PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014)

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA Narlia Damayanti [email protected]

Farida Idayati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to find out the implementation of market retribution in Surabaya city, its contribution to the enhancement of local own source revenue and the problem that is encountered in the implementation of market retribution and the effort to overcome it. The result of this research shows that the growth of market retribution in the last three years continuously underwent enhancement with the average percentage is 3.76% whereas the contribution of market retribution to the local own source revenue in the last three years underwent declination with the average contribution of market retribution to the local own source revenue of Surabaya city is 2.01%. The problems that are encountered in the implementation of market retribution in Surabaya city are the lack of awareness of compulsory retribution in paying market retribution, inadequate market infrastructures and facilities, and less assertive officers in collecting retribution. All those problems can be overcome by improving the infrastructures and facilities and by giving punishment for those who do not comply. Keywords: Market Retribution, Local Own Source Revenue, Local Revenue ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan retribusi pasar di Kota Surabaya, kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan retribusi pasar dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Retribusi Pasar dalam tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan dengan rata-rata presentase sebesar 3,76%. Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sebesar 2,01%. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pasar di Kota Surabaya antara lain kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar, sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, dan petugas kurang tegas dalam memungut retribusi. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperbaiki sarana dan prasarana dan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Kata kunci: Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah

PENDAHULUAN Dalam bidang pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem pemerintah wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil. (Josef Riwu Kaho, 1998:135)


2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.Dimana bahwa pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terhadap orang atau badan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya.Sedangkan pengertian reetribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama pemasukan yang berasal dari PAD.Selain itu Dispenda bertugas sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Dispenda merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah. Namun tidak semua Retribusi Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Dispenda.Di Surabaya Retribusi Pasar Pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD Pasar Surya).Dan Dispenda Kota Surabaya hanya mendapat devidennya saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peranan yang potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing daerah dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan: ”Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar.Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.Retribusi pasar memberikan banyak manfaat baik untuk pengguna pasar maupun untuk pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi para pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini akan memfokuskan pada retribusi pasar sebagai salah satu bagian dari retribusi daerah. Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi pasar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.


3

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk.Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi didalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli).Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan didaerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendaptan daerah. Melihat potensi pasar yang cukup besar, pengelolaannya memang harus dioptimalkan.Pengelolaan pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah supaya memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya dan untuk menganalisa dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Surabaya dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. TINJAUAN TEORETIS Tinjauan Keuangan Daerah Menurut Suparmoko (dalam Arjanggi, 2011:15) Keuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran serta pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut. Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 2003 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Supardi (2008) aspek penting yang terkait dengan pemerintah daerah mengenai masalah pembiayaan.Instrumen penting yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menduduki posisi sentral dalam pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.Ada beberapa kaidah 10 dasar (paradigma) yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Paradigma pengelolaan keuangan daerah meliputi (1) Pengelolaan keuangan harus bertumpu pada kepentingan publik (Public Oriented); (2) Kejelasan tentang misi pengelolaan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya; (3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta para partisipan yang terkait dengan pengelolaan anggaran seperti DPRD, Sekda, dan perangkat daerah lainnya; (4) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan investasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi, dan akuntabilitas; (5) Kejelasan tentang kedudukan DPRD, KDH, dan PDN daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangan; (6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi tahunan; (7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional; (8) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini, dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada public; (9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan profesionalisme aparat pemerintah daerah; (10) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran dan penyebaran informasi yang akurat. Pendapatan Daerah Dalam pelaksanaan otonomi daerah faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahan.Agar fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka harus


4

diimbangi dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan kepada daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dari daerahnya sendiri.Jadi sumber keuangan daerah bisa berupa pemberian pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah. Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.”Dari definisi atau pengertian mengenai pendapatan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya.Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah di sini merupakan sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain. Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari: (1) Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Dana Perimbangan, Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom kepada daerah. Dana perimbangan terdiri dari: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; (3) Lain-lain Pendapatan yang sah, Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang didapat berdasarkan Undangundang yang telah ditentukan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari: (a) Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; (b) Penerimaan Pinjaman Daerah; (c) Dana Cadangan Daerah; dan (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah, (3) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain PAD yang sah. Ciri yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak dalam kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat kecil dan diharapkan bahwa pendapatan asli daerah harus menjadi potensi terbesar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak Daerah Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat


5

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K. J. Davey (1988) dalam bukunya Financing Regional Government, (Kesit Bambang Prakoso : 2003:1) terdiri dari empat (4) hal yaitu: (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri; (2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penentuan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah; (3) Pajak yang diterapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah; (4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009, pajak yang dikelola daerah ada 2 jenis: (1) Pajak provinsi, terdiri dari: (a) Pajak kendaraan bermotor; (b) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor; (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan; (d) Pajak air permukaan; (e) Pajak rokok. (2) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari: (a) Pajak hotel; (b) Pajak restoran; (c) Pajak hiburan; (d) Pajak reklame; (e) Pajak penerangan jalan; (f) Pajak mineral bukan logam dan batuan; (g) Pajak parker; (h) Pajak air tanah; (i) Pajak sarang burung wallet; (j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; (k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam memungut Pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 2006:7): (1) Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak; (2) Self Assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar; (3) With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak. Retribusi Daerah Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah tentu membutuhkan dana. Dana ini diperolah daerah dari Pemerintah Pusat dan dari pendapatan daerah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Munawir (2009:151) menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut.“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerahsebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orangpribadi atau badan”. Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.” Menurut Josef Riwu Kaho (1998:169) adapun ciri-ciri mendasar dari retribusi yaitu sebagai berikut : (1) Retribusi dipungut oleh Negara; (2) Dalam pungutan terdapat paksaan


6

secara ekonomis; (3) Ada kontaprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; (4) Retibusi dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disiapkan negara. Dasar-dasar Pemungutan Retribusi Daerah: (1) Pasal 23 UUD 1945; (2) UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (3) UU No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerha dan Retribusi Daerah; (3) UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah; (4) UU No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah; (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; (3) Retribusi Tempat Pelelangan; (4) Retribusi Terminal; (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; (7) Retribusi Penyedotan Kakus; (8) Retribusi Rumah Potong Hewan; (9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; (10) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga; (11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air; (12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (2) Retribusi Izin Gangguan; (3) Retribusi Izin Trayek. Subyek Retribusi Daerah terbagi atas: (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan; (2) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; (3) Subyek Retribusi Perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi Daerah terbagi atas: (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir, di tepi jalan umum dan pelayanan pasar; (2) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan


7

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Jasa ini antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat parker; (3) Obyek Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut: (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan; (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta; (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:49) prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (full cost) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi: (1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu public good yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum; (2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan good public. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan; (3) Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasidari kolam renang; (4) Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma. Perhitungan retribusi daerah yaitu besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perijinan tertenti dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa. Tata cara pemungutan perhitungan retribusi menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut: (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi; (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah; (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut; (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah nilai rupiah atau prersentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang;


8

(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Tata cara pemungutan Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 pasal 160: (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan; (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar, diken;akan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang diabayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah); (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran; (5) Tata cara pelaksanakan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah. Pungutan Retribusi langsung atas konsumen biasanya dikenakan karena satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Davey,1988): (a) Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang dan oleh karna itu tidak wajar untuk membebankan biayabiaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa/barang tersebut; (b) Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat; (c) Mungkin ada bermacam-macam variasi didalam konsumsi individu yang berkaitan setidak-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan; (d) Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu dalam negri; (e) Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa, diamana kebutuhan pokok atau bentukbentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan. Retribusi Pasar Menurut William J. Stanton (1993:92) pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Retribusi Pasar adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los dan atau kios/bedak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi Pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.Oleh karena itu dalam Retribusi Pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi. Klasifikasi retribusi pasar menurut Goedhart (dalam Caroline, 2005:22) adalah sebagai berikut: (a) Menurut sifat prestasi Negara, Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah; (b) Menurut cara menentukan jumlah pungutan, Retribusi pasar, variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang; (c) Menurut cara pembayaran, Retribusi pasar termasuk retribusi kontan.Pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian / mingguan. Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto (dalam Caroline, 2005:22) adalah sebagai berikut: (1) Subyek dan obyek retribusi, subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “tax base” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek


9

retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran; (2) Tarif retribusi, dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif.Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi/tempat untuk berdagang.Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan nonstartegi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang; (3) Sistem pemungutan retribusi, pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak/retribusi yang digunakan oleh Adam Smith (Soeparmoko, 1996) atau lebih dikenal dengan smith’s canons yaitu: (a) Prinsip keadilan (equity), yaitu adanya kesamaan manfaat, kesamaan rill yang diterima dan keadilan dalam kemampuan membayar retribusi; (b) Prinsip kepastian (certainty), yaitu persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum, artinya pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas dan pasti bagi pemakai jasa yang meliputi besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah pembayar, petugas dan pemerintah dalam membuat laporan; (c) Prinsip kelayakan (convenience), yaitu pungutan yang dilakukan hendaknya pada waktu yang tepat dan menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan hendaknya jangan terlalu menekan subjek penderita; (d) Prinsip ekonomi (economy), yaitu perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam penarikan retribusi. Pasar Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut William J. Stanton (1993:92) pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Klasifikasi Pasar dibagi menjadi 2 yaitu: (1) Pasar Tradisional, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. (2) Pasar Modern, tidak berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern ini pembeli dan penjualnya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bagunan dan pelayanannya dilakukan secara madiri (swalayan) atau dilayani pramuniaga. Dilihat dari organisasi penyelenggaraannya, pasar dibedakan menjadi dua yaitu pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Pasar sempurna adalah pasar dimana harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan pemerintah.Penjualan dan pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar. Pasar sempurna memiliki beberapa syarat, yaitu: (1) Semua penjual dan pembeli mengetahui harga penawaran dan harga permintaan; (2) Pembeli dan penjual bebas menentukan harga atau harga ditentukan mekanisme pasar; (3) Barang yang dijual bersifat homogeny. Pasar dikatakan tidak sempurna apabila salah satu atau lebih syarat dari pasar sempurna tidak terpenuhi. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pasar tradisional atau pasar daerah adalah dengan kehadiran pasar modern.Perkembangan pasar modern yang tumbuh dengan pesat sangat berpengaruh negatif terhadap perkembangan pasar tradisional.Dimana konsumen dan pelanggan pasar tradisional dapat beralih ke pasar modern.Untuk menghadapi persaingan kehadiran pasar modern maka suatu keharusan pasar tradisional harus membenahi diri.Kedepan konsep pembangunan pasar tradisional harus lebih modern tanpa meninggalkan bentuk-bentuk tradisional, penataan pedagang dan manajemen pengelolaan pasar harus dibenahi.


10

Agar pasar tradisional tetap eksis ditengah-tengah kehadiran pasar swalayan modern maka para pedagang harus selalu berusaha bagaimana dapat mempertahankan pelanggannya bahkan meningkatkan pelanggan. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah mempelajari perilaku konsumen, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Berdasarkan perilaku pembeli yang diketahui, maka para pedagang dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk penjualan produkproduk.Disamping itu menurut pendapat Sondang P. Siagian (2002) perlunya menerapkan strategi bidang pemasaran dimana apakah produk yang dipasarkan untuk pelanggan umum atau hanya untuk segmen tertentu.Degan demikian diharapkan pasar tradisional maupun mempertahankan diri dari persaingan pasar modern yang lebih kompetitif. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang menggambarkan keadaan yang telah diteliti dan menyajikan apa adanya data yang diperoleh, kemudian membuat kesimpulan untuk memberikan alternative pemecahannya. Dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya yang menangani pelaksanaan dan pengelolaan retribusi pasar, sehingga akan diperoleh data yang cukup untuk melaksanakan penelitian ini. TeknikPengumpulan Data Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Sumber Data, data yang dihimpun berupa data primer, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Direktur Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya. (2) Teknik Pengumpulan Data. (a) Observasi (pengamatan), merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati obyek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama. Pengamatan penulis ini dilakukan terhadap pelaksanaan retribusi pasar di Kota Surabaya serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya; (b) Wawancara (interview), merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah Direktur Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan retribusi pasar di Kota Surabaya; (c) Studi Dokumen, Merupakan teknik pengumpulan data dengan memeriksa, mencatat data dari laporan-laporan catatan maupun dokumen yang ada di instansi bersangkutan. Satuan Kajian (1) Retribusi, Munawir (1995:151) menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut.“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut; (2) Kontribusi, menurut Kamus Ekonomi (T Guritno 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh


11

Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah. (3) Pendapatan Asli Daerah, menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Teknik Analisis Data Dalam penelitian kulaitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian diolah secara sistematis.Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, menglasifikasi, mereduksi, selanjutnya penyajian data serta menyimpulkan data.Teknis analisis data ddalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Model analisis interaktif (Interactive Model of analysis) adalah data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu akan dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga antara data yang satu dengan data yang lain yang telah terkumpul akan berhubungan secara sistematis. (H.B Soetopo, 2002:8). (1) Reduksi Data, data lokasi penelitian sebagai bahan mentah tersebut perlu dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan; (2) Penyajian Data, dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.Data-data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi; (3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi, pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. (a) Pertumbuhan Retribusi Pasar, untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan retribusi dapat dilakukan dengan membandingkan penerimaan pada tahun ini dengan penerimaan tahun sebelumnya, atau dengan menggunakan dengan rumus : 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑥100% 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (b) Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah, retribusi Pasar merupakam bagian dari retribusi daerah secara keseluruhan. Dan untuk mengetahui besar kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah retribusi pasar dengan jumlah retribusi daerah secara keseluruhan atau dengan menggunakan rumus : 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑥100% 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ


12

(c) Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menghitung penerimaan retribusi pada tahun bersangkutan dengan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan yaitu dengan menggunakan rumus : 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑥100% 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐴𝑠𝑙𝑖𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Target dan Realisasi Retribusi Pasar Analisis target dan realisasi retribusi pasar digunakan untuk menghitung tingkat pencapaian retribusi pasar yaitu menghitung apakah realisasi retribusi pasar sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil presentase Retribusi Pasar dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan cara perhitungan realisasi Retribusi Pasar : Target Retribusi Pasar x 100%: Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun Anggaran 2011-2013 No.

Tahun Anggaran

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Rasio

1

2011

36.745.847.909

44.213.687.316

120,32%

2

2012

40.075.366.401

45.088.490.213

112,51%

3

2013

47.537.046.222

47.585.095.450

100,10%

Sumber Data : Perusahaan Daerah Pasar Surya (data diolah)

Dari tabel diatas diketahui rasio presentase Retribusi Pasar menurun tiap tahun, padahal dapat dilihat bahwa target dan realisasi selalu naik tiap tahun. Hal ini disebabkan karena target Retribusi Pasar tiap tahunnya naik sangat banyak, sedangkan realisasi meningkat hanya sedikit. Penerimaan retribusi pasar atau yang dalam PD Pasar Surya disebut Iuran Pasar dalam tiga tahun terakhir rata-rata sebesar Rp.45.629.090.992 dengan penerimaan tertinggi pada tahun anggaran 2013, yaitu sebesar Rp.47.585.095.450 dan penerimaan terendah pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.44.213.687.316. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, berikut ini disajikan perincian target dan realisasi masing-masing tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2011, jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp.36.745.847.909 dengan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp.44.213.687.316. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat selisih kelebihan penerimaan sebesar Rp.7.467.837.407. Pada tahun anggaran 2012, jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp.40.075.366.401, naik sebesar Rp.3.329.518.492 dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp.45.088.490.213 naik sebesar Rp.874.802.897 dari tahun sebelumnya. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp.5.013.123.812. Pada tahun anggaran 2013, jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp.47.537.046.222 naik sebesar Rp.7.461.679.821 dari tahun sebelumnya. Sedangkan


13

jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp.47.585.095.450 naik sebesar 2.496.605.237 dari tahun sebelumnya. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp.48.049.228. Analisis Pertumbuhan Retribusi Pasar Digunakan untuk menghitung apakah retribusi pasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau penurunan dalam hal penerimaan retribusi pasar. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan Retribusi Pasar dapat dilakukan dihitung dengan cara (realisasi Retribusi Pasar tahun ini – realisasi Retribusi Pasar tahun sebelumnya: realisasi Retribusi Pasar Tahun sebelumnya x 100%). Tabel 2 Pertumbuhan Retribusi Pasar Tahun Anggaran 2011-2013 Tahun

Realisasi (Rp)

Pertumbuhan (%)

2011

44.213.687.316

-

2012

45.088.490.213

1,98%

2013

47.585.095.450

5,54%

Rata-rata

45.629.090.992

3,76%

Sumber Data : Olahan Peneliti

Pada tabel diatas mengenai pertumbuhan retribusi pasar dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 pertumbuhan rertribusi pasar terus mengalami kenaikan. Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 1,98% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 5,54% dengan rata-rata sebesar 3,76. Hal ini disebabkan kesadaran wajib retribusi dikalangan pedagang pasar dan pengelolaan yang baik oleh pihak Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya. Analisis Target dan Realisasi Retribusi Daerah Analisis target dan realisasi retribusi daerah digunakan untuk menghitung tingkat pencapaian retribusi daerah yaitu menghitung apakah realisasi retribusi daerah sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil presentase retribusi daerah dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diperoleh dari (Realisasi Retribusi Daerah : Target Retribusi Daerah) x 100%. Tabel 3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011-2013 Tahun 2011 2012 2013

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

265.797.243.579

209.834.317.888

203.721.977.378

180.564.768.764

235.196.801.853

235.826.209.899

Sumber Data : Perusahaan Daerah Pasar Surya

Rasio 78,95% 88,63% 100,27%


14

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa presentase rasio mengenai target dan realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2011 sampai dengan 2013 retribusi daerah selalu mengalami kenaikan. Padahal selama dua tahun yaitu tahun 2011 dan 2012 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2013 penerimaan Retribusi Daerah sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2011, dapat dilihat bahwa tingkat presntase mencapai 78,95% yaitu realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp.209.834.317.888 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.265.797.243.579 sehingga dapat diketahui bahwa realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2011 terdapat selisih sebesar Rp.55.962.925.691. Hal tersebut disebabkan karena tingkat ketaatan wajib Retribusi dalam hal membayar Retribusi masih rendah. Pada tahun 2012, penerimaan retribusi daerah belum juga memenuhi target yang telah ditetapakan. Dapat dilihat bahwa tingkat presentase mencapai 88,63% yaitu realisasi retrribusi daerah mencapai Rp.180.564.768.764 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.203.721.977.378 sehingga dapat diketahui bahwa realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2012 terdapat selisih sebesar Rp. 23.157.208.614. Hal ini disebabkan adanya pembebasan pembayaran Retribusi Daerah. Pada tahun 2013 penerimaan Retribusi Daerah sudah memenuhi traget yang telah ditentukan. Dapat dilihat bahwa tingkat presentase mencapai 100,2% yaitu realisasi retribusi daerah mencapai Rp.235.826.209.899 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 235.196.801.853 sehingga dapat diketahui bahwa realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp.629.408.046. Hal tersebut disebabkan karena wajib retribusi semakin tepat waktu dalam membayar serta adanya penambahan fasilitas daerah di Kota surabaya. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Analisis ini digunakan untuk menghitung besar kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah, yaitu menghitung apakah Retribusi Pasar memberikan kontribusi yang besar terhadap Retribusi Daerah. Caranya dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah retribusi pasar dengan jumlah retribusi daerah secara keseluruhan atau dengan menggunakan rumus dibawah ini: Retribusi Pasar x 100% Retribusi Daerah Tabel 4 Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011-2013 No.

Tahun

Retribusi Pasar

Retribusi Daerah

Rasio

1.

2011

44.213.687.316

209.834.317.888

21,07%

2.

2012

45.088.490.213

180.564.768.764

24,97%

3.

2013

47.585.095.450

235.826.209.899

20,18%

Rata-rata

22,07%

Sumber : Olahan Peneliti

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata kontribusi sebesar 22,07%.


15

Pada tahun 2011 presentase kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah sebesar 21,07% menunjukkan retribusi pasar berpengaruh relative kecil terhadap Retribusi Daerah. Pada tahun 2012 presentase kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah sebesar 24,97%, lebih besar atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang meningkat dan kesadaran pedagang akan membayar iuran pasar. Dan juga penerimaan Retribusi Daerah yang menurun dari tahun sebelumnya menyebabkan kontribusi Retribusi Pasar lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 presentase kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah sebesar 20,18% lebih kecil atau menurun dari tahun 2011 dan 2012. Sedangkan penerimaan yang diperoleh Retribusi Daerah lebih tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya.Hal tersebut karena peningkatan penerimaan Retribusi Daerah yang tinggi yang tidak sebanding dengan pertumbuhan peenerimaan pada Retribusi Pasar. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Analisis ini digunakan untuk menghitung besar kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menghitung apakah Retribusi Pasar memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menghitung penerimaan retribusi pada tahun bersangkutan dengan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Retribusi Pasar x 100% PAD Tabel 5 Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011-2013

No.

Tahun

Retribusi Pasar

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio

1.

2011

44.213.687.316

1.886.514.301.580

2,34%

2.

2012

45.088.490.213

2.270.064.735.291

1,99%

3.

2013

47.585.095.450

2.792.853.853.680

1,70%

Rata-rata

2,01%

Sumber : Olahan Peneliti

Dari data tabel diatas mengenai kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 2,01%. Terlihat bahwa presentase rasio kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kian menurun setiap tahunnya, padahal dapat dilihat bahwa penerimaan atau realisasi Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya meningkat.Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah terlihat menurun karena selisih peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat banyak dibandingkan peningkatan penerimaan Retribusi Pasar.


16

Pada tahun 2011, presentase kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,34%, yang berarti bahwa Retribusi Pasar berpengaruh kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah terdiri dari berbagai sumber pendapatan, diantara sumber pendapatan tersebut terdapat Retribusi Pasar didalamnya yang merupakan sebagian kecil dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2012, presentase kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,34% menjadi 1,99%. Hal ini disebabkan karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat tinggi dibanding peningkatan Retribusi Pasar. Hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2013, presentase kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,99% menjadi 1,70%. Hal tersebut juga disebabkan karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat tinggi dibanding peningkatan Retribusi Pasar. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Daerah Analisis ini digunakan untuk menghitung besar kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Daerah yaitu menghitung apakah Retribusi Pasar memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan Daerah dapat dihitung dengan menghitung penerimaan retribusi pasar pada tahun bersangkutan pada Pendapatan Daerah secara keseluruhan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Retribusi Pasar x 100% Pendapatan Daerah Tabel 6 Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2013

Tahun

Retribusi Pasar

Pendapatan Daerah

Rasio

2011

44.213.687.316

3.759.034.427.310

0,012%

2012

45.088.490.213

4.624.743.955.980

0,010%

2013

47.585.095.450

5.236.567.519.884

0,009%

Rata-rata

0,010%

Sumber: Perusahaan Daerah Pasar Surya (data diolah)

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 terus mengalami penurunan dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,010%, yang berarti bahwa Retribusi Pasar berpengaruh sangat kecil terhadap Pendapatan Daerah. Pada tahun 2011 presentase kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Daerah sangat rendah yaitu sebesar 0,012% dan pada tahun 2012 menurun menjadi 0,010%. Pada tahun 2013 presentase kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Daerah mengalami penurunan kembali yaitu menjadi sebesar 0,009%. Penurunan ini disebabkan bukan karena penerimaan atau realisasi keduanya yang kian menurun, tapi disebabkan kenaikan penerimaan Pendapatan Daerah yang cukup tinggi yang tidak mengimbangi kenaikan penerimaan Retribusi Daerah.Dan juga Pendapatan


17

Daerah merupakan sumber pendapatan tertinggi diantara Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Pasar. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Analisis ini digunakan untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah apakah Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah. Untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dapat dihitung dengan menghitung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan pada tahun bersangkutan pada Pendapatan Daerah secara keseluruhan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: PAD x 100% Pendapatan Daerah Tabel 7 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2013 Tahun

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah

Rasio

2011

1.886.514.301.580

3.759.034.427.310

50,19%

2012

2.270.064.735.291

4.624.743.955.980

49,09%

2013

2.792.853.853.680

5.236.567.519.884

53,33%

Rata-rata

50,87%

Sumber: Perusahaan Daerah Pasar Surya (data diolah)

Dari tabel diatas mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dengan rata-rata presentase sebesar 50,87%. Pada tahun 2011 presentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 50,19% yang berarti Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Daerah. Pada tahun 2012 presentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 49,09% yang berarti menurun dari peresentase tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran wajib pajak dan retribusi masih rendah serta adanya pembebasan pembayaran retribusi. Pada tahun 2013 presentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 53,33% yang berarti meningkat dari presentase tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya dipermudahkannya dalam pembayaran karena perluasan kantor cabang dan dengan adanya mobil keliling sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Retribusi Pasar dan upaya untuk mengatasinya Kendala yang dihadapi PD Pasar Surya dalam pelaksanaan Retribusi Pasar: (1) Pemakai/Pengguna Obyek Pengelolaan. Indisipliner terhadap aturan/kewajiban yang sudah ditentukan (Keterlambatan pembayaran: iuran harian maupun bulanan, Herregistrasi, dll sesuai jenis iuran/biaya); (2) Penerapan Sistem Operasional. Kurang disiplin SDM dalam implementasinya di beberapa ataupun setiap unit kerja. (Terjadinya kebocoran atas hasil


18

penarikan iuran harian, birokrasi yang muncul & tidak akuntabel, dll); (3) Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi. Dalam memungut retribusi senantiasa bertindak kurang tegas kepada para wajib retribusi.Hal ini dikarenakan petugas kurang professional dalam melaksanakan tugasnya, seperti masih ada sikap sungkan pada wajib retribusi bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar retribusi. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Retribusi Pasar: (1) Pemberian sanksi yang melanggar, dilakukan penegakan aturan sesuai sanksi yang ditentukan (Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban & pemberian sanksi apabila tidak mengindahkan). Menerapkan sanksi terhadap SDM yang telah melakukan pelanggaran & melakukan evaluasi sistem untuk perubahan yang lebih efektif hingga memperkecil terjadinya pelanggaran. (Perubahan Iuran harian menjadi bulanan/rekening, Optimasi kinerja melalui peningkatan kontrol/ pengawasan); (2) Mengadakan sosialisasi. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi, maka PD Pasar telah mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar. Yakni melalui penyuluhanpenyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi.Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi; (3) Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar. Agar para pengguna pasar merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai.Terhadap pasar-pasar yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai, PD Pasar telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pasar tersebut dengan memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang telah ada serta membangun dan mengadakan sarana dan prasarana yang belum ada dan dibutuhkan pasar.Dengan sarana danprasarana ynang memadai diharapkan para pengguna pasar merasa nyaman dan membayar retribusi pasar sesuai kewajibannya. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Surabaya sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD Pasar Surya); (2) Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisi kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya; (3) Pelaksanaan retribusi pasar pada tiga tahun terakhir berjalan dengan baik dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran tersebut terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp.48.049.228; (4) Pertumbuhan Retribusi Pasar pada tahun 2011 sampai dengan 2013 terus mengalami kenaikan, hal ini disebabkan kesadaran wajib retribusi dikalangan pedagang pasar dan pengelolaan yang baik oleh pihak Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya; (5) Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terus mengalami fluktuasi dengan kontribusi rata-rata sebesar 22,07%; (6) Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 terus mengalami penurunan dengan presentase rata-rata sebesar 2,01%; (7) Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 sangat kecil dengan rata-rata sebesar 0,010%; (8) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Daerah dengan rata-rata presentase sebesar 50,87%; (9) Kendala yang dihadapi PD Pasar Surya dalam pelaksanaan retribusi pasar adalah Keterlambatan pembayaran iuran harian maupun bulanan, Herregistrasi, dan lain-lain sesuai jenis iuran/biaya, kurang disiplin SDM dalam implementasinya di beberapa ataupun setiap unit kerja, petugas kurang tegas dalam


19

memungut retribusi; (10) Dan upaya agar kendala tersebut dapat berjalan dengan baik adalah Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar, mengadakan Sosialisasi, pemberian sanksi bagi yang melanggar. Keterbatasan Keterbatasan dalam penelitian ini adalah perhitungan laporan target dan realisasi anggaran retribusi pasar berdasarkan keseluruhan pasar di Surabaya, tidak menjelaskan laporan target dan realisasi anggaran di masing-masing pasar. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih berkembang lagi.

DAFTAR PUSTAKA Caroline. 2005. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga. Tesis.Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang. Goedhart, 1975, Gari-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Terjemahan Ratmoko. Jakarta. Josef Riwo Kaho. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.Rajawali. Jakarta. Kesit, Bambang Prakoso. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah.UII Press.Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI.Yogyakarta. __________.2006.Perpajakan.ANDI.Yogyakarta. Munawir S. 1995. Pokok-pokok Perpajakan.Liberty. Jogjakarta. Raga, Arjanggi Wisnu.2011. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Demak.Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Soejamto, 1992, Otonomi Birokrasi Partisipasi, STIE YKPN. Jakarta. Soetopo, H. B. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. UNS Press. Surakarta. Stanton, William J. 1993. Prinsip Pemasaran.: Edisi ke tujuh, Alih Bahasa Y. Lamarto, Erlangga. Jakarta. Supardi.2008. Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul (Periode 1996/1997-2005).http://upy.ac.id/ekonomi/file. 13 Mei 2014 (19:21). Suparmoko. 1996. Pengantar Ekonomi Makro.UGM.Yogyakarta. Peraturan Perundang-undangan : Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Republik Indonesia, UU No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. ●●●

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Recommend Documents