1
GENERAL BANKING SYSTEM
Associate Professor Rifki Ismal, PhD
Muamalat Institute Management Officer Development Program Jakarta, 16 Februari 2013
2
Manusia dan Aktifitas Ekonomi
MANUSIA DAN AKTIFITAS EKONOMI RUANG LINGKUP
INSTRUMEN Pertanggungjawaban kpd Tuhan
IMPLIKASI
Interaksi Produktif
Prilaku Manusia Kesederhanaan Kebersamaan
Sistem Ekonomi
ZISWaf
Basic Necesities & Wealth-Income Distribution
No Riba
Jual-Beli
No Speculation
Investasi
MANUSIA DAN AKTIFITAS EKONOMI INSTRUMEN Pertanggungjawaban kpd Tuhan
APLIKASI
IMPLIKASI
Interaksi Produktif
MASYARAKAT Produktif
Kesederhanaan Kebersamaan
ZISWaf No Riba
Basic Necesities & Wealth-Income Distribution Jual-Beli
No Speculation
Investasi
EKONOMI PRODUKTIF
LEMBAGA KEUANGAN BANK
ASURANSI
PASAR MODAL
REKSADANA PP
SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL & ISLAM
5
SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL & ISLAM
• World Bank : Managing Director (Sri Mulyani) in IFSB Summit, Luxembourg 2011 “formally recognized Islamic finance and have designated it a priority area in its financial sector program” • IMF : cunduct survey of Islamic banking to several Moslem countries in the world in 2011 identified sound & best practices of Islamic bank in the world and input for surveillance, policy and technical assistance work in the area..
7
Kegiatan Perbankan Konvensional
OPERASI PERBANKAN KONVENSIONAL
Konsep IS-LM: Kurva IS mewakili keseimbangan di pasar barang dan kurva LM mewakili keseimbangan di pasar uang. Kurva IS secara langsung dikontrol dengan kebijakan fiskal dan kurva LM secara langsung dikontrol oleh kebijakan moneter.
P,i IS a
LM
b
M,Q
OPERASI PERBANKAN KONVENSIONAL Konsep IS-LM: Ketika terjadi penambahan likuiditas karena kebijakan moneter konvensional, maka LM bergeser ke kanan. Karena berbasis bunga, kenaikan liquiditas (b ke b’) tidak serta merta dapat diimbangi oleh IS sehingga IS tetap dan harga naik dari a ke a’ (inflasi). “Inflation is a monetary phenomenon”
P,i IS a’ a LM’ LM b
b’
M,Q
OPERASI PERBANKAN KONVENSIONAL Konsep IS-LM: Kalaupun sektor riil bertambah (kurva IS bergeser ke kanan) namun percepatannya selalu lebih lambat daripada kebijakan moneter (pergeseran kurva LM ke kanan) yang terjadi periodikal. Sehingga inflasi selalu terjadi persisten.
P,i
IS IS’ a’’ a LM’’ LM’ LM b
b’’
M,Q
OPERASI PERBANKAN KONVENSIONAL
Konsep IS-LM: Dalam jangka panjang (akibat dari kebijakan dan operasional moneter berbasis bunga) inflasi akan terus terjadi. Lambat atau cepat terjadinya krisis ekonomi bergantung kepada seberapa sering dan kuatnya kebijakan moneter konvensional diterapkan. P a’ a
b
b’’
M
12
Kegiatan Perbankan Syariah
PRINSIP PERBANKAN SYARIAH
Berperan aktif dalam sistem ekonomi termasuk sebagai financial and economic intermediary.
Bertujuan mencapai falah melalui pencapaian maqasid al sharia.
OPERASI PERBANKAN SYARIAH Konsep IS-LM: Penambahan likuiditas berdasarkan ekonomi moneter Islami terjadi karena (dan wajib) aktifitas di sektor riil (tidak ada fiat money creation). Akibatnya harga stabil dan dana bertambah.
IS
P,i
IS’ a LM’ LM b
b’ M,Q
OPERASI PERBANKAN SYARIAH Konsep IS-LM: Meningkatnya uang yang dimiliki investor karena dibayarkan oleh bank pada akhirnya masuk ke sistem perbankan lagi karena larangan hoarding of money.
P,i IS’ a LM’ LM b
b’
M,Q
OPERASI PERBANKAN SYARIAH Konsep IS-LM: Akibatnya harga turun seiring dengan bertambahnya likuiditas. Berbeda dengan mekanisme moneter konvensional, pada moneter syariah likuiditas yang bertambah justru akan semakin menggerakkan sektor riil dan menurunkan harga.
P,i IS’ a a’ LM dan LM’ b
b’
M,Q
OPERASI PERBANKAN SYARIAH
Konsep IS-LM: Dalam jangka panjang (akibat dari kebijakan dan operasional moneter Islam) inflasi akan terus menurun. Krisis ekonomi insya Allah tidak akan terjadi bahkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. P
a a’
b
b’
M
18
Overview Ekonomi, Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi (29,9 juta jiwa-12,6% dari total penduduk) Angka pengangguran terbuka masih sekitar 15,54 juta orang (6,56% dari total penduduk) Distribusi pendapatan yang belum merata 40 juta orang Indonesia belum terlayani oleh perbankan. 27 juta usaha mikro dari 54 juta UMKM belum mendapatkan kredit perbankan.
19
KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL Ekses likuiditas berupa penempatan dana di Bank Indonesia tercatat sekitar Rp500 triliun Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan rasio M2/PDB hanya 38% oleh karena: (i) rendahnya intermediasi sektor keuangan; (ii) rendahnya pemanfaatan pasar modal dan; (iii) terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan Rasio kredit bank per GDP Indonesia yang hanya 26% adalah paling rendah dibandingkan Malaysia (106%), Thailand (57%), Singapura (95%) dan Philipina (33%)
20
WHAT DO WE NEED TO DO? Peningkatan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada sektor riil Integrasi lembaga keuangan bank dan nonbank Penurunan biaya dana (cost of fund) Financial inclusion Social safety net Monetary Policies, Fiscal Policies dan Financial Sector Policies yang pro Growth, Pro Distribution of income, Increase Social Welfare, Mitigate the Poors 21
EKONOMI INDONESIA & OTORITAS KEUANGAN
22
O t o r i t a s
CONDUCT
M o n e t e r
Struktur Ekonomi: Sisi Produksi
Pasar Keuangan Perbankan
Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
STRUCTURE Perekonomian Indonesia
PERFORMANCE Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Struktur Ekonomi: Sisi Permintaan
O t o r i t a s F i s k a l
OTORITAS EKONOMI DI INDONESIA Perbankan
Otoritas Fiskal Pemerintah
Lembaga Keuangan Non Bank
Otoritas Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan
Pasar Keuangan
Otoritas Moneter Bank Indonesia
Pembangunan Ekonomi Indonesia 23
Coordination Among 3 Authorities OTORITAS JASA KEUANGAN Bank Syariah Unit Usaha Syariah BPRS LKNB syariah Obligasi pemerintah Obligasi Korporasi
24
Bank BPR Dana Pensiun Pegadaian Asuransi Reksadana Multifinance
OTORITAS MONETER Bank Indonesia
Perbankan
Proyek Pemerintah
aliran dana Non Bank
Aktifitas Ekonomi aliran dana
Pasar Obligasi Pasar saham
OTORITAS FISKAL
Sektor Produktif Industri Agriculture Perdagangan
Pasar Keuangan Proyek Swasta
Proyek-proyek pemerintah Infrastruktur Pendidikan Kesehatan Sosial Pemetaan per wilayah per proyek per tenor per skala usaha
PENTINGNYA OJK OJK akan mengawasi, memeriksa dan mengatur dana sebesar Rp8000-Rp9000 triliun di lembaga keuangan bank dan non bank termasuk pasar keuangan OJK akan menjembatani kebutuhan pendanaan perekonomian baik dari swasta maupun pemerintah Bekerjasama dengan otoritas fiskal dan moneter, OJK penyedia dana utama pembangunan dan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia Otoritas keuangan yang membawahi semua institusi syariah (LKB syariah, LKNB syariah dan pasar keuangan syariah) Pengembangan LKB syariah dan LKNB syariah di Bank Indonesia dan Pemerintah pindah ke OJK 25
OJK DI NEGARA-NEGARA MAJU OJK pernah diterapkan oleh Inggris, Islandia, Swedia, Korea, Jerman dan Jepang Tujuannya agar pengawasan dan pengaturan sektor keuangan menjadi lebih terintegrasi, terpusat dan independen OJK di negara-negara tersebut gagal beroperasi dan fungsinya dikembalikan kepada Bank Sentral Financial Service Authority (FSA) di Inggris mengatur dan mengawasi LK di pasar modal, perbankan bahkan asuransi. FSA ditutup 16 Juni 2010 oleh George Osborne (Chancellor of the Exchequer).
26
Sebab utama kegagalan FSA: (a) lemahnya internal FSA dan, (b) lemahnya koordinasi dengan bank sentral dan kementerian keuangan
SEBAB KEGAGALAN FSA FSA cenderung reaktif (bukan proaktif) dan kurang menanggapi signal risiko di bank. FSA juga terlalu berfokus kepada customer protection dan kondisi individual perbankan. Padahal, sistem perbankan dan stabilitas keuangan tidak terlepas kaitannya dengan micro prudential (kewenangan FSA) dan macro prudential (kewenangan bank sentral). Kapabilitas staf FSA kurang mumpuni di bidangnya dan gagal menciptakan: (i) kepercayaan pasar; (ii) stabilitas keuangan; (iii) perlindungan konsumen dan; (iv) minimalisasi kejahatan keuangan
27
Walaupun sudah dibentuk Tripartit Agreement antara FSA, Bank of England dan kementerian keuangan Inggris, koordinasinya sulit dilaksanakan
OTORITAS JASA KEUANGAN Issues Perizinan
Pengaturan Pengawasan Sistem Informasi
Pengembangan produk, edukasi Penelitian 28
OJK Dilakukan oleh OJK
BI
Implikasi
Dialihkan dari BI Sistem, SDM, ke OJK mekanisme, dll OJK melakukan BI melakukan Batasan harus microprudential macroprudential jelas Dilakukan oleh Dialihkan dari BI Sistem, SDM, OJK ke OJK mekanisme, dll BI, selfcreation, Tetap milik BI + SDM, IT, inter institutions share with OJK koordinasi Belum jelas Tidak di BI lagi Tidak ada yang mengatur BS Belum jelas Bukan di BI tapi Tidak ada yang struktur ada mengatur BS
SYARAT SUKSES OJK Kordinasi kebijakan internal dan eksternal. Ini penting agar tercipta sinkronisasi dan kesatuan arah kebijakan sektor keuangan baik antar sub sektor keuangan di OJK maupun dengan kebijakan moneter/macroprudential oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal oleh pemerintah Efisiensi akan mewujudkan operasional OJK yang efisien dari sisi biaya operasi, struktur birokrasi, komunikasi dan informasi dan aspek-aspek lainnya Optimalisasi fungsi sektor keuangan untuk kesejahteraan rakyat termasuk perlindungan nasabah. Optimalisasi fungsi sektor keuangan dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan bank dan non bank di dalam perekonomian Indonesia. 29
30
Sistem Keuangan Syariah
PERKEMBANGAN REGULASI DAN LEMBAGA Regulatory: • Central Bank Act No. 23 of 1999 (amended by Act No. 3 of 2004). • Banking Act No 7 of 1992 (amended by Act No. 10 of 1998). • Deposit Insurance Act No. 24 of 2004 • Islamic Banking Act No. 21 of 2008. • Islamic Sovereign Bond (Sukuk) Act No. 19 of 2008. • Government Law No. 25 of 2009 (income tax for sharia transactions). • Tax Neutrality in Government Law no. 42 of 2009. Bank and Non Bank Types: • Conventional Banks: Commercial Banks and Rural Banks. • Islamic Banks: Islamic Commercial Banks (BUS), Islamic Banking Units (UUS) and Islamic Rural Banks (BPRS). • BMT, KJKS, multifinance, takaful, pension funds, etc 31
LINKAGE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Komite Perbankan Syariah
Dewan Syariah Nasional IAI Baznas Basyarnas Dewan Pengawas Syariah Islamic Insurance/Takaful
Bank Syariah
UUS Depositors - Publik - Pemerintah - Asing (terbatas)
Asosiasi Central Bank Investment Certificate Medium and Large Business Islamic Money Market
BPRS
Lembaga Rating Islamic Capital (Sukuk) Market
BMT Small and Micro Business Lembaga Penjamin
LKS non bank
Islamic Stock Market
FINANCING TO SMEs Calon Pendiri BPR/S
Bank Umum Konvensional
Medium and Large Business
UUS
BMT
Pembiayaan SMEs dilakukan oleh: •Bank Umum Konvensional •Bank Umum Syariah
Bank Umum Syariah
Small and Micro Business
•Unit Usaha Syariah •Bank Perkreditan Rakyat •Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Existing BPRS
New BPRS
Existing Community
New Community
Existing BPR Existing Community
New BPR New Community
•New Investor (Calon Pemilik) •Baitul Maal Watamwill (BMT)
34
Arsitektur Perbankan Indonesia
API DAN BLUE PRINT Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional
Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif
Struktur Perbankan yang Sehat Sistem Pengaturan yang Efektif Pilar 1
Pilar 2
Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi Industri Perbankan yang Kuat
Pilar 3
Pilar 4
Perlindungan Nasabah
Pilar 5
Pilar 6
Mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kredibel dan menjadi pilihan utama masyarakat serta berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan (visi 2020)
Struktur perbankan yang efektif
SDM yang memadai dan berkualitas tinggi
Regulasi dan supervisi yang efektif
Syariah
Aliansi strategis yg sinergis Pengembang an produk dan pasar yang unggul
Pemberdaya an nasabah yg efektif Infrastruktur yang mendukung
Landasan Hukum, Ketentuan, Standar dan Fatwa Akhlaq Islam
Aqidah
35
POTENSI PENGEMBANGAN Domestic Market Penduduk muslim terbesar di dunia (+/- 227 juta); Kekayaan alam yang dapat mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi dan keuangan; Budaya sosial Indonesia ttg bagi hasil (maro, mertelu) sangat sejalan dengan prinsip bagi hasil dlm perbankan syariah; Hasil riset & survey Bank Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap bank syariah (89% menerima prinsip syariah) Islamic banking orientation for real sector is very suitable for Indonesian economic development Pembiayaan proyek pemerintah (MP3EI) Pembiayaan korporasi Konversi bank umum menjadi bank syariah dan bank syaria baru Pengelolaan dana pemerintah oleh bank syariah Global Market Penduduk muslim dunia sebesar 1.3 milyar, sekitar 20% dari jumlah penduduk pangsa GDP lebih dari 10% GNP dunia. Pertumbuhan islamic finance secara global lebih besar dari pada sektor keuangan konvensional. Perkembangan islamic finance meliputi muslim dan non-muslim, dan negara-negara non muslim seperti UK, USA, Singapore, Luxembourg, Germany, Thailand and Russia. Islamic finance terdapat di > 75 negara dengan total aset sekitar 1.3 triliun USD. 36
Sharia and Islamic Banking Mainstream Tantangan Pengembangan Bank Syariah •Bank syariah belum menjadi isu (kepentingan) nasional •Market share bank syariah masih single digit •Pemahaman publik belum optimal
•Sharia based Islamic Economics together with selective Sharia Compliance (applicable and undoubtful)
•88% populasi adalah muslim
•Real sector oriented Islamic banking operation dengan dominasi investment based contracts
•Pertumbuhan aset tahunan cukup yang tinggi
•Domestic oriented Islamic banking without ignoring the potential to capture foreign markets
•FDR tinggi dan mayoritas kepada UMKM.
•Living in the same level of playing field with conventional banking.
•Jaringan perbankan dari makro hingga mikro •Dukungan legal, pemerintah, ulama dan publik
•Pasar keuangan syariah belum berkembang •Inovasi produk belum optimal
Arah Bank Syariah Indonesia ke Depan
Required Actions
•Pemenuhan funding dan financing
Blue Print Perbankan Syariah Indonesia
•Meningkatkan infrastruktur pendukung •Persiapan industri menghadapi MEA
•Tidak menggunakan akad-akad kontroversial
Potential Supporting Factors •Pembiayaan proyek pemerintah (MP3EI) •Dana haji, umroh, ZISWAF dikelola 100% oleh bank syariah
•Mendapatkan dukungan penuh pemerintah •Intensive coordination and communication with government and related parties
•Jumlah bank syariah terus bertambah.
•Independensi DSN dan MUI.
•Memenuhi kebutuhan SDM baik kuantitas maupun kualitas •Regulasi yang mendukung
Existing supporting factors
•Pembiayaan ke korporasi
Perwujudan Visi dan Misi Perbankan Syariah
•Konversi bank pemerintah menjadi bank syariah
Indonesia
•Dana BUMN dikelola oleh bank syariah. •Pasar ASEAN di era MEA
PARADIGMA KEBIJAKAN
1.
2. 3.
4. 5.
Directed Market Driven; mengarahkan preferensi pasar sehingga terbangun industri perbankan syariah yang sehat, kuat dan konsisten terhadap prinsip syariah. Fair Treatment, membangun persaingan industri perbankan syariah yang sehat sesuai karakteristiknya dan pace of development. Gradual & Sustainable Approach, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sharia Compliance, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah Professional, setiap upaya pengembangan didasarkan kepada pertimbangan keahlian dan tata kelola yang baik.
38
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
• Expansive and prudent; Mempersiapkan ketentuan kondusif yang mendukung pertumbuhan dengan memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian serta didukung oleh sistem pengawasan yang efektif; • Innovative, educative and comprehensive; Memberikan jasa pelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan produk dengan dukungan edukasi publik yang memadai; • Internationally qualified and domestic oriented; Mengarahkan kepada penguasaan pasar domestik dengan kualitas operasional internasional; • Selected open; Mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan mengundang investor internasional disamping investor domestik dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. • Human capital investment; Mendukung pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan akhlak yang baik
39
PROSPEK PERBANKAN SYARIAH 2013 - 2020 Asumsi dasar:
• Tingkat Inflasi selama 2 tahun terakhir sebesar 7% dan tetap terjaga pada level single digit. • Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tetap tinggi atau pada kisaran di atas 5%. • Nilai tukar Rupiah yang tetap stabil pada kisaran Rp8500Rp9000/USD. • Kinerja perbankan syariah tetap baik tercermin dari pertumbuhan tahunan yang tinggi, FDR tinggi, NPF rendah dan CAR yang terjaga di atas 8%. • Sosialisasi dan edukasi berjalan baik, pasar keuangan (pasar sukuk, dll) terus berkembangan dan mendukung kinerja sektor riil. 40
New Branding : Perbankan Syariah Sebagai Lebih Dari Sekedar bank (Beyond Banking)
Apa yang membedakan Bank Syariah dgn yang lain? Apa keunikan Bank Syariah? Keberagaman Produk !
POSITIONING
DIFFERENTIATION
“Perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak”
• Content: Beragam produk dengan skema variatif • Context: Transparan agar adil bagi kedua belah pihak • People: Kompeten dalam keuangan & beretika • Technology: IT system yg update & user friendly • Facility: Ahli investasi, keuangan dan syariah
Bank Syariah memosisikan diri sebagai lembaga keuangan yang merupakan business entity, yang memberikan manfaat & keuntungan kepada nasabah maupun bank
Produk LEBIH beragam
BRAND LEBIH DARI SEKEDAR BANK
(BEYOND BANKING)
Skema Keuangan LEBIH variatif Penempatan dana LEBIH selektif Kompetensi SDM LEBIH multi disiplin ilmu/multi dimensi
41
TANTANGAN KE DEPAN Tantantang mikro/makro: • Krisis eropa yang dapat berimbas (langsung/tidak) ke stabilitas perekonomian DN. • Pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mengambil alih fungsi pemeriksaan dan pengawasan bank syariah namun mengembangkan industri perbankan syariah. • Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015-2020 dengan kesepakatan: satu kesatuan ekonomi, pertahanan dan budaya. • Stabilitas sosial politik yang berdampak kepada kinerja perekonomian. • Stabilitas sistem keuangan syariah dengan pangsa pasar yang sudah signifikan dan telah berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. 42
SHORT BIO
Associate Prof. Dr. Rifki Ismal is both a central banker and lecturer. He earned bachelor degree in economics from University of Indonesia, master in economics from University of Michigan, ann arbor (USA) and PhD in Islamic economics and Finance from Durham University (England). An Associate Professor in Islamic Banking and Finance is from the Australian Government (Australian Center for Islamic Financial Studies)
AKHIR PRESENTASI
44
