Operation Sovereign Border: Kebijakan Australia sebagai Proteksi terhadap Ancaman dari Luar Negara

OPERATION SOVEREIGN BORDER

Operation Sovereign Border: Kebijakan Australia sebagai Proteksi terhadap Ancaman dari Luar Negara Wiwit Putri Handayani1 Prof. Drs. Pawito, Ph.D 2 Lukman Fahmi Djarwono , S.IP, M.Si3

Abstract The Australian’s policy regarding Operation Sovereign Border became the main topic in this research. The number of boat people who came to Australia to seek asylum, and many people who died at sea because their ship sank. That is what underlies Australian Government adopted the policy. This research uses a qualitative approach with literature study as the technique of the data collection. Data analysis draws on qualitative analysis consisted of multiple steps such as data collection, data reduction data presentation and conclusion. The conceptual framework of this study such as national security, forward defense, and human security. The results of this research show that indicate securitization efforts of the Liberal Party when in opposition to the government. As enforcement securitization, the opposition is trying to convince the public that asylum seekers is a threat. Elected government successfully securitization boat people issue and plan a military security agenda which is known as Operation Sovereign Border. Despite the threat of the threat appears to be projected as a military issue, the anxiety is really rooted in the public sector to investigate because you look back the history of Australian immigration. They construct a new identity for refugees and asylum seekers amid new terms like 'illegal maritime arrival', and the 'boat people'. Media helps shape opinions in the community about asylum seekers. The influx of asylum seekers is not solely an Australian national borders threat but a threat to identity. Keyword : Operation Sovereign Border, National Security, Boat People, and Securitization

1

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret Surakarta Guru Besar FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta 3 Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta 2

1


Pendahuluan Pengungsi dan pencari suaka menjadi permasalahan penting di beberapa negara.Perang yang berkalanjutan mengakibatkan banyaknya korban yang bermigrasi untuk mencari perlindungan.Hal ini juga dihadapi pemerintah Australia beberapa tahun terakhir dengan kedatangan ‘manusia perahu’.Manusia perahu adalah seseorang yang datang melalui laut, tanpa pemberitahuan, tanpa visa dan dengan maksud mencari suaka politik. 2 Pada umumnya mereka ingin mengadu nasib, serta menghindari dampak konflik yang terjadi di daerahasal

mereka.Demi mencapai daratan yang mereka

anggap tampat menjanjikan, pengungsi dan pencari suaka tersebut harus berlayar dan berdesak-desakan di dalam perahu.Tidak jarang banyak korban memakan

korban

jiwa

akibat

perahu

yang

karam

atau

terbalik

karenakelebihan penumpang. Menilik sejarah masuknya manusia perahu ke Australia, berawal dari kedatangan lima orang di Darwin dari Vietnam dengan menggunakan perahu kayu kecil pada bulan April 1976.3Mereka berada di laut selama dua bulan, dan pergi sejauh 3500 KM karena perang Vietnam.4

Tabel 1. Kedatangan manusia perahu dari tahun 1976 - Agustus 2001

2

Katherine Betts, “Boat People and Public Opinion in Australia” Katherine Betts, Ibid. 4 Katherine Betts, Ibid. 3

2


Sumber: 1976-1981, N. Viviani, The Long Journey, Melbourne University Press, 1984, hal 85; 1989-2001, Departement of Immigration and Multicultural Affairs (DIMA) Fact Sheet 81: Unauthorised arrival by air and sea.

Pada tabel diatas menunjukan bahwa dari tahun 1982 sampai 1988 tidak ada perahu yang datang.Tahun 1989, manusia perahu mulai berdatangan kembali.Pada awalnya banyak yang dari Kamboja, tapi dalam gelombang selanjutnya banyak diantara mereka dari Tiongkok bagian selatan.5 Setelah 1998 kedatangan manusia perahu semakin meningkat setiap tahunnya.Kedatangan manusia perahu gelombang ketiga ini, sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Afghanistan.6 Setelah tahun 2001 kedatangan manusia perahu semakin sedikit, akan tetapi mulai tahun 2009 angka kedatangan manusia perahu semakin meningkat. Berikut tabel kedatangan manusia perahu dari tahun 2009 sampai 2013: Tabel 2. Kedatangan manusia perahu dari tahun 2009-2013

Sumber: Department of Parliamentary Services, Parliament Australia pada 17 Januari 2014 5

Katherine Betts, Op.Cit SBS, “Timeline: Australia's Immigration Policy”, diakses dari http://www.sbs.com.au/news/article/2013/06/21/timeline-australias-immigration-policy 6

3


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase kedatangan manusia perahu dapat dikatakan meningkat dan pada tahun 2013 mencapai 20.587 orang. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus Tony Abbot yang saat itu terpilih menjadi Perdana Menteri Australia dalam federal election bulan September 2013. Pemerintahan Abbot membuat salah satu kebijakan yaitu mengambalikan kembali perahu yang akan memasuki wilayah Australia, yang dikenal dengan Operation Sovereign Border. Pada Januari 2014 pencari suaka yang mencoba mencapai Australia dengan perahu dari Indonesia ditahan dan dipindahkan ke single-use lifeboats dan dikembalikan ke perairan Indonesia.7 Pada Juni 2014 otoritas Australia menahan dua perahu pencari suaka asal Sri Lanka.8 Kelompok kedua terdiri dari 157 pencari suaka dari Tamil, yang berlayar dari kamp penggungsi di India, mereka juga ditahan selama empat minggu sementara pemerintah Australia bernegosiasi dengan pemerintah India guna mengambalikan mereka.9Ketika India menolak, Australia membawa mereka ke kamp penahanan di Nauru. Ada total 15 perahu yang dikembalikan kembali dari 19 Desember 20113 sampai Januari 2015 dengan 4 diantaranya menggunakan lifeboats.10 Australia menjalankan OSB atau dikenal dengan turning back boat.Langkah Australia yang menjalankan kebijakan Operation Sovereign Border inimendapat pro dan kontra.Ada yang menganggap langkah ini menyalahi Konvesi PBB tahun 1951 mengenai status pengungsi.11Mengapa Australia menjalankan kebijakan yang sempat disorot publik ini tentunya menarik untuk teliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba 7

The Guardian, “Operation Sovereign Border timeline: every encounter” http://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2014/jul/01/operation-sovereignborders-timeline 8 Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law, “Factsheet ‘Turning Back Boat’ ” 9 Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law, Ibid. 10 Minister for Immigration and Border Protection, “Operation Sovereign Borders, High Court Decision, Manus Island Situation” 11 Kompas, “Kalla Sebut Australia Langgar Konvensi PBB karena Kembalikan Pengungsi ke Indonesia”, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/06/17/18304331/Kalla.Sebut.Australia.Langgar.Konvensi .PBB.karena.Kembalikan.Pengungsi.ke.Indonesia 4


menganalisis lebih dalam mengapa Australia menjalankan kebijkan ini. Selain itu, penelitian ini juga akanapakah OSB merupakan langkah sekuritisasi dari Australia.

Sejarah Imigran di Australia Istilah ‘manusia perahu’ akrab ditelinga warga Australia pada tahun 1970 dengan kedatangan gelombang pertama orang yang mencari suaka menggunakan perahu setelah perang Vietnam.12Lebih dari setengah populasi Vietnam mengungsi pada tahun ini dan banyak yang melarikan diri ke negaranegara tetangga dan sebagain berlayar menuju Australia. Kapal pertama datang di Darwin pada bulan April 1976 yang terdapat lima orang Indocina. 13 Setelah lima tahun kemudian pada bulan Agustus 1981 ada 2.059 orang Vietnam datang menggunakan perahu.14Kedatangan 27 pencari suaka Indocina tahun 1989 menandakan awal gelombang kedua.15Selama sembilan tahun berikutnya, perahu yang datang dengan sekitar 300 orang per tahun sebagaian besar berasal dari Kamboja, Tiongkok bagian selatan dan Vietnam.16Pada tahun 1999, gelombang ketiga pencari suaka yang didominasi dari Timur Tengah berdatangan.17 Besarnya kompleksitas permasalahan yang timbul karena arus pencari suaka dan pengungsi menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang ‘menerima’ termasuk Australia. Pada tahun 1951 ketika United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) berdiri, diperkirakan ada sekitar 1,5 juta pengungsi internasional. Sekarang jumlahnya sekitar 21,3 juta pengungsi, lebih dari separuhnya masih berusia dibawah 18 tahun dan 10 juta orang menjadi stateless people yang telah ditolak kewarganegaraan serta akses hak 12

Boat Arrival in Australia since 1976 Boat Arrival in Australia since 1976, Ibid 14 Boat Arrival in Australia since 1976, Ibid 15 K Betts, ‘Boatpeople and Public Opinion in Australia’ https://www.researchgate.net/publication/236278146_Boat_people_and_public_opinion_in_Au stralia 16 K Betts, ‘Boatpeople and Public Opinion in Australia’, Ibid 17 K Betts, ‘Boatpeople and Public Opinion in Australia’, Ibid 13

5


dasarnya.18Besarnya dan kompleksitas permasalahan yang timbul dari arus pencari suaka global menimbulkan tantangan besar bagi dunia 'menerima' termasuk negaraAustralia Kedatangan ilegal menggunakan perahu menuju Australia meningkat dari rata-rata 2 orang perbulan menjadi 3000 orang perbulan.19 Lebih dari 1000 orang meninggal setelah perahu yang mereka tumpangi karam di laut dan lebih dari 6000 anak-anak hidaupnya juga terancam karena pergi menggunakan perahu ke Australia.20Partai Liberal menganggap Partai Buruh yang berkuasa saat itu dibawah kepemimpinan John Howard, gagal dalam menjaga perbatasan sebagai konsekuensi gagalnya kebijakan dan dan penyelesaiannya.Partai Buruh dianggap melemahkan perbatasan Australia dengan bukti menghapuskan kebijakan perlindungan perbatasan oleh pemerintahan

Howard

dan

memberikan

undangan

terbuka

untuk

penyelundup manusia sepanjang enam tahun pemerintahan mereka.21 Menengok beberapa kegagalan Partai Buruh dimasa lalu, kini Partai Liberal mencoba menguatkan kembali apa yang dianggap lemah dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan perbatasan. Salah satu upayanya dengan melakukan OSB.Misi dari Operation Sovereign Border ini sangatlah sederhana yaitu menghentikan SIEVs untuk masuk ke Australia.

Operation Sovereign Border Dalam kampanye pemilihan umum Australia tahun 2013, Partai Liberal yang berkoalisi dengan Partai Nasional mengusulkan sebuah strategi ‘stop the boats’ dalam rangka memberkuat perbatasan Australia yang disebut Operation Sovereign Border.22Operation Sovereign Border atau OSB adalah operasi keamanan perbatasan yang dipimpin oleh pihak militer yang bertujuan untuk membasmi penyelundupan manusia dan melindungi batas-batas negara 18

UNHCR, “Figure at Glance”, http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html The Coalition’s Operation Sovereign Border Policy 20 The Coalition’s Operation Sovereign Border Policy, Ibid 21 The Coalition’s Operation Sovereign Border Policy hal 3 22 Julia Paulsen, “Australia Refugee Policies and Bilateral Relation with Indonesia” hlm 40 19

6


Australia.23OSB dibentuk pada tanggal 18 September 2013 dan telah berhasil mengurangi jumlah upaya perjalanan ilegal melalui laut ke Australia dan mencegah terjadinya korban jiwa di lautan.24 Operasi Kedaulatan Perbatasan ini akan dipimpin oleh seorang senior military commander bintang tiga. Berdasarkan Partai Liberal, kedatangan perahu pencari suaka yang mana digambarkan sebagai “border protection crisis” yang mencapai status darurat dan membutuhkan tanggapan penting oleh militer.25OSB dipimpin oleh komandan militer senior yang melaporkan langsung kepada Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan.Bekerja bersama dengan banyak badan pemerintah, Department of Immigration and Border Protection (DIBP) memegang tanggung jawab untuk keseluruhan operasi.26Proposal ini berubah menjadi kebijakan setelah Partai Liberal memenangkan pemilu pada September 2013. Australia tetap berkomitmen untuk mengakhiri penyelundupan manusia. Siapa saja yang akan datang ke Australia menggunakan perahu dan tanpa visa akan dikembalikan ke negara tempat mereka bertolak. Berikut langkahlangkah kebijakannya meliputi:27 

Mengembalikan

kembali

perahu,

termasuk

memberikan

dukungan untuk negara asal dan transit guna mencegat para pencari suaka berangkat sari pantai mereka. 

Menghadang semua SIEVs (Suspected Irregular Entry Vessel)dari Sri Lanka dan mengatur untuk segera kembali seluruh penumpang, tanpa memandang status pencari suaka mereka.



Meningkatkan kapasitas pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru, dan meniadakan penahanan lepas pantai di Australia, bahkan jika ditemukan pengungsi asli.

23

Operasi Kedaulatan Perbatasan http://www.osb.border.gov.au/id-ID Operasi Kedaulatan Perbatasan, Ibid 25 Julia Paulsen, Loc.Cit 26 ACBPS 27 Operation Sovereign Border, https://www.asrc.org.au/wpcontent/uploads/2013/07/Operation-Sovereign-Borders-May-2014.pdf 24

7




Membeli dan menggunakan kapal seperti orange lifeboat untuk mengembalikan atau menarik kembali pencari suaka yang perahunya tidak layak.



Memperkenalkan temporary protection visas (TPVs) untuk pencari suaka yang saat ini berada di Australia yang menunggu penentuan status pengungsi mereka.



Menolak status pengungsi bagi mereka yang terlihat sengaja membuang atau menghancurkan dokumen identitas.

Pemerintah Australia tidak memberikan informasi mengenai OSB maritime operation, termasuk kapan atau bagaimana perahu tersebut dikembalikan.Pemerintah mengakui operasi maritim membutuhkan untuk menjaga kerahasiaanya guna suksesnya operasi tersebut.28 OSB Joint Agency Task Force atau JATF (Satuan Tugas Lintas Lembaga OSB) adalah inisiatif seluruh pemerintahan, yang didukung oleh berbagai lembaga pemerintah dan terdiri dari tiga kelompok tugas operasi.29OSB JATF didirikan untuk

menjamin

keseluruhan

usaha

pemerintah

untuk

melawan

penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Ketiga kelompok tugas ini adalah: -

Kelompok Tugas Gangguan dan Pencegahan – yang dipimpin oleh Australian Federal Police

-

Kelompok Tugas Deteksi, Pencegatan dan Pemindahan – dipimpin oleh Australian Border Force, yang termasuk Maritime Border Command (Komando Batas Maritim)

-

Kelompok Tugas Penahanan dan Pemindahan – yang dipimpin oleh Australian Border Force

OSB: Kebijakan Sekuritisasi yang Berhasil

28 29

Julia Paulsen, Op.cit http://www.osb.border.gov.au/id-ID/Operation-Sovereign-Borders 8


Kebijakan mengenai pengungsi mulai menjadi bagian dari kebijakan imigrasi Australia setelah kedatangan perahu tahun 1976.Pada saat ini, kedatangan pengungsi menggunakan perahu adalah hal yang baru dan tidak dianggap acaman.Akan tetapi pada tahun-tahun setelahnya jumlah manusia perahu yang berdatangan semakin banyak, hal ini membuat panik pemerintah.Pemerintah memberlakukan penahanan terhadap manusia perahu agar tidak terlepas dari status pengungsi atau pencari suaka.Pada titik ini, ketakutan terhadap manusia perahu semakin meningkat, khususnya pencari suaka dari Kamboja.30 Hal ini membangkitkan sikap penolakan dan skeptis terhadap migran non-putih, kejadian ini mirip apa yang terjadi pada imigran Tiongkok selama Gold Rush. Walaupun ketakutan semakin meningkat dari ancaman terhadap idnetitas Australia dengan masuknya manusia perahu yang menjadi pembicaraan hangaat dikalangan masyarakat luas, tapi pemerintah tidak menjuluki manusia perahu sebagai ancaman keamanan bagi Australia. Sebaliknya pemerintah memberi label orang-orang tersebut sebagai “queue jumper” untuk pertama kalinya.31 Gelombang ketiga manusia perahu kebanyakan berasal dari Timur Tengah selama tahun 1999-2001.32Menanggapi hal ini pemerintah mengambil langkah-langkah baru selain penahanan yaitu manusia perahu tersebut diizinkan

untuk

melamar

TVP

(Temporary

Protection

Visas).Perintah

panahanan diperluas untuk pengelolaan offshore yang kemudian dikenal dengan Pasific Solution.Pasific Solution merupakan kebijakan pemerintah Australia untuk mengangkut pencari suaka ke pusat penahanan di pulau-pulau sekitar Samudera Pasifik.Peristiwa 9/11 juga membuat pemerintah semakin menekan masnusia perahu tersebut mengingat keadaan yang mendesak dan guna meningkatkan keamanan nasional setelah serangan teroris.Beberapa hal yang dilakukan pemerintah pasca peristiwa Tampa dan 9/11 tersebut dilihat menjadi sekuritisasi yang sukses.Dalam hal ini membuat Perdana Menteri 30

Julia Paulsen, Loc.cit Julia Paulsen, Ibid 32 Timeline: Australia’s Immigration Policy, http://www.sbs.com.au/news/article/2013/06/21/timeline-australias-immigration-policy 31

9


Howard terpilih kembali dalam federal election, setelah banyak masyarakat menanggapi positif sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Liberal digulingkan oleh Buruh pada federal election tahun 2007.Pemerintahan baru dipimpin oleh Kevin Rudd mendesekuritisasi isu asylum seeker.33Desekuritisasi yang dimaksud adalah mewacanakan bahwa suatu isu tidak akan menjadi ancaman eksistensial dan bisa diselesaikan dengan cara biasa. Pemerintah saat ini tidak menganggap asylum seeker sebagaiancaman nasional.Sejalan dengan hal tersebut beberapa kebijakan ‘keras’ terhadap pencari suaka dihilangkan seperti Pacific Solution dan memberi tempat tinggal permanen bagi TVP. Setelah Kevin Rudd tidak menjabat sebagai perdana menteri Australia, posisinya digantikan oleh Julia Gillard tahun 2010.People smuggling sebagai ancamankeamanan perbatasan menjadi salah satu percakapan utama dalam pemerintahan dalam kedatangan pencari suaka.Pemerintahan Buruh dibawah Perdana Menteri Julia Gillard tidak menggambarkan secara tegas mengenai manusia perahu sebagai ancaman keamanan perbatasan. Re-securitization pencari suaka diusulkan oposisi pemerintah ketika Buruh masih berkuasa. Sekuritisasi pencari suaka akan terjadi ketika oposisi berhasil mengambil alih kekuasaan dan menjadi pemerintah setelah federal election pada September 2013. Pada sekuritisasi pencari suaka terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisa seperti: pemerintah Liberal yang terpilih pada federal election sebagai aktor sekuritisasi, perbatasan

Australia sebagai referent object, people

smuggler sebagai aktor fungsional. Barry Buzan berpendapat bahwa “Security is the move that takes politics beyond the established rules of gone and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics” .Suatu isu menjadi masalah keamanan karena ada aktor-aktor yang mewacakannya dengan mengatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi suatu entitas. Barry Buzan membuat skema sekuritisasi sebagai berikut: 33

McDonald, M. Deliberation and resecuritization: Australia, Asylum Seeker normativ limits of the Copenhagen school 10


Setelah memenangkan federal election, pemerintah yang telpilih mempunyai

legitimasi

untuk

melakukan

langkah

pencegahan

untuk

melindungi perbatasan Australia sebagai referent objectdari ancaman.People smuggler diduga menyediakan alat transportasi bagi pencari suaka ke Australia.Pemerintahan Buruh menganggap People smugglersebagai kriminal yang mengancam perbatasan Australia.Sedangkan pemerintah Liberal menganggap ‘perahu’ sebagai ancaman perbatasan Australia. Tony Abbot dalam kampanyenya, menyerukan bahwa perbatasan Australia sedang dilanda krisi dan akan menjadi keadaan darurat nasional. Isu akan menjadi spesial isu ketika ada aktor yang mewacanakanya. Isu dalam kasus ini acara kedatangan manusia perahu. Isu manusia perahu akan menjadi spesial isu ketika aktor dimana pemerintah mewacanakannya sebagai ancaman. Ancaman yang dimaksud selain perbatasan Australia, juga secara tidak langsung menyangkut identitas Australia sendiri, yang mana kebanyakan mereka berkulit putih walaupun berlatar belakang sama sebagi imigran. Ditambah lagi faktor-faktor lain yang menambah kenapa pemerintah Australia menganggap pencari suaka sebagai ancaman seperti peristiwa 9/11 yang membuat masyarakat disana menjadi resah.Referent objectdalam kasus ini adalah perbatasan Australia. Emergency act yang diambil pemeritah Australia adalah dengan OSB (Operation Sovereign Border) guna menjaga perbatasan dengan mengembalikan kembali kapa-kapal ilegal yang mengangkut pencari suaka.Dalam ini langkah sekuritisasi pemerintah Australia bisa dikatakan

11


berhasil.Akan tetapi ada dampak-dampak yang menyertainya, seperti kritikan pedas dari beberapa pihak tentang kebijakan ini yang dianggap melanggar konvensi mengenai pengungsi dan pencari suaka. Ketika penelitian ini selesai, Operation Sovereign Border masih berlangsung sehingga belum bisa menganalisa dampak dari kebijakan ini sehingga untuk penelitian kedepanya bisa menjadi perhatian.

Kesimpulan Operation Sovereign Border merupakan hasil dari upaya sekuritisasi Partai Liberal saat sebagai oposisi pemerintah.Sebagai penegak sekuritisasi, oposisi mencoba meyakinkan masyarakat umum bahwa pencari suaka dengan menggunakan perahun merupakan ancaman perbatasan Australia. Setelah memenangkan

pemilu

federal

pemerintahan

Tony

Abbott

sukses

mensekuritisasi isu manusia perahu dan merencanakan agenda keamanan militer yang mana dikenal dengan Operation Sovereign Border. OSB dipimpin oleh militer Australia. Meskipun ancaman nampaknya ancaman tersebut dapat diproyeksikan sebagai isu militer, kegelisahan benar-benar berakar dari sektor masyarakat yang dapat mengusut karena menilik kembali sejarah imigrasi Australia. Mereka mengkonstruksikan identitas baru untuk pengungsi dan pencari suaka tengan istilah baru seperti ‘ilegal maritime arrival’, dan ‘boat people’. Pidato tersebut disampaikan kepada publik melalui media massa. Media membantu membentuk opini di masyarakat mengenai pencari suaka.Arus kedatangan pencari suaka tidak hanya semata-mata sebuah ancaman perbatasan nasional Australia tapi ancaman terhadap identitas.

12


Daftar Pustaka Buku

Sukmadi, Bambang Heru et. Al, Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia, Dewan Ketahanan Nasional, 2010. Jurnal

Betts, Katharine, Boat People and Public opinion in Australia, People and Place Vol 9 No 4, 2001.https://www.researchgate.net/publication/236278146_Boat_peopl e_and_public_opinion_in_Australia McDonald, M. Deliberation and resecuritization: Australia, Asylum Seeker normativ limits of the Copenhagen school, Australian Journal of Political Science Vol 46. No 2, June 2011, pp.281-295, Routledge. https://www.researchgate.net/profile/Matt_Mcdonald2/publication/23310 1706_Deliberation_and_Resecuritization_Australia_AsylumSeekers_and_the_Normative_Limits_of_the_Copenhagen_School/links/55 54602408ae6fd2d81f41c9/Deliberation-and-Resecuritization-AustraliaAsylum-Seekers-and-the-Normative-Limits-of-the-Copenhagen-School.pdf Phillips, Janet dan Harriet Spinks, Boat Arrival in Australia since 1976, Parliamentary Library, 2013. http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/5P1X6/uplo ad_binary/5P1X6.pdf;fileType=application/pdf Thesis

Paulsen, Julia, Australia’s Refugee Policies and Bilateral Relations with Indonesia, Department of International Environment and Development Studies, Norwegian University of Life Sciences, 2016. Sumber Internet

Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law, “Factsheet ‘Turning Back Boat’ ” dilihat 4 Februari 2017, diakses dari http://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/sites/default/files/Factsheet_Tur ning_back_boats.pdf Kompas, “Kalla Sebut Australia Langgar Konvensi PBB karena Kembalikan Pengungsi ke Indonesia”, dilihat 15 Januari 2017, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/06/17/18304331/Kalla.Sebut.Aust ralia.Langgar.Konvensi.PBB.karena.Kembalikan.Pengungsi.ke.Indonesi a Minister for Immigration and Border Protection, “Operation Sovereign Borders, High Court Decision, Manus Island Situation” dilihat pada 4 Februari 2017, diakses dari 13


http://www.minister.border.gov.au/peterdutton/2015/Pages/OperationSovereign-Borders,-High-Court-decision,-Manus-Island-situation.aspx Operasi Kedaulatan Perbatasan, dilihat 22 Januari 2017, diakses darihttp://www.osb.border.gov.au/id-ID Operation Sovereign Border , dilihat pada 22 Januari 2013, diakses dari http://www.osb.border.gov.au/id-ID/Operation-Sovereign-Borders Operation Sovereign Border, dilihat pada 23 Januari 2013, diakses darihttps://www.asrc.org.au/wp-content/uploads/2013/07/OperationSovereign-Borders-May-2014.pdf The Coalition’s Operation Sovereign Border Policy, 2013, dilihat pada 2 februari 2017, diakses pada http://sievx.com/articles/OSB/201307xxTheCoalitionsOSBPolicy.pdf SBS, “Timeline: Australia's Immigration Policy”, dilihat 23 Januari 2017, diakses dari http://www.sbs.com.au/news/article/2013/06/21/timeline-australiasimmigration-policy The Guardian, “Operation Sovereign Border timeline: every encounter” dilihat 23 Januari 2017, diakses dari http://www.theguardian.com/news/datablog/interactive/2014/jul/01/op eration-sovereign-borders-timeline UNHCR, Figure at Glance, dilihat pada 3 Februari 2017, diakses dari http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

14

Operation Sovereign Border: Kebijakan Australia sebagai Proteksi terhadap Ancaman dari Luar Negara

Recommend Documents