EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN NASKAH PUBLIKASI
OLEH
EVI FITRIANI 120563201013
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNG PINANG 2015
1
ABSTRAK Kementrian Sosial untuk mengembangkan kebijakan sosial untuk pengentasan kemiskinan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah himpunan yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu anggota dengan anggota lainnya, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menilai atau mengkaji hasil dan dampak dari kebijakan program KUBE yang sudah dilaksanakan. Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori James Anderson tentang dampak kebijakan yang terdiri dari 3 dampak yaitu hasil kebijakan, dampak kebijakan yang diharapkan, dan dampak kebijakan yang tidak diharapkan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dengan 1 kunci informasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bantuan dana modal untuk KUBE yang disalurkan ke 5 KUBE di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan sudah berjalan dengan baik, jumlah anggaran dana yang mereka terima juga sesuai dengan ketetapan yang berlaku, tepat sasaran untuk masyarakat kurang mampu dalam membantu perekonomian, waktu penerimaan dana yang akan dicairkan juga tepat waktu, akan tetapi ketika KUBE baru berdiri pemerintah tepat waktu dalam mencairkan dana tersebut, seharusnya pemerintah harus lebih menunjang lagi keperluan KUBE yang sudah terbentuk baik dari segi finansial dan segi materil kepada KUBE, KUBE tidak ketergantungan oleh bantuan dari pemerintah, tetapi seharusnya jika pemerintah telah membuat program KUBE bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah harus menjalankan program yang mereka jalankan dengan baik, salah satunya tentang penyaluran dana bantuan tersebut. Kata Kunci : Evaluasi program, KUBE
2
ABSTRACT Social ministries to develop social policies for poverty alleviation in the form of KUBE . KUBE is the set formed, grow an thrive on the basis of its own initiative, interact with one member with other members, and stay in certain areas with the aim of improving the productivity of its members, improving harmonious social relations, meet the needs of members, solving social problems through and become a place of mutual business development. The purpose of this study was to assess or review the results and impacet of policies that have been implemented KUBE program. The research method used is in Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. and the research method used is descriptive kualitative research. The theory used in this research is the theory James Anderson about the impact of measures consist of three impact are the result of the policy, the policy implications are expected and the impact of policies that are not expected. Informants in this study of ten people with one key information. The conclusion of this research is the funding of capital for KUBE is channeld into five KUBE in Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan has been running well, the amount of budgetary funds they receive are also in accordance with the provisions of the apply, right on target for disadvantaged communities in helping the economy, the time of receipt of funds will be melted well on time, but when the new KUBE standing timely government with drawing the funds, should the government should give more support again purposes KUBE already established both in financial terms and in term of materal to KUBE, KUBE no denpedency by assistance from the government, but should her if the government has made a program KUBE fo the poor, government should run the programs they run well, one of them a bout the distribution of thest funds. Key words : Evaluation program, KUBE
3
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini : Nama
:
Evi Fitriani
NIM
:
120563201013
Jurusan/Prodi
:
Ilmu Administrasi Negara
Alamat
:
KP.KRAJAN, RT/RW : 002/003, Kel/Desa: KOTA BARU, Kecamatan Teluk Sebong
Nomor Telp
:
085668074124
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
:
Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kota Baru Kecamata Teluk Sebong Kabupaten Bintan
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan naskah ilmiah dan untuk diterbitkan.
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Imam Yudhi Prastya, MPA
Fitri Kurnianingsih, M.Si
NIP. 198307022014041002
NIDN. 0016038702
4
A. Latar Belakang Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia selama ini telah membawa kemajuan secara umum dan memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan. Tetapi pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat terutama yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Dampak sosial ekonomi yang meliputi tingkat pengangguran yang tinggi, peningkatan angka penduduk miskin, rusaknya struktur sosial yang disebabkan kehilangan pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta ancaman terhadap kerusakan sosial yang mengarah pada kriminal sangat mengganggu laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kementrian sosial sebagai bagian dan lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Salah satu program kegiatan yang digagas oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui
pola Lembaga Keuangan
Mikro Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dimana anggota KUBE sebagai pemilik modal utama dalam pembiayaan yang difasilitasi dari dana stimulan
5
Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Dengan pembentukkan program KUBE tersebut kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pembangunan perekonomian, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian hal
tersebut mampu untuk
mensejahterakan masyarakat, menggerakkan roda perekonomian nasional pada masyarakat lapisan bawah, mengembangkan jiwa kewirausahaan, mengembangkan sistem jaringan usaha, meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat, dan meningkatkan pendapatan. Salah satu daerah yang terdapat di Kabupaten Bintan adalah Kelurahan Kota Baru. Masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut pada umumnya masih memiliki pendapatan ekonomi yang minim. Hal tersebut di latarbelakangi oleh rendahnya pendidikan, kurangnya ketrampilan, dan kurang nya lapangan pekerjaan. Salah satu pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah di Kelurahan Kota Baru Kabupaten Bintan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial
dan usaha
ekonomi
dalam
semangat
kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
6
Pendekatan pelaksanaan program KUBE mengarah pada pendekatan pemberdayaan masyarakat diantaranya : a. Program pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada “Pembangunan Bertumpu pada Kelompok” (community based development approach). b. Pendekatan pada kelompok ini didasarkan atas kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili, yang mengarah pada efesiensi, efektifitas, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya social capital (modal usaha) c. KUBE bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai wadah/organisasi dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Keberadaan KUBE bagi masyarakat yang memiliki pendapatan minim, telah menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi yang produktif khususnya
dalam
meningkatkan
pendapatan,
menyediakan
sebagian
kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga yang kurang mampu, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan oleh kelurga kurang mampu, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagai pengalaman anggota. Kehadiran KUBE merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga kurang mampu untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Melalui kelompok, setiap keluarga
kurang
mampu
dapat
saling
berbagi
pengalaman,
saling
berkomunikasi, saling mengenal, dapat menyelesaikan berbagai masalah, dan kebutuhan yang dirasakan. Dengan sistem KUBE, kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam
7
kelompok, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, usaha kesejahteraan sosial
serta
kemampuan
berorganisasi.
Tujuan
dari
KUBE
untuk
meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-sehari, di tandai dengan meningkatkannya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan, dan meningkatkannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya, untuk meningkatkan anggota kelompok KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam kelurganya maupun dengan lingkungan sosialnya, adanya penerimaan terhadap perbedaan pendapat yang mungkin timbul diantara keluarga dan lingkungan, semakin minimnya perselisihan yang mungkin timbul antara sesama anggota maupun dalam lingkungannya, untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya keperdulian dan rasa tanggung jawab dan keikutsertaan anggota dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial dilingkungannya, semakin terbukanya pilihan bagi para anggota kelompok terbukanya
dalam
pengembangan
kesempatan
dalam
usaha
yang
memanfaatkan
lebih
menguntungkan,
sumber
dan
potensi
kesejahteraan sosial yang tersedia dalam lingkungannya. Program KUBE telah dimulai sejak tahun 1982, namun sejak tahun 2006 pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan dan penyelenggaraan program KUBE. Jika pada tahun
8
sebelumnya penyaluran bantuan kepada KUBE melalui perantara terpusat, tanpa pendampingan, maka mulai tahun 2006 sudah dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Penyempurnaan program terus terus dilakukan melalui kerja sama dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bantuan tidak lagi melalui pihak ketiga, namun disediakan sendiri oleh anggota KUBE. Sasaran pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana langsung kepada kelompok KUBE, menurut peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013, penerima bantuan tersebut adalah kelompok masyarakat miskin yang produktif dan memiliki kegiatan ekonomi produktif. Dimana masyarakat miskin itu, diwadahi dalam KUBE dan setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Dana bantuan usaha ekonomi produktif melalui rekening kelompok usaha bersama sebesar Rp. 30 juta. (Sumber : Perbup No 8 Tahun 2013).
Dengan dana bantuan yang diberikan oleh
pemerintah tersebut, kepada masyarakat daerah diharapkan masyarakat mampu mengelola keuangan tersebut untuk membantu perekonomian masyarakat. Pembentukan dan kegiatan KUBE adalah sebagai berikut : a. Pelatihan keterampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasarandan pengembangan hasil usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri PMKS untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya. b. Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu.`
9
c. Pendampingan mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh Petugas Sosial Kecamatan yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial didaerah seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos). Organisasi dan Manajemen KUBE: a. Kepengurusan KUBE -
Pada hakekatnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok Pengurus KUBE dipilih anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdi, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang paling penting adalah merupakan hasil pilihan anggotanya.
-
b. Keanggotaan KUBE -
Anggota KUBE adalah PMKS sebagai sasaran program yang telah disiapkan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE berkisar 5 sampai 10 orang/KK sesuai dengan jenis PMKS. Khusus untuk Pembinaan Masyarakat Terasing dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh pembentukan KUBE berdasarkan unit pemukiman sosial, artinya suatu unit pemukiman sosial adalah satu KUBE.
-
c. Administrasi KUBE -
-
Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE dengan baik, maka pengurus maupun pengelola KUBE perlu memiliki catatan atau administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya. Catatan dan administrasi KUBE, meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE, pembukuan keuangan/pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi KUBE :
a. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna penumbuhan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksana dilapangan serta kapasitas manajemen, pengelola KUBE.
10
b. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaca pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana. TABEL 1.1 Jumlah Dan Jenis Usaha KUBE Tahun 2015 Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupeten Bintan
NO
NAMA KUBE
JENIS USAHA
1
KUBE MAJU MAPAN
TERNAK HEWAN
2
KUBE LEGENDA MAJU
BUDIDAYA LELE
3
KUBE MAKMUR
ANEKA USAHA
4
KUBE ANUGRAH
HOME INDUSTRY
5
KUBE MAJU JAYA
HOME INDUSTRY
6
KUBE SEMANGI
ANEKA USAHA
7
KUBE TALITA SEWING
PENJAHIT
Sumber :Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mandiri Sejahtera Kecamatan Teluk Sebong
Program KUBE telah ada di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, pada tahun 2009, yang terdiri dari 7 kelompok, 5 kelompok terbentuk sejak tahun 2009 diantaranya KUBE Maju Mapan, KUBE Legenda Maju, KUBE Makmur, KUBE Anugrah dan KUBE Maju Jaya, sedangkan 2 kelompok KUBE lainnya yaitu KUBE Semangi dan KUBE Talita Sewing baru terbentuk pada akhir tahun 2015.
Dengan
demikian evaluasi program KUBE yang ingin peneliti lakukan hanya kepada 5 KUBE yang telah terbentuk sejak tahun 2009, karena kelima KUBE
11
tersebut telah terbentuk lama sehingga masalah yang ingin peneliti tentukan adalah tentang hasil kebijakan, dampak kebijakan yang diharapkan dan dampak kebijakan yang tidak diharapkan terhadap KUBE di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, diantaranya mencangkup tentang tersalurnya dana untuk program KUBE, apakah tepat waktu dalam penerimaan dana KUBE, apakah anggaran dana KUBE sesuai dengan ketetapan yang berlaku, apakah dengan program KUBE menambah penghasilan bagi anggota kelompok, mampu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota kelompok, mampu meningkatkan pengembangan usaha kelompok dan apakah dengan ada nya dana bantuan modal dari pemerintah menciptakan ketergantungan modal bagi masyarakat kurang mampu yang tergabung dalam kelompok KUBE. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan”. A. LANDASAN TEORITIS 1. Kebijakan Publik Kebijakan merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat peemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi dengan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan dalam lingkungan tertentu
12
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kata kebijakan atau policy dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan beberapa makna, diantaranya adalah pimpinan dan cara bertindak
mengenai
pemerintahan,
kepandaian,
kemahiran
dan
kebijaksanaan. Kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang di pilih untuk mengarahkan pada pengambilan keputusan. Menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto (2013:3) mengatakan bahwa : “Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “Whatever government choose to do or not to do” Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Anderson dalam Islamy (2009:17) mendefinisikan kebijakan (policy) sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Selanjutnya Easton menegaskan bahwa pengertian dari kebijakan adalah : “Hanya pemerintahlah yang syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk alokasian nilai-nilai pada masyarakat”. Pada dasarnya kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat yang mana aturanaturan tersebut disusun dalam beberapa bentuk kebijakan.
13
Kebijakan publik mempunyai sifat paksaan yang secara potensial sah dilakukan, sehingga kebijakan publik menuntut ketaatan
atau
kepatuhan
yang
luas
dari
masyarakat.
(Winarno,2007:21). Menurut Hoogwood dan Gunn dalam Suharto (2013:4) mendefinisikan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non pemerintah, seperti Lembaga Swasta Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau
pemerintah,
untuk
megatasi
suatu
persoalan
atau
permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan yang telah dibuat diharapkan akan mengatasi masalah yang ada.
14
2. Evaluasi Kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui
keadaan
sesuatu
objek
dengan
menggunakan
instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi mengandung pengertian, suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengelolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Menurut arikunto (2010:292) mendefinisikan evaluasi adalah : “Setiap kegiatan evaluasi biasanya dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berpikir dalam rangka pengambilan keputusan suatu evaluasi dalam proses pengembangan dimaksudkan sebagai perbaikan sistem dengan tujuan, sebagai berikut : pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan”. Lebih lanjut Sudjana dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:191), mengatakan bahwa Evaluasi adalah batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.
15
Untuk
menentukan
nilai
sesuatu
dengan
cara
membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000:13), mengartikan bahwa : “Penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”. Menurut Stufflebeam dan Shinkfeild dalam Widoyoko (2009:3) mendefinisikan evaluasi sebagai : “Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worrt and merit) dari tujuan yang mencapai, desain, implementasi dan dampak untuk membanty pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena”. Sedangkan evaluasi menurtu Stark dan Thomas dalam Widoyoko (2009:4) adalah: “Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya.”
16
Sedangkan
widoyoko
(2009:6)
mengemukakan
evaluasi
merupakan : “Proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya”. Dari beberapa makna evaluasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, mengumpulkan informasi tentang cara kerja sesuatu selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program dalam pengambilan keputusan. 3. Program Menurut Arikunto dan jabar (2010:3) ada dua pengertian untuk istilah “program”, yaitu : “Menurut pengertian secara khusus “program” dapat diartikan sebagai “rencana”. Sedangkan pengertian secara umum pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan”. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama.
17
Widoyoko (2009:8) program diartikan sebagai serangkaian kegiatan
yang
direncanakan
dengan
saksama
dan
dalam
pelaksanaanya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Menurut
Suharsimi
dalam
buku
Widoyoko
(2009:8)
mendefinisikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sedangkan Tayibnapis dalam buku widoyoko (2009:8) mendefinisikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Hasibuan (2001:100) mendefinisikan program adalah sebagai : “Suatu rencana konkrit karena dalam program sudah tercantum, baik itu sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun anggarannya. Jadi program juga merupakan usahausaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurtu bidang masing-masing”.
Dari
pendapat tersebut dapat diketahui bahwa program
adalah suatu rencana kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan terencana, serta harus dilaksanakan untuk mencapai tujuantujuan tertentu. Dalam program tergambar bagaimana rencana dan strategi akan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, jadi apa yang ditetapkan tersebut harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
18
B. HASIL KEBIJAKAN 1. Hasil kebijakan Hasil kebijakan adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan pemerintah, untuk memecahkan rangka permasalahan yang terkait dengan kebijakan. a. Tersalurnya dana untuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara kepada informan serta key informan, maka didapatkan hasil bahwa untuk program KUBE di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, dapat dikatakan bahwa KUBE terbentuk pada tahun 2009 dan dari tahun 2009 sampai tahun 2016 rata-rata mereka mendapatkan dana bantuan yang berbeda, yaitu dari KUBE Anugrah mendapat dana bantuan satu kali sebesar 14 juta, KUBE Maju Mapan mendapat dana bantuan tiga kali sebesar 73 juta, KUBE Maju jaya mendapat dana bantuan sebesar 14 juta, KUBE Makmur mendapat bantuan dana sebesar
73 juta dan KUBE
Legenda Maju mendapatkan dana bantuan sebesar 45 juta, perbedaan penerimaan dana ini terjadi karena kembali lagi kepada masing-masing KUBE tersebut jika KUBE mampu memiliki perkembangan atau penambahan asset/modal dari modal awal setelah menerima dana BLPS, kemudian anggota
KUBE
memiliki kemauan untuk mengurangi
ketergantungan bantuan sosial dalam mengelola usaha ekonomi produktif nya, serta memiliki potensi dan peluang pasar yang baik dalam
19
mengembangkan usaha, maka akan mendapatkan dana bantuan lebih dari satu kali. b. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tepat sasaran untuk membantu perekonomian kelompok Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara kepada informan serta key informan, maka didapatkan hasil bahwa untuk program KUBE di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, dapat dikatakan bahwa KUBE tepat sasaran untuk membantu perekonomian para anggota, karena dana bantuan yang mereka terima mampu mereka kelola dan mereka kembangkan dengan baik, yaitu seperti membuat uang kas, uang simpan pinjam sehingga dana yang mereka terima tersebut meskipun sudah lama tetapi masih ada hingga saat ini. c. Tepat waktu dalam penerimaan dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan seluruh informan serta key informan, maka didapatkan hasil bahwa ketika KUBE baru terbentuk sejak tahun 2009-2016, proposal bantuan dana yang mereka lakukan pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 dana yang mereka terima adalah tepat waktu, akan tetapi pada akhir tahun 2015 ketika KUBE Maju Jaya mengajukan proposal dana bantuan kembali tetapi dana nya belum cair.
20
d. Jumlah anggaran dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan keseluruhan informan, serta wawancara dengan key informan, maka didapatkan hasil bahwa jumlah anggaran KUBE sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu untuk bantuan KUBE sebesar Rp. 30.000.000 . 2. Dampak kebijakan yang diharapkan Dampak kebijakan adalah akibat-akibat positif yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. a. Menambah penghasilan bagi anggota KUBE dan meningkatkan Pengembangan Usaha KUBE yang telah berjalan. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan informan serta wawancara dengan key informan, maka didapatkan hasil bahwa usaha yang anggota jalankan menambah penghasilan serta meningkatkan pengembangan usaha para anggota, karena setelah mengikuti program KUBE mereka mendapatkan dana bantuan untuk penambahan modal mereka, penambahan peralatan yang mereka butuhkan dan keperluan lainnya yang menunjang untuk perkembangan usaha mereka, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan bisa lebih dari sebelum mengikuti KUBE. b. Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
21
Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan informan serta wawancara dengan key informan, maka didapatkan hasil bahwa KUBE meningkatkan kesejahteraan anggota karena program bantuan KUBE yang telah pemerintah laksanakan sasarannya adalah masyarakat kurang mampu untuk membentuk usaha ekonomi produktif sesuai dengan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota, dengan harapan usaha yang anggota kelola mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keseharian para anggota, dan dari pendapatan yang anggota terima dapat anggota manfaatkan dengan hal lain, seperti mengadakan arisan, mengadakan uang kas, mengadakan uang iuran sehingga dengan kegiatan tersebut dapat anggota manfaatkan dari anggota untuk anggota, disisi lain para anggota bisa saling menjalin silahturahmi, bertukar pikiran dan lain sebagai nya.
3. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan Dampak kebijakan ini adalah adanya akibat yang kurang baik dari kebijakan yang telah dijalankan atau dilaksanakan. a. Mengurangi prakarsa masyarakat untuk menjadi lebih maju; Yaitu apakah dengan ada nya dana bantuan modal dari pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk mengembangkan usaha mereka menciptakan ketergantungan modal bagi anggota kelompok KUBE.
22
Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan informan serta wawancara dengan key informan, maka didapatkan hasil bahwa KUBE yang ada di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, tidak tergantung oleh dana bantuan pemerintah, meskipun dana bantuan tidak mereka dapatkan lagi usaha yang mereka jalankan tetap berjalan dengan menghandalkan uang simpan pinjam para anggota sebagai perputaran modal diantara anggota kelompok,
C. KESIMPULAN Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian, dan hasil wawancara kepada seluruh informan serta wawancara dengan key informan, maka didapatkan hasil bahwa Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Berikut keseimpulan yang diperoleh dan saran yang dapat diberikan dari penulis :
23
Pada dimensi hasil kebijakan adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan pemerintah. Hasil kebijakan bisa dilihat dari empat indikator, yaitu: a. Tersalurnya dana untuk program KUBE Bahwa tersalurnya dana untuk KUBE di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan adalah berjalan lancar ketika KUBE terbentuk, dan rata-rata mereka mendapatkan dana bantuan dengan jumlah yang berbeda. b. KUBE tepat sasaran untuk membantu perekonomian anggota kelompok. Bahwa masyaraka kurang mampu yang bergabung menjadi KUBE adalah tepat sasaran untuk membantu perekonomian para anggota, karena dengan ada nya dana bantuan dari pemerintah para anggota dapat menggunakan bantuan modal tersebut untuk usaha yang anggota kelola, dan di sisi lain para anggota ada membuat seperti uang iuran, uang kas, mau pun uang simpan pinjam, yang uang tersebut kembali lagi dari mereka untuk mereka para anggota, sehingga KUBE tepat sasaran untuk para anggota dalam membantu perekonomian mereka. c. Tepat waktu dalam penerimaan dana KUBE Bahwa ketika KUBE terbentuk dana selalu tepat waktu dalam penerimaan nya, yaitu pada tahun 2009, tahun 2012 dan tahun 2014 d. Jumlah anggaran dana KUBE sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Bahwa jumlah anggaran dana KUBE yang mereka terima adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketika KUBE tersebut mampu 24
mengelola dana awal seperti usaha yang mereka jalankan berkembang, administrasi KUBE juga bagus, usaha berlanjut maka turun lagi dana kedua dari pemerintah untuk dana pengembangan usaha. Pada dimensi dampak kebijakan yang diharapkan adalah akibat yang ditimbulkan
dengan
dilaksanakannya
kebijakan-kebijakan
yang
telah
ditetapkan. Dampak kebijakan yang diharapkan dapat dilihat dari empat indikator, yaitu: a. Menambah
penghasilan
bagi
anggota
KUBE
Meningkatkan
pengembangan usaha KUBE yang telah berjalan. Bahwa usaha para anggota KUBE yang mereka jalankan baik sebelum dan sesudah bergabung menjadi anggota adalah lebih menambah penghasilan setelah mengikuti KUBE, karena setelah mengikuti KUBE para anggota mampu menambah asset/modal usaha mereka. b. Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota KUBE Bahwa usaha yang mereka jalankan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi anggota KUBE, karena penghasilan yang mereka dapatkan adalah lebih dari cukup untuk membiayai perekonomian keseharian para anggota, dan mampu memperbaiki keadaan hidup yang lebih baik lagi, Pada dimensi dampak kebijakan yang tidak diharapkan adalah adanya akibat yang kurang baik dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan adalah seperti apakah dengan ada nya dana bantuan dari pemerintah untuk anggota KUBE di Kelurahan
25
Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan mengalami ketergantungan dana bantuan modal dari pemerintah? Bahwa rata-rata anggota KUBE yang ada di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan adalah tidak mengalami ketergantungan dana bantuan modal dari pemerintah, jika dana tidak turun maka usaha yang mereka jalankan tetap berlanjut, dan rata-rata dari anggota KUBE tersebut ketika dana awal di dapatkan mereka membuat seperti simpan pinjam anggota, membuat tanam saham, dan membuat uang kas, dengan demikian jika salah satu anggota KUBE yang membutuhkan
atau
kekurangan
modal
usaha
mereka
dapat
menghandalkan uang tersebut, tanpa mengharapkan dana pemerintah turun .
D. Saran Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran guna untuk meningkatkan Evaluasi Program Kelompok
Bersama
(KUBE)
dalam
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. 1. Untuk pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bintan, harus lebih menunjang program KUBE yang sudah terbentuk, baik dalam segi finansial maupun segi materil kepada KUBE yang benar-benar memanfaatkan dana bantuan
26
awal yang pemerintah berikan, agar program KUBE yang sudah ada berlanjut untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, dan dukungan dari pemerintah harus serius terhadap program KUBE yang pemerintah laksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam mengentaskan kemiskinan dan ketika pemerintah melaksanakan program KUBE maka pemerintah harus setiap tahunnya untuk melakukan peninjauan dan evaluasi kepada KUBE yang ada di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, agar pemerintah mengetahui jika program yang pemerintah laksanakan sesuai dengan
dampak
yang
diharapkan,
sehingga
pemerintah
lebih
memfokuskan lagi program KUBE tersebut terhadap penyaluran dana bantuan, agar dampak yang diharapkan selalu dirasakan oleh para anggota. 2. Untuk Pengelola/Pendamping KUBE di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan agar selalu melakukan monitoring dan evaluasi seperti pemanatauan terhadap usaha KUBE, selalu memberikan saran/masukan, motivasi dan dorongan semangat kepada para anggota, sehingga para anggota dapat mengenali masalah dan kekuatan yang di miliki nya disaat usaha yang para anggota jalankan mengalami penurunan. 3. Untuk KUBE di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan Agar selalu menekuni dan mengembangkan usaha yang para anggota jalankan sampai saat ini, baik usaha perindividu maupun usaha kelompok,
27
dan senantiasa selalu mempertahankan KUBE yang telah terbentuk dari tahun 2009, meskipun tidak mendapat dana bantuan lagi, agar tetap menjalankan kegiatan rutin seperti uang kas, uang iuran, uang simpan pinjam yang dijadikan sebagai perputaran permodalan para anggota.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Arikunto, Suharsimi dan Jabar Syafruddin Abdul. 2010. Evaluasi Program Pendidikan Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara Arikunto,2013,Prosedur Suara Pendekatan Proktik. Yogyakarta:Rineka Cipta. Crawford, John. 2000. Ed.2. Evaluation of libraries and information Service. London : Aslib, the association for information management and information management internasional. Hasibuan, SP. Melayu,2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masaah Jakarta:Buki Aksara Dimyati dan Mudjiono.2006. Belajar dan Pembelajaran.jakarta :Rineka.Cipta Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua
28
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. Fermana, Surya. 2009. Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Moleong, Lexy J.2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, Riant D. 2004. Kebijkan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Suharto Edi.2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung. ALFABETA Subarsono, Agus.2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi Yogyakarta:Pustaka Pelajar Subarsono, Agus. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono.2012.Metode Penelitian Administrasi. Bandung. ALFABETA Sugiono.2010.Metode Penelitian Administrasi. Bandung. ALFABETA Wahab, Abdul.2014. Analisis Kebijakan. Jakarta.Bumi Aksara Widodo, Joko.2006. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS ( Center of Academic Publishing Service) Widoyoko, Eko Putro. 2009. Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. B. Skripsi, Jurnal, Dokumentasi Saputra Evvy .2015. ”Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Kasus pada Gayam Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan”, Skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji
29
Hanafi. 2015. ”Implementasi Kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi pada Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas)”, Skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji Ijuanda. 2015. ”Evaluasi Bantuan Sosial Terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Kasus Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Tahun 2012”, Skripsi pada Jurusan Ilmu Pemerintah, Universitas Maritim Raja Ali Haji Mazuindianto. 2014. ”Pengentasan Kemisikinan Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuola Lobam Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”, Skripsi pada Jurusan Ilmu Pemerintah, Universitas Maritim Raja Ali Haji Nurma Yulianto. 2012. ”Evaluasi Pelaksaaan Program Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang”, Skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji Maizarah 2015,“Evaluasi Kebijakan Program Raskin (Studi di Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang Tahun 2014), Skripsi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Modul sederhana, Pengelolaan LKM dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Modul pendampingan sosial, Program pemberdayaan fakir miskin melalui mekanisme bantuan langsung pemberdayaan sosial (P2FM-BLPS), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI 2008 Pedoman Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama, Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2012 Penanganan fakir miskin melalui penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kepala Bappeda Kabupaten Bintan Peraturan Bupati Bintan Nomor 8/2013; Tentang Pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014.
30
31
