DOKUMEN PELELANGAN ,-

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) Kantor Direksi

: Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan 20122 Kotak Pos 91, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia

Email Website

: [email protected] : www.ptpn3.co.id, www.ptpn3.com

DOKUMEN PELELANGAN

PEKERJAAN

: PEKERJAAN KONSTRUKSI

METODE

: PEMILIHAN LANGSUNG

NILAI PEKERJAAN

: Rp. 283.078.897,-

JUDUL PEKERJAAN

: RENOVASINUT 3 TIGA) UNIT RUMAH TRANSPORT FAN KARYAWAN PIMPINAN TYPE G-I DAN G-II PERMANEN DI PKS SEI SILAU TERDIRI DARI ; 1 (SATU) UNIT RUMAH KARYAWAN PIMPINAN TYPE G-II PERMANEN ; 2 (DUA) UNIT RUMAH KARYAWAN PIMPINAN TYPE G-I PERMANEN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

BAGIAN

: TEKNIK (3.10)

NOMOR PENGUMUMAN

: NO. 3.21/PENG./ 390A /2016 TGL. 13 Oktober 2016

NOMOR UNDANGAN

: NO. 3.21/X/ 402A /2016

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Peng/ 390A /2016 RK/FR/TS

TGL. 20 Oktober 2016

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

1

DAFTAR ISI Halaman

BAB-I

INFORMASI KEPADA PESERTA PELELANGAN ..................

3

BAB-II

PROSES PELAKSANAAN PELELANGAN .............................

4-8

BAB-III EVALUASI PENAWARAN DAN PENETAPAN PEMENANG....

9-12

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...........................................................................

13

1.1.

FORMAT BENTUK SAMPUL DEPAN/BELAKANG

1.2.

FORMAT SURAT PENAWARAN

1.3.

FORMAT CONTOH BID BOND (GARANSI BANK)

1.4.

FORMAT RINCIAN BIAYA

1.5.

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

1.6.

SPESIFIKASI TEKNIS

1.7.

FORMAT SURAT PERIKATAN

1.8.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT, PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR TENTANG KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN USAHA YANG DIMILIKI

1.9.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PENGADILAN

DALAM

1.10. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT 1.11. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM 1.12. FORMAT DATA PAKET SEDANG DIKERJAKAN


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

2

BAB – I INFORMASI KEPADA PESERTA PELELANGAN 1. UMUM Dengan ini Bagian Pelelangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.08/SKPTS/28/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Restrukturisasi Organisasi PT. Perkebunan Nusantara III bermaksud menyelenggarakan pelelangan sebagai berikut : 1.1. Jenis Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan Bagian Pelelangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) akan melaksanakan Pelelangan Pekerjaan Renovasi 3 (tiga) unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-I dan G-II Permanen di PKS Sei Silau terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-II Permanen ; 2 (dua) unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-I Permanen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). 1.2.

Pemberi Tugas Pekerjaan Pemberi Tugas Pekerjaan adalah Direktur Utama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).

1.3.

Sumber Anggaran RKAP PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2016.

1.4

Pemilik Pekerjaan Pemilik Pekerjaan adalah PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

1.5

Metode Pelelangan yang digunakan adalah Metode Pemilihan Langsung (Sesuai dengan PK 3.06-04)

2. PEDOMAN 2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; 2.2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; 2.3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; 2.4. SKPTS No. 3.12/SKPTS/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Edisi VII-2014 2.5. SKPTS No. 3.12/SKPTS/04/2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi No. 3.12/SKPTS/01/2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Edisi VII-2014. 2.6. SKPTS No. 3.12/SKPTS/05/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. 3.12/SKPTS/01/2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Edisi VII-2014.


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

3

BAB – II PROSES PELAKSANAAN PELELANGAN 1. JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN

2

No.

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengumuman Pendaftaran Penyerahan Dokumen Verifikasi Evaluasi Undangan Penerimaan Undangan (Download) Pemasukan Penawaran (Up Load) Pembukaan Penawaran (Download) Evaluasi SKPTS Penerbitan Berita Acara Hasil Penerbitan Pemenang (Down Load)

s/d Tanggal 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 19/10/2016 24/10/2016 24/10/2016 25/10/2016 25/10/2016 Tentative Tentative Tentative Tentative

Jam 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 09.00 24.00

Rencana jadwal diatas dapat dirubah jika diperlukan dan akan diberitahukan pada seluruh calon penyedia jasa (Melalui Alamat E-mail Calon Penyedia Jasa). PENYUSUNAN DOKUMEN PENAWARAN Dokumen Penawaran 2.1 Surat Penawaran (Sesuai Lampiran 1.2) 2.2 Rekapitulasi Penawaran dan Rincian Penawaran 2.3 Analisa Harga Satuan (termasuk harga bahan dan harga upah) 2.4 Jaminan Penawaran 2.5 Pakta Integritas 2.6 Metode Pelaksanaan Kerja (ditandatangani dan berstempel) 2.7 Standar/norma kerja yang harus dipenuhi sesuai spesfikasi teknis (ditandatangani dan berstempel) 2.8 Surat Kepemilikan/Dukungan Peralatan yang digunakan 2.9 Daftar personil inti yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut (ditandatangani dan berstempel) 2.10 Schedule/Barchat yang menggambarkan metode pelaksanaan kerja yang mencantumkan judul/objek pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hitungan hari (ditandatangani dan berstempel) 2.11 Neraca Perusahaan per 31 Desember 2015 (ditandatangani dan berstempel) 2.12 NPWP, Pengukuhan PKP dan SPT Tahunan PPh badan Tahun terakhir. 2.13 Data Paket yang sedang dikerjakan 2.14 Rekening Koran bulan Juli, Agustus dan September 2016 2.15 Surat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilan, tidak dalam keadaan bangkrut, kegiatannya tidak sedang dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sangsi pidana. 2.16 Surat Pernyataan memiliki kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam 2.17 Surat Pernyataan tidak menuntut 2.18 Surat Pernyataan Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki. Dokumen Penawaran diketik dan dijilid rapi dimasukan ke dalam Satu Sampul.


Mulai Tanggal Jam 13/10/2016 08.00 13/10/2016 08.00 13/10/2016 08.00 13/10/2016 08.00 20/10/2016 08.00 20/10/2016 08.00 20/10/2016 08.00 25/10/2016 16.00 Tentative Tentative Tentative Tentative

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

4

3.

PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN Penyampaian Dokumen Penawaran disampaikan melalui internet dan secara manual yaitu website : www.ptpn3.co.id dan Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Bagian Pelelangan Jalan Sei Batang hari No. 02 Medan. a. Penyampaian Dokumen Penawaran Melalui Internet. Dokumen Penawaran meliputi Surat Penawaran dilampiri Rekapitulasi dan Rincian Penawaran, Jaminan Penawaran, Pakta Integritas (disimpan dalam satu file pdf), disampaikan melalui website : www.ptpn3.co.id dengan cara mengupload sesuai tanggal waktu yang ditentukan : Ditutup Tanggal/Waktu : 25 Oktober 2016 Jam 09.00 Wib. Apabila jaringan TI mengalami kendala maka dokumen penawaran dapat disampaikan melalui E-mail : [email protected] atau [email protected] (hal ini dapat diterima jika seluruh calon Penyedia Barang dan Jasa yang diundang tidak dapat menyampaikan melalui situs e-Procurement PTPN-III) dengan waktu, tanggal, hari yang sama sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. b. Penyampaian Dokumen Penawaran Secara Manual dan Pembukaan Penawaran. Penyampaian dokumen dilaksanakan 1 (satu) tahap 1 (satu) sampul Penyampaian Dokumen Penawaran (Hard copy) disampaikan melalui Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) ke alamat : Tempat : Bagian Pelelangan Jalan Sei Batang Hari No. 02 Medan. Hari/Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016 Waktu : 09.00s/d. 16.00 Wib Pada Sampul Dokumen Penawaran, bagian depan sudut kiri atas hal nama pekerjaan ; metode pemilihan ; tempat ; hari/tanggal ; waktu pemasukan ; No. undangan (contoh terlampir) sesuai lampiran 1.1 Pada sampul dokumen penawaran bagian belakang dilak atas tiga titik (sesuai contoh lampiran 1.1 Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Pemasukan, penyerahan, penambahan/susulan dokumen atau penambahan keterangan dan lain-lain dianggap tidak berlaku/tidak sah diluar dari waktu yang ditetapkan. c. Syarat dan Ketentuan 1. Bagi calon penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar tetapi tidakmelakukan verifikasi dokumen akan diberikan teguran, jika telah mendapat 2 (dua) kali teguran maka password dan user ID calon penyedia barang dan jasa tersebut akan dibekukan untuk 6 (enam) bulan ke depan atau sampai dengan berakhirnya periode DRT. 2. Bagi calon penyedia barang dan jasa yang telah diundang tetapi tidak memasukkan penawaran akan diberi teguran, jika telah mendapat 2 (dua) kali teguran maka calon penyedia barang dan jasa tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam (black list) maka password dan user ID calon penyedia barang dan jasa tersebut akan dibekukan untuk 1(satu) tahun kedepan.


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

5

3. Bagi calon penyedia barang dan jasa yang telah diundang dan memasukkan penawaran namun tidak lengkap/tidak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam buku dokumen maka dikatagorikan tidak memasukkan penawaran dan akan diberlakukan point 2 sebagaimana tersebut di atas. 4.

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP) a. Bagian Pelelangan akan mendownload penawaran yang masuk dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran, yang sekurang-kurangnya memuat : 1. Calon penyedia Barang yang diundang; 2. Calon penyedia Barang yang memasukkan penawaran; 3. Nilai penawaran dari masing-masing calon penyedia barang 4. Rekapitulasi Penawaran 5. Jaminan Penawaran; 6. Pakta Integritas b. BAPP di Upload melalui media www.ptpn3.co.id dapat dilihat pada situs e-Procurement. Tanggal : 25 Oktober 2016 Waktu : 16.00 s/d. 24.00 Wib Kegagalan peserta lelang dalam memenuhi persyaratan Dokumen Pelelangan, atau penawarannya tidak memenuhi persyaratan Dokumen Pelelangan akan menjadi resiko peserta lelang dan dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan GUGUR.

5.

LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan dan tanggung jawab pelaksana pekerjaan disusun pada Dokumen Penawaran diketik dan dijilid rapi dimasukan ke dalam Satu Sampul. Objek kerja yang ditawarkan adalah Pekerjaan Renovasi 3 (tiga) unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-I dan G-II Permanen di PKS Sei Silau terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-II Permanen ; 2 (dua) unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-I Permanen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) meliputi sebagai berikut : Uraian pekerjaan yang dilaksanakan, antara lain : a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran c. Pekerjaan Pintu, Lisplank dan Plafond d. Pekerjaan Atap Rabung dan Rangka Atap e. Pekerjaan Pengecatan f. Pekerjaan Instalasi Listrik dan Air g. Pekerjan Finishing h. Syarat dan Mutu Bahan i. Hal-hal lain

6.

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME a. Peserta dan pihak yang terkait dengan pelelangan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pelelangan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : - Berusaha mempengaruhi anggota Bagian Pelelangan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pelelangan, dan/atau peraturan perundang-undangan;


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

6

b.

c. d.

- Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan terbatas, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; - Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pelelangan ini. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas, dikenakan sanksi sebagai berikut : - Sanksi administrasi, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; - Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; - Gugatan secara perdata; dan/atau; - Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Bagian Pelelangan kepada Direksi. Larangan Pertentangan Kepentingan Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

7.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Total jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah seluruh pekerjaan/borongan selesai dan diadakan Serah Terima Pertama.

8.

PERUBAHAN REDAKSI Tawaran harus dipersiapkan seperti redaksi pada dokumen ini. Tiap perubahan ataupun penghapusan-penghapusan redaksi pada dokumen-dokumen pelelangan ini tidak akan diindahkan.

9.

MATA UANG Total harga penawaran untuk semua barang-barang dalam mata uang Rupiah. Harga satuan dalam perincian penawaran dapat diuraikan dengan mata uang Rupiah untuk material lokal dan mata uang asing yang diperhitungkan dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs tengah BI untuk material impor, bersifat lumpsum/fixed price dalam arti segala yang tercantum dalam perincian penawaran yang akan menyebabkan perubahan kuantitas tidak akan merubah harga penawaran tersebut.

10.

MASA BERLAKUNYA PENAWARAN Semua penawaran harus berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal penerimaan penawaran oleh Pemberi Kerja.

11.

PERUBAHAN ISTILAH 1) Tidak diperkenankan membuat perubahan istilah atau perubahan suatu uraian setelah pemasukan penawaran; 2) Komunikasi apapun dari penawar tidak dibenarkan, kecuali secara khusus diminta secara tertulis oleh Pemberi Kerja setelah penawaran dibuka.

12.

KESALAHAN DAN KEKURANGAN Jika penawar menemukan adanya kekurangan-kekurangan atau hal-hal lain yang tidak tercantum dalam suatu uraian atau dokumen-dokumen yang lainnya, atau menimbulkan keraguan di dalam mencantumkan pengertian, penawar supaya segera


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

7

memberitahukan kepada Pemberi Kerja dan meminta penjelasan secara tertulis pada saat sebelum pemasukan penawaran. Apabila terdapat perbedaan (dari pemberi kerja) nama, tanggal, tempat, waktu, nilai, ejaan dan lainnya antara Dokumen Manual dengan yang disampaikan lewat situs e-Procurement maka Dokumen yang dinyatakan sah adalah Dokumen Manual. 13.

BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN PENAWARAN Penawar tidak akan mendapat penggantian atas setiap pengeluaran biaya yang berkenaan dengan persiapan dan penyerahan dokumen penawaran.

14.

JAMINAN PENAWARAN a) Penawaran harus disertai dengan Jaminan Penawaran/Bid Bond yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang dijamin Pemerintah (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau asuransi kerugian yang memiliki program Surety Bond yang mempunyai dukungan reasuransi tidak kurang dari 1 % (satu per seratus) dari Jumlah Harga Perkiraan Sendiri yang berlaku untuk 90 (Sembilan puluh) hari dari tanggal penyerahan penawaran yaitu pada hari terakhir jadwal pemasukan Penawaran. b) Jaminan Penawaran/Bid Bond tersebut akan dikembalikan kepada penawar selambat-lambatnya satu bulan setelah penandatanganan kontrak dan telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond); c) Jaminan Penawaran/Bid Bond akan menjadi hak Pemberi Kerja bilamana penawar menarik kembali penawarannya atau menolak untuk menerima penetapan pemenang. Penawaran yang nilainya ≤ 15 % dibawah HPS, maka Nilai Jaminan Penawaran/Bid Bond minimal 3 % dari nilai HPS (Harus berupa bank garansi) dan menambah Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond yang semula 5 % menjadi 10 % apabila ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan.

15.

FAKTOR PERTIMBANGAN Penyusunan produk dalam negeri sangat diutamakan dan dipersyaratkan minimal 40% dari nilai kontrak.

16.

HAK MENOLAK PENAWARAN Pemberi Kerja tidak terikat untuk menerima penawaran harga terendah.

17.

PEMBERITAHUAN SEBAGAI KONTRAKTOR PELAKSANA (SPP) DAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Surat Pemberitahuan Pemenang dan Surat Perintah Mulai Kerja dapat diambil ke Bagian Pelelangan sebagai dasar proses administrasi selanjutnya.

18.

SURAT PERJANJIAN Penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang pelelangan diwajibkan untuk menanda tangani Surat Perjanjian dengan Pemberi Kerja dalam bentuk Kontrak Lump Sump. Surat Perjanjian akan dibuat dengan nilai penawaran berdasarkan hasil evaluasi dan negosiasi yang memenuhi batas - batas kemampuan dalam arti :  Penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan  Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan  Setelah pemberitahuan sebagai kontraktor pelaksana, dibuat suatu perjanjian dalam rangkap 3 (tiga) sesuai dengan contoh yang dilampirkan pada dokumen


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

8

tender ini dan sebelum perjanjian tersebut dibuat, Pemberi Kerja akan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

19.

JAMINAN PELAKSANAAN Setelah pemberitahuan sebagai kontraktor pelaksana kontraktor harus menyerahkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dan atas biaya sendiri suatu “Bank Garansi” dari salah satu Bank milik Pemerintah yang ditentukan dalam Daftar Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 115/KMK.011/81 juncto No. 59/KMK.011/82 juncto No. 106/KMK.011/83 atau Jaminan Pelaksana dari Perusahaan Asuransi sebesar 5% dari nilai kontrak untuk jaminan pelaksanaan Kontrak. Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi atau Asuransi berlaku sesuai jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan di tambah masa Pemeliharaan mulai terbitnya SPMK. Bilamana penawar tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja dapat membatalkan secara tertulis pemberian kontrak kepada kontraktor pelaksana.

20.

WAKTU PENYERAHAN BARANG IMPOR DAN LOKAL Waktu penyerahan dari barang-barang impor (apabila ada) dan lokal harus disesuaikan dengan tahapan dari pelaksanaan pekerjaan dan harus sejalan dengan penyelesaiannya yang ditentukan.

21.

PAJAK Penawar harus memasukkan di dalam penawaran sudah termasuk PPN 10% (jika ada) dan pajak-pajak lainnya dalam mata uang Rupiah.


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

9

BAB-III EVALUASI PENAWARAN DAN PENETAPAN PEMENANG 1. EVALUASI PENAWARAN Metode yang digunakan adalah metode evaluasi dengan SISTEM GUGUR dan Evaluasi Nilai Point. Bagian Pelelangan akan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi penawaran harga dengan uraian sebagai berikut : 1.1. Evaluasi Dokumen Administrasi a. Kelengkapan/Kesesuaian Penawaran dinyatakan Gugur apabila salah satu dibawah ini terpenuhi : 1. Dokumen yang dilampirkan melalui internet tidak lengkap. 2. Penyampaian dokumen administrasi (Hard Copy) yang diterima secara manual melewati batas waktu yang ditetapkan. 3. Dokumen administrasi (Hard Copy), tidak sesuai dengan dokumen yang dikirim melalui internet. 4. Calon Penyedia Jasa tidak melengkapi seluruh dokumen penawaran yang dipersyaratkan. 5. Peserta Lelang harus mematuhi semua persyaratan atau ketentuan serta spesifikasi administrasi maupun teknis yang tercantum dalam Dokumen Pelelangan, kegagalan peserta lelang dalam memenuhi persyaratan Dokumen Pelelangan, atau Penawarannya tidak memenuhi persyaratan Dokumen Pelelangan akan menjadi resiko peserta lelang dan dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan gugur.

b. Keabsahan. b. 1. Surat Penawaran (Lampiran 1.2)

Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam Dokumen Pelelangan tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu : 1. Tidak ditanda tangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan kontraktor utama/leadfirm). 2. Surat Penawaran asli tidak diberi materai cukup. Materai tidak dibubuhi tanda tangan, serta tidak dibubuhi cap perusahaan. 3. Tanggal Penawaran tidak dibenarkan melebihi tanggal yang telah di tentukan pada Buku Dokumen Pelelangan. 4. Objek penawaran tidak sesuai dengan undangan yang disampaikan. 5. Jangka waktu berlakunya penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan. 6. Surat penawaran tidak berdasarkan nomor dan tanggal undangan yang di sampaikan. 7. Terdapat perbedaan antara angka dan terbilang dalam penulisan harga pada surat penawaran. 8. Rekapitulasi Penawaran dan lembaran rincian penawaran tidak di paraf dan tidak bersetempel Perusahaan dan juga tidak mempunyai korelasi dengan surat Penawaran.

9. Sisa Kemampuan Keuangan dianggap memenuhi sarat jika (SKK ≥ 80 % dari nilai HPS). SKK dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun terakhir 10. Sisa Kemampuan Paket tidak memenuhi sarat SKP = KP – P : KP = kemampuan paket (usaha kecil 5 & usaha non kecil 1,2 N) P = jumlah paket yang sedang dikerjakan INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Peng/ 390A /2016 RK/FR/TS

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

10

N = jumlah paket terbanyak dalam satu waktu yang dikerjakan secara bersamaan.

b.2. Jaminan Penawaran (Lampiran 1.3)

Jaminan penawaran dinyatakan tidak sah apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam Dokumen Pelelangan tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Penawaran harus disertai dengan jaminan penawaran berupa Jaminan Bank (Bank Garansi) diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang dijamin Pemerintah (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau asuransi kerugian yang memiliki program Surety Bond yang mempunyai dukungan reasuransi tidak kurang dari 1% (satu per seratus) dari nilai HPS yang berlaku untuk 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal penyerahan penawaran yaitu pada hari terakhir jadwal pemasukan penawaran. Penawaran yang nilainya ≤ 15 % dibawah HPS, maka Nilai Jaminan Penawaran/Bid Bond minimal 3 % dari nilai HPS (Harus berupa bank garansi) dan menambah Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond yang semula 5 % menjadi 10 % apabila ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan. 2. Masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. 3. Nama penawar yang tercantum dalam surat jaminan penawaran tidak sama dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran. 4. Nilai jaminan penawaran kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang. 5. Besaran nilai jaminan penawaran tidak dicantumkan dalam angka dan huruf. 6. Nama Pemilik Pekerjaan yang menerima jaminan penawaran tidak sama dengan nama yang tertulis pada Dokumen Pelelangan. 7. Paket pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelang. 8. Tanggal Penerbitan Jaminan Penawaran sebelum terbit undangan untuk pekerjaan tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, dapat dilakukan klarifikasi. Bila dianggap perlu, Bagian Pelelangan akan melakukan peninjauan ke lokasi perusahaan, bila ternyata lokasi tidak sesuai dengan data yang ada, maka Bagian Pelelangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berhak menyatakan Gugur. Bagi peserta pelelangan yang tidak lulus evaluasi administrasi maka dokumen penawaran teknis dan harga tetap menjadi hak Bagian Pelelangan dan jaminan penawaran asli akan dikembalikan kepada peserta pelelangan dan dinyatakan GUGUR.

1.2. Evaluasi Dokumen Teknis Evaluasi Dokumen teknis terdiri dari ; a. Metode Pelaksanaan Kerja b. Daftar Standar/norma kerja yang harus dipenuhi sesuai spesfikasi teknis c. Daftar personil inti yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. d. Waktu Penyelesaian pekerjaan dan Masa Pemeliharaan berdasarkan Surat Penawaran peserta

e. Schedule/Barchat yang menggambarkan metode pelaksaaan kerja Evaluasi terhadap Dokumen teknis Penawaran yang menggambarkan bahwa penawar memahami seluruh lingkup pekerjaan lengkap dengan spesifikasi. 1.3. Evaluasi Dokumen Penawaran Harga. Penawaran harga dinyatakan GUGUR yang meliputi : a. Harga Penawaran diatas Nilai HPS. b. Harga Penawaran tidak mempunyai Korelasi dengan Analisa Harga Satuan, Daftar Harga Bahan dan Daftar Harga Upah. c. Kelengkapan item pekerjaan yang ditawarkan oleh peserta lelang tidak sesuai dengan quantity, spesifikasi. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Peng/ 390A /2016 RK/FR/TS

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

11

Dari evaluasi penawaran teknis & harga tersebut Bagian Pelelangan membuat daftar penawaran yang dimulai dari Nilai Penawaran tertinggi sampai terendah (bukan berdasarkan harga penawaran terendah).Nilai Penawaran dihitung berdasarkan ; a. Unsur Anggaran Biaya Nilai Maksimum 30 b. Unsur Spesifikasi Teknis Nilai Maksimum 20 c. Unsur waktu penyelesaian pekerjaan Nilai Maksimum 20 d. Unsur Masa Pemeliharaan Nilai Maksimum 15 e. Unsur Skedule/Barchart Nilai Maksimum 15 Penawaran dinyatakan lulus persyaratan apabila Nilai Evaluasi Teknis & Harga minimal 66. Evaluasi terhadap dokumen penawaran yang menggambarkan bahwa penawar memahami seluruh lingkup pekerjaan lengkap dengan spesifikasi. 2. PENETAPAN PEMENANG Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang pelelangan mendapatkan nilai penawaran yang sama maka Bagian Pelelangan akan memilih kepada calon peserta yang mengajukan harga penawaran yang lebih rendah. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang pelelangan mendapatkan nilai penawaran yang sama dan harga penawaran yang sama maka Bagian Pelelangan akan mengadakan penelitian kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Evaluasi. Apabila diperlukan Bagian Pelelangan dapat melakukan klarifikasi dan Negosiasi dengan calon Pemenang Pelelangan.

Bagian Pelelangan akan menerbitkan Berita Acara Penetapan Pemenang kepada peserta lelang sesuai hasil SKPTS. Keputusan mengenai hasil pelelangan akan disampaikan melalui Website www.ptpn3.co.id (Situs e-Procurement) kepada masing-masing peserta pelelangan. Bagian Pelelangan akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja, 1 (satu) hari setelah SPP diterbitkan. PELELANGAN GAGAL 3.1. Bagian Pelelangan menyatakan pelelangan gagal, apabila : a. Jumlah peserta yang mengikuti proses pelelangan (memasukan penawaran) kurang dari 3 (tiga) peserta, dalam hal pelelangan ulang, proses pelelangan dapat dilanjutkan walaupun peserta kurang dari 3 peserta. b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran. c. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. 3.2. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Bagian Pelelangan memberitahukan kepada seluruh peserta, melalui alamat email calon peserta. 3.3. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Bagian Pelelangan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya yaitu melakukan : 3.3.1. Evaluasi ulang; 3.3.2. Pelelangan ulang 3.3.3. Pengembalian Dokumen Ke Bagian Teknis 3.3.4. Penghentian proses pelelangan. Medan, 20 Oktober 2016 BAGIAN PELELANGAN

Adi Fitria Kepala Bagian INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Peng/ 390A /2016 RK/FR/TS

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

12

LAMPIRAN 1.1. FORMAT BENTUK SAMPUL DEPAN/BELAKANG 1.2. FORMAT SURAT PENAWARAN 1.3. FORMAT CONTOH BID BOND (GARANSI BANK) 1.4. FORMAT RINCIAN BIAYA 1.5. FORMAT PAKTA INTEGRITAS 1.6. SPESIFIKASI TEKNIS 1.7. FORMAT SURAT PERIKATAN 1.8. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT, PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR TENTANG KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN USAHA YANG DIMILIKI 1.9. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PENGADILAN 1.10. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT 1.11. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM 1.12. FORMAT DATA PAKET SEDANG DIKERJAKAN


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

13

Lampiran : 1-1

BAGIAN DEPAN AMPLOP

Hal Metode Pemilihan Tempat Hari/Tanggal Waktu Pemasukan No. Undangan

: : : : : :

Dokumen Penawaran Pekerjaan ............................................” Pelelangan Pemilihan Langsung Bagian Pelelangan PT. Perkebunan Nusantara III …………………………. Jam ……………wib ...........................................................

Stempel Perusahaan

BAGIAN BELAKANG AMPLOP

DILAK

DILAK

DILAK


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

14

Lampiran : 1-2 CONTOH SURAT PENAWARAN TEKNIS DAN HARGA KOP PERUSAHAAN Nomor Kepada

: : BAGIAN PELELANGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) JALAN SEI BATANG HARI NO. 2 MEDAN SUMATERA UTARA - INDONESIA

Hal

: Penawaran Biaya Pekerjaan .............................................................. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Dengan hormat, Berdasarkan Undangan Nomor : 3.21/X/.../2016, tanggal ......................, setelah mempelajari SyaratSyarat Umum untuk pekerjaan tersebut di atas, kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran teknis dan harga dengan penawaran sebesar Rp. ......................... (...................................) termasuk PPN 10%. Kami tunduk pada penawaran kami ini untuk masa ... (.........................) hari sejak tanggal penerimaan yang pasti dan hal ini mengikat kami dan dapat diterima setiap waktu selama masa tersebut masih berlaku. Jika penawaran kami diterima, maka kami akan mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemberi Kerja untuk memulainya dan akan menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut di dalam Perjanjian/Kontrak dalam waktu ……… (……….........) hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan menjamin didalam masa pemeliharaan ..................... hari kalender akan keseluruhan pekerjaan borongan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, persyaratan perjanjian, rincian dan jadwal pekerjaan. Bilamana penawaran kami diterima, kami akan menyerahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), suatu Bank Asuransi sejumlah 5% dari harga kontrak sebagai Jaminan Pelaksanaan sebagai kompensasi terhadap pelanggaran Perjanjian oleh Pihak kami. Semua biaya sehubungan dengan ini telah termasuk dalam penawaran kami. Jaminan ini berlaku selama Perjanjian Kontrak hingga pekerjaan diserah terimakan sesuai dengan isi Perjanjian Kontrak. Selama persetujuan resmi masih dipersiapkan dan belum ditanda tangani, maka penawaran beserta penegasan penerimaan tawaran secara tertulis dianggap sebagai suatu Perjanjian yang mengikat. Kami mengerti bahwa PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) tidak akan terikat untuk menyetujui harga yang terendah. ....................., ...............2016 Hormat kami, Nama Perusahaan Materai Rp. 6.000,Nama Direktur Jabatan *

Disesuaikan dengan nama objek pekerjaan yang dilelangkan

** Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur Utama/Direktur/KepalaCabang/Kuasa Direktur) yang tercantum dalam akte perusahaan


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

15

Lampiran : 1-3 CONTOH BID BOND/SURETY BOND (Atau dalam bentuk sesuai ketentuan Bank/Asuransi) Yang bertanda tangan dibawah ini : ………………………., Pemimpin PT. Bank …………… dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank ………… tanggal ………, Nomor ………………… yang dibuat dihadapan ………………… Notaris di ………………… dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tgl. ………………… No. ………, yang dibuat dihadapan ………… Notaris di ………, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……………… No. ………… berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank ……………………, berkedudukan dan berkantor pusat di …………………, dengan alamat jalan …………………, untuk selanjutnya disebut : --------------------------------------------------- P E N J A M I N ---------------------------------------------dalam rangka Pelelangan/Tender : ...................................................................................................., ...................... - Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Undangan Pelelangan no. ………………… tanggal ………………… yang salah satu copynya dipegang oleh Penjamin, dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak utamanya yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang Penjamin untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana maksud dalam pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan membayar kepada : Nama : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Alamat : Jalan Sei Batanghari No. 2 Berkedudukan di : Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut : ---------------------------------------------- PEMEGANG JAMINAN --------------------------------------Sejumlah uang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp. ……………(………………………………………) atas dasar tagihan tertulis yang diajukan dalam jangka waktu pengajuan tagihan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila : Nama : PT. ………………. Alamat : ………………. Berkedudukan di : ………………. selanjutnya disebut : --------------------------------------------------- YANG DIJAMIN ------------------------------------------ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Garansi Bank ini, menarik diri dari penyelenggaraan tender. Garansi Bank ini berlaku 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal ……………. Sampai dengan tanggal ……………. Tuntutan/claim dapat diajukan segera setelah timbulnya cidera janji (wanprestasi / default) atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Yang Dijamin dengan batas waktu pengajuan claim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal ………. Apabila dalam dan atau sampai habisnya jangka waktu pengajuan tagihan/claim tersebut diatas tidak diajukan tagihan oleh Pemegang Jaminan, maka Jaminan Bank ini tidak mengikat lagi terhadap Penjamin. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri di …………….. Garansi Bank ini dikeluarkan di …………… pada tanggal ……………….. PT. BANK Pemimpin


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

16

Lampiran: 1-4 Format Rincian Biaya Renovasi 3 (tiga) unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-I dan G-II Permanen di PKS Sei Silau terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-II Permanen ; 2 (dua) unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-I Permanen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). NO

URAIAN PEKERJAAN

SATUAN

BAHAN SATUAN

VOLUME

BAHAN (Rp) b

a

c

d

I

RUMAH KARPIM TYPE G-II 1 (SATU) UNIT INV.N0: PTPN.3/PSSIL/003/205/1983

1

PEKERJAAN BETON 1.1 Beton cor bertulang 1Pc : 2Ps : 3Kr

3

m

0,50

2.1 Keramik ukuran 20 x 25 cm

m²

46,00


m²

10,00

2.3 Bonbon keramik

m'

15,00

e

UPAH (Rp) f

JUMLAH HARGA UPAH (Rp)

BIAYA (Rp)

(d x e)

(d x f)

(dxe) + (dxf)

Jumlah (1) 2

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

Jumlah (2) 3

PEKERJAAN PINTU, JENDELA, RANGKA ATAP, LISPLANK, PLAFOND 3.1 Daun pintu panel kayu uk. 0,90 m x 2,10 m

Set

2,00

3.2 Daun pintu panel kayu uk. 0,80 m x 2,10 m

Set

20,00

3.3 Perkayuan konstruksi atap ( sisip )

m³

1,00

3.4 Lystplank GRC

m'

93,00

3.5 Plafond asbes

m

2

419,00

2

Jumlah (4) 4

PEKERJAAN ATAP DAN RABUNG 4.1 Atap Zincalume 0,25 mm

m

453,00

4.2 Rabung Zincalume

m'

63,00

4.3 Talang seng

m'

14,00

5.1 Kloset duduk

Bh

2,00

5.2 Kloset jongkok

Bh

1,00

5.3 Pipa Hawa Septic Tank Ǿ 2"

Bh

1,00

5.4 Elbow PVC Ø 4"

Bh

1,00

5.5 Pipa PVC Ǿ 4" Type AW

m'

6,00

Jumlah (5) 5

PEKERJAAN SANITASI

Jumlah (6) 6

PEKERJAAN PENGECATAN 2

1.596,00

m

2

206,00

Lot

1,00

6.1 Cat air

m

6.2 Cat Minyak Jumlah (7) 7

PEKERJAAN INSTALASI 7.1 Instalasi Listrik, Penerangan + Sanitasi Jumlah (8) Jumlah biaya bahan + Upah (1+2+3+4+5+6+7+8)

II

RUMAH KARPIM TYPE G-I 2 (DUA) UNIT INV.N0: PTPN.3/PSSIL/003/201/1978 dan PTPN.3/PSSIL/003/203/1979

1

PEKERJAAN BETON 1.1 Beton cor bertulang 1Pc : 2Ps : 3Kr

3

m

0,50


m²

33,00


m²

8,00

2.3 Bonbon keramik

m'

10,00

PLAFOND 3.1 Daun pintu panel kayu uk. 0,90 m x 2,10 m

Set

1,00

3.2 Daun pintu panel kayu uk. 0,80 m x 2,10 m

Set

9,00

3.3 Perkayuan konstruksi atap ( sisip )

m³

1,00

3.4 Lystplank GRC

m'

71,00

3.5 Plafond asbes

m

Jumlah (1) 2

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

Jumlah (2) 3

PEKERJAAN PINTU, JENDELA, RANGKA ATAP, LISPLANK,

2

183,00

2

Jumlah (3) 4

PEKERJAAN ATAP DAN RABUNG 4.1 Atap Zincalume 0,25 mm

m m'

220,00

4.2 Rabung Zincalume 4.3 Talang seng

m'

18,00

63,00

Jumlah (4)


JUMLAH

BAHAN (Rp)

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

17

5

PEKERJAAN SANITASI 5.1 Kloset duduk

Bh

1,00

5.2 Kloset jongkok

Bh

1,00

5.3 Pipa Hawa Septic Tank Ǿ 2"

Bh

1,00

5.4 Elbow PVC Ø 4"

Bh

1,00

5.5 Pipa PVC Ǿ 4" Type AW

m'

6,00

Jumlah (5) 6

PEKERJAAN PENGECATAN 2

798,00

m

2

103,00

Lot

1,00

6.1 Cat air

m

6.2 Cat Minyak Jumlah (6) 7

PEKERJAAN INSTALASI 7.1 Instalasi Listrik, Penerangan + Sanitasi Jumlah (7) Jumlah biaya bahan + Upah (1+2+3+4+5+6+7+8) Jumlah biaya untuk 2 (dua) unit Jumlah biaya I + II Biaya bongkar atap Biaya penyimpanan bahan-bahan dan penginapan Biaya Photo Dokumentasi Transport Sub Jumlah PPN 10% Total Biaya Seluruhnya


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

18

Lampiran 1-5

KOP SURAT PAKTA INTEGRITAS Saya yang tersebut dan bertandatangan dibawah ini : Nama : ** Alamat : Jabatan : Sesuai dengan Anggaran Dasar/Akte ….......................... selaku …................... bertindak untuk dan atas nama : Perusahaan : Alamat : Sehubungan dengan proses dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa *........................................................ ….................................................... PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)” dengan ini menyatakan bahwa : 1. Saya akan mengikuti seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa dimaksud dengan penuh iktikad baik, tunduk dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan terkait dan telah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). 2.

Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya dalam pengadaan barang/jasa tersebut secara jujur, transparan, bertanggung jawab dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan penawaran, pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, dan pengawasan hasil pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja dan dokumen pengadaan lainnya.

3.

Saya tidak akan melakukan perbuatan korupsi dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi perbuatan korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa ini.

4.

Saya tidak akan menawarkan atau menyerahkan uang atau barang kepada Direksi, Bagian Pelelangan atau karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) secara melawan hukum untuk mempengaruhi atau berupaya mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berwenang di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sehingga keputusan tersebut menguntungkan saya atau orang lain.

5.

Saya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan bagi Direksi atau anggota Bagian Pelelangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam proses pengadaan barang/jasa.

6.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral. sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan dalam Pakta Intgritas ini. Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk digunkan sebagaimana mestinya. ………, …....................2016 PT/CV. ….................................... Meterai Rp. 6000 Cap Perusahaan

Nama Terang** Jabatan * **

Disesuaikan dengan nama objek pekerjaan yang dilelangkan Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur Utama/Direktur/KepalaCabang/Kuasa Direktur) yang tercantum dalam akte perusahaan


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

19

Lampiran 1-6 SYARAT-SYARAT TEKNIS

RENOVASI 3 TIGA) UNIT RUMAH KARYAWAN PIMPINAN TYPE G-I DAN G-II PERMANEN DI PKS SEI SILAU TERDIRI DARI ; 1 (SATU) UNIT RUMAH KARYAWAN PIMPINAN TYPE G-II PERMANEN ; 2 (DUA) UNIT RUMAH KARYAWAN PIMPINAN TYPE G-I PERMANEN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) A.

PEKERJAAN Renovasi 3 (tiga) Unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-I dan G-II Permanen di PKS Sei Silau Terdiri Dari : 1 (satu) Unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-II Permanen 2 (dua) Unit Rumah Karyawan Pimpinan Type G-I Permanen Yang dikerjakan sesuai gambar kerja Nomor : 3.10/RK/78/2016 Uraian pekerjaan yang dilaksanakan, antara lain : 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Pasangan dan Plasteran 3. Pekerjaan Pintu, Lisplank dan Plafond 4. Pekerjaan Atap, Rabung dan Rangka Atap 5. Pekerjaan Pintu, Pengecatan 6. Pekerjaan Instalasi Listrik dan Air 7. Pekerjaan Finishing 8. Syarat dan Mutu Bahan 9. Hal-hal Lain B. PEKERJAAN TERBAGI ATAS 9 (SEMBILAN) BAGIAN : 1. Pekerjaan Persiapan 1.1 Pembongkaran semua Atap Plafond sebagian (disesuaikan dengan rincian) 2. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran 2.1 Dinding kamar mandi menggunakan keramik ukuran : 20 x 25 CM dan untuk lantai kamar mandi dilapisi dengan keramik ukuran 20 x 20 cm (level – 0.05). 2.2 Keramik lantai kamar mandi (20 x 20) menyesuaikan dengan warna existing. 2.3 Kamar mandi di pasang Klosed Duduk dan Jongkok dan untuk pemasangan Klosed baru disesuaikan dengan instalasi pemipaan exsisting dan harus dilakukan dengan rapi tidak dibenarkan adanya kebocoran instalasi. 2.4 Type Keramik Standar Mulia maupun yang setara. 2.5 Ukuran dan keterangan disesuaikan dengan gambar teknis. 3 Pekerjaan Pintu, Lisplank dan Plafond 3.1 Daun pintu yang dipakai type panel Kayu.. 3.2 Daun pintu digantung samping dengan menggunakan engsel cabut ukuran 4” (3 Bh per pintu) dilengkapi dengan kunci tanam (1 Bh per pintu). 3.3 Seluruh pekerjaan perkayuan harus diketam halus dan disteam. 3.4 Type engsel dan kunci tanam ditentukan oleh Manajemen Kebun/Unit yang disesuaikan dengan rincian harga dan diketahui oleh Manajemen Kebun/Unit. 3.5 Untuk Listplank GRC (Glassfiber Reinforced Cement/ Concrete) memakai ukuran tebal ± 10 mm dan lebar ± 200 mm. 3.6 Plafond bangunan menggunakan bahan asbes. 3.7 Pertemuan antara palfond Asbes ditutup dengan lat kayu. 3.8 Type Asbes standar Atrisco maupun yang setara. 3.9 Ukuran dan keterangan disesuaikan dengan gambar teknis. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Peng/ 390A /2016 RK/FR/TS

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

20

4 Pekerjaan Atap, Rabung dan Rangka Atap 4.1 Atap bangunan memakai Zincalume gelombang tebal ± 0,25 mm dan untuk penutup pertemuan atap bagian atas memakai Wuwungan/rabung Zincalume tebal ± 0,25 mm dan talang menggunakan bahan dari seng. 4.2 Kuda-kuda rangka atap disisip menggunakan kayu dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi lapangan. 4.3 Pekerjaan atap beserta talang harus benar-benar rapi dan tidak bocor. 4.4 Pekerjaan rangka dan atap harus berkoordinasi dengan Management Unit. 5 Pekerjaan Pengecatan 5.1 Dinding bagian dalam bangunan serta Plafond seluruhnya setelah benar-benar kering dicat dengan cat dasar dan kemudian dilapisi lagi dengan cat dinding warna putih 5.2 Dinding bagian luar menggunakan cat dinding warna sesuai existing. 5.3 Daun pintu, daun jendela, kusen pintu, kusen jendela dan Listplank dicat dengan cat manie kemudian dilapisi lagi dengan cat minyak warna Cokelat Brown. 5.4 Pengecatan dilakukan sampai benar-benar rata. 5.5 Type cat tembok dan Plafond standar Paragon maupun setara, sedangkan untuk cat minyak standar Kuda terbang maupun setara. 5.6 Perlengkapan pengecatan seperti Kuas dan Thiner sudah masuk dalam analisa pekerjaan pengecatan 6 Pekerjaan Instalasi Listrik Dan Air 6.1 Pekerjaan Instalasi dilakukan dengan cara sisip, perbaikan pada instalasi listrik eksesting dengan cara merapikan instalasi listrik dan penggantian bagian dari instalasi yang rusak (Saklar/stop kontak, fiting lampu dan lain-lain. 6.2 Pekerjaan Instalasi air dilakukan dengan sisip perbaikan pipa dan kran air ( kran air tidak boleh menggunakan bahan plastik). 7. Pekerjaan Finishing Lokasi harus bersih dari sisa bahan bangunan atau lainnya sebelum serah terima pekerjaan dilaksanakan. 8. Syarat dan Mutu Bahan 8.1 Semen yang dipergunakan adalah jenis Portland Cement (PC) berlogo SNI. 8.2 Pasir harus bersih dari kotoran, lumpur, tanah liat dan bahan organik lainnya. 8.3 Pekerjaan perkayuan yang disyaratkan memakai kayu steam diseratai surat keterangan sebagai dokumen resminya. 8.4 Diameter besi yang dipakai harus sesuai dengan ukuran yang di persyaratkan SNI 07-2052-2002 dengan batas toleransi maksimal 5%. 8.5 Batu yang dipergunakan untuk setiap pasangan cor beton harus bermutu baik. 8.6 Khusus untuk pekerjaan Pondasi menerus ditambah dengan Batu Koral/mangga. 8.7 Pengadukan pekerjaan plesteran/spesi dan pembetonan akan lebih bagus memakai Molen demi menjaga mutu campuran (homogenitas) dan pengefektifan jumlah tenaga kerja dari Pelaksana. 8.8 Mutu bahan yang dipergunakan diperiksa terlebih dahulu oleh Pimpinan setempat atau yang mewakilinya dan bisa mulai dikerjakan apabila telah sesuai dengan persyaratan. 8.9 Foto Dokumentasi menggunakan jenis kertas Glossy. 8.10 Setiap pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) serta Kelestarian Lingkungan 9. Hal-hal Lain Apabila pada uraian diatas membutuhkan penjelasan lebih lanjut, agar menghubungi Bagian Teknik (3.10) PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan atau Distrik Manajer/Manajer Kebun/Unit untuk mendapatkan penjelasan seperlunya dan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Peng/ 390A /2016 RK/FR/TS

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

21

JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN I. Masa Penyelesaian. Pekerjaan ini harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender kerja terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dalam masa penyelesaian pekerjaan tersebut sudah termasuk didalamnnya hari minggu/hari libur umum II. Masa Pemeliharaan. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah seluruh pekerjaan/borongan selesai dan diadakan Serah Terima Pertama. Dalam masa pemeliharaan, pemborong masih berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara/memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada objek pekerjaan.


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

22

Lampiran 1-7 SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN BORONGAN Nomor : / SPJ/ /2016 Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Medan, pada Tanggal ......... Bulan .......... Tahun ....... oleh Para Pihak yang tersebut di bawah ini : 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA-III (PERSERO)

2. PT. P ER

2. CV.

:

Bertempat kedudukan di Jln. Sei Batang Hari No. 2 Medan, 20122, Kotak Pos 91, dalam hal ini diwakili oleh..... bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Produksi dengan demikian sah mewakili Direksi PT. Perkebunan Nusantara-III (Persero) dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara-III (Persero). Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA : Bertempat kedudukan di ...... dalam hal ini diwakili oleh .... bertindak dalam kedudukannya sebagai ........ dengan demikian sah mewakili Direksi PT ... dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT .... Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. : : Bertempat kedudukan di ...... dalam hal ini diwakili oleh .... bertindak dalam kedudukannya sebagai ........ dengan demikian sah mewakili Direksi CV ... dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV .... Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pemberi pekerjaan telah menyelenggarakan Pemilihan Langsung sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara-III (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.12/SKPTS/07/20154 tanggal 2014, 3.08/SKPTS/48/2014 Tanggal 02014, 3.12/SKPTS/09/2014 tanggal 2014, 3.12/SKPTS/01/2014 tanggal 0 2014. b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu peserta dan keluar sebagai pemenang dalam proses Pemilihan Langsung yang diselenggarakan oleh Bagian Pelelangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). c. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan setuju mengikatkan diri dan menyanggupi untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sampai dengan selesai dan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan. d. Bahwa sebagai dasar pemberian pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut : 1. Surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan 2. Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara-III 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Pelelangan 5. Berita Acara Penjelasan (Aanweijzing) 6. Surat Penawaran Pekerjaan 7. Undangan

: .................................................... : ..................................................... : ....................................................... : .................................................... : ...................................................... : ...................................................... : .......................................................

PARA PIHAK selanjutnya setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : KETENTUAN UMUM PASAL 1 1.1. Surat Perjanjian ini dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung sebagai dasar pemberian dan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK ; 1.2. Apabila terdapat perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara yang tercantum/tertulis dalam Surat Perjanjian dengan yang ada di dalam dokumen-dokumen pendukung tersebut, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah apa yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Peng/ 390A /2016 RK/FR/TS

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

23

1.3. 1.4.

Seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Surat Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam dokumen-dokumen pendukung ; Rujukan pada setiap pihak pada Perjanjian ini mencakup setiap penggantinya atau kuasa lainnya yang disetujui.

JENIS PEKERJAAN DAN LOKASI PEKERJAAN PASAL - 2 PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan pekerjaan borongan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan borongan tersebut sampai dengan selesai dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini pekerjaan borongan dari PIHAK PERTAMA berupa : [● jenis pekerjaan ] di [● lokasi pekerjaan ] PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

3.1

3.2 3.3

4.1. 4.2.

4.3

4.4.

6.1.

SPESIFIKASI PEKERJAAN PASAL – 3 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas, wajib mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan tentang spesifikasi pekerjaan baik teknis pelaksanaan maupun bahan baku yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis dan bestek yang terdapat dalam Dokumen Pelelangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian ini. Penggunaan Setiap dokumen pendukung surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada spesifikasi tehnik, gambar-gambar pola, contoh-contoh serta informasi lainnya, oleh PIHAK KEDUA harus dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA tidak diperkenankan merubah spesifikasi pekerjaan tanpa sepengetahuan dan ijin dari PIHAK PERTAMA JANGKA WAKTU PEKERJAAN PASAL – 4 PIHAK KEDUA wajib memulai pelaksanaan pekerjaan pada hari yang sama dengan diterimanya Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK) ; Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini wajib telah dilaksanakan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 120 hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Serah terima pekerjaan sah dan mengikat setelah dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Perubahan jangka waktu pekerjaan hanya dibenarkan dalam hal terjadi : 4.3.1 Penambahan atau pengurangan pekerjaan atas perintah PIHAK PERTAMA ; 4.3.2 Keadaan kahar (force majeure) yang disetujui PIHAK PERTAMA ; 4.3.3 Keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan. Lamanya perubahan jangka waktu karena penambahan atau pengurangan pekerjaan akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sedangkan lamanya perpanjangan waktu karena keadaan kahar (force majeure) ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan perpanjangan waktu dari PIHAK KEDUA ; HARGA BORONGAN PASAL – 5 Harga seluruh pekerjaan borongan dalam Perjanjian ini sebesar ........... sudah termasuk di dalamnya PPN sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dengan perincian sebagai berikut : a. b. c. d

6.2 6.3

Harga Bahan Harga Upah Transport Jumlah PPN 10 % Jumlah

: : : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Harga sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.1 diatas tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga dan dalam hal terjadi hal yang demikian maka kenaikan harga apapun akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. Apabila setelah ditanda tanganinya Perjanjian ini Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan dibidang moneter yang secara langsung mempengaruhi harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2 diatas, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan penyesuaian harga borongan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA. Penyesuaian harga berlaku efektif sejak permohonan penyesuian harga disetujui oleh PIHAK PERTAMA.


-

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

24

6.1.

6.2.

6.3 6.4 6.5

6.6

CARA PEMBAYARAN PASAL – 6 PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA harga pekerjaan borongan dengan ketentuan sebagai berikut 6.2.1 Pembayaran Tahap Pertama 6.2.1.1 Pembayaran tahap pertama sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus) atau sebesar Rp. [●] (** Rupiah) akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA telah mendapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pekerjaan dengan kemajuan pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dari seluruh pekerjaan yang diberikan dengan disertai Laporan Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan (LP-KFP) dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan (BA-PKFK) dan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat antara Manajer Kebun/Unit [***] 6.2.1.2 PIHAK KEDUA mengajukan Permohonan Pembayaran kepada Manajer Kebun/Unit [***] untuk kemudian Manager Kebun/Unit akan memproses Pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku di PIHAK PERTAMA 6.2.2 Pembayaran tahap kedua sebesar 5 % (lima perseratus) atau sebesar Rp. [●] (** Rupiah) akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan kewajibannya pada masa pemeliharaan dengan ketentuan sebagai berikut : 6.2.2.1 Manajer Kebun/Unit [***] membuat Surat Pernyataan yang ketahui oleh Distrik Manajer kepada Kepala Bagian [***] bahwa pemeliharaan telah berjalan dengan baik selambatlambatnya 7 hari sejak berakhirnya Masa Pemeliharaan. 6.2.2.2 Surat Pernyataan tersebut pada point 6.1.2.1. sebagai dasar bagi Kepala Bagian [***] untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Trakhir. 6.2.2.3 PIHAK KEDUA wajib mengajukan tagihan pembayaran dimaksud kepada Kepala Bagian [***] dalam rentang waktu 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan. 6.2.2.4 Apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan tagihan pembayaran tersebut dalam rentang waktu yang ditentukan dalam poin 6.1.2.3 maka PIHAK KEDUA setuju untuk melepaskan haknya atas sisa pembayaran yang tidak diambil oleh PIHAK KEDUA tersebut dan sia pembayaran yang tidak diambil tersebut dengan sendirinya menjadi hak PIHAK PERTAMA Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk setiap tahap pembayaran, apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib memenuhinya sesuai dengan tahapan masing-masing pembayaran tersebut ; Setiap pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara Transfer Bank atas nama PT/CV/UD/FA.......... Nomor Account : ................, Bank......, Cabang.......; [sesuai kebutuhan] Setiap Permohonan Pembayaran PIHAK KEDUA ditujukan kepada Manager PKS...... untuk kemudian Manager Kebun/Unit akan memproses Pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku di PIHAK PERTAMA Permintaan pembayaran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7.3 diatas, hanya dibenarkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyratan-persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada referansi bank, persetujuan rapat pemegang saham atau rapat persero, surat permohonan dan pernyataan Direksi, sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA. Ketentuan ini tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA menolak untuk sementara melakukan pembayaran apabila rekening yang diajukan bukan merupakan rekening atas nama PIHAK KEDUA. Apabila terjadi hal yang demikian, maka PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan permasalahan rekening tersebut dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

Segala sesuatu yang terjadi akibat penyimpangan pembayaran sebagaiman tersebut dalam Pasal 7.5 diatas adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri. Dengan demikian PIHAK KEDUA menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga terkait dengan pembayaran tersebut.

6.7 Terhadap pembayaran tersebut diatas menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan permintaan pembayaran sesuai dengan hasil/kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan, Apabila PIHAK KEDUA tidak mengambilan uang pembayaran tersebut setelah 60 (Enam puluh) hari kalender berakhirnya jangka waktu Pemeliharaan Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA setuju untuk melepas haknya atas sisa pembayaran yang tidak diambil oleh PIHAK KEDUA tersebut dan sisa pembayaran yang tidak diambil tersebut diserahkan oleh PIHAK KEDUA menjadi hak PIHAK PERTAMA.


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

25

7.1.

7.2.

7.3

8.1.

8.2.

MASA PEMELIHARAAN PASAL – 7 Dalam Jangka waktu [●] (................) hari /atau [●] jam, jangka waktu mana yang dicapai terlebih dahulu terhitung sejak pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima pertama, PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA diwajibkan atas perintah PIHAK PERTAMA dengan segera mengganti/memperbaiki segala cacat/rusak atau kekurangan baik mengenai bahan baku maupun hasil pekerjaan sehingga hasil pekerjaan memenuhi untuk penyerahan kedua/terakhir. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengindahkan perintah-perintah perbaikan itu, PIHAK PERTAMA akan memberikan surat teguran kepada PIHAK KEDUA. Apabila dalam rentang waktu 7 (Tujuh ) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Teguran tersebut ternyata PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan perintah-perintah perbaikan , maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan masing-masing jangka waktu 1 (satu) minggu. Apabila PIHAK KEDUA setelah diberikan surat peringatan tersebut tetap tidak mengindahkan dan melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA akan memerintahkan pihak ketiga untuk melaksanakan penyempurnaan pekerjaan dengan biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Dengan diserahkannya pelaksanaan penyempurnaan pekerjaan kepada pihak ketiga, maka PIHAK KEDUA kehilangan haknya atas sisa pembayaran sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga borongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1.2 Perjanjian ini ; JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PASAL - 8 Guna memberikan jaminan kepastian bahwa PIHAK KEDUA, akan melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya , maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan pekerjaan (performance bond) dalam bentuk bank garansi dari salah satu bank yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau surety bond dari salah satu perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang besarnya sekurangkurangnya sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga seluruh borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 atau sebesar ...... Performance bond wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA c.q Bagian Pembiayaan pada saat tanggal Perjanjian ini dan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melaksanakan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama ;

8.3 Apabila jangka waktu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.2 berakhir tetapi PIHAK KEDUA belum menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri wajib memperpanjang jangka waktu performance bond, sedikit-dikitnya selama berlakunya jangka waktu denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12.2 Perjanjian ini. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, dan berakibat performance bond tidak dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong pembayaran PIHAK KEDUA sebesar nilai performance bond yang tidak dapat dicairkan. 8.4. Performance bond akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan hasilnya seluruhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Surat Perjanjian ini PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PASAL – 9 9.1. Guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan, maka PIHAK PERTAMA memandang perlu untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada tempat-tempat yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA.

9.2. PIHAK PERTAMA menunjuk ..... sebagai penanggung jawab pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan ..... sebagai penanggung jawab pekerjaan. 9.3 Selama Perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pada setiap saat jika dipandang perlu PIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan pengawasan secara umum, memeriksa dan menguji bahan baku, memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai seluruhnya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. WAKIL PIHAK KEDUA PASAL – 10 10.1. Selama berlangsungnya Surat Perjanjian ini PIHAK KEDUA harus berada dilokasi pekerjaan. Apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari tidak berada dilokasi pekerjaan , maka PIHAK KEDUA wajib mengangkat sedikit-dikitnya seorang wakil yang memiliki keahlian dan dapat memahami spesifikasi pekerjaan yang diserahkan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA. Penunjukan wakil ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk memperoleh persetujuan.


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

26

10.2. Wakil PIHAK KEDUA tersebut harus wajib selalu berada dilokasi pekerjaan baik didalam maupun diluar jam kerja,

10.3.

serta bertempat tinggal di dalam / dekat lokasi pekerjaan, sehingga sewaktu-waktu dapat dengan mudah dihubungi oleh PIHAK PERTAMA atau pengawas pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Wakil PIHAK KEDUA tersebut mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atas nama PIHAK KEDUA dalam melaksanakan segala perintah dan petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Segala tindakan dan keputusan dari wakil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA adalah mengikat terhadap PIHAK KEDUA ;

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PASAL – 11 11.1. PIHAK KEDUA diwajibkan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan berupa catatan kegiatan (harian/ mingguan/bulanan) yang berisi laporan tentang kemajuan pekerjaan, hambatan-hambatan yang terjadi, keterlambatan-keterlambatan yang terjadi, jika ada perintah-perintah dari PIHAK PERTAMA atau wakilnya, dan keterangan-keterangan lain yang dipandang perlu dilaporkan kepada atau diketahui oleh PIHAK PERTAMA dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat pengajuan permohonan pembayaran atau saat-saat lain sesuai permintaan PIHAK PERTAMA. 11.2. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA foto-foto kemajuan pekerjaan untuk setiap tahap perkembangan kemajuan yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA. Foto-foto tersebut dibuat dalam ukuran kartu pos dan dengan pengambilan gambar sekurang-kurangnya 3 (tiga) posisi yang berbeda ; 11.3. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut wajib ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan membuat rangkap 2 (dua) copy laporan tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA ;

DENDA PASAL – 12 12.1. Apabila penyerahan pekerjaan baik untuk sebagian atau seluruhnya tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan pada Pasal 4.2 Surat Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus) untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari harga pekerjaan yang belum diserahkan ; 12.2. Maksimum keterlambatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah untuk jangka waktu

12.3 12.4 12.5

paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.2. Dalam hal keterlambatan melebihi batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender, maka PIHAK KEDUA memberikan hak dan kekuasaan kepada PIHAK PERTAMA untuk memutuskan secara sepihak Perjanjian ini dan berhak mengalihkan sisa pekerjaan kepada pihak lain. PIHAK PERTAMA dapat tidak memutuskan Perjanjian sesuai ketentuan Pasal 12.2 diatas,dengan ketentuan kepada PIHAK KEDUA dikenakan ganti rugi sebesar .... setiap hari sampai PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan. Pasal 12.3 ini berlaku setelah PIHAK PERTAMA memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA. Dalam masa keterlambatan, maka seluruh biaya, ongkos-ongkos atau pengeluaran lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan seluruhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri. PIHAK PERTAMA akan membayar harga pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebelum perjanjian diputuskan dengan terlebih dahulu memperhitungkan dan memotong secara langsung denda PIHAK KEDUA dan kerugian PIHAK PERTAMA jika ada.

PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEKERJAAN PASAL – 13

13.1. Jika dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan penambahan atau pengurangan pekerjaan, maka

PIHAK PERTAMA akan memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pekerjaan tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA ;

13.2. Para Pihak setuju dan sepakat jika ada penambahan atau pengurangan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka terhadap pekerjaan ini akan disesuaikan kembali berdasarkan harga pada waktu penawaran. 13.3. PIHAK KEDUA tidak boleh melakukan penambahan dan pengurangan pekerjaan yang tidak didasarkan pada perintah tertulis yang diberikan PIHAK PERTAMA. Segala biaya dan atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan Pasal 13.3. ini adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA PASAL – 14 Selama berlangsungnya Surat Perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini : 14.1. PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab melaksanakan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan dikerjakan oleh tenaga yang memiliki keahlian, pengetahuan dan berpengalaman yang cukup. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menyerahkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan ijin PIHAK PERTAMA.


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

27

14.2. PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan kepada Pemberi Kerja dibuat dari bahan-

bahan/barang-barang yang 100 % (Seratus persen) baru dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, oleh karenanya PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan adanya cacat tersembunyi ataupun kurang sempurnaan dalam proses pembuatannya.

14.3. PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan perijinan yang berhubungan dengan pekerjaan – pekerjaan tersebut; 14.3.1 PIHAK KEDUA Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seluruh peraturan pelaksananya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban upah dan hak-hak buruh/ pekerja yang dipekerjakan, memenuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja, bertanggungjawab terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya atau pihak lain di lokasi pekerjaan, dan membayar asuransi tenaga kerja sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan seluruh peraturan pelaksananya. 14.3.2 PIHAK KEDUA wajib memenuhi peraturan perijinan terkait dengan sumber material/bahan baku yang digunakan. 14.4. PIHAK KEDUA wajib dan bertanggungjawab membayar ganti rugi yang diderita oleh PIHAK PERTAMA, apabila 14.5

14.6

kerugian PIHAK PERTAMA tersebut akibat kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA selama melaksanakan pekerjaan, termasuk pemeliharaan, yang diserahkan kepadanya

PIHAK KEDUA wajib mematuhi persyaratan-persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), termasuk tetapi tidak terbatas pada : a. memahami kebijakan lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) ; b. dilarang merokok pada lokasi larangan merokok ; c. dilarang membuang sampah sembarangan ; d. pekerja harus menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai kondisi lapangan ; e. menghindari pencemaran air dan tanah ; f. harus mendapat ijin dari pimpinan setempat jika menggunakan fasilitas perusahaan ; g. memeliharan dan mengawasi penggunaan alat dan bahan sumber pencemaran yang berpotensial abnormal dan darurat ; h. memberitahukan kepada pimpinan setempat jika bekerja pada hari libur; i. Tidak memperkerjakan anak dibawah umur j. Tidak memperkerjakan Ibu Hamil dan Ibu yang sedang menyusui untuk pekerjaan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) k. Pekerjaan yang mebutuhkan keahlian khusus dapat dibuktikan dengan sertifikat yang terkait dengan Jenis pekerjaannya memberitahukan kepada pimpinan setempat jika bekerja pada hari libur ; PIHAK KEDUA wajib dengan sungguh-sungguh dan itikad baik melaksanakan seluruh kewajibannya yang lahir dari Surat Perjanjian ini. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) PASAL – 15

15.1. Keadaan kahar (force majeure) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan

PARA PIHAK untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, angin topan dan curah hujan yang dibuktikan dengan laporan curah hujan yang mengakibatkan jalan licin sesuai laporan tertulis dari Manager Kebun/Unit, putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, pemogokan umum, huru-hara, perang, peraturan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan moneter, sehingga PIHAK yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini. 15.2 Apabila keadaan kahar (force majeure) terjadi di tempat melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan tindakan-tindakan secara wajar untuk mengurangi atau memperkecil kerugian yang mungkin terjadi pada PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut.

15.3 PIHAK KEDUA wajib mengajukan/meminta permohonan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya keadaan kahar (force majeure) selambat-lambatnya satu minggu hari kalender setelah kejadian tersebut untuk mendapatkan tenggang waktu pengerjaan yang tertunda karena keadaan kahar tersebut. Apabila permohonan tersebut tidak diajukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA tidak dapat mempergunakan alasan kahar dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.2 Perjanjian ini. 15.4 Setelah menerima permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang keadaan Kahar tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, setelah diadakan penelitian kebenarannya yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA layak untuk diberikan perpanjangan waktu pekerjaan INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG No. Pengumuman : 3.21/Peng/ 390A /2016 RK/FR/TS

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

28

15.5 Apabila setelah dilakukan penelitian oleh PIHAK PERTAMA dan memandang bahwa alasan PIHAK KEDUA tentang keadaan Kahar tersebut tidak tepat, maka PIHAK PERTAMA akan menolak permohonan PIHAK KEDUA dalam secara tertulis dan kepada PIHAK KEDUA diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.2 Perjanjian ini.

15.6 Segala kerugian yang terjadi akibat keadaan kahar (force majeure) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA PASAL – 16

16.1. PARA PIHAK setuju untuk mengenyampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dan karenanya PIHAK PERTAMA dapat

memutuskan secara sepihak Perjanjian ini tanpa melalui putusan pengadilan dalam hal PIHAK KEDUA melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini :

- PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi satu atau beberapa Pasal dari Surat Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA atau pengawas yang ditunjuk PIHAK PERTAMA telah melakukan teguran kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk tertulis, dan dalam jangka waktu satu minggu sejak dikeluarkannya surat teguran PIHAK KEDUA tetap juga tidak melaksanakan teguran, maka PIHAK PERTAMA akan membuat surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan masingmasing surat peringatan tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, tetapi PIHAK KEDUA tetap melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini.

- PIHAK KEDUA tidak memulai pelaksanaan pekerjaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;

- PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya ;

16.2 16.3 16.4

16.5 16.6

17.1

17.2

17.3

18.1

- Apabila PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada Pasal 2 diatas. - PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ; Apabila terjadi pemutusan secara sepihak terhadap Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan dan memiliki jaminan pelaksanaan (performance bond) milik PIHAK KEDUA ; Setelah pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak, PIHAK PERTAMA akan membayar secara proporsional terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu memotong secara langsung kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA seperti denda atau ganti rugi jika ada. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan pekerjaan dengan menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Akibat dari Pemutusan secara sepihak, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu tertentu sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari PIHAK PERTAMA ;

Apabila PIHAK KEDUA melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Pasal 16.1 Perjanjian ini, maka keadaan tersebut sudah cukup bagi PIHAK PERTAMA untuk menyatakan bahwa PIHAK KEDUA tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan karenanya PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.

GANTI RUGI PASAL – 17 PIHAK KEDUA dikenakan ganti rugi dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut : a. Apabila akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada alat-alat produksi atau properti lainnya milik PIHAK PERTAMA atau mengakibatkan terganggunya atau terhalanginya PIHAK PERTAMA melakukan pekerjaan, atau berkurangnya manfaat/keuntungan yang seharusnya diperoleh PIHAK PERTAMA seandainya PIHAK KEDUA tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya b. Terjadi pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal – 16.1 Surat Perjanjian ini ; Besarnya ganti rugi secara wajar akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh PIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada penggantian alat-alat yang rusak, penggantian alat-alat yang tidak dapat berfungsi sama sekali, upah-upah perbaikan sampai alat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, kerugian pihak ketiga apabila ada dan apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA ganti rugi dapat dikenakan atas keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PIHAK PERTAMA jika seandainya PIHAK KEDUA tidak melakukan kelalaian. PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi tersebut selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari setelah pengajuan klaim ganti rugi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ;

PEMBERITAHUAN PASAL 18

Setiap Pemberitahuan /Laporan/Persetujuan dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam melaksanakan Pasalpasal dalam Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu Pihak Kepada Pihak lain harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara (i) dengan diantar langsung yang dilengkapi Bukti tanda penerimaan (ii) dengan Pos tercatat atau (iii) melalui Facsimile/Telex (disusul dengan konfirmasi melalui udara tercatat atau diantar langsung) sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan itu dianggap


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

29

diterima (i) tanggal penerimaan jika diantar langsung atau (ii) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui Pos tercatat, atau (iii) tanggal pengiriman jika dikirim melalui Telex/Facsimile yang mana lebih dahulu. Setiap pemberitahuan ditujukan pada alamat resmi PARA PIHAK sebagai berikut ;

PIHAK PERTAMA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) Telepon : ( 6261 8452244, 8453100 ) Facsimile : ( 6261 8455177, 8454728 ) Untuk Perhatian : ................................. Jabatan : .................................. PIHAK KEDUA : .................................. Telepon : Facsimile : Nomor Account : Untuk Perhatian : Jabatan :

18.2 Setiap Perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana tertera dalam Pasal l8.1 diatas harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perubahan tersebut dilakukan.

PAJAK DAN IURAN PASAL – 19 19.1 PPn sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 19.2 PPh Pasal 23 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 19.3 PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab atas seluruh pajak dan biaya lain yang menjadi beban PIHAK KEDUA baik yang timbul berdasarkan atas pelaksanaan pekerjaan ini atau PIHAK KEDUA sebagai Badan Hukum yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang undangan . 19.4 PIHAK KEDUA wajib membayar iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja pekerja-pekerja PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA akan memotong langsung iuran-iuran tersebut dari pembayaran harga borongan yang dilakukan PIHAK PERTAMA ;

20.1

20.2

21.1

21.2

21.3

ADDENDUM PASAL – 20 Para Pihak dapat melakukan addendum atas Surat Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut : a. Terjadi kendala-kendala teknis yang diberitahukan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama. b. Terjadi penambahan dan pengurangan pekerjaan. c. Terjadi keadaan memaksa (Force majure). d. Terjadi perubahan No. Rekening. e. Keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan. f. Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian ini . Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan dari Surat Perjanjian ini PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL – 21 Setiap Perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut : - Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul; - Para Pihak sepakat bahwa tempat musyawarah ditetapkan ditempat kedudukan PIHAK PERTAMA

- Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan antara Para Pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh Pihak yang dimintakan untuk musyawarah. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati tanpa diperoleh mufakat atau apabila PARA PIHAK telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para Pihak sepakat untuk memilih Domisili yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.

Selama proses musyawarah masih berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menghentikan pekerjaannya kecuali apabila PIHAK PERTAMA menentukan sebaliknya.


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

30

22.1 22.2 22.3 22.4

23.1. 23.2. 23.3. 23.4.

23.5.

ITIKAD BAIK PASAL – 22 Surat Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan pengurus/pemilik perusahaan PARA PIHAK. Jika terjadi perubahan yang demikian, maka Surat Perjanjian ini dengan sendirinya mengikat pihak yang menggantikannya. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari Pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.

LAIN-LAIN PASAL – 23 Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal yang tertera pada bagian awal Surat Perjanjian ini ; Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak dan semua korespondensi yang menyertainya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Semua dokumen pendukung dan seluruh korespondensi PARA PIHAK yang sebelum ditanda tanganinya Perjanjian ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Perjanjian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Semua Kuasa dan wewenang yang diberikan dalam perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan para pihak dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan pasal 1813 dan pasal 1816 KUH Perdata. Judul pada setiap Pasal Perjanjian dipakai hanya untuk memudahkan membaca perjanjian, karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi perjanjian. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) guna memenuhi syarat administratif diberikan materai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA ............ PT. PERKEBUNAN NUSANTARA-III (Persero) Direksi ..................................... ...................


............................................ .......................

Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

31

Lampiran 1-8 KOP SURAT PENYEDIA BARANG DAN JASA SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT, PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR TENTANG KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN USAHA YANG DIMILIKI Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk & atas nama

:

Alamat

:

Telepon

:

Fax

:

E – Mail

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.........................menyatakan : 1. Segala Dokumen yang kami berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan ternyata tidak benar/palsu, maka kami, bersedia untuk dituntut secara pidana dan perdata serta bersedia dimasukan dalam daftar hitam (Black List) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 3. Kami bersedia memberikan data apabila sewaktu-waktu panitia meminta/memerlukan dokumen asli untuk keperluan penilaian kualifikasi. Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Medan ..................... PT. ........................... Materai 6000 .................................... Jabatan *

Ditandatangani diatas materai 6000 dan distempel Perusahaan



Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

32

lampiran 1- 9

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PENGADILAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk & atas nama Alamat Telepon Fax Email

: :

** Direktur Utama / Direktur

: : : : :

(Nama Perusahaan)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ........................................ menyatakan: 1. Perusahaan dan Penanggungjawab Perusahaan seperti tersebut di atas saat ini tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana. 2. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa pernyataan yang telah kami berikan ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut/dikenakan sanksi dan dimasukkan pada daftar sanksi Perusahaan dan/atau dikeluarkan dari daftar Registrasi Perusahaan. Demikian pernyataan ini kami buat/berikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada tekanan dari pihak manapun. ................., .............. 2016 PT/CV ......................... Meterai Rp. 6000 Cap Perusahaan

Nama Terang ** Jabatan

*




Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

33

Lampiran 1-10

KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk & atas nama Alamat Telepon Fax Email

: :


: : : : :

(Nama Perusahaan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak akan menuntut kerugian apapun pada Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Pengguna Jasa, apabila dikemudian hari karena kondisi keuangan perusahaan, Prakualifikasi dan/atau Pelelangan dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. ................., .............................. 2016 PT/CV......................... Meterai Rp. 6000 Cap Perusahaan


*

**


Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan (Direktur Utama/Direktur/KepalaCabang/Kuasa Direktur) yang tercantum dalam akte perusahaan


Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

34

Lampiran 1-11

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk & atas nama Alamat Telepon Fax Email

: :


: : : : :

(Nama Perusahaan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Perusahaan yang tersebut diatas berkinerja baik dan tidak masuk daftar hitam Rekanan. 2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa pernyataan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut dikenakan sanksi Perusahaan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. ................., .............................. 2016 PT/CV......................... Meterai Rp. 6000 Cap Perusahaan


*




Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

35

Lampiran 1-12

KOP SURAT DATA PAKET SEDANG DIKERJAKAN No.

Nama Pekerjaan

Pemilik Pekerjaan

No. Kontrak

Nilai Kontrak (Excl.PPN)

Progres Pekerjaan Nilai (Rp) Persentase (%)

........,............. PT/CV,........ Materai 6.000 Nama Terang Jabatan

*




Memo : 3.10/3.21/MO/ 246 /2016

36

Keterangan

DOKUMEN PELELANGAN ,-

Recommend Documents