PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JILID 2 Penulis: Mohammad Yamin, SE., Ak. Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2012 Hak Cipta 2012 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail :
[email protected]
Yamin, Mohammad, SE., Ak. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JILID 2/Mohammad Yamin, SE., Ak. - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012 xiv + 302 hlm, 1 Jil.: 26 cm. ISBN: 978-979-756-890-0 978-979-756-892-4
(Jilid Lengkap) (Jilid 2)
1. Perpajakan
I. Judul
KATA PENGANTAR
Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan. Buku ini sebenarnya merupakan rangkuman dari peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan sehingga pembaca dapat melihat peraturan pertama kali terbit sampai dengan akhir tahun 2010. Dengan tidak mengubah susunan peraturan maka penulis berharap pemakainya nanti dapat membaca peraturan tersebut langsung bukan berdasarkan interpretasi penulis. Harapan penulis dengan disusunnya materi ini dapat digunakan oleh mahasiswa khususnya dan peminat perpajakan pada umumnya dalam menerapkan aturan Pajak Penghasilan atas kasus-kasus yang terjadi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini yang tentunya tidak dapat disebutkan satu-persatu. Tentunya dengan tulisan ini penulis berharap adanya saran perbaikan dan kritik yang membangun dari pembaca sehingga untuk edisi berikutnya menjadi lebih baik. Alamat email yang dapat dihubungi
[email protected].
Mohammad Yamin, SE, Ak
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
v vii
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JILID-1 BAGIAN I UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
1
BAB I
KETENTUAN UMUM (PASAL 1-2009)
3
Istilah dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
3
Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak dan Bukan Barang Kena Pajak
6
Kriteria terjadinya hubungan istimewa
10
BAB II
KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG (PASAL 3A-2009)
13
Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
13
PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean
16
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
25
BAB III
YANG TERMASUK OBYEK PPN (PASAL 4-2009)
29
Batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai
32
BAB IV
YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PPN (PASAL 4A -2009)
39
BAB V
YANG TERMASUK OBYEK PPn BM (PASAL 5 -2009)
51
viii
BAB VI
Pajak Pertambahan Nilai - Jilid 2
RETUR PPN DAN PPnBM (Pasal 5A -2009)
53
Tata Cara Pengurangan PPN atau PPnBM atas BKP yang Dikembalikan dan PPN atas JKP yang Dibatalkan
54
BAB VII
TARIF PAJAK
63
Tarif PPN (Pasal 7 -2009)
63
Tarif PPn BM (Pasal 8-2009)
64
Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenakan PPn BM
65
Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan PPnBM
70
Jenis BKP Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan PPnBM
112
BAB VIII CARA MENGHITUNG PAJAK
135
Cara menghitung PPN (Pasal 8A-2009)
135
Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
136
PPN atas penyerahan media rekaman suara
138
PPN atas penyerahan media rekaman gambar
157
PPN atas penyerahan hasil tembakau
167
PPN atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP atau JKP
169
Cara menghitung PPn BM (Pasal 10 -2009)
174
Dasar Pengenaan Pajak dan cara untuk menghitung PPN dan PPn BM
176
BAB IX
PAJAK MASUKAN (PASAL 9 -2009)
183
Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
185
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
194
Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi
205
Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu
207
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
210
Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN atau PPnBM
218
Daftar Isi
ix
BAB X
SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
229
Saat terutangnya PPN (Pasal 11 -2009)
229
Tempat lain selain tempat tinggal, atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan sebagai tempat terutang PPN atau PPnBM
230
Saat Terutangnya PPnBM atas Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah Antar Cabang
232
Tempat terutangnya PPN (Pasal 12-2009)
234
Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
235
Penjelasan atas saat dan tempat pajak terutang
244
Saat pelaporan PPN (Pasal 15A -2009)
249
BAB XI
FAKTUR PAJAK (PASAL 13 -2009)
251
Saat penyerahan BKP dan/atau JKP sebagai dasar saat terutang PPN dan saat pembuatan faktur pajak
248
Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
252
Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
260
Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
262
Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran
265
Penjelasan atas Faktur Pajak
300
Pencabutan Penggunaan Metode Q.Q pada Faktur Pajak Standar
307
BAB XII
PEMUNGUT PPN (PASAL 16A – 2009)
309
Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPnBM
309
Tata Cara Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM Atas Perolehan BKP dan Atau JKP Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
312
x
Pajak Pertambahan Nilai - Jilid 2
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JILID-2 BAB XIII PENYERAHAN PPN YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN DAN PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN Pasal 16B (2009) Tempat Penimbunan Berikat Perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengelitaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Dan Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Ppn Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Memiliki Tempat Kegiatan Usaha Atau Tempat Ppn Terutang Di Kawasan Bebas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor atau Penyerahan Kapal untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor dan atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri PPN atas penyerahan avtur untuk keperluan penerbangan international Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai BAB XIV PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
1 1 4
35
54
89 95 108
110
113
116 118 122 143 143
