DARI PEMERINTAHAN DESA KEMBALI KE PEMERINTAHAN NAGARI: STUDI KASUS NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 1983-2012
Patra Yani1 Ahmad Nurhuda2 Meldawati3 Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat
ABSTRACT
The main issue in this study is the change in system administration Nagari Aua Kuniang since validity UU No. 5 of 1979 in Sumatera Barat and outlines the proces of the system of government Chang to government Nagari village in 2001 with the No. 22 of 1999 on Regional Autonomy . But in this Paper discussed until in 2012 because this year Nagari Aua Kuniang has managed to become a good Nagari and each device Nagari has been carrying out its obligations in accordance with their respective duties . The purpose of this study is to describe the structure of the form, function of the lowest government system, to see the shape of the system changes back to the system administration Nagari, as well as to look after the implementation of the government back to the Nagari. The study used the historical method which includes four stages include Heuristic, Critic, interpretation, and Historiography. First, heuristic are searching for and collecting data through primary and secondary sources were found through written sources and interviews. Second, the source of critic is to do research on data collected through internal and external critic is whether the data is the correct data and in accordance with the needs of research. Third, the data interpretation is activity undertaken to interpret the facts. Fourth, Historiography is stringing research results in the form of scientific papers (Thesis). The results showed that , with the change of government system to Nagari village has brought changes to the lives of village Aua Kuniang. Such changes can be seen both in government agencies, indigenous organizations, and social institutions. The implementation of village government system so that the underlying desire to return to the system of government in 2001 in Kenagarian Aua Kuniang constituted with the issuance of UU No.22 of 1999 on regional autonomy, the law has provided an opportunity for the region to progress the region. Implementation of the government after returning to Nagari in Aua Kuniang begins with the establishment of institutions that support the government Nagari, including the executive (Wali Nagari), legislative (DPN), and judicative (KAN). Keywords: Nagari, Village, Governrment, Aua Kuniang, Change, Pasaman Barat. 1
Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat Pembimbing I, Staf Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat 3 Pembimbing II, Staf Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat 2
1
perpanjangan tangan dari pemerintahan
PENDAHULUAN
pusat, Provinsi dan Kabupaten.2
Aua Kuniang adalah sebuah Nagari yang merupakan bagian dari Kabupaten
Di Sumatera Barat dengan adanya
Daerah Tingkat II Pasaman. Sebelum adanya
pemisahan
antara
semangat reformasi, berkembang aspirasi
Kabupaten
ingin
Pasaman Barat dengan Pasaman Timur.
Pasaman
Ibukotanya
Lubuk
Pemerintahan Simpang
Barat
Kabupaten
Empat.
Sebelum
Nagari mempunyai makna tersendiri bagi
Pusat
terletak
masyarakat Minangkabau. Hal ini sesuai
di
dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah
pemekaran
Provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000
Kabupaten Pasaman Barat yaitu pada
tentang ketentuan pokok pemerintahan
tanggal 7 Januari 2004 Nagari Aua
yang memuat ketentuan-ketentuan yang
Kuniang termasuk salah satu dari enam
mengatur tentang pemerintahan Nagari.
Nagari di Kabupaten Pasaman yaitu Nagari
Dengan beralihnya ke sistem pemerintahan
Aia Gadang, Aua Kuniang, Lingkungan
Nagari, khususnya Nagari Aua Kuniang
Aua, Sasak, Kapar dan Nagari Koto Baru.
mengakibatkan adanya dampak yang terjadi
Tetapi setelah pemekaran Nagari Aua
misalnya mempengaruhi peran Tungku
Kuniang merupakan satu Nagari dari 19
Tigo Sajarangan dan juga masyarakat tidak
Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.1 Sebagai
Nagari,
Aua
unit
hilang. Gencarnya semangat kembali ke
dengan
Sikaping.
kembali
pemerintahan Nagari yang selama ini telah
Simpang Empat masuk kedalam wilayah Kabupaten
memfungsikan
lagi mengadu dan membawa persoalan
Kuniang
dalam
kaum
atau
ke
Tungku
terdiri dari enam Jorong, yaitu Jorong
Sajarangan,
Pinaga,
Sukamenanti,
berhubungan dengan polisi dan pengadilan
Lubuak Landua, Lembah Binuang dan
– pengadilan lainnya. Dampak yang lain
Bukit Nilam. Kemudian berdasarkan UU
juga
No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan
perangkat Desa yang mana ia tidak setuju
Desa maka Nagari Aua Kuniang berubah
karena
menjadi Desa,. Pemerintahan Desa yang di
pemerintahan Nagari ia tidak dilibatkan
amanatkan dalam UU No. 5 tahun 1979
dalam perangkat Nagari.
Padang
Tujuh,
menggantikan Nagari dan berfungsi sebagai
terjadi
dengan
masyarakat
Tigo
adanya
langsung
konflik
beralihnya
ke
antara
sistem
Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan perlu kiranya dirumuskan
1
Badan Pusat Statistik,Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2005( Padang: BPS, 1999), hlm 39
2
2
Dr.Asmawi,Nagari,Desadan Nagari,(Padang:Suka Bina,2009),hlm 3
beberapa pertanyaan yang relevan dan dapat
memperjelaskan
tujuan
3.
yang
Mendeskripsikan
pelaksanaan
pemerintahan setelah kembali ke
diinginkan dalam pengkajian ini antara
Nagari di Aua Kuniang.
lain: 1. Bagaimana perubahan
Tulisan terdahulu diantaranya yaitu
bentuk-bentuk pemerintahan
Welhendri dalam tulisannya yang berjudul”
yang
Perubahan corak pemerintahan Nagari ke
terjadi setelah Nagari menjadi Desa
Desa melalui UU No. 5 tahun 1979: Kasus
pada tahun 1983 di Aua Kuniang?
Koto Tinggi Kabupaten Agam (1974-
2. Bagaimana pemberlakuan sistem pemerintahan
Desa
1992)”, dalam skripsi tersebut Welhendri
sehingga
membahas perubahan atau dampak yang
mendasari keinginan untuk kembali
ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 5
ke sistem pemerintahan Nagari pada
tahun 1979. Dengan menekankan pada
Tahun 2001 di Kenagarian Aua
proses politik berupa penerapan UU No. 5
Kuniang? 3. Bagaimana
tahun 1979 di kenagarian Koto Tinggi.3.
pelaksanaan
pemerintahan setelah kembali ke
Selain itu ada skripsi Yuli Zarni,
Nagari di Aua Kuniang?
dengan
Pemerintahan Sesuai dengan permasalahan yang
“Kembali
judul
Nagari
:
Ke
Sistem
Studi
Kasus
Pemerintahan Nagari Di Nagari Tapan
ingin dibahas maka tujuan hendak dicapai
Tahun
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
temuannya menceritakan bahwa, dengan
1. Mendeskripsikan
1999-2009“.
Berdasarkan
hasil
diterapkannya sistem pemerintahan Nagari
bentuk-bentuk yang
di Tapan telah menimbulkan dampak
terjadi setelah Nagari menjadi Desa
terhadap seluruh komponen yang ada
pada tahun 1983 di Aua Kuniang.
didaerah tersebut.4
perubahan
pemerintahan
2. Menjelaskan pemberlakuan sistem pemerintahan
Desa
sehingga
3
Welhendri,”Perubahan Corak Pemerintahan Nagari ke Desa Melalui UU No. 5 Tahun 1979: Kasus Koto Tinggi Kabupaten Agam (1974-1992)”Skripsi (Padang: Pustaka UNAND,2011), hlm 5
4
Yuli Zarni,”Kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari: Studi Kasus Pemerintahan Nagari di Nagari Tapan Tahun 1999-2009” Skripsi(Padang: Pustaka STKIP PGRI Sumbar,2011), hlm 68
mendasari keinginan untuk kembali ke sistem pemerintahan Nagari pada Tahun 2001 di Kenagarian Aua Kuniang.
3
Unand, STKIP PGRI Sumatera
METODE Metode
yang
digunakan
dalam
Barat dan Arsip Daerah).
penelitian ini adalah metode ilmu sejarah.
2. kritik, sumber data yang telah
Metode sejarah adalah proses menguji dan
didapat baik itu dari lapangan
menganalisa secara kritis rekaman dan
maupun data perpustakaan seleksi
peninggalan masa lalu manusia guna
sehingga diketahui apakah data itu
memperoleh konstruksi aktivitas manusia
dapat digunakan atau tidak sebagai
pada masa lampau.5 Metode sejarah disebut
data penulisan.
juga metode kritik sumber atau metode
3. Interpretasi,
penelitian dokumenter. Untuk
yang
dilakukan untuk menafsirkan fakta
mendapatkan
data
dengan cara menghubungkan fakta
yang
satu dengan fakta yang lainnya
relevan dengan permasalahan penelitian,
sesuai dengan konteks peristiwa
digunakan teknik penulisan yang sesuai
yang meliputi waktu, tempat dan
dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah,
peristiwa.
dengan empat langkah sebagai berikut:
4. Historiografi, suatu tahap akhir
1. Heuristik, heuristik adalah kegiatan mengumpulkan
kegiatan
yang dilakukan dengan menyajikan
sumber-sumber
hasil
yang relevan, baik primer maupun
penelitian
dalam
sebuah
tulisan dalam bentuk skripsi.
sekunder. Sumber primer berupa
PEMBAHASAN
arsip, laporan, dokumen tentang
Sejak tanggal 1 Agustus 1983
Pemerintahan Nagari Aua Kuniang
secara resmi pemerintahan Nagari di
maupun wawancara dengan tokoh-
Sumatera Barat sudah dihapuskan dengan
tokoh masyarakat setempat seperti
diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979
Wali Nagari, Ninik Mamak, Alim
tentang
Ulama
Pandai.
pelaksanaannya. SK Gubernur Sumatera
Sedangkan sumber sekunder berasal
Barat No. 155/GSB/1974 dengan demikian
dari data yang menunjang penelitian
tidak berlaku lagi. Pemberlakuan UU No. 5
ini, data ini diperoleh dari riset
Tahun 1979 menyebabkan hapusnya Nagari
perpustakaan (fakultas FIS UNP,
sebagai
dan
Cerdik
pemerintahan
pemerintahan
Desa
dan
beserta
juga
dihapuskannya Kerapatan Nagari. 5
Menurut UU No. 5 Tahun 1979 Taufik Abdullah,Abdurrahman Surjomirharjo,Ilmu Sejarah dan Historiografi,Arah dan Perspektif,(Jakarta:PT.Gramedia,1985), hlm 154
pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat Desa sebagai 4
lembaga penampungan aspirasi masyarakat
dalam kepemimpinan Desa untuk mengurus
Desa yang langsung diketuai oleh Kepala
masyarakat Desa dan urusan Pemerintah,
Desa.
Kepala
Selanjutnya
dalam
menjalankan
Desa
langsung
menjalankan
pemerintahannya Kepala Desa dibantu oleh
instruksi yang diberikan oleh atasannya
sekretaris Desa dan beberapa orang kepala
(Camat). Akan tetapi kehadiran KAN di
Dusun.
Nagari Aua Kuniang telah menyelamatkan budaya Nagari yang masih melekat seperti
Dengan adanya perubahan sistem,
dalam upacara pengangkatan penghulu
dari pemerintahan Nagari menjadi Desa
serta berbagai persoalan Adat yang terjadi
(UU No. 5/1979) terdapat perubahan yang
dalam lingkup kerja KAN Aua Kuniang,
terjadi baik dari segi Politik, Sosial, maupun
Budaya.
Segi
Politik
dan satu-satunya lembaga yang masih
yaitu
menyatukan antar Desa-desa yang ada di
kepemimpinan Wali Nagari digantikan
Aua Kuniang.7
dengan kepala Desa, dari segi Sosial dan Budaya masyarakat Nagari terkotak-kotak
Pemerintahan Sumatera Barat ingin
kedalam bentuk lembaga Desa, peran
mengembalikan
mamak
Nagari
berkurang,
juga
tokoh-tokoh
sebagai
sistem basis
pemerintahan kebudayaan
informal dalam masyarakat menjadi hilang
Minangkabau salah satu pemerintah yaitu
fungsi
sehingga
dengan mengeluarkan Peraturan Daerah
lemahnya kontrol Sosial, rawan dengan
Privinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000
konflik
tentang ketentuan pokok pemerintahan
dan
keberadaannya
sosial
yang
terjadi
didalam
6
masyarakat.
Nagari. Pranata-pranata tradisional seperti
Dampak
dari
Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai,
penerapan
dan Bundo Kanduang dengan adanya
pemerintahan Desa di Nagari Aua Kuniang memang
telah
kepemimpinan
elit
otonomi
mempengaruhi tradisional
dampaknya
wewenang
kalangan
adalah
basis Budaya dan pemerintahan, Nagari adalah pilar utama dan menjadi model
dalam
untuk
mengurusi urusan pemerintahan di Desa
tingkat
Kabupaten,
karena
Kabupaten adalah federasi dari Nagari, dan
ataupun di Nagarinya. Hal itu disebabkan 6
dikembalikan
kreativitas sesuai tuntutan zaman. Sebagai
hilangnya
penghulu
ingin
fungsinya, walaupun perlu inovasi dan
seperti
Penghulu dan KAN Aua Kuniang. Salah satu
daerah
Provinsi adalah federasi dari Kabupaten.
Wawancara dengan Sofian, Kepala Desa Lubuk Landur tanggal 3 yang terjadi dalam masyarakat Desa.6Desember 2013
7
5
Wawancara dengan Sofian, Kepala Desa Lubuk Landur tanggal 3 Desember 2013
Hal ini mengingatkan bahwa Kabupaten
Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979
juga beradat seperti layaknya Nagari, dan
tentang sistem pemerintahan Desa
Provinsi juga beradat seperti beradatnya
ini
Kabupaten, konsep inilah yang dikatakan
sebagai
mambasuik dari bumi.
menepatkan wilayah pemerintahan
pemerintahan dan runtuhnya rezim
Kabupaten langsung menanggapi dengan
orde baru serta keluarnya UU No.
mengeluarkan Peraturan Daerah tingkat
22
Kabupaten yang lebih rinci mengenai
1999
tentang
daerah
memberikan
Pasaman
yang
kesempatan
kepada
daerah untuk menyesuaikan sistem
mengeluarkan Peraturan Daerah No. 17
pemerintahan terendah berdasarkan
Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari
asal usul dan kondisi sosial budaya
beserta proses pembentukan Nagari, salah Nagari
Tahun
pemerintahan
peraturan sistem pemerintahan Nagari.
pada
dengan
2. Sejalan dengan paradigma baru
Pemerintahan Nagari, maka pemerintah
termasuk
adat
Nagari sebelumnya
yang hanya mengatur tentang pokok-pokok
satunya
kesatuan
Nagari
merupakan bagian dari wilayah
Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000,
Kabupaten
pecahnya
Desa setingkat wilayah jorong yang
Setelah keluarnya Peraturan Daerah
Pemerintah
membuat
dan masyarakat setempat. Dengan
Aua
adanya otonomi daerah, pemerintah
Kuniang.
Sumatera
KESIMPULAN
Barat
ingin
mengembalikan
sistem
pemerintahan Nagari sebagai basis
Berdasarkan pokok persoalan dan
kebudayaan Minangkabau termasuk
tujuan penelitian yang telah dirumuskan,
pada Nagari Aua Kuniang.
dan data yang diperoleh telah dibahas
3. Setelah keluarnya Peraturan Daerah
dalam bab pembahasan, maka dapat di tarik
Provinsi Sumatera Barat No. 9
kesimpulan sebagai berikut:
Tahun 1. Implementasi UU No. 5 Tahun
2000,
keluarnya
disusul
perda
dengan
Kabupaten
1979 baru terealisasi di Sumatera
Pasaman
Barat, pada tahun 1983 dengan
tentang pemerintahan Nagari, Aua
dikeluarnya
Kuniang
Peraturan
Daerah
No.
merupakan
Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983
Nagari
yang menyatakan Nagari sebagai
untuk
kesatuan masyarakat Hukum Adat.
pemerintahan 6
17
di
Tahun
salah
Kabupaten
kembali
2001
satu
Pasaman
ke
sistem
Nagari.
Proses
pembentukan pemerintahan Nagari
Minangkabau).
yang didasarkan pada perda ini di
Barat.
awali
Kebudayaan Minangkabau Padang.
dengan
pembentukan
Padang
Yayasan
Sumatra Pengkajian
lembaga-lembaga yang mendukung
Mas’oed Abidin, 2004, Implementasi Adat
pemerintahan Nagari. Diantaranya
Basandi Syarak, Syarak Basandi
adalah lembaga eksekutif yaitu Wali
Kitabullah, Padang: PPIM Sumatera
Nagari, lembaga legislatif yaitu
Barat. Mestika Zed, 1999, Metodologi Sejarah,
DPN dan lembaga yudikatif yaitu KAN.
Padang:
Fakultas
Ilmu
Sosial
Universitas Negeri Padang. Taufik
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,
Abdurrahman
1985,
A. ARSIP
Surjomirharjo, Ilmu Sejarah dan
Daftar Hadir Musyawarah Perangkat Desa
Historiografi,Arah dan Perspektif, Jakarta: PT.Gramedia.
dan Nagari di Aua Kuniang Tahun
Zenwen Pador, 2002, Kembali ke Nagari:
2001.
Batuka Baruak jo Cigak?. Jakarta:
Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat
Sinar Repro.
Tentang
C. KARYA ILMIAH
Pemerintahan Nagari. Pasaman
Dalam
Angka
Welhendri,
1983-2012,
2011
”Perubahan
Corak
Nagari
Desa
Pemerintahan
Padang: BPS.
ke
B. BUKU
Melalui UU No. 5 tahun 1979:
A.A Navis, 1984, Alam Terkambang jadi
Kasus
Guru
Adat
dan
Agam
Kebudayaan
(1974-1992)”,
Skripsi,
Pemerintahan Nagari : Studi Kasus
Dr. Asmawi, 2009, Nagari, Desa dan
Pemerintahan Nagari Di Nagari
Nagari. Padang: Sukabina Press. 2003,
Utopia
Nagari
Minangkabau.
Padang:
IAIN-IB
Tapan Tahun 1999-2009”, Skripsi, Padang:
Pustaka
Sumatra Barat.
Press. Imran Manan, 1995, Birokrasi Moderen Otoritas
Kabupaten
Yuli Zarni, 2011 “Kembali Ke Sistem
Grafitipers.
dan
Tinggi
Padang: UNAND.
Minangkabau. Jakarta: PT Pustaka
Hasrifendi,
Koto
Tradisional
di
Minangkabau (Nagari dan Desa di 7
STKIP
PGRI
