2/26/2015
Objek PPh
Penghasilan
Tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia Dapat dipakai untuk konsumsi Dapat menambah kekayaan WP, dengan nama dan dalam bentuk apapun
Pasal 4 ayat 1 UU PPh
Objek PPh
Penghasilan
Tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun
Pekerjaan
Usaha/Kegiatan
Modal/Harta
Lain-Lain
1
2/26/2015
Imbalan dari pekerjaan/jasa Hadiah dr Undian/pekerja an/Kegiatan tertentu
Laba Usaha, Keuntungan penjualan harta
Bunga, diskonto/ premium
Pembebasan Utang
Penghasilan Pengembalian pajak yang telah dibiayakan
Iuran anggota bg perkumpulan
Pengguna an Harta
Premi Asuransi Tambahan kekayaan neto
Royalti
Imbalan bunga pajak
Keuntungan karena selisih kurs
Pengertian Royalti menurut UU PPh, meliputi : Imbalan dari penggunaan atau hak menggunakan : Ø Hak atas kekayaan intelektual Ø Peralatan/perlengkapan indsutrial, komersial dan ilmiah Ø Pemberian pengetahuan (knowledge)/informasi (know how) di bidang teknikal, industrial atau komersial Pemberian bantuan tambahan/pelengkap sehubungan dengan penggunaan hak atau hak menggunakan Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup atau pita suara Pelepasan hak penggunaan atau pemberian hak
2
2/26/2015
Non Objek PPh Bantuan/Sumbangan, termasuk zakat Warisan
Penerimaan berupa harta hibah
Setoran Modal
Penggantian/Imbalan dalam bentuk natura sehubungan dengan pekerjaan/jasa dari WP/Pemerintah Penggantian asuransi kesehatan/kecelakaan/jiwa/dwiguna/beasiswa kpd OP Dividen/Bagian Laba yang diterima/diperoleh PT (WPDN), koperasi, BUMN/D Iuran yang diterima dana pensiun, termasuk penghasilan dari investasi pada bidang tertentu
Non Objek PPh Bagian laba yang diterima/diperoleh anggota dari CV, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, kontrak investasi kolektif Penghasilan perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha di Indonesia Beasiswa Sisa lebih dari badan/lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan/penelitian Bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu
3
2/26/2015
Bantuan/Sumbangan
OP/Badan Termasuk Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
- Badan/Lembaga Amil Zakat - Lembaga keagamaan yang disahkan oleh Pemerintah - Penerima zakat/sumbangan yang berhak
Sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima (PP No 18/2009)
Keluarga sedarah, garis keturunan lurus 1 derajat
Harta Hibah
Badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan dan koperasi, yg tidak profit oriented
OP sebagai pengusaha mikro/kecil, yang menjalankan usaha produktif: Ø Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500juta, tidak termasuk tanah dan bangunan Ø Memiliki penjualan max Rp 2,5 Milyar/tahun
Sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima (PMK No 245/PMK.03/2008)
4
2/26/2015
Ø PT (WPDN) Ø Koperasi Ø BUMN/D
Badan Usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia Penyertaan modal min.25% (u/ PT, BUMN/D)
Cadangan Laba Ditahan
Dividen
Bukan Objek PPh
Pasangan Usaha
Bagian Laba
Perusahaan Modal Ventura Non Objek PPh
ØDidirikan dan menjalankan usaha di Indonesia ØMenjalankan usaha dalam sektor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ØMerupakan perusahaan kecil/menengah dengan penjualan bersih max Rp 5 Milyar ØTidak menjual modal sahamnya di bursa efek ØJangka waktu penyertaan modal max 10 tahun
(KMK-250/KMK.04/1995)
5
2/26/2015
ØJAMSOSTEK ØTASPEN ØASABRI ØASKES ØBadan Hkm lainnya yang menyelenggarakan Program Jamsos
Bantuan/ Sumbangan
ØWP/masyarakat tidak mampu ØWP/masyarakat yang sedang mengalami bencana alam ØWP/masyarakat yang tertimpa musibah/kecelakaan
Non Objek PPh
Penghasilan yang dikenakan PPh Final
Karakteristik : Penghasilan yang dikenakan PPh Final, tidak digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final), dalam penghitungan PPh terutang dengan tarif pasal 17 Biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya PPh Final yang dipotong oleh pihak ketiga/dibayar sendiri tidak dapat menjadi kredit pajak
6
2/26/2015
PPh Final
PPh Pasal 21 atas pesangon/JHT/THT yang dibayarkan sekaligus PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh PNS/Anggota TNI/POLRI PPh Pasal 22 atas penjualan BBM/BBG/Pelumas kepada agen PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito/tabungan (tarif PPh; 20%) PPh Pasal 4 ayat 2 atas transaksi saham di Bursa Efek (tarif PPh; 0,1% dan 0,5%) PPh Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian (tarif PPh; 20%) PPh Pasal 4 ayat 2 atas Pengalihan Hak atas tanah/bangunan (tarif PPh; 5%) PPh Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan tanah/bangunan (tarif PPh; 10%) PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bunga/Diskonto Obligasi (tarif PPh; 15%) PPh Pasal 4 ayat 2 atas Dividen yang diterima WP OP (tarif PPh; 10%) PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan yang diterima/diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP No 46/2013 (tarif PPh; 1%) PPh Pasal 15 bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (tarif PPh; 1,2%) PPh Pasal 15 bagi Perusahaan Pelayaran/Penerbangan LN (tarif PPh; 2,64%) PPh Pasal 15 bagi Perwakilan Dagang Asing di Indonesia (tarif PPh; 0,44%) PPh Final atas selisih lebih nilai aktiva karena revaluasi aktiva (tarif PPh; 10%)
7
