PELAKSANAAN HUMAN RELATIONS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Oleh: Glen T. Tombe Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya keterlibatan semua unsur pemerintahan di desa Tanah Putih Kabupaten Minahasa Utara, dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa.Oleh karena itu, dibutuhkan human relations dengan memberikan rasa nyaman, aman dan hati yang puas dalam bekerja, sehingga meningkatkan pembangunan masyarakat di desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Secara singkat human relations adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran dan kepuasan psikologis. Dalam teori human relations beranggapan bahwa komunikasi interpersonal untuk mengubah perilaku seseorang lewat interaksi untuk membangun suasana akrab dalam kerja sama yang dapat memberikan motivasi dalam bekerja dengan perasaan puas. Dalam Teori Pemerintahan, tugas pokok pemerintahan yaitu: Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Dipandang dari segi human relations, keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, haruslah dapat diukur dari ketiga fungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Informan penelitian berjumlah 15 orang dan teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan teknik analisa datanya adalah analisis data kualitatif. Kata Kunci : Human Relations, Pemerintahan I. PENDAHULUAN 1.1 Latar BelakangPemikiran Secara umum, tugas pokok pemerintahan mencakup tiga fungsi yang utama, yaitu: Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Dipandang dari segi human relations, keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, haruslah dapat diukur dari ketiga fungsi tersebut.Pemerintahan yang baik mengandung dua arti.Pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepemimpinan.Kedua, pencapaian tujuan Negara secara efektif dan efisien (Salam, 2007:65).Pemerintahan yang baik mengacu kepada asas demokrasi dalam kehidupan bernegara.Pencapaian tujuan Negara yang efektif dan efisien mengacu kepada struktur dan kemampuan pemerintah serta mekanisme politik dan administrasi Negara yang bersangkutan.Untuk itu, pelaksanaan Human relations diperlukan dalam pemerintahan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Human relations merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena didalamnya terdapat hubunganmanusiawi atau hubungan insani yang juga merupakan hal yang penting dalam kelancaran suatu kegiatan apapun, terutama dalam suatu organisasi ataupun pekerjaan.
1
Berdasarkan lingkupan human relations terdapat dua pengertian yakni human relations dalam arti luas dan human relations dalam arti sempit.Human relations dalam arti luas dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di jalanan, dalam kendaraan, dan lain-lain di mana setiap dapat melakukannya dengan komunikasi yang baik sehingga saling memuaskan individu yang terlibat di dalamnya. Sedangkan human relation dalam arti sempit misalnya komunikasi kekaryaan antara orang perorangan dalam struktur organisasi formal, perusahaan, termasuk komunikasi antara mahasiswa dengan warga masyarakat dalam kegiatan Kampus. Dalam konteks pemerintahan, relasi human relations dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat memberikan dampak yang besar bagi para aparatur pemerintahan. Jika aparatur pemerintahan dapat mempraktekkan human relations dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh kepada kualitas kebijakan dan hasil yang baik bagi kehidupan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan desa, human relations bisa membantu aparat pemerintah desa dalam mengembangkan desa dan mensejahterakan masyarakat. sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa diartikan sebagai “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa “Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Kendala dari pelaksanaan human relations dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa ini penulis jumpai dalam pengamatan awal di lokasi penelitian.Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan paradigma dan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan selayaknya dijembatani secara proporsional dan bertanggung jawab.Hal ini disebabkan begitu banyak permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam lingkup pembangunan desa misalnya dijumpai bahwa proyek pembangunan desa yang dilakukan mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana desa yang dialokasikan dan juga sikap pro aktif dari masyarakat tidak didukung oleh kebijakan yang berkesinambungan sehingga pemanfaatan efektivitas dana dan waktu dalam menjalankan program pembangunan kurang berjalan dengan baik. Banyak program pembangunan yang tidak selesai sesuai dengan target. Sedangkan dalam lingkup hubungan antar lembaga desa, misalnya antara Kepala Lingkungan atau kepala jaga (PALA) dengan sekretaris desa atau juga kaur pemerintahan kurang berjalan dengan baik karena pelaksanaan human relation yang tidak berjalan semestinya. Adanya warga baru tidak dilaporkan dari kepala jaga atau pala kepada sekdes untuk dicatatkan dalam pendataan kependudukan merupakan salah satu contoh kurangnya hubungan kerja sama antar lembaga desa. Untuk membantu masyarakat dalam hal keterbukaan informasi dan pelayanan publik, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sejalan dengan itu, The Liang Gie (1978), mengemukakan bahwa Human Relations adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan ‘action orianted’ untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan
2
memuaskan.Oleh karena itu kehadiran Human Relations dalam sistem manajemen suatu lembaga sudah layaknya secara optimal. Sejalan dengan uraian diatas maka penulis mengangkat masalah human relations dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penulis ingin meneliti dengan judul “PelaksanaanHuman Relations dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Human Relations dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tanah Putuh Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Manfaat dari ,penelitian ini : a. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan studi mengenai Human Relations dalam penyelenggaraan pemerintahan. b. Sebagai bahan masukan yang berguna untuk penelitian selenjutnya dibidang yang sama atau yang sda kaitannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan di pemerintahan khususnya. c. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Tanah Putih sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam setiap kebijakan yang sesuai dengan amanat Undang – undang no 6 tahun 2014 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1Human Relation Human Relations, atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hubungan manusiawi, memiliki banyak definisi yang berbeda-beda. Menurut Wursanto, dalam bukunya Etika Komunikasi Kantor (1987), Human Relations adalah terjemahan kata hubungan kemanusiaan yang bersifat rohaniah dengan memperhatikan aspek-aspek kejiwaan yang ada di diri manusia misalnya: watak, sikap, tingkah laku, peramai, dan lain-lain aspek kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia.Menurut The Liang Gie (1978), mengemukakan bahwa Human Relations adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan ‘action orianted’ untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan.Menurut Stan Kossen mengartikan Human Relations sebagai telaah perilaku manusia dan antar hubungannya dalam organisasi dengan tujuan menggabungkan kebutuhan-kebutuhan dan sasaran-sasaran pribadi dengan kebutuhankebutuhan dan sasaran-saran organisasi secara menyeluruh. Menurut Eduard C. Lindeman dalam bukunya yang berjudul The Democratic Way of Life juga mengatakan bahwa hubungan manusiawi adalah komunikasi antarpersona untuk membuat orang lain mengerti dan menaruh simpati.Menurut Onong, Human Relations sebagai hubungan manusia, bukan hubungan manusiawi.hal tersebut tidak terlalu salah karena yang berhubungan satu sama lain adalah manusia. Ia menambahkan:“Hanya saja (Human Relations) di sini sifat hubungan tidak seperti orang berkomunikasi biasa, bukan hanya merupakan penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, tetapi hubungan antar orang-orang yang berkomunikasi itu mengandung unsur-unsur kejiwaan yang sangat mendalam.” (Onong, 2001: 138).Menurut Muhammad Arni (2011:39), teori ini menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. Teori ini beranggapan bahwa komunikasi interpersonal untuk mengubah perilaku seseorang lewat interaksi untuk
3
membangun suasana akrab dalam kerja sama yang dapat memberikan motivasi dalam bekerja dengan perasaan puas. Jadi, dapat disimpulkan Human Relations adalah suatu hubungan antar manusia yang lebih dari sekedar hubungan manusia, melainkan hubungan manusiawi yang tidak hanya mementingkan aspek komunikasi, tetapi juga aspek psikologis dan kepuasan. 2.1.2. Konsep Pemerintahan Istilah “Pemerintahan” berasal dari bahasa latin “Gubernaculum” yang berarti “Kemudi”, dalam bahasa Yunani “Kuberman” yang artinya ”mengemudikan kapal”. Dari bahasa Yunani inilah kemudian disalin ke bahasa Inggris “Government” yang berasal dari kata kerja to govern yang berarti perintah, walaupun masih ada istilah lain seperti to order maupun to command.Government berarti: Pemerintah, Pemerintahan, Penguasa, Wilayah/Negara yang diperintah, dan Cara atau sistem yang memerintah. Sementara dalam bahasa Indonesia istilah “Pemerintahan” berasal dari kata “Perintah” berarti melakukan pekerjaan yang menyeluruh, penambahan awalan pe menjadi “Pemerintah” berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Penambahan akhiran an menjadi “Pemerintahan” berarti perbuatan, hal, cara, atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut. Menurut W. J. S. Poewardarminta dalam S. Pamudji (1992:36) menjelaskan bahwa kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut: a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh, melakukan sesuatu, yang dilakukannya jika mereka sudah siap, tinggal menunggu perintah. b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara. c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya yang memerintah) Dari penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa:Memerintah berarti melakukan pekerjaan secara menyuruh; Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah; dan Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal, atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Taliziduhu Ndraha (2005:57) mengemukakan dua definisi pemerintahan. Definisi pertama, pemerintahan adalah kegiatan memerintah. Pemerintah dianggap sebagai given, dan kegiatannya itulah pemerintahan. Definisi kedua, pemerintahan merupakan fungsi yang menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2.2 Metodologi Penelitian 2.2.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. 2.2.2 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatifuntuk memperoleh gambaran sejauh mana peran Human Relations sebagai Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tanah Putih. 2.2.3 Fokus Penelitian Fokus penelitian ini diarahkan pada Human Relations dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa
4
Utara.Human Relations diarahkan pada perilaku aparat pemerintah dan masyarakat dilihat dari 2 faktor, yakni:Faktor yang mendasari interaksi social; dan Faktor yang menentukan interaksi social. 2.2.4 Informan Penelitian Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu masyarakat dan aparatur desa. Total semua informan dalam penelitian ini berjumlah 15 (limabelas) orang. 2.2.5 Teknik Pengumpulan Data Pencarian data dalam menyusun penulisan ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni: observasi, wawancara, dan Studi Literatur 2.2.6 Teknik Analisa Data Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kondisi yang terjadi sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada tahapan penelitian hingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. II. PEMBAHASAN 2.1 Hasil Penelitian 3.1.2 Deskripsi Lokasi Penelitian Letak Geografis Desa Tanah Putih berada di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, yang berjarak kira-kira 5 km dari ibu kota kecamatan Likupang. Desa ini juga berdampingan dengan desa-desa lainnya. Adapun batas-batas wilayah Desa Tanah Putih sebagai berikut : Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat Luas Wilayah
: Laut : Desa Munte dan Maliambao : Desa Sonsilo : Desa Termaal dan Paputungan
Luas wilayah Desa Tanah Putih kira-kira 450 Ha.Kondisi lahan yang ada di Desa Tanah Putih sebagian besar berbukit dan beriklim tropis.Masyarakat yang ada di desa tersebut mayoritas petani, sehingga sebagian besar wilayah yang ada di desa tersebut digunakan untuk areal pertanian terutama tanaman tua seperti kelapa, singkong, dan jagung.Ada juga masyarakat yang menanam tanaman muda seperti tomat, cabe dan lainnya. Dinamika penduduk Desa Tanah Putih memiliki jumlah penduduk yang berjumlah 906 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 257 kk. Dengan perincian jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :
5
Tabel 4.1 No 1 2
Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah
Jumlah (jiwa) 478 jiwa 428 jiwa 906 jiwa
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk desa tanah putih hampir seimbang namun yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat dari table berikut : Tabel 4.2 No Petani 1 166 jiwa
Nelayan 10 jiwa
Tukang PNS 27 jiwa 15 jiwa
TNI 11 jiwa
Lain-lain 16 jiwa
Dari table di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa tanah putih berprofesi sebagai petani yakni sebanyak 166 jiwa, sedangkan nelayan sebanyak 10 jiwa dan tukang yang berjumlah sebanyak 27 jiwa.Ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai PNS berjumlah 15 jiwa dan TNI berjumlah 11 jiwa.Sedangkan untuk jenis pekerjaan lain-lain seperti wiraswasta berjumlah 16 jiwa. Kemudian jumlah penduduk desa tanah putih berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4.3 No 1 2 3 4 5 6
Golongan GMIM KGPM Pantekosta Advent Katolik Islam
Jumlah (jiwa) 557 jiwa 257 jiwa 39 jiwa 20 jiwa 1 jiwa 2 jiwa
Sedangkan kalau dari segi pendidikan,jumlah penduduknya dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 4.4 No 1 2 3 4 5
Tingkat Pendidikan SD SMP SMA D3 S1
Jumlah 312 jiwa 229 jiwa 145 jiwa 5 jiwa 22 jiwa
6
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di desa tanah putih tergolong tinggi dengan tingkat sarjananya yang menunjang yang berjumlah 22 jiwa. Organisasi Pemerintahan Desa Dalam peraturan pemerintah daerah nomor 43 tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (pasal 11). Pemerintah desa sebagai mana dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa (pasal 12 ayat 1), yang saling bekerjasama untuk mensukseskan pembangunan desa.Perangkat desa sebagai mana dimaksud adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya (pasal 12 ayat 2). Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud terdiri atas (pasal 12 ayat 3): 1. Sekretaris Desa. 2. Pelaksana teknis lapangan/ kepala urusan dan. 3. Urusan kewilayahan/ kepala dusun.
7
STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TANAH PUTIH KECAMATAN LIKUPANG BARAT KABUPATEN MINAHASA UTARA
BPD
HUKUM TUA EMIL FRANS SARUDI
KETUA HESKIA TATUMANG
WAKIL KETUA RAMSEY KAKONDO, S.Sos
SEKRETARIS DESA EXPENER KAHINDUTU
ANGGOTA NELCI BARAKATI, S.Pd
ANGGOTA AWUMBAS KAKONDO
KAUR PEMERINTAHAN KALVIN TAKALAMINGAN
KAUR PEMBANGUNAN RONAL PAELI
KAUR UMUM FERRY KORINUS
KAUR KEUANGAN ESTONI MALUENSENG
ANGGOTA SARLOTA LORENS
KEPALA JAGA POLISI RENDI C.H.NATARI
PAMONG TANI JONI W. MAKASENDA
KEPALA JAGA I DELMAR MALUENSENG
KEPALA JAGA II SELFI GANDAWARI
MAWETENG I KAHYA MANONGKAHI
MAWETENG II HENDRIK ANSA
KEPALA JAGA PENGUKUR DOLFI DALONTO
KEPALA JAGAIII ALEXANDER HARIMU
KEPALA JAGA IV KATRENCE NATARI
MAWETENG III DALCE LANGITAN
MAWETENG IV KORNELIUS TUMELENG
8
KAUR KESRA DAVID MANGINSELA
Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan sebanyak 15 orang dengan topik utama pembahasan skripsi ini antara lain adalah: Pelaksanaan Human Relations Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.Ada bermacam ragam jawaban yang diperoleh dalam proses pengumpulan data dari para responden tentang topik ini. Untuk mengetahui hasilnya, berikut ini dipaparkan data hasil wawancara yang dilakukan terhadap 15 responden, dimana deskripsi hasilnya antara lain dapat dijabarkan dalam lima kategori, yakni perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, BPD/PKK/Karang Taruna, dan Tokoh adat. Peran Aparat Desa Dalam Mengkomunikasikan Program Kerjanya Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal peran aparat desa dalam mengkomunikasikan program kerjanya terdapat berbagai pernyataan yang disampaikan. Dari semua responden yang diambil, sebagian besar menyatakan bahwa peran aparat desa dalam mengkomunikasikan program kerjanya dilakukan sesuai dengan posisi dan jabatan masing-masing dalam kepengurusan aparatur pemerintahan. Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi tentu saja yang menjadi pusat atau pengambil kebijakan dan dengan demikian ia mengambil peran manejerial. Kepala desa berperan sebagai pemimpin yang menjadi pengayom sekaligus pencetus semua program kerja yang dilakukan demi kesejahteraan rakyat. sebagai penyambung tangannya beliau dibantu oleh kaur-kaur dan sekretaris desa sehingga peran masing-masing aparat pemerintah desa dapat tergambar dengan jelas. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masing-masing aparatur desa menjalankan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, peran masing-masing aparatur desa dilakukan sesuai dengan bidangnya dengan sasaran utamanya adalah mengkomunikasikan program pemerintah desa bagi semua warga masyarakat desa. Bentuk Dan Cara Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Aparat Pemerintah Dalam Kebijakannya Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa dalam hal bentuk dan cara komunikasi, kebanyakan responden mengatakan bahwa bentuk komunikasinya dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Bentuk lisan dilakukan dengan cara turun langsung dan mengunjungi warga serta menyampaikan secara langsung kebijakan pemerintah desa, dan juga dilakukan melalui penyampaian dengan menggunakan pengeras suara. Sedangkan bentuk tertulis bisa dilakukan dengan dan melalui surat yang ditujukan kepada warga masyarakat. Pelaksanaan Human Relations Di Pemerintah Desa Tanah Putih Pelaksanaan human relations dalam pemerintah desa Tanah Putih adalah human relations yang di satu pihak telah menunjukkan pelaksanaan relasi personal antar sesama warga masyarakat dan antara warga masyarakat dengan pemerintah sehingga membantu proses pembangunan masyarakat, namun juga di lain pihak kurang menunjukkan pelaksanaan relasi antar masyarakat dengan pemerintah yang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap warga masyarakat dan pemerintah desa Tanah Putih. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ada sebagian warga yang menyatakan bahwa selama ini pemerintah desa telah melakukan praktek
9
human relations dengan baik. Human relations atau relasi kemanusiaan yang dilakukan selama ini sudah menyeluruh dan menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat. pemerintah sudah melakukannya bukan hanya lewat kebijakan, namun pertemuanpertemuan dan juga mendengar apa yang menjadi kehendak warga masyarakat. Namun di lain pihak ada juga warga yang menyatakan bahwa selama ini praktek pelaksanaan human relations belum dilakukan secara baik. Program kerja yang dilakukan bukan berdasarkan hasil komunikasi dengan masyarakat, namun hanya dilakukan atas perintah Kepala Desa karena intervensi Camat. Selain itu, dalam menjalankan relasi kemanusiaan dalam membangun human relations yang baik, kadang kala kepala desa dan para aparatur desa yang lain kurang menunjukkan sikap dan empati yang baik bagi warga masyarakat. hal ini mengakibatkan bermunculan berbagai tanggapan yang pro dan kontra terhadap kepala desa dan jajarannya. Apa yang terjadi dalam hal human relations di desa Tanah Putih ini jika dikaitkan dengan teori human relations yang dikatakan The Liang Gie maka bisa dikatakan belum menunjukkan model human relations yang benar dalam pemerintahan. Menurut The Liang Gie, human relations yang baik adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan ‘action orianted’ untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan.Human Relations adalah suatu hubungan antar manusia yang lebih dari sekedar hubungan manusia, melainkan hubungan manusiawi yang tidak hanya mementingkan aspek komunikasi, tetapi juga aspek psikologis dan kepuasan. Yang terjadi di desa Tanah Putih adalah human relations yang belum menjawab segi psikologis masyarakat secara keseluruhan dan belum mengarah pada action orianted. Selain itu, pelaksanaan human relations belum secara penuh menekankan segi interaksi dalam mengambil kebijakan. Kebanyakan program dan kebijakan yang dilakukan hanya bermuara dari kepentingan kepala desa dan bukan hasil musyawarah bersama. Oleh karena itu maka dalam hal human relations, bisa dikatakan bahwa data yang dikumpulkan dari hasil wawancara ini menunjukkan kurangnya pelaksanaan human relations yang tepat sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja Dari Aparat Pemerintahan Dalam Pelayanannya Terhadap Masyarakat Desa Seperti: Tanggungjawab, Kesetiaan, Dan Kejujuran Yang Dilakukan Aparat Desa Dalam Pelayanannya Kinerja dapat dilihat hasilnya dari tiga indikator penting, yakni tanggungjawab, kesetiaan dan kejujuran dalam bekerja. Berdasarkan data yang dihimpun di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pelayanannya sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam hasil wawancara dengan para responden. Sebut saja seperti yang dikatakan Bapak Hironimus “Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat kurang berjalan dengan baik. Misalnya soal tanggungjawab, kurang terlihat mengingat jika kepala desa merasa bertanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat desa, maka dia akan bertindak secara inisiatif tanpa menunggu ada evaluasi dari kecamatan.” Pelaksanaan program kerja desa acap kali tidak berjalan karena saling mengharapkan antara aparat desa untuk mensosialisasikan program kerja. Selanjutnya soal kesetiaan dalam mengemban tugas kepemimpinan. Sering terjadi bahwa kantor desa tutup di hari kerja sementara masyarakat membutuhkan pelayanan administratif guna kebutuhan warga. Selain itu kejujuran pun masih perlu dibenahi karena selama ini pengelolaan keuangan kurang transparan dan bisa menimbulkan banyak tafsiran dari
10
masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam hal kinerja pemerintah desa dalam pelayanannya kepada warga masyarakat perlu untuk ditingkatkan lagi. Sarana Komunikasi (Human Relations) Yang Cocok Bagi Masyarakat Desa Tanah Putih Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan model komunikasi interpersonal yang baik. Pemerintah bukan hanya hadir sebagai pemimpin yang merangcang kebijakan berdasarkan kemauan sendiri namun perlu dikomunikasikan dengan masyarakat. bentuk komunikasi interpersonal yang baik akan membantu berjalannya program kerja sehingga membantu peningkatan kinerja pemerintah desa karena ada dukungan penuh masyarakat.Kebijakan pemerintah desa harusnya mewakili keinginan dan kehendak masyarakat sehingga untuk mewujudkan kehendak dan keinginan masyarakat, dibutuhkan komunikasi interpersonal yang baik sebagaimana teori human relations yang sebenarnya. Uraian di atas telah menjelaskan bagaimana masyarakat Desa Tanah Putih memberikan tanggapan perihal Pelaksanaan Human relations dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berdasarkan tanggapan tersebut, diketahui bahwa faktor terpenting dalam kesuksesan sebuah pemerintahan yang baik di desa adalah komunikasi antar personal dalam masyarakat. Komunikasi yang dimaksudkan bukan sekedar komunikasi fisik, namun totalitas hidup. Pejabat pemerintahan diharapkan bukan hanya berbicara dan menyampaikan kebijakan, namun harus terlibat bersama dengan masyarakat. Hal ini tentu berjalan seirama dengan teori human relations. Selain itu, perlu juga membangun komunikasi dan jaringan lintas elemen masyarakan yang ada guna membantu proses sosialisasi program pemerintah dengan mudah. Hal tersebut sejalan dengan pandangan para tokoh tentang human relations. Wursanto(1987), menyatakan bahwa, Human Relations adalah terjemahan kata hubungan kemanusiaan yang bersifat rohaniah dengan memperhatikan aspek-aspek kejiwaan yang ada di diri manusia misalnya: watak, sikap, tingkah laku, peramai, dan lain-lain aspek kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia. Sedangkan The Liang Gie (1978), mengemukakan bahwa Human Relations adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan ‘action orianted’ untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan.Human Relations adalah suatu hubungan antar manusia yang lebih dari sekedar hubungan manusia, melainkan hubungan manusiawi yang tidak hanya mementingkan aspek komunikasi, tetapi juga aspek psikologis dan kepuasan.Uchjana (1981:14-15), memberikan ulasan tentang human relations dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas human relations mencakup interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala bidang kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati, sementara human relations dalam arti sempit mencakup interaksi seseorang dengan orang lain dalam hubungan kerja dan dalam organisasi. Dalam human relations, motivasi orang-orang yang timbul karena adanya keinginan/kebutuhan.Kebutuhan mereka pada dasarnya meliputi kebutuhan ekonomi, psikologis dan sosial.Hal ini sama dengan apa yang dialami masyarakat desa Tanah Putih. Banyak kebutuhan yang menjadi keinginan masyarakat agar dapat terpenuhi dan oleh karena itu, maka pemerintah desa bukan hanya menjalin komunikasi pasif melalui penyampaian-penyampaian, namun harus menjumpai warganya dan langsung memberikan jawaban dalam tindakan atas kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi yang konkret, kebutuhan psikologis dengan
11
kebijakan psikologis konkret dan juga kebutuhan sosial dengan kebijakan di bidang sosial yang konkret. Keberhasilan Pelaksanaan Human Relations DalamPenyelenggaraan Pemerintahandi Desa Tanah Putih, KecamatanLikupang Barat KabupatenMinahasa Utara Untuk membantu masyarakat dalam hal keterbukaan informasi dan pelayanan publik, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang tujuannya adalah: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran akt if masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidupOrang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa; dan/ atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sejalan dengan itu, The Liang Gie (1978), mengemukakan bahwa Human Relations adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan ‘action orianted’ untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan.Oleh karena itu kehadiran Human Relations dalam sistem manajemen suatu lembaga sudah layaknya secara optimal. Berkaitan dengan pandangan The Liang Gie di atas, human relations yang terjadi pada pemerintah desa Tanah Putih juga telah diupayakan keberhasilannya. Ada responden yang mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi human relations sudah dilakukan dengan baik, ada juga yang mengatakan belum baik dan perlu ditingkatkan. Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, diketahui bahwa unsur positif yang telah dilakukan dalam hal human relations adalah adanya upaya komunikasi baik yang dilakukan oleh semua aparatur pemerintahan di desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kaur pemerintahan melakukan komunikasi interpersonal dengan masyarakat dan kepala desa di bidangnya dan juga kaur-kaur yang lain. Upaya komunikasi ini bukan hanya dilakukan pada tataran pimpinan, namun dilakukan sampai pada warga masyarakat. Hal ini akan sangat mendukung keberhasilan proses human relations. Faktor Penghambat Keberhasilan PelaksanaanHuman Relations dalam Penyelenggaraan Pemerintahandi Desa Tanah Putih, KecamatanLikupang Barat KabupatenMinahasa Utara Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan paradigma dan persepsi antara pemerintah, Tokoh pemuda dan tokoh adat serta tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang memperngaruhi kehidupan masyarakat. Tentu saja penyebabnya ada berbagai faktor, namun salah satu faktor utamanya adalah soal penerapan dan pemahaman tentang human relations yang sempit. Begitu banyak
12
permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya dalam pengurusan administrasi pemerintahan di desa yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Berbagai fenomena yang menunjukkan perilaku aparat desa yang kurang menunjukkan adanya relasi antar sesama yang tercipta dengan baik dalam berkomunikasi. Unsur komunikasi sebagai unsur penting dalam human relation acap kali kurang diperhatikan oleh aparat pemerintah desa. Adanya perilaku aparat pemerintah desa yang kurang berkomunikasi dengan baik antar sesama pegawai di satu pihak dan di pihak lain juga antar aparatur pemerintah dengan dengan masyarakat desa. Ada juga sumber responden yang menyatakan bahwa Kepala desa kadang kala mengambil kebijakan sendiri tanpa berdialog dengan aparat desa yang lain, dan juga bahkan tanpa diberitahukan kepada masyarakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari aparat desa tentang kebijakan dan program kerja desa kepada masyarakat juga menunjukkan kemunduran dalam hal penerapan human relations. Kepala desa hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Camat. Selain itu, pada lingkup aparatur desa, kekurangkompakan menunjukkan adanya indikasi kurang diterapkannya human relations. Kepala desa misalnya menghendaki buka kantor desa untuk pelayanan masyarakat jam 8 pagi, yang datang hanyalah kepala desa sedangkan aparat desa yang lain tidak datang atau terlambat karena belum diberitahukan. Sikap bermalas-malasan, dan terkesan menunda-nunda pekerjaan yang ditunjukkan aparat desa adalah akibat dari kesalahan penerapan human relations. Dalam lingkup pembangunan desa misalnya dijumpai bahwa proyek pembangunan desa yang dilakukan mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana desa yang dialokasikan dan juga sikap pro aktif dari masyarakat tidak didukung oleh kebijakan yang berkesinambungan sehingga pemanfaatan efektivitas dana dan waktu dalam menjalankan program pembangunan kurang berjalan dengan baik. Banyak program pembangunan yang tidak selesai sesuai dengan target. Sedangkan dalam lingkup hubungan antar lembaga desa, misalnya antara Kepala Lingkungan atau kepala jaga (PALA) dengan sekretaris desa atau juga kaur pemerintahan kurang berjalan dengan baik karena pelaksanaan human relation yang tidak berjalan semestinya. Adanya warga baru tidak dilaporkan dari kepala jaga atau pala kepada sekdes untuk dicatatkan dalam pendataan kependudukan merupakan salah satu contoh kurangnya hubungan kerja sama antar lembaga desa. Ada beberapa faktor dalam Human Relations yang berfungsi sebagaimana mestinya antara lain Faktor yang mendasari interaksi sosial dimana melibatkan individu secara fisik maupun psikologis, kemudian faktor yang menentukan interaksi sosial dengan cara menggunakan komunikasi antar individu atau komunikasi interpersonal.Hal itu yang kiranya belum bisa dimanfaatkan oleh pemerintah setempat dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. III. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Peran Aparat Desa Dalam Mengkomunikasikan Program Kerjanya dilakukan sesuai dengan posisi dan jabatan masing-masing dalam kepengurusan aparatur pemerintahan. Masing-masing aparatur desa menjalankan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat desa. 2. Bentuk Dan Cara Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Aparat Pemerintah Dalam Kebijakannya adalah komunikasi lisan dan tertulis. Bentuk lisan
13
dilakukan dengan cara turun langsung dan mengunjungi warga serta menyampaikan secara langsung kebijakan pemerintah desa, dan juga dilakukan melalui penyampaian dengan menggunakan pengeras suara. Sedangkan bentuk tertulis bisa dilakukan dengan dan melalui surat yang ditujukan kepada warga masyarakat. 3. Pelaksanaan Human Relations Di Pemerintah Desa Tanah Putih adalah human relations yang di satu pihak telah menunjukkan pelaksanaan relasi personal antar sesama warga masyarakat dan antara warga masyarakat dengan pemerintah sehingga membantu proses pembangunan masyarakat, namun juga di lain pihak kurang menunjukkan pelaksanaan relasi antar masyarakat dengan pemerintah yang baik. Human relations yang baik adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan ‘action orianted’ untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. 4. Kinerja Dari Aparat Pemerintahan Dalam Pelayanannya Terhadap Masyarakat Desa Seperti: Tanggungjawab, Kesetiaan, Dan Kejujuran Yang Dilakukan Aparat Desa Dalam Pelayanannya sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Sarana Komunikasi (Human Relations) Yang Cocok Bagi Masyarakat Desa Tanah Putih adalah bentuk komunikasi interpersonal. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran atau masukan yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan guna membantu meningkatkan human relations di Pemerintah Desa Tanah Putih adalah: 1. Dalam human relations, motivasi orang-orang yang timbul karena adanya keinginan/kebutuhan. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya meliputi kebutuhan ekonomi, psikologis dan sosial. Yang dialami masyarakat desa Tanah Putih, banyak kebutuhan yang menjadi keinginan masyarakat.Oleh karena itu, maka pemerintah desa bukan hanya menjalin komunikasi pasif melalui penyampaian-penyampaian, namun harus menjumpai warganya dan langsung memberikan jawaban dalam tindakan atas kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi yang konkret, kebutuhan psikologis dengan kebijakan psikologis konkret dan juga kebutuhan sosial dengan kebijakan di bidang sosial yang konkret. Agar sesuai dengan pandangan human relations yang benar, maka Pejabat pemerintahan diharapkan bukan hanya berbicara dan menyampaikan kebijakan, namun harus terlibat bersama dengan masyarakat. Selain itu, perlu juga membangun komunikasi dan jaringan lintas elemen masyarakat seperti tokoh adat, tokoh pemuda, PKK dan elemen masyarakat yang lain yang ada guna membantu proses sosialisasi program pemerintah dengan mudah.
14
DAFTAR PUSTAKA Danandjadja, Peranan Humas Dalam Perusahaan, Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta. 2011. Hasan, Erliana. 2010. Komunikasi Pemerintahan. Bandung. PT. Rifka Aditama. Liliweri, Alo. 2014. Sosiologi & Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. Muhammad, Arni. 2011. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung Remaja Rosdakarya. Onong Uchjana Effendy, Human Relation dan Public Relations, PenerbitMandar Maju. Bandung. 1998. Rohim, Syaiful. 2009. Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta. Ruslan, Rosady. 1997. Manajemen Humas dan Komunikasi.Konsepsi danAplikasi.Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada --------------. 2000. Manajemen Public Relations, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Salam, Dharma S. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia.Jakarta :Djambatan Sugiono.2008. memahami Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta. Suryabrata, Sumadi. 2008. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada Syafiie, Inu Kencana. 2007. Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi). Bandung: Mandar Maju Sumber-sumber lain: Depdagri, Edward. 2000. Publik Relationas dan Otonomi Daerah, MimbarDepdagri Edisi No. 45 Tahun 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008: Balai Pustaka: Departemen Pendidikan Nasional. Pedoman Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan di jajaran Depdagri, tahun 1998 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
15
