DOKUMEN PELELANGAN PENGADAAN PERANGKAT MONITORING KINERJA JARINGAN DAN APLIKASI
Tim Pengadaan Perangkat Monitoring Jaringan dan Aplikasi Tahun 2016
BAB I SYARAT UMUM & ADMINISTRASI Dokumen pelelangan ini terdiri dari bagian yang tersebut di bawah ini dan berlaku sebagai acuan dalam mengajukan penawaran pelelangan Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi. PASAL 1 KETENTUAN DAN ISTILAH 1. Dokumen pelelangan terdiri dari : a. Syarat-syarat umum & administrasi (BAB I) b. Spesifikasi teknis (BAB II) c. Metode Evaluasi (BAB III) d. Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampirannya 2. Dokumen kontrak penyedia barang atau jasa terdiri dari : a. Surat perjanjian kerjasama / kontrak kerja b. Dokumen pelelangan beserta berita acara penjelasan dan lampirannya. c. Surat penawaran dan lampiran-lampirannya. d. Pakta Integritas Semua merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah- pisahkan. 3. Tim Pengadaan dan penyedia barang atau jasa; a. Tim Pengadaan adalah sekumpulan orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi. b. Penyedia barang atau jasa adalah pihak yang akan diserahi tugas melaksanakan pengadaan seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam RKS ini. PASAL 2 PEMBERIAN PENJELASAN 1. Rapat pemberian penjelasan diadakan pada ; Hari : (akan diberitahukan melalui Undangan Pelelangan) Tanggal : sda Jam : sda Tempat : sda 2. Pada saat pemberian penjelasan harus dihadiri oleh Direktur penyedia barang / jasa, dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan kepada pejabat perusahaan yang tercantum dalam struktur perusahaan dengan membawa surat tugas mewakili yang ditandatangani diatas kertas berkop perusahaan dan dicap serta bermeterai secukupnya dan dilampiri foto copy KTP masingmasing. 3. Dari hasil rapat pemberian penjelasan dibuatkan berita acara penjelasan yang juga merupakan bagian dari dokumen pelelangan. berita acara penjelasan ini ditandatangani oleh 2 (dua) wakil penyedia barang atau jasa yang ditunjuk. 4. Penanda tanganan Berita Acara Penjelasan pada ; Hari : (akan diberitahukan melalui Undangan Pelelangan) Tanggal : sda Jam : sda Tempat : sda dan dapat diambil oleh penyedia barang / jasa yang berkepentingan pada saat itu juga.
1
PASAL 3 PELELANGAN 1. Pelelangan diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Raharja (Persero) nomor KEP/84/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Standar Prosedur Operasi Pengadaan Barang / Jasa. 2. Peserta pelelangan adalah penyedia barang atau jasa yang merupakan badan hukum yang memiliki persyaratan sebagai berikut ; a. Copy Akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya; b. Copy NPWP dan Surat Keterangan PKP, TDP, SITU/Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku c. Copy SIUP yang masih berlaku d. Copy Neraca & Laba Rugi Tahun 2015. e. Surat dukungan principal. 3. Peserta pelelangan yang mengajukan penawaran harus telah; a. Diundang oleh Tim Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi. b. Mempelajari dan memahami semua dokumen pelelangan c. Mengikuti rapat pemberian penjelasan (aanwijzing) d. Mengetahui semua prosedur pelelangan 4. Pemasukan penawaran akan diadakan pada : Hari : (akan ditentukan pada saat aanwijzing) Tanggal : sda Dimulai jam : sda Ditutup jam : sda Tempat di : sda Beberapa saat setelah penutupan pemasukan surat penawaran dan apabila jumlah penawaran yang masuk sekurang kurangnya ada 3 (tiga) penyedia barang atau jasa, maka akan dilanjutkan pembukaan penawaran. Apabila jumlah penawaran yang masuk ternyata kurang dari 3 (tiga) maka tidak akan diadakan pembukaan surat penawaran. 5. Penawaran yang datang setelah penutupan akan ditolak dan dinyatakan gugur.
PASAL 4 SURAT PENAWARAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran ditetapkan dengan satu sampul. 2. Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan kedalam satu sampul, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sesuai dengan permintaan yang ditentukan di dalam dokumen pengadaan, dan untuk penawaran harga dijilid tersendiri. 3. Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditanda-tangani oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan; 4. Pada sampul luar ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Tim Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi dengan alamat yang di ditentukan dalam dokumen pengadaan;
2
5. Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas; 6. Dokumen penawaran bersifat rahasia sampai batas waktu pemasukan penawaran berakhir; 7. Penawaran yang diterima diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dinyatakan gugur. 8. Surat penawaran dan lampiran-lampirannya diserahkan kepada Tim Pengadaan sebelum penutupan pemasukan penawaran. 9. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran harus dihadiri oleh masing-masing Direktur Penyedia Barang / Jasa, dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan kepada pejabat yang berwenang dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani diatas kertas berkop perusahaan, dicap perusahaan dan ber meterai secukupnya dan dilampiri foto copy KTP masing-masing. 10. Penyedia barang / jasa diwajibkan mengajukan Surat Penawaran dan formatnya tidak ditentukan secara khusus, minimal menyangkut : a. Nama dan alamat Direktur dan Pimpinan Perusahaan b. Nilai total harga penawaran c. Jangka waktu pelaksanaan d. Perincian spesifikasi / ruang lingkup pekerjaan yang ditawarkan e. Harga yang tercantum dalam surat penawaran bersifat lumpsum fixed price dan termasuk pajak-pajak yang menjadi kewajiban. 11. Surat penawaran harus dibuat diatas kertas berkop nama perusahaan serta harus ditanda tangani oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang berwenang dalam perusahaan tersebut dan dicap perusahaan dengan menyebutkan nama jelas. 12. Surat penawaran dibuat rangkap 2 (dua) lengkap dengan lampiran-lampirannya dan surat penawaran yang asli bermeterai dan cap perusahaan. Surat penawaran termasuk lampiran lampirannya dijilid menjadi satu buku kemudian dimasukkan kedalam sampul surat penawaran yang tertutup. 13. Urutan penjilidan buku dokumen penawaran sbb : DATA ADMINISTRASI a. Copy Akte Pendirian Perusahaan b. Copy NPWP/ Surat Keterangan PKP/TDP/SIUP/SITU/Ket.Domisili (yang masih berlaku) c. Copy Neraca & Laba Rugi Tahun 2015 d. Copy jaminan penawaran (aslinya diserahkan kepada panitia) e. Daftar tenaga ahli beserta copy CV, Ijazah dan dokumen sertifikasinya. f. Daftar pengalaman pekerjaan. g. Surat dukungan principal DATA TEKNIS a. Proposal b. Solusi Teknis yang ditawarkan c. Design solusi logical d. Design solusi secara alur proses DATA HARGA PENAWARAN a. Surat penawaran harga sesuai spesifikasi b. Menyampaikan Jangka Waktu Pelaksanaan
3
c. Perincian harga sesuai spesifikasi. 14. Bagi penyedia barang / jasa yang mengundurkan diri setelah penunjukan pemenang, maka jaminan penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT Jasa Raharja (Persero). 15. Dalam pelelangan ini akan dilakukan 2 (dua) kali evaluasi, secara administrasi dan evaluasi teknis. secara sistem gugur untuk evaluasi administrasi dan sistem merit point untuk evaluasi spesifikasi teknis. 16. Surat penawaran harga harus bersifat lumpsum fixed price dan termasuk pajak pajak yang menjadi kewajibannya. 17. Apabila harga penawaran yang tercantum dalam angka tidak sesuai dengan yang terbilang dalam huruf, maka yang dipakai adalah nilai yang terendah. 18. Surat penawaran harus diserahkan kepada tim pengadaan sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah mengisi daftar hadir. 19. Jaminan penawaran ditetapkan senilai 1% - 3% dari jumlah harga penawaran dari bank pemerintah / swasta atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan akan diberikan tanda terima oleh Tim Pengadaan dengan syarat sbb: a. Jaminan penawaran dari Bank Pemerintah / Swasta atau Perusahaan Asuransi Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008, b. Jaminan penawaran ditujukan kepada Tim Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi. Jl. H.R Rasuna Said Kav C-2, Kuningan Jakarta Selatan, masa berlaku jaminan penawaran minimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender. c. Jaminan penawaran tersebut akan dikembalikan setelah kontrak ditandatangani. d. Bagi penyedia barang atau jasa yang menang dalam pelelangan ini, selanjutnya membuat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak. 20. Surat penawaran dianggap tidak sah/gugur apabila ; a. Tidak dimasukkan dalam sampul tertutup, atau pada sampul terdapat harga penawarannya, atau terdapat tanda lainnya diluar syarat-syarat yang ditentukan atau menggunakan sampul tembus baca dan tidak rangkap 2 (dua). b. Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang / jasa yang tidak diundang dalam pelelangan ini. c. Tidak ditanda tangani oleh peserta atau tidak distempel perusahaan yang bersangkutan (dalam hal kekurangan ini, dapat dipenuhi pada saat pembukaan pelelangan). Namun apabila pada saat itu tidak dapat dipenuhi, maka penawaran ybs. dinyatakan gugur. d. Tidak jelas besarnya jumlah penawaran dengan angka dan dengan huruf. e. Tidak mencantumkan jumlah penawaran dengan angka maupun dengan huruf.
PASAL 5 PEMBUKAAN PENAWARAN 1. Pembukaan penawaran dilakukan tim pengadaan pada waktu yang telah ditentukan. 2. Sebagai unsur pemeriksaan 2 (dua) wakil dari peserta lelang mendampingi tim pengadaan dalam pemeriksaan surat penawaran yang masuk. Keputusan sah atau tidaknya suatu penawaran berada ditangan tim pengadaan.
4
3. Atas pembukaan sampul dan penetapan sah atau tidaknya surat penawaran, harga-harga penawaran dan lain-lain peristiwa pada penyelenggaraan pelelangan dibuat berita acara pembukaan surat penawaran yang ditandatangani oleh tim pengadaan dan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang wakil peserta. 4. Berdasarkan evaluasi penawaran, Tim Pengadaan segera menetapkan nominasi calon pemenang dari peserta yang memasukkan penawaran yang paling menguntungkan, dalam arti: penawaran secara teknis yang baik dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan. 5. Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan harga terendah sama dan secara teknis baik serta memiliki kecakapan dan kemampuan relatif sama, maka Tim Pengadaan meminta kepada peserta tersebut untuk mengajukan penawaran harga baru dan dituangkan dalam Berita Acara.
PASAL 6 HAK SANGGAH Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakukan yang sama dalam Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi, maka pihak yang kalah berhak mengajukan sanggahan, dengan ketentuan : 1. Sanggahan hanya berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pelelangan dengan prosedur atau tata cara pelelangan yang tercantum dalam dokumen pelelangan. 2. Sanggahan hanya dilayani apabila pihak penyanggah telah menyetorkan uang jaminan sanggahan sebesar nilai jaminan penawaran dan disertai bukti-bukti yang kuat kepada tim pengadaan. 3. Sanggahan harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja mulai sejak diumumkan pemenang. 4. Tim pengadaan akan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan. 5. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak Jasa Raharja apabila sanggahannya tidak terbukti secara hukum.
PASAL 7 PELELANGAN GAGAL Pelelangan atas pengadaan barang/jasa dinyatakan gagal, apabila terdapat kondisi sebagai berikut: 1. Jumlah calon peserta pelelangan yang memenuhi persyaratan untuk diundang kurang dari 3 (tiga) peserta; 2.
Jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) penawar;
3.
Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan di dalam dokumen pengadaan;
administrasi
dan
teknis
5
4.
Tidak ada penawaran yang harga penawarannya di bawah atau sama dengan dana (nilai pagu) yang tersedia;
5.
Terdapat sanggahan dari peserta pelelangan yang ternyata dapat dibuktikan kebenarannya.
6.
Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.
7.
Pemenang pertama, kedua dan ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan;
8.
Dalam pelaksanaan pelelangan terdapat indikasi atau bukti terjadinya pelanggaran atas prinsip dasar, etika dan/atau norma pengadaan barang/jasa PASAL 8 PENARIKAN DIRI
1. Penarikan diri sebagai peserta hanya dapat dilakukan sebelum acara pembukaan surat penawaran dimulai. 2. Penarikan diri setelah pembukaan surat penawaran mengakibatkan jaminan penawaran yang telah diserahkan menjadi milik PT. Jasa Raharja (Persero). 3. Dalam hal pemenang pertama mengundurkan diri, maka pemenang urutan kedua ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan, demikian seterusnya kepada pemenang ketiga. 4. Apabila pemenang yang ditunjuk tidak bersedia melaksanakan pekerjaan, maka jaminan penawaran para pemenang yang ditunjuk menjadi milik PT Jasa Raharja (Persero).
PASAL 9 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja (Persero), apabila penyedia barang / jasa lalai dan tidak bertindak menurut ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama atau perintah dari PT Jasa Raharja (Persero), maka PT Jasa Raharja (Persero) dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal ini: a. Tanpa alasan yang dapat diterima menangguhkan atau menunda sama sekali pelaksanaan pengadaan sebelum selesai b. Penyedia jasa tidak dapat melanjutkan pengadaan dengan kesungguhan c. Penyedia jasa menolak atau dengan tegas mengabaikan peringatan tertulis dari PT Jasa Raharja (Persero)
2. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja (Persero), apabila penyedia jasa setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan peringatan peringatan tersebut atau dalam pelaksanaan selanjutnya melakukan kelalaian yang sama, maka PT Jasa Raharja (Persero) tanpa mengurangi hak-hak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengulangan atau penerusan kelalaian dapat segera memutuskan surat perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa secara tertulis. PASAL 10 TEMPAT PERADILAN 1.
Bilamana terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pengadaan, maka hal ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah,
6
2.
Bilamana dengan cara musyawarah belum juga diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili Pengadilan yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 11 RISIKO UPAH DAN HARGA Dalam pelaksanaan pengadaan ini fluktuasi upah, harga suku cadang atau komponen lainnya yang terjadi selama masa pelaksanaan Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi ini menjadi risiko penyedia barang atau jasa.
PASAL 12 PERATURAN PEMBAYARAN Peraturan pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi menggunakan sistem kontrak secara Lumpsum dan akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
PASAL 13 JAMINAN PELAKSANAAN Pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki program Surety Bond untuk jangka waktu sesuai dengan kemampuan penyedia barang / jasa dimana jangka waktu dan ruang lingkup jaminan pelaksanaan termasuk sampai dengan Pengadaan Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi di terima PIHAK PERTAMA.
PASAL 14 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN & MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN 1. Jangka waktu maksimal yang diberikan kepada penyedia barang atau jasa untuk menyelesaikan seluruh Pengadaan Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi termasuk Instalasi yang dimaksud dalam RKS ini adalah sesuai dengan kemampuan Penyedia Barang / Jasa dengan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender. 2. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung setelah penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas. 3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan penyerahan Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi agar dicantumkan dalam surat penawaran yang selanjutnya akan dinilai dalam Evaluasi Teknis dengan prinsip lebih cepat lebih baik.
7
PASAL 15 RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan meliputi : 1. Melakukan delivery license software monitoring jaringan dan aplikasi untuk Jasa Raharja berupa certificate license. 2. Melakukan instalasi angka 1 diatas, sesuai dengan kondisi infrastruktur yang telah tersedia. 3. Melakukan customisasi sistem sesuai dengan Karakter dan requirement peralatan jaringan komunikasi data. 4. Melakukan fine-tuning sistem agar performance yang diinginkan dapat tercapai optimal. 5. Memberikan jaminan maintenance support selama 1 tahun.
8
BAB II SPESIFIKASI TEKNIS Pengadaan ditujukan untuk memonitor seluruh infrastruktur di Kantor Pusat dan kantor cabang PT Jasa Raharja. Spesifikasi teknis terdiri dari: 1.1 Physical Network Devices Monitoring 1. Solusi mudah diimplementasikan dan dikelola 2. Solusi harus bisa memantau status dari berbagai macam system operasi pada satu konsol 3. Solusi dapat melakukan monitor terhadap perangkat jaringan secara agent-less (tanpa instalasi client di sisi perangkat yang di monitor) menggunakan protocol SNMP 4. Solusi harus dapat menampilkan data tentang kinerja (performance) dari perangkat jaringan, misalnya penggunaan (utilisasi) dari i. CPU ii. Memory iii. Disk space iv. Interface
5. Solusi harus bisa menampilkan status availability dari perangkat jaringan yang dimonitor 6. Mampu menghasilkan laporan summary per-hari, per-minggu dan perbulan. 1.2 Application Monitoring a. Application Aware Monitoring 1. System monitoring harus agentless 2. Solusi dapat memberikan response time dari suatu aplikasi yang diakses oleh user pusat maupun cabang 3. Solusi dapat memberikan gambaran dari retransmission delay, data transfer time, network round trip time pada aplikasi 4. Solusi dapat mengetahui trafik data pada suatu aplikasi baik itu data rate juga data volume 5. Solusi dapat mengetahui TCP/IP session, TCP/IP session time, unfulfilled TCP/IP session request, dan connection setup time pada interval waktu tertentu 6. Solusi dapat mengetahui user yang mengakses aplikasi 7. Solusi dapat mengetahui jumlah packet loss dan juga byte loss 8. Data rate in bits perdetik dapat terlihat dari endpoint yang ditetapkan untuk aplikasi tertentu.
9
9. Solusi dapat mengetahui 50th, 75th dan 90th percentile dari NRTT, server response time, Average of total TCP request, data transfer time dan retransmission delay 10. Solusi dapat melakukan Rapid Analysis berdasarkan komponen metrik yang dimiliki tools monitoring 11. Solusi dapat melacak komunikasi yang berbasis TCP antara pengguna dengan berbagai macam aplikasi server dan menentukan waktu respon pengguna secara keseluruhan 12. Solusi dapat berintegrasi dengan perangkat Bandwith Optimizer untuk memberikan pelaporan response time secara akurat terhadap aplikasi yang telah di optimisasi oleh Bandwith Optimizer 13. Solusi Harus mampu menampilkan SLA dan trend-nya berdasarkan baselining dari pengukuran SLA historical. b. Deep Application Monitoring 1. Solusi mendukung .NET dan Java 2. Solusi mudah didalam mengimplementasikan dan dalam pengelolaannya 3. Solusi dapat menunjukan permasalahan dari sisi aplikasi dan database 4. Solusi mampu melakukan pengukuran performa SLA aplikasi 5. Solusi merupakan mekanisme monitoring dengan mengikutsertakan komponen arsitektur aplikasi dalam melakukan analisa performa aplikasi 6. Solusi mampu memberikan analisa berdasarkan data statistic yang diperoleh dari monitoring 7. Solusi mempunyai kemampuan untuk menjaga performa aplikasi dan ketersediannya 8. Solusi dapat memprediksi dan menangani permasalahan aplikasi sebelum pelanggan terkena dampak 9. Solusi mengetahui permasalahan aplikasi yang terjadi dalam hitungan menit 10. Solusi mampu untuk memonitor beban, permintaan, dan session aplikasi, memberikan informasi mengenai penggunaan sumberdaya dalam aplikasi 11. Solusi mampu melakukan monitoring performa aplikasi secara keseluruhan baik di dalam logic aplikasi, jaringan, dan system yang digunakan dalam aplikasi 12. Solusi dapat menggambarkan hirarki dari aplikasi yang dimonitor 13. Solusi dapat menampilkan gambaran secara interaktif mengenai kondisi aplikasi dan komponen-komponen aplikasi yang terhubung dengan aplikasi tersebut 14. Solusi dapat menampilkan performa komponen aplikasi dengan menampilkan indikasi performa dari dari masing-masing komponen 15. Solusi dapat menampilkan grafik performa dan load dari aplikasi 16. Solusi dapat menampilkan gambaran dirasakan oleh pengguna terhadap aplikasi
10
17. Solusi dapat menampilkan detail komponen yang mempengaruhi performa aplikasi 18. Solusi dapat menampilkan laporan secara detail mengenai komponen/modul dalam aplikasi 19. Solusi dapat menampilkan data secara detail dilihat dari beberapa hal yang dapat mempengaruhi performa seperti error, response, dan load yang terjadi. 1.3 Network Traffic Monitoring 1. Solusi mampu mengumpulkan Flow data dari berbagai perangkat secara bersamaan diseluruh jaringan dan menyediakan berbagai basis Flow metrik: -
Rate
-
Utilization
-
Byte Count
-
Flow Count
-
IP hosts dengan DNS resolution secara otomatis
-
IP pasangan percakapan dengan DNS resolution secara otomatis
-
Router/interface dengan SNMP name resolution secara otomatis
-
Protocol breakdown berdasarkan host, link, atau percakapan
2. Solusi dapat memantau dan melaporkan mengenai protokol per hari dan menampilkan utilisasi data untuk setiap protokol secara individual 3. Solusi dapat menghasilkan traffic report yang dapat dikustom dengan rentang tanggal yang bervariasi. Seluruh laporan yang dihasilkan dapat ditampilkan secara langsung pada halaman tampilan secara umum 4. Solusi dapat menyajikan rincian untuk aplikasi, hosts, dan percakapan terhadap pemakaian konsumsi WAN.
1.4 Maintenance Support a. Onsite Support 1. Melakukan kunjungan ke kantor pusat Jasa Raharja minimal 1x dalam 1 minggu; 2. Melakukan pemeliharaan dan dukungan assessment terhadap software ANPM; 3. Memberikan dukungan professional support 8x5x4 (8 jam sehari berdasarkan request) bila ada permasalahan pada software ANPM; 4. Melakukan pengecekan dan pemantauan kinerja performance software ANPM secara berkala; dan 5. Permintaan asistensi update pada jam kerja.
11
BAB III METODE EVALUASI PELELANGAN PENGADAAN PERANGKAT MONITORING KINERJA JARINGAN DAN APLIKASI Metode evaluasi pelelangan Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan memberikan nilai angka terhadap unsur unsur yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Evaluasi pelelangan dibagi 2 (dua) yaitu Sistem Gugur untuk evaluasi administrasi dan Sistem Merit point untuk evaluasi teknis. Sistem gugur yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran substansi isi dokumen penawaran serta mengambil kesimpulan apakah dokumen penawaran yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak sebagai dokumen pengadaan; Sedangkan sistem merit point digunakan untuk meganalisa dan mengevaluasi aspek teknis dari solusi yang ditawarkan yang diwujudkan dalam bentuk pembobotan point untuk masing-masing aspek teknis tersebut. Dalam hal ini bobot 60% diberikan terhadap kesesuaian spesifikasi teknis pengadaan dan 40% diberikan terhadap evaluasi harga penawaran.
Urutan proses penilaian pengadaan ini adalah sebagai berikut : 1. Evaluasi administrasi : a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen pengadaan. Setiap rekanan wajib menyampaikan persyaratan administrasi minimal terdiri dari : a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya jika ada b. Copy NPWP/ Surat Keterangan PKP/TDP/SIUP/SITU/Ket.Domisili (yang masih berlaku) c. Copy Neraca & Laba Rugi Tahun 2015 d. Copy jaminan penawaran (aslinya diserahkan kepada panitia) e. Daftar tenaga ahli beserta copy CV, Ijazah dan dokumen sertifikasinya. f. Daftar pengalaman pekerjaan. g. Surat dukungan principal Seluruh persyaratan tersebut diatas, wajib dipenuhi oleh peserta pelelangan/ penyedia barang / jasa sebagai persyaratan untuk dapat diikut sertakan pada tahapan evaluasi selanjutnya. Apabila penyedia barang / jasa tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan administrasi tersebut diatas, maka penawaran dari penyedia barang / jasa tersebut tidak diikutsertakan dalam evaluasi selanjutnya dan dinyatakan gugur. c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat administrasi dan jika evaluasi administrasi menyatakan tidak lulus, maka penawaran dianggap gugur dan jika evaluasi administrasi menyatakan lulus, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
12
2. Evaluasi spesifikasi teknis (bobot 60%): a) evaluasi ini dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan atau lulus administrasi (lulus evaluasi tahap 1); b) aspek yang dinilai pada evaluasi ini adalah kesesuaian antara solusi yang ditawarkan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. c) Dari total 60% bobot yang ada, berikut pembobotan detail dari aspek teknis yang dipersyaratkan:
Detail Design Solusi Teknis yang diajukan (Proposal Solusi)
30%
Presentasi Teknis
40%
Pengalaman vendor mengerjakan pekerjaan sejenis
10%
Kesesuaian Tenaga Ahli yang dipersyaratkan (jumlah, pengalaman dan sertifikasi)
20%
3. Evaluasi harga (bobot 40%): Evaluasi kewajaran harga penawaran dilakukan dengan membandingkan Harga Penawaran Peserta dengan harga rata-rata penawaran yang diajukan semua peserta, namun tidak lebih rendah 80% dari HPS yang telah ditetapkan oleh Tim Pengadaan dan tidak lebih tinggi dari HPS (Sub Bobot 50%). Evaluasi kerendahan harga penawaran dilakukan dengan membandingkan antara harga penawaran dari peserta pengadaan yang dinilai dengan harga penawaran yang paling rendah dari semua penawaran yang masuk dan memenuhi syarat administrasi serta teknis, namun tidak lebih rendah 80% dari HPS yang telah ditetapkan oleh Tim Pengadaan dan tidak lebih tinggi dari HPS (Sub Bobot 50%) Demikian Dokumen Pelelangan ini dibuat sebagai acuan dalam mengajukan penawaran pelelangan Pengadaan Perangkat Monitoring Kinerja Jaringan dan Aplikasi.
13
