PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI LANDASAN TEORI ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Hamdanah, Paradigma Administrasi Publik Sebagai Landasan Teori Administrasi Pendidikan

PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI LANDASAN TEORI ADMINISTRASI PENDIDIKAN Oleh: Hamdanah1

ABSTRAK

Keberadaan administrasi Pendidikan sebagai disiplin ilmu tidak bisa dipisahkan dengan membahas Administrasi Publik. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas dalam administrasi pendidikan tergantung pada kemampuan semua yang terlibat dalam sistem yang ada dalam lembaga pendidikan dalam memenuhi harapan yang dilayani yakni, peserta didik, mahasiswa, wali peserta didik secara konsisten. Key Word: Administrasi, Pendidikan, Kompetensi. Pendahuluan Membahas Administrasi Pendidikan sebagai disiplin ilmu tidak bisa dipisahkan dengan membahas Administrasi Publik.2 Fokus ilmu administrasi negara dari yang sebelumnya berfokus pada birokrasi pemerintah menjadi berfokus pada organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah, dan juga organisasi organisasi non pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggara pelayanan publik, pembangunan ekonomi sosial maupun biang pelayanan yang lain. Pengertian Pelayanan Umum Administrasi Pendidikan dan Good Governance Menurut Moenir3 pengertian pelayanan umum adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain yang ditujukan memenuhi kepentingan orang banyak.‛ Jika kita melihat definisi di atas, maka seorang guru yang memberikan pelayanan kepada murid, seorang dosen yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa, seoarang kepala sekolah sebagai administrator sekaligus sebagai supervisor kepada para guru, para staf administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum dan pengajaran, Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jember. Dwiyanto, 2011, 8 3 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 12. 1 2

163

JURNAL FALASIFA. Vol. 3, No. 1 Maret 2012

administrasi personalia, administrasi sarana dan prasarana, administrasi keuangan, administrasi hubungan sekolah dan masyarkat adalah merupakan, sebuah sistem pelayanan publik di sekitar pendidikan. Sebagai sebuah sistem maka seluruh komponen sebaiknya mengetahui tupoksiwab (tugas pokok fungsi dan tanggung jawab)masingmasing. Jika salah satu komponen ada yang kurang berfungsi, kurang bertanggung jawab, kurang mengetahui tugas pokoknya, maka kualitas pelayanan dan visi misi dari sebuah lembaga pendidikan tidak mungkin bisa tercapai secara optimal. Selanjutnya Munir4 menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang dilakukan secara langsung. Demikian lingkungan yang diungkapkan oleh Boediono5 bahwa pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepada hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Monier6 menjelaskan pelayanan itu timbul karena ada faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan bersifat material, faktor yang bersifat mendasar ideal ada 3 jenis yaitu: a. Adanya rasa cinta dan kasih sayang. b. Adanya keyakinan untuk saling tolong menolong sesama. c. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu bentuk amal sholeh. Demikian lingkungan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan adalah merupakan pelayanan yag paling penting. Sehingga siapapun yang berada didalam sistem lembaga pendidikan harus memenuhi apa yang telah tertuang dalam UU No.20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional, UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. PP No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, di dalam PP No.74 tahun 2008 tentang guru, ditegaskan tentang keharusan pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sisitem pendidikan nasional 2003, pasal 12. Syarat – syarat tersebut diberikan karena tantangan yang dihadapi guru dan dosen sebagai pelayan publik baik lokal maupun nasional sangatlah berat. Guru dan dosen sebagai pelayan publik harus memenuhi syarat – syarat tertentu yang tercantum dalam UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Empat kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru

Ibid, 17. Budiono, Pelayanan Prima Perpajakan, (Jakarta: PT Reinika Cipta, 2003),60. 6 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 12. 4 5

164


dan dosen yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam dan mampu membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan akademik yang relevan dengan orentasi program studi, mampu menguasai materi ajar secara mendalam dan luas. Juga mampu merancang penelitian berbasis desain proposal, mampu melaksanakan dan menyusun laporan penelitian, mampu mengembangkan bidang keahlian untuk melakukan inovasi bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni,dan mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis desain. Sedangkan kompetensi peadagogik, seorang guru atau dosen harus mempunyai kemampuan merancang mata pelajaran mata kuliah dalam bentuk silabu, SAP, RPP, out line dan hand out. Mempunyai kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman wawasan keilmuwan, mampu mengelola proses pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi yang dikembangkan. Demikian juga harus mampu membuat perancangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan dialogis, mampu mendesain kompleksi suatu mata kuliah dalam sebuah pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran baik proses produk secara obyektif dan fair. Kompetensi kepribadian seorang dosen atau guru harus mempunyai kepribadian yang kokoh, karakter yang tangguh tulus ikhlas, berakhlak mulia, yang ramah, sabar, tidak mudah marah, berwibawa, berpenampilan rapi, sopan, jujur dan bersikap terbuka, dan menerima kritik dan saran, memberikan teladan dalam menanamkan nilai-nilai moral bagi peserta didik dan masyarakat. Juga mampu memaknai kehidupan berdasarkan nilai Islam (living value), memiliki motivasi untuk berdedikasi terhadap lembaga selain juga mampu menunjukan sikap leadership khususnya dalam konteks pendidikan tinggi. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang dosen atau guru sebagai seorang pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, orang tua peserta didik dan dan masyarakat secara baik secara lisan, tulisan, mampu meningkatkan kualitas interpersonal dan juga meningkatkan kualitas intrapersonal, mampu mengaplikasikan perilaku asertif dalam berkomunikasi dengan sesama. Mampu menggunakan tekhnologi komunikasi dan informasi secara fungsional, mampu bergaul secara santun dan sopan dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, satuan pimpinan pendidik, orang tua atau wali para peserta didik. Mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial serta mampu

165


memanfaatkan potensi sosial untuk mempresentasikan diri dan lembaga kepada instituti. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik dalam bidang pendidik, pemerintah telah menetapkan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Good Governance dianggap seperangkat harapan baru bagi masyarakat kepada pejabat publik termasuk dunia pendidikan yang implementasinya mengarah pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak dan keinginan peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu governance (meminjam istilah Miftah Thoha) sangat diperlukan yakni budaya baru untuk administrasi publik, dapat juga disebut memanusiakan administrasi publik. Empat dasar penting yang mendorong adanya kebutuhan Human Governance7 ini antara lain, 1. Ingin menciptakan tatanan pelayanan yang lebih baik 2. Lebih banyak investment di bidang informasi dan teknologi 3. Menempatkan regulasi yang lebih baik. 4. Manajemen pelatihan yang sumberdaya manusia yang lebih terbuka dan jujur Kualitas Pelayanan Administrasi Pendidikan Dari beberapa literatur dijumpai beberapa kualitas yang banyak dikutip, menurut Doming, kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan Rosby mempersepsikan kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhaadap persyaratan8. Agar bisa memberikan pelayanan terbaik, hendaknya semua yang terlibat dalam sistem sebuah lembaga pendidikan bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawab masingmasing. Citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan pada sudut pandang ataupun persepsi penyedia lagi atau lembaga pendidikan, melainkan pada persepsi dan sudut pandang masyarakat yang dilayani dibidang pendidikan. Dalam hal ini peserta didik, mahasiswa atau wali peserta didik. Kondisi kualitas pelayanan pendidikan yang belum optimal dapat ditingkatkan dengan salah satu upaya pengembangan pegawai sebagaimana diungkapkan oleh Edward9 menyatakan ‚pengembangan pegawai menjadi salah satu faktor di dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada pelanggan karena memberikan pelayanan

Miftah Thoha, Ilmu AdministrasiPublik Kontemporer, (Jakarta: Kencana Pranada, 2008), 155 8 Zullan Yamit , Manajemen Kwalitas produksi dan Jasa, (Jakarta: Ekonesia, 2001), 7. 9 Vincent Gasperz, Manajamen Kwalitas dalam Industry Jasa, (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 65 7

166


yang berkualitas atau yang lebih baik merupakan daya penarik yang sangat penting‛. Pendapat diatas menunjukkan dengan pengembangan pegawai diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang instansi yang bersangkutan. Kualitas pelayanan menurut wyckd tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengedalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi kepentingan yang dilayani. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dengan memuaskan, jika pelayanan diterima lebih rendah daripada yang diharapkan maka kualitas pelayanan diharapkan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas dalam administrasi pendidikan tergantung pada kemampuan semua yang terlibat dalam sistem yang ada dalam lembaga pendidikan dalam memenuhi harapan yang dilayani yakni, peserta didik, mahasiswa, wali peserta didik secara konsisten. Prinsip Good Governance Lembaga Admistrasi Negara good governance sebagai penyelenggaraan pemerintah Negara yang solid dan bertanggung jawab serta effisien dan efektif, yaitu dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat. Adapun karakteristik good governance menurut rumusan United Nation Development Program (UNDP) meliputi, (a) artisipasi(participation), (b) supremasihukum (rule of law), (c) transparansi(transparency), (d) cepat tanggap(rensponsivences), (e) membangun consensus(consensus orientation), (f) kesetaraan(equiluty), (g) bertanggung jawab (accuntability), (h) visi strategis (strategic vision). Sedangkan prinsip- prinsip good governance yaitu (a) mengikut sertakan semua transparansi (b) bertanggung jawab (c) efektif dan efesien (d) menjamin adanya supremasi hokum (e) menjamin bahwa prioritasprioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan pada consensus mastarakat, (f) memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan. Dibidang pendidikan tentunya prinsip - prinsip good governance sebagaimana diatas sangat perlu untuk diperhatikan, baik untuk pemerintah, steak holder, para pimpinan lembaga pendidikan. Dunia pendidikan tidak boleh hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki modal uang. Akan tetapi menjadi hak semua warga Negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dan para pemimpin lembaga pendidikan 167


hendaknya memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan lemah ataupun cacat secara mental maupun fisik dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kebijakan tentang pendidikan. Konsep Good Governance Adapun karakteristik good governance yangdiberikan UNDP adalah meliputi: a. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan apresiasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. b. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. c. Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh onformasi – informasi yang berkaitan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. d. Responsiveness, lembaga- lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stakeholder. e. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih halus. f. Equality, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memproleh kesejahteraan dan keadilan. g. Efficiency and effectiviness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasilguna (efektif) h. Accountability, pertanggung jawaban kepada publik atau setiap aktivitas yang dilakukan. i. Strategic vision, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Administrasi Pendidikan Dan Pelayanan Publik Kenyataan yang selama ini dijumpai adalah pelayanan yang kurang memuaskan disebabkan jauh dari kriteria prinsip pelayanan public sebuah peneliti: Governance and Decentralization survey 2003 (www. Bapenas.go.id, mengemukakan bahwa beberapa indikasi adanya pelayanan yang masih jauh dari kualitas yang baik adalah: a. Belum adanya prinsip keadilan dan persyaratan dalam praktek pelayanan publik yang masih ditandai oleh masih banyaknya diskriminasi menurut hubungan pertemanan afiliasi politik kesamaan etnis dan agama dalam praktek pelayanan masyarakat. b. Rendahnya respon pemerintah dalam menanggapi kebijakan masyarakat 168


c. Rendahnya effisiensi dan effektifitas pelayanan yang ditandai oleh adanya pelayanan yang lambat, tidak cepat, tidak tepat waktu dan masih adanya biaya tambahan diluar biaya yang sebelumnya. d. Masih adanya budaya rentebirokrasi dimana sering terjadi praktek suap dan pertanyaan yang kadang- kadang melebihi kepentingan dasar………………Paraswams dkk.10 Mengidentifikasi 10 dimensi karakteristik yang dapat digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kualitas pelayanan yaitu: a. Reabilitas, mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya (dependibility). b. Responsivitas, kemauan untuk kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. c. Kompetensi setiap orang dalam suatu perusahaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan pelanggan. d. Akses mendapati kerendahan untuk ditemui dan di hubungi, hal ini berarti ideal fasilitas lagi mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama. e. Courtesy (kesopanan) mendapat sikap sopan santun, perhatian dan keramahan yang dimiliki para contak person. f. Komunikasi artinya mereka yang memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami serta selalu mendengarkan suara pelanggan. g. Kredibility h. Security (keamanan), yaitu rasa aman dari bahaya, resiko atau keraguan, aspek – aspek meliputi keamanan fisik (plysical safery), keamanan financial (financial safery) i. Understanding atau knowing the costumer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. j. Fungsibles yaitu bukti Jenis – Jenis Pelayanan Publik Surat edaran menteri pendaya gunaan dan aparatur Negara No. SE/10/M.PAN/7/2005 tentang daftar prioritas jenis pelayanan publik, dimana didalamnya terdapat 11 sektor pelayanan yang perlu mendapatkan prioritas peningkatan kualitas atas jenis-jenis pelayananya yang meliputi : 1. Adminstrsi kependidikan 2. Kepolisian 3. Perundustrian perdagangan dan koprasi Tjiptono F Chandra, Service Quality and Satisvaction,(Yogyakarta :Ani Offset, 2005), 132-133 10

169


4. Bea cukai dan pajak 5. Kesehatan 6. Imigrasi 7. Perhubungan 8. Ketenagakerjaan 9. Pertanahan dan pemukiman 10. Pendidikan 11. Penanaman modal11 Berdasarkan table daftar prioritas tersebut di atas dapat disimpulkan (harus ada 11 sektor pelayanan publik dengan masingmasing jenis pelayanan salah satu diantaranya adalah sektor pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya). Inovasi dalam Administrasi Pendidikan Pengembangan good governance memiliki kendala yang besar, oleh karena itu langkah-langkah strategis melakukan pembaharuan good governance. Pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan umum khususnya dibidang pendidikan tentunya membutuhkan inovasi - inovasi baru sehingga dapat mendorong pengembangan good governance, sebagaimana penjelasan mark moore and jean Hartley edited by Stephen P. Osborne. Among prfesionals, innovation is seen as a critical for improving the pervormance of govermant and enhacing government’s legitimacy with citizen”. Inovasi itu dilihat sebagai metode yang paling baik untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memperkuat legitimasi pemerintahan dengan masyarakatnya‛. Menurut MarkMoore Nothing other than an innovation government can keep pace with citizen aspiration for a government that is both efficient and effective in it is core operations, and capapale of responding to the diverse and changing needs of a modern society. Selain pemerintahan yang inovatif tidak ada bentuk lain yang memenuhi aspirasi masyarakat atas kinerja pemerintah yang efisien dan efektif pada pelaksanaan dan kemampuan untuk merespon kebutuhan yang berbeda dan selalu berubah pada masyarakat yang modern. Inovasi itu dilihat sebagai metode yang paling baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan memperkuat legitimasi pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana inovasi dilakukan dibidang Administrasi Pendidikan? Administrasi pendidikan merupakan sebuah sistem sehingga semua komponen harus diberdayakan baik melalui workshop, pelatihan seminar

11

Lampiran suarat edaran menteri pendayagunaan dan aparatur SE/10/M.PAN/7/2005.

170


dan lain sebagainya agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Thoha12 menjelaskan prinsip prinsip Human Governance: 1. Adanya akuntabilitas Sosial. Prinsip ini dipahami sebagai wujud dari realisasi dan implementasi dari prilaku pertanggung jawaban sosial yang harus dilakukan oleh administrasi Publik termasuk administrasi Pendidikan. Prinsip ini harus dijadikan sebagai alat untuk dialog dengan stakeholder, terutama dilakukan ketika menyusun perencanaan dan evaluasi hasil yang dicapai. 2. Pendidikan bagi Warga Negara. Prinsip ini sebagai proses ‘learning’ dan dapat diketahui melelui sistem pendidikan, pada kegiatan pelatihan, pada informasi yang tersedia pada kreatifitas rasa tanggung jawab yang semakin besar dan keterlibatan warga dalam realisasi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional. Selain itu juga melaksanakan kempanye yang mendorong timbulnya kepekaan bagi warga terhadap program Pendidikan. 3. Kesamaan dan kebebasan [ Equality and Freedom]. Prinsip ini sebagai keharusan untuk menjamin adanyakesamaan dan kebebasan bagi semuanya. 4. Partisipasi Prinsip ini dipergunakan sebagai upaya untuk menilai peningkatan kwalitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dan jaminan terhadap hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. 5. Sustanebilitas Prinsip ini menjamin kelangsungan program kegiatan yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat 6. Bantuan subsidi. 7. Kompetisi ditingkat global. Prinsip upaya untuk melakukan transparansi sistem perundangan dan sebagai upaya untuk menyempurnakan kwalitas administrasi. 8. Kinerja administrasi pemerintahan yang adaptif. Hal ini diperlukan agar bisa menjamin kreatifitas warga. 9. Reabilitas Prinsip ini bisa dipahami sebagai keseimbangan hubungan antara Negara, Institusi dan Negara. Keseimbangan ini sebagai wujud adanya dialog dan terciptanya iklim yang saling menghargai antara rakyat warga dan pemerintah. Berbeda dengan Thoha Bery menjelaskan beberapa hal yang sebaiknya dimiliki dan dilakukan oleh para pelayan publik termasuk pelayan pendidikan yaitu ‘

Thoha Miftah, Ilmu AdministrasiPublik Kontemporer, (Jakarta: Kencana Pranada, 2008),157-161 12

171


1. 2. 3. 4. 5.

Tangibles, yang berkenaan dengan daya tarik fasilitas perlengkapan dan material yang digunakan serta penampilan karyawan. Reliability [keandalan] Yaitu berkenaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertamakali tanpa membuat kesalahan. Responsiveness [daya tanggap] Keinginan para staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan dengan tanggap. Assurance [ jaminan] yaitu mencakup pengetahuan dan kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf. Empaty yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan dan komunikasi yang baik.

Penutup Memberikan pelayanan terbaik dalam administrasi Pendidikan adalah merupakan bagian dari Pelayanan terbaik Administrasi Publik. Pelembagaan kemampuan administrasi untuk mencapai tujauan bersama atau kolektif adalah merupakan pilar fundamental administrasi pendidikan. Dalam konteks inilah, keberadannya menjadi sangat subtansial dalam pendidikan.

172


DAFTAR PUSTAKA

Budiono, 2003. Pelayanan Prima Perpajakan, Jakarta PT Reinika Cipta. Barata A.A 2004, Dasar dasar Pelayanan Prima; Jakarta PT Alex Media Kompotindo Frederickson H George 1997, The Spirit Of Publik Administration. California, Jossebass San Francisco. Gasperz. Vincent 1997. Manajamen Kwalitas dalam Industry Jasa, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama Moenir, 2002 , Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta PT Bumi Aksara Osborne, P.Stepheen [ ed ] 2010, The New Public Governnce ? Emerging Perspectives On the theory and practice

of Public Governance,

Simultaneosly Published in USA and Canadaby Reoledge 270 Medison New York. Levine,

Charles.H.B,Guy Administration

,

Peters

Challenges

Frank.J Choise

Thomas,

1990,

Consequences,

Public London,

ScottForesmanlittle Sekretariat Negara RI 2003 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jakarta 8 Juli Sekretariat Negara RI tahun 2005 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ,Jakarta 16 Mei Thoha Miftah, 2008, Ilmu AdministrasiPublik Kontemporer, Kencana, Pranada.

173


Tjiptono F Chandra 2005 , Service Quality and Satisvaction,Yogyakarta Ani Ofsit Tjiptono, Diana 2003 Total Quality Managemen, edisi revisi Yogyakarta Yamit .Zullan 2001, Manajemen Kwalitas produksi dan Jasa, Jakarta, Ekonesia. Dokumen Surat Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik.

174

PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI LANDASAN TEORI ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Recommend Documents