PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk


Direksi KEPUTUSAN NOMOR TANGGAL HAL LAMP.

: DIREKSI : KP/ 150 /DIR/R : 11 April 2016 : Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi : 1 (satu) Set SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

MENIMBANG

:

1. Bahwa dalam rangka implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Board Manual) yang mengikat bagi setiap Anggota Direksi. 2. Bahwa sehubungan telah diterbitkannya aturan perundang – undangan yang mengatur Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/ Perusahaan Terbuka, perlu dilakukan revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

MENGINGAT

:

1. Anggaran Dasar BNI beserta perubahan – perubahannya, yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi Notaris di Jakarta, dan telah tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015 Mei 2013 2. Surat Keputusan Direksi No. KP/309/DIR/R tanggal 14 Juli 2015 tentang Penataan Organisasi Direksi BNI.

MEMPERHATIKAN

:

1. Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 2. Undang – Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN 3. Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. 6. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum 7. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program APU & PPT bagi Bank Umum 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.


2


9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum 13. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governace. 14. Anggaran Dasar BNI beserta perubahannya. 15. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

:

Pertama

:

Mengubah Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berlaku bagi Direksi BNI sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua

:

Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris BNI sebagaimana Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. KEP/002/DK dan KP/244/DIR/R tanggal 29 Juni 2007 khusus yang mengatur perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat

:

Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, dan / atau kekurangan akan dilakukan pembetulan dan/atau penambahan sebagaimana mestinya.

Demikianlah, Surat Keputusan ini untuk dipedomani bersama.


3


DAFTAR ISI

A. Pendahuluan ......................................................................................................... 5 B. Istilah dan Pengertian .......................................................................................... 5 C. Landasan Hukum ................................................................................................ 5 D. Direksi ................................................................................................................... 9 1. Struktur Direksi ................................................................................................. 9 2. Persyaratan Anggota Direksi ........................................................................... 9 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi ...................................................... 10 4. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi ...................................... 14 5. Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan ................................................ 14 6. Masa Jabatan Direksi ...................................................................................... 17 7. Pembentukan Komite dibawah Direksi ............................................................ 17 8. Rapat Direksi ................................................................................................... 19 9. Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris ...................................................... 21 E. Waktu Kerja ......................................................................................................... 23 F. Nilai – Nilai Perseroan ......................................................................................... 23 G. Etika Kerja Direksi ................................................................................................ 23 H. Transparansi ........................................................................................................ 26 I. Pelaporan dan Tanggung Jawab ....................................................................... 26 J. Lain – lain .............................................................................................................. 26


4




5


PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. A. Pendahuluan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan keadilan dan kewajaran (fairness), serta memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. B. Istilah dan Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 2. Perseroan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau disingkat BNI 3. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham C. Landasan Hukum 1. Undang – Undang yang meliputi: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. 3. Peraturan / Regulasi di bidang Perbankan, Keuangan, dan Pasar Modal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia) antara lain terdiri dari: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

6


c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. f.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum h. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari: a. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2013 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. b. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN. c. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. 5. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. 6. Anggaran Dasar BNI beserta perubahannya. 7. Prinsip 46 8. Kode Etik BNI 9. Pedoman Benturan Kepentingan BNI 10. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

7


DIREKSI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

8


D. Direksi 1. Struktur Direksi a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dimana salah satunya ditunjuk sebagi Direktur Utama dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. b. Perseroan wajib memiliki Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. c. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 2. Persyaratan Anggota Direksi Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Integritas, yang paling kurang mencakup: 1) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan: a) tidak pernah dinyatakan pailit atau; b) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan. 2) memiliki akhlak dan moral yang baik. 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat. 5) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan 6) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi. b.

Kompetensi, yang paling kurang mencakup: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan pengembangan Perseroan dan Anak Usahanya.

strategis

dalam

rangka

c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet. d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.


9


e. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka : 1) Direksi Berwenang untuk : a) menetapkan

kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan

Perseroan b) mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di

dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersamasama atau kepada orang atau badan lain; c) mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk

penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku d) mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan

pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary) f)

menghapusbuku piutang macet yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan

dilaporkan

dan

g) tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam

rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris h) melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan

maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. 2) Direksi Berkewajiban untuk : a) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;


10


b) menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan; c) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi d) membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan e) menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; f)

memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

g) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri; h) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya; i)

menyimpan di tempat kedudukan Perseroan, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;

j)

menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern,terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan,penyimpanan, dan pengawasan;

k) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal l)

menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;

m) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal n) menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggungrenteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

11


4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan: a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,

dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;dan d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut. c. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Direksi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal : 1) melepas atau menjual dan menghapus aktiva tetap milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; 2) mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Built, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-Perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau perpanjangannya yang mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun; 3) mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan lain, penjualan saham dalam simpanan (saham dalam portepel) perusahaan anak Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain yang menyebabkan kepemilikan Perseroan pada perusahaan anak Perseroan terdilusi, membubarkan atau melikuidasi perusahaan atau badan lain dimanaPerseroan memiliki penyertaan. Untuk melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan lain dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian piutang, dilakukan oleh Direksi sampai dengan jumlah atau batas tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sedangkan untuk jumlah atau batas yang melebihi kewenangan Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. d. Perbuatan Direksi untuk tidak menagih lagi, mengalihkan dan/atau melepaskan hak tagih baik sebagian maupun keseluruhan atas : 1) piutang pokok macet dalam rangka penyelesaian piutang 2) selisih antara nilai pokok dengan nilai pengalihan/pelepasan hak atas piutang pokok macet, dilaksanakan oleh Direksi sampai dengan jumlah atau batas tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk jumlah atau batas yang melebihi kewenangan Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris tersebut, dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.


12


e. Perbuatan – perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang – undangan di Pasar Modal untuk : 1) melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar modal 2) melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. f.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 1) mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau; 2) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

g. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : 1) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. h. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud diatas maka yang berhak mewakili Perseroan adalah : 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan i.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan tersebut Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

j.

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

k. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. l.

Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

m. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan beserta Perusahaan Anak yang berada dibawah kelolaanya (Tata Kelola dan Manajemen Risiko secara Terintegrasi), Direksi paling kurang membentuk: 1) Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;


13


2) Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko; dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi; 3) Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; n. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, satuan kerja audit intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. o. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. p. Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. q. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko secara terintegrasi pada Perseroan serta masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan. r.

Direksi wajib menyusuaikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

s. Direksi wajib mengungkapkan kepada kepada pegawai kebijakan BNI yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. t.

Melaksanakan tugas, wewenang serta kewajiban lainnya dalam menjalankan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Dengan mengacu kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar maka: a. Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Penggantian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS. b. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi. 5. Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Guna penegakan fungsi kepatuhan (compliance), maka Perseroan wajib menugaskan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan. a. Persyaratan 1) Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


14


2) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi. “Persyaratan independensi” adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governace bagi Bank Umum. b. Struktur 1) Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 2) Direktur yang membawahkan membawahkan fungsi-fungsi:

Fungsi

Kepatuhan

tidak

diperkenankan

a) bisnis dan operasional; b) manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; c) tresuri; d) keuangan dan akuntansi; e) logistik dan pengadaan barang/jasa; f)

teknologi informasi; dan

g) audit intern. 3) Penggantian Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan a) dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturutturut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali. b) dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. c) selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. d) Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, wajib memenuhi persyaratan diatas, hal tersebut dikecualikan apabila di dalam perseroan tidak terdapat Direktur yang memenuhi syarat dimaksud . e) penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada otoritas terkait sesuai dengan kewenangan. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

15


c. Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup: 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang – kurangnya untuk: a) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. b) memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai. c) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT. d) memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT. e) memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT. f)

memberikan persetujuan Mencurigakan) LTKM.

terhadap

(Laporan

Transaksi

Keuangan

g) mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada otoritas terkait . 8) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi: a) Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank;


16


b) Laporan Kepatuhan; dan c) Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. 9) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan. 10) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. 6. Masa Jabatan Direksi a. Masa jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. 2) Pemberhentian diatas berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. 3) Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

diangkat

b. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak adanya Direktur Utama, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut. c.

Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.

d. Selama jabatan seluruh anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 7. Pembentukan Komite dibawah Direksi Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang –undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

17


RAPAT DIREKSI


18


8. Rapat Direksi a. Pelaksanaan Rapat Direksi 1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan 2) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: a) dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau b) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. 3) Seluruh materi Rapat Direksi, diterima oleh Direksi sebelum pembahasan agenda dimaksud dalam Rapat Direksi. 4) Pelaksanaan Rapat Direksi lebih lanjut mengacu pada ketentuan perundang – undangan dan Ketentuan Internal yang berlaku. Dimana pelaksanaannya di sesuaikan dengan kebutuhan Perseroan . b. Pemanggilan Rapat 1) Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan sarana apapun oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. 2) Pemanggilan Rapat di atas harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. 3) Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat atau untuk Rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. c. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi 1) Rapat Direksi dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari 50% dari seluruh anggota Direksi 2) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. 3) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya yang didasarkan pada surat kuasa khusus yang diberikan untuk itu. 4) Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. 5) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah .


19


6) Semua keputusan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 7) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut. 8) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. 9) Setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan mengeluarkan suara blanko dalam Rapat Direksi. 10) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. d. Mekanisme pelaksanaan Rapat Direksi Direktur Utama memimpin Rapat Direksi, apabila Direktur Utama berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama juga berhalangan maka Pemimpin Rapat Direksi dipimpin oleh salah satu Direktur yang dipilih dan disepakati dalam Rapat Direksi. e. Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Direksi 1) Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 2) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud di atas wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui. 3) Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 4) Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Pedoman ini mengacu pada Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.


20


9. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. b. Hasil Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

c. Pelaksanaan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris lebih lanjut mengacu pada ketentuan perundang – undangan dan ketentuan internal yang berlaku, dimana pelaksanaannya di sesuaikan dengan kebutuhan Perseroan .


21


WAKTU KERJA NILAI – NILAI PERSEROAN ETIKA KERJA DIREKSI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

22


E. Waktu Kerja 1. Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja Perseroan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau sesuai dengan waktu kerja Perseroan. 2. Anggota Direksi dapat berada di luar tempat kerja Perseroan dalam rangka kedinasan. 3. Bila diperlukan Direksi dapat hadir di luar waktu kerja Perseroan dikarenakan adanya hal-hal yang penting dan mendesak. F. Nilai – Nilai Perseroan Nilai – Nilai Budaya kerja Perseroan tercermin dalam PRINSIP 46 yang terdiri dari 4 Nilai Budaya Kerja BNI serta 6 Perilaku utama sebagai berikut : 4 NILAI BUDAYA KERJA BNI Profesionalisme (Professionalism) Integritas (Integrity) Orientasi Pelanggan (Customer Orientation ) Perbaikan Tiada Henti (Continuous Improvement)

6 NILAI PERILAKU UTAMA INSAN BNI  Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik  Jujur, Tulus dan Ikhlas  Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab  Memberikan Layanan Terbaik Melalui

Kemitraan yang Sinergis  Senantiasa Melakukan Penyempurnaan  Kreatif dan Inovatif

G. Etika Kerja Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi wajib untuk tunduk pada pedoman serta ketentuan yang berlaku antara lain: 1. Wajib tunduk pada Prinsip 46, Kode Etik BNI, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal BNI. 2. Dilarang memanfaatkan BNI untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi BNI maupun anak perusahaannya. 3. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BNI selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Direksi tidak diperkenankan untuk rangkap jabatan sebagai : a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. b. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau c. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; dan/atau d. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

23


e. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah. f.

Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud diatas apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada Perusahaan Anak BNI, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh BNI, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi BNI. 6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada BNI dan/atau pada suatu perusahaan lain. 7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

24


TRANSPARANSI PELAPORAN & TANGGUNG JAWAB


25


H. Transparansi Guna memenuhi azas Transparansi dalam penyelenggaraan Governance, maka segenap Direksi wajib mengungkapkan:

Good

Corporate

1. Kepemilikan saham baik pada BNI maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi , Dewan lainnya dan/atau pemegang saham pengendali BNI; 3. Rangkap jabatan pada perusahaan lain. 4. Hal – hal lain terkait dengan pemenuhan azas Transparansi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. I.

Pelaporan dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan wajib menyusun laporan terkait dengan tugas wewenang dan kewajiban dalam menjalankan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

J. Lain-lain Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merujuk pada Anggaran Dasar BNI serta ketentuan Perundang undangan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini ditetapkan di Jakarta, dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.


26

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Recommend Documents