PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG YANG AKTA-AKTANYA HARUS DIBUAT DALAM AKTA NOTARIIL A.
Yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Buku I tentang Orang: 1.
Pasal 70
pencegahan perkawinan dan pencabutan pencegahan perkawinan
2.
Pasal71 jo 35
ijin kawin
3.
Pasal 79
pengangkatan seorang wakil atau kuasa untuk melangsungkan perkawinan
4.
Pasal 147
perjanjian perkawinan
5.
Pasal 148
Perubahan perjanjian perkawinan
6.
Pasal 176
Pemberian hibah yang berhubungan dengan perkawinan
7.
Pasal 177
pernyataan penerimaan hibah (bila hibah dilakukan dengan akta tersendiri & tidak dilakukan dalam akta perjanjian kawin)
8.
Pasal 191
pembagian harta percampuran setelah diadakannya pemisahan
9.
Pasal 196
mengembalikan percampuran harta setelah perpisahan harta
10.
Pasal 237
Pengaturan syarat-syarat perpisahan meja & ranjang
11.
Pasal 253 jo 256
Pengingkaran sahnya seoranganak
12.
Pasal 281
Pengakuan terhadap anak luar kawin
13.
Pasal 355
Pengangkatan wali oleh orang tau yang hidup lebih lama
14.
Pasal 477 jo 483
Pencatatan harta dari seorang yang tak hadir, oleh para ahli warisnya atau oleh suami/isteri si tak hadir
Sylabus Mata Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga Liza Priandhini, SH, MKn.
1
Buku II tentang Kebendaan 15.
Pasal 783
Pencatatan barang pinjam pakai jika pemilik tidak hadir
16.
Pasal 931 jo 938
Surat Wasiat
17.
Pasal 932 jo 933
Penyimpanan Surat Wasiat Olografis
18.
Pasal 934
Pengembalian Surat Wasiat Olografis
19.
Pasal 988
Pembuatan Wasiat Umum
20.
Pasal 940
Penyimpanan Surat Wasiat Tertutup/rahasia (akta superscriptie)
21.
Pasal 978
Pengangkatan seorang pengurus guna mengurus benda-benda selama waktu beban dalam hal permberian wasiat dengan lompat tangan (fidei commis)
22.
Pasal 981
Pengangkatan seorang bewindvoerder dalam hal penyerahan fidei commis
23.
Pasal 990
Pembuatan daftar pertelaan barang-barang yang diwasiatkan secara fidei commis setelah pewaris meninggal
24.
Pasal 992
Pencabutan surat wasiat
25.
Pasal1010
Pembuatan daftar (inventarisasi) benda-benda yang termasuk harta peninggalan
26.
Pasal 1019
Pengangkatan seorang pengurus guna peninggalannya selama ahli waris atau penerima hibah wasiat masih hidup (dalam fidei commis)
27.
Pasal 1069 jo 1071
Pemisahan dan pembagian harga peninggalan bilamana salah seorang ahli waris menolak atau lalai memberikan bantuannya
28.
Pasal 1069, 1074, 1652, 573
Pemisahan dan pembagian pada umumnya diantara para ahli waris yang bersangkutan bila terdaftar ahli waris yang belum dewasa atau tak berhak mengurus harta kekayaannya
29.
Pasal 1074
Pemisahaan harta peninggalan
Sylabus Mata Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga Liza Priandhini, SH, MKn.
2
30.
Pasal 1075
Pembuatan proses verbal tentang alasan-alasan BHP menolak mengadakan pemisahan harta peninggalan yang direncanakan
31.
Pasal 1086
Pembebasan proses verbal tentang alasan-alasan BHP menolak mengadakan pemisahan harta peninggalan yang direncanakan
32.
Pasal 1121
Pembagian warisan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas kepada keturunannya
33.
Pasal 1171
Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMHT) vide Undang-Undang Hak Tanggungan No 1/1996 pasal 15 ayat 1
34.
Pasal 1172
Penjualan, penyerahan serta pemberian suatu hutang hipotik
35.
Pasal 1196
Kuasa untuk melakukan roya Hipotik
36.
Pasal 1227
Proses verbal tentang penolakan oleh pegawai penyimpanan hipotik dalam melaksanakan kewajibannya
Buku ke III tentang Perikatan: 37.
Pasal 1401.2
Dalam hal subrogasi : perjanjian peminjaman uang oleh si debitur kepada orang ketiga guna pelunasan hutangnya kepada kreditur sehingga orang ketiga tersebut menjadi krediturnya yang baru, harus dengan akta otentik
38.
Pasal 1405
Penawaran pembayaran tunai (yang diikuti oleh penyimpanan dan penitipan)
39.
Pasal 1406
Penyimpanan atau konsiyasi dalam hal terjadi penawaran pembayaran tunai
40.
Pasal 1682
Hibah
41.
Pasal 1683
Kuasa untuk menerima hibah
42.
Pasal 1945
Kuasa untuk mengangkat sumpah
Sylabus Mata Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga Liza Priandhini, SH, MKn.
3
B.
Yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 1.
Pasal 22
Pendirian Firman (tetapi ketiadaan akta sedemikian tidak dapat dikemukakakn untuk merugikan pihak ketiga)
2.
Pasal 31
Perubahan, pembubaran sebelum waktunya perpanjangan waktu firma
3.
C.
Pasal 181
Protes non pembayaran wesel dan cek
Yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 4.
Pasal 7 ayat (1)
Akta pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)
5.
Pasal 21 ayat (4)
Perubahan atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)
D.
Yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 6.
Pasal 15
Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia
E.
Yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keurangan RI Nomor 337/KMK-01/2000, tanggal 18-08-2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 7.
Pasal 36 ayat (2)
Bank sebagai kreditur dalam membeli agunannya, melalui lelang, dengan menyatakan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian
8.
ayat (3)
Pembelian agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan akta notaris
Sylabus Mata Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga Liza Priandhini, SH, MKn.
4
F.
Yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 9.
Pasal 9 ayat (2)
Akta pendirian yayasan
10.
Pasal 18 ayat (3)
Perubahan Anggaran dasar yayasan
11.
Pasal 58 ayat (4)
Akta penggabungan
(Telah diubah) G.
Yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik BAB II Pasal 2 1.
Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dengan akta notaris.
2.
Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan tingkat nasional.
3.
Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat: a.
memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan UndangUndnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
Sylabus Mata Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga Liza Priandhini, SH, MKn.
5
