TUGAS INDIVIDU MATA KULIAH TEORI ANALISIS DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
PANDANGAN TENTANG KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA ( KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA )
ccc
Oleh
Nama
: Adden Siagian
Nim
: 20151011025058
Dosen Pengampuh : Prof. Dr. Akbar Silo, MS
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Mata kuliah Teori Analisis dan Proses Kebijakan Publik
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA - PAPUA 2015
1
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...........................................................................
i
DAFTAR ISI
ii
...........................................................................
I.
PENDAHULUAN
...............................................................
3
II.
PEMBAHASAN
..................................................
3
1. Pengertian Kebijakan
......................................
3
2. Pengertian Reformasi
......................................
6
3. Pengertian Birokrasi
......................................
8
..................................................
8
III.
KESIMPULAN
IV.
PENUTUP
..............................................................
10
DAFTAR PUSTAKA
..............................................................
11
2
Pandangan Tentang Kebijakan Mereformasi Birokrasi di Indonesia ( Kabupaten Nduga Provinsi Papua )
I.
PENDAHULUAN Saat ini pemerintah sedang genjar-genjarnya melaksanakan agenda reformasi birokrasi, namun karena kurangnya pemahaman, atau masih kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya akses informasi “yang benar” akan reformasi birokrasi sering menyebabkan terjadi bias pemahaman akan pengertian reformasi birokrasi itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena beragamnya latar belakang ilmu pengetahuan para aparatur pemerintah yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman akan defenisi reformasi birokrasi itu sendiri. Ironisnya karena ketidakmengertian itu, kadang menyebabkan para aparatur berjalan justru menjauhi nilai-nilai reformasi birokrasi bukannya mendekatinya yang akhirnya merugikan banyak pihak diatas landasan reformasi birokrasi. Lalu apa sebenarnya defenisi reformasi birokrasi itu? Dan apa juga yang dimaksud dengan kebijakan?
II.
PEMBAHASAN Dari pertanyaan diatas maka kita boleh menjawab dan menjelaskan terlebih
dahulu apa yang dimaksud dengan Kebijakan, Reformasi dan Birokrasi. 1. Pengertian Kebijakan Menurut para Ahli Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan
3
hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Pengertian Kebijakan Sering diperdebatkan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ini terjadi, karena dua kata ini, kebijakan dan kebijaksanaan, sama-sama belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya. Namun, menurut
Zaenuddin Kabai,
kebijakan adalah formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan
digunakan
pada
lingkungan-lingkungan
formal
(organisasi
atau
pemerintahan). Menarik juga untuk memperhatikan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau organisasi berikut ini: Menurut Lasswell (1970): kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices). Menurut Anderson (1979): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive corse of problem or matter of concern). Menurut Heclo (1977): kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Menurut Eulau (1977): kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang
bersinambung
dan
berulang-ulang
pada
mereka
yang
membuat
dan
melaksanakan kebijakan. Menurut Amara Raksasa Taya (1976): kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Menurut Friedrik (1963): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan
4
kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkingkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Budiardjo (1988): kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Carter V. Good (1959): kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan. Menurut Indrafachrudi (1984): kebijakan adalah suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan. Menurut Carl Friedrich: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut PBB: Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitasaktivitas tertentu atau suatu rencana. Menurut KBBI: Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan sebagainya). Menurut Anderson: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
5
Menurut Mustopadidjaja: Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. 2. Pengertian Reformasi Istilah reformasi berasal dari kata reformation yang secara semantic bermakna perkembangan yang menyebabkan tuntutan terhadap pembaruan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut. Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap. Secara harfiah, reformasi bermakna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Sampai saat ini, istilah reformasi masih sangat didambakan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Reformasi haruslah dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat tinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen. Reformasi biasa dikaitkan dengan istilah birokrasi, sehingga muncullah frasa reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
6
Berikut ini beberapa pengertian reformasi menurut para ahli. Definisi ini dikemukakan berdasarkan pemahaman mereka mengenai reformasi dari berbagai segi. Termasuk pula pengertian reformasi birokrasi yang saling berkaitan erat. Menurut Khan, reformasi adalah suatu perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Menurut Quah, reformasi adalah suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Menurut Susanto, dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut maka terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat. Suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpanganpenyimpangan. 2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada, karena adanya suatu penyimpangan. 4. Reformasi diakukan ke arah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta kehidupan keagamaan.
7
5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan Yang Yaha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar lima syarat-syarat di atas, selain pengertian reformasi menurut para ahli, maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi. 3. Pengertian Birokrasi Apa itu birokrasi? Secara istilah, asal mula kata birokrasi adalah bureau yang artinya "kantor" dan cracy yang artinya "pemerintahan". Istilah birokrasi pertamakali diperkenalkan oleh Max weber, seorang ahli sosiologi Jerman. Secara sederhana, pengertian birokrasi adalah sebuah struktur organisasi yang memiliki ciri-ciri harus mengikuti tata prosedur pembagian tanggung jawab, adanya jenjang (hirarki), serta adanya hubungan yang sifatnya impersonal. Dalam pengertian umum, birokrasi adalah kekuasaan kantor. Dalam hal ini birokrasi dapat diartikan organisasi pemerintahan, melalui kantor-kantor yang dibentuknya sehingga pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan. Namun, selain organisasi pemerintah, birokrasi juga dapat diterapkan pada organisasi non pemerintah. Pengertian Birokrasi dalam masyarakat modern seperti sekarang ini di identikkan dengan inefesiensi (tidak efisien), pemborosan, dan kemalasan. Contoh birokrasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pada lembaga perusahaan, pemerintahan, pengadilan, rumah sakit, dan sekolah. III. KESIMPULAN Dari penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa kebijakan untuk mereformasi suatu birokrasi yang ada di Kabupaten Nduga Provinsi Papua adalah suatu langkah yang tepat, untuk menuju suatu perubahan baik dalam struktur organisasinya atau kelembagaannya kearah yang lebih transparan dan akuntabel, demi terwujudanya suatu pelayanan publik yang efektif dan efisien. Selain dari pada itu dilakukannya suatu reformasi birokrasi agar Sumber Daya Aparaturnya benar-benar memiliki etos kerja, dimana etos kerja bisa diartikan sebagai perilaku kerja yang etis 8
yang menjadi kebiasaan kerja yang berporoskan etika. Dengan kata lain yang lebih sederhana, etos kerja yaitu semua kebiasaan baik yang berlandaskan etika yang harus dilakukan di tempat kerja, seperti: disiplin, jujur, tanggung jawab, tekun, sabar, berwawasan, kreatif, bersemangat, mampu bekerja sama, sadar lingkungan, loyal, berdedikasi, bersikap santun, dsb. Seorang pekerja atau pemimpin betapa hebat kepandaian/kecakapannya, tetapi tidak jujur atau tidak bertanggung jawab, tidak disiplin atau tidak loyal, misalnya apalagi tak mampu bekerja sama, pasti merugikan perusahaan. Dan hal ini tidak dikehendaki terjadi. Tanpa etos kerja tinggi seperti disebutkan di atas perusahaan tak mungkin meningkatkan
produktivitas
sebagaimana
yang
diharapkan.
Kinerja
(performance) sangat ditentukan oleh etos kerja. Dengan memiliki etos kerja yang tinggi maka mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan apa yang diharapkan dari suatu reformasi birokrasi itu tercapai. Dari pejelasan diatas bahwa yang direformasi bukanlah birokrasinya melainkan orang atau aparaturnya sehingga tercapai tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri. Seorang pejabat atau staf yang memiliki etos kerja yang baik maka akan manpu bekerja sesuai dengan tupoksinya dan bisa bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, tidak akan terlibat dalam KKN. Reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah namun sebelumnya para pelaksana reformasi birokrasi harus memahami terlebih dahulu apa itu hakikat reformasi birokrasi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih optimal dan tidak justru melenceng dari yang diagendakan. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja.
9
Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.
IV. PENUTUP Demikian tugas ini saya kerjakan. Penulis menyadari dalam tugas ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesan “sempurna”. Oleh karena itu, kritik dan saran yang kontruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan makalah saya selanjutnya. Akhirnya semoga tugas ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi siapa saja yang membacanya. Amien.
10
DAFTAR PUSTAKA
Benveniste, Guy. 1997. Birokrasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Pramusinto Agus dan Erwan Agus Purwanto. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik
11
