Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; i
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. 11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah. 4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen. 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi. 10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). ii
13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak. 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif. Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk: (1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). (2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri. Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan (8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada iii
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan. Pasal 5 Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I. Pasal 6 (1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 7 Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. Pasal 8 (1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak. (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iv
maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak. Pasal 9 (1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi : a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas : 1. Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2. Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3. Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 4. Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 5. Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 6. Buku PK 03 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 7. Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 8. Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 9. Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 10. Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 11. Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. v
12. Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 13. Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 14. Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. 15. Buku PK 08 Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan. b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas : 1. Buku JK 09 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan. 2. Buku JK 09 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak Harga Satuan. 3. Buku JK 10 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 4. Buku JK 10 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 5. Buku JK 11 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 6. Buku JK 11 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 7. Buku JK 12 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 8. Buku JK 12 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 9. Buku JK 13 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. 10. Buku JK 13 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. vi
11. Buku JK 14 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 12. Buku JK 14 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 13. Buku JK 15 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 14. Buku JK 15 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 15. Buku JK 16 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 16. Buku JK 16 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 17. Buku JK 17 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan. 18. Buku JK 17 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan. 19. Buku JK 18 A Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi. 20. Buku JK 18 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi. 21. Buku JK 19 Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi. (2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan: a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi. b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya. vii
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 08 : Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan
DAFTAR ISI BAB I
KETENTUAN UMUM .............................................................................................................1
A. Pengertian ...................................................................................................................................1 B. Tujuan..........................................................................................................................................2 C. Ruang Lingkup ............................................................................................................................2 D. Acuan/Referensi .........................................................................................................................2 BAB II PERSIAPAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ...................................................... ...................................................... 4 A. Identifikasi dan Pemilihan Metode Pengadaan ........................................................................4 B. Pemaketan Pekerjaan .................................................................................................................5 C. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ............................................................................5 BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TAHUN JAMAK ............................................. ............................................. 8 1. Kontrak Harga Satuan ................................................................................................................8 2. Kontrak Lump Sum.................................................................................................................. 11 3. Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan ............................................................... 12 BAB IV PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK................................................................ .............................................................................. .............................................. 15 A.. Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum ................. 15 B. Pengadaan Secara Elektronik Di K/L/D/I Lain. ................................................................... 17
i
BAB I KETENTUAN UMUM A. Pengertian
Dalam Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini digunakan pengertian sebagai berikut: 1. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan. 2. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. 3. Kontrak Lump Sum adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga (Price Adjustment); b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. 4. Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 5. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan (APBN) atau Kepala Daerah (APBD). 6. Penyesuaian Harga (Price Adjustment) adalah perubahan harga/biaya terhadap kontrak yang disebabkan adanya perubahan fluktuasi harga upah/tenaga kerja, bahan/material, maupun peralatan atau yang disebabkan adanya perubahan peraturan/hukum yang terjadi setelah kontrak ditandatangani. 7. Pengadaan secara Elektronik (E-Procurement) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 1
B. Tujuan
Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini disusun dengan tujuan: 1. Untuk memberikan pedoman kepada Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam menyusun dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi, termasuk yang menggunakan Kontrak Tahun Jamak dan Pengadaan secara Elektronik; 2. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. C. Ruang Lingkup
Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini digunakan untuk pelaksanaan pelelangan dan evaluasi penawaran yang menggunakan ketentuan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, mencakup: 1. Pengadaan pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). 2. Pengadaan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakup pengadaan pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri. D. Acuan/Referensi Acuan/Referensi
Standar Dokumen dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang digunakan sebagai acuan/referensi dalam penyusunan dokumen pelelangan ini adalah: 1. Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2. Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3. Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 4. Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 5. Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
2
6. Buku PK 03 B
Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum. 7. Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 8. Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 9. Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 10. Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 11. Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 12. Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 13. Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 14. Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi.
3
BAB II PERSIAPAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Proses perumusan persiapan pengadaan barang/jasa dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa sampai dengan pengumuman rencana pengadaan tersebut. Pengumuman dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional. setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD. Dokumen yang diperlukan antara lain: 1. Daftar kegiatan meliputi nama kegiatan, sub kegiatan dan paket pekerjaan; 2. Kerangka Acuan Kerja yang didalamnya termasuk spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi; 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 4. Organisasi Pengadaan berikut tugas pokok dan kewenangan masing-masing; 5. Jadwal kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi. A. Identifikasi dan Pemilihan Metode Pengadaan
PA/KPA dalam menyusun rencana pengadaan, perlu melakukan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi dan menetapkan metode pengadaan, serta wajib memperhatikan halhal sebagai berikut: 1. Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan diadakan adalah untuk kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja K/L/D/I yang telah diuraikan dalam Rencana Strategis oleh unit kerja di bawahnya. 2. Dilakukan pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi sesuai kebutuhan teknis dengan memberikan kesempatan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem konstruksi, kualitas dan kemampuan teknis usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil. 3. Jadwal kegiatan harus memperhatikan waktu pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan tersebut dan batas waktu penyelesaian pekerjaan sehingga dapat difungsikan sesuai rencana. 4. Memperhatikan kesiapan untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi seperti perencanaan/desain yang diperlukan, lahan, persetujuan kontrak tahun jamak (untuk kontrak tahun jamak) serta dana/biaya yang harus sudah tersedia sebelum dilakukan proses pengadaannya. 5. Pemilihan metode pengadaan dapat dilakukan mengikuti ketentuan di dalam pedoman ini namun tidak terbatas untuk memilih metode pengadaan yang lain sesuai dengan tatacara pengadaan yang berlaku. Pemilihan metode pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas pekerjaan antara lain: a. metode dua tahap, sistem nilai dengan prakualifikasi. dilaksanakan untuk pekerjaan terintegrasi, yang merupakan pekerjaan konstruksi bersifat kompleks, dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan/atau pengadaan barangnya dilaksanakan dalam satu kontrak untuk menghasilkan kinerja hasil pekerjaan (outcome) sesuai yang ditetapkan. Contoh: Design and Build; Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC); Engineering, Procurement, and Construction (EPC)/Turn Key. 4
b. metode satu sampul, sistem gugur dengan prakualifikasi. dilaksanakan untuk pekerjaan tunggal dan kompleks, yaitu pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). c. metode satu sampul, sistem gugur dengan pascakualifikasi. dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi pada umumnya pekerjaan tunggal, yaitu pekerjaan-pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai tahapan setelah perencanaan teknik diselesaikan terlebih dahulu. B. Pemaketan Pekerjaan
PA/KPA dalam melakukan pemaketan pekerjaan konstruksi wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan memberi kesempatan seluasluasnya bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil. 2. Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil kecuali untuk pekerjaan konstruksi yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil. 3. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pekerjaan konstruksi untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil. 4. PA/KPA dilarang memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket kecil dengan maksud untuk menghindari pelelangan. 5. PA/KPA dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing. 6. PA/KPA dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil. 7. PA/KPA dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif. 8. Agar lebih efektif dalam penerapannya, paket pekerjaan konstruksi kontrak tahun jamak (multi years) sebaiknya memiliki perkiraan nilai di atas Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar). C. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 1. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk
Kontes/Sayembara. 2. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang
ditetapkan oleh PPK. 3. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. 4. HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 5
5. HPS digunakan sebagai:
a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. 6. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. j. dalam menyusun HPS telah memperhitungkan: 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2) keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN. k. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia. 7. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00,(seratus milyar rupiah) sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilakukan penelitian secara profesional oleh pejabat Eselon I. 8. Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik. D. Pelelangan mendahului persetujuan DIPA/DPA Tahun Anggaran
Dalam hal pengumuman pelelangan mendahului persetujuan DIPA/DPA Tahun Anggaran maka : a. Harus dicantumkan dalam Pengumuman/Dokumen Pengadaan bahwa pelelangan ini dilakukan sebelum Dokumen Anggaran disahkan;
6
b. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
7
BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TAHUN JAMAK Pokja ULP wajib melakukan penyusunan Dokumen Pengadaan (Tahun Jamak) sebelum melaksanakan proses Pelelangan. Dokumen tersebut harus disusun berdasarkan Peraturan Menteri mengenai Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract) dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengadaannya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan sumber dana yang diperlukan untuk pengadaan yang berasal dari rupiah murni (APBN/APBD). b. secara teknis pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah dan/atau penyelesaian pekerjaan tersebut membutuhkan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau dalam rangka mengefektifkan pencapaian program sesuai target yang telah ditetapkan. c. sebelum pemilihan Pekerjaan Konstruksi dimulai, paket Pekerjaan Konstruksi tersebut sudah mendapatkan persetujuan pelaksanaan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan (APBN) atau Kepala Daerah (APBD). d. Dalam melaksanakan pelelangan kontrak tahun jamak dilakukan sekaligus meliputi keseluruhan biaya pelaksanaan paket pekerjaan sampai dengan selesai, tidak berdasarkan anggaran yang tersedia di tahun pertama (bertahap). Dokumen Pengadaan (Tahun Jamak) disusun sesuai jenis kontrak sebagai berikut: 1. Kontrak Harga Satuan a. Dokumen Acuan/Referensi Dokumen acuan/referensi yang digunakan adalah: 1) Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2) Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3) Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 4) Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 5) Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 8
6) Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 7) Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 8) Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. b. Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1) Penyesuaian harga (Price Adjustment) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; b) tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; c) penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. d) penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya pekerjaan Lump Sum. 2) Pengumuman Pada pengumuman harus ditambahkan pencantuman sumber pendanaan dan tahun anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk perkiraan kebutuhan dana untuk Penyesuaian Harga dan jangka waktu pelaksanaan. 3) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Harus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) pada SSUK sebagai berikut: “Penyesuaian Harga: a) Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. b) Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. c) Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran. d) Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. e) Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. 9
f) Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. g) Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. h) Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak. i) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh Menteri dan dicantumkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak. j) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak. k) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. l) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. m) Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. n) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; o) Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.” 4) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Harus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga yaitu penetapan koefisien komponen bahan, tenaga kerja dan alat kerja pada SSKK sebagai berikut: “Penyesuaian harga
10
a) Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh .................... [diisi BPS atau Instansi Teknis Lainnya (jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS)] b) Koefisien komponen bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan sebagai berikut: ......................... [koefisien komponen adalah perbandingan antara
nilai bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS, sesuai pengelompokan jenis pekerjaan dari HPS], contoh: Pekerjaan
a. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Timbunan Galian Galian dengan alat Beton Beton bertulang
Koefisien Komponen b. c. d. a+b+c+d …. ….. ….. 1,00 …. ….. ….. 1,00 …. ….. ….. 1,00 …. ….. ….. 1,00 …. ….. ….. 1,00
2. Kontrak Lump Sum a. Dokumen Acuan/Referensi Dokumen yang digunakan adalah: 1) Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 2) Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 3) Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 4) Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 5) Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 6) Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. b. Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1) Pengumuman Harus ditambahkan pencantuman sumber pendanaan dan tahun anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dan Jangka waktu pelaksanaan. 11
2) Dalam kontrak lump sum tidak dibolehkan adanya Penyesuaian Harga (Price Adjustment). 3. Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan a. Dokumen Acuan/Referensi Dokumen yang digunakan adalah: 1) Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 2) Buku PK 03 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 3) Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 4) Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. b. Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1) Penyesuaian harga (Price Adjustment) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) penyesuaian harga diberlakukan terhadap bagian Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; b) penyesuaian harga tidak diberlakukan pada bagian Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. c) tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; d) penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya pekerjaan Lump Sum. 2) Pengumuman Pada pengumuman harus ditambahkan pencantuman sumber pendanaan dan tahun anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk perkiraan kebutuhan dana untuk Penyesuaian Harga dan jangka waktu pelaksanaan. 3) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Harus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) pada SSUK disisipkan satu pasal sebagai berikut: a) Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. b) Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. 12
c) Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran. d) Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. e) Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. f) Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. g) Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. h) Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak. i) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh Menteri dan dicantumkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak. j) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak. k) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. l) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. m) Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. n) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 13
o) Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.” 4) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Harus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga yaitu penetapan koefisien komponen bahan, tenaga kerja dan alat kerja setelah Huruf N SSKK sebagai berikut: “Penyesuaian harga Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh .................... [diisi BPS atau Instansi Teknis Lainnya (jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS)] Koefisien komponen bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan sebagai berikut: ......................... [koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai
bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS, sesuai pengelompokan jenis pekerjaan dari HPS], contoh: Pekerjaan Timbunan Galian Galian dengan alat Beton Beton bertulang
a. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
14
Koefisien Komponen b. c. …. ….. …. ….. …. ….. …. ….. …. …..
d. ….. ….. ….. ….. …..
a+b+c+d 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
BAB IV PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK A. Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dalam penyusunan Dokumen Pengadaan secara Elektronik dan pada saat pemberian penjelasan pekerjaan harus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengadaan secara elektronik (sepanjang tidak ditentukan lain) sebagai berikut antara lain: 1. Jadwal pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik: a. yang tertulis di dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) mulai dari tanggal pengumuman, pendaftaran, pengambilan dokumen, dan seterusnya diganti dengan keterangan “lihat pada jadwal yang sudah disediakan dan diisi pada sistem pengadaan secara elektronik”. b. jadwal pada sistem pengadaan secara elektronik diisi sesuai dengan alokasi waktu kegiatan yang cukup setelah Dokumen Pengadaan seluruhnya diunggah. 2. Pengumuman Dalam pengumuman harus dipastikan bahwa pelelangan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan website www.pu.go.id oleh karena itu pendaftaran dilakukan secara elektronik 3. Pendaftaran Dilakukan secara online dengan mengisi user id dan password yang wajib dimiliki oleh pendaftar. 4. Dokumen Pengadaan diunggah oleh Pokja ULP a. Dokumen Pengadaan diunggah secara utuh (lengkap) serta tidak boleh terputus (tidak terjadi jeda) agar tidak menimbulkan salah pengertian bagi penyedia. b. setelah dapat dipastikan dokumen diunggah secara utuh, Pokja ULP mencantumkan keterangan bahwa dokumen telah ter-upload secara lengkap dengan diberi “tanda khusus dan waktu” misalnya ..... selesai tanggal .... hari .... pukul ..... c. apabila terdapat hambatan teknis yang terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik sehingga Pokja ULP tidak dapat mengunggah (upload) dokumen pengadaan secara utuh maka segera memberitahukan/menghubungi pihak terkait untuk diadakan perubahan/penyesuaian jadwal dengan memperhatikan alokasi waktu yang cukup. 5. Pengambilan Dokumen a. secara Semi e-Procurement : Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan (hard copy) atau soft copy dengan mengunduh (download) melalui website www.pu.go.id b. secara Full e-Procurement : Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk softcopy dengan mengunduh (download) melalui website www.pu.go.id
15
6. Penjelasan Pekerjaan a. Pemberian penjelasan tetap dilakukan secara tatap muka antara Pokja ULP dengan Peserta. Ketentuan penjelasan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Standar Dokumen Pengadaan. b. Agar ditambahkan ketentuan: “Apabila dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan dan pokja ULP mengunggah (upload) Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan melalui website www.pu.go.id” c. Pokja ULP memberitahu semua peserta untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan. d. Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya melalui website www.pu.go.id. 7. Adendum dokumen pengadaan (apabila ada) Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam mengunggah (upload) antara lain: a. Pokja ULP harus memperhatikan apabila adendum dokumen pengadaan yang diterbitkan dan diunggah pada waktu yang bersamaan dengan Berita Acara Pemberian Penjelasan agar dipastikan sudah tertayang dalam website www.pu.go.id sehingga peserta dapat mengunduh (download) secara utuh. b. Pokja ULP harus memperhatikan apabila adendum dokumen pengadaan yang diterbitkan dan diunggah pada waktu yang berbeda setelah Berita Acara Pemberian Penjelasan agar dipastikan sudah tertayang dalam website www.pu.go.id. sehingga peserta dapat mengunduh (download) secara utuh dan Pokja ULP mengalokasikan waktu yang cukup sehubungan dengan hambatan teknis yang terkait dengan teknologi informasi. c. Dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP) agar ditambahkan ketentuan bahwa “dokumen pengadaan berikut adendum dokumen pengadaan yang diunggah (upload) terakhir mengikat”. 8. Penyampaian Dokumen Pokja ULP wajib menetapkan dokumen yang harus disampaikan oleh peserta didalam dokumen pengadaan. a. Semi e-Procurement : Dokumen yang harus disampaikan oleh peserta dengan hardcopy yaitu Dokumen penawaran terdiri dari antara lain jaminan penawaran asli, administrasi, teknis, dan harga (termasuk data kualifikasi). b. Full e-Procurement : 1) Dokumen yang harus disampaikan oleh peserta secara elektronik (softcopy) adalah yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam Dokumen Pengadaan yaitu Dokumen penawaran terdiri dari antara lain jaminan penawaran asli, administrasi, teknis, dan harga (termasuk data kualifikasi) dengan mengunggah (upload) melalui website www.pu.go.id 2) Jaminan penawaran asli dari peserta wajib disampaikan dan diterima Pokja ULP sebelum berakhirnya batas waktu pemasukan penawaran. 16
9. Pembukaan Dokumen a. Pembukaan penawaran dokumen lelang disaksikan/dihadiri oleh wakil peserta b. Berita Acara Pembukaan Penawaran ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang saksi. c. Dalam hal Semi e-Procurement salah satu anggota pokja ULP yang hadir dan 1 (satu) saksi memaraf dokumen penawaran asli (hard copy) yang bukan miliknya. 10. Evaluasi Penawaran a. Data yang digunakan Pokja ULP dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran dari peserta adalah: 1) Semi e-Procurement : data yang disampaikan secara hard copy 2) Full e-Procurement : data yang disampaikan secara softcopy, Pokja ULP mengunduh (download) melalui website www.pu.go.id b. Evaluasi secara elektronik : 1) Dilakukan sesuai ketentuan/kriteria evaluasi yang telah ditetapkan/ dicantumkan dalam Standar Dokumen Pengadaan 2) Dokumen elektronik yang rusak akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh penyedia jasa yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. 11. Penetapan Pemenang Sebelum dilakukan penetapan pemenang, maka: Dalam hal Full e-Procurement Peserta yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan atau calon pemenang cadangan menyerahkan dokumen asli (hardcopy) untuk dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Elektronik dengan Dokumen Asli, apabila terjadi perbedaan data penawaran (termasuk data kualifikasi) maka penawaran tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang atau pemenang cadangan. B. Pengadaan Secara Elektronik Elektronik Di K/L/D/I Lain. Lain. Dalam hal pengadaan secara elektronik di K/L/D/I lain (di luar Kementerian Pekerjaan Umum) dapat menggunakan ketentuan pengadaan secara elektronik di K/L/D/I bersangkutan.
17
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 08 : Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO
