PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS DI PUSKESMAS (Studi kasus : Puskesmas Kuranji, Kecamatan Kuranji)
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
ARRY ANFAL RAHMAD 1110012111135
Bagian Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015 Reg.No : 117/PDT/02/VI-2015
1
2
PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS DI PUSKESMAS (Studi kasus : Puskesmas Kuranji, Kecamatan Kuranji) Arry Anfal Rahmad1, Yansalzisatry1, Eliyana Novira1 1)
Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected]
ABSTRACT BPJS Health as the provider must cooperate with the first-level health facilities in the provision of health care to participants BPJS. Problems studied is: 1) How is the implementation of health insurance by the BPJS at community health centers kuranji, kuranji subdistric?. 2) What are the obstacles faced by the BPJS participants in Ministry of health insurance by the BPJS at community health centers kuranji? The research method used was Socio Legal Research, primary data from interviews with the clinic and the 10 participants BPJS and then primary data and secondary data were analyzed qualitatively. 1) The survey results revealed participants complained BPJS health services provided by the health center Kuranji, especially in the provision of drugs which are less adequate, the lack of a sense of responsibility in the conduct of physicians health services to participants of the BPJS, as well as the lack of socialization about the BPJS health. 2) Obstacles faced a drug stock is less for health care supplies, as well as the lack of understanding of the people about the procedures of the health ministries as a first-level health facilities. Keywords : Health coverage, BPJS, Community health centers. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang
membuat
Dasar
ke-IV
masyarakat yang baik agar hak tersebut
orang
dapat diperoleh semua orang, terutama
berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
pada layanan kesehatan sebagaimana
bertempat
mendapat
yang tercantum pada Pasal 34 ayat (3)
lingkungan yang baik dan sehat serta
UUD 1945 yang menyebutkan “Negara
berhak
bertanggung jawab atas penyediaan
1945
menyatakan
kesehatan”.
amandemen bahwa
tinggal,
“Setiap
dan
memperoleh Hak
pelayanan
tersebut
fasilitas
harus
program-program
pelayanan
layanan
kesehatan
dan
fasilitas pelayanan umum yang layak.”
dilaksanakan oleh pemerintah dengan
Maka dari itu pemerintah berkewajiban menjamin kesehatan dan kesejahteraan setiap masyarakat Indonesia.
1
Di dalam konsideran huruf a
berupaya mencari jalan keluar dan ada
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
pihak lain yang mau mengambil alih
tentang Kesehatan di jelaskan bahwa
beban risiko ancaman bahaya dan
“kesehatan
asasi
tertanggung sanggup membayar kontra
unsur
prestasi yang disebut premi.
manusia
merupakan dan
salah
hak satu
kesejahteraan yang harus diwujudkan
Asuransi kesehatan adalah jenis
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
produk asuransi yang secara khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”. Ini
bagi
seluruh
para jika
kesehatan anggota
mereka
kesehatan
atau
asuransi
jatuh
sakit.
berkembang
dimulai dengan solidaritas bersama yang sifatnya kumpulan kecil semacam
asuransi kesehatan untuk membantu dalam
perawatan
Asuransi
masyarakat
Indonesia dan dilaksanakannya program
masyarakat
biaya
tersebut
yang menjadi dasar dibuatnya jaminan kesehatan
menjamin
dana sehat, dana sakit, dan sebagainya.
mendapatkan
Usaha yang kecil-kecil ini umumnya
pelayanan kesehatan yang baik.
tidak
Mengenai definisi asuransi diatur
memadai
untuk
berkembang
karena sifatnya yang sukarela dan
dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang
besaran
premi/iuran
tidak
Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi
secara
memadai.
Di
Indonesia,
“Asuransi atau pertanggungan adalah
perkembangan
asuransi
kesehatan
perjanjian,
dimana
penanggung
dimulai dengan asuransi sosial yaitu
mengikat
diri terhadap
tertanggung
asuransi
dengan
memperoleh
memberikan
premi,
kepadanya
ganti
rugi
kerja, dan dilanjutkan dengan asuransi sosial kesehatan bagi pekerja swasta.1 Ada
diharapkan, yang mungkin akan dapat
atau BPJS. Pasal 3 Undang-Undang
risiko tersebut. Asuransi timbul karena tertanggung
yang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
agar
mengurangi atau menghilangkan beban
pihak
lembaga
bagi masyarakat salah satunya adalah
tidak pasti”. Asuransi sendiri bertujuan
adanya
banyak
menyediakan jasa asuransi kesehatan
diderita karena suatu peristiwa yang
risiko,
negeri
diikuti oleh asuransi sosial kecelakaan
atau tidak mendapat keuntungan yang
mengalihkan
pegawai
untuk
karena suatu kehilangan, kerusakan,
untuk
kesehatan
dihitung
1
Hasbullah Thabrany, 2014, Jaminan Kesehatan Nasional, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.49
yang 2
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Jaminan
Penyelenggara
Sosial,
menyebutkan, dalam pelaksanaannya
menyebutkan bahwa “ BPJS bertujuan
pemberian pelayanan kesehatan oleh
untuk mewujudkan terselenggaranya
BPJS kesehatan menggunakan sistem
pemberian
rujukan
Jaminan
jaminan
sosial
serta
Kesehatan
Nasional
berjenjang.
Pelayanan
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
kesehatan tingkat pertama diberikan
yang layak bagi setiap peserta dan/atau
oleh Puskesmas, klinik, dokter keluarga
anggota
keluarganya.”Dalam
yang dipilih peserta saat pendaftaran.
konsideran huruf c UU No.24 Tahun
Apabila tidak bisa ditangani akan
2011 dinyatakan bahwa berdasarkan
diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-
tingkat lanjutan. Sedangkan pelayanan
Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang
kesehatan
Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus
pelayanan yang diberikan oleh dokter
dibentuk
Penyelenggaraan
spesialis di Rumah sakit kelas D dan C,
Jaminan Sosial dengan undang-undang,
dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga
yang merupakan transformasi keempat
yaitu pelayanan yang diberikan oleh
Badan Usaha Milik Negara yang terdiri
dokter spesialis dan subspesialis RS
dari
kelas B dan A.
Badan
Perseroan
kesehatan Terbatas
Terbatas
(PT.ASKES), Asuransi
(PT.ASABRI),
Asuransi Perseroan
sosial
Perseroan
(PT.TASPEN),
Asuransi untuk
bahwa setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran,
pensiun
Peraturan
memenuhi persyaratan
sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta
nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.2 2
yang
kepesertaan dalam program jaminan
mempercepat
terselenggaranya sistem jaminan sosial
Pasal
yaitu
Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan
Terbatas
(PT.Jamsostek), dan Perseroan Terbatas dan
kedua
Pasal 16 ayat (1) UU No. 24
ABRI
Jaminan sosial dan ketenagakerjaan
Tabungan
tingkat
kepada BPJS, sesuai dengan program
Menteri
jaminan sosial yang diikuti. Pasal 13
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
ayat (1) PMK No.71 Tahun 2013
tentang Pelayanan
menyebutkan setiap peserta berhak
Kesehatan pada
memperoleh pelayanan kesehatan yang 2
Budi Setiawan, 2014, Transformasi BPJS,http://www.jamsosindonesia.comdiakses pada tanggal 5 maret 2015 pukul 20:33.
mencakup
pelayanan
promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilititatif 3
termasuk pelayanan obat dan bahan
kesehatan. Oleh karena itu penulis
medis
berkeinginan
habis
pakai
sesuai
dengan
untuk
menuangkan
kebutuhan medis yang diperlukan, lalu
permasalahan ini dalam bentuk tulisan
mengenai kewajiban fasilitas kesehatan
berupa
diatur dalam Pasal 12 ayat (3) PMK
“PELAYANAN
No.71 Tahun 2013 yang terdiri atas:
KESEHATAN
Puskesmas
kepada peserta sesuai ketentuan
pelayanan
ASURANSI BAGI
PESERTA
Kuranji,
Kecamatan
Berdasarkan latar belakang masalah
disepakati.
yang telah diuraikan di atas, maka yang
Namun dalam observasi yang sebagai
penelitian,
:
A. Rumusan Masalah
sesuai waktu dan jenis yang telah
dilakukan
judul
Kuranji)”.
yang berlaku, dan laporan
dengan
BPJS DI PUSKESMAS ( Studi kasus
a. Memberikan pelayanan kesehatan
b. Memberikan
skripsi
langkah
penulis
menjadi permasalahan adalah sebagai
awal
berikut:
melakukan
1. Bagaimanakah pelaksanaan asuransi
wawancara dengan para peserta BPJS
kesehatan oleh BPJS di Puskesmas
yang berobat di Puskesmas Kuranji
Kuranji Kecamatan Kuranji?
Kecamatan Kuranji, pelayanan terhadap
2. Apakah
peserta BPJS di Puskesmas tersebut
peserta
kurang
asuransi kesehatan oleh BPJS di
memuaskan.
Peserta
BPJS
kendala BPJS
mengaku tidak mendapatkan pelayanan
Puskesmas
yang
Kuranji?
baik
saat
memeriksakan
kesehatan, dan ketika peserta BPJS
yang
dalam
Kuranji
dihadapi pelayanan
Kecamatan
B. Tujuan Penelitian
menceritakan penyakit yang diderita,
Adapun yang menjadi tujuan
dokter yang memeriksa tersebut sudah
dari
selesai menyiapkan resep obatnya tanpa
berikut:
adanya pemeriksaan, hal tersebut lah
1. Untuk
penelitian
ini
adalah
mengetahui
sebagai
pelaksanaan
yang membuat peserta BPJS menjadi
Asuransi kesehatan oleh BPJS di
tidak puas untuk berobat di Puskesmas
Puskesmas
mengetahui
tertarik
meneliti
pelaksanaan
Kecamatan
Kuranji.
Berdasarkan uraian di atas, penulis
Kuranji
2. Untuk mengetahui kendala yang
dan
dihadapi
asuransi
peserta
BPJS
dalam
pelayanan asuransi kesehatan oleh
kesehatan bagi peserta BPJS di fasilitas 4
BPJS
di
Puskesmas
Kuranji
Puskesmas, bagian BPJS, bagian
Kecamatan Kuranji.
tata usaha, bagian apotik, dan 10 orang peserta BPJS.
C. Metode Penelitian b) Data sekunder
Guna memperoleh data dalam penelitian ini, metode yang digunakan
Data
adalah:
sekunder
adalah
berupa semua publikasi tentang hukum
1. Jenis Penelitian
jenis
penelitian
merupakan
dokumen-dokumen
Jenis penelitian yang dipakai adalah
yang
resmi,
meliputi buku-buku teks, kamus-
yuridis
sosiologis (Socio Legal Research).
kamus
Penelitian yuridis sosiologis adalah
hukum dan komentar-komentar
pendekatan terhadap hukum sebagai
atas putusan pengadilan.5 Dalam
suatu
penelitian
norma
pendekatan
atau terhadap
kaidah
dan
hukum,
ini
jurnal-jurnal
data
sekunder
diperoleh dari studi kepustakaan
masyarakat
dalam arti melihat realita yang ada di
yang berupa:
masyarakat.
1) Bahan Hukum Primer
Menitik
beratkan
Bahan hukum primer
perilaku individu atau masyarakat
merupakan
dalam kaitannya dengan hukum.3
yang 2. Sumber Data
bersifat
hukum
autoritatif
artinya mempunyai otoritas.
a) Data primer
Bahan-bahan hukum primer
Data primer yaitu suatu data yang
bahan
didapatkan
penelitian
dari
lapangan
terdiri
hasil
perundang-
undangan, catatan resmi, atau
yang
risalah
diperoleh secara langsung dari responden/narasumber
dari
dalam
peraturan
(field
perundang-
undangan
4
research). Dalam penelitian ini
putusan
data primer diperoleh dengan
pembuatan
dan Hakim.6
putusanDalam
penelitian ini bahan primer
mewancarai pegawai Puskesmas
terdiri dari :
Kuranji yang terdiri dari kepala
3
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelotian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm.229 4 Ibid.
5 6
5
Ibid, hlm.67 Ibid.
(a) Undang-Undang Republik
Indonesia
Dasar
Sosial Nomor 1 tahun 2014
tahun
tentang
1945.
Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan.
(b) Kitab
Undang-Undang
(l) Peraturan
Hukum Perdata (KUHPer). (c) Kitab
Badan
Penyelenggara
Undang-Undang
Jaminan
Sosial Nomor 4 tahun 2014
Hukum Dagang (KUHD).
tentang
Tata
Cara
(d) Undang-Undang Nomor 40
Pendaftaran dan Pembayaran
tahun 2004 tentang Jaminan
Peserta Perorangan Badan
Sosial.
Penyelenggara
(e) Undang-Undang Nomor 36 tahun
2009
Sosial Kesehatan.
tentang 2) Bahan Hukum Sekunder
Kesehatan.
(a) Hasil penelitian.
(f) Undang-Undang Nomor 24
(b) Buku-buku teks.
tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
(c) Jurnal hukum.
Jaminan
(d) Dokumen-dokumen
Sosial.
(e) Hasil karya dari kalangan
Indonesia Nomor 40 tahun
hukum.
2014 tentang Perasuransian
3. Teknik Pengumpulan Data
(h) Peraturan Presiden Nomor 12
Dalam
tahun 2013 tentang Jaminan
Tahun
Jaminan
Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan
Kesehatan
responden/nara
Nasional.
wawancara
(j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
75
tentang
Pusat
tahun
dipersiapkan
2014
sumber.7
Dalam
tersebut,
telah
pertanyaan
dalam
bentuk semi terstruktur, yang tidak
Kesehatan
menutup kemungkinan pada saat
Masyarakan (Puskesmas).
Penyelenggara
penulis
a. Wawancara
2013
tentang Pelayanan Kesehatan
(k) Peraturan
ini
sebagai berikut:
(i) Peraturan Menteri Kesehatan 71
penelitian
menggunakan teknik pengumpulan data
Kesehatan.
Nomor
dari
BPJS dan Puskesmas.
(g) Undang Undang Republik
Pada
Jaminan
wawancara
Badan
7
Jaminan 6
Ibid, hlm.229
berlangsung
ada
pertanyaan baru yang timbul untuk
pertama pelayanan peserta BPJS untuk
mendukung kesempurnaan data.
mendapatkan pelayanan pengobatan.
b. Studi Dokumen
Berdasarkan
yang
Studi dokumen adalah teknik
penulis lakukan dengan pasien pengguna
pengumpulan data yang dilakukan
kartu BPJS yang berkunjung ke Puskesmas
dengan
Kuranji
mempelajari
perundang-undangan,
peraturan
sebanyak
10
orang,
dapat
hasil-hasil
disimpulkan masih banyak kendala yang
penelitian, buku-buku kepustakaan
menghambat dalam pemberian pelayanan
dan literatur-literatur yang berkaitan
kesehatan tingkat pertama oleh Puskesmas,
dengan permasalahan yang diteliti,
Sebagai berikut :
serta bahan lain yang berupa data atau
dokumen
dari
1. Kurangnya rasa tanggung jawab tenaga
Puskesmas
kesehatan dalam memberikan pelayanan
Kuranji.
kesehatan
4. Analisis Data
sehingga
dengan mengelompokkan data menurut
kemudahan
aspek-aspek yang diteliti dan diambil
berkunjung.
kesimpulan yang berhubungan dengan
2. Penyediaan
permasalahan dalam penelitian. PENELITIAN
ada
rasa bagi
nyaman pasien
obat-obatan
yang
dan yang
tidak
menggunakan uang sendiri, pada hal obat itu harusnya ditanggung oleh BPJS. 3. Kurangnya sosialisasi oleh Puskesmas
BPJS di Puskesmas Kuranji. Kuranji
Kuranji mengenai penggunaan kartu BPJS, sehingga peserta BPJS menjadi
merupakan
bingung dalam melakukan pengobatan
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang kedalam
memberikan
membeli sendiri di apotik dengan
DAN
A. Pelaksanaan asuransi kesehatan oleh
tergolong
dokter
BPJS,
lengkap, sehingga peserta BPJS terpaksa
PEMBAHASAN
Puskesmas
peserta
pelayanan pada pasien dengan baik
sekunder dianalisis secara kualitatif
HASIL
kepada
seharusnya
Baik data primer maupun data
bagian
di Puskesmas Kuranji.
pelayanan
kesehatan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan amanat
wawancara
Dari hasil wawancara di atas dengan
Undang-Undang BPJS, dimana
peserta
Puskesmas merupakan salah satu jalur
BPJS
maka
pihak
Puskesmas
Kuranji melalui wawancara penulis dengan Kepala Puskesmas Kuranji Ibu Dr.Versiana 7
pada 15 Juni 2015, memberikan tanggapan
masyarakat untuk mendapatkan fasilitas
tehadap keluhan peserta BPJS sebagai
kesehatan yang seharusnya didapatkan.
berikut :
B. Kendala dalam pelayanan asuransi
1. Mengenai kurangnya rasa tanggung
kesehatan oleh BPJS di Puskesmas
jawab dokter dan tenaga kesehatan
Kuranji.
Puskesmas Kuranji yang dikeluhkan
Dari penelitian yang dilakukan
pasien, memang terkadang para dokter
terhadap
melakukan
asuransi
kesalahan,
namun
pada
pelaksanaan kesehatan
pelayanan
di
Puskesmas
umumnya dokter yang berjaga selalu
Kuranji, maka dapat diketahui kendala
memberikan pelayanan yang baik.
yang dihadapi oleh Puskesmas Kuranji
2. Mengenai lengkap
obat-obatan beliau
yang
menjelaskan
dalam permasalahan ini. Berdasarkan
tidak
wawancara
bahwa
Puskesmas
penyediaan obat-obatan memang sering
obatan tidak memadai. Pasokan obat-
Sebagaimana
obatan yang disediakan pun sering
diuraikan
yang
terdapat
dalam Pasal 13 ayat (1) PMK No.71
kosong sehingga ketika dibutuhkan Puskesmas
Kuranji dapat
pihak
1. Obat-obatan
terlalu ramai sehingga persediaan obat-
pihak
dengan
sebagai berikut:
habis, karena pasien yang berkunjung
terpaksa
penulis
Tahun 2013 menyebutkan “setiap
Kuranji
peserta berhak memperoleh pelayanan
menyarankan pasien untuk membeli di
kesehatan yang mencakup pelayanan
apotik.
promotif,
preventif,
kuratif,
dan
3. Mengenai sosialisasi yang dilakukan
rehabilititatif termasuk pelayanan obat
oleh pihak Puskesmas Kuranji terhadap
dan bahan medis habis pakai sesuai
masyarakat sekitar, beliau menjelaskan
dengan
kalau
sudah
diperlukan”. Maka dari itu Puskesmas
dilakukan dan pihak Puskesmas Kuranji
Kuranji sebagai fasilitas kesehatan
juga sering turun kelapangan untuk
wajib memperhatikan hak pasien yang
memberikan
terdapat dalam pasal tersebut.
mengenai
masyarakat
sosialisasi
pengetahuan sekitar
kepada
melalui seminar
kebutuhan
medis
yang
Berdasarkan hasil wawancara
sosialisasi peserta BPJS, beliau juga
penulis
menambahkan bahwa pihak Puskesmas
dengan
kepala
apotik
Puskesmas Kuranji Ibu Zulnasri pada
sudah bekerja keras dalam membantu
15 Juni 2015, beliau menjelaskan 8
bahwa ketersediaan obat-obatan di
bisa melakukan rujukan apabila 144
Puskesmas memang sering terkendala
diagnosa penyakit tersebut harus
karena
dilayani oleh Puskesmas.
stok
yang
di
gudang
Puskesmas sering habis dikarenakan
2. Kurangnya pemahaman masyarakat
pasien yang berkunjung normalnya
sebagai peserta BPJS kesehatan.
datang dengan penyakit yang serupa,
Dalam
seperti demam, sakit kepala, sakit
dengan
gigi, sehingga persediaan untuk obat-
wawancara
kepala
penulis
Puskesmas
Ibu
Dr.Versiana pada tanggal 11 Juni
obatan terhadap penyakit tersebut
2015,
sering habis.
dapat
disimpulkan
bahwa
Pemahaman masyarakat mengenai
Dari data yang didapatkan
prosedur
oleh penulis mengenai obat-obatan di
memang
Puskesmas Kuranji pada tanggal 15
berarti bagi pelayanan Puskesmas
Juni 2015, bahwa hingga tanggal
Kuranji, karena dalam prosesnya
tersebut dari 153 jenis obat yang
masyarakat
terdaftar di Puskesmas, ada 27 obat
mengenai hak dan kewajibannya
yang tidak tersedia. Dari jumlah
sebagai peserta BPJS, serta harus
tersebut, maka dapat disimpulkan
mengerti
bahwa pihak Puskesmas Kuranji
pemberian pelayanan kesehatan oleh
kurang tanggap dalam penyediaan
Puskesmas Kuranji. Masih banyak
obat-obatan kepada pasien khususnya
peserta
peserta BPJS, maka dari itu obat
pelayanan kesehatan yang diberikan
adalah
dalam
oleh Puskesmas Kuranji belum baik
pemberian pelayanan kesehatan oleh
dikarenakan prosedur yang berbelit-
FKTP (fasilitas kesehatan tingkat
belit, seperti halnya pemberian surat
pertama) seperti Puskesmas Kuranji,
rujukan.
bagian
penting
karena jika penyediaan obat-obatan masih
menjadi
Puskesmas
tidak
kendala
pelayanan menjadi
kendala
sendiri
mengenai
BPJS
kesehatan
yang
harus
tata
yang
tahu
cara
menganggap
Pada dasarnya pemberian
maka
surat
menjalankan
rujukan
memenuhi
tersebut
jumlah
harus
kunjungan
fungsinya sebagai fasilitas tingkat
sebanyak 5 kali, akan tetapi jika
pertama dalam perawatan pasien
dokter
peserta
dalam
mendiagnosa penyakit yang diderita
peraturannya peserta BPJS belum
oleh pasien harus dirujuk ke rumah
BPJS,
karena
9
Puskesmas
Kuranji
sakit,
maka
dokter
akan
Simpulan
membuatkan surat rujukan kerumah
Dari
sakit. Namun dalam prakteknya peserta
BPJS
tidak
hasil
pembahasan
mengerti
di
atas,
penelitian dapat
dan
diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
mengenai hal ini, sehingga peserta pihak
1. Dalam pelaksanaan asuransi kesehatan
mempersulit
oleh BPJS di Puskesmas Kuranji,
prosedur surat rujukan, dan masih
peserta BPJS mengeluhkan pelayanan
banyak peserta yang meminta surat
yang
rujukan akan tetapi tidak tahu
Kuranji, mulai dari ketidak tersediaan
bagaimana jenis penyakit apa yang
obat-obatan sehingga peserta BPJS
harus untuk dirujuk, bahkan ada
terpaksa membeli obat yang tidak
peserta BPJS yang hanya demam
tersedia
biasa
kurangnya rasa tanggung jawab dokter
BPJS
menganggap
Puskesmas
Kuranji
berobat
di
Puskesmas
diberikan
tersebut
oleh
di
Puskesmas
apotik
luar,
jumlah
dalam melakukan pelayanan kesehatan
kunjungan baru 2 kali, peserta
kepada peserta BPJS, serta sosialisasi
tersebut langsung meminta surat
mengenai BPJS kesehatan.
Kuranji,
namun
ketika
rujukan, pada dasarnya ada 144 diagnosa
penyakit
yang
2. Kendala yang dihadapi oleh Puskesmas
harus
Kuranji dalam pelayanan kesehatan
ditangani di Puskesmas atau FKTP setingkat.
Apabila
144
kepada peserta BPJS adalah mengenai
jenis
stok obat yang selalu habis, karena
penyakit tersebut tidak bisa di
pasien yang berkunjung ke Puskesmas
tangani oleh pihak Puskesmas baru
Kuranji datang dengan jenis penyakit
bisa dilakukan rujukan.
yang sama, sehingga pemberiaan obatobatan
Tidak pahamnya peserta BPJS mengenai
prosedur
menjadi
pemahaman
pelayanan,
habis,
kurangnya
masyarakat
mengenai
membuat kesalah pahaman antara
prosedur
peserta
pihak
kesehatan oleh Puskesmas membuat
sehingga
kesalah pahaman peserta BPJS dengan
BPJS
Puskesmas mengakibatkan
dengan
Kuranji, peserta
pihak
menuding
pemberian
Puskesmas
pelayanan
Kuranji,
karena
pihak Puskesmas tidak menjalankan
peserta BPJS menganggap pelayanan
tanggung jawabnya.
yang diberikan oleh Puskesmas Kuranji
10
belum sesuai dengan aturan yang
Puskesmas
sebagai
ditetapkan oleh pemerintah.
pertama (FKTP).
fasilitas
tingkat
4. Masyarakat seharusnya lebih memahami
Saran
mengenai Berdasarkan
kesimpulan
yang
prosedur
BPJS
Kesehatan
pemberian
serta
pelayanan
dijabarkan di atas, beberapa saran yang
kesehatan
dapat
lebih
masyarakat tidak salah paham dengan
meningkatkan kualitas BPJS Kesehatan
pelayanan yang diberikan oleh pihak
dalam melaksanakan pelayanan diberikan
Puskesmas sebagai FKTP.
peneliti
berikan
untuk
oleh
FKTP,
sehingga
oleh Puskesamas Kuranji adalah sebagai berikut :
Ucapan Terima Kasih
1. Menurut
hemat
penulis
seharusnya
Pada
kesempatan
ini
penulis
Puskesmas Kuranji memperhatikan stok
mengucapkan terima kasih banyak kepada
obat
Puskesmas
pihak-pihak yang sudah membantu penulis
Kuranji, sehingga apabila ada pasien
selama menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak
yang berkunjung lalu menerima resep
yang dengan sepenuh hati membimbing dan
obat dari dokter, maka obat tersebut
selalu
sudah tersedia dan pasien tidak perlu
menyelesaikan
membeli obat di apotik luar dengan
adalah: (1) Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H,
menggunakan uang pribadi.
selaku Pembimbing I (2) Ibu Eliyana
yang
tersedia
di
memotivasi skripsi.
penulis
dalam
Pihak
tersebut
2. Melihat dari permasalahan yang di alami
Novira, S.H., M.H., selaku Pembimbing II.,
oleh peserta BPJS mengenai pelayanan
(3) Bapak Adri, S.H., M.H, Ketua Bagian
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
Hukum Perdata Fakultas Hukum dan selaku
Puskesmas
penulis
Penguji III (4) Bapak Desmal Fajri, S.Ag.,
memberikan pendapat bahwa tenaga
M.H, selaku Penguji II, (5) Ibu Yoviza
kesehatan di Puskesmas Kuranji harus
Media, S.H., M.H selaku Penguji I, (6)
melaksanakan tanggung jawabnya dan
Keluarga tercinta yang selalu memberi
mendahulukan kepentingan pasien.
dukungan moril maupun materi. (7) Kekasih
3. Puskesmas melakukan
Kuranji,
maka
Kuranji sosialisasi
seharusnya
hati dan Teman-teman seperjuangan.
terhadap
masyarakat serta menjelaskan prosedur pemberian pelayanan kesehatan oleh
11
Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, cetakan ke-21, PT Intermasa, Jakarta.
Daftar Pustaka A. Buku-buku Abdulkadir Muhammad, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum ,Alfabeta, Bandung.
Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Firman Floranta Adonara, 2014, Aspekaspek hukum perikatan, Mandar Maju, Bandung.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Hasbullah Thabrany, 2014, Jaminan Kesehatan Nasional, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kitab
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Neng Yani Nurhayani, 2015, Hukum Perdata, CV Pustaka setia, Bandung. Hukum Aulia,
SIGma, 2011, Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman, & Nyaman, Gmedia, Yogyakarta. Sri
Hukum
Dagang(KUHD).
H.M.N Purwosutjipto, 1996, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia “Hukum Pertanggungan”, Djambatan, Jakarta.
Sentosa Sembiring., 2014, Asuransi, Nuansa Bandung.
Undang-Undang
Rejeki Hartono, 2001, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika,Jakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Cetekan ke-11, PT Intermasa, Jakarta.
12
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. . C. Sumber lain Budi Setiawan, 2014, TransformasiBPJS,http://www.jams osindonesia.com, Indriana,2012,inilah manfaat kesehatan asuransi bagi kesehatan kita,http://info-kesehatan.net/apamanfaat-asuransi-kesehatan-bagikita/ Muhammad Akbar, 2012, PengertianAsuransiKesehatan, http://ahlinyaasuransi.blogspot.com/ 2012/04/pengertian-asuransikesehatan.html?m=1/
13
