PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016
Oleh
SRI DELVINA,S.Pd NIP. 198601162010012024
SLB NEGERI PELALAWAN KEC. PANGKALAN KERINCI KAB. PELALAWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menulis artikel tentang pendidikan inklusi di kabupaten pelalawan Riau ini. . Tujuan penulisan makalah ini adalah
untuk
Untuk
mengetahui
gambaran
pelaksanaan
sistem
pendidikan inklusi di kabupaten Pelalawan provinsi Riau. Penulis menyadari banyaknya kekurangan didalam penulisan makalah ini baik dari segi bahasa,maupun pemaparannya, hai ini karena keterbatasan,kelemahan dan kekurangan dari penulis sendiri yang tidak dapat dipungkiri, semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan masukan dan wawasan maupun inspirasi bagi pembaca agar bisa mencoba dan melaksanakan sistem pendidikan inklusi yang lebih baik lagi di tahun-tahun selanjutnya.
I. PENGANTAR
Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. yang termasuk kedalam abk antara lain tuna netra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tuna laras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat,
anak dengan gangguan kesehatan dan lain-lain. karena
karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Bentuk pelayanan pendidikan khusus ini dilakukan di sekolah khusus dan juga disekolah reguler dengan sistem pendidikan inklusi. Sistem pendidikan inklusi sekarang sudah tidak tabu lagi dikalangan dunia pendidikan. banyak sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan sistem
pendidikan
inklusi
ini.
Konsep
pendidikan
inklusi muncul
dimaksudkan untuk memberi solusi, adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan
pendidikan
terutama
bagi
anak-anak
anak-anak
yang
berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Pendidikan inklusi menurut (Sapon-Shevin dalam O’Neil, 1994) didalam kajian teori.com adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memili ki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdas an, akhlaq
mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ( uu no 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 1). oleh sebab itu inti dari pendidikan inklusi adalah hak azasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Sementara itu tujuan dari pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
sesuai
Mewujudkan
dengan
kebutuhan
penyelenggaraan
dan
kemampuannya.
pendidikan
yang
Serta
menghargai
keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Kabupaten
pelalawan
Riau
telah
menyelenggarakan
sistem
pendidikan inklusi. Pada artikel ini, penulis memaparkan penerapan pendidikan inklusi di sekolah umum di kab Pelalawan provinsi Riau, kendala serta tantangan dan harapan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi ini. II. MASALAH Dalam kompasiana. Com dijelaskan bahwa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi antara lain : 1. Masih banyak sekolah inklusi yang hanya sekedar menerima siswa berkebutuhan
khusus
tanpa
memberikan
fasilitas
sarana,
prasarana dan mengakomodasi pembelajaran 2. Masih
banyak
sekolah
inklusi
yang
membutuhkan
guru
pendamping khusus yang lulusan pendidikan luar biasa namun realitasnya banyak diisi dengan lulusan di luar pendidikan luar biasa
3. Masih
belum
akuratnya
dalam
adanya
standarisasi
dalam
pengelolaan dan pembukaan pendidikan khusus di sekolah reguler 4. Masih banyaknya guru guru di sekolah reguler yang belum memahami siswa berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif 5. Seringnya terjadi ketumpang tindihan anatar guru, GPK dan orang tua siswa, disamping orang tua terkadang memiliki harapan besar yang kurang sesuai, atau guru yang belum memahami kondisi siswa 6. Masih kurangnya aksesibilitas dan sarana yang memadai bagi siswa berkebutuhan khusus seperti tuna netra dan tuna daksa dalam mendapatkan aksesibilitas di sekolah Berdasarkan studi kasus dan wawancara yang penulis lakukan dengan para guru pendamping khusus di kabupaten Pelalawan, Adapun masalah-masalah yang muncul dari penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi di kabupaten pelalawan Provinsi Riau antara lain : 1. Kurangnya
jumlah
guru
pembimbing
khusus
di
kabupaten
pelalawan 2. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami penyelenggaran pendidikan inklusi 3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum
III. PEMBAHASAN DAN SOLUSI
A. Kurangnya guru pendamping khusus di kabupaten pelalawan Guru pendamping khusus adalah Guru yang ditugasi untuk membantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
dalam pembelajaran
di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Menurut Asep Yana Suhardiana (2016) tugas guru pendamping khusus antara lain : a. Melakukan Identifikasi dan asesmen siswa b. Membuat Profil siswa c. Menangani siswa dengan kegiatan belajar- mengajar yang fleksibel dan akomodatif d. Membuat Program pembelajaran individual e. Menjalin Kerja sama dengan sekolah, orangtua, pusat sumber / SLB, masyarakat f. Membuat catatan perkembangan peserta didik secara berkesinambungan g. Membantu mempersiapkan media pembelajaran dan bahan ajar bagi ABK h. Membuat Program Kerja dan Melaporkan pada sekolah induk
Guru pendamping khusus diharapkan dapat menguasai tugas sebgai guru pendamping khusus. Kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi ini sangat berpengaruh dari kemampuan para guru pembimbing khusus juga. Pihak sekolah juga harus mendukung keberadaan guru pendamping khusus dan bekerja sama dengan sebaik mungkin.
Antara guru kelas dan guru pendamping khusus harus terjalin kerjasama yang baik, diantara kerjasama guru kelas dan guru pendamping khusus antara lain : • Guru kelas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan mata pelajaran (sk
dan
kd), dalam pengelolaan kelas dan dalam
menetapkan materi dan strategi pembelajaran sesuai mapel sedangkan guru pendamping khusus bertanggung.jawab pemetaan kompetensi
dasar ABK sesuai
dalam
mapel, dalam
penyusunan PPI sesuai mapel dan membantu guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas • Guru kelas Bertanggung jawab dalam penilaian, pencapaian pembelajaran,
bertanggung
jawab
dalam
pelaporan
(raport)
sedangkan guru pendamping khusus bertanggung jawab dalam memilihkan strategi pembelajaran untuk ABK (modifikasi materi, media pembelajaran), membantu dalam modifikasi penilaian (membantu koreksi), bertanggung jawab dalam menyampaikan deskripsi kualitatif
Pada tahun 2016
ini jumlah guru pendamping khusus di
kabupaten Pelalawan sebanyak 4 orang. Guru-guru ini ditugaskan oleh pemerintah provinsi riau di sekolah-sekolah inklusi yang ditunjuk, satu guru pembing khusus bertugas pada satu sekolah. Jadi hanya 4 sekolah di kabupaten Pelalawan yang mendapatkan layanan dari guru pendamping khusus ini. Sementara lebih dari 4 sekolah di kabupaten pelalawan ini yang melayani siswa-siswa berkebutuhan khusus. Disinilah kita dapat melihat kurangnya guru pendamping khusus di kabupaten pelalawan. Dengan adanya artikel ini penulis berharap para pelaksana pemerhati pendidikan dapat berjuang untuk menambah jumlah guru pembimbing khusus di kabupaten pelalawan demi tercapainya
layanan
pendidikan
inklusi
yang
optimal
di
sekolah-sekolah
penyelenggara agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi.
B. Kurangnya
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
yang
memahami penyelenggaran pendidikan inklusi
Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan orang-orang yang sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak semua orang bisa paham dan mau menerima sistem pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan para pendidik dan tenaga kependidikan tentang pendidikan inklusi. Tidak mudah bagi pendidik untuk menyatukan keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada sekolah reguler biasanya, baik dalam aspek akademik maupun sosialnya. Untuk itulah perlu pendidikan dan latihan bagi semua guru-guru penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka dapat memahami pendidikan inklusi sehingga penerapan dan penerimaan layanan inklusi ini lebih terarah tanpa ada diskriminasi dari pihak manapun. Sebagian
pendidik
di
Kabupaten
Pelalawan
sudah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang sekolah inklusi dan sistem penyelenggaraannya. Akan tetapi belum semua pendidik yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang sekolah inklusi dan bagaiman memberikan layanan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk itulah diharapkan pendidik di sekolahsekolah penyelenggara inklusi baik pun pendidik yang bukan penyelenggara inklusi mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan terbaru lagi tentang sistem pendidikan inklusi ini.
C. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum
Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, hendaknya sarana dan prasarana ini harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak berkebutuhan khusus, seperti tuna netra, anak-anak ini memerlukan buku-buku braille, dan akses lingkungan yang mendukung bagi orientasi dan mobilitas siswa tunanetra di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini. Begitu juga tunarungu, mereka juga memerlukan para pendidik yang mampu ber isyarat dan tentunya buku-buku yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan perbendaharaan kata anak tunarungu ini. Sekolah-sekolah
penyelenggara
pendidikan
di
kabupaten
Pelalawan Provinsi Riau, masih memilki sarana dan prasarana yang belum mencukupi bagi anak berkebutuhan khusus. Seperti untuk siswa tunanetra, buku-buku braille belum terdapat di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Ruangan dan
alat-alat
asesmen anak-anak
berkebutuhan khusus juga belum terdapat pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan lain-lainnya.
IV. KESIMPULAN DAN HARAPAN
Sistem Pendidikan inklusi sangat berperan penting bagi sosialisasi dan perkembangan akademik anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya sistem pendidikan inklusi ini anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan di sekolah- sekolah reguler seperti anak-anak normal lainnya. Dalam
penyelenggaraan
pendidikan
inklusi
Khususnya
di
kabupaten Pelalawan ini dibutuhkan Sumber daya manusia, seperti pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami sistem pendidikan inklusi dan pelaksanaannya, selain itu juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan layanan pendidikan inklusi di sekolah reguler tersebut. Penulis sangat mengharapkan adanya kerjasama dari semua pihak untuk membantu pelaksanaan pendidikan inklusi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga siswa-siswa berkebutuhan khusus merasa lebih diperhatikan dan memicu semangat dalam belajar dan berkarya. “Mulia karna karya”.
DAFTAR PUSTAKA
Asep Yana Suhardiana, pengertian dan tugas guru pembimbing khusus.(online) (http://asep yana S/2016/pengertian dan tugas guru pembimbing khusus/diakses 16 November 2016)
Hetty Rusyanti. 2015. Pengertian pendidikan inklusi. (online). (http:
//kajian
teori.com/2015/12/30/
pengertian
pendidikan
inklusi/diakses 16 November 2016) Sekolah Inklusif. 2013. Prospek Sekolah Inklusi Sebagai Sekolah Masa depan. (online). (http://edukasi.kompasiana.com/2012/02/09/prospek-sekolah-inklusisebagai-sekolah-masa-depan/diakses 16 November 2016) ---------------------, Departemen Pendidikan Nasional. 2003. UndangUndang Sisdiknas. Jakarta : Sinar Grafika
