Penyalahgunaan Letter of Credit Sesuai UCP-500 dalam Proses Dokumen Ditinjau dari Sudut Perbankan dan Kepabeanan (Misuse of Letter of Credit to UCP-500 in Document Process in Terms of the Banking and Customs Systems) Oleh Fatahillah1 Abstract An International trade transactions undertaken, either individually or inter-state, must have a guarantee. Underwriting the transactions can be conducted sales contract (purchase agreement). If there was an agreement, then it may open interbank relations called with an open letter of credit (L / C) as a guarantee for both parties, the seller (exporter) and buyer (importer). L / C serves as a guarantee of payment transactions and goods delivery. Assurance arrangements in the implementation of such transactions shall be in accordance with applicable law and the international trading system. Irregularities and misuse of the L / C transactions must be completed in a manner applicable law. Abuse of L / C in Jakarta BNI-46 must be completed by law and persons involved must be clear sanctions. Keyword : Misuse, Letter of Credit, Banking System, Custom System.
A.
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Sisi hukum perdagangan Internasional transaksi jual beli haruslah dan dimungkinkan mengembangkan untuk mengembangkan sistim perdagangan Internasional dengan mengikuti aturan yang ada dalam World Trade Organitation (WTO). Ini semua bertujuan untuk menghindari hambatan dalam perdagangan Internasional, semua negara tanpa diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama.
1
Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 127
Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
ISSN 2302-6219
Salah satu transaksi dagang yang ada hubungannya dalam perdagangan tersebut adalah ekspor dan import, para eksportir maupun inportir haruslam mendapat perlindungan hukum agar tidak mengalami kerugian bagi pihak yang melakukan transaksi jual maupun beli. Dalam melakukan perdagangan internasional para pihak harus melalui pembukaan Letter Of Credit (L/C) 2 Dengan membuka L/C dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam hal mekanisme pembayaran antara perkembangan atau variasi mekanisme komersial untuk mana L/C digunakan untuk memudahkannya. Pembukaan L/C di Bank adalah salah satu system perdagangan yang dilakukan dan diakui di dunia dalam hal transaksi ekspor inport untuk melakukan negosiasi dalam hal pembayarandal telah diatur dalam sistim hukum international uniform costum and protection for documentary credit (UCP-500)sedang diindonesia dasar hukumnya adalah himpunan ketentuan dan prosedur lalu lintas devisa.3 UCP pertama kali diadopsi tahun 1933 dan mengalami revisi sejak tahun 1951, 1962, 1971, 1983 januari 1993 dan jaNUARI 1994. UCP-500 adalah perjanjian Internasional yang dapat dipadukan oleh pihak lain ke dalam L/C yang dimohon. Didalam praktek ini sangat bervariasi dan dipadukan oleh Bank di dalam perjanjian L/C. Pembukaan L/C bank menunjukkan pelaku bisnis untuk mengikat dalam perjanjian dan memenuhi hak dan kewajiban para pihak yaitu penjual dan pembeli, dan dijamin oleh Bank sebagai pihak ketiga untuk melangsungkan proses dokumen supaya dipatuhi , Proses jual dan beli menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini saling mengikat dalam transaksi yang akan dilakukan pihak Bank pada transaksi tersebut punya kewajiban melakukan pembukaan kredit documenter untuk meneliti apakah semua dokumen yang diserahkan memenuhi persyaratan sesuai pasal 7 UCP-500 : “Bank must examine all document with reason able care to assortain that, they appear on their face to be in accordance with terms and conditions of the credit” Dalam pemahamannya dilihat dari sudut pandang pelaku bisnis tidak ada sesuatu yang lebih sederhana dan lebih jelas selain transaksi kredit, dia akan .Roselyne Hutabarat. Transaksi Ekspor dan Impor, Erlangga Jakarta, 1994.hal.24 .Hartono Hadi Seoprapto, Kredit Berdokumen (Letter of Kredit ). Liberty, Yogyakarta, 1991 hal. 39 2 3
128
Penyalahgunaan Letter of Credit (L/C)… (Fatahillah) mengambil L/C suatu nilai tersendiri. Dalam hal ini kredit telah mengetahui beberapa waktu tanpa adanya catatan. Dalam kasus yang tidak dapat diketemukan , kita melihat nilai kredit yang telah dikembangkan untuk itu. Peranan Bank dalam pembukaan L/C untuk mengatur pembayaran dalam transaksi para pihak penjual dan pembeli. Hal ini dapat diperhatikan bila Bank lalai melakukan tugas dan fungsi maka merupakan permulaan dari pada akan terjadi penyalahgunaan pembukaan L/C, Bank salah satu termasuk berperan kunci awal untuk menghindari apabila dilakukan dengan pengawasan/penelitian yang sifatnya internal dan eksternal dalam proses document untuk melakukan negosiasi L/C Dalam hal kasus fiktif L/C BNI-1946 kebayoran baru Jakarta Selatan ini merupakan suatu perbuatan rekayasa palsu , seakan –akan bahwa ekspor barang yang dibertitahukan dalam L/C atau dokumen kepabeanan atau dokumen bill of loading dilaksanakan benar terjadi padahal semua ini tipu muslihat hanya sebatas sarana yang dibuat di Bank dalam mendukung dokumen L/C dan lainnya agar Bank dapat mencairkan setelah proses administrasi dipenuhi. Dalam praktek dilapangan dari sisi teknis kepabeanan sebelum dokumen dokumen dianggap valid atau sah, tentu memerlukan penelitian/pemeriksaan tentang jenis /jumlah dan harga barang yang akan diekspor dari Indonesia akan dicek ketersediaaan digudang pelabuhan dan telah sesuai dengan permintaan importer atau benar-benar siap untuk di ekspor. Pengaturan suatu proses kegiatan ekspor barang sebelum barang loading atas kapal, beberapa persiapan langkah yang perlu diperhatikan baik pengusaha maupun pemerintah dan perlu pengawasan untuk tujuan eksport beberapa tahap yang harus dipenuhi yaitu : 1. Eksportir/pemilik barang harus siap menunjukkan barang yang dipesan importir telah ditimbun dipabrik atau gudang si penjual. 2. Si pembeli atau agen dari importir diluar negeri yang ditunjuk mengecek barang tersebut apakah lengkap sesuai pesanan. 3. Si pengusaha/agen secara teknis barang telah lengkap, dapat menghubungi petugas Bea Cukai dan pelayaran untuk memberitahukan bahwa dilakukan eksport. 129
Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
ISSN 2302-6219
4. Barang sebelum persetujuan Bea cukai fiat muat kapal, tidak dapat diberikan oleh petugas Bea cukai akan melakukan pengecekan terlebih dahulu jumlah container, tanpa melakukan pemeriksaan fisik jenis barang terkecuali memperoleh data intelijen bahwa barang tersebut dicurigai. 5. Nakhoda pelayaran tidaka akan emnerima barang untuk dimuat ke kapal sebelum menerima dokumen pabean dari petugas Bea Cukai yang memberikan ijin muat. 6. Bila barang ekspor telah dimuat seluruhnya di atas kapal, nakhoda haur mengeluarkan dokumen kappa yang disebut Bill of Loading atas dokumen angkut barang tersebut dan merupakan salah satu dokumen penting yang harus diserahkan kepada Bank guna menjamin dalam rangka negosiasikan penarikan dana. Dari petunjuk diatas jelas untuk praktek dilapangan harus diselesaikan sebelum dokumen penting diserahkan ke Bank. Proses dokumen di perbankan secara adminiztrasi dalam rangka ekspor harus sesuai L/C yang dibuka di Bank dengan memperhatikan ketentuan tehnis dala UCP-500. Yang merupakan landasan perbankan, menjamin transaksi perdagangan internasional guna menjamin pembayaran oleh si importer atau pembeli barang, apakah sesuai dengan pesanan yang diinginkan, dan kepentingan kedua pihak Bank merupakan jasa jaminan atas transaksi dua belah pihak untuk saling dapat dipercaya dalam perdagangan internasional. Bank harus dapat meneliti kebenaran dokumen tersebut, sebab proses dokumen yang terkirim dalam proses sesuai ketentuan diperbankan tentang dokumen yang menyangkut dalam transaksi ekspor inpor melalui pembukaan L/C.dan penting bagi (importer), pihak Bank pembuka L/C sebab harus mengetahui benar dokumen itu dimungkinkan untuk dipenuhi oleh eksportir. Oleh sebab itu transaksi melalui pembukaan L/C adalah transaksi dokumen yang berkaitan dengan barang yang dikapalkan oleh sebab itu isi L/C haru secara khusus menyebutkan dokumen yang diisyaratkan dan isinya.4 Dengan dibuka L/C . Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor –Impor, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, hal 63, 4
130
Penyalahgunaan Letter of Credit (L/C)… (Fatahillah) Bank yang terlibat impor dan eksport setuju melakukan pembayaran atas dokumen yang diserahkan bila dinilai memenuhi syarat L/C sebab Bank tidak terikat dan tidak punya kepentingan atas kontrak mana barabg-barang dikapalkan. Beberapa kepentingan dalam transaksi internasional dilakukan melalui pembukaan L/C yaitu : Letak geografis, Masalah hukum, Hambatan Mata Uang, Kepentingan penjua dan Pembeli. Manfaat dari atau kebaikan dari transaksi apabila dilakukan dalam suatu perdagangan internasional dengan menggunakan L/C adalah sbb: Eksportir lebih menguntungkan, Eksportir/ penjual segera menerima pembayaran, Eksportir dapa menggunakan L/C untuk kepentingan pembayaran selanjutnya, Importir biasanya tidak haru menyediakan dana cash untuk ditebus dan dapat melakukan pinjaman pembiayaan, Importir/pembeli merasa terjamin bahwa baiknya akan menolakpada eksportir yang telah memenuhi persyaratan L/C seperti yang telah ditentukan dalam L/C. Menyimak dari skandal BNI-46 Jakarta dapat dikalsifikasikan bukan lagi kasus yang dapat digolongkan sekedar tindak criminal biasa sebab tindakannya merupakan kejahatan besar, melihat jumlah uang Negara yang diselewengkan cukup besar mencapai Rp, 1,7 triliun dengan modus operandi surat kredi L/C fiktif. Ini mengindikasikan ada kerjasama dengan pihak BNI-46 itu sendiri sebab pengaturan sudah ada dalam Undang-Undang dan sistim yang mendukung sulit dapat terjadi tanpa adanya orang dalam BNI-46 itu sendiri. Karna tidak berfungsinya pengawasan internal BNI-46 Jakarta yang dapat melakukan monitoring dan mengawasi data yang masuk ke BNI-46 jakarta ke Bank Indonesia dan penyalahgunaan L/C fiktif. Peraturan yang ada dalam UCP-500 dan Undang-Undang Perbankan telah diatur dengan jelas dan pencegahan secara prefentif untuk menghindari penyalahgunaan L/C fiktif tersebut Pengaturan dalam UCP-500 telah diakui oleh Perbankan hampir diseluruh dunia dalam melakukan transaksi Perdagangan Internasional. 2.
Tinjauan Pustaka
Dalam rangka menjamin suatu transaksi perdagangan Internasional baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral ataupun perorangan antara pelaku bisnis di dalam kegiatan ekspor impor, penjaminan pembayaran diantara pihak bagi pelaku bisnis baik eksportir maupun inportir membuat suatu kesepakatan atau 131
Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
ISSN 2302-6219
perjanjian pada transaksi bisnis yang sementara dilakukan untuk mengikat diantara mereka telah terjadi kesepakatan atau perjanjian jual beli yang dituangkan dalam suatu kontrak. Kontrak jual beli merupakan awal dari pada perjanjian bisnis dalam perdagangan yang dilaksanakan, segala sesuatu pengaturan yang menjamin untuk saling yakin dan percaya dalam transaksi tersebut, mereka akan menuangkan dalam wujud kontrak. Agar tidak terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut sehingga hak dan kewajiban oleh pelaku perjanjian tersebut dengan demikian diantara pihak telah ada perlindungan hukum yang pasti untuk nanti sebelum dilaksanakan realisasi perdagangan. Didalam hukum bisnis pada suatu kontrak yang telah disepakati untuk perdagangan internasional dan hukum Internasional, telah saling memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, apabila terjadi pelanggara diantara mereka tidak mematuhi perjanjian kontrak jual beli tersebut. Pembahasan tentang L/C dalam perdagangan Internasional, harus memenuhi dan dipahami sejauh mana mengikat bagi kedua pihak yang melakukan bisnis, apabila dilakukan hubungan hukum melanjutkan transaksi tersebut ke Bank untuk opening Bank L/C dibuka oleh importer disalah satu Bank sesuai L/C, kontrak jual beli atas permintaan sipemohon, apa yang diuraikan dalam UCP-500 pasal 3 tentang kontrak Bila diperhatikan bahwa dengan dibuka L/C tersebut dan sifat dari L/C disini merupakan transaksi terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar L/C dan Bank sama sekali tidak tersangkut atau terikat oleh kontrak. Kedudukan L/C yang dibuka oleh pihak si pemohon/applicant, menurut sifatnya L/C adalah merupakan transaksi yang terpisah dari perjanjian kontrak yang disepakati, dan Bank sama sekali tidak tersangkut atau terikat dengan kontrak tersebut kedudukan L/C pada transaksi perdagangan para pihak Bank hanyalah untuk menjamin para importer sebagai pemohon L/C dibuka di Bank, apabila Bank tersebut sebagai pihak ke tiga melakukan kewajibannya melakukan penelitian dokumen yang berkaitan dengan barang-narang ekspor benar valid sesuai keasliannya. Bagi si beneficiary setelah menerima pesanan atas order/importer melalui Bank advising negotiating akan mempersiapkan pengiriman barang ekspor ke 132
Penyalahgunaan Letter of Credit (L/C)… (Fatahillah) sipemohon applicant, hubungan bisnis dalam transaksi pembayaran menjamin pihak si importer dan sifat kekhawatiran atas pembayaran tersebut, demikian sebaliknya bagi pihak eksportir untuk menhindari rasa ketakutan bahwa apabila pesanan barang tidak terkirim atau tidak terpenuhi janjinya. Maka perana Bank baik itu sebagai opening/issuing Bank, amupun sebagai advising/ regotating bank menjamin transaksi pembayaran para pihak tersebut dengan memberikan perlindungan hukum perbankan sesuai UCP-500 untuk dapat diterpkan teori Strick Compliance Law secara mutlak untuk dipenuhi para importer dan eksportir. Kedudukan Bank prinsipnya sebagai institusi yang sangat independence dalam kesediaannya untuk membayar, mengaksep dan membayar wasel atau melakukan negosiasi/atau mengambil alih dan atau memenuhi setiap kewajiban lainnya berdasarkan L/C. Apabila telah kita pahami kontrak dan credit dalam transaksi perdagangan ekspor impor, kita akan memahami pengertian dari pada L/C sepeti apa sebutan atau istilah ini perlu dapat harus dipahami di dalam melakukan di dunia perdagangan Internasional. Secara prinsipil bahwa L/C adalah sebagai alat pembayaran dalam suatu tyransaksi perdangan Internasioanl yang telah dapat diterima dalam dunia perdagangan antar Negara. Pada prinsipnya dengan melakukan pembukaan L/C di Bank atas transaksi perdagangan Internasioanl dapat meberikan perlindungan hukum bagi eksportir dan inportir dalam melakukan bisnis danagn Internasional serta menjami pembayaran diantara mereka dan sekaligus melancarkan pelaksanaan operasi lapangan maupun proses administrasi instansi yang terkait yang melayani dokumen tersebut. Termasuk didalamnya konfirmasi Bank dikatakan sebagai confirmation of credit by may result in genuine benefit to the beneficiary of the credit without is any way actually calling upon payment from the confirming bank there is however, no actual deviaton from the general rukle that upon the insivensi of bank, the beneficiaries of the its out standing letter of credit, rank only as general creditors.5
5
. UCP-500 Page ….. (Pasal 7) 133
Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
ISSN 2302-6219
Hubungan hukum dalam perdagangan internasionalatas pembukaan L/C di Bank dengan instansi kepabeanan adalah hubungan karena pengaturan dokumen dalam proses masing-masing dalam kewenangan tugas dan fungsinya dalam melayani kegiatan transaksi perdagangan Internasional, Pengaturan dalam UCP-500 dalam mengklasifikasikan smua dokumen seperti dokumen transportasi, dokumen asuransi, faktur, packing list, kecuali dokumen kepabeanan tidak disebutkan dalam UCP-500. 3.
Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang berkenan dengan pokok penelitian, bagaimana dapat mungkin dilakukan pembobolan keuangan melalui pembukaan Letetr of Credit fiktif di Bank, sementara undang-undang dan system administrasi perbankan sangat menudkung, bagaimana peranan Bea dan cukai atas terjadinya peyalahgunaan Letterof Credit di Bank, Bentuk pengawasan otoraitas Bank Indonesia segabagi regulator perbankan di Indonesia. 4.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan topic dari permasalahan yang dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aturan yang ada cukup dapat melakukan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dalam transaksi perdagangan Internasional melalui pembukaan L/C di perbankan, apakah sistim dokumen sesuai dengan kebutuhan tarnsaksi perdagangan Internasional. 5.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara normative yuridis yang hanya menggunakan data sekunder dan mengacu pada norma hukum nasional dan internasional serta putusan pengadilan, sifat penelitian ini diskriptif yang bertujuan untuk menjawab dan memahami bagaiman peran Bank dalam Penggunaan Letter of Credit serta peraturan dalam UCP-500 dalam kontek perdagangan Internasional. B.
PEMBAHASAN
Istilah pemahaman penyalahgunaan mengandung pengertian sangant luas dan sulit didvinisikan secara lengkap, menurut terminologi hukum dapat diartikan atau
134
Penyalahgunaan Letter of Credit (L/C)… (Fatahillah) diistilahkan dengan sebutan “abusus” artinya penyalahgunaan.6 atau abuse artinya bertindak sewenag-wenang.7 Dari pemahaman atau terminology diatas, penyalahgunaan dapat dikatagorikan dalam suatu perbuatan yang tidak sesuai dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum maupun atauran prosedur yang berlaku atau disebut menyimpang dari ketentuan atau prosedur dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan secara individu/kelompok serta dapat merugikan keuangan nrgara atas perbuatan sewenang-wenang. Perbuatan penyalahgunaan disini yaitu dengan sengaja direncanakan dengan dalil melakukan transaksi atas pembukaan L/C opening issuing di Bank melalui antar Negara dalam kapasitas perdagangan Internasional dalam rangka ekspor-impor. Melakukan pembukaan rekening menjadi delik transaksi oleh importer disebut sebagai opening credit/ luar negeri dengan si eksportir didalam negeri yang disebut sebagai beneficiary (advising Bank) secara sengaja melakukan pemalsuan / penipuan dokumen yang berhubungan dengan transaksi pemalsual L/C, mengakibatkan pembayaran atau negosiasi Bank melakukan pembayaran/transfer tidak sesuai peraturan yang berlaku. Mengakibatkan Bank yang melakukan pembayaran menjadi bobol, sehingga Negara dapat dirugikan. Dilihat dari segi kepabeanan inipun dapat dilaihat adanya pemalsuan atau penipuan dokumen atas barangekspor impor didalam Undang-Undang kepabeanan No 10 Tahun 1995 hal tersebut telah diatur dengan jelas tentang impor dan ekspor, namun khusus mengenai transaksi ekspor dan inpor tersebut yang menggunakan L/C atau tanpa L/C , tidak ada pengaturan pada transaksi yang dilakukan dalam pembukaan L/C sama sekali dalam undang-undang kepabeanan tidak diatur . Pengaturan tentang pembukaan L/C adalah merupakan satu transaksi perdagangan ekspor dan inport tidak dilakukan pengaturan namun secara defacto apabila transaksi tersebut dilakukan baik dengan membuka L/C atau tidak. Undang_Undang kepabeanan pada proses pengeluaran barang secara prinsip telah ditetapkan menurut prosedur dalam ketentuan aturan hukumnya danmengakui 6
IPM. Ramhandoko, Terminologi Hukum, Penerbit, sinar Grafika, Jakarta 1996, hal
7
Ibit, hal 7.
7.
135
Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
ISSN 2302-6219
pengeluaran barang tersebut untuk diproses sesuai Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dalam hal ekspor impor.8 Penyalahgunaan dapat juga terjadi dari segi pemeriksaan physic barang oleh petugas bead an cukai tidak melaporkan secara benar jujur kebenaran yang dilihat apabila dococokkan pada dokumen kepabeanan setelah diperiksa untuk dilaporkan dalam hasil pemeriksaan sehingga dapat mengakibatkan kevalitan dokumen tersebut tidak benar yang mengakibatkan bank juga kebobolan. Dalam pengaturan di Bankl tentang transaksi dalam perdagangan yang di lakukan atas pembukaan L/C sesuai PP No 16 Tahun 1970. Bank Indonesia mengeluarkan Himpunan Ketentuan Prosedur Dalam Lalulintas Devisa (HKPLLD) mengatur pelaksanaan untuk mengharuskan L/C diterima dari Luar Negeri maupun yang diterbitakan dari Indonesia keluar negeri tunduk pada UCP-500.9 Kemudian dipertegas kembali pada PP No 1 Tahun 1982 mengatur dalam praktek diperbankan Indonesia agar menggunakan UCP-500. Dalam satu transaksi L/C Bank Indonesia mendukung sesuai ketentuan tersebut. Yang menrupakan dasar dalam transaksi melalui opening credit L/C yang merupakan dasar hukum dalam transaksi melalui opening credit diperbankan UCP bukan sebagai Undang-Undang dan bukan sebagai produk hukum yudikatif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (force Law).UCPmerupakan kompilasi kebiasaan dan praktek perdagangan Internasional yang dilakukan dengan transaksi atas pembukaan L/C . Perencanaan yang melatarbelakangi timbulnya penyalahgunaan L/Ctersebut pada intinya para pelaku bisnis maupun instansi tertentu dalam pemerintahan telah sengaja berencana unutk sepakat melakukan kewenangan delik kejahatan untuk merong-rong keuangan Negara dan merusak perekonomian nasional, sekaligus menjatuhkan citra bangsa Indonesia didunia kemudian menghilangkan kepercayaan dunia perbankan kepada pemerintah Indonesia khususnya dibidang perbankan. Dengan kata lain oknum-oknum pelaku bisnis tersebut dan birokrat pemerintah sengaja tidak mematuhi aturan sama sekali untuk proses transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan dalam system pembukaan L/C 8 Ramlan Ginting. Letter of Kredit, Tujuan untuk hukum dan Bisnis. Penerbit Salemba Empat. Jakarta 2000. Hal.7 9 Ibid hal. 17
136
Penyalahgunaan Letter of Credit (L/C)… (Fatahillah) secara berencana dan bersama-sama untuk melakukan pembobolan Ban, baik orang dalam Bank maupun pengusaha ataupun instansi lainnya yang terkait dengan menangani prose transaksi pembukaan L/C dalam perdagangan internasional. Pembukaan L/C dalah merupakan sarana bantuan Bank kepad para eksportir maupun Inportir untuk memperlancar dalam transaksi petrdagangan internasional dengan cara pembayaran dilakukan pembukaan L/C Bank melakukan opening kredit L/C, dan memberikan jaminan baik pada eksportir maupun Importir yang merupakan rekanan Bank tersebut akan membayar, hal ini dilakukan karena mendapat jaminan pembayaran sehingga para eksportir tidaka akan ragu mengirimkan barang yang dipesan oleh importer. Faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan L/C, sesuai dengan peraturan Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintanh (PP No: 1 Tahun 1992 yang merupakan dasar hukum L/C diperlukan dalam transaksi perdagangan Internasional sekaligus persetujuan pemerintah kemudian Bank Indonesia mengiplemetasikan untuk menindak lajuti PP tersebut sehingga keluar surat edaran (SE) Bank Indonesia No: 17/14/ULN/ tanggal 29 september 1984 untuk mewajibkan L/C diterbitan oleh Bank Devisa di Indonesia untuk menunduk pada UCP400 yang berlaku tahun 1984 merupakan penggantian UCP-290. Pengaturan dalam proses UCP merupakan perikatan yang harus ditaati atau dipenuhi sesuai dalam persetujuan sale contrak untuk dilaksanakan kemudian dipertegas dalam rancangan peraturan Bank Indonesia No 2/PBI/2000 tentang /C dan pengaturan proses dokumen di banl diberi kewenangan untuk melakukan penelitiandokumen atas transaksi perdagangan Internasional melalui pembukaan L/C di bank dengan berpedoman pada doktrin. Dari penjelasan diatas beberapa bentuk penyimpangan penyalahgunaan L/C dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Penyimpangan Penyalahgunaan Secara phisik : artinya perbuatan yang dilakukan dengan kerja sama para pelaku bisnis dan instansi tertentu tidak mengikuti ketentuan atau syarat yang telah diatur untuk melakukan semua proses dokumen termasuk dokumen dipalsukan oleh oknum instansi yang terkait pengurusan dokumen oleh pengusahauntuk mengajukan ke Bank 137
Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
ISSN 2302-6219
Seperti kasus L/C fiktif Bank BNI-46 Jakarta yang merupakan kasusu phisik yang merugikan Negara mencapai Rp.1,7 Triliun padahal tidak pernah terjadi kegiatan impor dan ekspor dan tidak ada terjadi jual beli dalam prakteknya namun barang yang disebutkan dalam dokumen semua fiktif penipuan ini juga melibatkan pihak Bank itu sendiri Dalam kasus ini yang ahrus diperhatikan adalah coanectitas hukum dalam transaksi hubungan kerja antara instansi yang terkait, baik pemerintah an swasta , yang merupakan sangat prinsip/penting dalam rangka menghindari penyalahgunaan L/C untuk menarik dana dari Bank secara illegal. 2. Penyalahgunaan Penyimpangan Secara administrative yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan memenuhi prosedur ketentuan yang berlaku secara resmi dengan mengikuti sistim pengaturan dalam transaksi perdagangan Internasioanl sebagaimana mestinya pada transaksi ekspor/impor dalam rangka transaksi tersebut melalui L/C dan harus diperhatikan : Kontrak jual beli, Syarat L/C, Pembukaan L/C, Dokumen Barang ekspor, Penyerahan dokumen dan harus diteliti, Bentuk penyelesaian negosiasi pembayaran oleh Bank dalam negosiasi pembayaran dapat dilihat sebagai berikut : L/C dibuka harus komersial, Dokumen-dokumen (1) PBE (2) B/L)(3) Invoice, (4) Asuransi dll. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam peyalahgunaan L/C sebagai berikut : 1. Lambannya pengaturan yang mengatur dalam prosedur maupun praktek pembukaan L/C di Bank 2. SDM manusia relative kurang memahami peraturan undang-undang yang berlaku dalam transaksi perdagangan 3. Tidak saling memahami kurang kerja sama antar instansi terkait dan memahami tugas dan fungsinya. Pelanggaran administrative apabila dilakukan dengan tidak sengaja baik itu pada saat proses dokumen , apakah di Bank ataupun di instansi terkait tidak diketahui sama sekali kelengkapan dokumen yang terlampir atau tidak mengetahui kesalahan 138
Penyalahgunaan Letter of Credit (L/C)… (Fatahillah) pada penulisan dan pemberitahuan dalam dokumen pelangaran yang emikian ini merupakan pelanggaran administrative. Fungsi dari L/C adalah dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut : 1. Sebagai jaminan atas hubungan bayar dalam suatu transaksi ekspor impor sebagai alat kredit 2. Sebagai alat untuk menunjukkan kredit untuk standing dalam penerimaan dan penawaran 3. Sebagai alat yang dapat digunakan dasar pedoman dalam suatu penawaran dan penerimaan 4. Asebagai alat yang dapat dijadikan dasar pedoman dalam menyelesaikan claim yang timbul 5. Bank-Bank di Indonesia yang terjamin reputasinya baik Bank dalam maupun Bank diluar negeri. Menyelenggarakan transaksi perdagangan Internasional tentu ikut dalam hukum masing masing Negara yang berlaku, akan tetapi supaya tidak baku atau kaku dalam melaksanakan peraturan perlu sikap toleransi dalam proses perdagangan , apabila ada sengketa antar mereka harus mengakui hukum Negara masing-masing kemudian juga harus memperhatikan bahasa, nilai mata uang, bahan timbangan dan taksiran, sehingga tidak merugikan para pihak. Oleh sebab itu cara melakukan keterbukaan disclosure transparan dalam proses transaksi L/C tersebut, ehingga tidak ada misunderstanding untuk proses pembukaan L/C tersebut.dan apa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan UCP-500 dapat digunakan untuk transaksi di luar negeri. Dalam pemahaman sesuai sistim perdagangan yang disepakati dengan menggunakan sistim UCP-500 , seperti kausus BNI-46 kebayoran Jakarta Selatan sulit terjadi bila diikuti semua prosedur yang ada lada UCP-500 dan Peratuan yang ada dalam Bank Indonesia dikuti dengan benar. Resiko yang timbul atas peyalahgunaan L/C dalam suatu perdagangan internasional pengaturan pada transaksi bisnis tersebut tidak hanya berlaku hukum nasional tetapi juga keterlibatan hukum Internasional telah bercampur dari berbagai 139
Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
ISSN 2302-6219
Negara ada importer dan eksportir, Pengaturan dalam perlindungan tersebut dapat kita lihat dalam organisasi perdagangan dunia yang disebut dengan World Trade Organitation (WTO) kemudian dibidang kepabeanan ada World Custom Organitatin( WCO) kemudian system yang digunakan mainfarm costom and practice of commercial dalam system perdagangan, apabila antara eksportir dan importer saling menyepakati sistim digunakan. Bila terjadi pelanggaran akan aturan tersebut maka akan menerima sanksi dari luar apa yang dilakukan sesuai pelanggran yang dilakukan dan mendapat sanksi hukum khususnya dari luar mengenai pelanggaran yang berkonotasi di kejahatan ekonomi dalam penyalahgunaan L/C maka sanksi berat akan diterpkan sesuai undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Penyalahgunaan L/C di Bank merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak kepercayaan dunia perdagangan dan perbankan sangat ironi bila hal ini terjadi dapat juga merusak dunia perdagangan Indonesia di mata dunia oleh karna itu perbuatan penyalahgunaan L/C haruslah dihukum berat sesuai perbuatan dan efek jera bagi sipelaku. Dalam rangka untuk menghindari atau melakukan pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan L/C hal ini dapat dilakukan pengawasan secara intensif dengan cara prefentif dan represif pengawasan tersebut dapat dilakukan di Perbankan dan diluar perbankan yang terkai dalam suatu proses Bank secara administrative maupun phisik. Pengawasan administrative dapa dilakukan oleh perbankan sedang pengawasan fisik dapat dilakukan oleh orang yang ada dilapangan atau pemeriksaan dipelabuhan atau diluar pelabuhan. Pengawasan dari instansi perbankan atau kinerja yang dilakukan Bank Devisa tersebut yang dilakukan kegiatan ekspor impor untuk tidak terjadi pelanggaran . Pencegahan pelanggaran atas transaksi ekspor impor untuk tidak terjadi pelanggaran. Personalitas SDM dalam kinerja perbankan merupakan salah satu unsure penting di dalam mengoperasikan perangkat teknologi dalam menjembatani transaksi lewat computer. C.
KESIMPULAN
Penyimpangan dalam penyalahgunaan transaksi perdagangan Internasional melalui perbankan Letter of Credit di Bank adalah merupakan suatu kegiatan yang 140
Penyalahgunaan Letter of Credit (L/C)… (Fatahillah) melakukan pelanggaran pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang dijalankan akaibatnya Negara dirugikan. Pelanggaran ini dapat dilakukan para pihak pelaku bisnis, instansi pemerintah yang terkait maupun yang lainnyasengaja dilakukan untuk kepentingan individu/kelompok, golongan sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara. Perlindungan hukum pada transaksi perdagangan Internasional aturannya telah lengkap prasarana hukum untuk mengiplementasikan sebagai dasar hukum dalam sarana transaksi tersebut. Penyimpangan dalam penyalahgunaan L/C transaksi perdagangan Internasional dialkukan dengan cara pemalsuan dokumen oleh petugas yang terkait dalam proses pembukaan L/C tersebut baik scara administrative maupun dalam operasional dilapangan. Penyimpangan-penyimpangan prosedur atas dokumen sengaja dilakukan seakan-akan dokumen tersebut asli pada kenyataannya yang sebenarnya dokumen tersebut ternyata palsu, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Demikian pula personalitas atau petugas telah sengaja untuk melakukan perbuatan pemalsuan dokumen tersebut dalam rangka untuk kepentingan individu/ kelompok guna memperkaya diri dalam katagori mencuri uang Negara. Pengaturan dalam perlindungan hukum sebagai dasar hukum pelaku bisnis regulasi yang mengatur secara baik telah lengkap sesuai yuridis formal. Apabila transaksi perdagangan Internasional yang dilakukan melalui pembukaan L/C baik dalam pelanggaran hukumnya telah dapat mengakomodasi sanksi hukum yang berjenjang yaitu sedang, berat, dan sangat berat yaitu dapat kita lihat dalam undangundang, seperti undang –undang tentang pencucian uang, Undang tetang Perbankan, Undang tentang lalu lintas devisa, Undang tentang kepabeanan. Undang-Undang tersebut diatas telah lengkap dan memenuhi standar yang baik dalam pengaturan transaksi perdagangan Internasional maupun penerapan saksi yang sesuai permasalahanpada ketentuan pelaksanaan yang berada pada para perugas yang menangani transaksi perdagangan tersebut, factor petugas sangat menentukan dalam melaksanakan prosedur, para petugas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya apa yang kita ketahui dalam kasus L/C fiktif pada BNI-46 jakarta 141
Jurnal Nanggroë, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
ISSN 2302-6219
adalah merupakan kasus personalitas, yang tidak bekerja dengan jujur, dalam melakukan kerja sama dengan rencana sengaja membobolkan keuangan dengan cara pembukaan L/C di Bank. Begitupun sistim yang diterapkan dalam transaksi tersebut menurut penulis sangat baik menggunakan sistim prosedur yang ada pada UCP-500 Uniform Custom and for Documentaray Credit, sistim ini telah dikenal didunia transaksi dalam perdagangan Internasional hampir diseluruh dunia memekai sistim tersebut dan Indonesia termasuk memakai sistim ini.
Daftar Pustaka Sugiono Bambang. 1996. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta. UI Press. Emy Pangaribuan Simajuntak . 1991.Jogyakarta Pembukuan Kredit Berdokumen. Universitas Gajahmada Press. Suprapto Hadi Hartono. 1991. Kredit Berdokumen (Letter of Kredit ) Jogjakarta. Liberty .1991 Ram Handoko. Ipm. 1989. Terminologi hukum .Jakarta. Sinar Grafika. Moejono dan Jamal Wiwoho. 1989. Translete Perdagangan Luar Negeri-Documentary Credit Devisa. Jogyakarta. Liberty. Ginting Ramlan.2000. Letter of Credit Tujuan Untuk Hukum Bisnis Jakarta Salemba empat. Roselyne Hutabarat.1994. Transaksi Ekspor-Impor Jakarta Erlangga. ------------------------ . 1999. Transaksi Ekspor-Impor edisi Ke(II). Jakarta. Erlangga Uniform Custom and Protection for Documentary Credit (UCP-500) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No : 2 Tahun 2000
142
