sekolah sulit mewujudkan pembangan tempat suci khusus bagi mereka. SIMPULAN Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, ada pemahaman toleransi agama yang sangat baik dari kepala sekolah, guru agama dan siswa di SMA multiagama, di mana secara umum mereka menunjukkan adanya sikap mengerti, menghormati, menghargai, dan mau menerima perbedaan agama sehingga terwujud sebuah kedamaian bersama. Dengan adanya kedamaian dan kebersamaan ini maka tujuan bersama bangsa dan negara dapat dicapai secara maksimal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah mengembangkan sikap toleransi agama secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dike-


luarkan oleh sekolah, antara lain dalam bentuk perayaan hari besar keagamaan, penyediaan buku-buku pelajaran agama, penyediaan tempat ibadah bagi semua agama meskipun untuk agama non-Hindu bukan dalam bentuk bangunan suci yang permanen melainkan hanya sebuah ruangan, penyediaan guru agama untuk semua agama, dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga sekolah dari berbagai latar agama. Begitu pula peranan komponen-komponen lainnya, seperti guru agama, organisasi siswa intra sekolah (OSIS), masyarakat melalui Komite Sekolah, dan negara melalui Dinas Pendidikan dan Departeman Agama juga sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat pada struktur kepengurusan OSIS yang berasal dari berbagai latar belakang agama yang ada di sekolah, adanya dukungan baik secara moral maupun finansial dari Komite Sekolah, adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Departeman Agama agar sekolah menerima calon murid dari berbagai latar belakang agama. Sedangkan pandangan tentang stereotipe dan prasangka warga sekolah SMA multiagama terhadap perbedaan agama, latar belakang suku, etnik, dan sebagainya, sangat positip. Mereka tidak memi-

liki pandangan negatif terhadap berbagai perbedaan. Segala perbedaan yang ada justru dipandang sebagai kekayaan yang harus dibanggakan pihak sekolah. Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang dipandang perlu, yakni pertama, semua warga sekolah perlu mempertahankan dan bahkan meningkatkan sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Kedua, lembaga sekolah hendaknya meningkatkan intensitas penanaman sikap toleransi agama, bukan hanya secara pasif tetapi juga secara aktif. Ketiga, semua warga sekolah hendaknya bersikap wajar di dalam komunitas yang berbeda agama, sehingga tidak muncul perasaan didiskriminasikan dan mendiskriminasikan agama yang lainnya. Keempat, perlu adanya evaluasi kebijakan, terutama berkaitan dengan pengembangan rasa toleransi dan keadilan dalam menjalankan agama. Dan kelima, yang tidak kalah pentingnya, adalah guruguru agama agar lebih menekankan ajaran toleransi dan sikap peduli kepada umat yang berbeda agama sehingga tidak mudah terjadi konflik yang bernuansakan SARA.

DAFTAR RUJUKAN Abdilah, Mi. 2001. “Pluralisme dan Toleransi”. Dalam Nur Ahmad ed. 2002. Pluralisme Agama: Kerukunan dalam Keragaman (hlm 11-16). Ja-karta: Penerbit Buku Kompas. Adian, D.G. 2002. “Multikulturalisme, Politik dan Solidaritas”. Dalam A. Danusiri dan W. Alhaziri ed., 2002. Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan (hlm 3-22). Jakarta: SET. Alwasilah, 2011. Pokonya Kualitatf Dasar-dasar merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya. Atmadja, N.B. 2010. Bali Pada Era Globalisasi: Pura Seribu Pura Tidak Seindah Penampilannya. Yogyakarta: LKiS. Azra, A. 2007. Merawat Kemajemukan Merajut Indonesia. Yogyakarta: Kanisius. Budianta, M. 2008. “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikulturalisme: Sebuah Gambaran Umum”. Dalam Buhanuddin ed. 2008. Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia (hlm 88-101). Jakarta: INCIS.

Hefner, R.W. 2011. “Multikulturalisme dan Kewarganegaraan di Malaysia, Singapura dan Indonesia”. Dalam Robert W. Hefner ed. 2011. Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan (hlm 11-104). Yogyakarta. Ka-nisius. Irawan, P. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: DIA FISIP UI. Kusumohamidjoyo, B. 2000. Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia. Jakarta: Grasindo. Listia, Arham, L., & Gogali, L. 2007. Problematika Pendidikan Agama di Sekolah: Hasil Penelitian tentang Pendidikan Agama di Kota Jogjakarta 2004-2006. Jogjakarta: INTERFIDEI. Naim, N. & Sauqi, A. 2008. Pendidi-kan Multikulturalisme: Konsep dan Apli-kasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Nasikun. 2000. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.


Miles, Mathew B., & A. Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjejep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press. Mulyana, D. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Banung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Tilaar, 2007. Mengindonesiakan Indonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

PELEMBAGAAN TOLERANSI MELALUI PENDIDIKAN PADA SMA MULTIAGAMA DI BALI

Recommend Documents